KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB III
Walikota Medan
LKPJ Tahun 2006
III LKPJ Tahun 2006
0
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2006 adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan Pemerintah Kota Medan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum selama tahun 2006. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efekif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBD Kota Medan disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Medan tahun 2006-2010 serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan kota tahun 2005 dan hasil identifikasi aspirasi masyarakat lainnya yang disampaikan, baik melalui perangkat Pemerintah Kota maupun DPRD Kota Medan. Kebijakan umum pembangunan kota tahun 2006 yang disepakati telah dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2006 serta Strategi dan Prioritas APBD tahun 2006. Penyusunan, tahapan, proses dan tata cara formulasi APBD Kota Medan tahun anggaran 2006 ini mengacu dan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Kepmendageri Nomor 29 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ Tahun 2006. III LKPJ Tahun 2006
1
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD tahun 2006 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, dan setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan, serta setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan. Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD. Semua penerimaan daerah dilaksanakan melalui kas daerah. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut, sebaliknya dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD, dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak - pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan seperti melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal/pembelian saham dan/atau bentuk investasi lainnya serta mendepositokan dana yang belum terpakai sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah. Setiap Satuan Kerja Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan daerah.
III LKPJ Tahun 2006
2
1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Dalam rangka pelaksanaan peningkatan penerimaan daerah dari pos PAD maka telah dilaksanakan program kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi yang mendukung pencapaian target (realisasi) PAD tahun anggaran 2006, dengan kegiatan: •
Sosialisasi Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberi pemahaman (sosialisasi) kepada para wajib pajak yang bertujuan agar para wajib pajak dapat memahami dan mematuhi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang pajak daerah.
•
Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan.
•
Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyampaian formulir SPTPD dan bukti SSPD WP yang dikumpul dan diolah sehingga dapat memberikan informasi tentang pajak daerah.
•
Penghitungan dan Eksaminasi Penetapan SPTPD dan Angsuran Pajak Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penghitungan besaran pajak yang akan disetor oleh wajib pajak potensial ke kas Pemerintah Kota Medan serta melaksanakan perjanjian angsuran pajak jika wajib pajak tidak mampu untuk membayar dengan tunai.
•
Verifikasi dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui kebenaran/kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah dan jika masih terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka wajib pajak dapat membayar kekurangan pajak ke kas Pemerintah Kota Medan dengan diberikan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah.
III LKPJ Tahun 2006
3
•
Mapping Retribusi Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui potensi sesungguhnya (potensi riil) terhadap wajib pajak retribusi daerah dari jenis retribusi parkir yang potensial untuk dapat lebih ditingkatkan.
•
Kerjasama Pemko Medan dan BPKP Perwakilan Sumut dibidang pemeriksaan
pajak
daerah.
Kegiatan
ini
dilaksanakan
untuk
mengetahui potensi sebenarnya atas wajib pajak yang benar-benar potensial untuk dapat lebih ditingkatkan besar pajaknya. •
Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Pelaksanaan
kegiatan
penagihan
tunggakan
pajak
daerah
ini
merupakan kegiatan yang langsung menagih pajak daerah kepada wajib pajak yang menunggak pajak sehingga pajak yang tertahan pada wajib pajak dapat segera masuk ke kas Pemerintah Kota Medan. •
Pengawasan Pajak Hiburan Pelaksanaan atas pengawasan pajak hiburan ini ditujukan kepada wajib pajak yang bersifat insidentil sehingga dapat diketahui potensi besarnya pajak hiburan dari klasifikasi insidentil yang harus disetor ke kas Pemerintah Kota Medan.
•
Rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dengan PT. PLN Persero Cabang Medan dalam rangka penyesuaian data wajib pajak penerangan jalan di Kota Medan.
•
Intensifikasi dan Ekstensifikasi wajib pajak PBB Potensial Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak PBB potensial membayar PBB sebelum tanggal jatuh tempo.
•
Intensifikasi dan Ekstensifikasi wajib pajak BPHTB Kegiatan dalam rangka mengkoordinasikan antara Pemerintah Kota Medan dengan Instansi
terkait dalam pengelolaan penerimaan
BPHTB. •
Penagihan PBB Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penagihan langsung ke obyek PBB yang dilaksanakan di luar jam dinas. III
LKPJ Tahun 2006
4
•
Rapat Evaluasi PBB dan BPHTB dan Penyusunan Penerimaan Tahun Berikutnya Kegiatan ini dilaksanakan guna mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam menghadapi hambatan atau kendala serta mencari jalan keluar atas solusi terbaik dalam pelaksanaan pencapaian target PBB dan BPHTB tahun berjalan serta merencanakan proyeksi target tahun berikutnya.
•
Pemantauan dan Pelaporan SPPT-PBB Kegiatan
ini
merupakan
kerjasama
untuk
tingkat
Kecamatan,
Kelurahan dan Kepala Lingkungan se Kota Medan dalam rangka penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak PBB di Kota Medan. •
Pekan Panutan Pembayaran PBB Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan dalam rangka memberikan sosialisasi dan contoh (panutan) kepada masyarakat untuk memberi kemudahan kepada para wajib pajak PBB dan BPHTB dalam membayar kewajibannya pada Bank tempat pembayaran yang telah ditentukan.
•
Pemeliharaan Rutin/Berkala Payment On-Line System Pembayaran PBB
dan
BPHTB.
Pelaksanaan
kegiatan
ini
dalam
rangka
pemeliharaan jaringan payment on-line system sehingga pelaksanaan pembayaran PBB dan BPHTB tetap lancar. 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 Target pendapatan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2006 sebelum perubahan sebesar Rp. 1.429.763.117.265,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.440.508.893.282,00 meningkat sebesar Rp.10.745.776.017,00
atau
0,75%.
Perubahan
ini
secara
umum
dilatarbelakangi perubahan atau koreksi terhadap arah kebijakan umum anggaran dan penyesuaian strategi dan prioritas program serta anggaran pembangunan Kota Medan tahun 2006. Secara garis besar peningkatan pendapatan yang diproyeksikan tersebut bersumber dari pertambahan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 9.918.317.850,00 dan pendapatan III LKPJ Tahun 2006
5
dana
perimbangan
sebesar
Rp.827.458.167,00.
Dari
jumlah
target pendapatan setelah PAPBD sebesar Rp. 1.440.508.893.282,00 yang terealisasi menjadi pendapatan sebesar Rp. 1.398.910.993.061,64 atau sebesar 97,11%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2005, target
anggaran
meningkat
pendapatan
dalam
APBD
tahun
2006
sebesar 15,01% yaitu dari Rp.1.252.533.310,00
menjadi
Rp.1.440.508.893.282,00. Secara garis besar target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2006 dapat dilihat pada table berikut ini : Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 (Rupiah) Bertambah No
Jenis Pendapatan
Anggaran
Realisasi
(Berkurang)
%
1
2
3
4
5(4-3)
6(4:3)
1 1.1
1.2
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah
329.981.270.115,00
312.862.351.244.,64
(17.118.918.870,36)
94,81
Pajak Daerah
190.295.756.640,00
181.047.766.143,32
(9.247.990.496,68)
95,14
Retribusi Daerah
129.764.035.450,00
122.519.806.043,29
(7.244.229.406,71)
94,42
Bagian Laba BUMN/D
6.450.000.000,00
4.993.948.799,00
(1.456.051.201,00)
77,43
Lain-Lain PAD
3.471.478.025,00
4.300.830.259,03
829.352.234,03
123,89
1.110.527.623.167,00
1.086.048.641.817,00
(24.478.981.350,00)
97,80
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
213.345.380.167,00
205.002.267.391,00
(8.343.112.776,00)
96,09
Dana Alokasi Umum
574.550.000.000,00
574.568.000.000,00
18.000.000,00
100
Dana Alokasi Khusus
20.480.000.000,00
20.480.000.000,00
0
100
302.152.243.000,00
285.998.374.426,00
(16.153.868.574,00)
94,65
-
-
-
-
1.440.508.893.282,00
1.398.910.993.061,64
(41.597.900.220,36)
97,11
Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi 1.3
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Jumlah Pendapatan
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
III LKPJ Tahun 2006
6
Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah 94,81% atau sebesar Rp. 312.862.351.244,64 kurang (negatif) sebesar 5,19% atau (Rp. 17.118.918.870,36) dari target pendapatan sebesar Rp. 329.981.270.115,00 dan Dana Perimbangan mencapai 97,80% atau sebesar Rp.1.086.048.641.817,00 negatif sebesar 2,20% atau (Rp. 24.478.981.350,00) dari target pendapatan sebesar Rp. 1.110.527.623.167,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah realisasi pendapatannya nihil sesuai dengan target anggarannya. Tidak tercapainya target pendapatan kedua bagian pendapatan daerah tersebut berdampak terhadap capaian target pendapatan APBD tahun anggaran 2006 menjadi sebesar 97,11% atau Rp. 1.398.910.993.061,64 negatif sebesar 2,46% atau (Rp. 41.597.900.220,36) dari target pendapatan sebesar Rp.1.440.508.893.282,00. Dari data tersebut dapat juga dijelaskan bahwa anggaran pendapatan dari PAD ditargetkan memberikan kontribusi pada APBD tahun anggaran 2006 sebesar 22,91% dan realisasinya memberikan kontribusi sebesar 22,63%. Sedangkan Dana Perimbangan ditargetkan memberikan kontribusi pada APBD sebesar 77,09% dan realisasinya memberikan kontribusi sebesar 77,64%. Masih relatif kecilnya kontribusi PAD dibandingkan dengan Dana Perimbangan dalam pembentukan APBD hingga tahun anggaran 2006 ini lebih disebabkan oleh masih tersentralisasinya pengelolaan sumber pendapatan yang terdapat di Kota Medan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih besarnya pos bagi hasil pajak/bukan pajak dari Pemerintah Pusat yaitu sebesar Rp.205.002.267.391,00 dan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi yaitu sebesar Rp.285.998.374.426,00 yang totalnya sebesar Rp.491.000.641.817,00 dan memberikan kontribusi dalam pembentukan APBD tahun anggaran 2006 sebesar 35,10%.
III LKPJ Tahun 2006
7
Jika digunakan indikator persentase capaian target pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0% s/d 100%), secara obyektif dapat dikatakan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2006 dari sisi capaian target pendapatan yang mencapai sebesar 97,11% secara keseluruhan termasuk ke dalam katagori sangat baik. Gambar 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 (Milyar Rp) 1200 1000
Milyar Rp
800 600 400 200 0
Anggaran
Realisasi
Pendapatan Asli Daerah
329,98
312,86
Dana Perimbangan
1110,53
1086,05
2.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Bagian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) pos pendapatan yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMN/D dan lainlain pendapatan asli daerah yang syah. Target dan realisasi PAD tahun anggaran 2006 sebagai berikut :
III LKPJ Tahun 2006
8
Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi PAD Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 (Rp) No
Jenis PAD
Anggaran
Realisasi
1
2
3
4
1 2 3
Pajak Daerah Retribusi Daerah Bagian Laba BUMN/D Lain-lain PAD
190.295.756.640,00 129.764.035.450,00 6.450.000.000,00
181.047.766.143,00 122.519.806.043,29 4.993.948.799,00
(9.247.990.497,68) (7.244.229.406,71) (1.456.051.201,00)
95,14 94,42 77,43
3.471.478.025,00
4.300.830.259,03
829.352.234,03
123,89
Jumlah
329.981.270.115,00
312.862.351.244,64
(17.118.918.870,36)
94,81
4
Bertamtah (Berkurang) 5(4-3)
% 6(4:3)
Sumber:: Bagian Keuangan Pemko Medan
Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan atau capaian target dari pajak daerah sebesar 95,14%, retribusi daerah 94,42%, bagian laba BUMN/D 77,43%, dan lain-lain PAD yang sah 123,89%, sehingga secara kumulatif berdampak pada capaian target pendapatan asli daerah menjadi sebesar 94,81%. Capaian target pos pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikatakan termasuk dalam katagori sangat baik, bagian laba BUMN/D masih termasuk dalam katagori baik, sedangkan lain-lain PAD realisasi pendapatannya melebihi target sebesar 23,89% sehingga secara keseluruhan capaian target PAD Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2006 termasuk ke dalam katagori sangat baik.
III LKPJ Tahun 2006
9
Gambar 3.2. Anggaran dan Realisasi PAD Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 (Milyar Rp) 200 Milyar Rp
150 100 50 0
Anggaran
Realisasi
Pajak Daerah
190,3
181,05
Retribusi Daerah
129,76
122,52
Bagian Laba BUMD
6,45
4,99
Lain-lain PAD
3,47
4,3
Kontribusi realisasi penerimaan masing-masing pos dalam pembentukan PAD Kota Medan tahun anggaran 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.3 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pos PAD Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 Kontribusi No
Jenis PAD
Rupiah
%
1
Pajak Daerah
181.047.766.143,32
57,87
2
Retribusi Daerah
122.519.806.043,29
39,16
3
Bagian Laba Usaha BUMD
4.993.948.799,00
1,60
4
Lain-lain PAD
4.300.830.259.03
1,37
312.862.351.244,64
100
Jumlah
III LKPJ Tahun 2006
10
Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pos pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan realisasi PAD Kota Medan tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 97,03% dari total PAD. 2.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan pajak daerah Kota Medan bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dikelola oleh Dinas Pendapatan dan pajak reklame dikelola oleh Dinas Pertamanan Kota Medan. Anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2006 disajikan berikut ini : Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 No 1
Jenis Pajak Daerah 2
Anggaran 3
Realisasi 4
Bertambah (Berkurang) 5(4-3)
% 6(4:3)
1.
Pajak Hotel
17.670.000.000,00
17.684.311.839,64
14.311.840,64
100,08
2.
Pajak Restoran
35.880.000.000,00
35.918.147.431,58
38.147.431,58
100,11
3.
Pajak Hiburan
4.
Pajak Penerangan Jalan
5.
Pajak Parkir
6.
Pajak Reklame Jumlah
7.975.705,000,00
7.998.696.250,60
22.991.250,60
100,29
100.410.999.640,00
100.022.338.494,00
(388.661.146,00)
99,61
3.359.052.000,00
3.366.548.538,00
7.496.538,00
100,22
25.000.000.000,00
16.057.723.589,50
(8.942.276.410,50)
64,23
190.295.756.640,00
181.047.766.143,32
(9.247.990.497,68)
95,14
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir tahun anggaran 2006 melebihi target (anggaran) yang telah ditetapkan dan hanya pajak penerangan jalan dan pajak reklame yang realisasi penerimaan pendapatannya tidak mencapai target. Secara keseluruhan capaian target penerimaan pendapatan pajak daerah kota Medan yang mencapai 95,14% termasuk ke dalam katagori sangat baik. III LKPJ Tahun 2006
11
Gambar 3.3. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 (Juta Rp) 120000
Juta Rp
100000 80000 60000 40000 20000 0 Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Penerangan
Pajak Parkir
Pajak Reklame
Anggaran
17670
35880
7975
100410
3359
25000
Realisasi
17684
35918
7998
100022
3366
16057
2.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan retribusi daerah bersumber dari 30 jenis retribusi daerah yang dikelola oleh berbagai Dinas, Badan dan Bagian di bawah naungan Pemerintah Kota Medan. Target dan realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah tahun anggaran 2006 disajikan berikut ini:
III LKPJ Tahun 2006
12
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 (Rp) No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anggaran Jenis Retribusi (Rp) 2 3 Pelayanan Kesehatan 599.000.000 RSU Pirngadi Medan 51.350.000.000 Pelayanan Persampahan/ 15.000.000.000 Kebersihan Penggantian Biaya Cetak KTP dan 565.000.000 Akte Catatan Sipil Pelayanan Pemakaman dan 120.000.000 Pengabuan Mayat Parkir Tepi Jalan Umum 15.202.787.000 Pemeriksaan Alat Pemadam 1.004.661.000 Kebakaran Penggantian Biaya Cetak Peta 10.000.000 Pemakaian Kekayaan Daerah 3.998.418.600 Terminal 2.500.000.000 Tempat Rekreasi dan Olah Raga 35.000.000 Tempat Parkir Khusus 1.700.000.000 Penyedotan Septi Tank 350.000.000 Izin Peruntukan dan Penggunaan 5.700.000.000 Tanah Izin Mendirikan Bangunan 15.000.000.000 Izin Bidang Pertanian 10.000.000 Izin Gangguan 5.593.406.819 Izin Trayek 360.000.000 Izin Industri, Perdagangan dan 2.153.642.500 Tanda Daftar Gangguan Izin Usaha Perikanan 25.000.000 Izin Usaha Perfilmam 24.000.000 Izin Konstruksi 100.000.000 Izin Pengolahan, Pengeboran, 60.300.000 Pengambilan, dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pelayanan dan Izin Bidang 1.479.300.000 Perhubungan Pelayanan dan Izin 1.000.000.000 Ketenagakerjaan Izin Usaha Pariwisata 594.619.531 Pelayanan Pengujian Kenderaan 4.753.900.000 Jasa Usaha Pengolahan Limbah 50.000.000 Cair Pemasaran Penjualan Ikan 175.000.000 Izin Penyediaan Ketenagalistrikan 250.000.000 Jumlah 129.764.035.450 Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
Realisasi (Rp) 4 541.876.642 50.292.660.247 12.608.884.694
Bertambah (Berkurang 5(4-3) (57.123.358) (1.057.339.753) (2.391.115.306)
6(4:3) 90,46 97,94 84,06
558.506.000
23.506.000
104,16
148.145.000
28.145.000
123,45
13.475.617.300 985.173.500
(1.727.169.700) (19.487.500)
88,64 98,06
16.450.000 3.774.248.760,97 1.788.699.800 47.685.000 1.965.497.000 347.650.500 3.561.548.796
6.450.000 (254.169.839) (711.300.200) 12.685.000 265.497.000 (2.349.500) (2.138.451.204)
164,50 93,64 71,55 136,24 115,62 99,33 62,48
17.158.715.058 9.650.000 5.598.286.267,06 342.557.500 2.155.378.750
2.158.715.058 (350.000) 4.879.448 (17.442.500) 1.736.250
114,39 96,50 100,09 95,15 100,08
16.250.000 36.237.500 120.475.000 63.000.000
(8.750.000) 12.237.500 20.475.000 2.700.000
65,00 150,99 120,48 104,48
1.455.612.000
(23.688.000)
98,40
1.001.827.500
1.827.500
100,18
763.568.960 3.321.162.000 59.690.914
168.949.248 (1.432.738.000) 9.690.914
128,41 69,86 119,38
192.384.305 112.367.050 122.519.806.043
17.384.305 (137.632.950) (7.244.229.406
109,93 44,95 94,42
Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui
%
bahwa dari 30 jenis
retribusi, sebanyak 15 pos retribusi daerah yang realisasi penerimaan pendapatannya
melampaui
target
anggaran,
8
pos
realisasi III
LKPJ Tahun 2006
13
pendapatannya
antara
90,46%
sampai
99,33%,
2
pos
realisasi
pendapatannya masing-masing sebesar 84,06% dan 88,64%, 4 pos realisasi pendapatannya antara 62,48% sampai 71,55% dan 1 pos yaitu izin ketenagalistrikan realisasi penerimaan pendapatannya relatif cukup rendah yaitu sebesar 44,95%. Realisasi penerimaan pendapatan masingmasing pos retribusi daerah tersebut berdampak pada capaian target penerimaan pendapatan retribusi daerah menjadi sebesar 94,42% pada tahun anggaran 2006 dan masih termasuk ke dalam katagori sangat baik. 2.1.3. Target dan Realisasi Pendapatan Bagian Laba Usaha BUMD Pendapatan bagian laba usaha BUMD yang diperoleh Pemerintah Kota Medan bersumber dari bagian laba PD Pasar, PD Rumah Potong Hewan dan pembagian dividen dari PT.Bank Sumut. Anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan Bagian Laba Usaha BUMD tahun angaran 2006 disajikan sebagai berikut : Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagian Laba Usaha BUMD Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 (Rp)
Jenis Usaha BUMD
Anggaran
Realisasi
Bertambah (Berkurang)
%
No 1
2
3
4
5(4-3)
6(4:3)
1.250.000.000
0
(1 .250.000.000)
(100)
200.000.000
0
(200.000.000)
(100)
Dividen PT.Bank Sumut
5.000.000.000
4.993.948.799
(6.051.201)
99,98
Jumlah
6.450.000.000
4.993.948.799
(1.456.051.201)
77,43
1
PD Pasar
2
PD Rumah Potong Hewan
3
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
III LKPJ Tahun 2006
14
Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target penerimaan pendapatan dari PD. Pasar dan PD. Rumah Potong Hewan yang dianggarkan
tahun
2006,
masing-masing
realisasi
penerimaan
pendapatannya nihil, sedangkan target penerimaan pendapatan dividen dari PT. Bank Sumut yang dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 realisasi pendapatannya sebesar 99,98% atau Rp.4.993.948.799,00 Relatif rendahnya capaian target penerimaan pendapatan dari bagian laba usaha BUMD/BUMN tahun anggaran 2006 ini lebih disebabkan oleh hanya 1 (satu) pos dari bagian laba usaha BUMD/BUMN yang memberikan
kontribusi
penerimaan
pendapatan
dalam
APBD
Kota Medan. 2.1.4. Target dan Realisasi Lain-Lain PAD Penerimaan pendapatan dari Lain – Lain PAD bersumber dari Pos Jasa Giro dan Penerimaan Lain-lain. Anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan dari Lain-lain PAD disajikan sebagai berikut : Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD Pemerintah Kota medan Tahun Anggaran 2006 (Rp)
No
Jenis Pos
Anggaran
Realisasi
Bertambah (Berkurang)
%
2
3
4
5(4-3)
6(4:3)
1 1
Jasa Giro
1.000.000.000,00
3.254.453.073,03
2.554.453.073
325,45
2
Penerimaan Lain-lain
2.471.478.025,00
1.046.377.186,00
(1.425.100.839)
42,34
Jumlah
3.471.478.025,00
4.300.830.259,03
1.674.946.202
123,89
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pendapatan dari pos jasa giro melampaui target yaitu sebesar 325,45%, sedangkan pos Penerimaan Lain-lain capaian targetnya relatif cukup III LKPJ Tahun 2006
15
rendah, yaitu sebesar 42,34%. Tidak tercapainya target penerimaan pendapatan dari Pos Penerimaan Lain-lain ini lebih disebabkan oleh tidak terealisasinya penerimaan pendapatan dari pengembalian dana UKM yang
sudah
dianggarkan
tahun
2006.
Namun
demikian
secara
keseluruhan capaian target penerimaan pendapatan dari penerimaan lainlain PAD yang sah mencapai 123,89% atau melampaui target anggaran. 2.2. Target Dan Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan elemen kedua yang membentuk struktur pendapatan dalam ABPD Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia. Pendapatan dana perimbangan Pemerintah Kota Medan lebih merupakan bagi hasil dan bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Pendapatan dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan yang berasal dari Pemerintah Propinsi berupa bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 (Rp)
No 1
Jenis Pendapatan 2
Anggaran 3
Realisasi 4
Bertambah (Berkurang) 5(4-3)
% 6(4:3)
1
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
213.345.380.167
205.002.267.391
(8.343.112.776)
96,09
2
Dana Alokasi Umum
574.550.000.000
574.568.000.000
18.000.000
100
3
Dana Alokasi Khusus
20.480.000.000
20.480.000.000
0
100
4
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi
302.152.243.000
285.998.374.426
(16.153.868.574)
94,65
(24.478.981.350)
97,80
Jumlah
1.110.527.623.167
1.086.048.641.817
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
III LKPJ Tahun 2006
16
Dari data tabel di atas dapat diketahui capaian target pendapatan dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar 96,09%, dana alokasi umum 100% dan dana alokasi khusus 100% sehingga
secara
keseluruhan
capaian
target
pendapatan
dana
perimbangan Pemerintah Kota Medan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar 98,97 atau Rp.800.050.267.391,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.808.375.380.167,00. Capaian target pendapatan dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara berupa bagi hasil pajak dan bantuan keuangan sebesar 94,65% sehingga capaian target pendapatan dana perimbangan secara keseluruhan sebesar 97,80%. 2.2.1.Target dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Penerimaan pendapatan bagi hasil pajak/bukan pajak berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk bagi hasil yang berasal dari pendapatan bukan pajak dari SDA, pajak bumi dan bangunan (PBB), BPHTB dan PPh pasal 21 (PPh Karyawan).
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Pemerintah Pusat Pemerintah Kota Medan T.A. 2006 (Rp)
No 1
Jenis Pendapatan 2
1
Bukan Pajak dari SDA
2
PBB
3 4
Anggaran 3
Realisasi 4
Bertambah (Berkurang) 5(4-3)
% 6(4:3)
1.350279.000
467.813.018
(882.465.982)
34,65
111.693.287.000
123.921.295.110
12.228.008.110
110,95
BPHTB
59.000.000.000
44.684.913.396
(14.315.086.604)
75,74
PPh Pasal 21
41.301.814.167
35.928.245.867
(5.373.568.300)
86,99
213.345.380.157
205.002.267.391
(8.343.112.776)
96,09
Jumlah
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
III LKPJ Tahun 2006
17
Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pendapatan pos bagi hasil dari PBB melampaui target anggaran, yaitu sebesar 110,95%, pos BPHTB dan PPh pasal 21 capaian targetnya masing-masing sebesar 75,74% dan 86,99%. Realisasi penerimaan pendapatan pos bagi hasil bukan pajak dari SDA cukup rendah, yaitu sebesar 34,65%. Rendahnya capaian target penerimaan pendapatan dari pos ini lebih disebabkan oleh rendahnya capaian target penerimaan pendapatan
dari
pos
iuran
hak
pengusahaan
hutan
dan
pos
pertambangan dan gas alam yang masing-masing capaian target pendapatannya tahun anggaran 2006 sebesar 19% dan 3,90%. Capaian target masing-masing pos tersebut berdampak pada capaian target penerimaan pendapatan dari pos bagi hasil pajak/bukan pajak tahun anggaran 2006 menjadi sebesar 96,09%. 2.2.2. Target dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi Sumatera Utara Penerimaan pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Propinsi Sumatera Utara dalam bentuk bagi hasil PKB & BBNKB, PBB-KB, Pajak ABT/APU dan Bantuan Keuangan. Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 (Rp)
Jenis Pendapatan 2 PKB & BBNKB
Anggaran 3 150.436.743.000
Realisasi 4 141.771.452.790
Bertambah (Berkurang) 5(4-3) (8.665.290.210)
% 6(4:3) 94,24
2
PBB-KB
114.653.000.000
107.654.411.855
(6.998.588.145)
93,90
3
Pajak ABT/APU
3.305.000.000
2.815.009.781
(489.990.219)
85,17
4
Bantuan Keuangan
No 1 1
Jumlah
33.757.500.000
33.757.500.000
0
100
302.152.243.000
285.998.374.426
(16.153.868.574)
94,65
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
III LKPJ Tahun 2006
18
Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pendapatan dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi capaian targetnya sebesar 94,65% yang dikontribusi dari pos PKB & BBNKB sebesar 94,24%, pos PBB-KB sebesar 93,90%, pos pajak ABT/APU sebesar 85,17% dan pos bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi sebesar 100%. 2.2.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan DAU dan DAK Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ini juga merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Kedua pos ini merupakan bantuan dana yang diterima Pemerintah Kota Medan dari Pemerintah Pusat yang realisasi penerimaan pendapatannya mencapai target anggaran tahun 2006. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan solusi dalam pengelolaan pendapatan Pemerintah Kota
Medan
dalam tahun
anggaran
2006
secara umum dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu; (1) Permasalahan dan solusi pengelolaan pendapatan asli daerah dan (2) Permasalahan dan solusi pengelolaan pendapatan dana perimbangan. 1. Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 1.1. Pajak Daerah Pengelolaan penerimaan PAD yang berasal dari pajak daerah berada di Dinas Pendapatan Daerah. Permasalahan atau kendala yang dihadapi dan solusi atau upaya yang telah dilakukan untuk masing-masing jenis pajak daerah antara lain : a. Pajak Hotel dan Restoran Permasalahan
atau
kendala
yang
dihadapi
dalam
pengelolaan
pendapatan pajak hotel dan pajak restoran selama tahun anggaran 2006 adalah :
III LKPJ Tahun 2006
19
o Masih ada wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD) o Masih ada wajib pajak yang menyampaikan SPTPD tidak tepat waktu o Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subyek pajak. o Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan. Solusi atau upaya yang telah dilakukan antara lain : o Melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi atau omzet wajib pajak. o Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak/terlambat menyampaikan SPTPD. o Melaksanakan penagihan langsung kepada wajib pajak. o Melaksanakan verifikasi/pemeriksaan terhadap wajib pajak o Melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi wajib pajak baru. b. Pajak Hiburan Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hiburan selama tahun anggaran 2006 antara lain : o Adanya pengenaan pajak restoran terhadap objek pajak hiburan. o Tidak adanya tindakan nyata terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan yang berlaku Solusi atau upaya yang telah dilakukan antara lain: o Adanya saran agar Perda pajak hiburan direvisi. o Pemberian penjelasan (sosialisasi) kepada wajib pajak dan pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya. o Pembentukan tim tunggakan pajak daerah. o Menyampaikan surat panggilan, surat teguran/surat peringatan kepada wajib pajak. o Mengadakan pengawasan lapangan terhadap wajib pajak melalui penjagaan-penjagaan/pemeriksaan. III LKPJ Tahun 2006
20
c. Pajak Parkir Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak parkir selama tahun anggaran 2006 antara lain: o Tarik menarik objek parkir yang seharusnya menjadi objek pajak parkir namun menjadi objek retribusi parkir yang dikelola BPP. o Adanya beberapa pengusaha yang tidak mengutip bayaran pelataran parkir dengan alasan sebagai service/pelayanan kepada pelanggan. Solusi atau upaya yang telah dilakukan antara lain : o Koordinasi dengan pihak BPP o Melaksanakan pemeriksaan/penjagaan terhadap objek-objek pajak parkir yang potensial. o Melaksanakan pendaftaran ulang dan pendataan wajib pajak yang baru. d. Pajak Penerangan Jalan Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak penerangan jalan selama tahun anggaran 2006 antara lain: o Keterlambatan pembayaran dari pihak pelanggan PT. PLN. o Belum akuratnya data dari pihak PT. PLN. o Adanya tunggakan pelanggan PT. PLN Solusi atau upaya yang telah dilakukan antara lain: o Meminta data wajib pajak/pelanggan PT. PLN yang menunggak dalam daerah Kota Medan. o Mengadakan identifikasi data dengan pihak PT. PLN o Menyarankan kepada PT. PLN untuk menagih tunggakan pelanggan.
III LKPJ Tahun 2006
21
2. Permasalahan
dan
Solusi
Pengelolaan
Pendapatan
Dana
Perimbangan Pengelolaan penerimaan pendapatan dana perimbangan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan
(BPHTB)
berada
di
Dinas
Pendapatan
Daerah.
Permasalahan atau kendala dan solusi atau upaya yang telah dilakukan untuk kedua pos tersebut adalah: a. Pajak Bumi dan Bangunan Permasalahan
atau
kendala
yang
dihadapi
dalam
pengelolaan
penerimaan bagi hasil atas pajak bumi dan bangunan antara lain: o Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB sebelum tanggal jatuh tempo masih rendah. o Wajib pajak cenderung membayar PBB pada waktu tanggal jatuh tempo
padahal
kebutuhan
dana
sebagai
sumber
pembiayaan
pembangunan berjalan sepanjang waktu. o Perubahan data objek dan subyek pajak sangat cepat karena percepatan pembangunan di Kota Medan, sehingga ketetapan PBB yang diterbitkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. o Kesadaran wajib pajak untuk melaporkan terjadinya perubahan data objek maupun subyek pajak masih sangat rendah sehingga ketetapan PBB tidak dapat dilaksanakan seiring dengan perubahan tersebut. o Karena wewenang pengelolaan penerimaan PBB pada Pemerintah Kota
Medan
hanya
masalah
penagihan,
maka
penyelesaian
permasalahan harus membutuhkan waktu yang relatif lebih lama karena harus dikoordinasikan dengan Dirjen Pajak Cq. Kantor Pelayanan PBB Medan Satu dan Medan Dua sebagai pihak yang berwenang untuk mendata, menetapkan serta mengadakan perubahan ketetapan PBB.
III LKPJ Tahun 2006
22
Solusi atau upaya yang telah dilakukan antara lain: o Melaksanakan himbauan agar wajib pajak melaksanakan pembayaran PBB sebelum batas tanggal jatuh tempo melalui spanduk, billboard dan media massa (koran/radio/TV) serta melakukan himbauan langsung kepada wajib pajak. o Melalui tim penagih/pemungut PBB Kelurahan segera melaporkan setiap adanya perubahan objek dan subyek pajak. o Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kantor Pelayanan PBB Medan Satu dan Medan Dua sehingga setiap penyelesaian permasalahan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. o Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala antara pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengelolaan penerimaan PBB di Kota Medan. b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Permasalahan
atau
kendala
yang
dihadapi
dalam
pengelolaan
penerimaan bagi hasil atas BPHTB antara lain : o Potensi penerimaan BPHTB tidak dapat terukur. Potensinya adalah berapa banyak dan besar nilai objek yang dilakukan transaksi pengalihan hak atau adanya peningkatan hak kepemilikan tanah di BPN Medan. o Wajib
pajak
cenderung
membayarkan
BPHTB
semata-mata
berdasarkan besarnya NJOP yang ditetapkan di SPT PBB padahal seharusnya BPHTB dibayarkan berdasarkan harga tertinggi antara NJOP PBB atau harga transaksi yang sebenarnya. Solusi atau upaya yang telah dilakukan antara lain: o Melaksanakan koordinasi dengan aparat yang terkait langsung dalam penanganan pengalihan dan peningkatan hak atas tanah dan bangunan yaitu Kantor BPN dan PPAT se Kota Medan. o Melakukan himbauan melalui spanduk, billboard dan media massa.
III LKPJ Tahun 2006
23
o Menyediakan blanko Surat Setoran BPHTB yang akan dipergunakan untuk penyetoran BPHTB dengan membuat proposal dan nomor urut blanko, guna peningkatan pengawasan. B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. Kebijakan Umum Belanja Daerah Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Semua belanja dianggarkan secara bruto dan jumlahnya merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja bersangkutan dan dilaksanakan melalui kas daerah. Belanja daerah dirinci menurut bidang pemerintahan, organisasi, bagian, kelompok, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Kelompok pembiayaan dirinci menurut jenis objek penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Belanja daerah dalam APBD Kota Medan diklasifikasi menurut kelompok dan jenis belanja yang terdiri dari belanja aparatur, belanja publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Di dalam struktur APBD terdapat sisi Pembiayaan yang fungsi pokoknya adalah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah (surplus dan defisit anggaran). Di dalam pos pembiayaan terdapat pos pembiayaan penerimaan dan pos pembiayaan pengeluaran sehingga memungkinkan daerah melakukan pinjaman untuk menutupi defisit dan melakukan investasi untuk menggunakan surplus anggaran. Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kota Medan tahun anggaran 2006, struktur APBD menunjukkan perubahan dibanding tahun anggaran 2005 dari yang semula menempatkan belanja aparatur secara dominan ke arah peningkatan belanja publik secara signifikan.
III LKPJ Tahun 2006
24
2. Target dan Realisasi Belanja Target belanja Pemerintah Kota Medan sebelum PABBD sebesar Rp.1.395.563.117.265,-
dan
setelah
PAPBD
sebesar
Rp. 1.415.485.418.218 atau meningkat sebesar Rp.19.922.300.953 atau 1,43%. Belanja
daerah
direncanakan
meningkat
sebesar
16,06%
atau
Rp.195.825.516.453 dari Rp.1.219.659.901.765 tahun 2005 menjadi Rp. 1.415.485.418.218 tahun 2006. Peningkatan anggaran belanja sangat signifikan
pada
Rp.464.631.870.934
belanja dari
publik
yaitu
sebesar
Rp.482.804.990.854
tahun
96,24% 2005
atau
menjadi
Rp.947.436.861.788 tahun 2006. Peningkatan anggaran belanja publik secara signifikan tersebut terdapat pada bidang pekerjaan umum, pemukiman, pendidikan dan kebudayaan, dan kesehatan. Disisi lain anggaran belanja aparatur terjadi penurunan cukup signifikan sebesar 36,48% atau Rp.268.806.354.481 dari Rp. 736.854.910.911 tahun 2005 menjadi Rp. 468.048.556.430 tahun 2006. Realisasi
belanja
publik
meningkat
sebesar
98,60%
atau
Rp 439.938.689.847,38, dari 446.190.718.365,81 tahun 2005 menjadi Rp 886.129.408.213,19 tahun 2006, sedangkan realisasi belanja aparatur turun
sebesar
37,73%
atau
264.333.094.406,50
dari
Rp.700.629.105.709,25 tahun 2005 menjadi Rp.436.296.011.302,75 tahun 2006. Secara garis besar target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Medan dalam tahun anggaran 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
III LKPJ Tahun 2006
25
Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 (Rp)
Jenis Belanja
Anggaran
Realisasi
Lebih (Kurang)
%
No 1
2
3
4
5(4-3)
6(4:3)
1
BELANJA APARATUR
468.048.556.430
436.296.011.302,75
(31.752.545.127,25)
93,22
1.1
Belanja Administrasi Umum
382.907.274.244
359.784.502.625,00
( 23.122.771.619,00)
93,96
1.2
Belanja Operasi dan
55.156.779.411
47.419.361.222,75
( 7.737.418.188,25)
85,97
Pemeliharaan 1.3
Belanja Modal
29.984.502.775
29.092.147.455,00
(892.355.320,00)
97,02
2
BELANJA PUBLIK
947.436.861.788
886.129.408.213,19
(61.307.453.574,81)
93,53
2.1
Belanja Administrasi Umum
399.988.490.102
392.429.927.185,00
(7.558.562.917,00)
98,11
2.2
Belanja Operasi dan
202.153.030.256
186.465.619.995,08
(15.687.410.260,92)
92,24
Pemeliharaan 2.3
Belanja Modal
218.015.258.930
186.594.118.959,11
(31.421.139.970,89)
85,59
2.4
Belanja Bagi Hasil dan
119.780.082.500
115.667.997.278,00
(4.112.085.222,00)
96,57
7.500.000.000
4.971.744.796,00
(2.528.255.204,00)
66,29
1.415.485.418.218
1.322.425.419.515,94
(93.059.998.702,06)
93,43
Bantuan Keuangan 2.5
Belanja Tak Tersangka
Jumlah Belanja
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja aparatur sebesar Rp.436.296.011.302,75 atau 93,22% kurang (negatif) sebesar Rp.31.752.545.127,25 atau 6,78% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.468.048.556.430,00 Rp.886.129.408.213,19
dan atau
belanja 93,53%
publik
kurang
sebesar
(negatif)
sebesar
Rp.61.307.453.574,81 atau 6,47% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.947.436.861.788,00 sehingga secara total realisasi belanja daerah sebesar Rp.1.322.425.419.515,94 atau 93,43% kurang (negati) sebesar Rp.93.059.998.702,06
atau
6,57%
dari
jumlah
yang
dianggarkan
Rp.1.415.485.418.218,00. Dari data tersebut dapat juga dilihat bahwa tidak
satupun
dari
pos
belanja
daerah
yang
jumlah
realisasi
pengeluarannya mencapai anggaran apalagi yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan pengeluaran belanja daerah dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis. III LKPJ Tahun 2006
26
Struktur realisasi belanja daerah tahun anggaran 2006 menurut kelompok dan jenis belanjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.12 Struktur Realisasi Belanja Daerah Menurut Kelompok dan Jenis Belanja Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 (Rp) No 1 1
Jenis Belanja 2 Belanja Aparatur
Jumlah 3 436.296.011.302,75
% 4 32,99
2
Belanja Publik
886.129.408.213,19
67,01
3
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
115.667.997.278,00
13,04
4
Belanja Tak Tersangka
4.971.744.796,00
0,56
1.322.425.419.515,94
100,00
Jumlah Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi pengeluaran belanja daerah tahun anggaran 2006 sebagian besar digunakan untuk belanja publik yaitu sebesar 67,01% atau Rp.886.129.408.213,19 dan diikuti
untuk
belanja
aparatur
yaitu
sebesar
32,99%
atau
Rp.436.296.011.302,75. Sedangkan penggunaan belanja daerah untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tak tersangka jumlahnya relatif sangat kecil. Alokasi belanja daerah tersebut disesuaikan dengan arah kebijakan umum anggaran, strategi dan prioritas program serta anggaran pembangunan kota tahun anggaran 2006 baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan . 3. Target dan Realisasi Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo III LKPJ Tahun 2006
27
awal
penerimaan
pembiayaan
pada
perubahan
APBD.
Dengan pembiayaan daerah ini dimungkinkan penyusunan dan penetapan APBD kota Medan untuk tahun anggaran tertentu defisit atau surplus. Dalam kondisi APBD yang defisit dimungkinkan bagi Pemerintah Kota Medan untuk mengambil kebijakan hutang (jangka pendek, menengah atau panjang) guna menutupi pembiayaan yang defisit. Sebaliknya dalam kondisi APBD yang surplus dimungkinkan bagi Pemerintah Kota Medan untuk mengambil kebijakan atas penggunaan surplus anggaran sebagai dana cadangan, penyertaan modal atau pembayaran hutang yang jatuh tempo kepada pihak ketiga. Tabel 3.13 Target dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 (Rp) No
Jenis Pembiayaan
Anggaran
Realisasi
%
1
2
3
4
5
1
Penerimaan Daerah
49.976.524.936
49.976.524.936,47
100,00
1.1
Sisa lebih perhitungan tahun lalu
49.976.524.936
49.976.524.936,47
100,00
1.2
Penerimaan pinjaman
2
Pengeluaran Daerah
-
-
-
75.000.000.000
126.462.098.482,17
168,62
2.1
Penyertaan modal
7.000.000.000
5.000.000.000,00
71,43
2.2
Pembayaran utang pokok yg jatuh
3.000.000.000
-
-
-
57.712.098.482,17
100,00
tempo 2.3
Saldo kas 29 Desember 2006
2.4
Pembayaran utang kpd pihak ketiga Jumlah Pembiayaan
65.000.000.000
63.750.000.000,00
98,08
(25.023.475.064)
(76.485.573.545,70,70)
305,66
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
III LKPJ Tahun 2006
28
4. Permasalahan dan Solusi 4.1. Permasalahan o Permasalahan paling mendasar dalam perumusan belanja daerah tahun 2006 adalah masih terbatasnya sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan maupun Pendapatan Lain-lain yang sah. o Permasalahan lain yang dihadapi dalam perencanaan belanja adalah relatif semakin besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang diperlukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan iklim penanaman modal
yang
lebih
kondusif
guna
menarik
minat
investor
ke
Kota Medan. o Kebutuhan
peningkatan
ketersediaan
infrastruktur
penunjang
(sekunder) bagi kegiatan investasi dan ekonomi yang memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. o Sebagai
pusat
kegiatan
ekonomi,
barometer
bagi
kemajuan
pembangunan dan ibu kota Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang jauh lebih besar dari daerah-daerah lain. o Kota Medan yang jumlah penduduknya paling besar dibanding daerahdaerah lain dan dengan mobilitas sosial yang tinggi dan luas sehingga dihadapkan pula dengan masalah kebutuhan pendanaan yang relatif besar pula. 4.2. Solusi o Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan kepada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD tahun anggaran 2006 yang telah ditetapkan, sehingga alokasi anggaran belanja berubah dari yang menempatkan belanja aparatur yang lebih dominan di tahun anggaran 2005 menjadi belanja pelayan publik yang lebih dominan di tahun anggaran 2006. III LKPJ Tahun 2006
29
o Belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2006 diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan pokok Pemerintah Kota Medan secara optimal dalam rangka memperkuat implementasi otonomi daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2006 - 2010. o Dalam rangka efisiensi, efektifitas dan ekonomi, belanja daerah hanya diperuntukkan pada hal-hal yang benar-benar prioritas dan memiliki efek ganda serta fokus pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak dan menuntut sesegera mungkin untuk dilaksanakan. o Guna
menjaga
keserasian,
keselarasan,
keseimbangan
dan
kesinambungan antara kegiatan pemerintahan umum dengan upaya peningkatan pelayan publik, alokasi belanja juga memperhatikan keterpaduan antara pengeluaran belanja aparatur dan belanja publik sehingga benar-benar dapat dimaksimalkan penggunaannya.
III LKPJ Tahun 2006
30
