Walikota Medan PENDAHULUAN BAB I. LKPJ Tahun LKPJ Tahun

PENDAHULUAN

BAB I

Walikota Medan

LKPJ Tahun 2006

I LKPJ Tahun 2006

0

BAB I PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memunculkan konsekwensi adanya kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam rangka meningkatkan implementasi prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta keragaman daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai implikasinya, Pemerintah

Daerah

juga

dituntut

untuk

secara

terus

menerus

meningkatkan kemampuannya, guna dapat menyelenggarakan otonomi yang nyata sekaligus bertanggungjawab. Dalam rangka mendorong implementasi pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara nyata, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka rasional Walikota Medan sebagai Kepala Daerah

menyusun

pertanggungjawaban

dan akhir

menyampaikan tahun

anggaran

laporan 2006

keterangan

kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2006 Walikota Medan kepada DPRD Kota Medan, yang selanjutnya disebut LKPJ akhir tahun anggaran 2006 adalah laporan berupa data, informasi dan keterangan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan selama tahun anggaran 2006, yang disampaikan oleh Walikota Medan kepada DPRD. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban ini berpedoman kepada :

I LKPJ Tahun 2006

1

a. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

dimana

disebutkan

bahwa,

dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 3 tahun 2007

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dimana dalam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban ini juga sebagai implementasi pelaksanaan

Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan adanya perubahan menjadi kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legistatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berpedoman kepada

ketentuan

tersebut,

maka

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota Medan Akhir Tahun Anggaran 2006, menjelaskan lima hal pokok, yaitu: a. Arah kebijakan umum pembangunan Kota Medan tahun 2006; b. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah Kota Medan; c. Penyelenggaraan urusan desentralisasi; d. Penyelenggaraan tugas pembantuan, dan e. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

I LKPJ Tahun 2006

2

A. Dasar Hukum Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Medan akhir tahun anggaran 2006 kepada DPRD Kota Medan, memiliki dasar hukum sebagai berikut : 1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2) Undang - Undang Drt Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, jo.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan; 3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 4) Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 3 tahun 2007

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 6) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 7) Peraturan Walikota Medan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

Kota

Medan

tahun 2006 - 2010;

I LKPJ Tahun 2006

3

8) Peraturan Daerah Kota Medan

Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Medan

Tahun 2006. 9) Peraturan Daerah Kota Medan

Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Kota Medan Tahun 2006.

B. Gambaran Umum Kota Medan Deskripsi atau gambaran

umum Kota Medan dipandang perlu dalam

LKPJ akhir tahun anggaran 2006 ini, paling tidak untuk 2 (dua) hal pokok yaitu : a). Sebagai dasar untuk mengamati hubungan – hubungan lingkungan stratejik Kota Medan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2006. b). Menjelaskan kinerja makro pembangunan kota selama tahun 2006, secara sosial ekonomi. 1. Kondisi Geografis Dilihat dari segi geografis, Kota Medan terletak antara : 2º.27’ - 2º.47’ Lintang Utara dan 98º.35’ - 98º.44’ Bujur Timur. Kota Medan memiliki luas 26.510 Hektar atau 265,10 Km2 atau sama dengan 3,6% dari total luas wilayah Propinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, selain memiliki modal dasar pembangunan dengan jumlah penduduk dan letak geografis serta peranan regional yang relatif besar, Kota Medan juga memiliki keterbatasan ruang sebagai bagian daya dukung lingkungan. Luas Kota Medan dapat dikatakan relatif kecil dibandingkan dengan luasan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Keterbatasan ruang lebih dirasakan karena bentuk wilayah administratif Kota Medan yang sangat ramping di tengah, sehingga secara alami dapat menghambat pengembangan perkotaan ke wilayah utara, khususnya di bidang I LKPJ Tahun 2006

4

penyediaan sarana prasarana kota. Kondisi tersebut juga menyebabkan kurang seimbang dan terintegrasinya ruang kota di Bagian Utara dengan Bagian

Selatan.

Namun

demikian,

sebagai

salah

satu

pusat

perekonomian regional terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga Kota Metropolitan terbesar di Indonesia, Kota Medan memiliki posisi dan kedudukan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan barang dan jasa domestik secara regional/internasional di kawasan barat Indonesia. Secara administratif Kota Medan berbatasan dengan : ¾ Sebelah Utara

: berbatasan dengan Selat Malaka

¾ Sebelah Timur

: berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

¾ Sebelah Selatan

: berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

¾ Sebelah Barat

: berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

Kondisi klimatologi Kota Medan menurut Stasiun BMG Sampali suhu minimum berkisar antara 23,30 C – 24,10 C dan suhu maksimum berkisar antara 31,00 C – 31,10 C . Kelembaban udara untuk Kota Medan rata-rata berkisar antara 84 – 58 %. Kecepatan angin rata-rata sebesar 0.48 m/sec sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 104,3 mm. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 2003 rata-rata per bulan 19 hari dengan rata-rata curah hujan per bulannya 299,5 mm. Sungai-sungai yang melintas

di Kota Medan memiliki pengaruh yang

cukup besar pada perkembangan Kota Medan. Sungai-sungai ini digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat yang menduduki daerah sekitar sungai, sekaligus berfungsi sebagai drainase primer dalam rangka pengendalian banjir serta tempat pembuangan air hujan. Kota Medan secara hidrologi dipengaruhi dan dikelilingi oleh beberapa sungai besar dan anak sungai seperti Sungai Percut, Sungai Deli, Sungai Babura, Sei Belawan dan sungai-sungai lainnya.

I LKPJ Tahun 2006

5

Berdasarkan ketentuan perundang – undangan, administrasi Kota Medan dipimpin oleh Walikota/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung. Kota Medan saat ini terdiri dari 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan, yang terbagi atas 2.001 lingkungan seperti yang disajikan dalam Gambar dan Tabel berikut :

Medan Belawan

Medan Labuhan

Medan Marelan

Medan Deli

Medan Timur Medan Tembung Medan Barat

Medan Helvetia

Medan Perjuangan Medan Petisah

Medan Kota Medan Area

Medan Sunggal Medan Baru

Medan Maimun

Medan Denai

Medan Polonia Medan Selayang Medan Amplas Medan Johor Medan Tuntungan

Gambar Peta Kecamatan Kota Medan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2006

PEMERINTAH UGambar 1 KOTA MEDAN Peta Kecamatan Kota Medan ▲

Sumber: Pemko Medan

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Kota Medan

I LKPJ Tahun 2006

6

Sedangkan luas Kota Medan untuk tiap Kecamatan disajikan dalam tabel berikut : TABEL 1.1 LUAS WILAYAH KOTA MEDAN MENURUT KECAMATAN No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Medan Tuntungan Medan Johor Medan Amplas Medan Denai Medan Area Medan Kota Medan Maimun Medan Polonia Medan Baru Medan Selayang Medan Sunggal Medan Helvetia Medan Petisah Medan Barat Medan Timur Medan Perjuangan Medan Tembung Medan Deli Medan Labuhan Medan Marelan Medan Belawan

Luas (Ha)

Persentase

Kelurahan

Lingkungan

2.068 1.458 1.119 905 552 584 298 901 584 1.281 1.544 1.316 533 682 776 409 799 2.084 3.667 2.382 2.625

7,80 5,50 4,22 3,41 2,08 2,20 1,12 3,40 2,20 4,83 5,82 4,96 2,01 2,57 2,93 1,54 3,01 7,86 13,83 8,99 9,90

9 6 7 6 12 12 6 5 6 6 6 7 7 6 11 9 7 6 6 5 6

75 81 77 82 172 146 66 46 64 63 88 88 69 98 128 128 95 105 99 88 143

26.510

100.00

151

2.001

Sumber : Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan kondisi dan situasi geografis tersebut di atas, ditambah dengan dinamika demografis serta sosial ekonomi yang ada sampai saat ini, dapat dikatakan bahwa untuk beberapa Kecamatan, khususnya di kawasan utara sudah sangat diperlukan usulan pemekaran Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan yang ada, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan umum yang lebih baik.

I LKPJ Tahun 2006

7

2. Kondisi Demografis Ciri penting dari penduduk Kota Medan adalah kemajemukan serta plural, baik dilihat dari pengelompokan agama, maupun adat istiadat, seni budaya dan suku.

Hal ini menjadikan karakter menonjol sebahagian

besar penduduk Kota Medan adalah bersifat ” terbuka ”. Dalam demografi dikenal istilah transisi demografis. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian rendah. Penurunan pada tingkat kelahiran ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perubahan pola berfikir masyarakat akibat pendidikan yang diperolehnya, dan juga disebabkan oleh perubahan pada aspek sosial ekonomi. Penurunan tingkat kematian

disebabkan oleh

membaiknya gizi masyarakat akibat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Pada tahap ini pertumbuhan penduduk mulai menurun. Pada akhir proses transisi ini, baik tingkat kelahiran maupun kematian sudah tidak banyak berubah lagi, akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah, kecuali disebabkan faktor migrasi. Ciri demografi Kota Medan cenderung menuju transisi tingkat kelahiran dan kematian rendah. Di samping itu, ciri kependudukan Kota Medan juga menggambarkan berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Menurunnya tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas), meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) dan proses

urbanisasi,

termasuk

arus

ulang

alik

(commuters),

juga

mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan.

I LKPJ Tahun 2006

8

TABEL 1.2 JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006 T a h u n

Jumlah Penduduk

[1] 2004 2005 2006

[2] 2.006.142 2.036.185 2.067.288

Laju Pertumbuhan Penduduk [3] 0,63 1,50 1,53

Luas Wilayah (KM²) [4] 265,10 265,10 265,10

Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM²) [5] 7.567 7.681 7.798

Sumber BPS Kota Medan

Berdasarkan

data

tabel

di

atas

diketahui

bahwa

selama

tahun 2004 – 2006 jumlah penduduk Kota Medan cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 2,006 juta jiwa pada tahun 2004 menjadi 2,067 juta jiwa pada tahun 2006. Demikian juga kepadatan penduduk Kota Medan, meningkat dari 7.567 jiwa/Km2 pada tahun 2004 menjadi 7.798 jiwa/Km2 tahun 2006. Tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi tersebut merupakan salah satu masalah yang harus diantisipasi,

terutama dengan semakin

menyempitnya luas lahan yang ada, sehingga berpeluang menjadi tidak seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada. Kombinasi antara kepadatan, commuter dan peran Kota Medan sebagai pusat pelayanan regional menyebabkan tuntutan pelayanan dasar menjadi tinggi pula. Faktor

alami

yang

mempengaruhi

peningkatan

laju

pertumbuhan

penduduk adalah tingkat kelahiran dan kematian, sedang faktor lainnya adalah disebabkan meningkatnya arus urbanisasi dan commuters serta kaum pencari kerja ke Kota Medan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, faktor utama yang menyebabkan komutasi ke Kota Medan adalah adanya pandangan bahwa : (1) bekerja di kota lebih bergengsi (2) di kota lebih gampang mencari pekerjaan, (3) tidak ada lagi yang dapat diolah (dikerjakan) di daerah asalnya, dan (4) upaya mencari nafkah yang lebih baik. I LKPJ Tahun 2006

9

Walaupun selama periode 2004 – 2006, pertumbuhan penduduk Kota Medan cenderung meningkat, tetapi pertambahannya relatif sedikit yaitu rata-rata 1,22% per tahun. Agar pertambahan penduduk dapat ditekan menjadi relatif lebih kecil lagi, upaya-upaya dan kebijakan pengendalian kelahiran, melalui program Keluarga Berencana (KB) lebih ditingkatkan agar menjadikan angka kelahiran menurun. Ciri lain kependudukan Kota Medan adalah besarnya arus commuters. Jumlah penduduk Kota Medan pada siang hari diperkirakan mencapai 2,5 juta jiwa, sedang pada malam hari diperkirakan 2.067.288 jiwa. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan umum yang harus disediakan secara keseluruhan. Bila arus commuters cenderung mendorong terjadinya peningkatan jumlah penduduk di siang hari, maka peningkatan derajat pendidikan masyarakat secara umum menyebabkan angka pertumbuhan penduduk selama periode 2004 - 2006 berada pada persentase yang relatif kecil. Peningkatan

derajat

pendidikan

masyarakat

secara

langsung

meningkatkan rata-rata pendidikan “calon orang tua” yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui tingkat pendidikan yang semakin memadai, apresiasi, dan pandangan masyarakat terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga juga semakin meningkat. Pandangan bahwa jumlah anggota keluarga yang tidak terlalu besar akan memudahkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena beban ekonomi yang harus dipikul menjadi lebih ringan, telah mendorong Pasangan Usia Subur (PUS) cenderung mengikuti konsep untuk menjadi Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Sebagian PUS baru, bahkan memilih untuk menunda kelahiran dengan berbagai alasan ekonomi (bekerja) ataupun alasan sosial dan physikologis lainnya.

I LKPJ Tahun 2006

10

Komposisi Penduduk Kebijakan pembangunan kota juga dipengaruhi komposisi penduduk Kota Medan, baik sebagai obyek maupun subjek pembangunan. Keterkaitan komposisi penduduk dengan upaya-upaya pembangunan kota yang dilaksanakan, didasarkan kepada kebutuhan pelayanan yang harus disediakan

kepada

masing-masing

kelompok

penduduk,

seperti

pelayanan kesehatan, pendidikan bahkan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. TABEL 1.3 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DI KOTA MEDAN TAHUN 2006 Gol umur

Jiwa

(1)

Laki-laki Persen

(2)

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+

103.340 102.827 105.245 119.440 113.386 101.445 89.145 73.317 63.581 48.506 33.019 25.985 20.879 27.492 1.027.607 Sumber BPS Kota Medan

(3)

10,06 10,01 10,24 11,62 11,03 9,87 8,68 7,13 6,19 4,72 3,21 2,53 2,03 2,68 100,00

Jiwa

Perempuan Persen

(4)

97.231 96.394 100.405 122.706 128.253 110.684 90.830 74.296 61.408 45.644 31.761 26.041 21.031 32.998 1.039.681

(5)

Jumlah (6)

9,35 9,27 9,66 11,80 12,34 10,65 8,74 7,15 5,91 4,39 3,05 2,50 2,02 3,17 100,00

200.572 199.221 205.650 242.146 241.638 212.128 179.976 147.613 124.989 94.150 64.780 52.026 41.911 60.490 2.067.288

Proporsi anak-anak balita dalam kelompok penduduk Kota Medan lebih kurang 10% dari total jumlah penduduk. Besarnya proporsi dan jumlah penduduk anak-anak balita ini berimplikasi pada kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini yang harus disediakan, baik kualitas maupun kuantitasnya.

I LKPJ Tahun 2006

11

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Medan Tahun 2006 1600000 1400000 1200000 Jiwa

1000000 800000 600000 400000 200000 0

0-14

15-64

65+

Laki-laki

311412

688702

27492

Perempuan

294030

712654

32998

Total

605442

1401356

60490

Bila dilihat dari kelompok umur seperti grafik di atas, orang-orang yang tercakup pada kelompok umur 0-14 dan 65 tahun ke atas, secara ekonomis tidak aktif. Kelompok umur orang yang tidak aktif secara ekonomis ini akan ditanggung oleh orang yang berada pada kelompok umur aktif, hal ini sering disebut dengan angka beban tanggungan total (ABT). Dari grafik di atas ABT Kota Medan berkisar 47,52 atau 47 sampai 48 orang ditanggung oleh 100 orang produktif. Di samping memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan remaja, maka kebijakan yang ditempuh selama ini juga diarahkan untuk dapat meningkatkan status gizi anak, pengendalian tingkat kenakalan anak dan remaja, dan lain-lain. Upaya ini diharapkan dapat terus mempersiapkan masa depan anak dan remaja, dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi.

I LKPJ Tahun 2006

12

Beberapa masalah Kependudukan dapat disajikan sebagai berikut : 1.

Kecenderungan peningkatan secara fluktuasi laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun yaitu, tahun 2004 (0,63%), tahun 2005 (1,50%), dan tahun 2006 (1,53%).

2.

Kecenderungan peningkatan arus ulang alik ke Kota Medan yang berimplikasi kepada pemenuhan fasilitas sosial yang dibutuhkan.

3.

Masalah kemiskinan, tenaga kerja dan permasalahan sosial lain yang dipengaruhi oleh iklim perekonomian nasional dan global.

4.

Penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya termasuk sarana dan prasarana permukiman.

Jumlah penduduk Kota Medan yang

diperkirakan saat ini mencapai

2,067 juta jiwa lebih, dan diproyeksikan mencapai 2,167 juta penduduk pada tahun 2010, ditambah dengan arus comuters

merupakan beban

pembangunan kota, bila tidak ditangani secara terpadu. Untuk itu sangat diperlukan

kebijakan

serta

strategi

terpadu

dan

komprehensif

pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas penduduk, yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. 3. Kondisi Sosial Ekonomi Pembangunan selalu menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu diperlukan indikator sebagai tolok ukur kinerja pembangunan. Indikator sosial ekonomi Kota Medan akan diuraikan melalui indikator-indikator ekonomi maupun sosial yang dikenal dalam pembangunan. Mengingat pentingnya indikator sebagai suatu pendekatan, maka laporan keterangan pertanggungjawaban ini juga memaparkan berbagai indikator kinerja pembangunan kota secara makro, sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan penilaian situasi, memfasilitasi perumusan berbagai alternatif strategi, mengidentifikasi permasalahan stratejik dan operasional yang ada, dalam rangka memberikan umpan balik bagi formulasi

I LKPJ Tahun 2006

13

kebijakan, dan program serta kegiatan-kegiatan operasional dalam pembangunan kota pada masa yang akan datang. Relevansi penyajian indikator makro kinerja pembangunan kota tersebut juga didasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang secara eksplisit mewajibkan pengelolaan anggaran mengacu kepada keberhasilan atau prestasi kinerja. Berdasarkan hal tesebut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kota, tidak hanya harus dapat memberikan argumentasi input yang digunakan, juga menguraikan output, outcome, benefit dan impact yang dihasilkan, sebagai tolok ukur kinerja dalam pembangunan kota. Paradigma baru dalam pembangunan adalah mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Pentingnya pertumbuhan ekonomi yang didasari dengan perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. Kondisi ini dilandasi dengan argumen adanya dimensi kualitatif yang jauh lebih penting dibanding pertumbuhan ekonomi. Dengan perkataan lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja Produk Domestik

(PDRB)

memusatkan

sebagai

perhatian

sasaran

pada

pembangunan,

kualitas

dari

proses

namun

lebih

pembangunan.

Pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya meniadakan atau setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Sehingga strategi baru dalam pembangunan berorientasi kepada menimbulkan kesempatan kerja, mewujudkan pemerataan, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok Berdasarkan orientasi konseptual di atas, maka indikator kinerja pembangunan Kota Medan Tahun 2006 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran

secara

makro

berbagai

hasil,

manfaat,

dan

dampak

pembangunan kota yang dilaksanakan Pemerintah Kota Medan beserta seluruh stakeholders yang terlibat, baik masyarakat, swasta, pers,

I LKPJ Tahun 2006

14

profesional,

dan

komponen

pembangunan

kota

lainnya

selama

tahun 2006, dan dalam tiga tahun terakhir. 3.1

Indikator Makro Pembangunan Kota Indikator kinerja makro yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kota selama tahun 2006 di bagi dalam dua bidang yaitu: a. Indikator Kinerja Makro untuk bidang ekonomi. b. Indikator Kinerja Makro untuk bidang kesejahteraan rakyat. Salah satu indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang sering digunakan secara luas adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kota Medan merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan (nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya atau sering disebut dengan biaya antara) oleh berbagai unit produksi di wilayah Kota Medan, dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam sembilan lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan); 2. Pertambangan dan penggalian; 3. Industri pengolahan (manufaktur); 4. Listrik, gas dan air bersih; 5. Konstruksi; 6. Perdagangan, hotel dan restoran/rumah makan; 7. Transportasi dan komunikasi; 8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; 9. Jasa perorangan dan kemasyarakatan, termasuk jasa pelayanan pemerintah.

I LKPJ Tahun 2006

15

Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (current price) maupun berdasarkan harga konstan (constant price). PDRB Kota Medan yang dihitung menurut harga berlaku (current price) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian kota, berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan, yang di dalamnya tercakup unsur tingkat inflasi makro. Oleh karena itu, tinggi rendahnya persentase pertumbuhan ekonomi yang dihitung, akan dipengaruhi tinggi rendahnya tingkat inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, harus diakui PDRB-harga berlaku belum secara riil menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Untuk menjelaskan pertumbuhan PDRB secara riil, digunakan PDRB harga konstan. PDRB harga konstan menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi, karena menggunakan harga yang konstan, yakni

harga

dasar

tahun

tertentu

yang

dipilih

(saat

ini

menggunakan harga konstan tahun 2000). Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto adalah PDRB per kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, ekspor dan impor serta investasi. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi jumlah PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka PDRB per kapita memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk, yang dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk Kota Medan. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan persentase kenaikan atau penurunan PDRB-harga konstan suatu tahun, dibandingkan harga tahun sebelumnya. Selaras dengan indikator kinerja PDRB, kedua

I LKPJ Tahun 2006

16

indikator kinerja makro ini juga menggambarkan keberhasilan atau kinerja pembangunan kota, dalam mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Medan. Berbeda dengan indikator kinerja makro bidang ekonomi, maka indikator

kinerja

makro

untuk

bidang

kesejahteraan

rakyat

mencakup indikator kinerja pembangunan Kota Medan dalam meningkatkan

kesejahteraan

rakyat,

ditinjau

dari

aspek

kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan. Beberapa konsep indikator kinerja makro bidang kesejahteraan rakyat disajikan pada tabel di bawah ini : Tabel 1.4 Indikator Kinerja Bidang Kesejahteraan Rakyat Urusan Kependudukan

Pendidikan

Indikator Kinerja Nama Indikator

Keterangan Indikator

Pertumbuhan Penduduk

Menunjukkan perubahan secara persentase penduduk tahun tertentu dibanding dengan tahun sebelumnya. Perhitungannya biasanya dilakukan dengan metode eksponensial atau deret ukur. Angka Partisipasi Menunjukkan perbandingan Kasar (APK) antara jumlah siswa pada level pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah level pendidikan tertentu kali 100 %. Misal: APK SD/MI adalah banyaknya murid yang sekolah SD/MI dibagi penduduk usia 7-12 tahun dikali 100

I LKPJ Tahun 2006

17

Angka Partisipasi Menunjukkan perbandingan Murni (APM) antara jumlah siswa pada level pendidikan tertentu dan berusia pada level sekolah tertentu dengan penduduk usia sekolah level pendidikan tertentu kali 100 %. Misal: APM SD/MI adalah banyaknya murid yang sekolah SD/MI dan berusia 7-12 tahun dibagi penduduk usia 7-12 tahun dikali 100 Angka Partisipasi Menunjukkan jumlah penduduk Sekolah (APS) usia tertentu/usia sekolah yang masih bersekolah. Angka Melek Menunjukkan besarnya Huruf persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Ketenagakerjaan Angkatan Kerja Orang yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan Bukan Angkatan Orang yang berusia 15 tahun ke Kerja atas yang sedang sekolah, mengurus rumahtangga, pensiunan atau sudah tidak mampu melakukan pekerjaan karena tua, sakit dan cacat. Tingkat Persentase penduduk yang aktif Partisipasi secara ekonomi (bekerja atau Angkatan Kerja mencari kerja) atau angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Persentase penduduk yang Tingkat mencari kerja terhadap angkatan Pengangguran kerja Terbuka Kesehatan Tingkat Kelahiran Menunjukkan tingkat bayi lahir Bayi hidup pada setiap 1.000 kelahiran. Tingkat Kematian Menunjukkan banyak kematian Bayi bayi berumur di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Menunjukkan tingkat kematian Ibu ibu melahirkan pada setiap 100.000 kelahiran hidup.

I LKPJ Tahun 2006

18

Angka Hidup

Harapan Menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup yang dapat dicapai penduduk. Rasio Gini Menunjukkan gambaran distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan. Bila rasio gini < 0,4 berarti tingkat ketimpangan rendah ; antara 0,4–0,5, ketimpangan sedang (moderat) ; >0,5 berarti ketimpangan tinggi. Tingkat Persentase orang yang berada di Kemiskinan bawah garis kemiskinan. Keadaan Maret 2006, garis kemiskinan perkotaan adalah Rp 175.324/ kapita/bulan.

Kesenjangan

3.1.1. Indikator Ekonomi Makro Ekonomi

adalah

aktivitas

produksi,

distribusi

dan

konsumsi.

Oleh karenanya, ekonomi sangat terkait dengan kemampuan setiap orang

atau

siapapun

kesejahteraannya, mengkonsumsi

baik

berbagai

memenuhi kemampuan barang

dan

kebutuhan untuk jasa

hidup

dan

berproduksi

atau

yang

dibutuhkan.

Mengingat keterkaitan yang begitu tinggi antara kemajuan, dan kemakmuran, bahkan kesejahteraan dengan aspek ekonomi, maka aspek ekonomi secara umum dijadikan salah satu ukuran penting untuk menilai tingkat kemajuan,

kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat. Pemanfaatan aspek ekonomi sebagai bagian dari ukuran kinerja dalam pembangunan juga menjadi semakin penting sebab secara teknis operasional, konsep ekonomi menyediakan berbagai alat ukur kuantitatif yang relevan, untuk mengevaluasi proses pembangunan secara ekonomi. Oleh karena itu, untuk melihat keluaran, hasil dan manfaat serta dampak pembangunan yang telah dilaksanakan, sekaligus untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya,

I LKPJ Tahun 2006

19

sangat

lazim

digunakan

indikator

makro

perekonomian.

Berdasarkan hal tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Medan, khususnya di bidang ekonomi selama tahun 2006 dan periode 2004 – 2006 secara makro akan mengungkapkan hasilhasil pembangunan kota yang telah dicapai melalui penyajian beberapa variabel ekonomi seperti : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, ekspor dan import serta lain-lain. Sebagai ukuran makro yang sangat luas dimanfaatkan dalam analisis

ekonomi

pembangunan,

adanya

evaluasi

dengan

menggunakan indikator ekonomi ini sekaligus sangat membantu untuk mengamati apakah kebijakan-kebijakan pembangunan kota dalam bidang ekonomi yang selama ini diterapkan telah sesuai atau belum, efektif atau tidak, dengan rencana-rencana ekonomi yang telah

ditetapkan,

peningkatan

sehingga

kemakmuran

menggambarkan masyarakat

kemajuan

sebagaimana

dan yang

diharapkan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Selama periode 2004 – 2006, perkembangan perekonomian Kota Medan ditandai oleh peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku dari 33,12 trilyun rupiah pada tahun 2004 menjadi 42,79 trilyun rupiah pada tahun 2005 dan 48,92 triliyun rupiah pada tahun 2006, atau mengalami peningkatan rata-rata 23,87 persen/tahun.

I LKPJ Tahun 2006

20

TABEL 1. 5 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MEDAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2004 – 2006 (Milyar Rupiah) Sektor / Lapangan Usaha

2004*)

2005*)

[1]

[2]

[3]

1. PERTANIAN 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 5. KONSTRUKSI 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 7. TRANSPORTASI & TELEKOMUNIKASI 8. KEUANGAN & JASA PERUSAHAAN 9. JASA-JASA

PDRB

2006**) [4]

1.012,23 2,20 5.602,44 899,98 2.908,82

1.306,92 2,60 7.094,92 917,53 3.502,80

1.447,70 3,28 7.960,60 1.093,03 4.795,79

8.945,38

11,271,82

12.679,93

5.689,84 4.654,51 3.399,95 33.115,35

7.979,78 6.063,88 4.652,21 42.792,45

9.024,10 6.673,03 5.245,46 48.922,90

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa penataan kembali perekonomian

kota

agar

menjadi

lebih

baik,

setelah

semenjak

pertengahan tahun 1997 sempat mengalami penurunan yang tajam akibat terjadinya resesi ekonomi secara nasional, dapat dikatakan cukup berhasil. Hal tersebut

ditandai oleh pertumbuhan positif di berbagai

sektor/ subsektor lapangan usaha ekonomi yang berjalan. Lapangan usaha yang memberikan konstribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kota Medan selama periode 2004–2006 adalah sektor perdagangan/hotel/restoran, disusul transportasi/telekomunikasi, sektor industri pengolahan, dan sektor keuangan/jasa perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Medan digerakkan sektor-sektor tersier dan sekunder secara dominan. Struktur Ekonomi Pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang (mengikuti pertumbuhan PDRB), akan membawa suatu perubahan mendasar dalam

I LKPJ Tahun 2006

21

struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer, khususnya industri pengolahan dengan increasing return to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Ada kecenderungan, bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi membuat semakin cepat proses peningkatan pendapatan masyarakat per kapita, dan semakin cepat pula perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi. Perubahan struktur ekonomi umum disebut transformasi struktural dan didefinisikan sebagai rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintaan agregat (produksi dan pengginaan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan perbandingan peranan dan kontribusi antar lapangan usaha terhadap

PDRB

pada

kondisi

harga

berlaku

tahun

2004–2006

menunjukkan, lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, lapangan

usaha

perdagangan/hotel/restoran,

lapangan

usaha

transportasi/telekomunikasi serta lapangan usaha keuangan/persewaan/ jasa,

merupakan lapangan usaha yang dominan dalam perekonomian

Kota Medan. Masing-masing lapangan usaha ini memberikan kontribusi yang relatif stabil, bahkan secara total keempat sektor ini pada tahun 2006 memberikan kontribusi sekitar 74,28 persen.

I LKPJ Tahun 2006

22

TABEL 1.6 STRUKTUR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2004 - 2006 (Persentase) Sektor / Lapangan Usaha

2004*)

2005*)

2006**)

[1]

[2]

[3]

[4]

1. PRIMER PERTANIAN PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

2. SEKUNDER INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH KONSTRUKSI

3. TERTIER PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN TRANSPORTASI & TELEKOMUNIKASI KEUANGAN & JASA PERUSAHAAN JASA-JASA

JUMLAH

3,06 3,06 0,01 28,42 16,92 2,72 8,78 68,52 27,01 17,18 14,06 10,27

3,06 3,05 0,01 26,91 16,58 2,14 8,19 70,03 26,34 18,65 14,17 10,87

2,97 2,96 0,01 28,31 16,27 2,23 9,80 68,73 25,92 18,45 13,64 10,72

100,00

100,00

100,00

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Bila diamati lebih rinci, maka pada tahun 2006 masing-masing sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 16,27 persen untuk sektor industri pengolahan,

25,92 persen dari sektor perdagangan/hotel/

restoran, 18,45 persen dari sektor pengangkutan dan telekomunikasi dan 13,64

persen

dari

sektor

keuangan/persewaan/jasa

perusahaan.

Tahun 2004, peranan empat sektor utama ini dalam pembentukan PDRB sebesar 75,17 persen, dengan rincian : sektor industri pengolahan sebesar

16,92

persen,

sektor

perdagangan/hotel/restoran

sebesar

27,01 persen, sektor pengangkutan/telekomunikasi sebesar 17,18 persen serta sektor keuangan/persewaan/jasa perusahaan sebesar 14,06 persen. Bila diamati lebih lanjut, terjadi perubahan share yang menurun pada sektor pertanian, industri pengolahan, hal ini disebabkan sudah semakin terbatasnya lahan-lahan untuk kawasan pertanian dan industri di Kota Medan. Sedangkan pada sektor yang perubahan share-nya meningkat adalah transportasi/telekomunikasi dan jasa-jasa, hal ini disebabkan I LKPJ Tahun 2006

23

pesatnya penggunaan alat telekomunikasi dan dinamisnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Medan. Sedangkan sektor lainnya cenderung fluktuatif perubahan share-nya. Gambar 1.3 Struktur PDRB Menurut Penggolongan Sektor Tahun 2004-2006

80 70

Persen

60 50 40 30 20 10 0

2004

2005

2006

PRIMER

3,06

3,06

2,97

SEKUNDER

28,42

26,91

28,31

TERTIER

68,52

70,03

68,73

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sejalan dengan perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku, maka PDRB atas dasar harga konstan 2000, selama periode 2004-2006 juga mengidentifikasi

peningkatan cukup

berarti,

yang

menggambarkan

tumbuhnya sektor dan sub sektor produksi serta perdagangan barang dan jasa secara riil.

I LKPJ Tahun 2006

24

TABEL 1.7 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MEDAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2004 – 2006 (Milyar Rupiah) Sektor / Lapangan Usaha

2004*)

2005*)

2006**)

[1]

[2]

[3]

[4]

1. PERTANIAN 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 5. KONSTRUKSI 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 7. TRANSPORTASI & TELEKOMUNIKASI 8. KEUANGAN & JASA PERUSAHAAN 9. JASA-JASA

PDRB

661,96 0,77 3.725,21 404,19 2.522,96 6.202,57 4.308,89 3.343,87 2.452,72 23.623,14

670,58 0,78 3.842,15 413,36 2.712.63 6.850,44 4.637,20 3.507,54 2.637,75 25.272,42

696,01 0,73 4.095,39 435,64 3.011,37 7.274,04 5.255,18 3.683,04 2.784,74 27.236,13

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Peningkatan PDRB atas dasar harga konstan ini rata-rata sebesar 7,38 persen/tahun atau dari Rp 23,62 trilyun tahun 2004, menjadi Rp 27,24 trilyun tahun 2006. Berdasarkan data tabel tersebut di atas, juga diketahui bahwa peningkatan PDRB secara riil terjadi hampir di seluruh lapangan usaha sektoral. Terutama sektor perdagangan/hotel/restoran dan transportasi/telekomunikasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Yakni sektor perdagangan/hotel/restoran dari 6,20 triliyun pada tahun 2004 menjadi 7,27 triliyun pada tahun 2006. Sedangkan sektor transportasi/telekomunikasi, dari 4,31 triliyun pada tahun 2004 menjadi 5,26 triliyun pada tahun 2006.

I LKPJ Tahun 2006

25

Gambar 1.4 PDRB Kota Medan ADH Berlaku dan Konstan 2000 Tahun 2004-2006 60.000,00

Milyar rupiah

50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00

2004

2005

2006

ADH Berlaku

33.115,35

42.792,45

48.922,90

ADH Konstan 00

23.623,14

25.272,42

27.236,13

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi juga terus bertambah, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini hanya bisa diperoleh lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau sering disebut PDRB atas dasar harga konstan setiap tahun. Jadi dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDRB atas dasar harga konstan. Sejalan dengan peningkatan PDRB ADH Konstan 2000 Kota Medan selama periode 2004–2006, pertumbuhan ekonomi Kota Medan selama periode yang sama, meningkat rata-rata di atas 5 persen per tahun yaitu 6,98 persen dari tahun 2004-2005 dan 7,77 persen dari tahun 2005-2006. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai, selain relatif tinggi juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil.

I LKPJ Tahun 2006

26

Pertumbuhan ekonomi selama periode 2004–2006 juga menunjukkan trend positif, dimana pertumbuhan tahun 2006 relatif tinggi (7,77 persen). Hal ini menunjukkan perkembangan perekonomian yang terjadi, lebih disebabkan faktor-faktor fundamental ekonomi yang terus membaik, walaupun pada bulan Oktober 2005 Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak. TABEL 1.8 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2004 – 2006 (PERSENTASE) Sektor / Lapangan Usaha

2004-2005*)

[1]

[2]

[3]

1,30 0,88 3,14 2,27 7,52 10,45 7,62 4,89 7,54 6,98

3,79 - 5,89 6,59 5,39 11,01 6,18 13,33 5,00 5,57 7,77

1. PERTANIAN 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 5. KONSTRUKSI 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 7. TRANSPORTASI & TELEKOMUNIKASI 8. KEUANGAN & JASA PERUSAHAAN 9. JASA-JASA

PDRB

2005-2006**)

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, diketahui perekonomian Kota Medan selama periode 2004–2006 menunjukkan kinerja yang relatif cukup baik, dalam arti di samping dapat keluar dari situasi krisis multidimensional yang cukup berat yang dialami sebelumnya, pemulihan ekonomi

lokal

yang

dilakukan

juga

cukup

berhasil

mendorong

pertumbuhan positif hampir untuk semua lapangan usaha ekonomi. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar dalam perekonomian Kota Medan selama periode 2004–2005 adalah lapangan usaha perdagangan/hotel/restoran yaitu sebesar 10,45 persen, kemudian

disusul

sektor

transportasi/telekomunikasi

yang

tumbuh

I LKPJ Tahun 2006

27

sebesar 7,62 persen, sektor konstruksi dan jasa-jasa masing-masing tumbuh sebesar 7,52 dan 7,54 persen. Sedangkan selama periode 2005-2006, kontribusi pertumbuhan sektor mengalami pergeseran, sehingga sektor

penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006

lebih disebabkan pertumbuhan sektor transportasi/telekomunikasi yang tumbuh sebesar 13,33 persen dan sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 11,01 persen. PDRB Perkapita PDRB per kapita merupakan indikator makro ekonomi penting lainnya yang menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk Kota Medan, sebagai

dampak

proses

pembangunan

kota

yang

dilaksanakan.

Walaupun PDRB per kapita tidak dapat dijadikan dasar untuk melihat sepenuhnya kesejahteraan suatu daerah, tetapi minimal dapat dijadikan indikator

sederhana

apakah

perubahan

perekonomian

dapat

mengimbangi perubahan penduduk. TABEL 1.9 PDRB PERKAPITA KOTA MEDAN ADH BERLAKU DAN ADH KONSTAN 2000 TAHUN 2004-2006

T ahun [1] 2004*) 2005*) 2006**)

PDRB Perkapita (Jutaan Rupiah) ADH Berlaku ADH Konstan [2] [3] 16,47 11,75 20,91 12,35 23,67 13,17

Perubahan (%) ADH Berlaku ADH Konstan [4] [5] 26,96 5,11 13,20 6,64

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Berarti proporsi pertambahan jumlah penduduk Kota Medan

I LKPJ Tahun 2006

28

lebih tinggi dibanding proporsi pertambahan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB per kapita Kota Medan selama tahun 2004–2006 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan rata-rata sebesar 20,08 persen/tahun yakni dari Rp. 16,47 juta pada tahun 2004 menjadi Rp. 23,67 juta pada tahun 2006. Nilai riil pertumbuhan PDRB per kapita adalah atas dasar harga konstan, yang tumbuh rata-rata sebesar 5,88 persen/tahun yakni dari 11,75 juta rupiah tahun 2004 menjadi 13,17 juta rupiah tahun 2006. Melihat trend pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejak tiga tahun terakhir, perekonomian Kota Medan dapat dikatakan mulai pulih, dan mengalami percepatan pertumbuhan yang menggembirakan. Gambar 1.5 PDRB Perkapita Kota Medan ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2004-2006 25

Juta rupiah

20 15 10 5 0

2004

2005

2006

PDRB Per Kapita ADHB

16,47

20,91

23,67

PDRB Per Kapita ADHK

11,75

12,35

13,17

Inflasi Perkembangan inflasi di Kota Medan selama periode tahun 2004–2006 dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi, mekanisme pasar dan kebijakan Pemerintah Pusat.

I LKPJ Tahun 2006

29

Selama periode tahun 2004–2006, inflasi tertinggi terjadi tahun 2005 mencapai 22,91 persen. Hal ini disebabkan pada bulan Oktober 2005, Pemerintah menaikkan harga BBM sehingga melonjaknya inflasi lebih disebabkan faktor kebijakan yang mengakibatkan jenis inflasi disebabkan faktor dorongan biaya produksi barang dan jasa meningkat (cost push inflation), sedang inflasi tahun 2006 sebesar 5,97 persen, dimana lebih rendah

dibanding

tahun

2004

yang

besarnya

6,64

persen.

Dengan berhasilnya inflasi dikendalikan pada tahun 2006, untuk tahun-tahun kedepannya diharapkan berbagai kebijakan dan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara agar inflasi tahun yang akan datang diharapkan juga dapat ditekan berada diangka 1 digit. TABEL 1.10 LAJU INFLASI KOTA MEDAN MENURUT KELOMPOK KOMODITI TAHUN 2004 – 2006 (PERSEN) Kelompok Komoditi [1] - Bahan Makanan - Makanan Jadi, Minuman/ Rokok dan Tembakau - Perumahan,Air,Listrik,Gas dan Bahan Bakar - Sandang - Kesehatan - Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga - Transport dan Komunikasi Umum

2004*) [2] 7,87

T A H U N 2005*) [3] 23,80

2006**) [4] 4,58

1,89

11,74

5,09

9,71

17,11

10,50

7,20 6,19 4,05 5,41 6,64

8,72 4,88 3,52 62,21 22,91

8,80 8,22 8,02 1,21 5,97

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Bila dilihat dari komoditinya, sumbangan inflasi pada tahun 2006 didorong oleh kelompok komoditi perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Hal ini perlu menjadi perhatian, khususnya komoditi perumahan, dimana sewa rumah sangat tinggi di Kota Medan, sehingga pendapatan

I LKPJ Tahun 2006

30

masyarakat begitu besar proporsinya terserap kepada sewa rumah. Memperbanyak pembangunan rumuh susun atau yang sejenisnya seperti Rusunawa, Perumnas, yang sewanya murah, kiranya dapat menjadi solusi agar supply rumah dapat mengimbangi pertambahan penduduk di Kota Medan Gambar 1.6 Laju Inflasi Kota Medan Tahun 2004-2006 25

persen

20 15 10 5 0 Inflasi Kota Medan

Bila tahun

dilihat

menurut

2004

2005

2006

6,64

22,91

5,97

kelompok

komoditi,

inflasi

tertinggi

selama

2004 terjadi pada kelompok komoditi perumahan, air, listrik, gas

dan bahan bakar yakni sebesar 9,71 persen, disusul kelompok bahan makanan sebesar 7,87 persen dan sandang sebesar 7,20 persen. Sedangkan selama tahun 2006, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok komoditi perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yakni sebesar 10,50 persen, disusul kelompok sandang, kesehatan dan pendidikan, rekreasi/olahraga masing-masing 8,80 , 8,22 , 8,02 persen. Perkembangan inflasi lainnya selama tahun 2004 yang patut dikemukakan adalah inflasi terkecil, yakni pada kelompok komoditi makanan/minuman jadi dan rokok/tembakau yakni hanya 1,89 persen. Sedangkan tahun 2006, inflasi terkecil pada kelompok komoditi transport dan komunikasi yakni sebesar 1,21 persen. Hal ini karena sudah adanya penyesuaian pada pasar terhadap kenaikan BBM pada Oktober 2005.

I LKPJ Tahun 2006

31

Tingkat inflasi pada tahun 2005, sebesar 22,91%, lebih disebabkan kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga secara berantai menyebabkan meningkatnya harga-harga komoditi lainnya seperti bahan makanan jadi, (23,80 persen), makanan jadi (11,74 persen), perumahan (17,11 persen), sandang (8,72 persen), kesehatan (4,88 persen), pendidikan (3,52 persen) dan transportasi (62,21 persen). Untuk mencapai tingkat inflasi yang terkendali, juga tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota, dunia usaha, dan masyarakat, untuk menjamin keseimbang sisi permintaan dan penawaran, sehingga permintaan total tidak jauh melebihi penawaran totalnya. Dalam rangka memonitor dan pengendalian angka inflasi tersebut, Pemerintah Kota melalui BPS secara berkala (bulanan) membuat laporan perubahan indeks harga konsumen, melalui pengamatan terhadap hargaharga umum, sehingga jika terjadi gejolak harga dapat diantisipasi secara dini. Untuk itu juga, dilakukan koordinasi intensif dengan Instansi terkait sehingga program-program yang sifatnya antisipatif dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. Ekspor Dan Impor Kegiatan ekonomi Kota Medan selama tahun 2006 juga tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekspor dan impor, bahkan dapat dikatakan memiliki peran penting untuk memperluas pasar produk yang dihasilkan, sekaligus mendukung perekonomian Kota Medan yang semakin terbuka. Namun, oleh karena kegiatan ekspor dan impor secara administrasi merupakan barang yang keluar dan atau masuk melewati wilayah kepabeanan, maka pengertian ekspor dan impor untuk Kota Medan juga merupakan

barang

yang

keluar

atau

masuk

melewati

wilayah

kepabeanan, baik melalui Pelabuhan Laut Belawan maupun Bandara Polonia Medan. Sehingga belum tentu ekspor – impor yang terjadi pada

I LKPJ Tahun 2006

32

kedua pelabuhan tersebut seluruhya adalah hasil kegiatan ekonomi masyarakat Kota Medan. Nilai ekspor Kota Medan dicatat berdasarkan nilai Free On Board (FOB) yaitu nilai barang ekspor hingga berada di atas kapal di pelabuhan, dan siap diekspor. Berdasarkan data yang tercatat, nilai ekspor Kota Medan yang melalui pelabuhan muat Belawan dan bandara Polonia selama tiga tahun terakhir sejak 2004–2006 menunjukkan kondisi yang meningkat, dengan nilai eksport 2,64 milyar US dolar pada tahun 2004 kemudian meningkat menjadi 3,86 milyar US dolar pada tahun 2005, selanjutnya tahun 2006 menjadi 4,52 milyar US dolar atau tumbuh rata-rata pertahun sebesar 31,81 persen. Kinerja ekspor ini diharapkan tidak hanya merupakan indikasi semakin bergairahnya

perekonomian

kota,

juga

akan

dapat

mendorong

peningkatan produksi produk-produk yang berorientasi ekspor. TABEL 1.11 NILAI EKSPOR DAN IMPOR MELALUI WILAYAH KOTA MEDAN TAHUN 2004-2006

Tahun [1] 2004*) 2005*) 2006**)

Ekspor (Nilai FOB, Milyar US $) [2] 2,64 3,86 4,52

Impor (Nilai CIF, Milyar US $) [3] 0,73 1,00 1,17

Surplus Perdagangan (Milyar US $) [4] 1,91 2,86 3,35

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Sesuai dengan kecenderungan ekonomi terbuka pada saat ini dan masa yang akan datang, sekaligus untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, maka

dapat

dipastikan

setiap

daerah

cenderung

hanya

akan

menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan kompetitif baik dilihat dari sisi kualitas maupun harga. Oleh sebab itu, kebutuhan akan I LKPJ Tahun 2006

33

produk-produk yang tidak dihasilkan sendiri biasanya akan didatangkan dari luar atau impor. Nilai impor yang dicatat di Kota Medan didasarkan kepada nilai Cost Insurance & Freight (CIF) yang merupakan nilai barang ketika berada di atas kapal di pelabuhan bongkar. Impor melalui Kota Medan selama tahun 2004–2006 juga cenderung meningkat dengan nilai import 0,73 milyar US dolar pada tahun 2004, lalu meningkat menjadi 1,00 milyar US dolar pada tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi 1,17 milyar US Dolar pada tahun 2006 atau tumbuh rata-rata 27,62 persen pertahun. Berdasarkan data

tabel di atas diketahui bahwa selama tahun

2004-2006 terjadi surplus perdagangan sebesar 1,91 milyar US Dolar pada tahun 2004, kemudian 2,86 milyar US Dolar pada tahun 2005 dan 3,35 milyar US Dolar pada tahun 2006 atau rata-rata tumbuh 33,40 persen pertahun. Investasi Investasi merupakan salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada perekonomian tertutup, sumber dana investasi semata-mata berasal dari tabungan domestik. Sedangkan pada perekonomian terbuka sumber dana dapat diperoleh melalui dana dari luar wilayah. Pertumbuhan produksi pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor produksinya. Salah satu faktor produksi tersebut adalah modal (investasi). Banyak studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah erat kaitannya dengan tingkat produktivitas penggunaan modal (investasi). Sebagaimana diketahui sejak dilanda krisis ekonomi pada akhir tahun 1997, penanaman modal (investasi) di Kota Medan secara berangsur-

I LKPJ Tahun 2006

34

angsur mulai menunjukkan pertumbuhan yang cukup berarti. Hal ini tidak saja didukung oleh letak geografis dan potensi demografis yang cukup strategis, tetapi didukung juga oleh kebijakan-kebijakan yang bersahabat dengan pasar, sehingga menciptakan iklim dan lingkungan penanaman modal yang semakin kondusif dari waktu ke waktu. Langkah-langkah proaktif yang ditempuh dengan mengembangkan kemitraan stratejik diantara sesama pelaku usaha dengan Pemerintah Kota, kenyataannya secara signifikan mampu menumbuhkan minat berinvestasi para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di Kota Medan, di berbagai bidang lapangan usaha potensial. Hal ini juga tidak terlepas dari persepsi yang sama dari seluruh stakeholders tentang perlunya menarik investasi lebih besar, untuk menggerakkan roda perekonomian dalam volume yang lebih besar di Kota Medan, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak, sekaligus memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat. Perkembangan positif penanaman modal selama tahun 2006 dapat dilihat dari nilai investasi di berbagai sektor lapangan usaha, baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), di samping sektor Pemerintah dan rumah tangga. Berdasarkan data pada Tabel 1.12 diketahui bahwa total nilai investasi di Kota Medan pada tahun 2004 diperkirakan sebesar 4,47 triliun Rupiah dan meningkat menjadi 5,24 triliun Rupiah pada tahun 2005, selanjutnya meningkat lagi menjadi 5,63 triliun Rupiah. Dengan demikian, rata-rata akumulasi nilai investasi selama tiga tahun terakhir diperkirakan mencapai 5,11 trilyun Rupiah.

I LKPJ Tahun 2006

35

TABEL 1.12 PERKIRAAN JUMLAH INVESTASI DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006 (Milyar Rupiah) Sektor /Lapangan Usaha [1 ] 1. PERTANIAN 2. PENGGALIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 4. LISTRIK, GAS DAN AIR 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN 7. PENGANGKUTAN 8. KEUANGAN 9. JASA-JASA JUMLAH Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

2004*)

2005*)

2006**)

[2]

[3]

[4]

66,64 0,14 915,94 876,89 301,19 1.217,48 572,57 281,63 241,83 4.474,31

85,41 1,61 873,81 868,96 497,00 1.353,12 973,44 336,43 246,87 5.236,66

88,20 1,02 1.038,15 1.012,68 462,99 1.491,09 896,76 358,51 283,47 5.632,86

Rata-rata pertahun [5] 80,08 0,92 942,63 919,51 420,39 1.353,90 814,26 325,52 257,39 5.114,61

Lapangan usaha utama yang menjadi tujuan utama berinvestasi di Kota Medan pada tahun 2006 adalah sektor perdagangan sebesar 1,35 triliyun Rupiah pertahunnya, kemudian disusul sektor industri pengolahan sebesar 942,63 milyar Rupiah pertahun, sektor listrik, gas dan air sebesar 919,51 milyar Rupiah pertahun dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 814,26 milyar Rupiah pertahun. Berbagai variabel penting yang cukup berpengaruh terhadap minat berinvestasi di Kota Medan adalah kondisi keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas politik, harga berbagai faktor produksi, suku bunga dan lain-lain.

I LKPJ Tahun 2006

36

TABEL1.13 STATISTIK EKONOMI PEMBANGUNAN KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006 No .

I ND IK AT OR

[1 ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[2] PDRB (ADH be rla ku) P DR B ( ADH kon sta n) P DR B Pe r kapita ADH B P DR B Pe r kapita ADH K Pe r tu mb uh an Eko no mi In fla si E kspo rt (F OB) I mp or ( CI F) Su rplu s Pe rdag anga n Investasi

Sa t uan [3] Milyar Rp Milyar Rp Jutaa n Rp Jutaa n Rp Pe r sen Pe r sen M il ya r U S$ M il ya r U S$ M il ya r US$ Milyar Rp

2 00 4*) [4 ] 33.115,35 23.623,14 16,47 11,75 7,29 6,64 2,64 0,73 1,91 4.474,31

T A H U N 20 05 *) [5 ] 42.792,45 25.272,42 20,91 12,35 6,98 22,91 3,86 1,00 2,86 5.236,66

20 06 **) [6] 48.922,90 27.236,13 23,67 13,71 7,77 5,97 4,52 1,17 3,35 5.632,86

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

3.1.2. Indikator Kesejahteraan Rakyat Proses pembangunan ekonomi biasanya tidak hanya ditandai dengan terjadinya perubahan atau pergeseran pada struktur permintaan dan penawaran barang dan jasa yang diproduksi, namun juga ditandai dengan terjadinya perubahan struktur penduduk dan ketenagakerjaan, perubahan ini adalah proses perubahan demografi. Proses demografi ini terutama terjadi sebagai akibat dari perubahan pada struktur permintaan, struktur produksi dan perbaikan fasilitas kesehatan, gizi serta pendidikan yang timbul seiring pertumbuhan pendapatan per kapita. Pembangunan kota adalah pembangunan seluruh aspek penghidupan dan kehidupan masyarakat Kota Medan. Oleh karena itu, pembangunan kota selama

tahun

kemajuan

2004 - 2006 juga harus meliputi

kemajuan pembangunan kesejahteraan sosial seperti; aspek kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan, yang salah satu indikatornya ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

I LKPJ Tahun 2006

37

Pendidikan Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah diakui bahwa pembangunan sumberdaya manusia di suatu kota akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan soaial, karena manusia adalah pelaku aktif yang dapat mengakumulasikan modal, mengeksploitasi berbagai sumberdaya, serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting bagi pembangunan sosial. Dengan demikian, peningkatan pendidikan suatu kota menjadi sangat penting artinya bagi pembangunan kota tersebut. Melalui peningkatan pendapatan per kapita, kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan menjadi lebih tinggi, sehingga permintaan akan jenjang pendidikan menjadi lebih tinggi dan waktu untuk sekolah pun menjadi lebih lama. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi

permintaan

tersebut

meliputi

berbagai

kegiatan

yang

berhubungan dengan pembangunan dan rehabilitasi prasarana - sarana pendidikan, penataran guru-guru, pengadaan peralatan belajar serta penyempurnaan kurikulum, yang dapat dilihat dalam pengeluaran pembangunan untuk sektor pendidikan. Tingkat partisipasi pendidikan menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Tingkat partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sarana dan fasilitas pendidikan, biaya pendidikan dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat baik dari Angka Partisipasi Kasar (APK)

maupun

Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

selama

periode

2004 – 2006.

I LKPJ Tahun 2006

38

TABEL 1.14 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) DI KOTA MEDAN TAHUN 2004- 2006 Jenis Pendidikan [1] SD/MI SMP/MTs SMA/MA

T A H U N 2005*) (%) [3]

2004*) (%) [2] 103,72 98,26 89,20

104,28 99,79 89,04

2006**) (%) [4] 103,17 99,31 90,96

Sumber BPS Kota Medan (Olahan SUSENAS) Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Semakin tinggi angka APK, berarti semakin banyak penduduk usia sekolah SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA yang bersekolah, sehingga semakin baik. APK untuk SD/MI melewati 100 karena adanya penduduk dari Kabupaten/Kota hinterland yang bersekolah di Kota Medan, dan hal ini tercatat sebagai siswa sekolah di Kota Medan. Tabel 1.15 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Medan Tahun 2004 – 2006 Jenis Pendidikan

2004*) (%) [2]

[1] SD/MI SMP/MTs SMA/MA

91,50 77,43 69,90

T A H U N 2005*) (%) [3] 91,36 78,49 71,90

2006**) (%) [4] 90,72 79,48 73,86

Sumber BPS Kota Medan (Olahan SUSENAS) Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Berdasarkan data tabel di atas diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK), maupun Angka Partisipasi Murni (APM) baik SD, SMP, maupun SMA selama

tahun

2004

–

2006

cenderung

ada

peningkatan.

Untuk APK SD/MI, tahun 2004 telah mencapai 103,72% sedangkan pada tahun 2006 menunjukkan angka yang lebih kurang sama dengan kondisi tahun 2004. Sedangkan APK SMP/MTs meningkat dari 98,26%

I LKPJ Tahun 2006

39

tahun 2004 menjadi 99,31% tahun 2006. selanjutnya, APK SMA/MA juga mengalami peningkatan dari 89,20% tahun 2004 menjadi 90,96% tahun 2006. Tahun 2004, APM SD/MI mencapai 91,50%, sedikit menurun menjadi 90,72% tahun 2006. Sedangkan APM SMP/MTs, meningkat dari 77,43% tahun 2004, menjadi 79,48 tahun 2006. Selanjutnya, APM SMA/MA, mengalami peningkatan dari 69,90% tahun 2004, menjadi 73,86% tahun 2006. Gambar 1.7 Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kota Medan Tahun 2006 120 100

Persen

80 60 40 20 0

SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA

APK

103,31

99,31

90,96

APM

90,72

79,48

73,86

Berdasarkan hal tersebut, salah satu keluaran dan hasil penting penyelenggaraan pendidikan selama periode 2004 – 2006 adalah berhasilnya Kota Medan menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun pada tingkat “Tuntas Paripurna”.

I LKPJ Tahun 2006

40

TABEL 1.16 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT USIA SEKOLAH DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 – 2006 Jenis Pendidikan [1] 07 – 12 13 – 15 16 – 18 19 - 24

2004*) (%) [2] 98,58 93,75 76,31 21,77

T A H U N 2005*) (%) [3] 99,06 95,04 78,11 24,09

2006**) (%) [4] 99,16 95,01 78,23 22,09

Sumber BPS Kota Medan (Olahan SUSENAS) Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Indikasi kemajuan penyelenggaraan pendidikan masyarakat Kota Medan selama periode 2004 - 2006 juga ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut usia sekolah. Jumlah penduduk usia sekolah yang masih bersekolah mengalami kenaikan pada seluruh kelompok usia sampai tahun 2006, anak usia 07 - 12 tahun yang bersekolah mencapai hampir 100 persen (99,16%), dan sebanyak 95,01 persen anak usia 13 – 15 tahun masih bersekolah. Adanya anak usia sekolah yang putus sekolah, khususnya pada usia 16 -18 tahun lebih disebabkan alasanalasan ekonomi. Upaya penting yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk menjadikan penduduk usia 7 - 18 tahun untuk tetap bersekolah bagi yang putus sekolah dan mendorong anak usia sekolah untuk bersekolah adalah menempuh kebijakan pemberian beasiswa terarah, baik di jenjang pendidikan SD sampai ke tingkat SMP dan SLTA. Melalui kebijakan ini diharapkan biaya pendidikan, khususnya bagi anak kurang mampu dapat diatasi sehingga mereka tidak perlu lagi memikul biaya pendidikan untuk dapat bersekolah sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki. Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan, juga semakin baik, khususnya untuk tetap mendorong anak usia bersekolah, agar tetap bersekolah, dengan dilaksanakannya PKPS – BBM bidang pendidikan, sejak semester ke dua tahun 2005 hingga sekarang.

I LKPJ Tahun 2006

41

Selain indikator yang telah dibicarakan di atas, ada lagi indikator pendidikan lain yang disebut dengan rata-rata lama sekolah penduduk 10 tahun ke atas di Kota Medan. Bila dilihat dari rata-rata lama sekolah, terlihat peningkatan dari tahun 2004 - 2006 walaupun kecil. Pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah penduduk 10 tahun ke atas di Kota Medan adalah 10,6 tahun meningkat menjadi 10,8 tahun pada tahun 2006. Kesehatan Selain

pendidikan,

pembangunan sumberdaya

kesehatan

suatu

kota,

manusia

merupakan

karena

sebagai

erat

salah

faktor

penting

bagi

kaitannya

dengan

mutu

satu

modal

pembangunan.

Jaminan kesehatan yang semakin baik akan menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, selain urusan pendidikan, Pemerintah Kota juga sangat berkepentingan atas peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Derajat kesehatan masyarakat Kota Medan juga merupakan indikator penting yang mengindikasikan kemajuan pembangunan kota selama tahun 2004 – 2006. Hal ini disebabkan, derajat kesehatan pada dasarnya dapat digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas SDM yang ada. Masyarakat dengan pendidikan yang memadai, ditunjang dengan kesehatan yang baik, dapat menjadi aset pembangunan kota yang berkualitas. Salah satu indikator kesehatan penduduk adalah angka kelahiran kasar. Angka ini menunjukkan banyaknya bayi lahir dalam keadaan hidup per 1000 penduduk. Tinggi – rendahnya angka ini disebabkan oleh banyak faktor,

antara

lain

:

kondisi

kesehatan,

perumahan,

pendidikan,

penghasilan, agama, maupun sikap terhadap besarnya anggota keluarga.

I LKPJ Tahun 2006

42

Besarnya angka kelahiran kasar pada tahun 2004 adalah 2,37 dan menurun pada tahun 2006 menjadi 2,25. Indikator lain yang digunakan adalah angka kesakitan (Morbidity rate). Berdasarkan perhitungan selama tahun 2004 – 2006, angka kesakitan umum pada masyarakat Kota Medan relatif tidak mengalami perubahan berarti dari 12,30 persen pada tahun 2004 menjadi 11,70 persen pada tahun 2006. Angka ini menunjukkan bahwa banyaknya penduduk Kota Medan yang mengalami keluhan kesehatan ringan dengan tanda-tanda fisik dapat dideteksi, seperti demam, batuk, pilek, dan lain-lain dalam sebulan yang mengganggu aktivitas sehari-hari, dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan cenderung atau relatif kecil, sehingga mengindikasikan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin baik. Derajat kesehatan masyarakat yang relatif semakin membaik, juga tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang dijalankan. Dalam rangka ini Pemerintah Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir telah melaksanakan kebijakan dan program-program yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat seperti rujukan, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pengembangan pembinaan lingkungan sehat dan PHBS, pembinaan posyandu, peningkatan quality assurance di Puskesmas, imunisasi, dukungan Forum Kesehatan Kota, dan lain-lain. Berdasarkan indikator makro kesehatan masyarakat tahun 2004 – 2006 diketahui juga bahwa, peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan ditunjukkan oleh Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup yang menurun dari 21 bayi pada tahun 2004 menjadi 15,09 bayi pada tahun 2006, Angka Kematian Ibu melahirkan/100.000 kelahiran hidup yang menurun, dari 162 pada tahun 2004 menjadi 110 pada tahun 2006. Adanya perbaikan-perbaikan kesehatan masyarakat tersebut secara

I LKPJ Tahun 2006

43

keseluruhan juga telah menjadikan bertambahnya Umur Harapan Hidup dari 69,90 pada tahun 2004 menjadi 71,40 pada tahun 2006. TABEL 1.17 INDIKATOR KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006 No. [1] 1 2 3 4 5 6

Jenis Indikator

2004*) [4] 2,37 69,90

[2] Angka Kelahiran Kasar Umur Harapan Hidup Angka Kematian Kasar per 1000 penduduk Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kesakitan Umum

T A H U N 2005*) 2006**) [5] [6] 2,27 2,25 70,70 71,40

1,70

1,59

1,50

21,00

15,84

15,09

162

120

110

12,30

12,21

11,70

Kota

Medan

Sumber BPS Kota Medan dan Kompilasi Data Instansi terkait Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Peningkatan

derajat

kesehatan

masyarakat

selama

tahun 2004 - 2006 juga dibarengi oleh peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diberikan. Pelayanan dasar kesehatan ini diberikan oleh Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang saat ini mencapai 39 unit dan 41 unit Puskesmas Pembantu, di samping Puskesmas

Keliling

27

unit,

Rumah

Sakit

Pemerintah,

Swasta,

Praktek Dokter, dan lain-lain. Jangkauan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah juga meningkat, seiring dengan adanya pelayanan kesehatan dasar tanpa bayar di tingkat Puskesmas. Ketenagakerjaan Dalam membahas aspek ketenagakerjaan, umumnya orang tertarik untuk mengamati tingkat partisipasi angkatan kerja, pengelompokan tenaga kerja menurut lapangan kerja, jenis dan status pekerjaan serta masalah pengangguran. Selama tahun 2004 – 2006, keadaan ketenagakerjaan di Kota Medan dipengaruhi oleh 2 (dua) sisi, yaitu sisi permintaan yang

I LKPJ Tahun 2006

44

didorong oleh dinamika pembangunan ekonomi kota, dan sisi penawaran yang dipengaruhi oleh perubahan struktur umur penduduk Kota Medan. a) Komposisi Penduduk Usia Kerja Sesuai dengan pengelompokan statistik yang dipergunakan, maka batasan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas, bila data bersumber dari SUSENAS, sedangkan yang bersumber dari SAKERNAS sudah digunakan 15 tahun ke atas. Data pada tabel di bawah ini sudah bersumber dari SAKERNAS. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk yang tidak aktif secara ekonomi dengan kegiatan antara lain sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya (pensiunan, orang jompo, orang cacat, penerima pendapatan dan lainnya). TABEL 1.18 BANYAKNYA PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS (SUSENAS), 15 TAHUN KE ATAS (SAKERNAS) MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 – 2006 Je nis In d ik at o r [1 ] 1 . An g ka tan Ke rja a . Be ke rja b . Me nca ri Ke r ja 2 . Buk an A ngka tan K e r ja a . Sek o lah b . Me ngu rus R mh Tan gga c . La in nya Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka SUSENAS **) Angka Sementara SAKERNAS

20 04 *) [2]

T A H U N 20 05 **) [3]

855.880 744.530 111.350 761.310 389.800 298.370 73.140

763.123 668.038 95.085 676.731 331.164 273.575 71.993

20 06 **) [4] 815.710 718.804 96.906 646.136 321.188 277.751 47.197

I LKPJ Tahun 2006

45

Berdasarkan data tabel tersebut di atas diketahui bahwa pada tahun 2006 Angkatan Kerja mengalami kenaikan dibandingkan keadaan pada tahun 2005. Sejalan dengan kondisi tersebut, banyaknya orang yang bekerja juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari 668.038 orang pada tahun 2005 menjadi 718.804 orang pada tahun 2006. Seiring dengan itu, peningkatan juga terjadi pada kelompok “pencari kerja” yaitu dari 95.906 orang pada tahun 2005 menjadi 96.906 orang pada tahun 2006. Berdasarkan kondisi tersebut, proporsi penduduk yang bekerja sedikit meningkat dari 87,54 persen pada tahun 2005, menjadi 88,12 persen pada tahun 2006. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sebagai bagian dari sumber daya ekonomi, peranan penduduk dalam aktivitas ekonomi

diukur dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK). Semakin tinggi TPAK, maka semakin besar keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Tinggi rendahnya TPAK sangat dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Dilihat dari sisi usia, TPAK penduduk usia muda biasanya rendah karena pada masa-masa tersebut umumnya mereka banyak yang masih menjalani proses pendidikan dan merasa belum memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. TPAK yang rendah juga akan ditemui pada kelompok penduduk usia kerja wanita. Keadaan ini erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut masyarakat, namun dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, sistem nilai yang dianut juga akan mulai berubah sehingga TPAK ini juga cenderung meningkat. Sedangkan bila dilihat dari sisi tingkat kemudahan/kesulitan untuk mendapatkan kerja, nilai TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja dan sebaliknya TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

I LKPJ Tahun 2006

46

TABEL 1.19 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006 TPAK

2004*) (%) [3] 70,82

[1] Laki-laki Perempuan Total (Lk+Pr)

T A H U N 2005*) (%) [4] 71,31

2006**) (%) [5] 70,43

35,67

38,67

35,59

52,92

53,00

55,80

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Dibandingkan dengan penduduk usia kerja, data mengenai angkatan kerja lebih menggambarkan keadaan penduduk yang aktif secara ekonomi (economical active population). Perkembangan angkatan kerja dapat direfleksikan dengan melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan orang yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Secara

total

TPAK

Kota

Medan

pada

tahun

2006

sebesar

55,80 persen. Proporsi ini relatif meningkat dibanding keadaan tahun 2004 yang hanya 52,92 persen. Bila diamati lebih rinci TPAK laki-laki hampir mencapai 2 (dua) kali lipat dari TPAK perempuan. Kondisi ini relatif sama, baik pada tahun 2004 maupun 2006. TPAK laki-laki berada pada kisaran 70 persen, sedangkan TPAK perempuan pada kisaran 35 persen. Secara umum TPAK bersifat fluktuatif dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, sehingga berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja yang membantu kelompok pencari kerja memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut menjadikan lebih banyak penduduk Kota Medan yang terlibat aktif secara ekonomi dari tahun ke tahun, yang tentunya akan menambah produksi atau pendapatan dan meningkatkan kesejahteraannya.

I LKPJ Tahun 2006

47

b) Penduduk Bekerja Sesuai dengan ciri perekonomian Kota Medan, maka selama tahun 2004 - 2006, lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan/hotel/restoran, diikuti sektor transportasi/komunikasi,

industri

pengolahan

serta

jasa-jasa.

Persentase penyerapan tenaga kerja pada ke empat lapangan usaha ini selama tahun 2004 - 2006 rata-rata di atas 80 persen dari total angkatan kerja yang bekerja. Penyerapan angkatan kerja yang tinggi di sektor-sektor utama tersebut sangat wajar, karena di samping sektor formal, di sektor-sektor tersebut penyerapan lapangan kerja di sektor informalnya juga cukup besar, misalnya pada industri kecil dan kerajinan kecil rumah tangga, pedagang

asongan/kaki

lima,

sopir-sopir

angkutan/beca

dan

perseorangan di sektor jasa-jasa. TABEL 1.20 PROPORSI JUMLAH PENDUDUK 10 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006 Kegiatan Utama [1 ] 1. Pertanian 2. Pertambangan/Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik,Gas Dan Air Minum 5. Bangunan 6. Perdagangan,Hotel & Restoran 7. Angkutan dan Komunikasi 8. Lembaga Keuangan 9. Jasa-Jasa JUMLAH Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

2004*) (%) [2] 4,61 0,38 16,67 0,66 7,91 31,26 18,83 3,48 16,10 100

2005*) (%) [3] 5,17 0,38 16,30 0,69 7,97 34,28 17,98 4,22 13,00 100

2006**) (%) [4] 5,04 0,39 15,05 0,71 8,45 35,74 17,59 4,84 12,19 100

I LKPJ Tahun 2006

48

Walaupun perkembangan penyerapan tenaga kerja di masing-masing lapangan pekerjaan tersebut dari tahun ke tahun fluktuatif, tetapi selama kurun waktu tiga tahun terakhir tidak merubah komposisi lapangan pekerjaan berdasarkan penyerapan tenaga kerja di masingmasing sektor. Hal lain yang patut dikemukakan, ternyata pendidikan seseorang (angkatan kerja) juga sangat berpengaruh kepada kesempatan kerja dan produktivitas kerja, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada pendapatan dan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, apabila “bekal pendidikan penduduk” yang termasuk angkatan kerja yang ada relatif rendah (SLTA ke bawah), maka peluang mendapatkan lowongan di sektor-sektor formal dengan produktivitas tinggi menjadi terbatas. Dengan demikian, kebijakan pokok yang ditempuh selama periode 2004 – 2006 adalah meningkatkan SDM melalui peningkatan “Human Cavital” pada aspek pendidikan.

c) Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Produktivitas tenaga kerja dalam perekonomian akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. Oleh karena itu, upaya yang ditempuh selama tahun 2004 – 2006, selain mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja lebih besar dari tahun ke tahun, juga dilakukan usahausaha yang menjadikan tenaga kerja yang bekerja memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Berdasarkan data Tabel 1.21, diketahui jumlah terbesar angkatan kerja yang bekerja di Kota Medan pada tahun 2006 adalah tamatan SLTA umum sebesar 39,99%, yang diikuti kemudian tenaga kerja tamatan SLTP sebesar 20,15%, SD sebesar 17,48%, dan D3 ke atas sebesar 11,47%.

Hal

yang

patut

juga

dikemukakan

adalah

adanya

kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja seperti halnya Sarjana, ada kecenderungan semakin sulit mereka

I LKPJ Tahun 2006

49

masuk dalam pasar kerja. Hal ini disebabkan pasar kerja tidak hanya sekedar mempertimbangkan aspek formal pendidikan pencari kerja, tetapi juga kesesuaian skill dan keterampilan nyata yang dimiliki dengan lapangan kerja yang tersedia. TABEL 1.21 PERKEMBANGAN PERSENTASE PENDUDUK BERUSIA 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 – 2006 No. [1]

Jenjang Pendidikan

Satuan

[2] 1 Tidak/Belum Pernah Sekolah 2 Tidak/Belum Tamat SD 3 SD 4 SMTP 5 SMTA Umum 6 SMTA Kejuruan 7 Diploma I/II 8 Diploma III 9 Diploma IV/S-1 JUMLAH

[3] Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen

2004*) [4] 0,58 5,16 16,72 20,90 36,45 9,93 0,72 2,22 7,32 100

Tahun 2005*) 2006**) [5] [6] 0,22 0,21 3,44 2,05 17,95 17,48 20,65 20,15 38,06 39,99 8,64 7,92 0,79 0,72 1,80 2,41 8,45 9,06 100 100

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

d) Penduduk Yang Mencari Pekerjaan (Pengangguran Terbuka) Salah satu persoalan pokok pembangunan kota yang dihadapi selama periode 2004 – 2006 adalah relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka.

Sulitnya

menekan

pengangguran

disebabkan

laju

pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga mengakibatkan relatif masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Medan. Untuk

menekan

angka

pengangguran,

berbagai

program

ketenagakerjaan selama periode 2004 – 2006 diarahkan pada perluasan kesempatan kerja di segala bidang. Bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota Medan adalah sektor I LKPJ Tahun 2006

50

Perdagangan, Jasa dan Industri. Perluasan kesempatan kerja diupayakan dapat membuka peluang bagi terciptanya lapangan kerja baru, khususnya di sektor jasa, sektor industri rumah tangga maupun industri kecil lainnya. Pengangguran terbuka adalah banyaknya orang yang mencari pekerjaan (dalam time reference) baik sudah pernah bekerja maupun belum

pernah

pengangguran

bekerja dapat

sama

sekali.

digambarkan

Perkembangan dengan

tingkat

menggunakan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT/Open Unemployment Rate) yaitu perbandingan banyaknya orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja. TABEL 1.22 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DI KOTA MEDAN MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2004 - 2006

[2]

2004*) [3]

Tahun 2005*) [4]

2006**) [5]

Persen

13,01

12,46

11,88

No

Satuan

[1] TPT

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Berdasarkan

data

tabel

di

atas

diketahui

bahwa

sepanjang

tahun 2004 – 2006 tingkat pengangguran terbuka secara persentase di Kota Medan mengalami sedikit penurunan yaitu dari 12,46 persen pada

tahun

2005, menjadi

11,88

persen

pada

tahun

2006.

Tetapi secara jumlah seperti pada Tabel 1.18 terjadi sedikit peningkatan, hal ini disebabkan meningkatnya tenaga kerja yang terampil tetapi belum terserap di pasar kerja, belum seimbangnya jumlah

pencari

penggunaan

kerja

teknologi,

dengan

pertumbuhan

sehubungan

kebijakan

lapangan

kerja,

nasional

yang

mempengaruhi perekonomian kota secara umum. I LKPJ Tahun 2006

51

Harus diakui, walaupun selama periode 2004 – 2006 lapangan kerja baru pada dasarnya tercipta secara signifikan dari tahun ke tahun, namun akibat pertumbuhan angkatan kerja jauh lebih tinggi dari lapangan kerja baru yang tersedia,

tingkat pengangguran secara

fluktuasi cenderung relatif tinggi. Oleh karena persoalan pengangguran berkaitan langsung dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi beban sosial, maka berapapun angka pengangguran, tetap harus menjadi perhatian yang serius dari semua pihak, agar mereka dapat aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, adalah kebijakan dasar Pemerintah Kota selama periode 2004 - 2006, untuk mendorong terciptanya

lapangan

kerja

baru

melalui

penanaman

modal.

Namun demikian masuknya investasi-investasi baru, ternyata juga tidak dapat menampung seluruhnya angkatan kerja yang tersedia, sehingga tetap menjadi masalah sosial yang harus terus dicarikan jalan keluarnya melalui sinergitas pelaku-pelaku ekonomi. Untuk itu, kebijakan anggaran pada masa yang akan datang seyogianya juga dapat lebih meningkat di bidang ekonomi dan investasi, di samping bidang-bidang sosial lainnya. e) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sesuai dengan paradigma pembangunan manusia, maka keberhasilan pembangunan Kota Medan selama tahun 2004 – 2006 juga ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Kota Medan. Melalui IPM, diketahui tingkat kemajuan, kemakmuran dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Medan sebagai dampak proses pembangunan kota yang dilaksanakan. Pengukuran IPM dilakukan terhadap 4 (empat) dimensi pokok pembangunan manusia, meliputi :

(1) Angka Harapan Hidup, (2) Angka Melek Huruf,

(3) Rata-rata Lama Sekolah, dan (4) Konsumsi Perkapita Pertahun.

I LKPJ Tahun 2006

52

IPM Kota Medan selama tahun 2004 – 2006 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari 74,7 pada tahun 2004 meningkat menjadi 75,4 pada tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi 75,8 pada tahun 2006. Di samping itu, seluruh indikator juga memiliki korelasi positif dengan peningkatan IPM. Peningkatan IPM tersebut disebabkan relatif membaiknya tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikannya dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, proses pembangunan kota sampai saat ini selain dapat memperbaiki daya beli masyarakat menjadi lebih baik, juga mampu meningkatkan kapasitas fisik (kesehatan) masyarakat dan kapasitas intelektual penduduk Kota Medan. Berdasarkan kategori yang ditetapkan, status pembangunan manusia di Kota Medan termasuk dalam kelompok memuaskan atau tergolong pada tingkatan “atas”. Untuk level Propinsi Sumatera Utara angka IPM Kota Medan berada pada posisi 2 setelah Kota Pematang Siantar. Selaras dengan kebijakan pembangunan kota yang menempatkan SDM sebagai titik sentral dalam pembangunan kota. f) Kemiskinan Pelaksanaan pembangunan kota tidak semata-mata diarahkan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga ditekankan pada peningkatan pemerataan pendapatan, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar golongan pendapatan dan penduduk sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.

I LKPJ Tahun 2006

53

TABEL 1.23 JUMLAH PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KOTA MEDAN TAHUN 2004-2006 Tahun [1] 2004*) 2005*) 2006**)

Persentase Penduduk Miskin [2] 7,13 8,62 7,77

Jumlah Penduduk Miskin [3] 142.627 175.519 160.653

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, diketahui secara umum upaya menurunkan angka kemiskinan, terutama yang disebabkan oleh dampak krisis ekonomi pada dasarnya mulai menunjukkan hasil, walaupun masih bersifat fluktuatif. Hal itu dapat diketahui dari persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 dari 175.519 jiwa atau 8,62% dapat turun menjadi 160.653 jiwa atau 7,77% pada tahun 2006. Besarnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 disebabkan kenaikan BBM pada Oktober 2005, juga disebabkan kriteria-kriteria yang digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk miskin, telah mempergunakan kriteria baru. Upaya-upaya menurunkan jumlah penduduk miskin secara terencana terus dilakukan baik melalui subsidi-subsidi bidang sosial yang diberikan melalui PKPS – BBM maupun program lokal lainnya, seperti BP-3 terarah dan pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya, pemberdayaan masyarakat, P2KP, maupun upaya-upaya menarik investasi lebih besar ke Kota Medan, sehingga mereka dapat bekerja dan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Dalam jangka menengah, upaya menurunkan jumlah

penduduk miskin juga

diprioritaskan dengan menjadikan percepatan pembangunan wilayah lingkar luar sebagai prioritas pembangunan kota.

I LKPJ Tahun 2006

54

Upaya kelembagaan juga dilakukan dengan membentuk Forum Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Kota Medan, sebagai wadah dimana seluruh stakeholders pembangunan dapat memformulasikan kebijakan-kebijakan sebagai masukan kepada Pemerintah Kota dalam upaya

pengentasan

kemiskinan

termasuk

mengawasi

pelaksanaannya. Distribusi Pendapatan Pada akhirnya setiap kota yang melaksanakan pembangunan akan menuju pada peningkatan kemakmuran masyarakat luas atau pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Berbagai kebijakan ekonomi untuk menumbuhkan produksi akan lebih berarti jika dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, orientasi pemerataan seharusnya menjadi muara dari seluruh kegiatan perekonomian Kota Medan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin

meluas

pemerataan

dan

merupakan

sebaliknya. usaha

Dengan

untuk

demikian,

memerangi

orientasi

kemiskinan.

Persoalan pemerataan dan kemiskinan ini biasanya merupakan evaluasi tahap akhir dari keberhasilan pembangunan. Distribusi pendapatan masyarakat menjadi salah satu agenda penting yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan, karena tidak dapat dipungkiri hasil dan manfaat pembangunan kota yang telah dicapai selama ini, belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat pemerataan

I LKPJ Tahun 2006

55

pendapatan

adalah

“Distribusi

Pendapatan”menurut

kriteria

Bank Dunia. Berdasarkan pendekatan tersebut, tingkat pemerataan pendapatan dapat diukur dengan rasio gini. Rasio gini berkisar antara 0 sampai dengan I, dengan kriteria bahwa semakin tinggi rasio gini menunjukkan tingkat pendapatan yang semakin tidak merata. Angka I menunjukkan tidak merata sempurna, sedang 0 adalah merata sempurna. Rasio gini Kota Medan pada periode 2004 – 2006 cenderung fluktuasi, namun secara keseluruhan setiap tahunnya berada diantara 0,28 s/d 0,29. Hal ini mengindikasikan walapun ada ketimpangan pendapatan dalam kelompok pendapatan masyarakat, tetapi dapat dikatakan ada distribusi pendapatan yang relatif cenderung semakin merata. TABEL 1.24 DISTRIBUSI PENDAPATAN /RATIO GINI KOTA MEDAN TAHUN 2004-2006 Tahun [1] 2004*) 2005*) 2006**)

Distribusi Pendapatan /Gini Ratio [2] 0,28 0,29 0,28

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

I LKPJ Tahun 2006

56

TABEL 1.25 STATISTIK SOSIAL PEMBANGUNAN KOTA MEDAN TAHUN 2004-2006 2004 *)

Tahun 2005 *)

2006**)

[3]

[5]

[6]

[7]

Jiwa Persen

2.255.827 0,63

Persen Persen Persen

103,72 98,26 89,20

104,28 99,79 89,04

103,17 99,31 90,96

Persen Persen Persen

91,50 77,43 69,90

91,36 78,49 71,90

90,72 79,48 73,86

98,58 93,75 76,31 21,77 2,37 69,90

99,06 95,04 78,11 24,09 2,27 70,70

99,16 95,01 78,23 22,09 2,25 71,40

An gk a Ke mat ian K as ar

Persen Persen Persen Persen Orang Tahun Orang

1,70

1,59

1,50

An gk a Ke mat ian B ay i

Orang

21,00

15,84

15,09

Orang

162

120

110

Persen

12,30

12,21

11,70

Persen Persen

52,92 13,01 74,7 7,13

53,00 12,46 75,4 8,62

55,80 11,88 75,8 7,77

No.

Indikator

Satuan

[1]

[2]

1 Jumlh Penduduk 2 Pertumbuhan Penduduk 3 APK - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA 4 APM - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA 5 APS - 07-12 - 13-15 - 16-18 - 19-24 6 An gk a Ke la hi ran Ka sa r 7 Umur Ha rap an Hi dup 8 pe r 10 00 pend u duk 9 pe r 10 00 Kela h iran

Hidup An gk a Ke mat ian Ibu 10 pe r 10 0.0 00 Ke lah ira n Hidup An gk a Ke sakita n 11 U m u m

12 13 14 15

TPAK TPT IPM Penduduk Miskin

2.393.690 2.537.936 1,50 1,53

Sumber BPS Kota Medan dan Kompilasi Data Instansi Terkait Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

I LKPJ Tahun 2006

57