BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Bab. VI. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH 1. Kebijakan Dan Kegiatan Kebijakan pengembangan kerjasama daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 (pasal 195, 196 dan 197) dan tindaklanjutnya pada tahun 2007 Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri dan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai peraturan pelaksanaannya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan kerjasama daerah pada tahun 2009 adalah : 1) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bagian Pemerintahan Umum, Sub Bagian Kerjasama dan Kemitraan dengan kegiatan meliputi : a. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah antara Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Selatan di Makassar. b. Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah antara Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Selatan di Banjarmasin (Persiapan Penyerahan Sekretariat Badan Kerjasama Kalimantan Selatan –Sulawesi Selatan). c. Penjajagan Kerjasama Daerah dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram. d. Penjajagan Kerjasama Daerah dengan Provinsi Sumatera Utara di Medan. e. Koordinasi Kerjasama Daerah dengan Provinsi Jawa Tengah di Banjarmasin. 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kegiatan : a. Kegiatan Penelitian dengan Sulawesi Selatan dengan tema “Pola Distribusi hasil-Hasil Tambang, Industri, dan Komoditi Pangan dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Regional”, b. Kegiatan Forum Koordinasi Daerah. 3) Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dengan kegiatan Sekretariat Bersama (SEKBER) Forum Kerjasama Revitalisasi & Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK).

Keluaran dari kegiatan ini adalah serangkaian kegiatan kerjasama

perencanaan pembangunan di tingkat regional Kalimantan dimana diharapkan dapat menghasilkan peningkatan dan percepatan pembangunan regional Kalimantan.

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

333


Tujuan dan sasaran utama dari kegiatan ini adalah agar terkoordinasinya perencanaan program dan kegiatan pembangunan khusus pada skala regional Kalimantan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 1) Realisasai pelaksanaan kegiatan dari SKPD Biro Pemerintahan adalah sebagai berikut : a. Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi Kerjasama Daerah antara Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Selatan di Makassar. b. Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah antara Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Selatan di Banjarmasin (Persiapan Penyerahan Sekretariat Badan Kerjasama Kalimantan Selatan –Sulawesi Selatan). c. Penjajagan Kerjasama Daerah dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram. d. Terlaksananya Penjajagan Kerjasama Daerah dengan Provinsi Sumatera Utara di Medan. e. Koordinasi Kerjasama Daerah dengan Provinsi Jawa Tengah di Banjarmasin. 2) Realisasi kegiatan dari SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : a. Terlaksananya fasilitasi penelitian dengan Balitbangda Prov.Sulawesi Selatan dan Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan. b. Terlaksananya rapat koordinasi Forum Koordinasi Daerah bertempat di Samarinda Provinsi Kalimantan Tmur yang terdiri dari beberapa Balitbangda/BAPPEDA provinsi di wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu: Provinsi DIY, Jaw Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. yang ditujukan dalam bentuk sharing data dan informasi hasil penelitian ataupun kerjasama penelitian. 3) Realisasi kegiatan dari SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah sebagai berikut : a. Tersusunnya materi Kelompok Kerja (Pokja) masing-masing Bidang perencanaan pada skala regional Kalimantan sebagai bahan kesepakatan empat Gubernur se Kalimantan pada Forum Kerjasama Revitalisasi & Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK). b. Terselenggaranya Musrenbang Regional Forum Kerjasama Revitalisasi & Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) pada periode 2005-2009.

3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Berdasarkan uraian tersebutkan diatas, didapati ada beberapa kendala permasalahan di dalam melakukan kerjasama daerah antara lain :


334


a) Kurangnya pemahaman stackholder dalam hal kerjasama maupun memahami aspekaspek yuridisnya dan lain-lain. b) Belum seluruh daerah memiliki kelembagaan yang secara khusus menangani kerjasama. c) Terdapat kendala informasi termasuk belum trsedianya profil daerah secara memadai. d) Belum siapnya kerangka kerja kerjasama daerah baik antar daerah, luar negeri dan pihak ketiga dalam bentuk rencana induk data base dan action plan kerjasama daerah.

b. Solusi Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, secara tehnis dapat dilakukan solusi antara lain : a) Dalam upaya meningkatkan pemahaman aparatur baik kerjasama antar daerah, luar negeri dan pihak ketiga, Pemerintah Pusat perlu secara intensif melakukan fasilitasi dan pembinaan dan dukungan. b) Aparatur pelaksana kerjasama daerah seyogianya memiliki sprit, kemauan, keunggulan dan kemampuan serta nyali yang kuat yang dapat mendukung upaya implementasi kerjasama daerah. Tanpa itu semua mustahil kerjasama daerah dapat terwujud dengan baik. Untuk itu diperlukan kesediaan aparatur untuk membangun diri sendiri melalui optimalisasi pengembangan diri sehingga diharapkan aparatur memiliki kemampuan memahami, manfaat aturan main, peluang kelebihan dan keterbatasan daerah.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Dalam rangka untuk meningkatkan fungsi kelitbangan dan meminimalisasi keterbatasan yang dimiliki, Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Departemen Hukum dan HAM) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Keduanya ditandatangani bersamaan waktu, yaitu pada tangal 13 Mei 2009 bertempat di Jakarta.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 1. Kebijakan Dan Kegiatan Kebijakan untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

335


Di Provinsi Kalimantan Selatan kebijakan untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal ini dengan membentuk Forum Komunikasi dalam rangka Konsolidasi dan Koordinasi antar Pimpinan Instansi di daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan, Pertahanan, Keamanan dan Hukum melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 A Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 02.A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan di Daerah Kalimantan Selatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 A Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan di Daerah Kalimantan Selatan merupakan Forum Komunikasi dalam rangka Konsolidasi, dan Koordinasi antar Pimpinan Instansi di daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan, Pertahanan, Keamanan dan Hukum. Materi Koordinasi : 1) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensikronisasikan pelaksanaan tugas aparatur Pemerintrah di Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna ; 2) Melakukan Penilaian Intensitas dan Ektensitas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulannya ; 3) Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas dalam rangka mensukseskan pembangunan. Pertemuan Muspida dihadiri oleh : 1. Para Anggota Muspida yaitu : a. Gubernur Kalimantan Selatan b. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan c. Komandan Korem (Danrem) 101/ Antasari Kalimantan Selatan d. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Selatan e. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan 2. Anggota Tida Tetap (Muspida Plus) a. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan b. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan c. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Banjarmasin d. Komandan Pangkalan Angkatan Udara (Danlanud) Syamsuddin Noor 3. Sekretaris Muspida. (Dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan) 4. Anggota Pendukung a. Kasrem 101/Antasari Kalimantan Selatan b. Wakapolda Kalimantan Selatan c. Wakajati Kalimantan Selatan d. Wakil Ketua DPRD Prov. Kalimantan Selatan e. Wakil Ketua DPRD Prov. Kalimantan Selatan f. Wakil Ketua DPRD Prov. Kalimantan Selatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah adalah Satuan Pokisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

336


2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 1. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilakukan selama tahun 2009 sebanyak 8 kegiatan. 2. Rapat yang diselenggarakan Muspida Provinsi dipimpin oleh Gubernur. 3. Rapat Muspida dilaksanakan dengan prinsip Kekeluargaan, Kebersamaan, Ketentraman, demokrasi dan kesepahaman serta saling pengertian dengan mengedepankan musyawarah antara semua anggota. 4. Rapat

Muspida

dilaksanakan

untuk

menyelesaikan

permasalahan

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dengan mengutamakan Kepentingan masyarakat, Daerah dan Nasional, menjunjung Tinggi Hukum dan Demokrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 5. Hasil Rapat Muspida secara Opersional dilaksanakan oleh Instansi masing-masing sesuai dengn tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Manfaat Koordinasi : terciptanya Penyelenggaran Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyakatan serta kondisi yang kondusif dan terpeliharanya Stabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan. 7. Tindak Lanjut hasil Koordinasi Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, tindaklanjut hasil Koordinasi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

3. Permasalahan Dan Solusi Dalam Kegiatan Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Provinsi Kalimantan Selatan selama ini tidak ditemuinya permasalahan, hanya saja terhadap kegiatan rutinitas Instansi masing-masing.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH Satuan kerja peangkat daerah (SKPD)yang melaksanakan kegiatan pembinaan batas wilayah adalah Bagian Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan . 1. Kebijakan Dan Kegiatan a. Kegiatan penetepan dan penyelesaian batas daerah antar Provinsi b. Fasilitasi penyelesaian masalah batas daerah antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sehingga terwujudnya batas batas yang definitif sesuai ketentuan yang berlaku c. Program pengembangan wilayah perbatasan, identifikasi dan penamaan pulau-pulau di Kalimantan Selatan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a. Fasilitasi Penegasan Batas antar Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan dan batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 15 trayek. b. Pengukuran dan Pemetaan Batas Wilayah di Kalimantan Selatan sebayak 5 trayek. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

337


c. Terwujudnya Kepastian Batas Wilayah di Kalimantan Selatan sebanyak 5 trayek

3. Permasalahan Dan Solusi Pada tahun 2009 semua trayek batas dapat dituntaskan sambil menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri, dimana trayek batas yang dituntaskan tersebut adalah : 1. Kabupaten Banjar – Kabupaten Tanah Bumbu 2. Kabupaten Hulu Sungai Utara–Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 3. Kabupaten Hulu Sungai Utara – Kabupaten Balangan 4. Kabupaten Hulu Sungai Utara – Kabupaten Tabalong 5. Kabupaten Tabalong – Kabupaten Balangan

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya a. Berbagai jenis bencana alam dan bencana sosial yang sangat tinggi frekuensi kejadiannya dan menimbulkan dampak kerusakan diantaranya: 1) 2) 3) 4)

Banjir dan gelombang pasang laut Tanah longsor dan abrasi pantai Angin Puting beliung Kebakaran pemukimanm, hutan dan lahan

b. Penanggulangan bencana ditangani secara berjenjang oleh Satlak PB Kabupaten/Kota untuk penanganan bencana yang berskala lokal, sedangkan bencana yang berskala besar akan dibantu penanganannya oleh Satkorlak PB Prov. Kalsel. Selanjutnya apabila bencana tersebut berskala nasional maka akan dilaporkan dan sekaligus meminta bantuan tanggap darurat atau rehabilitasi rekonstruksi. c. Bencana yang berkala provinsi, akan diberikan bantuan tambahan oleh Gubernur Kalimantan Selatan selaku Ketua Satkorlak PB Prov. Kalsel dengan beban anggaran Belanja Tidak Terduga untuk mendukung Satlak PB Kabupaten/kota yang terkena bencana dengan prioritas sasaran bantuan langsung kepada korban bencana berupa : - rumah rusak total/berat

Rp. 5.000.000,-

- rumah rusak sedang

Rp. 4.000.000,-

- rumah rusak ringan

Rp. 2.500.000,-

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten /Kota) a. Setiap kejadian bencana alam maupun bencana sosial yang terjadi akan ditinjau lapangan oleh Tim Reaksi Cepat Kabupaten/Kota untuk mendata kerusakan dan menganalisa kebutuhan bantuan tanggap daraurat atau rehabilitasi rekonstruksi. b. Indikator penilaian untuk menentukan status dan tingkatan bencana tingkat nasional, provinsi atau kabupaten terdiri dari : jumlah korban manusia, kerugian harta benda, LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

338


kerusakan lingkungan dan prasarana sarana, luas cakupan bencana dan ganggungan kehidupan masyarakat dan pelayanan pemerintah. c. Selama tahun 2009 status bencana di Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam status lokal/ kabupaten.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran Tahun Sumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan.dengan DPA pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah = Rp.655.000.000,-

4. Antipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 2005-2009 a. Meningkatkan koordinasi dalam rangka keterpaduan dan keselarasan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana antar sesama anggota Satkorlak PB Provinsi maupun antar Satlak PB Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Pelaksanaan Rapat Koordinasi akan diintensifikan pada saat menjelang dan saat kejadian bencana terjadi. b. Menggalang kemitraaan dengan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam turut serta dan kepeduliaannya mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana dengan azas kemanusiaan dan gotong royong. c. Melaksanakan pemetaan daerah-daerah rawan bencana dan menginformasikan kepada instansi pemerintah sebagai bahan kebijakan dan kepada masyarakat di daerah rawan bencana dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan menghadapi bencana. d. Melaksanakan berbagai pelatihan bagi Satgas Penanggulangan Bencana baik dilaksanakan oleh Satkorlak PB maupun Satlak PB Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. e. Menyediakan berbagai peralatan perlengkapan operasional bagi petugas dalam rangka mengantisipasi dan menangani kebencanaan. f. Sosialisasi peraturan perundangan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pemaduan dan penyelarasan program dan kegiatan serta pemahaman filosofi kebencanaan. g. Menyebarluaskan informasi peringatan dini tentang perkembangan iklim dan cuaca yang ekstrim yang berpotensi menyebabkan serangkaian kejadian bencana alam. h. Melaksanakan gladi lapangan penanganan kedaruratan kebencanaan dengan memadukan keterkaitan penangan pada saat kejadian bencana terjadi.


339


5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi. a. Ancaman bencana sosial yang sangat rentan terjadi di Kalimantan Selatan khususnya pada musim kemarau adalah kebakaran pemukiman penduduk dan gedung pertokoan perkantoran. Berdasarkan penyelidikan, dugaan kuat lebih 60 persen penyebabkan kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. b. Bencana kebakaran lahan dan hutan sering terjadi pada kawasan perkebunan, pertanian padi dan tanaman gambut. Akibat kebakaran lahan dan hutan tersebut menyebabkan kabut asap tebal yang berdampak menghambat kelancaran lalu lintas, membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat. c. Seluruh Kabupaten di Kalimantan Selatan sangat potensial diancam banjir setiap tahun, pada umumnya diakibatkan meluapnya air sungai yang datang daerah Pegunungan Meratus. Pinggiran Kota Banjarmasin hanya dilanda pasang air laut/rob yang dalam pada saat bulan purnama, sedangkan Kota Banjarbaru hanya kawasan pemukiman topografinya cekung yang terendam air hujan. d. Ancaman badai angin kencang menunjukan peningkatan frekeunsi kejadian, sasarannya melanda daerah dataran rendah yang terbuka dan tepi laut. e. Abrasi pantai dan instrusi air laut cukup mengancam daerah pesisir muara Sungai Barito, beberapa titik pantai di bagian selatan terutama di Kecamatan Takisung, Penyipatan, Jorong, Kintap, Satui, Angsana, Kusan Hilir dan Kelumpang.

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. 1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) Gangguan yang terjadi (konflik yang berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2009 tidak ada yang menonjol dalam arti keadaan aman,damai serta kondusif. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang menangani adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pegawai 58 orang. a. Jumlah Pegawai 67 orang yang terdiri dari : - PNS : 58 orang, ( Pejabat Struktural : 13 orang, Staf : 4 orang dan Satpol.PP : 41 orang ). - PTT : 9 orang ( Staf : 1 orang dan Anggota Satpol.PP : 8 orang ).

Anggota

b. Kualifikasi Pendidikan : - S2 : 2 orang, S1 : 9 orang, SLTA : 46 orang dan SD ; 1 orang. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

340


c. Pangkat/Golongan : - Golongan IV : 3 orang, Golongan III : 13 orang , Golongan II ; 41 orang dan Golongan I : 1 orang. 4. Sumber Dan Jumlah Anggaran Sumber dana untuk pembiayaan kegiatan Satpol.PP berasal sepenuhnya dari APBD Prov. Kalsel. Melalui Alokasi Anggaran APBD murni +ABT TA.2009 Rp.1.110.536.000,5. Penanggulangan Dan Kendalanya. a. Masalah kekurangan personil kendalanya antara lain adalah keterbatasan formasi pengadaan pegawai baru, sementara untuk pengangkatan personil PTT belum diperkenankan. Penanggulangannya adalah memberdayakan personil yang ada seoptimal mungkin. b. Keterbatasan sarana dan prasarana, ditanggulangi dengan pemanfaatan sarana/ fasilitas yang ada dan untuk masalah kendaraan apabila sangat mendesak dengan cara pinjam melalui Biro Umum dan Perlengkapan. Kendala yang dihadapi antara lain kesiapan dan ketersediaan fasilitas yang diperlukan tidak ada. Selanjutnya untuk operasional ditanggulangi dengan menggunakan fasilitas pribadi atau dari pejabat yang bersangkutan. c. Keterbatasan dan ketersediaan dana operasional ditanggulangi dengan sebuah pengertian dan motivasi yang tinggi untuk sebuah keberhasilan tugas, kendalanya tidak semua personil dapat memahami dengan keadaan yang ada. d. Keterbatasan kapasitas personil ditanggulangi dengan

koordinasi dan belajar serta

berlatih, kendalanya antara lain adalah ketersediaan waktu. e. Dalam rangka penanggulangan adanya gangguan dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum diutamakan dapat diatasi oleh Personil Satpol.PP, namun apabila dirasa tidak mampu baru meminta bantuan ke aparat Kepolisian Negara atau aparat terkait lainnya. Kendalanya untuk meminta bantuan dengan aparat keamanan lain diperlukan bantuan biaya paling tidak untuk konsumsi bahkan terkadang menuntut uang lelah, sementara dana tidak tersedia. 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Selama ini apabila terjadi unjuk rasa atau demo atau penyampaikan aspirasi baik diminta maupun tidak diminta secara formal pihak keamanan terutama POLRI dan pihak Intel dari aparat lain selalu membantu dan selalu dapat bekerjasama dengan baik. Khusus kerjasama dengan aparat Kepolisian Negara, Gubernur dan Kapolda Kalimantan Selatan telah membuat MoU atau Perjanjian Kerjasama yang telah tertuang dengan surat Nomor :119/565/PEM dan Nomor : POL.:B/480/XII/2002 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Ketentraman

dan

Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan sejak tanggal 23 Desember 2002 hingga sekarang masih berjalan dengan baik. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

341

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Recommend Documents