LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014 Bab VI halaman 294

Pemerintah Kabupaten Berau

B A B VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antara Daerah Kerjasama antar daerah yang dilaksanakan oleh kabupaten berau adalah sebagai berikut: 1. Kerjasama Badan Lingkungan Hidup kabupaten Berau dalam program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan karst lintas wilayah administrasi Kabupaten Kutai timur dan Kabupaten Berau. a. Mitra yang diajak kerjasama adalah Badan Lingkunagan Hidup Kabupaten Kutai Timur dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur b. Bidang kerjasama: Lingkungan Hidup c. Nama kegiatan: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan karst lintas wilayah administrasi Kabupaten Kutai timur dan Kabupaten Berau d. Jangka waktu kerjasama selama 5 Tahun terhitung 2011 – 2015. e. Hasil (output) kegiatan adalah penyusunan kerangka kerja perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan karst Kutim-Berau. 2. Kerjasama RSUD Abd. Rivai Kabupaten Berau dengan RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda Kalimantan Timur. a. Mitra yang diajak kerjasama adalah RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda Kalimantan Timur b. Bidang kerjasama: Kesehatan c. Nama kegiatan adalah jasa pelayanan kunjungan dokter spesialis. RSUD A. Wahab Sjahranie. d. Jangka waktu kerjasama sampai dengan Tanggal 31 Desember 2014. LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014

Bab VI – halaman | 294


e. Hasil (output) kegiatan adalah kunjungan dokter spesialis dari RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda ke RSUD Dr. Abd. Rivai Tanjung Redeb Berau dilakukan 6 (enam) kali kunjungan, dengan interval waktu disesuaikan. 3. Kerjasama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dengan Badan Pelatihan dan Pendidikan Provinsi kalimantan Timur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014. a. Mitra yang diajak kerjasama adalah Badan Pelatihan dan Pendidikan Provinsi kalimantan Timur b. Bidang kerjasama : Pendidikan c. Nama kegiatan adalah Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Berau Tahun 2014 d. Sumber anggaran dibebankan pada APBD Kabupaten yang dianggarkan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau e. Jangka waktu kerjasama adalah 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 18 Februari 2014. f. Hasil (output) kegiatan adalah membina kerjasama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur dilingkungan Pemerintah kabupaten Berau. 4. Kerjasama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dengan Pusat Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. a. Mitra yang diajak kerjasama adalah Pusat Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. b. Bidang kerjasama : Pendidikan

LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



c. Nama kegiatan adalah penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. II Bagi pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2014. d. Sumber anggaran adalah berasal dari APBD Kabupaten Berau sebesar Rp. 30. 261.000,- yang di anggarakan pada BKPP Kab. Berau. e. Jangka waktu kerjasama adalah terhitung mulai tanggal 14 juli 2014 sampai dengan 13 nopember 2014. f. Hasil (output) kegiatan adalah terselenggaranya Diklat PIM. II di Lingkunagn pemerintah kabupaten Berau . 5. Kerjasama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa timur. a. Mitra yang diajak kerjasama adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa timur. b. Bidang kerjasama : Pendidikan c. Nama kegiatan adalah penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. III Bagi pejabat Struktural di Lingkungan pemerintah Kabupaten Berau. d. Sumber anggaran adalah bersumber dari APBD kabupaten Berau yang di anggarkan pada BKPP Kab. Berau dengan nilai anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-. e. Jangka waktu kerjasama adalah terhitung mulai tanggal 24 maret 2014 sampai dengan 6 agustus 2014. f. Hasil (output) kegiatan adalah terselenggaranya Diklat PIM. III bagi pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kab. Berau yakni sebanyak 3 (tiga) orang.




6. Kerjasama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. a. Mitra yang diajak kerjasama adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta b. Bidang kerjasama : Pendidikan c. Nama kegiatan adalah penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. III Bagi pejabat Struktural di Lingkungan pemerintah Kabupaten Berau. d. Sumber anggaran adalah bersumber dari APBD kabupaten Berau yang di anggarkan pada BKPP Kab. Berau dengan nilai anggaran sebesar Rp. 44.250.000,-. e. Jangka waktu kerjasama adalah terhiung mulai tanggal 7 mei 2014 sampai dengan 1 september 2014. f. Hasil (output) kegiatan terselenggaranya Diklat PIM. III bagi 2 (dua) orang pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kab. Berau 7. Kerjasama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta a. Mitra yang diajak kerjasama adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta b. Bidang kerjasama : Pendidikan c. Nama

kegiatan

adalah

pelaksanaan

Pendidikan

dan

pelatihan

kepemimpinan Tingkat IV. d. Sumber anggaran adalah bersumber dari APBD kabupaten Berau yang di anggarkan pada BKPP Kab. Berau dengan nilai anggaran sebesar Rp. 222.530.000,LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



e. Jangka waktu kerjasama adalh 1 (satu) Tahun di mulai Bulainseptember 2014. f. Hasil (output) kegiatan terlaksananya Diklat PIM. IV. Bagi 11 (sebelas) pejabat Struktural Di lingkungan kabupaten berau. 8. Kerjasama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN Makassar a. Mitra yang diajak kerjasama adalah Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN Makassar b. Bidang kerjasama ; Pendidikan c. Nama kegiatan adalah Penyelenggarann Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah kabupaten Berau tahun 2014. d. Sumber anggaran adalah bersumber dari APBD kabupaten Berau yang di anggarkan pada BKPP Kab. Berau dengan nilai anggaran sebesar Rp. 20.230.000,e. Jangka waktu kerjasama adalah 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 23 juni 2014 sampai dengan 12 nopember 2014. f. Hasil (output) kegiatan adalah terselenggarnya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV bagi 1 (satu) orang Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah kabupaten Berau tahun 2014. 9. Kerjasama pemerintah Kabupaten Berau dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kalimantan Timur a. Mitra yang diajak kerjasama Adalah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kalimantan Timur b. Bidang kerjasama : Pengelolaan Aset




c. Nama kegiatan adalah Penilaian barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Berau. d. Sumber anggaran bersumber dari APBD kabupaten Berau yang di bebankan pada anggaran belanja Dinas pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Keuangan Kabupaten Berau. e. Jangka waktu kerjasama adalah selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 8 september 2014. f. Hasil (output) kegiatan adalah melakukan penilaian aset milik daerah Kabupaten Berau dengan maksud untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan dan atau keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga, melakukan pelatihan termasuk sosialisasi terkait kegiatan, inventarisasi dan penilaian ataupun pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Berau. 10. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi kalinatan Timur. a. Mitra

yang

diajak

kerjasama

Badan

Pengawas

Keuangan

dan

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi kalinatan Timur. b. Bidang kerjasama : pengelolaan keuangan c. Nama kegiatan adalah asistensi pengelolaan keuangan daerah dengan program aplikasi simda. d. Sumber anggaran bersumber dari APBD kabupaten Berau yang di bebankan pada anggaran belanja Dinas pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Keuangan Kabupaten Berau e. Jangka waktu kerjasama adalah 1 (satu) tahun namun diperpanjang setiap tahunnya setiap tahunnya sesuai dengan surat permintaan perpanjangan waktu oleh pemerintah Kabupaten Berau. LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



f. Hasil (output) kegiatan adalah BPKP melalui perwakilannya di Provinsi kalimantan Timur – Samarinda menugaskan personilnya untuk melatih dan mengasistensi cara cara menyusun penganggaran, melakukan penatuasahaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah dengan menggunakan program SIMDA Ver. 2. 1 11. Kerjasama Pemerintah kabupaten Berau dengan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi kalimantan Timur. a. Mitra

yang

diajak

kerjasama

Badan

pengawas

Keuangan

dan

Pembangunan Provinsi kalimantan Timur. b. Bidang kerjasama : pengelolaan keuangan c. Nama kegiatanadalah pengembangn menajemen pemerintah Kabupaten Berau. d. Sumber anggaran bersumber dari APBD kabupaten Berau yang di bebankan pada anggaran belanja Dinas pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Keuangan Kabupaten Berau e. Jangka waktu adal 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 14 oktober 2014. f. Hasil (output) kegiatan adalah pengembangan manajemen pemerintaha kabupaten berau dengan pemberian asistensi atas pemanfaatan anggaran daerah dan menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Berau juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga dalam hal ini misalnya kalangan swasta, koperasi, organisasi profesi, asosiasi, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



Dasar hukum kerjasama dengan pihak ketiga adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Adapun kerjasama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Berau adalah:

1. Kerjasama Bidang peningkatan Sumberdaya manusia dan peternakan. a. Mitra yang diajak kerjasama adalah fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga b. Bidang kerjasama adalah kerjasama di bidang pendidikan. c. Nama kegiatan adalah pengembangan pendidikan Sumber daya manusia di lingkungan kabupaten Berau melalui kegiatan pendidikan formal vokasi (D3 kesehatan ternak), akademik (S1 Kedokteran Hewan, S2 ilmu biologi reproduksi, S2 Vaksinologi dan imunoterapeutika, S2 ilmu penyakit dan kesehatan masyarakat veteriner, S2 agribisnis veteriner dan S3 sains dan profesi (PPHD, Pendidikan Profesi Dokter Hewan). d. Sumber anggaran Pembiayaan pelaksanaan perjanjian dibebankan oleh masing masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban. e. Jangka waktu kerjasama selam 3 tahun teritung mulai tanggal 20 desember 2011. f. Hasil (output) kegiatan adalh pengembangan pendidikan bagi SDM di kab. Berau danpengembangan penelitian yang menunjang bidang veteriner dan peternakan 2. Kerjasama bidang peningkatan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta pengembangan pariwisata daerah. a. Mitra yang diajak kerjasama adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



b. Bidang kerjasama adalah pendidikan c. Nama kegiatan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta pengembangan pariwisata daerah, yang meliputi kegiatan: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. d. Jangka waktu kerjasama adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10 nopember 2012. e. Hasil (output) kegiatan adalah meningkatnya Sumberdaya Manusia, Pengembangan Pariwisata dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berwawasan Lingkungan. 3. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Berau di dalam rangka penentuan sasaran program kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau dalam ruang lingkup: Pembangunan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di kabupaten Berau. a. Mitra yang diajak kerjasama adalah Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada. b. Bidang kerjasama : Pendidikan c. Nama kegiatan adalah penentuan sasaran program kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau dalam ruang lingkup: Pembangunan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di kabupaten Berau serta tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan ke ruang lingkup yang lain. d. Sumber anggaran e. Jangka waktu kerjasama adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 09 september 2013. f. Hasil (output) kegiatan adalah terlaksananya penentuan sasaran program kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau dalam LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



ruang lingkup: Pembangunan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di kabupaten Berau serta tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan ke ruang lingkup yang lain. 4. Kerjasama Dinas Kehutanan Kabupaten Berau di Bidang pengamanan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDKT) untuk hutan penelitian labanan di kabupaten berau a. Mitra yang diajak kerjasama adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, Kepolisian Resort Kabupaten Berau dan PT Berau Coal. b. Bidang kerjasama : Kehutanan c. Nama kegiatan adalah pengamanan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDKT) untuk hutan penelitian labanan di kabupaten berau d. Sumber anggaran e. Jangka waktu kerjasama adalah 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 08 Maret 2014. f. Hasil (output) kegiatan adalah menjalin kerjasama tentang pengamanan KHDKT untuk hutan penelitian Labanan di Kabupaten Berau. 5. Kerjasama Bidang Kesehatan RSUD Dr. Abd. Rivai dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau a. Mitra yang diajak kerjasama adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau b. Bidang kerjasama: Kesehatan c. Nama kegiatan adalah Peningkatan Jaminan kesehatan Daerah tahun 2014. d. Jangka waktu kerja sama adalah 1 (satu) tahun sampai dengan 31 Desember 2014. e. Hasil (output) kegiatan adalah perjanjian dalam hal peyanan kesehatan (perawatan dan pengobatan) bagi peserta jaminan kesehatan daerah. LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



6. Kerjasama RSUD Dr. Abd. Rivai dengan PT. Saptaindra Sejati Site Sambaratta mengenai Pelayanan Kesehatan a. Mitra yang diajak kerjasama adalah Saptaindra Sejati Site Sambaratta b. Bidang kerjasama; Kesehatan c. Nama kegiatan adalah pelayanan kesehatan bagi Karyawan PT. Saptaindra Site Sambaratta. d. Jangka waktu adalah 1 (satu) tahun sampai dengan 31 Desember 2014. e. Hasil (output) kegiatan dalah RSUD Abd. Rivai bersedia memberikan Pelayanan Emergency, Rawat inap, serta sarana pendukung yang berupa pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, serta obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai bagi karyawan/karyawati dan atau keluarga karyawan PT. Saptaindra Sejati Site Sambaratta. 7. Kerjasama Bidang RSUD Abd. Rivai dengan PT. Madhani Talatah Nusantara-Berau Cola Project mengenai pelayanan kesehatan a. Mitra yang diajak kerjasama adalah PT. Madhani Talatah NusantaraBerau Cola Project b. Bidang kerjasama : Kesehatan c. Nama kegiatan adalah pelayanan kesehatan bagi karyawan PT. Madhani Talatah Nusantara. d. Jangka waktu kerjasama adalah 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 11 Agustus 2015. e. Hasil (output) kegiatan adalah RSUD Abd. Rivai memberikan pelayanan emergency, rawat jalan, rawat inap serta sarana pendukung yang berupa pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, perawatan jenazah, serta obat-obatan dan alat kesehatan habis




pakai bagi karyawan/wati dan atau keluarga karyawan PT. Madhani Talatah Nusantara-Berau Coal Project. 8. Kerjasama RSUD Dr. Abd. Rivai, Berau dengan dr. Nordjannah mengenai Pelayanan laboraturium Klinik Bagi Peserta BPJS Kesehatan. a. Mitra yang diajak kerjasama adalah dr. Nordjannah b. Bidang kerjasama : Kesehatan c. Nama kegiatan Pelayanan laboraturium Klinik oleh dr. Norjannah Bagi Peserta BPJS Kesehatan. d. Jangka waktu kerjasama adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 e. Hasil (output) kegiatan adalah penyediaan layanan kesehatan bagi peserta dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur. 9. Kerjasama RSUD Abd. Rivai Kab. Berau dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb mengenai Perjanjian Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara a. Mitra yang diajak kerjasama adalah Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb b. Bidang kerjasama : Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara c. Nama kegiatan adalah Perjanjian kerjasama dibidang hukum perdata dan tata usaha negara yang meliputi: bantuan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. d. Sumber anggaran dibebankan kepada Anggaran RSUD Abd. Rivai e. Jangka waktu kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal 31 mei 2012. f. Hasil (output) kegiatan adalah pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum perdata oleh kejaksaan negeri kepada RSUD Abd. Rivai




C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1. Forum Koordinasi Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilakukan sebagai usaha bersama dalam pembangunan Kabupaten Berau secara menyeluruh. Hal tersebut melibatkan beberapa SKPD Kabupaten Berau terkait dengan instansi vertikal yang ada di daerah dalam menetapkan perencanaan, maupun pelaksanaan berbagai bidang baik Politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan kamtibmas, statistik, lingkungan hidup, agama dan lain sebagainya. 2. Materi Koordinasi a. Pembahasan permasalahan diberbagai bidang, baik bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sosial ekonomi, agama dan budaya serta permasalahan kegiatan yang perlu dikoordinasikan di tingkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah b. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai instansi vertikal yang ada. c. Penyusunan langkah-langkah dalam rangka mensukseskan programprogram pemerintah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Berau d. Penyusunan pedoman langkah-langkah Hankam dan Kamtibmas yang dilakukan secara bersama oleh masing-masing instansi; e. Kegiatan di masing-masing SKPD yang membutuhkan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Berau 3. Instansi Vertikal Yang Terlibat Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Berau antara lain:  Kepolisian Resor Berau  Komando Distrik 0902/TRD  Kejaksaan Negeri Berau LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



 Pengadilan Negeri Berau  Pengadilan Agama Berau  Badan Pertanahan Berau  Badan Konservasi Sumber Daya Alam  Kantor Imigrasi  Badan Pusat Statistik  Kementerian Agama  Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Kantor KPKN 4. Sumber dan Jumlah Anggaran Pemerintah

Kabupaten

Berau

menganggarkan

kegiatan

untuk

melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal. Anggaran untuk koordinasi dengan instansi vertikal pada umumnya tergabung dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang banyak melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah antara lain: 

Sekretariat Daerah Kabupaten Berau



Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)



Sekretariat DPRD



Dinas Kependudukan Catatan Sipil



Dinas Kehutanan



Dinas Perikanan dan Kelautan



Dinas Kesehatan



Dinas Pendidikan



Dinas Pekerjaan Umum






Dinas Perhubungan



Badan Lingkungan Hidup



Satpol-PP



Badan Kesbangpolinmas



Kantor Kecamatan



Kantor Kelurahan

6. Koordinasi Yang Dilaksanakan Melaksanakan koordinasi terkait dengan tugas dan fungsi SKPD masingmasing. Adapun bentuk koordinasi yang dilaksanakan antara lain: 

Koordinasi penyusunan Data Statistik Kabupaten Berau



Koordinasi pelayanan keamanan dan pertahanan Kabupaten berau



Koordinasi penyelesaian masalah pelanggaran hukum dan konflik sosial di daerah



Koordinasi tentang pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pilpres.



Koordinasi mengenai pengangnan masalah lingkungan hidup, kawasan konservasi di daerah kabupaten Berau.



Koordinasi bidang pertanahan.



Koordinasi bidang pengamanan lingkungan dari berbagai macam gangguan keamanan/kriminalitas di kabupaten Berau



Koordinasi Pengamanan hari hari besar.



Koordinasi pengamanan dan pengawalan tamu tamu Negara.

7. Hasil dan Manfaat Koordinasi Beberapa hasil dan manfaat koordinasi dengan instansi vertikal antara lain: 

Tersusunnya data Statistik Kabupaten Berau dalam bentuk Buku Berau Dalam Angka Kabupaten Berau.






Terselenggaranya pengiriman Jamaah Haji bagi masyarakat Kabupaten Berau.



Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat Kabupaten Berau, serta pencegahan tindak kriminal dan pengamanan hari hari besar.



Penyelesaian pelanggaran hukum dan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Berau.



Terselenggaranya pelayanan guna pembuatan visa dan pass port bagi penduduk Kabupaten Berau.



Terselenggaranya pelayanan bidang pertanahan Kabupaten Berau.



Perlindungan terhadap kawasan konservasi/ kawasan lindung, mangroove dan biota biota laut kabupaten Berau.



Pengamanan Pemilu Pilpres dan Pemilu Legislatif Tahun 2014.



Penanganan pendatang ilegal Negara asing yang memasuki wilayah perairan laut Kabupaten Berau

8. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal secara nyata telah memberikan

manfaat

bagi

Pemerintah

Kabupaten

Berau

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Berau bertekad akan lebih meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Kebijakan dan Kegiatan Daerah Pembinaan batas wilayah dilaksanakan agar tidak terjadi sengketa batas antar wilayah. Sampai saat ini masih terdapat batas-batas baik itu antar Kabupaten, antar Kecamatan dan antar Desa/Kampung yang belum ditentukan. Kondisi ini menimbulkan potensi terjadinya konflik antar wilayah tersebut, terutama konflik antar kampung/ desa. Dalam rangka menunjang LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



kelancaran pembangunan daerah secara menyeluruh, maka diperlukan pelaksanaan pembinaan batas wilayah. Pemerintah Kabupaten Berau melalui Bagian Pertanahan Sekretariat Kabupaten melaksanakan pembinaan batas wilayah dengan Kegiatan Penataan Batas Wilayah Kampung dan Kegiatan Penataan Batas Wilayah Kabupaten. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pembinaan batas wilayah yang dilaksanakan oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Kabupaten Berau pada Tahun 2014 yakni penyelesaian permasalahan batas Kabupaten, antara lain: 1. Batas Kabupaten Berau (Prov. Kaltim) dengan Kabupaten Bulungan (Prov. Kaltara) Pelaksanaan pembahasan batas wilayah Kabupaten Berau – Kabupaten Bulungan masih menunggu informasi dari Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur dan Tim PBD Kalimantan Utara. Adapun data data pendukung telah diserahkan ke TIM PBD Prov. Kaltim 2. Batas Kab Berau (Pov. Kaltim) dengan Kab Malinau (Prov. Kaltara) Batas wilayah kab. Berau dengan Kab. Malinau telah disepakati dan menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas wilayah Kab. Berau(Kaltim) dan Kab. Malinau (Kaltara) 3. Batas kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur Pelaksanaan pembahasan batas wilayah Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur masih menunggu informasi tahapan penyelesaian dari Tim PBD Prov. Kaltim. Adapun data pendukung telah diserahkan kepada Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terjadi dalam rangka pembinaan batas antar wilayah: LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



a. Sampai saat ini masih terdapat batas antar wilayah baik itu antar kabupaten, antar kecamatan dan antar desa/kampung yang belum ditentukan dan disepakati. Kondisi ini menimbulkan potensi terjadinya konflik antar wilayah tersebut, terutama konflik antar kampung/ desa. b. Kondisi geografis wilayah sekitar perbatasan antar wilayah yang sulit dijangkau, yang disebabkan belum ada prasarana jalan menuju ke daerah tersebut. Solusi dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut: a. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijakan pembinaan batas wilayah Kabupaten Berau b. Mencegah terjadinya konflik antar daerah yang diakibatkan permasalahan batas wilayah dengan cara penyelesaian damai, dengan melibatkan instansi terkait dan pihak-pihak yang bermasalah. c. Pembahasan masalah batas wilayah antara Kabupaten Berau (Kaltim) dengan Kabupaten Bulungan (Kaltara) dan Kabupaten Kutai Timur akan dilaksanakan bersama dengan Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur untuk Selanjutnya disampaikan ke Kemendagri. 4. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Selama tahun 2014 tidak terdapat sengketa batas wilayah antar kampung/keamatan, kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan batas wilayah yakni : Tabel VI.1 Kegiatan Pembianaan Batas Wilayah Tahun 2014 NO

Pembinaan Batas Wilayah

Hasil Pembinaan

1

Kamp. Harapan Jaya – Kamp. Batu Rajang

Belum Ada Kesepakatan

2.

Kamp. Batu rajang – Kamp. Siduung Indah


3.

Kamp. B. Makmur – Kamp. Pandan Sari




Pemerintah Kabupaten Berau 4.

Kamp. B. Makmur – Kamp. Siduung Indah


5.

Kamp. Pandan Sari – Kamp. Siduung Indah


6.

Kamp. Biatan Ilir – Kamp. Karangan

Ada Kesepakatan

7.

Kamp. Karangan – Kamp. Biatan Lempake

Ada Kesepakatan

8.

Kamp. Biatan Ulu - Kamp. Biatan Lempake

Ada Kesepakatan

9.

Kamp. Lempake - Kamp. Biatan Bapinang

Ada Kesepakatan

10.

Kamp. Biatan Ilir - Kamp. Biatan Ulu

Ada Kesepakatan

11.

Kamp. Biatan Lempake - Kamp. Biatan Ilir

Ada Kesepakatan

12.

Kamp. Merabu – Kamp. Merapun


13.

Kamp. Lesan Dayak – kamp. Long Beliu

Ada Kesepakatan

14.

Kamp. Sido Bangen – Kamp. Merapun


15.

Kamp. Long Lanuk – Kamp. Merasa

Ada Kesepakatan

16.

Kamp. Pesayan – kamp. Suaran


17.

Kamp. Rantau Panjang – Kamp. PegatBukur

Ada Kesepakatan

18.

Kamp. Batu Batu – Kamp. Kasai

Ada Kesepakatan

Sumber : Bagian Pertanahan Setda kab. Berau

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah Satuan Kerja yang menangani pembinaan batas wilayah adalah Bagian Pertanahan Sekretariat Kabupaten Berau sebagai Leading sector pembinaan Batas wilayah, dengan melibatkan instansi terkait. Dalam penetapan batas wilayah Kabupaten, dibentuk tim PBD, sedangkan penetapan batas wilayah kampung dibentuk tim Tim Tata Batas Wilayah Kampung, yang terdiri dari: 

Bappeda Kabupaten Berau



Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau



Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kab. Berau



Dinas Kehutanan Kab. Berau



Bagian Hukum dan Perundang-Undangaan Setda Kab. Berau



Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Berau



Kantor Polisi Pamong Praja



Camat Setempat






Lurah/Kepala Kampung Setempat Penetapan batas antar kampung melibatkan Kepala Kampung dan

BPK yang bersangkutan, disaksikan aparat Kecamatan setempat, sedangkan penetapan batas antar Kabupaten melibatkan Tim BPD masing-masing Kabupaten dan Tim BPD Propinsi. 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau sebagai Leading Sector penanganan masalah batas wilayah memiliki jumlah pegawai sebanyak yang terbagi berdasarkan golongan dan pendidikan sebagai berikut: 

Golongan IV

: 1 orang



Golongan III

: 5 orang



Golongan II

: 7 orang



Golongan I

: 1 orang



PTT

: 1 orang

Apabila dilihat dari pendidikan: 

S1

: 6 orang



D3/DIV

: 0 Orang



SMA

: 8 Orang



SLTP/SD

: 1 Orang

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya Bencana yang terjadi pada tahun 2014 terdiri dari bencana banjir dan kebakaran, yang di jelaskan sebagai berikut: Tabel VI.2 Bencana Kebakaran Yang Terjadi Selama Tahun 2014 NO

1

TANGGAL DAN BULAN

05 Februari 2014

JENIS BAHAN YANG TERBAKAR Lahan


LUAS AREAL KEBAKARAN

JUMLAH KK

KORBAN JIWA

-

-

-

KET

Jl. Mangkubumi


Pemerintah Kabupaten Berau 2

06 Februari 2014

Lahan

-

-

-

Jl. Labanan

3

22 Mei 2014

Bangunan

50 m

3

-

01 Juni 2014

Bangunan

30 m

1

-

5

05 Juni 2014

Bangunan

100 m

6

-

Jl. Rinding Gg. Poksai Jl. Trans Bulungan Gg. Bersama Jl. Mardhatillah

4

6

24 Juni 2014

Bangunan

40 m

-

-

7

13 September 2014

Bangunan

8 x 10 m

1

-

8

19 September 2014

Bangunan

100 m²

6

-

9

20 September 2014

Bangunan

50 m

-

-

10

21 September 2014

Bangunan

50 m

1

-

11

27 September 2014

Lahan

-

-

-

12

30 September 2014

Bangunan

-

1

-

13

04 Oktober 2014

Lahan

-

-

-

Jl. Abu-Abu Kec. Teluk Bayur Jl. Labanan

14

04 Oktober 2014

Lahan

-

-

-

Jl. Labanan Makarti

15

06 Oktober 2014

Lahan

-

-

-

Jl. Labanan

16

07 Oktober 2014

Lahan

-

-

-

-

17

09 Oktober 2014

Lahan

-

-

-

Jl. Murdjani

18

09 Oktober 2014

Lahan

-

-

-

Kec. Segah

19

11 Oktober 2014

Lahan

-

-

-

Kec. Segah

20

12 Oktober 2014

Lahan

-

-

-

Kec. Segah

21

12 Oktober 2014

Lahan

22

15 Oktober 2014

Bangunan

23

17 Oktober 2014

Lahan

Gunung Panjang

24

18 Oktober 2014

Lahan

H. Isa 3

25

19 Oktober 2014

Lahan

Limunjan

26

21 Oktober 2014

Lahan

Limunjan

27

22 Oktober 2014

Lahan

Limunjan

28

29 Oktober 2014

Bangunan

200 m2

2

Gg. Manunggal

29

30 Oktober 2014

Bangunan

50 m2

1

Limunjan

Jl. Kayu Bakau Gunung Tabur Jl. Labanan Makarti RT 01 Jl. Pulau Sambit RT 04 Jl. Bangsawan Gunung Tabur Jl. Pulau Semama Gg. Ketapi Jl. Durian 3

Labanan 400 m2

5

Yos Sudarso

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Berau




2. Status Bencana Dilihat dari sisi jumlah korban, sifat bencana, dan dampak yang ditimbulkan

serta

penanganannya,

bencana-bencana

yang

terjadi

di

Kabupaten Berau tahun 2014 dikategorikan sebagai bencana Kabupaten. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber Anggaran Penanggulangan Bencana dianggarkan pada Badan Kesbangpollinmas, Dinas Sosial dan kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran Kabupaten Berau. Adapun Jumlah Anggaran yang dianggarkan untuk penanganan Bencana adalah sebagai berikut: a. Kegiatan Penanggulangan Bencana (Dinas) sebesar Rp. 471.644.000,b. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana Alam (Badan Kesbangpolinmas) dengan anggaran sebesar Rp. 358.260.000,c. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (KKPPK) dengan Anggaran sebesar Rp. 631.520.000,4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Langkah antisipasi dan kesiapsiagaan aparat Pemerintah senantiasa disiapsiagakan dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang terjadi. Langkah-langkah antisipasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau antara lain sebagai berikut : a. Membentuk

Lembaga

daerah

Penanggulangan

Bencana,

Badan

Penanggulangan Bencana daerah. b. Menyiagakan anggota hansip yang tersebar di setiap Kecamatan untuk senantiasa siap menghadapi dan menangani bencana yang terjadi.




c. Menyiagakan pasukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Badan Kesbangpol dan Linmas untuk memantau dan mengantisipasi seluruh kejadian bencana di Kabupaten Berau d. Meningkatkan koordinasi antara Badan Kesbangpol dan Linmas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, dengan instansi vertikal, pihak keamanan dan

masyarakat dalam menghadapi kemungkinan

bencana. e. Melaksanakan kegiatan yang dapat mencegah atau mengurangi resiko terjadinya bencana, antara lain: 

Pembersihan saluran-saluran air untuk mencegah terjadinya banjir melalui kegiatan gerakan Jum’at bersih dan kerja bakti di lingkungan.



Pemberantasan illegal logging yang dilaksanakan oleh aparat keamanan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan.

f. Menyiagakan pasukan pemadam kebakaran di bawah koordinasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran untuk senantiasa siap mengantisipasi dan menghadapai kebakaran. 5. Satuan Kerja Perangkat Daeah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana SKPD yang menangani antara lain Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Berau , Dinas Sosial, dan Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran Kabupaten Berau. Pada Tahun 2013 Dibentuk Lembaga yang menangani Bencana daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau. Namun dalam prosesnya lembaga tersebut baru melaksanakan Fungsi SKPD pada Bulan November 2014.




6. Kelembagaan Khusus Yang Dibentuk Menangani Bencana a. Tim Reaksi Cepat ( TRC ) berkedudukan di Badan Kesbang pol dan Linmas yang pada bulan November 2014 dipindahkan Ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. b. Pasukan Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran yang pada bulan November 2014 dipindahkan Ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi Sebagian besar pemukiman penduduk terletak di sekitar daeah aliran sungai. Kondisi tersebut menyebabkan adanya daerah-daerah di Kabupaten Berau yang rawan banjir. Selain itu di Kabupaten Berau juga rawan terjadi bencana kebakaran. F. Pengelolaan Kawasan Khusus Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Berau belum membentuk kawasan khusus. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi serta sarana dan prasarana di Kabupaten Berau yang belum memungkinkan untuk dibentuk kawasan khusus misalnya kawasan pengembangan ekonomi terpadu ataupun kawasan industri khusus seperti halnya Pulau Batam. G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan Yang Terjadi Sampai saat ini belum ada terjadi gangguan yang berupa konflik yang berbasis SARA, Anarkisme,Saparatisme atau yang lainnya. Gangguan yang terjadi adalah disebabkan oleh perilaku menyimpang dan tindak kriminal yang dilakukan oleh warga masyarakat seperti pencurian, tidak asusila, penipuan, pelanggaran lalu lintas, pembunuhan dan lain-lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan Kab. Berau. Tindak kriminal tersebut dapat dirinci pada tabel berikut: LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



Tabel VI.3 Banyaknya Perkara Yang Dilaporkan dan Diselesaikan Jenis Tindak Pidana di Polres Berau, 2014 TINDAK PIDANA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1.

Pemalsuan uang

-

-

-

2.

Kejahatan kesusilaan

1

-

1

3.

Perjudian

14

2

16

4.

Penghinaan

-

-

-

5.

Kejahatan terhadap nyawa

6.

Penganiayaan

7.

Menyebabkan mati/luka karena alpa

8.

Pencurian

9.

2

-

2

12

1

13

6

-

6

55

-

55

Penggelapan

-

-

-

10.

Pemerasan

-

-

-

11.

Penipuan

10

1

11

12.

Merusak barang

-

-

-

13.

Penadahan

4

-

4

14.

Tindak pidana sajam

3

-

3

15.

Narkotika/ psikotropika

91

12

103

16.

Korupsi

3

-

3

17.

Tindak pidana lalu lintas

-

-

-

18.

Lain-lain

40

-

40

2014

241

16

257

2013

205

15

220

2012

366

14

380

2011

366

14

380

2010

359

12

371

Jumlah

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kaltim Resor Berau

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Satuan kerja perangkat daerah yang menangani permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban adalah Badan Kesbangpol dan Linmas serta Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugasnya kedua satuan kerja tersebut berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait, antara lain: a. Polres Berau LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



b. Kodim 0902/Trd c. Kantor Kementrian Agama d. Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA ) e. Forum Komunitas Kewaspadaan Dini Masyarakat Kab.Berau f. Forum Komunikasi Umat Beragama ( FKUB ) g. Forum Pembaharuan Kebangsaaan (FPK) h. Instansi yang terkait permasalahan Selain dengan instansi-instansi tersebut di atas, dalam penanganan kasuskasus gangguan keamanan dan ketertiban, Pemkab Berau juga melibatkan masyarakat, misalnya tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat desa/kampung, tokoh agama, dan sebagainya. 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Dalam menjaga ketentramam dan ketertiban demi kenyamanan masyarakat, bukan hanya tugas dari pada Pemerintah Kabupaten Berau , TNI, Polri ataupun instansi

yang terkait permasalahan, namun juga menjadi

tanggungjawab masyarakat secara umum. Aparat/jumlah personil SKPD yang menangani gangguan keamanan dan ketertiban dapat dirinci sebagai berikut: a. Badan Kesbangpol dan Linmas Badan Kesbang, Pol dan Linmas per Desember 2014 memiliki Sumber Daya Manusia aparatur sebanyak 51 orang Pegawai yang terdiri dari 14 (empat belas) orang Pejabat Struktural dan 37 (tiga puluh tujuh) orang Pegawai Non Struktural, serta 7 (tujuh) orang tenaga honor. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi

kebutuhan. Berdasarkan tingkat

pendidikan, komposisi perbandingan antara Sarjana dan non Sarjana untuk mengisi jabatan sesuai tupoksinya juga masih kurang.




Tugas-tugas di lapangan dilaksanakan oleh Linmas dan Tim Reaksi Cepat (TRC). Terdapat 350 orang hansip yang aktif dan di tetapkan dalam Surat Keputusan Bupati. Pada tahun 2014 dilaksanakan Pemilu Legislatif dan Pilpres sehingga untuk mengantisipasi bahaya keamanan lingkungan juga diangkat Linmas Kelurahan/kampung serta Linmas TPS. Jumlah Linmas Kelurahan/Kampung pada tahun 2014 berjumlah 550 Orang sedangkan Linmas TPS berjumlah 954 Orang. Sedangkan untuk anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Tahun 2014 Berjumlah 16 Orang. b. Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 121 personil. Yang terdiri dari 63 personil berada di Kantor Satpol PP Kabupaten Berau, sedangakan 58 personil tersebar di 13 Kecamatan Kabupaten Berau. Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau dilengkapi sarana dan prasarana penunjang berupa kendaraan dinas pengawalan pejabat sekaligus sebagai kendaraan patroli, kendaraan roda dua, inventaris dan fasilitas lainnya 4. Penanggulangan dan Kendalanya Penanggulangan permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Berau antara lain dilaksanakan dengan cara: 1. Deteksi dini terhadap kemungkinan adanya gangguan keamanan dan ketertiban. 2. Koordinasi dengan aparat pengamanan terkait. 3. Koordinasi dengan instansi terkait. 4. Pelaksanaan tindakan sesuai aturan / regulasi.




Pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Berau antara lain adalah: a. Pengamanan unjuk rasa yang terjadi, antara lain unjuk rasa buruh dan masyarakat b. Memfasilitasi permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi antara karyawan dengan manajemen perusahaan swasta di daerah. Fasilitasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi c. Penertiban pedagang kali lima d. Penertiban tempat-tempat hiburan yang melanggar ijin dan tidak sesuai dengan perda e. Penyelesaian konflik Sosial antar kelompok masyarakat di kabupaten Berau. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan permasalahan keamanan dan ketertiban antara lain: a. Wilayah Berau yang cukup luas dengan penduduk yang tersebar menyebabkan cakupan penanganan sangat luas. b. Adanya perlawanan dari sekelompok masyarakat terhadap beberapa kebijakan Pemerintah. c. Kurangnya jumlah personil aparat keamanan dalam menangani gangguan keamanan lingkungan di Kabupaten Berau. 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangannya Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kabupaten Berau, Pemerintah daerah Berau melalui SKPD yang terkait melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat kemanan yakni TNI dan POLRI. Keikutsertaan aparat keamanan tersebut dalam penanggulangan permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban antara lain diperlukan untuk: LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



a. Back up di lapangan. b. Penegakan peraturan. c. Sumber data / informasi Permasalahan keamanan dan ketertiban yang sudah mengandung unsur tindakan kriminal, maka penanganannya diserahkan ke pihak yang berwajib yaitu Kepolisian. 6. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran dari Pemerintah Kabupaten Berau yang dipergunakan untuk penanganan ketentraman dan ketertiban dianggakan pada Satuan Polisi pamong Praja dan Badan Kesbangpolinmas. Adapun anggaran yang dianggarkan Pemerintah kabupaten Berau untuk tahun 2014 adalah sebesar: Rp. 16.296.744.000,-

pada Badan Kesbangpolinmas dan sebesar Rp.

13.204.629.000,- pada Satuan Polisi pamong Praja.



LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014 Bab VI halaman 294

Recommend Documents