PERATURAN BUPATI BERAU

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BERAU BUPATI BERAU, Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan pasal 63 (3) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang melaksanakan standar pelayanan minimal; 1. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup secara bertahap; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-24. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 9); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

-3-

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 207 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan minimal; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 20. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau; Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : SE01/MENLH?03/2009, tentang Penerangan SPM Bidang LH Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Surat gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.1/6349/BLH/2010, tanggal 17 Mei 2010, perihal Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2011; 3. Surat Bupati Berau Nomor : 065/222/Org, tanggal 24 Mei 2010 perihal Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BERAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Berau. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-43. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau. 5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup daerah Kabupaten Berau. 6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan. 8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah. 9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja. 10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan proses, hasil dan /atau manfaat pelayanan. 11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indokator dan nilai yang ditetapkan. 12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan. 13. Instansi lingkungan hidup adalah instansi yang pemerintahan dibidang lingkungan hidup daerah.

menyelenggarakan

urusan

14. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah. 15. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh pemerintah. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

-5-

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 Tujuan ditetapkannya rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah : a. Tersedianya acuan pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup; b. Agar pencapaian SPM bidang lingkungan hidup dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Bagian Kedua Sasaran Pasal 3 Sasaran yang akan dicapai dengan ditetapkannya rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah : a. Terlaksananya pelayanan dasar bidang lingkungan hidup secara terencana dan terukur; b. Terpenuhinya hak masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup yang baik; c. Tersedianya akses yang mudah terhadap informasi lingkungan hidup; d. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup berfungsi sebagai : a. Tolak Ukur tercapainya kualitas lingkungan hidup; b. Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan minimal bidang lingkungan hidup; c. Acuan prioritas perencanaan dan prioritas pembiayaan program / kegiatan bidang lingkungan di daerah. BAB III RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Pasal 5 Jenis SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Berau meliputi :

-6a. Pelayanan dasar pencegahan pencemaran air; b. Pelayanan dasar pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; c.

Pelayanan dasar informasi kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;

d. Pelayanan dasar tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Bagian Kedua Target Pencapaian Pasal 6 (1) Target pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup untuk masing-masing pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a,b,c, dan d Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun 2014 dengan indikator kinerja dan batas waktu pencapaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Penetapan Indikator kinerja dari target pencapaian SPM untuk masing-masing pelayanan dasar sebagaimana pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Kriteria Sasaran Dari Target SPM Pasal 7 (1) Sasaran dari target SPM untuk pelayanan dasar pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut : a. Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dari proses produksinya berupa cair dan/atau padat yang berpotensi mencemari paerairan; b. Usaha dan atau kegiatan yang menggunakan bahan penunjang untuk produksi yang berpotensi mencemari perairan. (2) Sasaran dari target SPM untuk pelayanan dasar pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut : a. Usah dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi udara dari proses produksinya dari sumber tidak bergerak; b. Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan sarana prasarana penunjang untuk proses produksi yang menghasilkan emisi udara dari sumber tidak bergerak. (3) Sasaran dari target SPM untuk pelayanan dasar informasi kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut ;

-7-

a. Lahan dan/atau tanah yang lokasi/arealnya telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten sebagai kawasan untuk produksi biomassa (seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, kawasan hutan tanaman, ruang terbuka hijau perkotaan); b. Lahan dan/atau tanah yang memiliki potensi rusaknya tinggi yaitu : 1) Berada pada kondisi iklim atau curah hujan yang memiliki curah hujan tahunan < 2.500 mm, karena berpotensi sebagai agensia yang mampu merusak tanah melalui kemampuan enegrgi kinetiknya; 2) Tingkat kelerengan < 40 % karena memiliki potensi terjadinya erosi dan longsor ; 3) Jenis tanah yang memiliki kepekaan erosi tinggi, seperti jenis regosil, latosol, organosol dan renzina; 4) Penutupan lahan dan/atau tanahnya terbuka (jarang) lebih mudah rusak daripada penutupan lahan dan/atau tanahnya tertutup (rapat); 5) Berada pada sekita usaha dan/atau kegiatan berpotensi sebagai sumber kerusakan lahan dan/atau tanah disekitarnya, seperti lahan dekat kawasan penambangan, dekat kawasan industri dan daerah yang sering mengalami genangan/banjir. (4) Sasaran dari target SPM untuk pelayanan dasar tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut : a. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya berada pada suatu wilayah Kabupaten Berau ; b. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; c. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup oleh komisi penilai analisi mengenai dampak lingkungan hidup Kabupaten Berau; d. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat Kabupaten Berau. BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 8 (1) Bupati sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. (2) Penyelenggaraan pelayanan dibidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau.

- 8(3) Badan Lingkungan Hidup dalam rangka penyelenggaraan pelayanan wajib menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertahap, sesuai petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. BAB V PELAPORAN DAN SISTEM INFORMASI Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 9 (1) Badan Lingkungan Hidup sebagai penyelenggara pelayanan bidang lingkungan hidup secara operasional, wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepada Bupati. (2) Laporan Badan Lingkungan Hidup sebagaiman dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang lingkungan hidup daerah Kabupaten oleh Bupati kepada Gubernur. Bagian Kedua Sistem Informasi Pasal 10 (1) Badan Lingkungan Hidup selaku pelaksana operasional rencana pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup wajib menginfomasikan pencapaian dan penerapan SPM secara luas kepada masyarakat. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui media elektronik dan/atau media cetak, brosur dan pamflet. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 11 Pembiayaan penerapan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau. BAB VII PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-9-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

NO

NAMA

JABATAN

PARAF

Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 19 April 2011

1.

Hj. Harlina, SH

Kasubbag Pert. PerUU

2.

Sri Eka Takariyati, SH, MM

Kabag Hk & Per-UU

BUPATI BERAU,

3.

H. Bakhtiar Kelana, S. Sos

Ass. Adm. Pem

ttd

4.

Drs. H. Ibnu Sina Asyari

5.

Ir. H. Ahmad Rifai, MM

Sekda Wakil Bupati

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 19 April 2011 SEKRETARIS DAERAH, ttd H. IBNU SINA ASYARI BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 11

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR : 11 TAHUN 2011 TANGGAL : 19 APRIL 2011 TENTANG : PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BERAU

TARGET PENCAPAIAN SPM & BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BERAU TARGET NASIONAL (%) 2010 2013 6 7

TARGET BERAU (%)

NO

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI TH 2009

1

2

3

4

5

1

Pelayanan Pencegahan Pencemaran air

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan adminisdtratif dan teknis pencegahan pencemaran air

%

23,81

40

100

40

%

33,33

40

100

%

0,00

40

%

100

60

2

3

4

NO

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

Pelayanan Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan

Jumlah pengaduan yang diterima oleh pos pelayanan pengaduan dalam satu tahun yang ditindak lanjuti

NAMA

JABATAN

1.

Hj. Harlina, SH


2.


Kabag Hk & Per-UU

3.


Ass. Adm. Pem

4.


5.


PARAF

2010 8

20I1 9

2012 10

2013 11

2014 12

60

80

100

-

40

60

80

100

-

100

200

40

60

80

100

90

60

70

80

90

-

Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 19 April 2011 BUPATI BERAU, ttd

Sekda Wakil Bupati

H. MAKMUR HAPK


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR : 11 TAHUN 2011 TANGGAL : 19 APRIL 2011 TENTANG : PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BERAU PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN SPM

1. Pelayanan Dasar Pencegahan Pencemaran Air Program

: Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Kegiatan

: Pemantauan Kualitas Lingkungan.

Langkah – langkah Kegiatan

: a. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar. b. Menentukan prioritas usaha yang akan diawasi. c.

Pengawasan dan pembinaan terhadap usaha / kegiatan yang diprioritaskan.

d. Menyampaikan laporan hasil pemantauan. e. Menyampaiakan informasi status penataan usaha dan atau kegiatan. 2. Pelayanan Dasar Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak Program

: Peningkatan Pengendalian Polusi.

Kegiatan

: Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri.


: a. Inventarisasi jenis usaha yang berpotensi mencemari udara. a. Pelaksanaan pemantauan. b. Pengambilan contoh uji emisi udara. c.

Pelaporan hasil pemantauan.

3. Pelayanan Dasar Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa Program

: Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan

: Pemantauan Kerusakan Lingkungan Hidup


: a. Identifikasi kondisi awal tanah. b. Analisis sifat dasar tanah. c.

Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah.

d. Penyampaian Informasi

- 12 -

4. Pelayanan Dasar Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Program

: Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan

: Penanganan Kasus Lingkungan


: a. Pelayanan pos pengaduan. b. Menelaah/mengklarifikasi pengaduan . c.

NO

NAMA

Rekomendasi tindak lanjut.

JABATAN

1.

Hj. Harlina, SH


2.


Kabag Hk & Per-UU

3.


Ass. Adm. Pem

4.


5.


PARAF

Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 19 April 2011 BUPATI BERAU, ttd

Sekda Wakil Bupati

H. MAKMUR HAPK


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR : 11 TAHUN 2011 TANGGAL : 19 APRIL 2011 TENTANG : PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BERAU INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN SPM 1.

Pelayanan pencegahan pencemaran air

Presentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air ---------------------------------------------------------------=

2.

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak begerak ---------------------------------------------------------------=

X 100 %

Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah produksi biomassa pada tahun berjalan ---------------------------------------------------------------=

Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

X 100 %

Pelayanan Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Presentase (%) pengaduan yang diterima oleh pos pelayanan pengaduan dalam satu tahun yang ditindak lanjuti

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti ---------------------------------------------------------------=

NO 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa Presentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

4.

X 100 %

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Presentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak begerak

3.

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

NAMA Hj. Harlina, SH Sri Eka Takariyati, SH, MM H. Bakhtiar Kelana, S. Sos Drs. H. Ibnu Sina Asyari Ir. H. Ahmad Rifai, MM

JABATAN Kasubbag Pert. PerUU Kabag Hk & Per-UU Ass. Adm. Pem Sekda Wakil Bupati

Jumlah pengaduan yang diterima oleh pos pelayanan pengaduan dalam satu tahun

PARAF

Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 19 April 2011 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK


X 100 %

PERATURAN BUPATI BERAU

Recommend Documents