PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN BAB V. A. Kerjasama Antar Daerah

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB V

A. Kerjasama Antar Daerah 1. Daerah Yang diajak Kerjasama

Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan  Dasar Hukum Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Kerjasama Percepatan Pembangunan

Bidang

Transportasi

dan

Perekonomian

tanggal

15 September 2003.  Bidang Kerjasama Perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pengoperasian pelabuhan penyeberangan.  Nama Kegiatan Lintas Penyeberangan Ferry Garongkong Kabupaten Barru - Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu.  SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggara kerjasama antar daerah bidang perhubungan/transportasi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barru.  Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebanyak 64 orang yang terdiri dari eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang, eselon III-b sebanyak 3 orang, eselon IV-a sebanyak 11 orang dan eselon IV-b 1 orang dan staf sebanyak 47 orang Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 24 orang, D2/D3 sebanyak 12 orang, SLTA sebanyak 22 orang dan SLTP sebanyak 2 orang.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 170

 Sumber dan Jumlah Anggaran -

APBD Kab. Barru : Rp. 18.795.000.-

Kegiatan

:

Peningkatan dan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Peyeberangan Garongkong), 1 Paket.

 Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerjasama terhitung mulai dengan tanggal ditetapkan pada tanggal 15 September 2003 sampai dengan sekarang.  Hasil (output) Kerjasama Dioperasikannya pelabuhan penyeberangan Garongkong sejak 2 Maret 2010.  Permasalahan dan Solusi Dalam

pelaksanaan

kerjasama

pengoperasian

pelabuhan

penyeberangan Garongkong-Batulicin tidak ditemukan permasalahan. Namun dalam pengoperasian KMP Awuawu dengan bobot 600 GRT, apabila cuaca ekstrim, maka pelayaran ditunda sambil menunggu cuaca normal kembali. Solusi, diperlukan kapal dengan bobot diatas 1000 GRT agar pelayaran tidak tertunda kalau cuaca ekstrim. B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Selain melakukan kerjasama antar daerah, Pemerintah Kabupaten Barru juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga dalam hal ini misalnya kalangan swasta, koperasi, organisasi profesi, asosiasi, LSM Perguruan Tinggi dan lain-lain. Dasar Hukum kerjasama dengan pihak ketiga adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 (3) menyatakan bahwa “dalam hal penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga”. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 171

B.1 Mitra yang Diajak Kerjasama Mitra yang diajak kerjasama adalah Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Sumberdaya Air dan Bank Dunia.  Dasar Hukum Dasar

hukum kerjasama adalah Naskah Perjanjian Hibah antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Barru Nomor. PHD-075/PK/2012 Tanggal 27 Februari 2012.  Bidang Kerjasama Bidang kerjasama adalah Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif.  Nama Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Manajement Programme Phase II (WISMP-II).  SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Bappeda.  Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 79 orang yang terdiri dari : eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang dan eselon III-b sebanyak 4 orang, eselon IV-a sebanyak 14 orang, staf sebanyak 59 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 11 orang, S1 sebanyak 44 orang, D2/D3 sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 22 orang, SLTP 2 orang. Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan sebanyak 31 orang yang terdiri dari : eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang, eselon III-b sebanyak 4 orang, eselon IV-a sebanyak 11 orang, staf sebanyak 14 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 25 orang, SLTA sebanyak 2 orang. Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian sebanyak 31 orang yang terdiri dari : eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang, eselon III-b sebanyak 4 orang, eselon IV-a sebanyak 15 orang, staf sebanyak 11 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 8 orang,

S1 sebanyak 17 orang, SLTA

sebanyak 6 orang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 172

 Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran dalam rangka mendukung kerjasama ini pada tahun 2015 berasal dari Dana Hibah Bank Dunia sebesar Rp. 237.700.500,- dan APBD Kabupaten Barru sebesar Rp. 393.385.000,-.  Jangka Waktu Kerjasama Perjanjian Kerjasama terhitung mulai tanggal ditetapkan pada tanggal 27 februari 2012. Sampai 30 November 2016.  Hasil (output) Kerjasama Peningkatan aspek fisik dan kelembagaan jaringan irigasi di Kabupaten Barru.  Permasalahan dan Solusi Dari semua daerah irigasi yang berjumlah 102 D.I. di Kabupaten Barru tidak semuanya dapat tercover karena keterbatasan dana yang ada dan persyaratan dari Bank Dunia tentang D.I. yang diatas 200 Ha. Oleh karena itu dibuat daftar prioritas yang tertuang dalam daftar D.I. kesepakatan. B.2 Mitra yang Diajak Kerjasama OXFAM RESTORING COASTAL LIVELIHOOD PROGRAM  Dasar Hukum Nota Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Barru Nomor 03/PKS/BR/VI/2013 dan 003/OXEI-MoU/VI/2013.  Bidang Kerjasama Pemberian

asistensi

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

penyerapan dan pemanfaatan anggaran daerah dalam menjalankan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.  Nama Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dan Daya Tahan Ekonomi Masyarakat Pesisir.  SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Barru.


Page 173

 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebanyak 87 orang yang terdiri dari eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang, eselon III-b sebanyak 5 orang, eselon IV sebanyak 19 orang dan staf sebanyak 61 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S3 1 orang; S2 6 orang, S1 36 orang, D2/D3 6 orang, SLTA 36 orang, SLTP 1 orang dan SD 1 orang.  Sumber dan Jumlah Anggaran Perjanjian Kerjasama ini menggunakan pembiayaan yang bersumber dari anggaran masing-masing pihak.  Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerjasama terhitung mulai dengan tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan Bulan Juni 2015.  Hasil (output) Kerjasama Manajemen pemerintahan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. B.8 Mitra yang Diajak Kerjasama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulampua.  Dasar Hukum Nota Kesepahaman antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulampua dengan Pemerintah Kabupaten Barru, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kodim 1405 Mallusetasi, PT. BNI (PERSERO) Wilayah Makassar, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin tanggal 11 September 2012.  Bidang Kerjasama Bidang Kerjasama adalah Pengembangan Klaster Sapi Sapi Bali.


Page 174

 Nama Kegiatan Pengembangan Klaster Sapi Sapi Bali di Kabupaten Barru.  SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam adalah Dinas Peternakan Kabupaten Barru.  Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Dinas Peternakan sebanyak 23 orang yang terdiri dari eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak sebanyak 1 orang, eselon III-b sebanyak 3 orang, eselon IV-a sebanyak 17 orang, staf sebanyak 6 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 14 orang, Dokter Hewan sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 2 orang.  Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran yang dipakai bersumber dari Dana APBD Kabupaten Barru sebesar Rp. 105.100.000.  Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerjasama terhitung mulai tanggal ditetapkan pada tanggal 11 September 2012 sampai dengan Desember 2015 dan dapat diperpanjang sesuai perjanjian para Pihak.  Hasil (output) Kerjasama Mewujudkan Kabupaten Barru yang memiliki Klaster Sapi Bali yang mampu menunjang swasembada daging sapi yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional.  Permasalah dan Solusi Dalam pelaksanaan kerjasama terdapat kendala dalam menentukan lahan pembangunan kandang dan mengubah cara beternak sapi menjadi berkelompok. Solusinya diadakan pelatihan dan gambaran manfaat memelihara sapi dengan berkelompok dan kerjasama dengan Pemerintah setempat/desa dalam menentukan lahan pembangunan kandang.


Page 175

B.9 Mitra yang Diajak Kerjasama Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan  Dasar Hukum -

Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Barru dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 111/III/Tahun 2012 dan Nomor : 0330/825.3/BKD tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya manusia Pemerintah Kabupaten Barru.

 Bidang Kerjasama Pelaksanaan Diklat prajabatan Golongan II dan III.  Nama Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD.  SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru.  Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru sebanyak 39 orang yang terdiri dari Eselon II-b sebanyak 1 orang, Eselon III-a sebanyak 1 orang, Eselon III-b sebanyak 4 orang dan Eselon IV-a sebanyak 10 orang dan staf sebanyak 24 orang; Keadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru berdasarkan Kualifikasi Pendidikan adalah : Pendidikan S2 sebanyak 5 orang, Pendidikan S1 sebanyak 30 orang, D2/D3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 3 orang.  Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran yang dipakai bersumber dari Dana APBD Kabupaten Barru Tahun 2014 sebesar Rp. 1.084.028.000, Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerjasama berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal 26 Maret 2012 s/d 2015.


Page 176

 Hasil (output) Kerjasama Terwujudnya SMD Pemkab Barru yang memiliki Kompetensi sesuai dengan tugas pokok organisasinya.  Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kerjasama ini tidak ditemukan masalah. B.10 Mitra yang Diajak Kerjasama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulampua dengan Pemerintah Kabupaten Barru.  Dasar Hukum -

Nota Kesepahaman Antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I Sulampua dengan Pemerintah Kabupaten Barru, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Sulawesi Selatan, Badan Ketahanan Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, KODIM 1405 Mallusetasi, PT BNI (Persero) Wilayah Makassar, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin tentang Pengembangan Klaster Sapi Bali di Kabupaten Barru, Tanggal 11 September 2012.

-

Surat Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I Sulampua dengan kelompok Tani Sipurennue tentang Bantuan Program Sosial Bank Indonesia Pembangunan Kandang Sapi di Kabupaten Barru Nomor : 14/124/DKBU/Mks, Nomor: 05/KTS/XI/2012, tanggal 13 November 2012.

 Bidang Kerjasama Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I Sulampua dengan kelompok Tani Sipurennue tentang Bantuan Program Sosial Bank Indonesia Pembangunan Kandang Sapi di Kabupaten Barru Nomor: 14/124/DKBU/Mks, Nomor: 05/KTS/XI/2012, tanggal 13 November 2012.


Page 177

 Nama Kegiatan Program Pengembangan Klaster Sapi di Kelompok tani Sipurennue Desa Lompo Tengah Kecamatan tanete Riaja Kabupaten Barru.  SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga SKPD yang melaksanakan Tugas dan Fungsi Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Bidang Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Barru.  Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Dinas Peternakan Kabupaten Barru sebanyak 24 orang yang terdiri dari : eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak orang, eselon III-b sebanyak 3 orang,

eselon IV-a sebanyak 7 orang,

1 staf

sebanyak 12 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 12 orang, Dokter Hewan sebanyak 1 orang, D2/D3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 2 orang.  Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran Dalam Rangka Mendukung Kerjasama ini Bantuan dari Bank Indonesia Tahun 2012 Rp. 149.835.000,- sedangkan berasal dari APBD Kabupaten Barru Rp. 246.500.000, Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerjasama terhitung mulai tanggal 11 September 2012 s/d Desember 2015.  Hasil (output) Kerjasama Meningkatkan Produktifitas, kualitas dan daya saing komoditas sapi bali di Kabupaten Barru yang dapat menunjang program swasembada daging sapi dan kerbau.  Permasalahan yang dihadapi dan Solusi Permasalahan : 1. Manajemen kelembagaan kelompok Sipurenue yang menjadi sasaran kegiatan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan hanya pengurus inti dan beberapa anggota kelompok lainnya.


Page 178

2. Motivasi peternak/anggota kelompok Sipurenue masih rendah untuk mengelola usaha produk pakan dan limbah ternak. 3. Sarana dan Prasarana belum memadai terutama akses jalan menuju kandang kelompok bantuan Bank Indonesia. Solusi : 1. Pelatihan dan pembinaan kelompok secara kontinyu mengenai kelembagaan kelompok dan menugaskan khusus tenaga teknis peternakan/penyuluh peternakan untuk mendampingi kelompok Sipurennue. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Barru harus memperhatikan khusus akses jalan menuju lokasi kandang. Bank Indonesia agar output kerjasama bisa cepat tercapai. C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Jumlah Instansi vertikal di kabupaten Barru antara lain Kantor Statistik, Kantor Departemen Agama, Kantor Pertanahan dan instansi-instansi lain yang menangani urusan peradilan, pertahanan keamanan dan moneter/fiskal. Koordinasi dengan instansi vertikal diatas dengan Pemerintah kabupaten Barru diselenggarakan dalam bentuk koordinasi perencanaan, pengawasan, peningkatan pendapatan, perumusan kebijakan dan penegakan Peraturan Daerah. Penyelenggaraan koordinasi dengan

instansi vertikal tersebut dilaksanakan

dalam suatu wadah yaitu forum atau badan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan daerah dalam mengimplementasikan suatu program atau kegiatan yang membutuhkan kerjasama antara instansi vertikal di daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barru. Adapun Koordinasi yang dilaksanakan antara lain: a. Tim Koordinasi Pembinaan Hukum dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, maka dibentuk Tim Pembinaan Hukum dan


Page 179

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sesuai dengan Keputusan Bupati Barru Nomor 154/P.Umum/II/2011.  Materi Koordinasi: Tujuan pembentukan adalah: 1) Mengintegrasikan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di daerah secara berdayaguna dan berhasil guna; 2) Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya; 3) menentukan

sistem

dan

tata

cara

pengamanan

pelaksanaan

kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.  Instansi Vertikal Yang Terlibat: 

Komando Distrik Militer 1405 Mallusetasi



Kepolisian Resort Kabupaten Barru



Pengadilan Negeri Barru



Kejaksaaan Negeri Barru

 Sumber dan Jumlah Anggaran: Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Hukum dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) melalui program Pemberdayaan Potensi Keamanan dengan kegiatan Pembinaan Hukum dan Kamtibmas dialokasikan anggaran sebesar Rp. 232.896.600 yang berasal dari APBD Kabupaten Barru.  SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal didaerah: Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Otonomi daerah khususnya Bagian Pemerintahan umum  Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan: Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Hukum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ( KAMTIBMAS ) Kabupaten Barru, adapun Kegiatannya Selama Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 180

Tahun 2015 adalah Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota Se-Sulsel Tahun 2015;  Hasil dan Manfaat Koordinasi: Melalui Pembinaan Hukum dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) banyak hal-hal yang terkait dengan peran dan fungsi masingmasing anggota Tim yang secara langsung memerlukan tindakan segera di lapangan. Hal ini kemudian didukung sepenuhnya oleh seluruh anggota, sehingga ada sinergitas kegiatan sesuai dengan mekanisme yang berjalan dalam organisasi anggota Muspida masing-masing. Hasi-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan dilapangan, kemudian ini menjadi bahan evaluasi sejauhmana kinerja yang telah dihasilkan dalam pelaksanaan rapat Tim berikutnya.  Tindak lanjut Hasil Koordinasi: 1) Pelaksanaan koordinasi, integrasi program dan kegiatan serta sinkronisasi pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di daerah berjalan secara berdayaguna dan berhasil guna; 2) Terjalin kekompakan dalam memberikan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat sekaligus menentukan langkah-langkah/solusi yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya; 3) Terjalin kebersamaan dalam menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan

stabilitas

nasional

dalam

rangka

menyukseskan

pembangunan nasional sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. b. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Tujuan utama pembentukan forum ini adalah untuk terwujudnya optimalisasi hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama masing-masing di Kabupaten Barru.


Page 181

 Materi Koordinasi: Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 telah dibentuk Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Barru dengan Keputusan Bupati Barru Nomor 72 Tahun 2011 Tanggal 12 Januari 2011 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Barru. Tugas forum FKUB adalah sebagai berikut: -

Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat;

-

Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

-

Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati Barru;

-

Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan Kekuatan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

-

Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah agama/ibadat

-

Memberikan laporan tentang perkembangan kehidupan beragama kepada Bupati Barru

 Instansi Vertikal Yang Terlibat:  Komando Distrik Militer 1405 Mallusetasi  Kepolisian Resort Kabupaten Barru  Pengadilan Negeri  Kejaksaan Negeri  Pengadilan Agama  KP3M  Dinas Kependudukan dan Capil  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru  Sumber dan Jumlah Anggaran: Pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 182

( APBD ) Tahun Anggaran 2015. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 15.990.000,-.  SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal didaerah: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan di Kabupaten Barru adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.  Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Barru selama Tahun 2015 melaksanakan kegiatan koordinasi rapat Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dengan pengurus harian, rapat dengan FKUB se-Sulawesi Selatan dengan Badan Kesbang Politik Propinsi Sulawesi Selatan, dan pengawasan kebijakan pendirian rumah ibadah.  Hasil dan Manfaat Koordinasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) adalah merupakan wadah kerukunan antar umat beragama, sehingga menjadi tempat rujukan apabila terjadi hal-hal yang menyangkut perbedaan pandangan maupun kegiatan keagamaan yang tidak mematuhi berbagai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.  Tindak lanjut Hasil Koordinasi -

Pelaksanaan dialog antara pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat terjalin dengan penuh kebersamaan;

-

Mekanisme penampungan dan penyaluran aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Kabupaten Barru terlaksana dan berjalan dengan sebaik-baiknya;

-

Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kekuatan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama dalam membangun kepercayaan dan kebersamaan antar umat beragama.


Page 183

-

Mengawasi pembangunan rumah ibadah.

c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)  Materi Koordinasi: 1) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) berdasarkan Keputusan Bupati Barru Nomor 79/BAKESBANGPOL/I/2015 pada tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Personalia Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Barru Tahun 2015, dengan tugas-tugas sebagai berikut; -

Merencanakan kegiatan klandestin deteksi dini dalam rangka mencari,

mengumpulkan,

mengkoordinasikan

dan

mengkomunikasikan informasi atau bahan keternagan inteleijen dari berbagai sumber mengenai berbagai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan -

Memfasilitasi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijkana yang berkaitan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional di daerah.

2) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 1681/Bakesbangpol/I/2015

Tanggal 22 Januari 2015

tentang Pembentukan Forum Kewaspadaaan Dini Masyarakat Tahun 2015, dengan tugas: -

Menjaring,

menampung,

mengkoordinasikan

dan

mengkomunikasikan data informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini -

Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional.

3) Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing berdasarkan Keputusan Bupati Barru Nomor 80/Bakesbangpol/I/2015 Tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 184

Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (Non Government Organization) dan Lembaga Asing di Kabupaten Barru, dengan tugas-tugas sebagai berikut: -

Melakukan pemantauan kepada setiap orang pendatang dari luar Kabupaten Barru (baik WNA maupun WNI) termasuk NGO dan Lembaga Asing;

-

Melakukan korrdinasi dengan instansi terkait;

-

Melakukan pertemuan berkala

 Instansi Vertikal Yang Terlibat - Kepolisian Resort Kabupaten Barru - Kejaksaaan Negeri Barru - DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Imigrasi  Sumber dan Jumlah Anggaran Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2015, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2015 dengan anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 18.095.500,-. Untuk kegiatan Kominda dianggarkan sebesar Rp. 186.046.000, dan untuk pemantauan orang asing dan lembaga/LSM asing sebesar Rp. 21.870.000.  SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal didaerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan di Kabupaten Barru adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.  Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan Kegiatan yang dilaksanakan untuk FKDM antara lain rapat dengan anggota forum, pengumpulan data dan informasi mengenai potensi keamanan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 185

gejala dan peristiwa bencana dan seteksi dini tentang keamanan sementara untuk Kominda, kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemantauan tentang situasi dan kondisi keamanan masyarakat, rapat-rapat, mengikuti rakor tingkat propinsi dan pusat, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi tentang komunitas intelijen daerah.  Hasil dan Manfaat Koordinasi 1) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Harmonisasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing personil yang terlibat dalam Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) menjadi lebih baik dan mantap jika dibandingkan dengan belum terbentuknya KOMINDA.

Terpeliharanya keamanan dan ketertiban,

terselenggaranya Pemilukada secara aman dan tertib. 2) Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing. -

Terdatanya jumlah orang asing yang berada di Kabupaten Barrru

-

Terinvetarisirnya tujuan kedatangan orang asing, NGO dan lembaga asing

-

Terdatanya fungsi ekososbud akibat kedatangan orang asing, NGO dan Lembaga Asing

-

Antisipasi terhadap aktifitas Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing menjadi lebih terkoordinasi dengan mendudukkan orang-orang yang berkompeten dalam hal tugas pokok dan fungsi yang sama untuk menggalang kerjasama yang baik dalam pengawasan orang asing dengan aktifitasnya yang mungkin saja akan membahayakan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah ini.



Tindak lanjut Hasil Koordinasi: - Koordinasi pelaksanaan operasi kegiatan Intelijen untuk seluruh Instansi Pemerintahan Daerah, berjalan dengan sebaik-baiknya; - Deteksi dan antisipasi dini berjalan dengan baik; - Proses pengkajian dan evaluasi perkembangan situasi aktual Daerah dibidang Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Keamanan dan Ketertiban / Perlindungan masyarakat dijadikan agenda prioritas untuk memberikan


Page 186

masukan dan saran pertimbangan kepada pimpinan daerah dalam menentukan sikap dan tindakan yang dianggap perlu; - Pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; - Rapat koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan teratur, sehingga kegiatan pemantauan dapat berjalan lancar dan tidak terjadi tumpang tindih penugasan dilapangan; D. Pembinaan Batas Wilayah Pembinaan batas wilayah yang dilaksanakan Tahun 2015 meliputi: 1)

Sengketa Batas wilayah Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Propinsi. Dalam rangka penentuan batas daerah secara pasti dilapangan sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi. Kebijakan yang ditempuh untuk percepatan proses penyelesaian masalah batas wilayah antara Kabupaten Barru dengan Kabupaten Sidrap, Kabupaten Barru dengan Kabupaten Bone, Kabupaten Barru dengan Kabupaten Soppeng, Kabupaten Barru dengan Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru dengan Kotamadya Parepare dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas wilayah yang jelas dan pasti baik secara yuridis maupun fisik dilapangan. Kegiatan penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat, dalam hal ini Direktorat Perbatasan Kemendagri bekerjasama dengan Tim BIG/Bakosurtanal, bersama Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi, Daerah kabupaten , Daerah Kota dari masing-masing daerah dan Tim dari Topografi Kodam untuk mendapatkan suatu ketetapan hukum tentang batas daerah. Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2002 dan 2003 dengan melibatkan aparat Pemerintah Daerah yang berbatasan

dan masyarakat

setempat yang mengetahui keberadaan batas daerah tersebut. Sumber hukum batas daerah khususnya di darat adalah meliputi: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 187

a) Dokumen-dokumen batas yang mungkin sudah pernah ada seperti Staatsblad, nota dari presiden ataupun peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya

seperti

Undang-Undang

Pembentukan

Daerah,

atau

kesepakatan-kesepakatan yang pernah ada termasuk peta-peta kesepakatan mengenai batas wilayah. b) Peta Batas yang merupakan lampiran Undang-Undang pembentukan daerah peta minit (Muniteplan) peta Topografi/Rupa Bumi atau peta-peta lain yang memuat tentang batas daerah yang bersangkutan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor:01/PSP/KB/2002 tanggal 2 Agustus 2002 antara Depdagri dengan Pemerintah Kabupaten Barru. c) Kesepakatan antara dua daerah berbatasan yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan penentuan batas daerah. Secara garis besar penegasan batas daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu: 1) Penelitian Dokumen 2) Pelacakan Batas Daerah 3) Pemasangan Pilar Batas Daerah 4) Pengukuran GPS pada Pilar yang sudah dipasang 5) Penghitungan koordinat Pilar Batas 6) Penggambaran batas daerah Kabupaten Barru 2)

Solusi yang dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, tidak selesai atau perlu ditindaklanjuti) Pada prinsipnya kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Barru dalam rangka pelacakan batas daerah perbatasan dengan Kabupaten yang berbatasan adalah titik-titik batas lebih banyak berada dipuncak bukit, prasarana transportasi menuju lokasi kurang memadai, lokasi titik pengukuran yang terpencar dan berjauhan satu sama lain serta masih adanya aparat Pemerintah Kabupaten yang masih bersikukuh dengan batas daerah bersangkutan. Solusi yang tepat dalam rangka penyelesaian masalah tersebut adalah fasilitasi dari pihak Kemendagri dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan serta tetap melaksanakan pengukuran di wilayah tersebut karena lokasi tersebut


Page 188

dijadikan jalur lalu lintas penduduk setempat, dukungan yang diberikan pemerintah

daerah

dengan

menyediakan

sarana

transportasi

yang

memungkinkan untuk sampai ketempat yang dimaksud. 3)

SKPD Penyelenggara Pembinaan Batas wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membawahi Bagian Pemerintahan Pemerintahan Kecamatan Kelurahan dan Desa sebagai unit kerja pelaksana teknis Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Kecamatan Kelurahan dan Desa, khususnya pembinaan batas wilayah.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana  Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya a.Bencana yang Terjadi Bencana yang terjadi di Kabupaten Barru pada tahun 2015 terdiri dari Angin Kencang/Puting Beliung, Kebakaran, Tanah Longsor,korban tenggelam, orang hilang karena iklim ekstrim di laut dan Banjir. Total kejadian bencana selama periode tahun 2015 sebanyak 2.161 kejadian terdiri dari Angin Kencang/Puting Beliung sebanyak 1.485 kejadian, Kebakaran sebanyak 222 kejadian, Tanah Longsor sebanyak 59 kejadian dan Banjir sebanyak 355 kejadian. Jumlah masyarakat yang terdampak total masyarakat yang terdampak berjumlah 205 Kepala Keluarga. Total kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 7.207.500.000. 1) Angin Kencang (Puting Beliung) Bencana angin kencang pada tahun 2015 menyebabkan 71 Kepala Keluarga

terkena

dampak

menyebabkan

kerugian

sebesar

Rp. 671.500.000 di kecamatan Balusu, Tanete Rilau, Tanete Riaja, Mallusetasi dan Soppeng Riaja.


Page 189

2) Bencana banjir Bencana banjir/longsor pada tahun 2015 menyebabkan sebanyak 72 Kepala

Keluarga

terkena

dampaknya

dan

kerugian

sebesar

Rp.3.410.000.000 di kecamatan Barru, Balusu, Tanete Riaja, Mallusetasi dan Soppeng Riaja. 3) Kebakaran Menyebabkan 45 Kepala Keluarga terkena dampak dengan kerugian sebesar Rp. 1.166.000.000. Kebakaran terjadi di kecamatan Barru, Balusu, Tanete Riaja, Mallusetasi, Soppeng Riaja, Pujananting dan Tanete Rilau. 4) Tanah longsor Menyebabkan kerugian sebesar Rp. 1.960.000.000 dan jumlah 17 Kepala Keluarga yang terkena dampak. Tanah longsor terjadi di kecamatan Mallusetasi dan Barru.  Status Bencana (Nasional,regional/Propinsi atau Lokal/ Kabupaten/Kota) Status bencana yang terjadi selama Tahun 2015 di Kabupaten Barru ditetapkan sebagai Status Siaga Darurat Bencana tingkat Kabupaten Berdasarkan keputusan Bupati Barru Nomor 318/BPBD/VII/2015 Yanggal 14 Juli 2015 tentang Penetapan Siaga Darurat Bencana Kekeringan.  Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana yaitu: a) Menyiapkan semua potensi dalam rangka upaya penyelamatan manusia, b) Mendirikan posko siaga bencana tingkat Kabupaten maupun Posko siaga bencana tingkat Kecamatan sebagai pusat pengendalian penanganan bencana alam, c) Mengkordinir penerimaan bantuan, menyimpan dan mendistribusikan bantuan, d) Menghimpun laporan dan evaluasi harian pelaksanaan penanganan bencana alam sebagai bahan pengambilan keputusan untuk penanganan lebih lanjut, e) Melaporkan setiap perkembangan sesuai jenjang hirarki mulai tingkat BPBD Kabupaten, BPBD Propinsi dan BNPB, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 190

f) Mengadakan rapat koordinasi antar bidang dan antar instansi, g) Sosialisasi siaga bencana melalui radio swasta, h) Penyebaran informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui radio swasta/SSB, BBM, email dan SMS, i) Pemasangan rambu-rambu rawan bencana, j) Pemasangan rambu peringatan ketinggian banjir (flood referency), k) Pelatihan bagi desa tangguh bencana, l) Survey lokasi tempat penampungan sementara untuk korban bencana, m) Menyiapkan call center 24 jam.  SKPD yang Menangani Bencana a. Sekretariat Kabupaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian,

khususnya

pencegahan

dan

penanggulangan

bencana

membawahi Bagian Pemerintahan sebagai unit kerja pelaksana teknis Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru. b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang sosial khususnya pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Barru adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Barru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 08 Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 25 November 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru. c. Sementara itu dalam rangka mengefektifkan penanggulangan bencana pada tahun

2015 telah

ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Posko Siaga Bencana Tingkat Kabupaten Barru Tahun 2015, tanggal 26 Januari 2015. Adapun SKPD yang terkait adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Bappeda, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 191

Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kantor Satpol PP, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, DPKD, PMI, Bagian Humas Sekretariat Daerah, PDAM, Tagana dan Kecamatan se Kabupaten Barru.  Kelembagaan Khusus yang Dibentuk Untuk Menangani Bencana Telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Barru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 08 Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 25 November 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru yang mempunyai tugas: a.

menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b.

menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c.

menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

d.

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e.

melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f.

mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g.

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima; dan

h.

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 Potensi Bencana yang Diperkirakan terjadi: a. Angin kencang/puting beliung & Hujan Deras; b. Kebakaran; c. Banjir; d. Tanah Longsor dan e. Abrasi Pantai.


Page 192

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  Gangguan Yang terjadi Gangguan Konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme kemungkinannya bisa terjadi, tapi sangat kecil.  Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Barru adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 50 orang yang terdiri dari eselon III-a sebanyak 1 orang, eselon IV-a sebanyak 2 orang dan staf sebanyak 47 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 42 orang, SMP sebanyak 2 orang, SD sebanyak 1 orang.  Sumber dan Jumlah Anggaran Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan penanganan ketentraman dan ketertiban umum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru adalah sebesar Rp 16.775.000,- untuk membiayai 1 program Tahun Anggaran 2015 yaitu Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, yang berasal dari APBD.  Penanggulangan dan Kendalanya a. Penanggulangannya yaitu : Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar perundang-undangan maka personil Satuan Pamong Praja bertindak secara preventif yang mengacu pada aturan yang berlaku.


Page 193

b. Kendala yang dihadapi : Masih kurangnya personil (Kasi Operasional dan Kasi PPNS) yang membawahi langsung kegiatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal pada Kantor Satpol PP.  Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Melaksanakan koordinasi dengan aparat Polri dan Tentara Republik Indonesia ( TNI ) apabila terjadi gangguan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Barru.


Page 194

BAB VI

PENUTUP

Peningkatan Kualitas Manusia Yang Taat Asas Dan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dan pertumbuhan investasi merupakan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 201 5 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program-program urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Realisasi

pendapatan

daerah

sebesar

100,85

persen

Rp. 937.137.698.121,30 dari target Rp. 929,286,658,190.91

atau

sebesar

dan serapan belanja

mencapai 84,56 persen yaitu sebesar Rp. 857,278,401,648.15 dari target Rp. 1,013,791,982,197.80. 2. Terlaksananya seluruh urusan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten

Barru sebagai daerah otonomi dengan hasil baik yang diraih berkat kerja sama dan sinergitas pemerintah dengan DPRD bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Barru dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2015 telah membuahkan hasil yang cukup membanggakan. 3. Pendapatan perkapita menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir, yakni atas

dasar

harga

berlaku

sebesar

Rp.

15,433,061.95

pada

tahun

2010,

Rp. 17,386,923.34 pada tahun 2011, Rp. 20,017,479.23 pada tahun 2012, Rp. 22,544,297.30 pada tahun 2013, Rp. 25,816,164.69 pada tahun 2014, dan diperkirakan sebesar Rp. 28,019,098.43 pada tahun 2015; sementara atas dasar harga

konstan

yakni

sebesar

Rp.

16,513,384.09

pada

tahun

2011,

Rp. 17,857,811.36 pada tahun 2012, Rp. 19,126,493.24 pada tahun 2013, Rp. 20,275,383.74 pada tahun 2014 dan diperkirakan sebesar Rp. 21,395,383.28 pada tahun 2015. Meningkatnya pendapatan perkapita, tentunya berkaitan meningkatnya aktifitas perekonomian dan hasil kerja bersama semua pihak. 4. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, pada tahun 2010 jumlah penduduk

miskin sebesar 17.716 jiwa (10,68 persen), tahun 2011 menurun menjadi 16.120 jiwa (9,61 persen), tahun 2012 sebesar 15.530 jiwa (9,28 persen) dan pada tahun 2013 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 195

mengalami peningkatan sebesar 17.472 jiwa (10,32 persen) dan tahun 2014 turun menjadi 16.589 jiwa (9,74 persen). 5. Untuk bidang sosial capaian kinerja menunjukkan adanya penin gkatan, antara lain

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,81 pada tahun 2010 menjadi 66,12 pada tahun 2011 meningkat menjadi 66,59 pada tahun 2012, 67,02 pada tahun 2013; sebesar 67,94 pada tahun 2014 dan diperkirakan meningkat menjadi 68,16 pada tahun 2015. Demikian pula angka harapan hidup meningkat dari 6 7,04 tahun pada tahun 2010 menjadi 67,23 tahun pada tahun 2011, 67,42 tahun pada tahun 2012, 67,69 tahun pada tahun 2013; 67,73 pada tahun 2014 dan diperkirakan mencapai 67,97 pada tahun 2015, sementara rata-rata lama sekolah pada tahun 2010 mencapai 7,61 tahun, meningkat menjadi 7,62 tahun pada tahun 2011, 7,87 tahun pada tahun 2012, 7,89 tahun pada tahun 2013; 7,91 tahun pada tahun 2014 dan diperkirakan mencapai 7,93 tahun pada tahun 2015. Sementara angka melek huruf pada tahun 2010 mencapai 89,23 persen; tahun 2011 meningkat menjadi 89,20 persen, tahun 2012 mencapai 89,31 persen , pada tahun 2013 mencapai 89,55 persen; pada tahun 2014 mencapai 89,59 persen dan diperkirakan mencapai 89,63 pada tahun 2015. 6. Pelayanan publik juga semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan sosial yang merupakan urusan terkait langsung dengan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Demikian pula dengan pelayanan umum lainnya seperti urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dan perizinan usaha terlaksana dengan baik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik beberapa terobosan yang dilakukan untuk dapatnya melayani masyarakat dengan baik; namun dimaklumi bersama dalam rangka memberikan pelayanan diperlukan aparatur yang trampil, sarana yang memadai dan anggaran yang cukup; sementara kemampuan Pemerintah Kabupaten Barru sebagaimana yang disebutkan di atas masih terbatas, dan sarana prasarana juga belum seluruhnya mencukupi; sehingga masih terjadi keluhan bahkan komplain atas pelayanan pemerintah. Oleh karena itu langkah yang telah ditempuh adalah meningkatkan pelayanan melalui tahapan-tahapan yang secara obyektif dapat kita lakukan .


Page 196

Melalui LPPD ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder, segenap pimpinan dan anggota DPRD dan jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barru secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dan kerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2015. Kami menyampaikan apabila dalam laporan ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi kepemerintahan maupun redaksional laporan. Maka terbuka ruang untuk menerima kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Barru menjadi lebih baik. Barru,

2016

BUPATI BARRU

H. ANDI IDRIS SYUKUR


Page 197

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN BAB V. A. Kerjasama Antar Daerah

Recommend Documents