LKPJ- AMJ Bupati Berau BAB III halaman 45

Pemerintah Kabupaten Berau BAB - III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-lain PendapatanYang Sah. PAD terdiri dari; Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lainlain PAD Yang Sah. Sedangkan Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Transfer Pemerintah Propinsi dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Lain-Lain Pendapatan yang terdiri dari Dana Hibah dan Pendapatan Lainnya. Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam Ekstensifikasi meliputi:

LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015

BAB III – halaman | 45

Pemerintah Kabupaten Berau a. Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM ini dilakukan dengan mengikutkan aparatur Pemerintah Daerah pelatihan-pelatihan yang berkaitan pengeloaan penerimaan dan pendapatan daerah. b. Pemeliharaan sistem dan prosedur pelayanan 

Pemeliharaan Program Komputerisasi (sistem informasi manajemen Penerimaan Asli Daerah (SIMPAD).



Pemeliharaan Program Komputerisasi Sistem Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (SA-PBB).

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana dilakukan dengan mengadakan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas. d. Peningkatan Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya 

Melaksanakan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah



Melakukan pemeriksaan monitoring terhadap WP/WR



Membuat nota perhitungan Pajak dan Retribusi daerah serta membuat surat ketetapan pajak dan retribusi daerah



Melaksanakan pencatatan penerimaan pajak dan retribusi daerah



Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah



Penegakan hukum dibidang pajak dan retibusi dengan membentuk Tim Penegakan Hukum

e. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapapatan PBB dilakukan dengan penagihan kepada Wajib Pajak PBB. f. Pendapatan dari dana Perimbangan 

Klarifikasi rencana penerimaan Dana Perimbangan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi



Evaluasi penerimaan dana perimbangan



Pemerintah Kabupaten Berau

2. Target dan Realisasi Pendapatan Secara totalitas target dan realisasi pendapatan daerah menunjukkan adanya pelampauan pendapatan yang cukup signifikan, sebagaimana pada tabel berikut : Realisasi Total Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau 2011 - 2015 Tahun

No.

Anggaran

Target

Realisasi

%

Bertambah (Berkurang)

1.

2011

1.240.878.242.524,73

1.675.335.620.453,68

135,01

434.457.377.928,95

2.

2012

1.484.351.108.488,89

1.977.946.480.909,93

133,25

493.595.372.421,04

3.

2013

1.794.416.064.921,00

1.904.809.750.328,14

106,15

110.393.685.407,14

4.

2014

2.081.495.223.636,58

2.364.490.676.785,07

113,60

282.995.453.148,49

5

2015

2.084.617.655.104,00

-

-

-

6.601.140.639.571,20

7.922.582.528.476,82

Jumlah

1.321.441.888.905,62

Sumber :DPPKK Kabupaten Berau

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015, menurut sumber pendapatan sendiri dari realisasi PAD dan Dana Perimbangan. Rincian realisasi PAD dan Dana Perimbangan, sebagaimana pada tabel berikut : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau tahun 2011-2015 No.

Tahun

Target

Anggaran

Realisasi

Bertambah

%

(Berkurang)

1.

2011

117.008.605.000,00

123.977.121.862,68 105,96

6.968.516.862,68

2.

2012

119.025.212.895,74

157.187.447.556,93 132,06

38.162.234.661,19

3.

2013

143.536.185.068,00

178.662.510.009,14 124,74

35.126.324.941,14

4.

2014

186.928.484.870,58

240.856.792.138,07 128,85

53.930.307.267,49

2015

200.000.000.000,00

-

566.496.487.834,32

700.683.871.566,82

5

Jumlah

-

134.187.383.732,50




Pemerintah Kabupaten Berau Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Berau tahun 2011-2014 No.

Tahun

Target

Anggaran

Realisasi

Bertambah

%

(Berkurang)

1.

2011

883.448.469.000,00

1.271.978.883.441,00 143,98

388.530.414.441,00

2.

2012

1.198.094.595.593,15

1.667.234.505.353,00 139,16

469.139.909.759,85

3.

2013

1.569.366.879.853,00

1.644.634.240.319,00 104,80

75.267.360.466,00

4.

2014

1.651.134.238.766,00

1.880.199.384.647,00 113,87

229.065.145.881,00

5

2015

1.534.756.399.049,00

-

6.836.800.582.261,15

6.464.047.013.730,00

Jumlah

-

1.162.002.830.517,85


Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang sah Kabupaten Berau tahun 2011-2015 No.

Tahun

Target

Anggaran

Realisasi

Bertambah

%

(Berkurang)

1.

2011

240.421.168.524,73

279.379.615.180,00 116,20

2.

2012

167.231.300.000,00

153.524.528.000,00

3.

2013

4. 5

38.958.446.655,27

91,80

(13.706.772.000,00)

81.513.000.000,00

81.513.000.000,00 100,00

-

2014

243.434.500.000,00

243.434.500.000,00 100,00

-

2015

349.861.256.055,00

-

1.082.461.224.579,20

757.851.643.180,00

Jumlah

-

-


3.

Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah tersebut terdapat kendala yang dihadapi antara lain : 

Masih ada beberapa sektor pajak yang belum terpungut secara maksimal.



Belum optimalnya data base pendapatan



Belum optimalnya penerapan sanksi



Belum adanya pola yang baku dalam forecasting pendapatan



Belum optimalnya penetapan target wajib pajak dan wajib retribusi oleh petugas penetapan pajak/retribusi.



Kualitas

SDM

aparatur


pengelola

pendapatan

masih

perlu


Pemerintah Kabupaten Berau peningkatan b. Solusi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas solusi yang dilakukan antara lain: 

Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.



Perhitungan potensi sumber-sumber pendapatan daerah



Penerapan sanksi berdasarkan peraturan daerah terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.



Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur pengelola pendapatan daerah.

B. Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Berau dan percepatan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Pemerintah Kabupaten Berau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan Nasional, maka diperlukan penataan pengelolaan Keuangan Daerah, agar dapat lebih tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna dan dapat di-pertanggungjawabkan sesuai dengan semangat Otonomi Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sub sistem

dari sistem

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya. Sebagai sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan, diharapkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau mampu memberikan Pengelolaan Keuangan yang lebih adil, rasional, aspiratif dan bertanggungjawab sebagaimana amanat dari ketentuan tersebut diatas, maka dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2011 - 2015, Pemerintah Kabupaten Berau telah menetapkan Rencana Strategis Daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana strategis tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan umum anggaran Pemerintah Kabupaten Berau, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015, khususnya dibidang Keuangan Daerah harus

dipedomani

azas-azas

umum

Pengelolaan

Keuangan

Negara

sebagaimana penjelasan undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu: 1.

Azas Kesatuan, dengan azas ini dimaksudkan agar seluruh Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Dokumen Anggaran baik Pendapatan dan Belanja maupun aset yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Investasi/Kekayaan yang dipisahkan dan telah ditetapkan dalam APBD dan Neraca Daerah;



Pemerintah Kabupaten Berau 2.

Azas Universalitas, azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam Dokumen Anggaran yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya serta dilaksanakan melalui kas Daerah;

3.

Azas Tahunan, azas ini dimaksudkan bahwa Rencana Penerimaan dan Alokasi Belanja Daerah ditentukan hanya untuk 1 (satu) Tahun takwim terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan;

4.

Azas Spesialis, melalui azas ini Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ekonomis, efesien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan baik dari aspek proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD yang bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik. Selain berpedoman pada azas-azas umum Pengelolaan Keuangan

tersebut diatas dalam hal pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah juga menganut azas-azas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni : 1.

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

2.

Azas Umum Pelaksanaan APBD. SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan Belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan sesuai



Pemerintah Kabupaten Berau dengan kententuan peraturan perundang-undangan. Disamping memperhatikan dan menganut azas-azas umum Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan APBD sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dalam penyusunan APBD harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut : 1.

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Persyaratan utama untuk mewujudkan Pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka seluruh aspek penerimaan, Belanja demikian pula Aset Daerah harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, hasil dan manfaat yang diperoleh dari satu kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Berau.

2.

Disiplin Anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dan pembiayaan yang dialokasikan pada setiap kode rekening merupakan batas tertinggi pengeluaran dari setiap kegiatan, oleh karenanya terhadap alokasi belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak diperkenankan untuk dialihkan penggunannya pada kegiatan dan kode rekening lainnya, sebelum mendapatkan persetujuan Bupati Berau yang akan dituangkan dalam APBD tahun berjalan, untuk selanjutnya memperoleh persetujuan DPRD Pemerintah Kabupaten Berau yang dituangkan dalam APBD tahun berjalan.

3.

Keadilan Anggaran Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh dari mekanisme pajak retribusi daerah, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh



Pemerintah Kabupaten Berau masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan, sehingga hasil dan manfaatnya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. Target dan Realisasi Belanja Adapun total target dan realiasi belanja daerah sebagaimana pada tabel berikut : Realisasi Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2011–2015 No.

Tahun Anggaran

Anggaran

Realisasi

%

Bertambah (Berkurang)

1.

2011

1.961.033.229.306,05

1.380.773.982.273,84 70,41

(580.259.247.032,21)

2.

2012

2.482.542.293.942,57

1.622.726.885.617,97 65,37

(859.815.408.324,60)

3.

2013

3.109.592.879.262,64

1.722.880.788.306,36 55,41

(1.386.712.090.956,28)

4.

2014

3.482.976.000.000,00

2.257.729.169.563,84 64,82

(1.225.246.830.436,16)

5

2015 Jumlah

3.004.767.000.000,00

-

14.040.911.402.511,30

6.984.110.825.762,01

-

(4.052.033.576.749,25)


Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2011–2015 Tahun No.

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Total

Anggaran

1

2011

568,237,970,064.32

403,757,570,378.00

845,843,723,263.00

1,817,839,263,705.32

2

2012

664,040,198,287.57

563,545,023,685.00

1,144,094,256,970.00

2,371,679,478,942.57

3

2013

774,150,903,260.64

624,299,582,255.00

1,549,325,831,663.00

2,947,776,317,178.64

4

2014

751,230,625,754.58

875,077,824,188.30

1,723,155,764,907.12

3,349,464,214,850.00

5

2015

831,829,386,204.00

786,283,943,244.00

1,106,374,182,197.00

2,724,487,511,645.00


Dilihat dari belanja pegawai pada tahun 2011 sebesar Rp 568,237,970,064.32 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 831,829,386,204.00, kenaikan ini disebabkan oleh adanya regulasi pemerintah terhadap kenaikan gaji dan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau tunjangan tambahan penghasilan pegawai dari tahun ke tahun serta penambahan jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Belanja barang mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar Rp. 403,757,570,378.00

menjadi sebesar Rp. 786,283,943,244.00

pada tahun

2015. Belanja modal dari tahun 2011 sebesar Rp. 845,843,723,263.00 menjadi sebesar Rp. 1,106,374,182,197.00 pada tahun 2014. Peningkatan belanja barang dan modal dari tahun 2011 sampai dengan 2014, menunjukan pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana kerja lima tahunan (renstra) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Berau mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini dapat dilihat dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor.

3. Permasalahan dan Solusi. Dalam penyelenggaraan kegiatan di SKPD selama tahun anggaran 2011-2015, ada beberapa program kegiatan yang dalam pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan, yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai sampai akhir tahun anggaran. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh 

Adanya kegiatan-kegiatan tambahan yang dialokasikan dalam anggaran perubahan.



Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan tambahan yang dialokasikan dalam anggaran perubahan.



Proses lelang yang membutuhkan waktu relative lama. Untuk mengantisipasi agar hal tersebut di atas tidak terjadi lagi pada

pelaksanaan

dimasa

mendatang,

Pemerintah

Kabupaten

Berau

telah

mengupayakan : 1. Implementasi system informasi keuangan daerah untuk selanjutnya LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau diupayakan menjadi on-line system. 2. Mengoptimalkan fungsi TEPPA (Tim Evaluasi Penyerapan Pelaksanaan Anggaran) supaya daya serap APBD meningkat. 3. Mempercepat

proses

pelelangan

supaya

tepat

waktu

sehingga

program/kegiatan dapat selesai sesuai dengan jadwal.



LKPJ- AMJ Bupati Berau BAB III halaman 45

Recommend Documents