BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Meskipun Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 telah menyerahkan berbagai macam urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada Daerah yang terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan, namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa urusan dan tugas pemerintahan yang tidak terakomodir secara jelas sebagai urusan wajib dan pilihan tersebut. Hal inilah yang sering kita kategorikan sebagai urusan sisa atau residu dan tetap menjadi kewajiban bagi pemerintahan daerah untuk menjalankannya. Kewajiban untuk menjalankan urusan sisa atau residu itu kemudian kita laksanakan dengan tugas umum pemerintahan. Tugas umum pemerintahan meliputi: a. kerjasama antar daerah b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga c. koordinasi dengan instansi vertikal daerah d. pembinaan batas wilayah e. pencegahan dan penanggulangan bencana f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah g. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah Adapun penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Wonosobo tahun 2010 sebagai berikut :

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH 1. Kebijakan dan Kegiatan Kerjasama antar daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 195 ayat (1) UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan “dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan”. Hal ini mengisyaratkan bahwa kemandirian daerah tidak bersifat mutlak atau dengan kata lain tetap membutuhkan keterlibatan dareah lain. Kebijakan umum dalam penyelenggaraan kerja sama antar daerah adalah mensinergikan kemampuan daerah dalam rangka pengembangan potensi dan penyelesaian permasalahan yang ada di antara kedua belah pihak. Disamping itu Pemda juga menguatkan kelembagaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 130/135/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan kerja sama antar daerah pada tahun 2010 atau kerjasama pada tahun sebelumnya dan sampai sekarang masih berlaku antara lain :

LKPJ 2010 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

257

a. Kerjasama Penempatan Transmigran Transmigrasi bukan sekedar perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lainya tetapi sabagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat yang ingin membuka kehidupan baru dan kesempatan kerja didaerah baru melalui transmigrasi. Disamping itu pemerintah juga terus mengadakan kerja sama dengan 3 (tiga) daerah tujuan transmigrasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama di bawah ini:  Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Nomor: 475.1/27/2011 Tentang Pelaksanaan Program Transmigrasi di Lokasi Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.  Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Nomor: 475/237 Tentang Pelaksanaan Program Transmigrasi di Lokasi Sei Bulan C Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.  Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Nomor: 475/236 Tentang Pelaksanaan Program Transmigrasi di Lokasi Tanjung Buka SP 8 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur.  Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Nomor: 475.1/3898/2010Tentang Pelaksanaan Program Transmigrasi di Lokasi Unti Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tanjung Aur II Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. b. Kerjasama Pengelolaan Waduk Wadaslintang Dengan adanya peraturan bersama Bupati Wonosobo dengan Bupati Kebumen nomor 17 Tahun 2006 dan nomor 62 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Waduk Wadaslintang tanggal 30 Desember 2006, menjadi landasan kerjasama pengelolaan taman wisata waduk Wadaslintang yang terletak diantara kedua kabupaten tersebut. Kesepakatan kerjasama berlaku selama 6 tahun atau berakhir pada tahun 2012. c. Kerjasama Pengelolaan Dieng Kerjasama pengelolaan kawasan Dieng antara kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara telah diatur dalam kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati Wonosobo dan Bupati Banjarnegara nomor 01.A Tahun 2005, Nomor 180/01/2005, nomor 497.A/2005 tentang Pengembangan Kepariwisataan di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng dan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara nomor 050/1979, nomor 556/598.A dan nomor 556/242/2008 tentang Pungutan Karcis Masuk Terusan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Adanya kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada para pengunjung. Kesepakatan ini berlaku selama 5 tahun sampai dengan tahun 2012.


258

d. Kerja Sama Penataan Kawasan Kledung Kerjasama bidang penataan ruang kawasan kledung antara kabupaten Wonosobo dan Temanggung didasarkan pada kesepakatan bersama antara Bupati Temanggung dan Bupati Wonosobo nomor: 180/08/2009 dan 650/8/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Penataan Kawasan Kledung. Obyek Kerjasama dalam bidang penataan ruang wilayah Kledung.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a. Kerjasama Penempatan Transmigran Perjanjian kerjasama penempatan transmigran tentunya menjadi tanggungjawab kedua belah pihak, pihak yang didatangi mempunyai tugas dan tanggungjawab menyusun Persyaratan Calon Transmigran; Menginventarisasi dan identifikasi calon lokasi transmigrasi atas usulan masyarakat setempat; Menyedialan lahan/tanah sesuai kebutuhan untuk transmigran yang tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan atau tidak bermasalah dengan perolehan lahan seluas 2 hektare tiap Kepala Keluarga; Menyusun desain tata ruang dan rancang kapling permukiman; Melaksanakan pembangunan permukiman dan menyiapkan lahan serta sarana dan prasarana pendukung untuk transmigran; Melaksanakan pembangunan jalan desa; Mengusulkan legalitas lahan berupa sertifikat hak mlik atas tanah kepada transmigran yang berhak; Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan pemukiman transmigrasi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan serta Melakukan evaluasi bersama dengan pihak pengirim terhadap perkembangan permukiman transmigrasi dan membuat laporan yang meliputi : perkembangan jumlah transmigran, perkembangan sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan dan kelembagaan desa, perkembangan usaha ekonomi, serta perumusan tindak lanjut secara bersama terhadap masalah yang timbul di lokasi permukiman. Sedangkan pihak pengirim mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk Menyediakan calon transmigran yang mempunyai kualifikasi yang telah ditetapkan pihak yang didatangi;Melaksanakan pengiriman catrans dari daerah asal sampai ke transito embarkasi prop. Jateng;Memberikan bantuan sharing kepada transmigran yang ditempatkan selama masa pembinaan;Mengembalikan transmigran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai kesepakatan kedua belah pihak ke daerah asal dengan biaya dibebankan pada transmigran yang bersangkutan;Melakukan monitoring maksimal 3 kali dalam jangka waktu pembinaan 5 tahun;membantu dalam pembukaan lahan usaha. Dalam tahun 2010 pemerintah telah memberangkatkan/menempatkan sejumlah kepala keluarga ke daerah tujuan transmigrasi melalui 2 (dua) program yaitu Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dengan lokasi Bandung Marga Kec.Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu sejumlah 25 KK; Transmigran Umum (TU) di UPT Sei Bulan C Kec. Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat sejumlah 5 KK, Tanjung Buka SP.8 Bulungan Kalimantan Timur sejumlah 10 KK dan Lokasi Tanjung Aur II Kabupaten Bengkulu Selatan , Bengkulu sejumlah 10 KK. Diharapkan pelaksanaan transmigrasi bukan sekedar perpindahan penduduk atau bahkan pemindahan kemiskinan, akan tetapi menjadi sebuah solusi dari semakin sempitnya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi mereka yang memiliki keahlian dan menggantungkan hidup dari pertanian atau perkebunan. Seperti diketahui bahwa


259

berkurangnya areal pertanian tidak saja berpengaruh pada hasil produksi akan tetapi juga mempengaruhi serapan tenaga kerja pada sektor tersebut beserta turunannya. Dengan transmigrasi mereka bisa mendapatkan pekerjaan untuk kesejahteraan. b. Kerjasama Pengelolaan Waduk Wadaslintang Pelaksanaan kerjasama pengelolaan Waduk Wadaslintang antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Sebagai objek wisata Waduk Wadaslintang memiliki daya tarik tersendiri sebagai tempat favorit rekreasi memancing bagi para penggemar olah raga memancing. c. Kerjasama Pengelolaan Dieng Dengan diberlakukanya karcis masuk terusan di kawasan wisata dataran tinggi dieng, memudahkan bagi pengunjung karena cukup membayar karcis satu kali sudah bisa menikmati semua objek yang, baik yang ada di wilayah Wonosobo maupun Banjarnegara. Dengan cara ini kedua belah pihak diuntungkan, pengunjung tidak perlu repot membayar karcis berkali – kali sedangkan bagi pemerintah cara ini lebih efektif dan efisien. Cukup mencetak 1 karcis untuk semua objek wisata. d. Kerja Sama Penataan Kawasan Kledung Kawasan Kledung merupakan batas wilayah kabupaten Temanggung dan kabupaten Wonosobo yang berpotensi untuk dikembangkan seperti pariwisata, perdagangan, dan pertanian. Kerjasama diupayakan untuk mengoptimalkan kawasan Kledung. Ruang lingkup kerjasama dalam bidang perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pengawasan kawasan Kledung.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah memberikan peluang bagi Daerah untuk bekerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga di sini adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Kerja sama dengan pihak ketiga tetap mendapatkan perhatian dari pemda karena tidak semua urusan di daerah mampu dibiayai oleh APBD sepenuhnya. 1. Kebijakan dan Kegiatan Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga diarahkan pada obyek dan kegiatan yang belum mampu didanai sepenuhnya oleh Pemda namun diminati oleh pihak ketiga. Tujuannya adalah memberikan peluang usaha maupun kepedulian atas suatu permasalahan yang ada di Daerah. Kebijakan dasar pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga adalah mensinergikan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pelaksanaan, dengan mengefektifkan penataan kerja sama, melalui upaya untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, dengan kegiatan antara lain : a. penyusunan kerangka regulasi dalam mensinergikan peran pemerintah swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. b. Penyusunan kerangka kerja sama yang lebih terarah. c. Fasilitasi upaya memperluas jaringan kerja sama antara dunia usaha lokal dengan dunia


260

usaha luar daerah. d. Pemberdayaan pengusaha swasta dan masyarakat sipil melalui pendataan dan fasilitasi sertifikasi dan kendali mutu. e. Pemantapan kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya guna pencapaian pembangunan sosial ekonomi yang disepakati secara internasional seperti Millenium Developments Goals (MDGs). Kegiatan yang dilakukan oleh Pemda terkait dengan pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga pada tahun 2010 antara lain telekomunikasi, penyewaan aset daerah, jasa kurir, penelitian, persampahan, diklat profesi, dan pertanian.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a. KPU Kabupaten Wonosobo  Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 470 tanggal 9 Januari 2010  Subyek kerja sama adalah Pemkab Wonosobo dengan KPU Kab.Wonosobo ;  Obyek Kerjasama adalah Sumber Data Pemilukada  Ruang lingkup kerjasama adalah pelaksanaan Pendataan DP4 yang dijadikan DPS pada Pemilukada 2010  Masa Berlaku 1 (satu) tahun  SKPD terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. PD BPR BKK Wonosobo  Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 581 tanggal 23 Pebruari 2010  Subyek kerja sama adalah Pemkab Wonosobo dengan PD BPR BKK Wonosobo  Obyek Kerjasama adalah Penyaluran Dana ADD  Ruang lingkup kerjasama adalah pelaksanaan penyaluran Dana ADD kepada Desa  Masa Berlaku 1 (satu) tahun  SKPD terkait Bapermasdes c. PT Sarana Webindo Netrada  Dokumen Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/WEB-SPK WNSB/II/2010;480/5/2010  Subyek kerja sama adalah Pemkab Wonosobo dengan PT Sarana Webindo Netrada  Obyek Kerjasama adalah Pembuatan dan Pengoperasian Website  Ruang lingkup kerjasama adalah Pembuatan Aplikasi Website  Masa Berlaku 3 ( tiga) tahun  SKPD terkait KPPT d. Politeknik Negeri Semarang  Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 3166/K.10/KL/2010 tanggal 10 Mei 2010  Subyek kerja sama adalah Pemkab Wonosobo dengan Politeknik Negeri Semarang


261

 Obyek Kerjasama adalah Pembangunan Sumber Daya PNS  Ruang lingkup kerjasama adalah Pengadaan CPNSD Tahun 2010  Masa Berlaku 1 ( satu ) Tahun  SKPD terkait BKD e. PT Pos Indonesia  Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 180/11/2010;426.55.MLO/CMMPL/2010  Subyek kerja sama adalah Pemkab Wonosobo dengan PT Pos Indonesia  Obyek Kerjasama adalah Pengiriman Jasa Pos  Ruang lingkup kerjasama adalah Pengiriman Jasa Pos Pemerintah Kabupaten  Masa Berlaku 1 (satu) tahun  SKPD terkait Bagian Umum f. PT Sijiro Internasional  Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 009/THP-SIJIRO/VII/2010180/12/2010  Subyek kerja sama adalah Pemkab Wonosobo dengan PT Sijiro Internasional  Obyek Kerjasama adalah Pengembangan Pusat Agribisnis Terpadu  Masa Berlaku 1 (satu) tahun  SKPD terkait Dinas Pertanian Tanaman Pangan

3. Permasalahan dan Solusi a. Pada tahun 2009 terbit Permendagri 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah sehingga SKPD terkait yang akan mengadakan kerjasama sering mengalami kendala penyesuaian prosedur. b. Sering adanya penilaian atau dirasakan oleh pihak ketiga bahwa kerjasama yang akan dilaksanakan terlalu prosedural dan berbelit, hal ini tidak terlepas dari tatacara dan prosedur kerjasama sesuai denga peraturan perundangan yang baru (PP No. 50 tahun 2007 dan Permendagri No. 22 Tahun 2009). c. Solusi untuk kerjasama Daerah seperti memantapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dalam melakukan fasilitasi dan pendampingan kerjasama.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada sejumlah urusan pemerintahan yang tidak diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, yang meliputi lima bidang urusan yaitu pertahanan keamanan, keagamaan, kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan luar negeri dan peradilan. Dalam pelaksanaannya pemerintah pusat mempunyai instansi pelaksana kelima urusan tersebut di daerah, diantaranya adalah Komando Distrik Militer (Kodim), Kepolisian Resort (Polres), Departemen Agama, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pos dan Giro, Kantor Pajak dan Kantor Imigrasi.


262

1. Kebijakan dan Kegiatan Agar dalam pelaksanaan tugas instansi vertikal tersebut dapat sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo senantiasa menjalin komunikasi dan koordinasi agar tercipta keselarasan dan kesepahaman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Terkait dengan koordinasi dengan instansi vertikal, pada tahun 2010 telah dilaksanakan beberapa kegiatan : a. Koordinasi Dialog Interaktif “Halo Wonosobo”; b. Kegiatan “Coffee Morning”; c. Pengembangan Intelijen Daerah; d. Pengawasan orang Asing; e. Pembentukan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ). f. Koordinasi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a. Koordinasi Dialog Interaktif “Halo Wonosobo”;  Kegiatan Dialog Interaktif “Halo Wonosobo” dimaksudkan sebagai ruang komunikasi dan konsultasi publik secara rutin dan berkelanjutan baik langsung face to face maupun melalui media komunikasi seperti radio sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini berupa Dialog Interaktif melalui 7 stasiun radio di Kabupaten Wonosobo yaitu 1 radio pemerintah yaitu LPPL Pesona FM RSPD dan 6 stasiun radio swasta yaitu Citra FM, Purnamasidi FM, G2 FM, Nawa FM, Suara Kesuma FM, dan Pop FM.  Dialog Interaktif yang dilaksanakan, diorientasikan sebagai media konsultasi dan sosialisasi terkait diseminasi kebijakan dan program pemerintah, serta pelaksanaan program-program pembangunan, dari Pemangku Kebijakan yaitu Bupati, Wakil Bupati, Jajaran Muspida, Pimpinan DPRD, dan Pimpinan SKPD, dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, LSM, Pers, dan pihak-pihak lain yang terkait.  Dalam kegiatan ini dibuka kesempatan interaktif dengan masyarakat (pendengar radio) guna memperoleh masukan, kritik, saran, dan evaluasi public tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan, baik melalui telepon, sms, maupun langsung di lokasi dialog.  Pada tahun 2010 dilaksanakan 5 kali dalam satu tahun dengan jadwal Hari Selasa minggu I atau III pada Bulan Februari, Maret, April, dan pada Bulan November dilaksanakan 2 kali yakni Selasa Minggu I dan Minggu ke-III dilaksanakan secara langsung di studio radio secara bergilir atau di tempat lain sesuai dengan kebutuhan.  SKPD terkait adalah Bagian Humas Setda.

b. Kegiatan “Coffee Morning”  Kegiatan “Coffe Morning” dimaksudkan sebagai salah satu forum komunikasi informal yang dilaksanakan untuk mempertemukan dan membuka akses komunikasi


263

antara Pemerintah Kabupaten dengan stekeholdersnya antara lain Muspida, Ormas, LSM, BUMD/BUMN, Pers, dan tokoh Masyarakat, dengan pembahasan berbagai persoalan krusial daerah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih kapabel, transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka perlu adanya ruang atau sarana komunikasi yang lebih bersifat informal, rutin, dan berkelanjutan, antara Pemerintah Kabupaten dengan stakeholdersnya.  Hasilnya bahwa banyak persoalan krusial daerah yang terjadi dapat tersampaikan untuk dicarikan jalan keluarnya oleh para pemegang kebijakan seperti Bupati, Ketua DPRD, dan Jajaran Kemuspidaan.  Kegiatan ini diselenggarakan satu bulan sekali pada pagi hari sekitar pukul 07.00 sampai dengan 09.00 WIB, biasanya dengan kemasan pertemuan informal table manner dan ramah tamah sambil minum teh atau kopi serta makan pagi ;  Kegiatan dilaksanakan di lokasi yang berbeda-beda di luar maupun di dalam ruangan sesuai kebutuhan dan kondisi ;  Selain menjadi ruang bertemunya para pemegang kebijakan dengan tokoh masyarakat, LSM, Pers, Ormas, dan komponen masyarakat yang lain, forum komunikasi informal ini menjadi sarana strategis bagi Pemkab dan stakeholdersnya untuk sharing pendapat sekaligus menjadi wahana instrospeksi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang telah dan sedang dijalankan. Adapun hasil yang ingin dicapai adalah, adanya kesamaan persepsi terhadap kebijakan pembangunan dan pemerintahan antara Pemerintah Kabupaten dengan stakeholdersnya termasuk publik, serta terselesaikannya berbagai persoalan daerah dan masyarakat ;  SKPD terkait adalah Bagian Humas Setda.

c. Pengembangan Intelijen Daerah  Terkait dengan situasi keamanan nasional, terutama menyangkut terorisme, kewaspadaan lingkungan terus di prioritaskan, karena waktu itu kelompok teroris belumdapat dilumpuhkan;  Keberadaan teroris yang senantiasa merubah ciri diri/identifikasi menyebabkan sulitnya pengidentifikasian ciri sehingga diperlukan kewaspadaan bersama terhadap mobilitas orang asing di wilayah.  Situasi dan kondisi khususnya dibidang keamanan pada tahun-tahun sebelumnya cenderung kurang kondusif. Hal itu ditengarai dengan telah ditangkapnya teroris di wilayah kabupaten Wonosobo.  Demikian juga sampai saat ini Wonosobo masih menjadi pantauan karena daerah Wonosobo menjadi tempat persinggahan, persembunyian dan penyimpanan bahan peledak untuk melakukan teror. Selain itu kegiatan radikal kiri, radikal kanan dan darikal lainnya yang relatif masih ada.  Kegiatan Pengembangan Intelijen Daerah dilaksanakan melalui : -

deteksi dan cegah dini dini terhadap Ancaman Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang menganggu stabilitas keamanan daerah.

-

koordinasi dan bekerjasama dengan aparat terkait yang meliputi deteksi, cegah


264

dini dan pengamanan terhadap aktivitas radikal kiri, radikal kanan, teorisme serta orang asing -

pengamanan di bidang Ipoleksosbudhankam ( Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya dan Pertahanan Keamanan )

 Hasil yang diperoleh, situasi dan kondisi di wilayah kabupaten Wonosobo tetap kondusif, aman dan terkendali tidak ada ada hal yang menonjol dibidang Ipoleksosbudhankam.  SKPD terkait adalah kantor Kesbangpol dan Linmas.

d. Pengawasan orang Asing; Kegiatan pengawasan orang asing dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan kantor imigrasi, departemen tenaga kerja, kepolisian dan kejaksaan.  Terkait dengan situasi keamanan nasional, terutama menyangkut terorisme, kewaspadaan lingkungan terus di prioritaskan, karena waktu itu kelompok teroris belumdapat dilumpuhkan;  Keberadaan teroris yang senantiasa merubah ciri diri/identifikasi menyebabkan sulitnya pengidentifikasian ciri sehingga diperlukan kewaspadaan bersama terhadap mobilitas orang asing di wilayah.

e. FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ) . Pembentukan FKDM mendasari pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan dalam penyelenggaraan Otonomi,daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat,menjaga persatuan,kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI dan untuk mewujudkan ketentraman,ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat. Fungsi & Tugas FKDM adalah Deteksi Dini dan Cegah Dini,Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Upaya Antisipasi Potensi Ancaman terhadap NKRI . Diharapkan dengan adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baik di Tingkat Kabupaten dan di Tingkat Kecamatan sebagai sarana untuk menjaring, menampung,mengkoordinasikan dan mengkomuni kasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan , gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini,sehingga masyarakat terlindungi dari segala bentuk ancaman.

f. Koordinasi Ijin Peralihan Penggunaan Tanah (IPPT) Ijin Perolehan penggunaan tanah pada intinya adalah perubahan pengggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian. Seringkali ijin ini terkait dengan ijin empat usaha, ijin perumahan, perkantoran. Pada tahun 2010 ada 47 bidang yang diijinkan melalui proses IPPT yang dikoordinasikan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan koordinasi instansi terkait yaitu Bappeda dari sisi tata ruang, DPU dari sisi pengairan, Dipertan dari sisi produktivitas pertanian, Kantor Ketahan Pangan, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Bagian Tapem, Camat dan Kades/Kalur dimana tanah tersebut berada.


265

SKPD terkait adalah Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT).

3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, informasi dan singkronisasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas, upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal dalam rangka peningkatan keberhasilan pembangunan.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH Kabupaten Wonosobo berbatasan secara administratif dengan wilayah pemerintah daerah lain sebagai berikut :  sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;  sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;  sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;  sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Wilayah perbatasan secara umum merupakan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, berbatasan dengan wilayah administratif pemerintah daerah lainnya, namun demikian secara emosional terdapat hubungan antara masyarakat tersebut dengan tidak memandang batas administratif pemerintahan.

1. Kebijakan dan Kegiatan Daerah perbatasan dapat menjadi daerah yang cukup rawan dari sisi keamanan dan ketertiban, serta lemah dari sisi kelengkapan prasarana dan sarana fisik. Beberapa daerah perbatasan yang memiliki potensi perekonomian dan sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan. Untuk itu selain upaya kerja sama dengan pemerintah kabupaten tetangga, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, penegasan batas antar pemerintah daerah mutlak diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik antar masyarakat dan antar pemerintah daerah itu sendiri, terlebih bila di daerah perbatasan tersebut mempunyai potensi perekonomian atau sumber daya alam. Beberapa kegiatan terkait dengan pembinaan batas wilayah : a. Klarifikasi Batas dengan Kabupaten Tetangga b. Penataan Kawasan Kledung c. Pengelolaan Kawasan Dieng

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a. Klarifikasi Batas dengan Kabupaten Tetangga


266

 Latar belakang klarifikasi batas ini adalah adanya “keraguan” garis batas daerah yang telah dibuat sebelumnya yang disebabkan adanya perubahan program/aplikasi pengelolaan peta batas daerah pada Depdari.  Konversi program dari CorelDraw ke AutocadMap menghasilkan garis batas pada peta mengalami perubahan ;  Batas daerah yang diklarifikasikan adalah Kabupaten Purworejo, Banjarnegara dan Kebumen ;  Hasil klarifikasi batas menyatakan bahwa titik batas dilapangan tidak ada permasalahan, yang terjadi hanya pergeseran garis batas diatas peta hasil print-out awal program AutocadMap, sehingga cukup membetulkan garis batas pada program AutocadMap ;  Hasil klarifikasi dan konversi program atas batas daerah sudah disampaikan ke Depdagri dan sudah ada verifikasi yang dilaksanakan di kementrian Dalam Negeri dan draft Permendagri tinggal menunggu penandatangan Mendagri untuk batas Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kendal ,Batang, Temanggung, Purworejo dan Kabupaten Kebumen.

b. Penataan Kawasan Kledung  Dokumen Kesepakatan Bersama (MoU) antara Bupati Temanggung dan Bupati Wonosobo Nomor : 180/08/2009 dan 650/8/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Penataan Kawasan Kledung  Memperkuat penegasan batas wilayah sebagaimana PKS antara Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo Nomor 052/03/2006 dan 052/09/2006 tanggal 17 Juni 2006 tentang Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung ;

c. Pengelolaan Kawasan Wisata Dieng  Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati Wonosobo dan Bupati Banjarnegara Nomor 01.A Tahun 2005, Nomor 180/01/2005, Nomor 497.A/2005 tentang Pengembangan Kepariwisataan di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng;  Diperkuat dengan penegasan batas wilayah sebagaimana PKS antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara Nomor 135.5/0658 dan 130/10 tentang Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tanggal 25 Juli 2007;  Kedua belah pihak menghormati keberadaan batas daerah yang sudah disepakati dan sinergi dalam penyelesaian permasalahan pertanahan dan pengelolaan lahan di sekitar batas daerah.

3. Permasalahan dan Solusi a. Warga disekitar perbatasan masih banyak yang belum memahami arti penting keberadaan titik batas (berupa brushtablet, patok batas atau bentuk batas alam lainnya) LKPJ 2010 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

267

sehingga banyak yang mengabaikan, acuh, merubah atau bahkan merusak ; b. Keberadaan titik batas sering mengalami perubahan yang disebabkan faktor alam dan kurang terpantau karena letaknya yang berada di wilayah pelosok hutan atau di puncak pegunungan ; c. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mengamankan titik batas yang sudah ada a.l. :  Sosialisasi pengamanan batas daerah dengan menfaatkan berbagai forum pertemuan di wilayah daerah perbatasan  pembuatan titik/patok batas yang kuat dan permanen  pengamanan dokumen pelacakan dan penetapan batas  koordinasi dengan Pemda yang berbatasan  koordinasi dengan intansi berkompeten dengan masalah batas, seperti Topdam IV/Diponegoro, BPN, Perhutani, dsb.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Dengan kondisi topografi pegunungan, wilayah Kabupaten Wonosobo rentan terhadap kemungkinan bencana alam tanah longsor, retak-retak dan angin ribut. Disamping itu, karena aspek kelalaian, dapat pula terjadi bencana kebakaran.

1. Kebijakan dan Kegiatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Mitigasi Bencana telah mengamanatkan tentang penanggulangan bencana yang harus dilakukan Pemerintah daerah yang meliputi tanggungjawab : a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana alam. Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan LKPJ 2010 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

268

f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota. Kegiatan Antisipasi dan penanganan Bencana Alam di Kabupaten Wonosobo didasarkan pada surat Mendagri Nomor 360/77/Sj tanggal 2 Januari 2006 perihal antisipasi terhadap bencana alam, yang terangkum dalam sebuah program penanganan bencana alam baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut : a. Jangka Pendek  Berkoordinasi dengan BMG/ perwakilan BMG di daerah untuk mengetahui prediksi yang berkaitan dengan cuaca, curah hujan, iklim sebagai bahan untuk mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana khususnya banjir dan tanah longsor.  Melakukan penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai upaya yang harus dilakukan sebelum, pada saaat dan sesudahnya terjadi bencana.  Melakukan gladi/pelatihan penanggulangan bencana.  Mendayagunakan posko Satlak PBA untuk selalu melakukan pemantauan terhadap kejadian bencana dan menyampaikan laporan secepatanya bila terjadi bencana b. Jangka Panjang  Melakukan identifikasi wilayah-wilayah yang diperkirakan memiliki resiko rawan bencana.  Mengupayakan pemulihan kondisi serta fungsi daerah aliran sungai untuk mengurangi banjir.  Bercocok tanam pada daerah lereng curam dengan terasering yang mampu menahan erosi tanah.  Melakukan penghijauan/penghutanan kembali dengan pepohonan yang mempunyai daya serap tinggi.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penanganan korban bencana alam dan meningkatkan kesiapsiagaan Satlak PBA dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam antara lain melalui kegiatan pelatihan Tim SAR yaitu berupa peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota Tim SAR. Melalui kegiatan ini diharapkan Tim SAR pada khususnya dan masyarakat pada umumnya lebih sigap dan waspada dalam menghadapi dan mengantisipasi terjadinya bencana.Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam antara lain: a. Sosialisasi penanggulangan bencana yang diikuti tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama. b. Pemetaan daerah rawan bencana tiap Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo

3. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya Kejadian Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Wonosobo berklasifikasi lokal dan telah


269

ditangani dengan baik, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel VI.E.1. Data Bencana Alam di Kabupaten Wonosobo Tahun 2010

No. 1 2 3 4 5

Jumlah Kejadian 4 22 171 27 224

Indikator Banjir Gempa Bumi Angin Topan Tanah Longsor Kebakaran Hutan Jumlah

Sumber Data : Kantor Kesbangpollinmas

Anggaran dalam penanggulangan bencana bersumber dari baik dari APBD kabupaten Wonosobo, maupun dari sumber-sumber lainnya yang sah. Dari APBD Kabupaten, jumlah anggaran yang disediakan untuk penanggulangan bencana meliputi : a. Penanggulangan dan Bantuan pada Korban Bencana dan Korban Kebakaran  Anggaran yang disediakan bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp 115.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 105.000.000  Bentuk kegiatan berupa penyampaian bantuan kepada 114 orang/keluarga terkena musibah  SKPD penanggung jawab Bagian Kesra Setda b. Optimalisasi Penanggulangan Bencana Alam  Anggaran yang disediakan bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp 25.000.000  Bentuk kegiatan berupa penyampaian pembekalan dan peningkatan kewaspadaan terhadap bencana bagi 500 orang yang terdiri tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda dan linmas ;  SKPD penanggung jawab Kantor Kesbangpol dan Linmas c. Pemantauan Daerah Rawan Bencana  Anggaran yang disediakan bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp 20.000.000  Bentuk kegiatan berupa pelaksanaan pemantauan wilayah dan pemetaan wilayah rawan bencana  SKPD penanggung jawab Kantor Kesbangpol dan Linmas d. Anggaran Darurat/Tidak Tersangka (TT)  Anggaran yang disediakan sebesar Rp 846.672.400

1 milyard dengan realisasi sebesar Rp

 SKPD penanggungjawab kegiatan DPPKAD


270

4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Antisipasi dan penanganan Bencana Alam di Kabupaten Wonosobo didasarkan pada surat Mendagri Nomor 360/77/Sj tanggal 2 Januari 2006 perihal antisipasi terhadap bencana alam, yang terangkum dalam sebuah program penanganan bencana alam baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut : a. Jangka Pendek  Berkoordinasi dengan BMG/ perwakilan BMG di daerah untuk mengetahui prediksi yang berkaitan dengan cuaca, curah hujan, iklim sebagai bahan untuk mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana khususnya banjir dan tanah longsor;  Melakukan penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai upaya yang harus dilakukan sebelum, pada saaat dan sesudahnya terjadi bencana;  Melakukan gladi/pelatihan penanggulangan bencana;  Mendayagunakan posko Satlak PBA untuk selalu melakukan pemantauan terhadap kejadian bencana dan menyampaikan laporan secepatanya bila terjadi bencana b. Jangka Panjang  Melakukan identifikasi wilayah-wilayah yang diperkirakan memiliki resiko rawan bencana;  Mengupayakan pemulihan kondisi serta fungsi daerah aliran sungai untuk mengurangi banjir;  Bercocok tanam pada daerah lereng curam dengan terasering yang mampu menahan erosi tanah;  Melakukan penghijauan/penghutanan kembali dengan pepohonan yang mempunyai daya serap tinggi.

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi a.

Tanah longsor/retak-retak/ambles Wonosobo secara geografis terletak di daerah pegunungan dengan rata-rata tingkat kecuraman yang relatif tinggi dan dibeberapa tempat sudah mengalami degradasi lingkungan. Beberapa wilayah (seperti Kecamatan Kejajar, Kaliwiro, Watumalang, Sukoharjo) masih perlu perhatian khusus, karena dalam musim-musim penghujan sering terjadi tanah longsor/retak-retak/ambles.

b. Angin Ribut Beberapa wilayah, seperti Kecamatan Kejajar, Garung, Kalikajar dan Kertek masih perlu perhatian khusus, karena dalam musim-musim peralihan sering terjadi angin ribut/topan. c.

Kebakaran Bisa jadi dikatakan bahwa semua wilayah potensial terjadi kebakaran karena faktor kelaluian manusia.

Disamping ketiga jenis bencana diatas, potensi bencana lainnya dapat berupa banjir, KLB


271

(Penyakit DB, Malaria, Cikungunya), kekeringan, kekurangan air bersih dan bencana sosial (konflik sosial).

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengertian Kawasan Khusus adalah Kawasan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial budaya, lingkungan dan pertanahan keamanan. 1. Kebijakan dan Kegiatan Melanjutkan aktifitas pengelolaan kawasan khusus Dieng yang sudah dilakukan 2007, fokus kebijakan tahun 2010 adalah kajian penataan ruang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Penataan Ruang. Pada tahun 2010 telah dibuat learning site dan kajian awal tentang Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Strategis Dieng, dimulai dari Banjarnegara dan Wonosobo. Ke depan, melalui fasilitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov Jawa Tengah khususnya Tim Pembina Penataan Kawasan Dieng (TPPKD) Provinsi Jawa Tengah, inisiatif RDTRK Dieng akan melibatkan seluruh kabupaten pemangku kawasan Dieng termasuk batang, Kendal, Pekalongan dan Temanggung. Relevan dengan isu penataan ruang, sedang diwacanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk menetapkan Dieng ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, yang memungkinkan intervensi perlakuan dan kebijakan langsung di bawah Instruksi Presiden. Wacana ini sudah diakomodasi ke dalam “Roadmap Penyelamatan Kawasan Dieng” yang menjadi panduan Program pemulihan Dieng selama periode lima tahun dari 2011-2015. Pada sisi lain, melalui fasilitasi dari Program Penguatan pengelolaan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Masyarakat (Strengthening Community-Based Forest and Watershed Management-SCBFWM) telah dibentuk Sekretariat bersama (Sekber) Pemulihan Dieng antara Pemkab Wonosobo dengan Banjarnegara. Program SCBFWM ini merupakan inisiatif Kementerian Kehutanan bersama UNDP, di mana Sub DAS Tulis Hulu merupakan salah satu dari enam DAS di seluruh Indonesia yang menjadi learning site. Program ini akan menjajagi kemungkinan pengembangan Forum DAS sebagai forum berbasis masyarakat di wilayah DAS yang bisa menguatkan upaya perbaikan daya dukung lingkungan dari DAS Tulis, Serayu dan DAS lain yang berhulu di Kawasan Dieng. Beberapa kerjasama antar lembaga pada tahun 2010 terkait penyelamatan Kawasan Dieng antara lain dengan lembaga World Agroforestry Center (ICRAF, Bogor) pada sisi landscape appraisal (pengukuran bentang lahan), serta melanjutkan kerjasama pengembangan kapasitas masyarakat yang didukung Java Learning Center (JAVLEC) dan Partnership for Governance Reform (Kemitraan).

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kondisi yang kian kondusif memberikan harapan bagi peningkatan rasa nyaman bagi kehidupan masyarakat untuk dapat menjalankan segenap aktivitasnya dengan baik. Kondisi tersebut diharapkan mampu memberikan citra Wonosobo sebagai kota yang benar-benar aman, sehat, rapi dan indah (ASRI) sehingga berakibat positif bagi iklim dunia usaha bagi para pengusaha untuk berusaha dan berinvestasi di Wonosobo. Terkendalinya situasi keamanan dan ketertiban daerah tidak dapat dilepaskan dari kerja sama yang nyata dari pihak pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini harus disadari bahwa keamanan dan ketertiban bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh


272

lapisan masyarakat wajib untuk menjaga dan mempertahankan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo senantiasa meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat keamanan terkait yaitu Kepolisian Resort (Polres) Wonosobo dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0707 Wonosobo.

1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarsisme, separatisme atau lainnya) Secara umum, pada Tahun 2010 tidak ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat mengakibatkan terganggunya sistem keamanan di wilayah/daerah. Namun demikian sejumlah kejadiam gangguan tetap ada, yang meliputi : Tabel VI.G.1 Data Kriminalitas di Kabupaten Wonosobo

No.

Jenis Kriminalitas

Jumlah Kejadian

1

Pembunuhan

2

Pencurian dengan Pemberatan

94

3

Pencurian Kendaraan Bermotor

52

4

Pencurian dengan Kekerasan

6

5

Penodongan

-

6

Zina / Pemerkosaan

1

7

Unjuk Rasa

11

8

Kasus Tanah

2

9

Konflik SARA

-

10

Perkelahian/Penganiayaan

Jumlah Sumber: Kesbangpollinmas

2

13 168

2. SKPD yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum dikoordinasikan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Wonosobo. Dalam pelaksanaannya, Kantor Kesbangpol dan Linmas mengolah data atau laporan dari SKPD lain, Kecamatan, ormas atau masyarakat. Penanganan masalah/gangguan umum terkait dengan pelanggaran perda selanjutnya dikoordinasikan dan ditindaklanjuti bersama Satpol PP. Penanganan masalah/gangguan umum terkait dengan pelanggaran pidana selanjutnya dikoordinasikan dan ditindaklanjuti bersama Polres Wonosobo. Sedangkan penanganan masalah/gangguan umum terkait dengan ideologi negara selanjutnya dikoordinasikan dan ditindaklanjuti bersama Kodim 0707/Wonosobo. Disamping itu sering dilaksanakan koordinasi dan penanganan gangguan umum secara terpadu apabila gangguan tersebut dirasakan bersifat multi-dimensi.


273

3. Sumber dan Jumlah Anggaran Beberapa kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum : a. Operasi Keamanan dan Ketertiban Wilayah  Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.661.500,00  Deskripsi kegiatan Patroli Wilayah  Hasil terpantaunya situasi wilayah dan pelaporan kejadian Gangguan trantib Ke Bupati dan Gubernur ;  SKPD penanggungjawab kegiatan Satpol PP. b. Penegakan Perda Terpadu  Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo dengan realisasi anggaran sebesar Rp 49.843.000,00  Deskripsi kegiatan operasi dan monitoring pelanggaran Perda  Hasil terpantaunya dan pengamanan pelaksanaan Perda ;  SKPD penanggungjawab kegiatan Satpol PP. c. Opersional Pengamanan Wilayah  Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo dengan realisasi anggaran sebesar Rp 54.435.000,00  Deskripsi kegiatan adalah operasi pengamanan wilayah dilaksanakan secara terpadu dan dilaksanakan oleh unsur/instansi terkait dibidang keamanan antara lain : Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Badan Intelejen Negara (BIN) dan Kantor Kesbangpol dan Linmas  Hasil yang diperoleh dengan kegiatan tersebut adalah situasi dan kondisi wilayah kabupaten Wonosobo khususnya keamanan tetap terkendali dan kondusif,  SKPD penanggungjawab kegiatan Kantor Kesbangpol dan Linmas.

4. Penanggulangan dan Kendalanya a. Upaya Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum  Peningkatan kewaspadaan terhadap titik-titik rawan gangguan dari hasil pemetaan potensi gangguan ;  Deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan  Penindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran. b. Kendala yang dihadapi  Belum semua jenis pelanggaran hukum (terutama lingkup daerah) dapat ditangani melalui mekanisme sanksi yang diatur dalam perda ;  Penegakan pelanggaran sering terkendala oleh masalah sosial, seperti rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan kemiskinan ;


274

 Kondisi alam Wonosobo yang bercurah hujan tinggi, berpengaruh pada kuantitas dan kualitas Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Penanggulangan keamanan dan ketertiban umum merupakan kegiatan penanganan masalah multi-aspek dan multi-dimensi. Suatu peristiwa gangguan sering merupakan bentuk mata rantai masalah sosial dan hukum lainnya. Oleh sebab itu penanganan suatu gangguan keamanan dan ketertiban umum senantiasa melibatkan dan sinergi antara penegak hukum daerah (Kesbangpol-Linmas, Satpol PP, Bagian Hukum dan SKPD terkait lainnya) dengan pihak TNI dan POLRI.


275

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents