BUPATI WONOSOBO. Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ

BUPATI WONOSOBO

SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN WONOSOBO PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2012

Yang terhormat, Saudara Ketua, Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD; Yang kami hormati, Ibu Wakil Bupati, Rekan-rekan Kemuspidaan, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama; Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif Kabupaten Wonosobo; Rekan-rekan pers, serta hadirin yang tidak dapat kami sebut satu persatu; Warga masyarakat Wonosobo pendengar siaran radio Pesona FM di manapun berada. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh; selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Pertama-tama, marilah kita awali bersama pertemuan pada hari ini dengan memanjatkan do’a dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan, kita bisa mengemban tanggungjawab dan pengabdian kepada negara ini secara amanah, demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat Wonosobo. Amin ya robbal ‘alamin. Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati, Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2012 ini merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk secara transparan dan akuntabel menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun 2012 yang telah kita setujui bersama dalam Perda

Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2012

1

Penetapan APBD dan Perubahan APBD. Penyampaian LKPJ ini sudah kami awali dengan penyampaian surat bernomor 130/078/2013 tertanggal 19 Maret 2012 perihal dokumen LKPJ beserta lampirannya, serta permohonan kepada DPRD Wonosobo untuk mengagendakan pembahasan LKPJ dimaksud. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundangan, saya akan menyampaikan secara singkat pengantar dokumen LKPJ ini untuk kemudian dibahas oleh Dewan bersama jajaran eksekutif sesuai penjadwalan yang sudah ditetapkan. Dokumen ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LKPJ, LPPD dan ILPPD, dengan sistematika sebagai berikut: Bagian Pertama adalah Buku LKPJ, yang memuat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Desentralisasi, ditambah penyelenggaraan Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan. Pada buku LKPJ ini, dipaparkan program, kegiatan dan realisasi APBD Tahun 2012 meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pemaparan pada setiap urusan menjelaskan pokok-pokok capaian kinerja berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2012, ditambah indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan tugas pembantuan yang kita berikan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Bagian Kedua adalah lampiran berisi data atau tabel kegiatan APBD berdasarkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, yang nomekklaturnya sesuai dengan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD). Tabel ini merupakan kompilasi atau data olahan dari APBD 2012, yang dikelompokkan berdasarkan substansi kegiatan ke dalam 34 urusan pemerintahan, dan merupakan alat bantu untuk mengidentifikasi kegiatan di APBD berdasarkan SKPD pelaksana, berapa jumlah anggaran dan realisasinya, keterangan tentang metode pengadaan barang dan jasa (bagi kegiatan yang ada komponen tersebut), serta deskripsi ringkas kegiatan. Dokumen itulah yang akan dipakai dalam pembahasan LKPJ pada Rapat Paripurna/Komisi DPRD bersama jajaran pemkab, sesuai tahapan yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD. Hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati, Berdasarkan Perda Penetapan dan Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2012, Pendapatan setelah APBD Perubahan adalah sebesar Rp


2

996.497.348.712,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.031.047.909.021,00 atau mencapai 103,47% dari rencana. Proporsi terbesar pendapatan masih dari pos dana perimbangan dan transfer baik pusat maupun provinsi yang jumlahnya mencapai 81,73%, sedangkan di sisi lain pendapatan asli daerah kita masih berkisar pada proporsi 7,99%. Bagaimanapun, ini harus menjadi perhatian kita, dan langkah jajaran eksekutif untuk berupaya mengembangkan kapasitas keuangan daerah mudahmudahan menemukan solusi yang lebih nyata di masa-masa mendatang. Sedangkan pada sisi belanja, rencana belanja setelah Perubahan sebesar Rp 1.107.938.250.383,00 terealisasi sebesar Rp 986.537.089.060,00 atau berkurang 8,04% dari rencana. Proporsi belanja terbesar adalah pada belanja operasi yaitu Rp 795.100.056.461,00 atau 80,60% , sedangkan belanja modal berjumlah Rp 189.467.145.999,00 atau sekitar 19,21% dan belanja tak terduga sebesar Rp 1.969.886.600,00 Apabila dipahami bahwa pelaksanaan APBD adalah kelanjutan dari proses Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka belanja APBD tersebut telah kita gunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2012 sesuai 4 prioritas yang kita tetapkan, yaitu: Prioritas pertama, yaitu “Percepatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung terciptanya kemandirian daerah”, diimplementasikan melalui program pada urusan yang terkait dengan aspek pembangunan fisik prasarana dan pengelolaan sumber daya alam seperti urusan pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumberdaya mineral. Prioritas kedua, yaitu “Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan melalui pendekatan komoditas serta kawasan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat”, dilakukan melalui urusan Koperasi dan UKM, penanaman modal, pariwisata dan kebudayaan, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Bidang urusan pemerintahan ini terkait langsung dengan upaya melakukan percepatan pembangunan ekonomi baik melalui sektor primer, sekunder maupun tersier. Prioritas ketiga, yaitu “Peningkatan Akses Pelayanan Sosial Dasar untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan”, sebagian besar diimplementasikan dalam program-program pada urusan pemerintahan yang langsung terkait dengan layanan dasar untuk peningkatan kesejahteraan, seperti urusan pendidikan, perpustakaan,


3

kesehatan, keluarga berencana, sosial, ketenagakerjaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan ketransmigrasian. Sedangkan prioritas keempat, yaitu “Peningkatan dan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi” diterjemahkan ke dalam program-program pada urusan perencanaan pembangunan, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pertanahan, kepeneudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika Keempat prioritas di atas secara programatik menjadi basis bagi pelaksanaan APBD tahun 2012, ke dalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, dan beberapa isu besar pada masing-masing prioritas di atas saya sampaikan sebagai berikut: Pertama, untuk pada prioritas “percepatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung terciptanya kemandirian daerah”, penting untuk kita pahami bersama bahwa besarnya kebutuhan dana untuk perbaikan insfrastruktur masih dihadapkan pada fakta keterbatasan potensi pendanaan murni dari APBD kita. Maka selain terus berupaya mendapatkan pendanaan dari Pusat dan Provinsi, salah satu isu yang terus didorong adalah forum kemitraan bidang infrastruktur berkelanjutan. Isu ini tidak hanya strategis dalam konteks penggalian dana dari komponen selain APBD juga penting untuk menjalin hubungan peran yang lebih sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, korporat dan dunia usaha sehingga mampu membangun kemandirian pembangunan infrastruktur daerah sebagaimana visi pembangunan dalam RPJMD 2010-2015. Masih relevan dengan upaya percepatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung terciptanya kemandirian daerah, kita menyadari bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo sangat didukung dengan pembangunan di sektor perhubungan. Akses perhubungan yang lancar dan nyaman memicu distribusi produk barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dan distribusi barang dan jasa yang lancar akan menekan biaya produksi dan pada muaranya akan menekan harga pasar. Dalam konteks itu, di tengah keterbatasan kemampuan anggaran kita, upaya penyediaan infrastruktur dan layanan fisik bagi masyarakat terus dilakukan, termasuk melalui urusan perhubungan, perumahan serta urusan energi dan Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2012

4

sumberdaya mineral. Di bidang Perhubungan, kita terus berupaya memberikan layanan dengan fokus utama pemberian ijin trayek, pembenahan dan pengamanan lalu lintas seperti pagar pengaman jalan, marka jalan dan lampu pengatur/peringatan lalu lintas. Sedangkan pada urusan Perumahan, untuk mendukung tercapainya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai, dua program utama selalu menjadi program andalan yaitu sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) dan percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP). Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa total belanja urusan perumahan sebagian besar masih bersumber pada APBN melalui mekanisme dana alokasi khusus pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat dan juga bantuan Provinsi untuk sarpras lingkungan permukiman. Di sisi lain, menyadari bahwa pembangunan fisik harus mengedepankan aspek keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, maka kaidah tata ruang dan wawasan lingkungan hidup tetap menjadi pedoman. Kadang memang tidak mudah mengelola dua isu ini karena seringkali keinginan melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur bisa mengabaikan prinsip tata ruang dan lingkungan. Mudah-mudahan selalu terjaga komitmen kita bersama bahwa pembangunan infrastruktur akan memperhatikan arahan ruang, memikirkan energi kemungkinan penerapan energi, dan senantiasa berwawasan lingkungan sehingga tercipta keseimbangan dan harmoni demi kehidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood).

Rapat paripurna DPRD yang saya hormati dan hadirin sekalian yang saya muliakan, Prioritas pembangunan kedua adalah menyangkut isu “peningkatan potensi ekonomi kerakyatan melalui pendekatan komoditas serta kawasan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat”. Untuk mendukung pencapaian prioritas tersebut, berbagai program ekonomi terus dilakukan antara lain pada Urusan Koperasi dan UKM, seperti pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, pengembangan sistem pendukung usaha, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, sehingga akan memberikan input bagi penanaman modal kita. Untuk itu, promosi investasi baik skala lokal maupun regional terus didorong, dengan harapan


5

mempromosikan produk UKM kepada para buyer dan investor, sehingga bisa membuka peluang pasar baru, sehingga angka realisasi penanaman modal bisa ditingkatkan. Selain itu, pada urusan Kepariwisataan, karena ini merupakan salah satu potensi andalan Wonosobo, jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat tahun ini adalah sinyal positif bahwa pariwisata bisa didongkrak untuk meningkatkan PDRB Wonosobo. Berbagai aktifitas bisnis dan ekonomi kreatif yang potensinya ada di Wonosobo juga perlu lebih dikembangkan, agar bisa bisa menjadi leading sector dan berhasil mendatangkan investasi, sehingga pariwisata merupakan bisa menjadi sektor dengan pertumbuhan yang relatif dinamis bagi perekonomian lokal. Selain itu, peningkatan perekonomian rakyat pastinya tidak bisa dilepaskan dari sektor agrikultur, yang kontribusinya bagi PDRB mencapai sekitar 47%. Maka, pembagunan melalui urusan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan terus dilakukan untuk meningkatkan peningkatan produksi dan produktivitas, menguatkan ketahanan pangan lokal, memenuhi gizi dan konsumsi masyarakat serta mengembangkan potensi pertanian dan kehutanan dalam arti luas, bagi kesejahteraan masyarakat. Hambatan dalam sektor ini memang adanya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi fungsi lain secara signifikan, sehingga masih diperlukan langkah konkrit untuk tetap meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian di tengah menyempitnya lahan sekaligusan mengatasi permasalahan ketersediaan pangan. Pemerintah Kabupaten mulai menekankan bahwa setiap komoditas pertanian yang hendak dijual baik di tingkat lokal maupun ekspor harus dalam bentuk barang jadi sehingga ada nilai tambah dari komoditas pertanian. Pengembangan pangan juga dikaitkan dengan program pertanian, untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan dan pemenuhan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek ketiga dalam penguatan ekonomi lokal adalah perdagangan dan perindustrian, dan pada domain ini telah dilakukan berbagai upaya untuk perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, serta pengembangan usaha perdagangan masyarakat yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya sistem perdagangan yang efektif dan efisien. Juga upaya peningkatan nilai tambah produk-produk perdagangan dan memperbaiki kualitas fasilitas infrastruktur perdagangan, karena perdagangan sangat mengandalkan Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2012

6

mobilitas yang tinggi. Pada urusan Perindustrian, upaya pengembangan industri kecil dan menengah terus dilakukan sehingga rata-rata setiap tahun terjadi pertumbuhan unit usaha dan wirausaha industri, peningkatan nilai produksi, dan penambahan tenaga kerja. Demikian juga pengembangan sentra-sentra menjadi klaster industri masih menjadi salah satu program prioritas, sehingga diharapkan terjadi kemitraan yang saling menguntungkan di antara pelaku, mengurangi biaya transportasi dan transaksi, meningkatkan efisiensi kolektif, menciptakan aset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi. Pimpinan Dewan, segenap anggota dan peserta Rapat Paripurna yang saya hormati, Prioritas ketiga dalam pembangunan tahun 2012 adalah “peningkatan akses pelayanan sosial dasar untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan”. Dalam kaitan ini, pelayanan dasar utama yang paling mendapat sorotan adalah pendidikan dan kesehatan, karena sering menjadi ukuran dari konsep pembangunan manusia seutuhnya, di mana derajat pendidikan dan kesehatan adalah yang menjadi standar universal. Maka, pada urusan pendidikan kita membelanjakan 46,58% dari total APBD, yang berarti sudah melebihi batas minimal anggaran 20% sesuai komitmen nasional untuk mendukung pembangunan pendidikan. Sejumlah program dan kegiatan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja urusan pendidikan baik melalui peningkatan sarana dan prasarana, perluasan akses dan peningkatan mutu, baik itu terkait dengan komitmen kita pada pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDGs) dan “Pendidikan Untuk Semua” maupun sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat untuk memperoleh pendidikan. berbagai langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM), APK Angka Partisipasi Kasar (APK) dan menekan Angka Putus Sekolah di semua jenjang. Peningkatan capaian kinerja di beberapa indikator memang belum optimal, namun terlihat geliat kesadaran dari masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Meskipun demikian, kita tidak boleh terlena dengan capaian-capaian tersebut dan harus tetap fokus dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan dengan meningkatkan koordinasi jajaran SKPD maupun segenap pemangku kepentingan agar kualitas pendidikan Wonosobo semakin baik. Di sisi lain, peningkatan kualitas hidup masyarakat Wonosobo juga dilakukan melalui peningkatan pelayanan Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2012

7

perpustakaan sebagai sarana edukatif masyarakat, dan keberadaan Perustakaan Daerah Wonosobo yang sudah menjadi perbincangan pada level nasional terus kita perbaiki agar semakin bermanfaat bagi masyarakat. Di samping upaya mencerdasakan kehidupan bangsa, aspek lain dalam layanan sosial adalah layanan untuk meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat, pada berbagai indikator dasar. Oleh karena itu pada Urusan Kesehatan, dengan belanja APBD kita terus dilakukan peningkatan kualitas berbagai program pelayanan kesehatan untuk masyarakat, baik melalui BLU Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Demikian juga, yang tidak kalah penting, adalah pelayanan melalui Jamkesda untuk membantu biaya perawatan masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas. Di sisi lain, peningkatan derajat kesehatan fisik juga dibarengi dengan peningkatan layanan sosial di bidang kesehatan dan kesejahteraan secara lebih luas baik pada urusan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut ditujukan untuk membentuk masyarakat dengan keluarga yang sehat dan sejahtera, terhindar dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga bisa melakukan aktifitas dan memberikan kontribusi peran bagi masyarakat. Keluarga yang sehat dan sejahtera adalah fundamen bagi komunitas yang lebih luas, juga bagi kelembagaan masyarakat terutama di desa untuk bisa berkiprah pada upaya pemberdayaan secara mandiri. Hadirin sekalian yang saya hormati, Aspek terakhir dalam Prioritas Pembangunan tahun 2012 adalah “peningkatan dan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi”, yang diimplementasikan terutama pada urusan perencanaan pembangunan dan otonomi daerah. Dua urusan ini merupakan simpul dari fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, mencakup aspek perencanaan, keuangan, administrasi pemerintahan, pengembangan kapasitas dan pengadaan sarpras aparatur, regulasi, pengawasan, dan kepegawaian. Dalam konteks refungsionalisasi sebagai spirit reformasi birokrasi yang sudah kita tetapkan, prioritas program pada tahun 2012 adalah melanjutkan assessment tentang desain kelembagaan ideal, juga revitalisasi sekaligus penyempurnaan mekanisme kerja dan tata laksana serta penguatan kapasitas institusional.


8

Pada sisi pelayanan, wacana SPM sebagai standar terus digulirkan agar semakin banyak sektor atau urusan yang mengimpkementasikan secara operasional standar pelayanan minimal sesuai ketentuan. Dari sisi akuntabilitas pelayanan pengadaan barang dan jasa, berbagai upaya telah dilaksanakan antara lain menyempurnakan pengadaan barang dan jasa elektronik (e-procurement) yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012. Pada sisi pengelolaan keuangan daerah, Tahun 2012 terjadi kenaikan pendapatan daerah sebesar 22,19 % dan tercatat 5 BUMD yang berkinerja baik. Dari sisi kinerja pengelolaan keuangan ini, opini hasil pemeriksaan BPK sebagai pengawas eksternal adalah “Wajar Dengan Pengecualian” sehingga ke depan terus diadakan perbaikan terutama pada penanganan asset daerah, agar tercapai predikat “Wajar Tanpa Pengecualian”. Terkait hal ini, meskipun tidak mudah, berbagai upaya improvisasi pada penatausahaan dan pengelolaan aset daerah harus kita dalami dan kemangkan lagi, sehingga aset tidak sekedar menjadi beban tetapi bisa berdaya guna lebih optimal. Dewan yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang saya muliakan, Reformasi Birokrasi, suka atau tidak suka adalah sebuah keniscayaan, dan merupakan agenda bangsa, sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama bagi perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, demi pelayanan publik yang lebih baik. Dalam konteks mendorong gerbong reformasi birokrasi di Wonosobo, tetap fokus pada refungsionalisasi birokrasi adalah satu-satunya jalan. Melalui upaya tidak kenal lelah untuk terus memperbaiki kinerja dan sistem perencanaan pembangunan serta berbagai sistem pendukung, termasuk yang menggunakan basis teknologi informasi dan komunikasi, mudah-mudahan agenda reformasi birokrasi kita bisa menapak jalan yang lebih mudah, dan menghasilkan beberapa perubahan lebih mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perbaikan pelayanan pada semua aspek, peningkatan kesejahteraan dan dan peningkatan saya saing daerah. Berbagai apresiasi dan prestasi pada level nasional pada bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah kita raih pada tahun 2012, marilah kita jadikan sebagai motivasi agar agenda reformasi birokrasi kita melewati skenario paling optimal.


9

Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dan segenap hadirin yang saya muliakan, Demikian pengantar singkat laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2012, dan selanjutnya dokumen LKPJ ini akan dibahas lebih mendalam oleh Dewan bersama SKPD terkait sesuai jadwal yang telah disepakati. Sebagai catatan akhir dari pengantar ini, saya akan menyampaikan beberapa statistik Kabupaten Wonosobo tahun 2012 sebagai berikut: 1. Angka IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah 71,51; meningkat dari angka tahun 2011 sebesar 71,05; 2. Angka harapan hidup sebesar 70,48; meningkat dari 70,23 pada tahun 2011; 3. Paritas daya beli Rp 631.430,00; meningkat dari angka Rp 630.260,00 pada tahun 2011. Mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh komponen masyarakat, Anggota DPRD, jajaran Kemuspidaan, perangkat Pemerintah Daerah dan segenap elemen pemangku kepentingan atas kerjasama dan dukungannya dalam proses pembangunan dan pemerintahan tahun 2012. Kemitraan antar pihak yang telah terjalin tersebut, marilah terus menerus kita kembangkan, untuk mewujudkan Wonosobo yang lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian dan terima kasih, Wabilahittaufiq wal hidayah, Wassalamu ’alaikum Wr. Wb.

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF


10

BUPATI WONOSOBO. Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ

Recommend Documents