BUPATI WONOSOBO PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG

BUPATI WONOSOBO PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN WONOSOBO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang

: a.

b.

Mengingat

: 1. 2.

3.

4.

BUPATI WONOSOBO, bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 17) maka perlu menggunakan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

2

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2 ); 18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 17 ); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN WONOSOBO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang; 4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB. 6. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. 3

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah. 12. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 13. Tempat pembayaran BPHTB adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. 14. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum. 15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Harga Standart Transaksi Tanah. 16. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk melakukan pembayaran di tempat pembayaran BPHTB sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 17. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain. 18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya

4

BAB II DASAR PENGENAAN Pasal 2 (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal: a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, komponen yang dipakai sebagai NPOP adalah Harga Standart Transaksi Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wonsobo. (4) Besarnya Harga Standart Tansaksi Tanah, ditetapkan paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali. (5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (6) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (7) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen) BAB III RUANG LINGKUP (1)

Pasal 3 Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 5

(2)

Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1) prosedur Penerbitan SSPD BPHTB; 2) prosedur Pembayaran BPHTB; 3) Prosedur Penelitian SSPD BPHTB; 4) prosedur Penerbitan SKPDN,SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB & STPD; 5) prosedur Pelaporan BPHTB; 6) prosedur Penagihan; 7) prosedur Penerbitan Surat Teguran; 8) prosedur pengembalian kelebihan pembayaran ; 9) prosedur banding (3) Prosedur Penerbitan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penerbitan SSPD BPHTB sebagai syarat penerbitan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besaran BPHTB terutang Wajib Pajak. (4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB. (5) Prosedur Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan oleh SKPD Pengelola Pajak Daerah dan/atau instansi lain atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya. (6) Prosedur Penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLBdanSTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur yang mengatur setelah dilakukan pemeriksaan ternyata diketemukan data yang tidak sesuai dengan data yang telah ditetapkan. (7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak. (8) Prosedur Penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah penagihan dengan melakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB. (9) Prosedur Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penerbitan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melunasi pajak BPHTB. (10) Prosedur Pengembalian Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah kelebihan pembayaran pajak yang telah masuk ke kas daerah sedangkan jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang (11) Prosedur Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, karena Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang, ada sengketa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa. Pasal 4 (1)

Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi: a. fungsi pelayanan; b. fungsi Pendataan dan Penilaian (verifikasi) ; c. fungsi Penetapan, Keberatan dan Banding; d. fungsi Penerimaan dan Penagihan ; dan e. fungsi data dan informasi. 6

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapantahapan pemungutan BPHTB dan informasi proses pajak BPHTB. Fungsi Pendataan dan Penilaian (Verifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bertugas melakukan pengesahan dan penelitian atas kebenaran pengisian dan atau informasi dalam SSPD BPHTB dan dokumen yang lain Fungsi Penetapan, Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bertugas dalam Penetapan pajak, keberatan atas pajak dan penghimpun dokumen dalam hal WP melakukan banding. Fungsi Penerimaan dan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bertugas dalam membukukan penerimaan dan melakukan penagihan terhadap WP yang belum melunasi pembayaran pajaknya. Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek dan subyek pajak. BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB Bagian Kesatu Penerbitan SSPD BPHTB Pasal 5

(1) (2) (3)

(1) (2)

Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan. Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang menyiapkan data dan masukan atas objek pajak yang haknya dialihkan untuk kemudian membantu WP membuatkan Isian SSPD BPHTB. Pasal 6 Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibantu oleh PPAT/ Pejabat Lelang menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Tata cara penerbitan SSPD BPHTB sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Pembayaran BPHTB

(1) (2)

Pasal 6 Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui Tempat Pembayaran BPHTB 7

(3)

Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Penelitian SSPD BPHTB Pasal 8

(1) (2) (3) (4)

Setiap pembayaran BPHTB diteliti dan diverifikasi oleh Fungsi Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB. Jika diperlukan, penelitian/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan. Tata cara penelitian SSPD BPHTB sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat Penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD Pasal 9

(1)

(2) (3)

Fungsi Penetapan, keberatan dan banding menerbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB setelah dilakukan verifikasi dan penelitian terhadap obyek BPHTB Fungsi Penerimaan dan Penagihan menerbitkan STPD apabila WP belum melunasi kewajiban pajaknya Tata cara Penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kelima Pelaporan BPHTB Pasal 10

(1) (2)

Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Penerimaan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pasal 11

(1)

(2)

Fungsi Penerimaan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf c menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Tempat Pembayaran BPHTB dan/atau Pejabat Pengelola Akta Tanah. Fungsi Penerimaan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima laporan penerimaan BPHTB dari Tempat Pembayaran BPHTB paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 8

(3)

(4)

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembuatan laporan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keenam Penagihan BPHTB Pasal 12

(1) (2)

(3)

(4)

Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak. Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Surat Tagihan Pajak Daerah dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai Surat Teguran dan bilamana perlu dilakukan Penagihan dengan cara paksa Tata Cara Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketujuh Penerbitan Surat Teguran Pasal 13

(1) (2)

(3) (4)

Fungsi Penerimaan dan Penagihan menerbitkan surat teguran terhadap wajib pajak Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk segera melunasi pajak BPHTB. Surat eguran diterbitkan untuk menghindari Penagihan kepada wajib pajak dengan cara paksa Tata Cara Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedelapan Pengembalian kelebihan Pembayaran BPHTB Pasal 13

(1)

(2)

(3)

Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Wonosobo. Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB bisa dilakukan dengan menggunakan dana tidak terduga yang melibatkan Tim Dana Tidak Terduga. Prosedur Pengembalian kelebihan Pembayaran BPHTB sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 9

Bagian Kesembilan Permohonan Banding Pasal 15 (1)

(2) (3)

(4)

Banding diajukan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak, dikarenakan ada sengketa antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa. Paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum persidangan dimulai, Pemohon Banding mendapat pemberitahuan sidang Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau Pengampunya dalam hal pemohon Banding Pailit Prosedur Banding sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V FASILITASI Pasal 16

(1) (2)

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal

Diundangkan di Wonosobo pada tanggal

2015

10

Lampiran I :

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : Tahun Tanggal :

PROSEDUR PENERBITAN SSPD BPHTB

A. GAMBARAN UMUM Prosedur Penerbitan SSPD BPHTB merupakan proses pembuatan isian SSPD BPHTB sebagai syarat dalam pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang menyiapkan dan membantu WP dalam pengisian form SSPD BPHTB. Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Badan Pertanahan Nasional. B. PIHAK TERKAIT 1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak atau kuasanya menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. 2. Dinas Pendapatan Daerah Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan pajak daerah. Dalam prosedur ini, Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung besaran BPHTB terutang dan membuat isian SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk: 11

-

memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Badan Pertanahan Nasioanl; menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan membantu WP membuat SSPD BPHTB.

4. Kepala Badan Pertanahan Nasonal Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak. C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lainlain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya. Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Langkah 2 WP mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Langkah 3 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pembuatan SSPD BPHTB sebagai syarat pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT melakukan input data dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) jika tidak dokumen diserahkan kembali ke wajib pajak untuk dilengkapi. Langkah 4 Melalui Sistem Informasi e-BPHTB yang telah disediakan oleh Dipenda, PPAT mwlakukan entry data atas informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam sistem informasi Untuk kemudian mencetak SSPD BPHTB

12

Langkah 5 Wajib pajak / kuasa wajib pajak bersama dengan PPAT kemudian menandatangani SSPD BPHTB (Rangkap 6). SSPD lb 1 untuk WP, untuk pembayaran BPHTB SSPD lb 2 untuk PPAT/Notaris/Kantor Lelang; SSPD lb 3 untuk Kantor Pertanahan ; SSPD lb 4 untuk Tempat Pembayaran BPHTB sebagai arsip; SSPD lb 5 untuk Tempat Pembayaran BPHTB sebagai laporan ke Dipenda; SSPD lb 6 untuk fungsi verifikasi BPHTB. Untuk BPHTB dengan perhitungan NIHIL, cukup dibuat SSPD lb 1, 2, 3, 6 untuk pendaftaran hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah.

13

CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 1

Lembar 1

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH dan BANGUNAN (SSPDBPHTB)

A.

1. Nama Wajib Pajak 2. NPWP

: :

3. Alamat Wajib Pajak

:

4. RT/RW

B.

:

5. Kel./Desa :

6. Kecamatan. :

7. Kabupaten : WONOSOBO

1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 2. Letak tanah dan atau bangunan

: :

3. RT/RW

:

4. Kel./Desa :

5. Kecamatan :

6. Kabupaten : WONOSOBO

Penghitungan ZNT Uraian

Luas

ZNT PBB

Luas x ZNT PBB

Tanah

7.

9.

11.

Bangunan

8.

10.

12.

ZNT PBB

13.

Harga Transaksi / Nilai Pasar

14.

15. Jenis perolehan hak : 16. No Akta

:

C.1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

memperhatikan nilai B.13, B.14

2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)

Jumlah Setoran Berdasarkan STPD BPHTB Nomor :

Rp. angka 1 - angka 2 Rp.

4. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan yang terutang D.

Rp.

5% x angka 3 Rp.

Tanggal :

JUMLAH YANG DISETOR Angka Nominal

................. , ......................... WAJIB PAJAK/PENYETOR

Nama lengkap,Stempel dan Tanda Tangan

Angka Terbilang

MENGETAHUI PPAT / Notaris / Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang

................. , ......................... DITERIMA OLEH

Verifikasi an. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

KABUPATEN WONOSOBO

Nama lengkap,Stempel dan Tanda Tangan

Diverifikasi oleh

Powered by TC PDF ( www.tc pdf.org)

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB 14

Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT, Lembar ketiga diterima Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota; Lembar keempat Tempat Pembayaran sebagai arsip; Lembar kelima Tempat Pembayaran sebagai laporan ke Pemkab; dan Lembar keenam diterima di Fungsi Verifikasi. Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik. Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP. CARA PENGISIAN: HURUF A Diisi dengan data WP Angka 1 s.d angka 7 Cukup Jelas HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan. Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh. Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut. Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut: Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode Pemindahan Hak 06 12 - Pemasukan dalam perseroan /badan - Pemekaran Usaha - Jual Beli 01 13 hukum lainnya - Hadiah - Tukar Menukar 02 07 14 - Pemisahan hak yang mengakibatkan - Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat - Hibah 03 peralihan dan RSS melalui KPR bersubsidi *) - Hibah Wasiat 04 08 15 - Penunjukan pemberi dalam lelang - Pemberian hak baru - Waris 05 09 16 - Pelaksanaan putusan hakim yang - Pemberian hak baru sebagai kelanjutan mempunyai kekuatan hukum tetap pelepasan hak 10 17 - Penggabungan usaha - Pemberian hak baru diluar pelepaasn hak 11 - Peleburan usaha *) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 60/PRT/1992 tentang persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun. Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan. HURUF C Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP. Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan Harga Standart Transaksi. Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP di Kabupaten Wonosobo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai Pasal 6 Perda No 12 Tahun 2010) HURUF D Cukup Jelas BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF C-4. Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir). Catatan : - Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan “NIHIL” pada bagian JUMLAH SETORAN. SSPD BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank Yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan).

15

D. Bagan Alur Penerbitan SSPD BPHTB Pelaksana

Server Dipenda

Mutu Baku

No.

Uraian Prosedur

1.

Wajib Pajak (WP), selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan , menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dokumen pendukung: Setiap - surat perjanjian, saat - dokumen jual beli, - surat hibah, - surat waris, dll yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan.

Penyiapan permohonan.

2.

WP mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Surat Permohonan Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Setiap hari kerja

Pengajuan permohonan

3.

PPAT menerima permohonan dan kemudian memeriksa apakah dokumen pendukung yang diterima lengkap. Jika Ya, PPAT melakukan entry SPTPD BPHTB Jika Tidak, berkas dikembalikan ke WP untuk dilengkapi dan diperbaiki. Melalui Sistem Informasi e-BPHTB yang telah disediakan oleh Dipenda, PPAT mengentri informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam sistem informasi e-BPHTB

Semua syarat pengalihan hak atas 1 hari tanah dan bangunan kerja

Permohonan diterima dan diperiksa

4

5

6

Apabila Informasi yang diinput oleh PPAT terverifikasi oleh system maka SSPD langsung dicetak, apabila tidak lolos system, PPAT mencetak pengantar ke DIPENDA agar PPAT bisa mencetak SSPD BPHTB PPAT kemudian menandatangani SSPD BPHTB (Rangkap 6). SSPD lb 1 untuk WP, untuk pembayaran BPHTB SSPD lb 2 untuk PPAT/Notaris/Kantor Lelang; SSPD lb 3 untuk Kantor Pertanahan ; SSPD lb 4 untuk Tempat Pembayaran sebagai arsip; SSPD lb 5 untuk Tempat Pembayaran sebagai laporan ke Dipenda; SSPD lb 6 untuk fungsi verifikasi BPHTB untuk BPHTB dengan perhitungan NIHIL, cukup dibuat SSPD lb 1, 2, 3, 6 untuk pendaftaran hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah.

Wajib Pajak

PPAT

BPN

Tidak

DIPENDA

Bank

Kelengkapan

Waktu

Ya

Validasi melalui sistem apabila sesuai langsung tervalidasi, jika tidak terpenuhi akan dilakukan verifikasi oleh fungsi ferivikasi

Output

Keterangan

5 menit s/d 3 hari kerja

Tidak

Ya Mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan.

16

Lampiran II :

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor

:

Tanggal

:

Tahun

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan merupakan proses pembayaran

yang

dilakukan wajib pajak atas BPHTB terutang melalui Tempat Pembayaran BPHTB. Dalam prosedur ini Wajib Pajak membawa SSPD BPHTB sebagai media setor ke Tempat Pembayaran BPHTB B. PIHAK TERKAIT 1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan pihak

yang memiliki kewajiban membayar

BPHTB terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 2. Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Merupakan pihak

yang menyiapkan Surat Setoran Pajak

Daerah BPHTB sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan pengisiannya.

17

3. Tempat Pembayaran BPHTB Merupakan pihak

yang menerima pembayaran BPHTB

terutang dari Wajib Pajak. Dalam prosedur ini Tempat Pembayaran BPHTB berwenang untuk : - Menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak; - Memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB; - Mengembalikan SSPD BPHTB

yang pengisiannya tidak

lengkap/kurang; - Menandatangani SSPD BPHTB

yang telah lengkap

pengisiannya; dan - Mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6 untuk kemudian lembar ke 6 disampaikan ke fungsi penerimaan dan penagihan C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1 Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak daerah BPHTB (SSPD BPHTB)

yang telah

diisi. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang

ditetapkan

oleh

Kepala

Daerah

dan

sekaligus

untuk

melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 (enam) lembar, dengan perincian sebagai berikut:  Lembar 1: Untuk wajib Pajak.  Lembar 2: Untuk PPAT sebagai arsip.  Lembar 3: Untuk Badan Pertanahan Nasional sebagai lampiran permohonan pendaftaran.  Lembar 4: Untuk fungsi Verifikasi sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.  Lembar 5: Untuk Tempat Pembayaran BPHTB sebgai arsip. 18

 Lembar 6: Untuk Tempat Pembayaran BPHTB sebagai Laporan kepada Fungsi Penerimaan dan Penagihan. Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, wajib pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

Langkah 2 Wajib

pajak

menyerahkan

SSPD

Pembayaran BPHTB. Pada saat kemudian

membayarkan

BPHTB

kepada

Tempat

yang bersamaan, Wajib Pajak

BPHTB

terutang

melalui

Tempat

Pembayaran BPHTB. Langkah 3 Tempat Pembayaran BPHTB menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran

BPHTB

terutang

dari

Wajib

Pajak.

Tempat

Pembayaran BPHTB kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak. Langkah 4 Tempat

Pembayaran

BPHTB

menandatangani

SSPD

BPHTB.

Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke wajib Pajak. Langkah 5 Wajib pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1,2,3, dari Tempat Pembayaran BPHTB. Wajib pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan pengurusan pemindahan hak menggunakan SSPD yang telah divalidasi Tempat Pembayaran BPHTB.

19

D. Bagan Alur Pembayaran BPHTB Pelaksana

Mutu Baku

No.

Uraian Prosedur

1.

Wajib Pajak (WP) / Kuasa WP menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang ditunjuk. Pada saat yang bersamaan, WP membayarkan BPHTB terutang melalui Tempat pembayaran

SSPD BPHTB yang telah dicetak dan ditandatngani 30 menit wp dan Notaris diproses di Bank/Tempat pembayaran (Rangkap 6). SSPD lb 1 untuk WP, SSPD lb 2 untuk PPAT/Notaris/Kantor Lelang; SSPD lb 3 untuk Kantor Pertanahan ; SSPD lb 4 untuk Bank sebagai arsip; SSPD lb 5 untuk Bank sebagai laporan ke Dipenda; SSPD lb 6 sebagai fungsi verifikasi BPHTB

2.

Tempat Pembayaran / Bank yang ditunjuk menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari WP. Tempat Pembayaran/ Bank yang ditunjuk kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari WP.

Bila BPHTB diperhitungkan NIHIL, maka cukup 30 menit mengisi lb 1, lb 2, lb 3, dan lb 6, formulir SSPD BPHTB yang ditandatangani oleh WP dan diketahui oleh PPAT/Pejabat Lelang, lembar 2 untuk disimpan dalam warkah*) PPAT/Pejabat Lelang, lembar 3 untuk disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk pendaftaran.

[1] SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari WP diterima oleh bank yang ditunjuk. [2] SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari WP telah diperiksa.

3.

Tempat Pembayaran / Bank yang ditunjuk menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 4 dan 5 disimpan sedangkan lembar 1,2,3 dikembalikan ke WP.

-

[1] SSPD BPHTB ditandatangani.

4.

WP menerima SSPD BPHTB lembar 1,2,3, dari Bank yang ditunjuk.

[1] SSPD BPHTB lb 1,2,3

5

Fungsi Verifikasi menerima tembusan SSPD yang sudah dibayarkan untuk penelitian

Wajib Pajak

Fungsi Verifikasi

Bank Yang Ditunjuk

Kelengkapan

Waktu

3 menit

Output

Keterangan

20

Lampiran III : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor

:

Tahun

Tanggal :

PROSEDUR PENELITIAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM Prosedur penelitian BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur

ini

dilakukan

setelah

Wajib

Pajak

melakukan

pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Tempat Pembayaran BPHTB. dilakukan

Penelitian oleh

Surat

Fungsi

Setoran Pelayanan

Pajak di

Daerah

Dinas

BPHTB

Pendapatan

Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. B. PIHAK TERKAIT 1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

21

2. Fungsi Verifikasi Merupakan pihak

yang memeriksa kebenaran informasi

terkait objek pajak Pajak Daerah

yang tercantum dalam Surat Setoran

BPHTB. Fungsi Verifikasi berwenang dan

bertugas untuk: -

meminta

data

terkait

objek

pajak

kepada

Fungsi

Pengolahan dan Informasi; -

memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

-

menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB

yang telah diverifikasi. 3. Kabid Pajak Daerah Merupakan pihak yang berwenang menerbitkan SKPD atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Fungsi Verifikasi C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 6 Wajib

Pajak

pendukung

selaku

penerima

hak

menyiapkan

dokumen

yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB.

Dokumen pendukung terdiri atas: -

SSPD BPHTB

yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan

Daerah (NTPD)/ SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD); -

Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor);

-

Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

-

Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris.

-

Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

-

Fotokopi Kartu NPWP;

-

Dokumen pendukung lain yang diperlukan. 22

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB.

Wajib

Pajak

kemudian

menyerahkan

Formulir

Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi verifikasi Langkah 7 Fungsi Verifikasi menghimpun data, keterangan, dan/atau bukti yang diperlukan dalam penghitungan BPHTB; dan kemudian datadata tersebut diteliti dan diolah. Langkah 8 Fungsi Verifikasi meneliti kebenaran Obyek Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak (WP). Kemudian melakukan penghitungan BPHTB berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, keterangan dan/atau bukti. Langkah 9 Fungsi Verifikasi membandingkan data dengan hasil pemeriksaan BPHTB apabila ada perbedaan yang signifikan bilamana perlu dilakukan obserfasi langsung terhadap obyek pajak. Langkah 10 Setelah

melakukan

penelitian,

Fungsi

Verifikasi

melakukan

verifikasi terhadap BPHTB yang akan melakukan penyetoran maupun yang sudah melakukan penyetoran Langkah 11 Fungsi Verifikasi juga melakukan penelitian terhadap BPHTB yang sudah dibayarkan, hasil penghitungan dengan selisih pembayaran BPHTB diinformasikan kepada Bidang Pajak Daerah untuk segera diterbitkan SKPDN, SKPDKB dan SKPDLB

23

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

24

D. Bagan Alur Penelitian BPHTB Pelaksana No.

Uraian Prosedur

Wajib Pajak

Fungsi Verifikasi

Mutu Baku Kabid Pajak Daerah

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Wajib Pajak mengajukan penelitian atas obyek Pajak yang akan dialihkan hak kepada fungsi Verifikasi

Berkas Pengalihan hak

1 jam

WP mengajukan pemeriksaan karena tidak bisa dilakukan verifikasi oleh sistem

2

Fungsi Verifikasi menghimpun data, keterangan, dan/atau bukti yang diperlukan dalam penghitungan BPHTB; dan kemudian data-data tersebut diteliti dan diolah.

Terdapatnya indikasi data yang dibawa WP tidak sesuai dengan Data di Sistem

1 jam

Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperlukan dalam penghitungan BPHTB dihimpun, diteliti dan diolah.

3

Fungsi Verifikasi meneliti kebenaran Obyek Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak (WP). Kemudian melakukan penghitungan BPHTB berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, keterangan dan/atau bukti.

Berkas BPHTB

1 jam

Berkas BPHTB diteliti dan dihitung.

4

Fungsi Verifikasi membandingkan data dengan hasil pemeriksaan BPHTB apabila ada perbedaan yang signifikan bilamana perlu dilakukan obserfasi langsung terhadap obyek pajak.

- Berkas BPHTB - Surat Setoran BPHTB - Surat Ketetapan BPHTB - dan/atau keterangan WP

5

Setelah melakukan penelitian, Fungsi Verifikasi melakukan verifikasi terhadap BPHTB yang akan melakukan penyetoran maupun yang sudah melakukan penyetoran

Sistem

6

Fungsi Verifikasi juga melakukan penelitian terhadap BPHTB yang sudah dibayarkan, hasil penghitungan dengan selisih pembayaran BPHTB diinformasikan kepada Bidang Pajak Daerah untuk segera diterbitkan SKPDN, SKPDKB dan SKPDLB

Informasi hasil penghitungan selisih pembayaran

Keterangan

1 s/d 3 hari Pemeriksaan sederhana di kerja lapangan bila terjadi perbedaan. 5 menit

Verifikasi SSPB BPHTB

1 s/d 3 hari Penerbitan SKPDKB, SKPDLB, kerja dan SKPDN

25

Lampiran IV : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor

:

Tahun

Tanggal :

PROSEDUR PENERBITAN SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, DAN STPD

A. GAMBARAN UMUM Prosedur ini merupakan proses Penetapan pajak daerah setelah dilakukan penelitian dan verifikasi oleh fungsi verifikasi Apabila jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, apabila setelah dilakukan penelitian dan verifikasi terdapat kurang bayar pada wajib pajak ditetapkan SKPDKB, SKPDKBT jika lebih bayar SKPDLB B. PIHAK TERKAIT 1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan dokumendokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

26

2. Seksi Penetapan, penerimaan dan banding Adalah

fungsi

yang

mempunyai

kewenangan

untuk

menerbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB 3. Seksi Penerimaan dan Penagihan Merupakan Fungsi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan STPD 4. Fungsi Verifikasi Fungsi verifikasi mempunyai kewenangan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap obyek pajak yang sudah

membayar

BPHTB

maupun

yang

belum

membayarBPHTB C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Petugas Verifikasi melakukan verifikasi atau pemeriksaan: SSPD, Bukti Transfer, dan SPTPD. Pada kondisi tertentu Petugas Verifikasi

melakukan

verifikasi

lapangan.

Hasil

verifikasi

diinformasikan kepada Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding Langkah 2 Seksi Penetapan membuat Nota Perhitungan Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan fungsi verifikasi Langkah 3 Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding menerbitkan  SKPDN jika surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.  SKPDKB apabila surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan

pembayaran

pokok

pajak,

besarnya

sanksi

administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

27

 SKPDKBT apabila surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.  SKPDLB apabila surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak

lebih

besar

daripada

pajak

yang

terutang

atau

seharusnya tidak terutang.  STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Langkah 4 SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD setelah selesai dicetak dikirimkanke wajib pajak.

28

D. Bagan Alur Penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB No.

Uraian Prosedur

1.

Petugas Verifikasi melakukan verifikasi atau pemeriksaan: SSPD, Bukti Transfer, dan SPTPD. Pada kondisi tertentu Petugas Verifikasi melakukan verifikasi lapangan. Hasil verifikasi diinformasikan kepada Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding

2.

Pembuatan Nota Perhitungan Pajak berdasarkan hasil Nota Pemeriksaan/ laporan Perhitungan Pajak Daerah

3.

Penentuan apakah WP nihil, lebih bayar, atau kurang bayar? Jika: [1] nihil, diterbitkan SKPDN. [2] kurang bayar, diterbitkan SKPDKB/ SKPDKBT. [3] lebih bayar, diterbitkan SKPDLB.

Wajib Pajak

Pelaksana Petugas Verivikasi

Mutu Baku

Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding

Seksi Penerimaan dan Penagihan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Prosedur Pemeriksaan

Nota Pemeriksaan / 15 menit Nota Perhitungan Laporan Perhitungan Pajak Pajak Daerah Nihil

Lebih bayar

Nota Pemeriksaan / 1 hari Laporan Perhitungan kerja Pajak Daerah

Terbitnya SKPDN, atau SKPDKB/ SKPDKBT, atau SKPDLB: kompensasi kredit pajak masa/tahun berikutnya.

-

3 hari kerja

Distribusi dan pengarsipan SKPD

Surat Pemberitahuan 2 hari kerja

Keputusan kewajiban WP selesai atau perlu mendapatkan STP

STPD

2 hari kerja

Penerbitan STP

STPD

3 hari kerja

Pengiriman dan pengarsipan STPD

Kurang bayar SKPDN

lb 1

lb 2

SKPDKB/SKPDKBT

lb 1

lb 2

SKPDKLB

lb 1

lb 2

Untuk penerbitan SKPDKB/SKPDKBT, Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding akan memperbarui Daftar SKPDKB/SKPDKBT 4.

Penyerahan Surat Ketetapan: [a] lembar 1 ke WP. [b] lembar 2 diarsip oleh Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding

5.1 Dari Prosedur Pelaporan, Petugas Verifikasi melakukan penelitian, apakah: [1] WP tidak/kurang bayar? [2] SPTPD salah tulis / hitung? [3] WP mendapatkan sanksi administratif? Bila TIDAK, dinyatakan "Selesai".

5.2 Bila jawabannya YA, maka akan diterbitkan STPD. Untuk penerbitan STPD, Seksi Penerimaan dan Penagihan akan memperbarui Daftar STPD. 5.3 Penyerahan STPD lb 1 ke WP dan mengarsip STPD lb 2.

Prosedur Pelaporan Ya Tidak

STPD

lb 1

lb 2

29

Lampiran V :

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor

:

Tahun

Tanggal :

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Tempat Pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan. Prosedur ini melibatkan Tempat Pembayaran BPHTB atas penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. B. PIHAK TERKAIT 1. Tempat Pembayaran BPHTB Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan

kas

daerah.

Tempat

Pembayaran

BPHTB

berwenang dan bertugas untuk : -

Menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;

-

Menerbitkan dan menyampaikan Nota kredit kepada Bendahara Penerimaan atas setiap

pembayaran BPHTB

melalui rekening penerimaan kas daerah; dan -

Menyiapkan Register SSPD BPHTB.

30

2. Bendahara Penerimaan Merupakan

pejabat

fungsional

yang

ditunjuk

untuk

menerima menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas untuk: -

Menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran tunai;

-

Menerima Nota Kredit dari Tempat Pembayaran BPHTB atas setiap pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening

penerimaan kas

daerah; -

Menerima register SSPD BPHTB dari Tempat Pembayaran BPHTB atas pembayaran BPHTB dari Wajib pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening

penerimaan kas

daerah; -

Menyiapkan register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan;

-

Mencatat penerimaan BPHTB dalam buku Penerimaan dan penyetoran;

-

Menyiapkan Register STS; dan

- Mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank Tempat Pembayaran BPHTB. 3. Fungsi Penerimaan dan Penagihan merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi

BPHTB

berdasarkan

dokumen-dokumen

yang

diterima dari Tempat Pembayaran BPHTB dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini Fungsi Penerimaan dan Penagihan berwenang dan bertugas untuk : 31

-

Menerima

SSPD

BPHTB

lembar

6

dari

Bendahara

dari

Bendahara

penerimaan; -

Menerima

Register

SSPD

BPHTB

Penerimaan; -

Menrima STS dari Bendahara Penerimaan;

-

Menrima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Penerimaan;

-

Menrima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT; dan

-

Menyiapkan Laporan Realisasi PAD

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Bank Tempat Pembayaran BPHTB menerbitkan Nota Kredit dan membuat

Register

SSPD

BPHTB

atas

setiap

penerimaan

pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak (WP) Langkah 2 Bank Tempat Pembayaran BPHTB mengarsip SSPD BPHTB lembar 4.

Langkah 3 Bank Tempat Pembayaran BPHTB menyerahkan Nota Kredit Fungsi

Pembukuan

dan

Pelaporan

atas

setiap

ke

penerimaan

pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah. Langkah 4 Setelah menerima Nota Kredit dari Bank Tempat Pembayaran, kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan dan Penyetoran. Langkah 5 Secara

Periodik,

Bank

Tempat

Pembayaran

menyampaikan

Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB Lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

32

Langkah 6 Untuk selanjutnya laporan tersebut akan diolah oleh Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun Laporan Realisasi BPHTB

33

D. Bagan Alur Pelaporan BPHTB Pelaksana

Mutu Baku

No.

Uraian Prosedur

1.

Bank menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak (WP)

2.

Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 4.

3.

Bank menyerahkan Nota Kredit ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah.

Nota Kredit

Lihat Nota Kredit diserahkan. ketentuan

4.

Setelah menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk, kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan dan Penyetoran.

Buku Penerimaan dan Penyetoran.

Lihat [1] Nota Kredit dari Bank yang ketentuan Ditunjuk diterima. [2] Pencatatan penerimaan BPHTB

5.

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 5 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Register SSPD BPHTB Lihat Update Register SSPD BPHTB dilampiri SSPD ketentuan yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lb 5 BPHTB lembar 5

6

Untuk selanjutnya laporan tersebut akan diolah oleh Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun Laporan Realisasi BPHTB

Wajib Pajak

Bank

Seksi Penerimaan dan Penagihan

Kelengkapan -

Waktu

Output

Keterangan

Lihat [a] Nota Kredit diterbitkan. ketentuan [b] Register SSPD BPHTB dibuat.

Lihat SSPD BPHTB lembar 4 diarsip. ketentuan

Lihat Laporan Realisasi BPHTB ketentuan tersusun

34

Lampiran VI :

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor

:

Tahun

Tanggal :

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM Prosedur

penetapan

Surat

Tagihan

Pajak

Daerah

BPHTB

merupakan proses yang dilakukan Fungsi Penerimaan dan Penagihan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB, tidak/kurang dibayar. Prosedur ini melibatkan Fungsi Verifikasi sebagai pihak yang mempunyai data dan kewenangan dalam melakukan penelitian dokumen BPHTB sehingga bisa mengetahui siapa saja yang harus dilakukan proses penagihan. B. PIHAK TERKAIT 1. Wajib Pajak Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

35

2. Fungsi Penerimaan dan Penagihan Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk menerbitkan STPD C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Seksi Peneriman dan Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak / kurang dibayar Langkah 2 Seksi Peneriman dan Penagihan melihat Daftar SSPD BPHTB yang tidak / kurang dibayar, Seksi Peneriman dan Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut Langkah 3 Seksi Peneriman dan Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak / kurang dibayar, STPD BPHTB dicetak rangkap 2. Lb 1 dikirim ke Wajib Pajak (WP) Lb 2 diarsip Langkah 4 Seksi Penerimaan dan Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dilunasi oleh Wajib Pajak. Langkah 5 WP menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

36

STPD BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO................. DINAS PENDAPATAN DAERAH SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor : Tanggal Penerbitan :

Tahun : ................

Rp. ................................... Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar : ( ...........................................................................) Letak Objek Pajak Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan Alamat

Nama & Alamat wajib pajak .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... ....................................................

NOP :

NPWP :

Perincian Pajak yang Terutang 1. Pajak Yang Terutang menurut SSPD BPHTB/SKPDB Rp. Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambah*) Tahun ........................ 2. Telah Dibayar tanggal Rp. 3. Pengurangan Rp. 4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3) Rp. 5. Pajak yang Kurang dibayar (angka 1 - 4) Rp. 6. Denda Administrasi 2% x 24 Bulan x Rp. (angka 1) Rp. 7. Pajak Yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang (angkaRp. 5) 8. pajak yang masih harus dibayar (5+6+7) Rp. Tanggal jatuh tempo :

Tempat pembayaran :

PERHATIAN Kabupaten/Kota ......................,...........2011 1. Surat tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH bangunan (STP BPHTB ini harus dilunasi paling KABUPATEN WONOSOBO lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat paksa, pelaksanaan sita, dan lelang. ........................................

37

PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KABUPATENWONOSOBO DINAS PENDAPATAN PENDAPATAN DAERAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar

NO 1

NAMA DAN ALAMAT NOMOR DAN TANGGAL WP, LETAK TANAH PENERBITAN SSPDDAN/ATAU BPHTB BANGUNAN, NOP PBB 2 3

PAJAK YANG KURANG DIBAYAR (Rp. )

SANKSI ADMINISTRASI (Rp.)

PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (Rp.)

KETERANGAN

4

5

6

7

...................................,............................2011 Fungsi Pelayanan

NIP.

38

D. Bagan Alur Penagihan BPHTB Pelaksana

Mutu Baku

No.

Uraian Prosedur

1.

Seksi Peneriman dan Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak / kurang dibayar

SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak

1 hari kerja

SSPD BPHTB diperiksa

2.

Seksi Peneriman dan Penagihan melihat Daftar SSPD BPHTB yang tidak / kurang dibayar, Seksi Peneriman dan Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut

Daftar SSPD BPHTB

1 hari kerja

Daftar SSPD BPHTB diterbitkan dan diarsip

3.

Seksi Peneriman dan Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak / kurang dibayar STPD BPHTB dicetak rangkap 2. Lb 1 dikirim ke Wajib Pajak (WP) Lb 2 diarsip

Daftar SSPD BPHTB

3 hari kerja

STPD BPHTB diterbitkan dan dicetak. Lb 1 dikirim ke WP. Lb 2 diarsip

4

Seksi Penerimaan dan Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dilunasi oleh Wajib Pajak. WP menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

1 hari kerja

Daftar SSPD BPHTB diperbaharui

-

STPD BPHTB diterima WP

5

Wajib Pajak

Seksi Peneriman dan Penagihan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

39

Lampiran VII :

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor

:

Tahun

Tanggal :

PROSEDUR PENERBITAN SURAT TEGURAN

A. GAMBARAN UMUM Surat teguran BPHTB dapat dilakukan dalam hal : 1. Wajib pajak tidak melunasi kewajiban pajaknya, sedangkan tanggal jatuh tempo akan segera berakhir. 2. Wajib pajak diberikan surat teguran pertama 7 hari sebelum jatuh tempo berakhir. 3. Penerbitan surat teguran bisa dilakukan lebih dari satu kali. 4. Tanggal diterimanya surat teguran dijadikan dasar sebagai penghitungan masa

kedaluwarsa penagihan pajak

B. PIHAK TERKAIT 1. Wajib Pajak Merupakan pihak yang karena satu dan lain hal melalaikan kewajiban pajaknya 2. Seksi penerimaan dan penagihan Merupakan pihak yang memantau dan mengkaji setiap wajib pajak atas berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan berwenang untuk menerbitkan surat teguran

40

C. LANGKAH – LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Seksi Penerimaan dan Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang belum melunasi pembayaran Langkah 2 Selama 14 hari sebelum

jatuh tempo, Seksi Penerimaan dan

Penagihan menguhubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak (WP) agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Pendekatan Persuasif antara lain dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan, Himbauan dan lainnya Langkah 3 Seksi Penerimaan dan Penagihan menerbitkan Surat Teguran pertama, 7 hari sebelum jatuh tempo berakhir (rangkap 2): - Mengarsip Surat Teguran (lembar 2). - Mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak Langkah 4 Seksi Penerimaan dan Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada WP.

41

D. Bagan Alur Penerbitan Surat Teguran Pelaksana No.

Uraian Prosedur

Wajib Pajak

Mutu Baku

Seksi Penerimaan dan Penagihan

Kelengkapan

Waktu

Output

1.

Seksi Penerimaan dan Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang belum melunasi pembayaran

[a]. Daftar STPD BPHTB yang sudah mendekati jatuh tempo [b]. Daftar BPHTB Kurang Bayar yang sudah mendekati jatuh tempo

1 hari kerja

2.

Selama 14 hari sebelum jatuh tempo, Seksi Penerimaan dan Penagihan menguhubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak (WP) agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Pendekatan Persuasif antara lain dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan, Himbauan dan lainnya

-

1 s/d 3 WP melunasi BPHTB yang masih hari kerja terutang.

3.

Seksi Penerimaan dan Penagihan menerbitkan Surat Teguran pertama, 7 hari sebelum jatuh tempo berakhir (rangkap 2): [a] Mengarsip Surat Teguran (lembar 2). [b] Mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak

Surat Teguran

[a] 1 hari [a] Surat Teguran diarsip. kerja [b] Surat Teguran dikirim ke WP [b] 3 hari kerja

4.

Seksi Penerimaan dan Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada WP.

Daftar Surat Teguran

1 hari kerja

Keterangan

Surat ketetapan BPHTB terpantau.

Surat Teguran diperbaharui

42

Lampiran VIII :

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor

:

Tahun

Tanggal :

PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB dapat dilakukan dalam hal : 1. Terdapat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan obyek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. 2. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar

daripada

pajak

yang

seharusnya

dipotong

atau

dipungut. 3. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan obyek pajak; atau. 4. Terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Surat permohonan harus melampirkan : 

Asli bukti pembayaran pajak;



Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;



Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;

Dinas

Pendapatan

Daerah

melakukan

penelitian

terhadap

permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan WP diterima secara lengkap dan menerbitkan SKPLB bila hasil penelitian tersebut terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. 43

B. PIHAK TERKAIT 1. Wajib Pajak Merupakan

pihak

yang

mengajukan

permohonan

pengurangan atas BPHTB terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya. 2. Fungsi Pelayanan Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: -

Menerima,

menelaah,

dan

memeriksa

permohonan

pengajuan pengurangan BPHTB -

Mengajukan data terkait objek pajak kepada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

3. Kepala Bidang Pajak Daerah Berwenang dan bertugas untuk: -

Melakukan telaah dan kajian teknis terhadap obyek pajak yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran

-

Menyediakan data terkait objek pajak yang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran

4. Sekretaris DIPENDA Berwenang dan bertugas untuk : -

Menyiapkan draft berita acara hasil penelitian, Berita Acara

harus

ditandatangani

Wajib

Pajak

sebelum

diterbitkan SKPDLB -

Menyiapkam Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas

-

Menyiapkan

Nota

Dinas

kepada

Bupati

tentang

permohonan pembayaran SKPDLB menggunakan dana tak terduga.

44

5. Kepala Dipenda Kepala DIPENDA berwenang untuk menandatangani SKPDLB untuk kemudian disampaikan kepada wajib pajak melalui Kepala Bidang Pajak Daerah 6. Bupati Wonosobo Bupati memberikan disposisi / persetujuan, agar dapat dibuat

Surat

Belanja

Tak

Keputusan Terduga

Bupati

Untuk

tentang

Pengalokasian

Membayar

Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Pajak BPHTB 7. Bagian Hukum Kewenangan dan tugas Bagian Hukum Setda menyiapkan draft surat keputusan untuk ditandatangani oleh Bupati Wonosobo tentang pengembalian kelebihan pembayaran. 8. Bendahara Umum Daerah Berdasarkan

Surat

Keputusan

Bupati

yang

telah

ditandatangani, Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan kepada Bendahara Umum Daerah

agar diterbitkan Surat

Perintah Membayar (SPM) Kelebihan Pembayaran Pajak 9. Tim Dana Tidak Terduga Tim Dana Tidak Terduga adalah unit yang mengelola dana tidak terduga di Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima SPM yang diterbitkan dari Bendahara Umum Daerah untuk diteruskan ke wajib pajak

45

D. Bagan Alur Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB Pelaksana No.

Uraian Prosedur

Wajib Pajak

Loket Pelayanan

Kepala Bidang Pajak Daerah

Sekretaris DIPENDA

Kepala Dinas

Mutu Baku Bagian Hukum

Bendahara Tim Dana Umum Tak Terduga Daerah

Bupati

Kelengkapan

Waktu

Output

1.

Wajib Pajak (WP) menyampaikan permohonan kelebihan pembayaran pajak secara tertulis di loket Pelayanan

[a]. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, melampirkan rekening WP, fotokopi KTP [b]. Surat Kuasa bila dikuasakan [c]. Bukti setor BPHTB [d]. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Pengajuan permohonan

2.

Petugas loket pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon. Jika sudah lengkap petugas loket menyerahkan berkas ke Kepala Bidang Pajak Daerah

Berkas permohonan

10 menit

Berkas permohonan diperiksa

Berkas permohonan

10 menit

Berkas permohonan diagendakan

3.

Kepala Bidang Pajak Daerah melakukan pengkajian dan telaah apakah proses pengembalian kelebihan pembayaran dilanjutkan atau tidak. Apabila dilanjutkan difasilitasi Sekretris DPPKAD, apabila tidak membuat surat penolakan ke WP

Tidak Lengkap

Lengkap

Tidak

Ya

4

Sekretaris DIPENDA menyiapkan draft Berita Acara hasil penilaian, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas beserta Nota Dinas kepada Bupati tentang permohonan pembayaran SKPDLB menggunakan dana tak terduga. Catatan: Berita Acara harus ditandatangani Wajib Pajak sebelum diterbitkan SKPDLB

1 hari kerja

5

SKPDLB yang telah ditandatangani kepala dinas disampaikan ke Wajib Pajak (pemohon)

1 hari kerja

Keterangan

46

6

Berkas Pernohonan, Berita Acara yang telah ditandatangani bersama, dan SKPDLB, tersebut diteruskan ke Bupati untuk mendapatkan disposisi / persetujuan, agar dapat dibuat Surat Keputusan Bupati tentang Pengalokasian Belanja Tak Terduga Untuk Membayar Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak BPHTB

1 hari kerja

7

Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati, Bagian Hukum menyiapkan draft surat keputusan untuk ditandatangani oleh Bupati Wonosobo.

paling lamat 2 bulan

8

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang telah ditandatangani, Dinas Pendapatan menyampaikan kepada Bendahara Umum Daerah agar diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kelebihan Pembayaran Pajak

1 hari kerja

9

Bendahara Umum Daerah meneruskan ke Tim Dana Tak Terduga

1 hari kerja

10 Tim Dana Tak Terduga mentransfer dana kelebihan pembayaran pajak ke Wajib Pajak.

1 hari kerja

47

Lampiran IX:

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor

:

Tahun

Tanggal : PROSEDUR PERMOHONAN BANDING A. GAMBARAN UMUM Banding adalah upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat yang berwenang sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Banding hanya dapat diajukan apabila besarnya jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% lima puluh persen) dengan melampirkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau Pemindah Bukuan (Pbk). Pemohon Banding tidak harus melampirkan bukti pembayaran 50 % pajak yang terutang, sepanjang Banding diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). B. PIHAK TERKAIT 1. Wajib Pajak Merupakan pihak yang mengajukan permohonan banding 2. Kepala DIPENDA Merupakan pejabat yang ditunjuk Bupati dalam hal proses permohonan banding 3. Seksi Penetapan, Kebaratan dan Banding merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan data obyek pajak dan berwenang dalam komunikasi denganwajib pajak yang melakukan banding 48

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Karena

satu

dan

lain

hal

Wajib

Pajak

tidak

dapat

menyetujui/menerima Surat Keputusan sehingga menimbulkan sengketa pajak untuk kemudian mengajukan permohonan banding Langkah 2 Wajib Pajak (WP) mengajukan permohonan Banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas ke Bupati C.q. Kepala Dipenda. Setelah wajib pajak membayarkan 50% pajak yang menjadi tanggungan pajak yang disengketa Langkah 3 Kepala Dipenda menugaskan kepada Seksi Penetapan, Keberatan dan banding untuk secara persuasif melakukan komunikasi dengan WP, apakah proses sengketa akan tetap dilanjutkan banding atau tidak. Apabila tidak, proses banding dibatalkan, apabila ya proses dilanjutkan ke pengadilan pajak Langkah 4 Pengadilan Pajak memutuskan apakah permohonan banding dikabulkan? Langkah 5 Pengadilan Pajak menerbitkan dan mengirimkan Surat Keputusan Pengadilan ke WP. Jika keputusan pengadilan pajak mengabulkan permohonan banding, maka WP menerima kembali kelebihan pajak. Jika putusan pengadilan pajak tidak mengabulkan permohonan banding, maka WP melakukan pembayaran pajak disertai dengan dendanya

49

D. Bagan Alur Permohonan Banding Pelaksana No.

Uraian Prosedur

1

Karena satu dan lain hal Wajib Pajak tidak dapat menyetujui/menerima Surat Keputusan sehingga menimbulkan sengketa pajak

2

Wajib Pajak (WP) mengajukan permohonan Banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas ke Bupati C.q. Kepala Dipenda. Setelah wajib pajak membayarkan 50% pajak yang menjadi tanggungan pajak yang disengketa

3

Kepala Dipenda menugaskan kepada Seksi Penetapan, Keberatan dan banding untuk secara persuasif melakukan komunikasi dengan WP, apakah proses sengketa akan tetap dilanjutkan banding atau tidak. Apabila tidak, proses banding dibatalkan, apabila ya proses dilanjutkan ke pengadilan pajak

3

Pengadilan Pajak melakukan proses pengadilan

4

Pengadilan Pajak memutuskan apakah permohonan banding dikabulkan?

5

Pengadilan Pajak menerbitkan dan mengirimkan Surat Keputusan Pengadilan ke WP.

Wajib Pajak

Mutu Baku

Seksi Penetapan, Pengadilan Kepala Dipenda Keberatan dan Banding Pajak

Kelengkapan

[a]. Mengajukan permohonan Banding secara tertulis. [b]. Lampiran Surat Keputusan yang menjadi sengketa [c]. Maksimal 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan diterima WP.

Ti da k

Waktu

Output

-

Pengajuan permohonan banding oleh WP.

-

Proses pengadilan

-

Permohonan banding diputuskan

-

Penerbitan Surat Keputusan Pengadilan dan diserahkan kepada WP.

Keterangan

Ya

Ya

Ti da k

Jika keputusan pengadilan pajak mengabulkan permohonan banding, maka WP menerima kembali kelebihan pajak. Jika putusan pengadilan pajak tidak mengabulkan permohonan banding, maka WP melakukan pembayaran pajak disertai dengan dendanya

50

51