PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BUPATI BERAU KEPADA WAKIL BUPATI BERAU BUPATI BERAU, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta meningkatkan koordinasi dan pengawasan, maka perlu mengefektifkan fungsi Wakil Bupati Berau guna membantu Bupati Berau ; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pelimpahan sebagian Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bupati Berau kepada Wakil Bupati Berau dalam Peraturan Bupati Berau.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56) ; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI BERAU KEPADA WAKIL BUPATI BERAU.
-2-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Berau ; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sebagai Badan Legislatif Daerah ; d. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Berau ; e. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau ; f. Berhalangan adalah dalam hal Bupati dan Wakil Bupati : 1. Sakit. 2. Cuti. 3. Tidak berada di Daerah selama lebih dari 7 (tujuh) hari, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi serta kewajibannya baik sebagai Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah. BAB II TUGAS DAN WEWENANG BUPATI Pasal 2 Bupati mempunyai tugas dan wewenang : a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ; b. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ; c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ; d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ; e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah ; f. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk dapat mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ; g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. BAB III TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI
-3Pasal 3 Wakil Bupati mempunyai tugas dan wewenang : a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah ; b. Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertical di Daearh, menindaklanjuti laporan dan / atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup ; c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan / atau kampung ; d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah ; e. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ; f. Mengembangkan dan memberdayakan Badan Pengawas Daerah sebagai aparat pengawas fungsional pemerintah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa di Lingkungan Pemerintah Daerah ; g. Menjabarkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; h. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pasal 4 (1) Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagiamana dimaksud pada pasal 3 bertanggung jawab kepada Bupati ; (2) Wakil Bupati melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan di samping melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ; (3) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tugas penting dan prinsip sebelum mengambil keputusan perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati. BAB IV KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI Pasal 5 (1) Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 mempunyai kewajiban : a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat ; c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi antara lain penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi serta menindak lanjuti pengaduan masyarakat ; e. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan PerundangUndangan ;
-4f. Menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah ; g. Memajukan dan mengembangkan daya saing Daerah ; h. Melaksanakan prinsip tata pemerintah yang bersih dan baik ; i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Daerah ; j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi pertikal ke Daerah dan semua perangkat Daerah ; k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan Pemerintah Daerah dihadapan rapat paripurna DPRD ; l. Memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah melalui Gubernur satu kali dalam satu tahun ; m. Memberikan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD ; n. Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri. BAB V PENUTUP Pasal 7 (1) (2)
Sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Berau Nomor 112 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku ; Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 5 Desember 2005 BUPATI BERAU, ttd Drs. H. MAKMUR. HAPK, MM
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 5 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH, ttd Drs. H. IBNU SINA ASYARI.
BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2005 NOMOR 30
