BUPATI WONOSOBO SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN WONOSOBO PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

BUPATI WONOSOBO

SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN WONOSOBO PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2010

Yang terhormat, Saudara Ketua, Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD; Yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati, Rekan-rekan Kemuspidaan, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama; Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif Kabupaten Wonosobo; Rekan-rekan pers, serta hadirin yang tidak dapat kami sebut satu persatu; Warga masyarakat Wonosobo pendengar siaran radio Pesona FM di manapun berada. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh; selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Pertama-tama, marilah kita awali bersama pertemuan pada hari ini dengan memanjatkan do’a dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan, kita bisa mengemban tanggungjawab dan pengabdian kepada negara ini secara amanah, demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat Wonosobo. Amin ya robbal ‘alamin. Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati, Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2010 ini merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk secara transparan dan

Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

1

akuntabel menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun 2010 yang telah kita setujui bersama dalam Perda APBD dan Perubahan APBD. LKPJ ini sudah kami awali dengan penyampaian surat bernomor 130/099 tertanggal 19 Maret 2011 tentang dokumen LKPJ beserta lampirannya dan permohonan kepada DPRD Wonosobo untuk mengagendakan pembahasan LKPJ dimaksud. Namun demikian, menyadari bahwa kita baru saja merampungkan beberapa agenda yang juga sangat penting, yaitu pembahasan Raperda RPJMD, RTRW dan beberapa agenda lain, maka baru pada tanggal 8 April inilah diselenggarakan Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo untuk Penyampaian LKPJ Tahun 2010. Untuk menyegarkan ingatan kita sekalian, sebagian dari substansi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2010 juga sudah disampaikan dalam pembahasan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo periode 2005-2010, namun sesuai ketentuan perundangan, proses penyampaian LKPJ tahunan ini tetap dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama tahun 2010. Rapat Paripurna yang saya muliakan, LKPJ merupakan implikasi logis dari prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak hanya merupakan kewajiban Kepala Daerah untuk melaporkan capaian pelaksanaan APBD selama setahun, tetapi LKPJ pada prinsipnya adalah instrumen monitoring dan evaluasi dari proses desentralisasi, tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 3 Tahun 2007 tentang LKPJ, LPPD dan ILPPD, serta PP 6 tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah, daerah otonom didorong untuk menggunakan LKPJ, Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) serta Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) sebagai instrumen perumusan dan perencanaan kebijakan maupun instrumen evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah. Relevan dengan hal tesebut, perlu saya informasikan bahwa LPPD telah dikirimkan secara tepat waktu kepada Menteri Dalam negeri RI melalui Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 15 Maret 2010, meliputi dokumen LPPD dan semua lampiran Indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (EKPPD) tentang aspek pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja 34 urusan pemerintahan. Perlu Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

2

kita cermati bersama, bahwa pelaporan ketiga aspek tersebut merupakan upaya Pusat untuk menyelaraskan penyelenggaraan otonomi daerah dengan agenda Pusat, tanpa meninggalkan muatan lokal dan improvisasi yang dikembangkan daerah otonom dalam mencapai visi dan misi masingmasing sesuai dengan RPJMD. Pemerintah Pusat berkepentingan untuk mendorong proses politik yang sehat di daerah, antara lain dengan indikator adanya harmonisasi eksekutif dan legislatif dalam perumusan dan pengambilan kebijakan, ketaatan terhadap perundangan, serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada aspek administratif dan politis serta beberapa indikator lainnya. Beberapa aspek di atas, pada gilirannya akan mendorong kualitas otonomi daerah yaitu meningkatkan kinerja pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan, tingkat kesejahteraan dan daya saing daerah. Maka, dengan catatan tersebut di atas, saya akan menyampaikan resume penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2010. Perlu saya sampaikan di sini, di samping naskah pengantar LKPJ yang sedang saya bacakan ini, Dokumen LKPJ terdiri dari dua bagian. Pertama, adalah Buku LKPJ, yang memuat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau Desentralisasi, penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan. Pada buku LKPJ ini, dipaparkan program, kegiatan dan realisasi APBD Tahun 2010 meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pemaparan pada setiap urusan menjelaskan pokok-pokok capaian kinerja berdasarkan indikator EKPPD serta standar pelayanan minimal bagi urusan yang sudah ditetapkan SPMnya seperti Urusan pendidikan dan kesehatan. Tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diberikan pemerintah Pusat dan tugas pembantuan yang kita berikan kepada pemerintahan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Pada aspek tugas pembantuan ini, perlu saya sampaikan bahwa beberapa item kegiatan yang pada tahun sebelumnya merupakan tugas pembantuan, pada tahun ini sudah ditransfer menjadi komponen APBD Kabupaten baik melalui mekanisme bantuan gubernur atau dana dekonsentrasi yang sudah diintegrasikan ke dalam APBD Kabupaten. Kedua, adalah lampiran berisi data atau tabel kegiatan APBD berdasarkan urusan pemerintahan. Tabel ini merupakan kompilasi atau data olahan dari APBD 2010, yang dikelompokkan berdasarkan substansi kegiatan ke dalam 34 urusan pemerintahan. Tabel ini merupakan alat bantu untuk Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

3

mengidentifikasi kegiatan di APBD berdasarkan SKPD pelaksana, berapa jumlah anggaran dan realisasinya, serta deskripsi ringkas kegiatan tersebut. Dokumen tersebut, beserta sambutan pengantar yang sedang saya bacakan ini, merupakan dokumen LKPJ yang akan dipakai dalam pembahasan LKPJ pada Rapat Paripurna/Komisi serta pembahasan bersama jajaran pemkab, sesuai tahapan yang telah ditentukan Bamus DPRD. Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati, Sebelum memasuki pembahasan tentang penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, perkenankanlah saya menyegarkan ingatan kita sekalian bahwa tahun 2010 merupakan transisi dari periode pemerintahan 2005-2010, dan setelah melalui proses politik Pemilukada pada tanggal 2 Agustus 2010, kita sekarang memasuki periode baru pemerintahan daerah Wonosobo untuk periode 2010-2015. Saya pribadi, dan tentu saja semua komponen masyarakat Wonosobo termasuk jajaran DPRD bersepakat untuk memberikan apresiasi yang mendalam kepada beliau Bp. Drs. Muntohar atas pengabdiannya sebagai Wakil Bupati Wonosobo selama lima tahun, dan telah mendedikasikan ilmu dan teladan kepemimpinan beliau untuk membangun Wonosobo lewat visi membangun bersama rakyat, sejahtera bersama rakyat. Selama lima tahun sejak tahun 2005, lewat sinergi kepemimpinan daerah antara eksekutif bersama legislatif, kita telah berupaya semaksimal mungkin agar visi dan misi tersebut, melalui RPJMD 2006-2010 bisa membawa masyarakat Wonosobo mencapai kemajuan pada berbagai bidang, meskipun kita sadari bersama masih banyak kendala dan tantangan menghadang, termasuk tantangan indeks pembangunan manusia dan beberapa indikator lain yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, melalui visi baru bersama Ibu Dra. Hj. Maya Rosida MM, sejak kami berdua dilantik pada tanggal 30 Oktober 2010 untuk periode lima tahun ke depan sampai 2015, kita tetap bertekad untuk membawa Wonosobo yang lebih maju dan sejahtera. Beberapa agenda bersama yang telah ditetapkan sejak 2005 akan tetap dilanjutkan, ditambah visi baru yang yang lebih mengedepankan sinergi pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas. Meski sumber daya kita terbatas, dan tantangan pembangunan semakin kompleks, saya tetap optimistis, dengan kemitraan segenap pihak dan komitmen politik untuk kesejahteraan rakyat yang saya Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

4

yakin menginspirasi segenap komponen politik di kabupaten Wonosobo ini, kita bisa mewujudkan Wonosobo yang lebih maju dan lebih sejahtera. Kedewasaan kita dalam berpolitik sudah teruji melalui penyelenggaraan Pilkada yang aman dan lancar, dan rakyat juga sudah lebih rasional, sehingga proses transisi kepemimpinan daerah merupakan proses rutin, dan alamiah semata. Dengan modal kedewasaan itu, niscaya aspirasi dan orientasi politik kita bisa didorong untuk mengawal agenda bersama menuju Wonosobo maju dan sejahtera. Hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati, Selanjutnya, saya akan mengantarkan APBD kita tahun 2010. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 9 Oktober 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010, pendapatan kita berjumlah Rp718.375.340.393,00, atau naik sekitar Rp45.834.305.480,00 dibanding realisasi pendapatan tahun 2009. Pada sisi belanja, sejumlah Rp720.254.292.159,00, mengalami peningkatan sebesar Rp27.895.483.124,00 dari angka realisasi tahun 2009 yang berjumlah Rp692.359.809.035,00. Anggaran belanja sejumlah Rp720.254.292.159,00 itu didistribusikan ke dalam belanja langsung sejumlah Rp214.371.460.726,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp505.882.831.433,00 Apabila dipahami bahwa pelaksanaan APBD adalah kelanjutan dari proses Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka belanja APBD tersebut telah kita gunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pada tahun 2010 mencatat lima prioritas yaitu: (1) penanganan kemiskinan melalui penanganan urusan dasar kesehatan pendidikan dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha ; (2) pengembangan ekonomi rakyat; 3) pengembangan infrastruktur untuk menunjang kesejahteraan rakyat; (4) pengembangan wilayah; dan (5) penyelenggaraan pemerintahan secara efektif. Kelima prioritas tersebut, yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan urusan pemerintahan telah diupayakan untuk bisa tercapai melalui APBD kabupaten, juga melalui berbagai dana stimulan dan insentif pemerintah pusat serta tugas pembantuan dari APBN dan APBD Provinsi. Pada prioritas penanganan kemiskinan, khususnya aspek pembangunan PENDIDIKAN, selaras dengan komitmen kita untuk terus memberikan dukungan minimal 20% dari belanja APBD, tahun 2010 kita Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

5

memprioritaskan pada pemerataan dan akses layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat yang didukung oleh meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta meningkatnya tatakelola pelayanan pendidikan. Anggaran pendidikan yang tahun 2010 tercatat berjumlah Rp342.467.634.617 tersebut digunakan untuk fasilitas-fasilitas seperti POS PAUD baru di 8 desa, perbaikan dan pembangunan 4 gedung TK dan pengadaan APE (Alat Permainan Edukatif) bagi 14 lembaga POS PAUD, rehab gedung SD/MI di 22 lokasi, rehab gedung SMP/MTs di 17 lokasi, 34 ruang kelas, rehab gedung SMA/SMK di 27 lokasi, pembangunan ruang kelas baru SMA/SMK di 3 lokasi. Di samping itu digunakan juga untuk peningkatan sarana penunjang pendidikan berupa pembangunan ruang perpustakaan pembangunan laboratorium dan fasilitas pendukungnya, bahan pustaka, pengembangan Sekolah Standar Nasional dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Penyelenggaraan pendidikan non formal dilakukakan untuk meningkatkan cakupan penduduk yang melek huruf, memberikan ketrampilan usaha dan memberikan layanan pendidikan bagi penduduk yang tidak menamatkan pembelajaran ditingkat SD, SMP dan SMA. Di sisi lain, untuk mendorong peningkatan kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan antara lain melalui penyediaan bantuan bagi guru Wiyata Bhakti Depag dan Diknas sebanyak 1.697 guru, insentif Guru/TU/GTT/PTT SLTP swasta sebanyak 332 guru, subsidi kesejahteraan guru Wiyata Bhakti pendidikan dasar dan menengah sebanyak 1.018 orang, Subsidi lanjut ke S1/D4 bagi guru pendidikan dasar dan menengah sebanyak 102 orang, tutor PNF sebanyak 5 orang serta bantuan transport Tutor PAUD Non Formal sebanyak 110 orang. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dikembangkan pula sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui akreditasi satuan pendidikan. Dari sisi kualifikasi, tercatat persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 (layak mengajar) menjadi sebesar 16,46 % untuk SD/MI, 76,14 % untuk SMP/MTs dan untuk SMA/SMK/MA 93,69 %. Apa yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah mencapai 6,36 tahun (angka sementara BPS), naik Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

6

0,11 tahun jika dibandingkan tahun 2009 sebesar 6,27 tahun, angka melek huruf mencapai 99,89 % naik 0,10 % jika dibandingkan tahun 2009 sebesar 99,79 %, serta meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI/sederajat mencapai 84,03%, dan APM SMP/MTs/sederajat, SMA/SMK/ MA/sederajat, masing-masing telah mencapai 62,65 % dan 24,00 %. Peningkatan taraf pendidikan tersebut diikuti dengan meningkatnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan. Peningkatan kualitas ditandai, antara lain, dengan rata-rata nilai ujian nasional (UN) dan pencapaian berbagai prestasi dalam berbagai kompetisi tingkat provinsi maupun nasional. Selanjutnya dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kualifikasi guru terus ditingkatkan. Mengenai kondisi sarana pendidikan, pada akhir tahun 2010 ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik sebanyak 2.690 ruang (70,52 %) rusak ringan sebanyak 646 ruang (16,93 %) dan rusak berat sebanyak 478 ruang (12,55 %) ruang kelas. Untuk tingkat SMP/MTs kondisi baik 894 ruang (87,56 %) kondisi rusak ringan 98 ruang (9,5 %) dan rusak berat 30 buah (2,93 %) ruang kelas dan tingkat SMA/SMK/MA kondisi baik 351 ruang (82,97 %) kondisi rusak ringan 31 ruang (7,3 %) dan rusak berat 41 ruang (9,69 %). Saya memberikan apresiasi kepada jajaran Dewan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD terus dilakukan yang secara absolut terus mengalami peningkatan yang berarti, dan pada tahun 2010 telah mencapai 47,54 % dari total APBD Kabupaten Wonosobo. Mudahmudahan upaya ini secara berkelanjutan bisa mendongkrak kualitas pendidikan di kabupaten Wonosobo. Selanjutnya, pada prioritas penanganan kemiskinan melalui pembangunan URUSAN KESEHATAN, kita telah mengalokasikan dana sebanyak Rp72.386.746.167 atau sebesar 10,05% dari total APBD Tahun 2010, yang diarahkan untuk program-program peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat, pembangunan lingkungan sehat, penyelenggaraan upaya kesehatan yang berkualitas, penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas dan pemerataan sarana kesehatan. Melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan kesehatan telah mampu meningkatkan capaian berbagai indikator, yaitu menurunnya angka kematian bayi menjadi 13,47 per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu menjadi 86,90 per 100.000 kelahiran hidup dan prevalensi gizi Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

7

kurang menjadi 7,77%. Selain itu pembangunan kesehatan telah mampu meningkatkan umur harapan hidup menjadi 69,99 tahun. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan murah telah disediakan pelayanan kesehatan dasar di seluruh desa di Kabupaten Wonosobo dalam bentuk Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Puskesmas Pembantu, ataupun Puskesmas. Di sisi lain, kita masih dihadapkan pada tantangan ke depan yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perubahan iklim dan gaya hidup yang memungkinkan penularan berbagai macam penyakit, serta penurunan kualitas lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap kesehatan, Sehingga seluruh jajaran kesehatan harus tetap bersiap siaga dalam mengabdikan dirinya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hadirin Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, Meskipun penanganan Urusan LINGKUNGAN HIDUP tidak disebut secara eksplisit dalam prioritas tahun 2010, tetapi secara implisit prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan komitmen menjaga lingkungan hidup harus menjadi prinsip dasar kita semua dalam bertindak. Fakta menunjukkan bahwa fenomena lingkungan yang semakin ekstrim dalam dekade terakhir, akan mengancam keselamatan umat manusia, dan dalam situasi tersebut, biasanya kelompok rentan akan menjadi pihak yang paling dirugikan karena bencana lingkungan biasanya akan memperparah dan menambah daftar kemiskinan. Maka, Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus berusaha mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang berbasiskan kepada sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Untuk merealisasikan hal tersebut telah dilakukan beberapa program dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.179.627.380 atau sekitar 0,44% dari total belanja APBD. Program tersebut antara lain pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, melalui peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan baik itu di TPS-TPS maupun di TPA Wonorejo. Oleh karena itu, tercapai peningkatan sampah yang tertangani periode 2009-2010 dari 69,94% menjadi 88,09% pada tahun 2010. Program lainnya yaitu Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan antara lain lewat penyusunan buku inventarisasi dan/atau status lingkungan hidup daerah, juga pengadaan bibit tanaman, alat composting sampah, sumur resapan, dan lain sebagainya. Di samping itu, terkait penanganan isu kerusakan lahan di kawasan Dieng, kembali Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

8

digulirkan Program Rehabilitasi dan Konservasi Lahan di kawasan Dieng, yang mendorong sinergi antara pengelolaan lahan secara ramah lingkungan dan pertanian terpadu dengan penguatan ekonomi produktif dengan ternak sebagai komoditas. Praktek ini mencoba mengadopsi inisiatif yang sudah dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Konservasi Buntu dan Kreo, yang terus bergiat untuk mempraktekkan sinergi konservasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Selanjutnya, pada URUSAN PEKERJAAN UMUM, kita paham bahwa pembangunan infrastruktur memberikan efek yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks Wonosobo, kita sudah menempatkan percepatan infrastruktur sebagai bagian dari penanganan kemiskinan. Peran infrastruktur dalam pembangunan diupayakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kehidupan sosial budaya, terutama untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman dan kesehatan. Pada satu sisi infrastruktur dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan, pembukaan daerah terisolir serta mempersempit disparitas antar wilayah, dan disisi lain infrastruktur juga berperan sebagai katalisator antara proses produksi, pasar serta konsumsi akhir dari suatu produk, dalam hal ini infrastruktur mempunyai peran besar sebagai modal bergantungnya perkembangan ekonomi. Dalam kerangka berfikir tersebut, pada tahun 2010, telah kami investasikan anggaran penanganan urusan pekerjaan umum dalam program program penanganan infrastruktur sebesar Rp63.857.415.551 atau sebesar 9,02% dari total APBD Tahun 2010. Diluar program Pelayanan Administrasi perkantoran, telah kami laksanakan enam program terkait penyediaan infrastruktur yang dijabarkan ke dalam lebih dari 300 kegiatan dimana 263 diantaranya merupakan kegiatan terkait program pembangunan infrastruktur perdesaan. Program tersebut adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dan Program pembangunan infrastruktur perdesaaan. Melalui program serta kegiatan yang telah dilakukan, berbagai capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum yang telah berhasil kami wujudkan adalah peningkatan kondisi jalan kondisi baik Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

9

menjadi 56% dari total panjang jalan status kabupaten sepanjang 801,10 Km, luas areal irigasi kondisi baik sebesar 63,61% dan jumlah rumah tangga berakses sanitasi sebesar 33%. Pada Tahun 2010, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan program baru yang kami laksanakan dengan mengedepankan pola pemberdayaan masyarakat dalam usaha pemenuhan infrastruktur dasar disamping program yang telah kami laksanakan seperti PNPM Perkotaan dan PAMSIMAS. Pengarusutamaan pola pemberdayaan dalam pemenuhan infrastruktur dasar ini merupakan salah satu upaya menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Penerapan pola pemberdayaan ini kami yakini dapat memberi efek postif baik dalam prioritasi penanganan inftasruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam suatu komunitas maupun keberlanjutan pemanfaatan, penggunaan dan pemeliharaan sarana yang telah terbangun, untuk itu kedepan penerapan pola pemberdayaan yang sesuai dalam upaya pembangunan sarana dasar skala komunal perlu terus didorong penerapannya. Meskipun tidak kurang dari 9% APBD tahun 2010 telah dialokasikan dalam pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum, namun masih ada kesenjangan pendanaan dalam penangan infrastruktur. Hal ini terlihat dengan masih adanya keluhan masyarakat dalam hal kurangnya pelayanan infrastruktur. Untuk itu pematangan sistem perencanaan makro pembangunan kabupaten yang lebih terintegrasi dengan pelaksanaan urusan lainnya merupakan prioritas pembahasan dalam strategis pembangunan infrastruktur. Di luar itu semua, hal yang penting yang perlu disadari dalam pencapaian pelayanan infrastruktur adalah bagaimana mengimbangi antara kebutuhan infrastruktur yang harus disediakan dalam rangka mengikuti tuntutan laju pertumbuhan perekonomian dan kewilayahan. Mengingat masih banyaknya sasaran yang perlu ditangani, maka kedepan perlu ditentukan prioritasi penanganan infrastruktur yang memiliki daya ungkit perekonomian sehingga infrastruktur sebagai sebuah investasi dapat lebih dirasakan dengan melihat indikator kemajuan perekonomian yang dihasilkan. Hadirin yang saya hormati, Berbicara mengenai infrastruktur dan lingkungan hidup, tentu tidak bisa kita lepaskan dari konteks PENATAAN RUANG. Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan usaha mempertahankan daya dukung lingkungan menemukan relevansinya dalam pengelolaan tata Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

10

ruang yang baik. Isu ini memang cukup kompleks, karena penataan ruang sebagai arahan atau kendali pembangunan, seringkali harus bersinggungan dengan berbagai kepentingan yang saling berseberangan. Penataan ruang sendiri sudah ditetapkan menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD 2006-2010 maupun dalam RPJMD yang baru kita bahas kemarin, yang intinya adalah menciptakan landasan pembangunan yang kokoh dengan memperhatikan aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan. Pada tahun 2010, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp368.000.000, yang antara lain diimplementasikan dalam penyusunan RDTRK Kecamatan Mojotengah. Di samping itu, terkait dengan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo, sampai saat ini masih terus berproses dalam penyempurnaan substansi materi maupun dengan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi dan Pusat agar kelak bisa mendapatkan rekognisi atau pengesahan ketika akan dioperasionalkan sebagai Peraturan Daerah. Salah satu kabar baik adalah bahwa Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum bersedia memfasilitasi koordinasi dan proses bersama antara Kabupaten Wosoobo dengan enam Kabupaten lainnya, terkait penataan ruang Kawasan Dieng. Pada salah satu kesempatan, Ditjen Penataan Ruang melontarkan wacana bahwa mengingat kekhususan wilayah, Kawasan Dataran Tinggi Dieng bisa ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional, sehingga penataan ruangnya harus dilakukan secara khusus, disinkronkan dengan perencanaan ruang dari sektor lain terutama sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Agenda ini tentu mendukung keinginan Kabupaten Wonosobo agar pengelolaan tata ruang di Kabupaten Wonosobo khususnya Kawasan Dieng yang mencakup 4 kecamatan yaitu Kejajar,Garung,Mojotengah dan Watumalang bisa disusun dengan keterkaitan antar wilayah maupun antar sektor dalam pengembangan wilayahnya. Selanjutnya, pada URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, sesuai semangat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kita terus mengupayakan agar mekanisme perencanaan pembangunan ke depan lebih mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Total alokasi anggaran tahun 2010 berjumlah Rp4.051.348.190 atau sebesar 0,56% dari total belanja APBD Tahun 2010, dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan penyusunan Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

11

dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek (tahunan), menengah (lima tahunan), dan jangka panjang (dua puluh tahunan), kegiatan perencanaan pembangunan sektor ekonomi, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, pengembangan data informasi, penanggulangan dan pencegahan penyakit menular, upaya peningkatan kesehatan masyarakat, kerjasama pembangunan, serta peningkatan kualitas tenaga perencana. Pada tahun 2010 pemerintah daerah juga telah berhasil menyusun perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025. Selanjutnya, pada URUSAN PERUMAHAN, dengan anggaran sebesar Rp1.081.760.000 atau sebesar 0,15% dari total belanja APBD Tahun 2010, difokuskan pada upaya fasilitasi pemenuhan kebutuhan perumahan secara swadaya oleh masyarakat melalui Program Pengembangan Perumahan dan upaya penurunan angka buang air besar sembarangan (BABS) di wilayah perkotaan, melalui program lingkungan sehat perumahan dengan pelaksanaan kegiatan Sanitasi Langsung Berbasis Masyarakat (SLBM) yang merupakan kegiatan penanganan sanitasi dengan pendekatan kebutuhan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Tahun 2010 ini, untuk pertama kalinya dilaksanakan kegiatan Sanitasi Lingkungan berbasis Masyarakat (SLBM). Namun, hal ini tidak menjadi halangan bagi keberhasilan program dan kegiatan ini, melalui kegiatan SLBM ini telah dibangun 2 unit MCK dan 8 unit tangki septik komunal yang dapat melayani secara langsung 656 jiwa penduduk di lingkungan kliwonan, manglongsari dan sidomulyo. Capaian ini tentunya sangat baik, namun kebutuhan sasaran pengentasan BABS di wilayah RIK masih memerlukan banyak usaha. Pada tahun yang akan datang akan terus kami dorong perluasan jumlah sasaran kegiatan sehingga 100% BABS dapat tercapai tentu saja dengan tetap menjaga keberlanjutan serta pengembangan program pada daerah sasaran yang telah tertangani untuk terus dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Dari titik ini dapat dilihat bahwa keberhasilan penanganan masalah sanitasi bukan hanya bergantung pada Pemerintah tetapi juga sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan juga swasta. Dalam rangka upaya mendorong pemenuhan rumah sederhana sehat, Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

12

kebijakan yang terus kami dorong adalah pelaksanaan fasilitasi perbaikan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun Masyarakat Rawan Bencana (MRB). Namun disadari pelaksanaan kegiatan ini masih sangat tergantung pada kebijakan pelaksanaan kegiatan tersebut oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Sedangkan dalam pekerjaan rumah yang masih harus segera diselesaikan adalah upaya penyusunan strategi penanganan perumahan termasuk didalamnya penargetan ulang sasaran program terkait urusan perumahan. Hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya muliakan, Pada URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, kita menyadaari bahwa pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan SDM Pemuda yang berkualitas dan berdaya saing, sesuai amanat Undang-Undang. Perhatian terhadap sektor kepemudaan dan olahraga ini diwujudkan dalam alokasi anggaran APBD sebesar Rp 1.853.500.000,00 melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas pemuda dan olahraga. Anggaran tersebut masih ditambah dengan bantuan untuk KONI dalam pengelolaan organisasi keolahragaan maupun pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Khusus mengenai pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten Wonosobo, Pemkab terus memantapkan rencana peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan untuk mendukung aktifitas masyarakat tetap diperlukan, baik dalam bentuk fasilitas indoor maupun outdoor. Pada urusan PENANAMAN MODAL, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah tetapi juga harus bisa mengikutsertakan pihak swasta guna menginvestasikan modalnya di Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berfokus pada pengembangan potensi agribisnis Kabupaten Wonosobo berupaya mendorong masuknya investasi. Jajaran Pemkab melalui berbagai cara terus berusaha menciptakan iklim investasi yang sehat/kondusif, termasuk pada aspek kelembagaan, deregulasi dan debirokratisasi, untuk memperbesar investasi di daerah. Pada tahun 2010, anggaran untuk penanaman modal berjumlah Rp 368.689.568 atau 0,05% dari total APBD Tahun 2010. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain promosi Investasi Jawa Tengah, promosi investasi Kabupaten Wonosobo, temu bisnis dengan pelaku usaha serta Promosi investasi Potensi Daerah yang dilaksanakan di TMII Jakarta. Meningkatnya investasi di Kabupaten Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

13

Wonosobo dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKK) Penanaman Modal yaitu dengan melihat Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN dengan capaian kinerja pada tahun 2009 sebesar -76,16 % naik menjadi 117,6 % pada tahun 2010. Peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi itu juga relevan dengan upaya pembangunan sektor URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL/MENENGAH. Melalui berbagai program, upaya melakukan pembinaan untuk meningkatkan kinerja koperasi dan UKM terus dilakukan. Kita telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.020.964.734 pada berbagai program, antara lain Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, melalui Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil dan menengah. Ini dimaksudkan agar para pelaku usaha di Kabupaten Wonosobo khususnya usaha mikro memiliki legalitas atas usahanya sehingga pada saat berhubungan dengan pihak ketiga khususnya pihak perbankan/lembaga keuangan dalam rangka penambahan permodalan tidak mengalami kendala lagi. Dari kegiatan ini dihasilkan pemberian sertifikasi izin usaha gratis kepada 8.015 UMKM; 6.347 Izin Mendirikan Bangunan; 6.588 Izin Gangguan (HO); 6.936 SIUP/TDP serta 112 Tanda Daftar Industri (TDI). Seperti telah saya singgung di muka, pengembangan UMKM ini juga relevan dengan prioritas pembangunan tahun 2010 pada aspek peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, dan diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Wonosobo. Selanjutnya, pada URUSAN KEPENDUDUKAN, dengan anggaran sebesar Rp 2.830.647.326,00 atau sebesar 0,39% dari total belanja APBD, telah dilakukan berbagai program seperti Pelayanan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran dengan mobil keliling untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan kecamatan, sebagai perwujudan pelayanan yang lebih baik kepada warga masyarakat. Begitu pula dengan Sosialisasi Peraturan kepada desa/kelurahan dan kecamatan tentang peraturanperaturan baru bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, validasi database kependudukan yang sangat berguna untuk penataan administrasi kependudukan yang valid berbasis desa, pemeliharaan jaringan online dan sistem SIAK DEPDAGRI, pengadaan peralatan pendukung SIAK untuk pemeliharaan peralatan jaringan on-line. Dengan upaya tersebut, sebanyak 96,5 % dari penduduk wajib KTP tahun 2010 yang berjumlah 661.326 orang telah memiliki KTP. Melalui pengawasan dan dukungan dari jajaran Dewan,


14

ke depan kita akan terus menyempurnakan kinerja pengelolaan administrasi kependudukan ini, karena pada hakekatnya merupakan bentuk pelayanan sipil (civil service) yang harus diprioritaskan penanganannya. Hadirin yang saya hormati, Berbicara mengenai persoalan demografi yang kita hadapi, penanganan prioritas pembangunan dalam hal penyediaan lapangan kerja memang cukup kompleks. Kita prihatin dengan tutupnya beberapa perusahaan karena itu akan berdampak terhadap angka pengangguran, namun upaya di bidang ketenagakerjaan terus dilakukan. Sebagai contoh, peningkatan partisipasi angkatan kerja dari 72,23 pada tahun 2009 meningkat menjadi 73,08 pada tahun 2010 dan penurunan persen tingkat pengangguran terbuka dari 6,97 pada tahun 2009 menjadi 3,99% pada tahun 2010. Meskipun pada sektor ketenagakerjaan formal kita masih menghadapi persoalan pelik dengan adanya perusahaan yang kolaps, mudah-mudahan penciptaan lapangan kerja di sektor informal bisa sedikit mengalihkan banyaknya saudara-saudara kita yang kurang beruntung karena terpaksa putus hubungan kerja. Alternatif lainnya adalah dengan terus melakukan pengembangan dan sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, perikanan agar terbuka peluang kerja dan usaha. Untuk mendukung program di URUSAN KETENAGAKERJAAN tersebut, dalam tahun 2010 telah dialokasikan dana sebesar Rp3.928.806.243 atau sebesar 0,55% dari total APBD, yang digunakan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, dan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Pada Urusan KETAHANAN PANGAN, yang juga merupakan aspek penting karena berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak, kita telah menganggarkan Rp6.012.019.344 dari belanja APBD untuk menunjang peningkatan ketahanan pangan, di antaranya dukungan upaya diversifikasi pangan yaitu alat pengolah pangan bagi kelompok tani dan usaha dalam pengolahan bahan baku pangan di 14 desa pada 7 kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Upaya ketahanan pangan juga dilakukan melalui lomba cipta menu dan pelatihan pengolahan pangan beragam, bergizi, seimbang dan Aman (B2SA) serta dengan melaksanakan survey Pola Pangan Masyarakat di 120 Desa pada 12 Kecamatan untuk mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.


15

Aspek ketersediaan dan distribusi pangan dijabarkan juga dalam kegiatan berupa usaha menjaga kestabilan harga dengan pembelian gabah dari petani/masyarakat yang dilaksanakan 18 Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), pengembangan desa mandiri pangan seperti di Desa Gumawang Kidul Kecamatan Watumalang serta fasilitasi peralatan panen dan pasca panen padi untuk 4 kelompok tani di 4 desa. Kegiatan RPPK di 10 kelompok (10 desa pada 6 kecamatan) dengan bantuan ternak kambing 16 ekor, bibit kakao 3.200 batang, jeruk keprok 150 batang, jambu merah 1.200 batang, dan alat pengolahan hasil pertanian 1 paket, pembangunan/rehabilitasi Jaringan irigasi Desa (JIDES) 43 unit, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) 25 unit serta pembangunan jalan Usaha Tani 2 unit serta pengawasan terhadap distribusi pupuk dan pestisida di wilayah Kabupaten Wonosobo. serta penanganan daerah rawan pangan dengan pendistribusian beras sebanyak 14.491 kg di 9 kecamatan. Hadirin Rapat paripurna Dewan yang saya muliakan, Perhatian terhadap pembangunan manusia seutuhnya, termasuk pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak telah menjadi komitmen kita sekalian sejak dekade lalu. Sebagai implementasi dari keberpihakan pemkab dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kita telah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp 558.711.700,00, yang sebagian besar digunakan untuk implementasi pengarusutamaan gender dalam siklus pembangunan di tingkat desa/kelurahan, sosialisasi terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, analisa data gender Kabupaten Wonosobo, penguatan kapasitas penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis Gender dan Anak, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam percepatan penurunan AKI dan AKB melalui optimalisasi Gerakan Sayang Ibu, kampanye anti kekerasan terhadap perempuan serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat Kelurahan. Dengan tetap memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak yang demokratis, melalui kegiatan-kegiatan tersebut keberanian korban kekerasan untuk melapor semakin meningkat, angka melek huruf perempuan umur 15 tahun ke atas meningkat, jumlah pekerja perempuan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan juga meningkat. Peningkatan jumlah pekerja perempuan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Capaian kinerja Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

16

dalam beberapa hal tersebut menunjukkan perbaikan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan kedepan, di antaranya kesenjangan gender yang masih terjadi, misalnya dalam hal rata-rata upah antara laki-laki dan perempuan. Dalam bidang politik yang tercermin dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih sangat kecil, belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak karena belum adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak menyebabkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi serta masih adanya budaya patriarkhi di masyarakat cenderung menghambat peran perempuan pada sektor publik. Untuk itu perlu dilakukan upaya dan regulasi penguatan kelembagaan PUG dan anak untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, mengembangkan sistem pendataan yang responsif gender, mengintegrasikan program dan kebijakan responsif gender dalam seluruh bidang pembangunan. Kepedulian, peran serta, koordinasi semua instansi dan lembaga terkait serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi juga perlu terus ditingkatkan mengingat program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas sektoral. Masih relevan dengan pembangunan manusia seutuhnya, pada urusan KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA pada tahun 2010 memperoleh alokasi dana dari APBD Kabupaten Wonosobo sebesar Rp5.700.419.310 atau 0,79% dari total APBD tahun 2010 dan mampu merealisasikan sebesar Rp 5.640.229.987,00 atau 98,94%. Anggaran ini telah dioptimalkan melalui program Keluarga Berencana melalui kegiatan pelayanan dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dan pengelolaan data program Keluarga Berencana; program Kesehatan Reproduksi Remaja melalui kegiatan Orientasi pengurus KRR; program pelayanan kontrasepsi melalui pengadaan alat dan obat kontrasepsi, pelayanan KB medis operasi (MOP dan MOW) yang diprioritaskan untuk keluarga Pra KS dan KS I dan Operasional PPKBD dan Sub PPKBD serta program penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan Kader Panca Bina Keluarga serta untuk anggaran rutin Badan KB. Dengan tetap memfokuskan pada upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, melalui program dan kegiatan tersebut telah berhasil meningkatkan jumlah peserta KB aktif mencapai 81,41% atau naik sebesar 1,18% dibandingkan tahun 2009 dan mampu menurunkan jumlah Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

17

keluarga miskin (keluarga Pra KS dan KS I) dari 49,66% menjadi 47,58% atau menurun 2,08% dibandingkan tahun 2009. Meskipun capaian kinerja tahun 2010 menunjukkan hal yang positif tetapi masih dihadapkan pada beberapa permasalahan di antaranya angka kelahiran total (TFR) yang masih tinggi 2,35%, ketersediaan alat kontrasepsi gratis yang masih terbatas sehingga angka dropout KB juga tinggi 9,65%, anggapan bahwa KB merupakan urusan wanita saja dan adanya kekhawatiran pria dalam menggunakan alat kontrasepsi (kondom dan MOP) dapat menurunkan libido menyebabkan peran pria dalam KB rendah bahkan cenderung menurun. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengoptimalkan pelayanan KB, meningkatkan akses dan ketersediaan alat kontrasepsi dan upayaupaya lain yang mendukung keberhasilan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, tentunya hal ini akan berhasil dengan dukungan semua pihak baik dari instansi pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga diharapkan kedepannya permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Pada Urusan PERHUBUNGAN, kita masih dihadapkan pada fakta bahwa kendala pengembangan sarpras perhubungan di Wonosobo adalah faktor geografis dan curah hujan tinggi, sehingga penambahan jumlah kendaraan dan permintaan kebutuhan transportasi publik oleh masyarakat tidak sebanding dengan penambahan kapasitas jalan. Dari statistik perhubungan, jumlah kendaraan meningkat 46,36 % dari 10.089 pada tahun 2009 menjadi 14.766 pada tahun 2010. Angka ini di satu sisi menunjukkan perkembangan positif tumbuhnya roda perekonomian, tetapi di sisi lain juga berdampak kemacetan di beberapa titik. Kondisi itu juga dipengaruhi faktor tingginya curah hujan dan sistem drainase jalan yang belum optimal sehingga menyebabkan penurunan kualitas jalan. Menyikapi hal tersebut, Pemkab tetap melakukan upaya manajemen lalu lintas dan perhubungan melalui berbagai program APBD yang totalnya mencapai angka Rp2.784.961.985. Saya ingin menyampaikan kepada segenap jajaran Dewan, mengingat persoalan manajemen perhubungan memang membutuhkan peran aktif semua pihak, saat ini sedang dirintis Forum lalu Lintas, sebuah forum multipihak pada tingkat kabupaten yang akan memberi mendukung upaya Pemkab dalam manajemen rekayasa lalu lintas. Forum ini diharapkan kelak bisa menjembatani problem penataan lalu lintas dan perhubungan baik dengan aspek kewenangan kepolisian maupun otoritas pengelola jalan Provinsi dan jalan negara. Lewat forum ini, persoalan perhubungan yang berimplikasi terhadap kepentingan publik


18

seperti perparkiran, penataan rute serta trayek dan kelaikan jalan angkutan akan dibahas lebih optimal. Karena prinsipnya yang partisipatif, maka beberapa hambatan regulasi dan koordinasi antar berbagai instansi yang menangani perhubungan bisa dihindari sejak awal. Tidak kalah penting, dengan adanya Forum lalu Lintas tersebut penataan perhubungan dan lalu-lintas bisa lebih sinergis dengan sektor lain yang terkait seperti pekerjaan umum, penataan ruang, ketentraman dan ketertiban umum serta perdagangan dan perekonomian masyarakat. Pada Urusan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI, menyadari bahwa urusan ini terkait dengan prasyarat berlangsungnya pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan perhatian yang serius terhadap pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Jaminan adanya rasa aman bagi masyarakat yang antara lain ditandai dengan minimnya konflik horisontal merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan daerah di berbagai bidang. Untuk itu, pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui penataan sistem keamanan terpadu yang berbasis masyarakat dengan membangun koordinasi dan kerjasama secara sinergis antara masyarakat, satuan linmas, polisi pamong praja, dan kepolisian sebagai inti. terkait dengan hal tersebut, selama tahun 2010 telah dialokasikan dana sejumlah Rp2.422.047.035 untuk berbagai program dan kegiatan mendukung penciptaan kesatuan bangsa, pemantapan perlindungan keamanan masyarakat dan pemantapan politik dalam negeri. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain mendorong lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanankerawanan sosial, politik serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat. Juga, beberapa program yang bertujuan meningkatkan komitmen bersama untuk menciptakan iklim kondusif daerah guna mendukung kelancaran, keberlanjutan dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan kesadaran semua pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap bela negara dan tanggap terhadap berbagai gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mungkin terjadi. Pada sisi penanganan bencana, tahun 2010 tercatat ada 224 kejadian bencana, yang sebagian besar disebabkan faktor alam seperti tanah longsor. Harus diakui, kemampuan Pemkab terbatas untuk memberikan Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

19

santunan terhadap korban, yang bisa dilakukan selain melakukan antisipasi dan tindakan pencegahan bencana sejak dini, juga menggerakkan partisipasi segenap komponen untuk berpartisipasi dalam penanganan korban bencana. Praktek positif ini sudah berlangsung sejak beberapa kejadian, misalnya longsor di Tieng, Kejajar. Mengingat kondisi geografis Wonosobo yang rawan bencana lingkungan seperti longsor, maka diperlukan Prosedur Penanggulangan Bencana yang akan menjadi dasar penanganan segera, di samping efektifitas kelembagaan penanggulangan bencana agar bisa bekerja secara efektif baik dalam tahap koordinasi persiapan, pelaksanaan dan pengendalian pasca bencana. Hadirin sekalian yg saya hormati, Selanjutnya, pada urusan OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM, yang merupakan simpul dari fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp197.419.920.411 atau 27,41% dari total APBD, meliputi 12 program dari aspek keuangan, administrasi pemerintahan, pengembangan kapasitas dan pengadaan sarpras aparatur, pengawasan, kepegawaian, yang semuanya itu pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam sisi penetapan regulasi Daerah, selama tahun 2010 telah ditetapkan 14 Perda dan tidak ada satupun yang dibatalkan oleh Pemerintah. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah termasuk perangkat desa juga diberikan, tanpa mengurangi hak masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan para pelayannya. Pada sisi tata kelola keuangan dan pengawasan, terus diupayakan optimalisasi pemeriksaan, meminimalkan penyalahgunaan kewenangan dan keuangan serta mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah. Juga, untuk melaksanakan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemkab telah mengatur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2010. Terkait dengan pengelolaan keuangan sebagai salah satu aspek dari pegembangan kapasitas otonomi daerah, yang di dalamnya termasuk Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

20

penanganan aset pemerintah, kita menyadari bahwa kinerja keuangan ini perlu terus menerus disempurnakan. Dalam upaya penatausahaan aset daerah, melalui URUSAN PERTANAHAN kita berupaya melakukan penertiban dan penatausahaan aset tanah milik pemerintah daerah termasuk di dalamnya eks tanah bengkok. Upaya ini memang membutuhkan waktu dan juga kerja keras, karena membutuhkan sinkronisasi data dengan berbagai instansi. Praktek kepemerintahan yang baik tersebut juga terait erat dengan fungsi URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA. Prinsip pemberdayaan terus kita kedepankan dan diimplementasikan dalam berbagai program pemberdyaaan masyarakat, yang pada tahun 2010 diberi alokasi anggaran sebesar Rp3.934.503.389. Anggaran sebesar itu diimplementasikan antara lain melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat. Sedangkan pada aspek dana perimbangan desa, Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27.000.000.000. Angka tersebut telah melebihi ketentuan minimal sesuai PP Nomor 72 Tahun 2005 yang menyebutkan ADD diperoleh dari perhitungan 10 % dari jumlah dana alokasi umum dikurangi belanja pegawai ditambah pajak penghasilan asli daerah, bagi hasil PBB dan bagi hasil pajak provinsi. Dukungan dana ini tentu saja diharapkan bisa mendorong efektifitas ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Program lain yang tidak kalah strategisnya dalam pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan ekonomi perdesaan (PER), yang diarahkan untuk menumbuh kembangkan kembali ekonomi rakyat terutama untuk kegiatan ekonomi dengan skala kecil dan menengah. Di luar itu, masih banyak sebenarnya program pemberdayaan masyarakat yang kita kembangkan, antara lain yang menyangkut PNPM, baik perkotaan maupun perdesaan, melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas perangkat kecamatan dan desa dalam pendampingan PNPM, sosialisasi Petunjuk teknis operasional PNMP, rapat-rapat dan fasilitasi permasalahan serta untuk bantuan kepada badan kerjasama antar desa. Manfaat dari berbagai kegiatan tersebut adalah terciptanya proses dan mekanisme PNPM Mandiri sesuai dengan aturan melalui bentuk-bentuk pembinaan, monitoring, koordinasi, pengendalian serta pelaporan yang akuntabel. Ke depan, upaya pemberdayaan masyarakat ini akan terus kita kembangkan, antara lain melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

21

masyarakat dan aparat di berbagai level serta domain yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, Membahas pemberdayaan masyarakat, juga tidak terlepas dari permasalahan sosial yang masih dihadapi kabupaten Wonosobo. Kita menyadari bahwa perlindungan dan kesejahteraan sosial diperlukan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Agenda penting kita adalah penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), karena masih banyak saudar kita yang masih harus mendapat perhatian, antara lain belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Terhadap persoalan ini, pada URUSAN SOSIAL telah kita alokasikan dana APBD sebesar Rp4.797.105.095, yang sebagian besar dialokasikan untuk pendataan PMKS dan PSKS, peningkatan pelayanan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan kesejahteraan sosial, pembinaan PMKS (anak terlantar,lanjut usia) dan PSKS (panti asuhan/ panti jompo, Pekerja Sosial Masyarakat/PSM, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK, Unit Pelayanan Sosial Keliling Penyandang Cacat/ UPSK PACA), pemberian bantuan/ hibah kepada lembaga dan kelompok PMKS dan PSKS dalam kerangka penanganan permasalahan PMKS yang ada di Kabupaten Wonosobo. Ke depan, agenda yang perlu menjadi perhatian bersama adalah peningkatan pelayanan/rehabilitasi sosial bagi PMKS, penyusunan dan penetapan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial, serta pengembangan sistem informasi dan publikasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Selain itu, perlu dibangun kemitraan dengan pengusaha/korporasi untuk penanganan masalah PMKS melalu program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) serta terus menerus melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas dan pendamping sosial pemberdayaan PMKS. Di sisi lain, berbicara tentang pembangunan pada URUSAN KEBUDAYAAN, sebagai implementasi perhatian kita pada kebudayaan, melalui APBD telah dialokasikan sebesar Rp503.000.000, untuk pembinaan budaya daerah, antara lain memberikan kesempatan para seniman wayang kulit untuk pentas wayang kulit di RRI Purwokerto, seniman tari mengadakan pentas seni tradisionil di TMII, penyelenggaraan atraksi seni dan budaya daerah dengan menampilkan berbagai seni dan budaya yang ada di Kabupaten Wonosobo. Di samping itu, grup kesenian daerah juga Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

22

diupayakan dibina dan dikembangkan agar bisa tetap bertahan sehingga menjadi wahana untuk pengembangan seni dan budaya daerah. Pada aspek benda-benda cagar budaya, dilakukan inventarisasi dan dokumentasi cagar budaya agar kekayaan budaya daerah dapat dilestarikan dan diapresiasi keberadaannya. Hadirin yang saya muliakan, Proses pembangunan melalui APBD juga memberikan perhatian pada URUSAN STATISTIK, karena kita menyadari bahwa data statistik sangat penting bagi proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sajuh ini, dengan koordinasi dengan BPS, program pembuatan dan penyebarluasan Daerah Dalam Angka, Data PDRB Kabupaten terus dilakukan. Khusus mengenai Sensus Penduduk 2010, saya sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran birokrasi agar menggunakan data itu sebagai acuan penting dalam perencanaan program secara tepat sasaran serta memproyeksi perkembangan ke depan, berdasarkan data ekonomi, sosial dan kewilayahan. Selain statistik sebagai data pendukung, proses penyelenggaraan pemerintahan juga membutuhkan manajemen data dan arsip yang handal. terkait dengan hal tersebut, untuk URUSAN KEARSIPAN, kita telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp899.443.832 untuk perbaikan sistem administrasi kearsipan,penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, pemeliharaan rutin dan berkala sarana dan prasarana kearsipan. Diharapkan, upaya ini bisa menyelamatkan dokumen arsip dinamis maupun statis yang penting sebagai data pendukung pemerintahan maupun arsip yang masih diperlukan untuk perencanaan ke depan. Hadirin yang saya hormati, selain pengelolaan statistik dan arsip yang baik, URUSAN PERPUSTAKAAN juga penting sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendukung layaan publik dalam hal peningkatan kualitas SDM masyarakat. Inisiatif perpustakaan daerah Wonosobo yang sudah berkali-kali mendapatkan apresiasi pada level nasional harus terus ditingkatkan sehingga tahun 2010 kita memberikan alokasi anggaran sebesar Rp1.665.612.919 untuk pengembangan minat baca dan pembinaan perpustakaan.


23

Dengan fasilitasi tersebut, sampai tahun 2010 jumlah perpustakaan desa/kelurahan sebanyak 65 unit, perpustakaan rumah ibadah 23 unit dan rumah belajar 28 unit, ada peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang masing-masing berjumlah 58 unit, 17 unit dan 16 unit. Peningkatan minat baca juga bisa dilihat dari besarnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan yang rata-rata per hari mencapai 1.400 orang serta jumlah buku dipinjam yang rata-rata perbulan mencapai 14.717 buku atau 491 buku per hari. Prestasi perpustaaan tahun 2010 yang membanggakan antara lain juara I Tingkat nasional lomba perpustakaan umum kabupaten/kota, di samping apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah sehingga pada tahun 2011 melalui dana bantuan kabupaten/kota APBD provinsi Kabupaten Wonosobo mendapatkan dana untuk merenovasi Perpustakaan Umum. pada sisi perpustakaan sekolah, beberapa prestasi antara lain juara 2 Tingkat Nasional Lomba perpustakaan sekolah/SMP yang diwakili SMP Negeri 1 Kertek, Juara I Tingkat Provinsi Jawa Tengah Lomba perpustakaan Desa yang diwakili desa Blederan Kecamatan Mojotengah dan Juara I Provinsi pada Lomba Bercerita tingkat SD dan Juara III tingkat Nasonal yang diwakili oleh Afifa Nur Marsita dari SD IV Wonosobo.

Hadirin yang saya muliakan, Di samping 26 urusan wajib yang telah saya paparkan di atas, kita memiliki delapan 8 urusan pilihan yang pada hakekatnya mendukung pelaksanaan urusan wajib dan sesuai dengan kontkes lokasl atau karakteristik Wonosobo. Pada URUSAN PERIKANAN, kita terus mengembangkan pengembangan perikanan, dengan dana APBD sebesar Rp5.001.507.211 atau 0,694 % dari total belanja APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik BBI, UPR, pengembangan kawasan budidaya air tawar dan pengadaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dengan upayaupaya tersebut dan atas peran aktif masyarakat, luas lahan perikanan mengalami peningkatan meliputi kolam air tenang dari 259,50 ha (2009) mengalami kenaikan 0,50 % menjadi 260,80 ha (2010), kolam air deras dari 1 ha (2009) mengalami kenaikan 50 % menjadi 1,50 ha (2010), karamba dari 170 petak (2009) mengalami kenaikan 206,47% menjadi 521 petak (2010), Usaha Perbenihan Rakyat dari 7,30 ha (2009) mengalami kenaikan 6,85% menjadi 7,80 ha (2010). Keadaan ini berbanding lurus dengan Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

24

volume produksi perikanan yaitu ikan konsumsi dari 4.666.576 kg (2009) mengalami kenaikan 12,73% menjadi 5.260.835 kg (2010) dan benih ikan dari 43.023.000 ekor (2009) mengalami kenaikan 0,50 % menjadi 43.239.000,00 (2010). Seiring dengan peningkatan produksi, maka konsumsi ikan juga mengalami kenaikan dari 11,99 kg/kapita/tahun (2009) menjadi 12,47 kg/kapita/tahun (2010) atau mengalami kenaikan sebesar 6,26%. Meskipun demikian, pembangunan perikanan masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah, seperti menurunnya kualitas lingkungan hidup di Wonosobo yang mengakibatkan peningkatan sedimentasi pada waduk dan kolam ikan, serta berkurangnya kualitas dan kuantitas air. Tingkat konsumsi ikan bagi rata-rata penduduk Wonosobo sebesar 12,47 kg/kapita/tahun harus terus ditingkatkan agar sebanding dengan tingkat konsumsi nasional sebesar 30,47 kg/kapita/tahun. Untuk itu, terus kita lakukan upaya perbaikan kerusakan lingkungan, pengembangan usaha perikanan budidaya serta komoditas unggulan yang berbasis kawasan dan diminati pasar, serta peningkatan konsumsi ikan untuk meningkatkan serapan pasar domestik. Selanjutnya pada URUSAN PERTANIAN, dengan dana APBD sebesar Rp7.745.591.586 terus dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan produksi pertanian/perkebunan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak serta peningkatan produksi hasil peternakan. Melalui berbagai upaya tersebut secara bertahap sejak tahun 2006 s/d 2010 produksi tanaman pangan dapat ditingkatkan rata-rata per tahun meningkat 22.673,4 ton atau 5,6%, produksi tanaman hortikultura rata-rata per tahun meningkat 274.996 kwintal atau 9,47%, produksi tanaman perkebunan rata-rata per tahun meningkat 112,15 ton atau 4,46.%, produksi telur rata-rata meningkat 310.302 kg per tahun atau 27,32%, produksi susu rata-rata meningkat 78.598 liter per tahun atau 58,68% dan produksi daging rata-rata meningkat 210.096 kg per tahun atau 0,91%. Dalam aspek produksi kita telah mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, tetapi dari sisi kesejahteraan petani kita masih harus mencari langkah-langkah terobosan agar kehidupan petani dan citra pertanian dapat diperbaiki. Saat ini, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih belum sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya dari pertanian. Masih banyak angkatan kerja Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

25

kita belum mampu terserap sektor industri dan jasa, sehingga masih harus bekerja di sektor primer. Di sisi lain, dukungan terhadap sektor pertanian sangat minim. Input dan biaya distribusi serta biaya modal yang semakin mahal diperparah oleh ketidakpastian harga komoditas primer pertanian yang seringkali jatuh pada saat panen, mengakibatkan kehidupan petani/peternak semakin tertinggal. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani seperti RPPK, Primatani, pengembangan agribisnis harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan. Pada URUSAN KEHUTANAN, agenda terbesar kita adalah penguatan pengelolaan hutan dan untuk menunjang pembangunan, di samping perhatian pada aspek konservasinya. Kita pahami bersama bahwa wilayah hutan Wonosobo memiliki posisi yang sangat strategis bagi Jawa Tengah bagian selatan, mengingat Wonosobo adalah daerah hulu 3 DAS besar yang terdiri Serayu, Luk Ulo dan Bogowonto yang mengaliri 6 wilayah kabupaten. Dengan makin meningkatnya pengembangan wilayah di luar kawasan hutan/konservasi maka perlu penataan fungsi hutan untuk meningkatkan nilai dan peluang pemanfaatan kawasan hutan guna menunjang pembangunan. Tahun 2010, kita mengalokasikan anggaran sejumlah Rp4.891.341.041, antara lain untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber air, melalui pembangunan dam penahan 7 unit, penghijauan lingkungan dengan bibit Jenitri 45.000 btg, Suren 81.500 btg, Nangka okulasi 2.168 btg dan trembesi 30.000 batang pengembangan hutan rakyat seluas 450 Ha, pembuatan lubang resapan biopori sebanyak 84 unit yang tersebar di 15 kecamatan serta adanya perencanaan RHL Wonosobo dengan tujuan agar kegiatan RHL di Wonosobo dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Disamping itu juga ada kegiatan produktif berupa pembuatan pembibitan bagi 20 LMDH, yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar hutan khususnya yang sudah tergabung dalam wadah LMDH untuk ikut serta mengawasi dan memanfaatkan hutan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan kualitas lahan telah dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 2.425 ha pada tahun 2010 . Apabila diakumulasi mulai tahun 2007 maka jumlah rehabilitasi hutan dan lahan sampai tahun 2010 adalah sebanyak 9.142 ha (66,56%). Kemitraan dengan perhutani dan Kementerian Kehutanan terus dilakukan, baik dalam konteks konservasi maupun perhutanan sosial. Dukungan dari Kementerian


26

Kehutanan antara lain melalui Program Penguatan Pengelolaan Hutan dan DAS Berbasis Masyarakat (atau Strengthening Community-Based Forrest and Watershed Management-SCBFWM) yang diintegrasikan ke dalam Program Pemulihan Dieng, di mana sub DAS Tulis Hulu merupakan salah satu dari enam DAS di seluruh Indonesia untuk menjadi lokasi pembelajaran pengelolaan hutan dan DAS berbasis masyarakat, dengan salah satu indikator berfungsinya Forum DAS lintas administratif kewilayahan secara partisipatif. Selanjutnya, pada URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, yang harus kita cermati adalah bahwa sampai akhir 2010 di Kabupaten Wonosobo masih terdapat 152 kampung/dusun atau 6470 KK kelompok pemukiman penduduk yang belum dapat menikmati listrik. Dari jumlah tersebut 80 kampung/dusun lokasi belum tersentuh jaringan dan tujuh lokasi merupakan kegiatan lanjutan, serta 65 lokasi merupakan pengembangan dari kelompok permukiman atau perluasan dusun. Tahun 2010, anggaran untuk sektor ini sebesar Rp418.977.300 yang sebagian besar digunakan untuk pemeliharaan 2.300 titik lampu penerangan jalan. Terkait dengan ini, mohon dukungan terus menerus dari jajaran Dewan agar pada tahun 2012 Pemkab bisa menyelesaikan problem lingkungan atau kelompok permukiman yang belum berlistrik. Pada URUSAN KEPARIWISATAAN, menyadari bahwa pariwisata adalah potensi Wonosobo, tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.488.048.360 untuk pengembangan potensi pariwisata, yang berdasarkan data statistik, tahun 2010 jumlah wisatawan meningkat menjadi 274.891 orang, naik dari 259.103 orang pada tahun 2009. Anggaran tersebut untuk mendukung upaya pelestarian nilai budaya, obyek wisata dan cagar budaya, kelestarian alam serta pemberdayaan masyarakat karena kita ingin mengembangkan secara serius pariwisata berbasis masyarakat, dan pada kawasan khusus dataran tinggi dieng perlu dikembangkan agro-eco-culture tourism yang mengkombinasikan wisata pertanian, lingkungan dan budaya dan minat khusus dalam berbagai bentuk. Pada URUSAN PERINDUSTRIAN, dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.734.841.096 pada urusan prindustrian telah kami lakukan upaya pengembangan industri kecil dan menengah baik dalam permodalan, peralatan usaha, ketrampilan, peningkatan kualitas produk maupun pemasaran sehingga rata-rata setiap tahun unit usaha dan wirausaha Sambutan Bupati Wonosobo_Pengantar LKPJ 2010

27

industri mengalami pertumbuhan 975 unit atau 8,12%. Demikian pula kemampuan di bidang teknologi industri juga terus kita tingkatkan, sehingga setiap tahun rata-rata terjadi peningkatan kapasitas produksi industri pangan sebesar 22,95%, industri sandang dan kulit sebesar 16,63%, industri kerajinan umum sebesar 14,66%, industri kimia dan bahan bangunan sebesar 27,01% serta industri logam dan elektronika sebesar 32,10%, sehingga total serapan tenaga kerja secara keseluruhan rata-rata per tahun meningkat 2,33%. Masih terkait dengan perekonomian masyarakat, pada URUSAN PERDAGANGAN, dengan anggaran sebesar Rp1.030.760.000 telah dilakukan pengembangan infrastruktur perdagangan seperti rehab dan pembuatan pintu pasar induk Wonosobo, penyelesaian los pasar Garung dan rehab pasar Kertek. Pembangunan/rehab infrastruktur perdagangan tersebut berdampak pada meningkatnya daya tampung dimana jumlah daya tampung pasar daerah dan desa rata-rata meningkat 0,92% per tahun. Kegiatan tersebut secara simultan dan sinergis akan terus dikembangkan untuk memperkuat pasar dalam negeri melalui pemantapan suplai serta menjaga kelancaran dan efisiensi distribusi barang kebutuhan masyarakat. Selain itu juga telah dilakukan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri seperti pengembangan misi dagang serta peningkatan dan pengembangan ekspor melalui promosi/pameran produk-produk potensial ke luar daerah. Urusan terakhir yang menjadi tanggungjawab pemkab Wonosobo adalah URUSAN KETRANSMIGRASIAN, yang ke depan masih relevan sebagai suatu pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja. Melalui APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 telah dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp150.000.000 antara lain untuk penjajagan kesepakatan (MoU) dengan daerah penempatan transmigran. Pelayanan pemberangkatan transmigran, yang telah dilakukan antara lain transmigrasi swakarya mandiri (TSM) di Rejang Lebong Bengkulu sejumlah 25 KK, Transmigran Umum di UPT Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat sejumlah 5 KK, Kalimantan Timur sejumlah 10 KK dan Lokasi Tanjung Aur II Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah 10 KK. Besaran jumlah peserta dan lokasi penempatan disesuaikan dengan jatah masing-masing kabupaten yang


28

telah ditentukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dan segenap hadirin yang saya muliakan Mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh komponen masyarakat, Anggota DPRD, jajaran Kemuspidaan, serta perangkat Pemerintah Daerah dan atas kerjasama dan dukungannya dalam proses pembangunan dan pemerintahan tahun 2010. Kemitraan antar pihak yang telah terjalin tersebut, marilah terus menerus kita kembangkan, seiring visi dan misi baru dalam RPJMD Tahun 2011-2015, untuk mewujudkan Wonosobo yang masyarakatnya lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian dan terima kasih, Wabilahittaufiq wal hidayah, Wassalamu ’alaikum Wr. Wb.

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF


29

BUPATI WONOSOBO SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN WONOSOBO PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Recommend Documents