PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR
9
TAHUN 2012
TENTANG POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU BUPATI BERAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk kelancaran tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi perlu di susun suatu Pola Mekanisme Hubungan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
-2-
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 11); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Lembaran daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri dilingkungan Departemen Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Bupati Berau Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 22).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bupati adalah Bupati Berau.
-3-
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Berau. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau. 6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Berau. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. 9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. 10. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. 11. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. 12. Kepala Departemen/Instansi Vertikal adalah Kepala Departemen/Instansi Vertikal unsur pelaksana dekonsentrasi Kabupaten Berau.
BAB II MEKANISME Pasal 2 Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau merupakan acuan bagi semua pimpinan Instansi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
BAB III KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN MEKANISME BUPATI Pasal 3 Kewenangan Bupati Berau dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD Kabupaten.
berdasarkan
b. Kewenangan Daerah Kabupaten mencakup Bidang Pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan meliputi : 1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. lingkungan hidup; 4. pekerjaan umum; 5. penataan ruang; 6. perencanaan pembangunan; 7. perumahan; 8. kepemudaan dan olahraga; 9. penanaman modal;
-4-
10. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. kependudukan dan catatan sipil; 12. ketenagakerjaan; 13. ketahanan pangan; 14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16. perhubungan; 17. komunikasi dan informatika; 18. pertanahan; 19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21. pemberdayaan masyarakat dan desa; 22. sosial; 23. kebudayaan; 24. statistik; 25. kearsipan; dan 26. perpustakaan.. c.
Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah / Pemerintah Propinsi dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi dan atau pembantuan;
d. Mewakili Gubernur untuk membuka/menutup acara resmi Kabupaten di Kabupaten, apabila Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah berhalangan atas penunjukan. Pasal 4 Kewajiban Bupati dalam melaksanakan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
Pemerintahan,
Pembangunan
dan
a. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, akhir masa jabatan dan atau pertanggungjawaban untuk hal tertentu kepada DPRD Kabupaten; b. Menyampaikan : 1. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur Kaltim; 2. Kebijakan Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD) Kepada Gubernur Kaltim dengan tembusan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dalam rangkap 2 (dua); 3. Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah, Keputusan Bupati tentang Penghapusan/Perubahan Asset Daerah kepada Gubernur; 4. Ijin/rekomendasi dan laporan perjalanan Dinas ke luar Negari melalui Gubernur Kalimantan Timur;
-5-
5. Laporan lain-lain yang diminta sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri atau Menteri lainnya. c.
Melaporkan atau mengiformasikan atas penunjukan mewakili Gubernur tersebut. Pasal 5
Mekanisme Bupati dalam melaksanakan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
Pemerintahan,
Pembangunan
dan
a. Bupati selaku unsur pelaksana operasional melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Gubernur Kalimantan Timur selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah; b. Pola mekanisme Hubungan Kerja Bupati sebagaimana pada bagan alur tugas/ koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. BAB IV KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN MEKANISME WAKIL BUPATI Pasal 6 Kewenangan Wakil Bupati dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagai berikut : a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembagunan dan Pembinaan kemasyarakatan; b. Tugas dan wewenang Wakil Bupati Berau meliputi : 1. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah; 2. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, menindaklanjuti laporan dan / atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan atau Kampung; 4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah; 5. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; 6. Mengembangkan dan memberdayakan Inspektorat sebagai aparat pengawas fungsional Pemerintah guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan berwibawa di lingkungan Pemerintah Daerah; 7. Menjabarkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintahan lainya yang diberikan oleh Bupati. c.
Menandatangani berhalangan;
Peraturan
Bupati
dan
Keputusan
Bupati
d. Mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintahan di Daerah;
apabila
Bupati
-6-
e. Menandatangani Naskah Dinas / surat baik yang berasal dari dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun dari luar lingkungan Sekretariat Daerah yang telah dibubuhi paraf Kepala Dinas/Badan/Asisten Sekda terkait dan Sekretariat Daerah; f.
Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati serta mewakili Bupati apabila Bupati berhalangan. Pasal 7
Kewajiban Wakil Bupati dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan, mengawasi dan melaporkan Penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati; b. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Bupati sebagaimana yang telah di atur dalam Perundang-Undangan, Wakil Bupati melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Pasal 8 Mekanisme Wakil Bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Wakil Bupati membantu Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan serta koordinasi terhadap seluruh perangkat Daerah dan instansi vertikal; b. Pola mekanisme hubungan kerja Wakil Bupati sebagaimana pada bagan alur tugas/koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. BAB V KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN MEKANISME SEKRETARIS DAERAH Pasal 9 Kewenangan Sekretaris Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi atau mengkoordinasikan secara teknis oprasional kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Berau dan Instansi Vertikal; b. Mewakili Bupati, Wakil Bupati apabila Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di tempat atau berhalangan; c.
Menandatangani naskah Dinas bentuk surat atas nama Bupati yang materinya merupakan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dari suatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
d. Menandatangani naskah Dinas bentuk surat untuk lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Berau dan jajaran di bawahnya; e. Menunjuk, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan secara berjenjang untuk mewakili Bupati pada pembukaan/penutupan acara resmi Kabupaten apabila Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah berhalangan; f.
Menyelenggarakan rapat staf di lingkungan Sekretariat Daerah.
-7-
Pasal 10 Kewajiban Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan, penyusunan laporan pertanggung jawaban atas tugas dan fungsinya kepada Bupati; b. Mempertanggungjawabkan atas hal-hal yang telah dilimpahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Pasal 11 Mekanisme Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Sekretaris Daerah selaku unsur staf membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok pemerintahan, organisasi, tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati; b. Sekretaris Daerah Kabupaten melakukan koordinasi staf dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Daerah, penyelenggraan pembagunan, penyelenggaraan pembinaan masyarakat; c.
Pola mekanisme Sekretaris Daerah sebagaimana pada bagian alur tugas / Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. BAB VI
KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN MEKANISME ASISTEN SEKRETARIS DAERAH Pasal 12 Dengan mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali tercapainya optimalisasi koordinasi terhadap instansi Pemerintahan, Sekretaris Daerah melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembidangannya untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kepada Dinas/Badan/Instansi di bawah koordinasinya. Pasal 13 Kewenangan Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengkoordinasian, perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang Pemerintahan Daerah, Pertanahan serta Hukum dan Perundang-Undangan; b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dalam lingkup : 1. Unsur Pelayanan Administratif: - Bagian Tata Pemerintahan; - Bagian Pertanahan; - Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
-8-
2. Unsur Pelaksana Operasional : - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Unsur Penunjang : - Sekretariat DPRD; - Badan Kesbang dan Linmas; - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung; - Inspektorat; - Satuan Polisi Pamong Praja; - Sekretaris KPU; - Kecamatan; - Kelurahan. 4. Unsur Pelaksana Dekonsentrasi: - POLRES Berau; - KODIM 0902/TRD; - Kejaksaan Negeri; - Pengadilan Negeri; - Pengadilan Agama; - Badan Pertanahan Nasional; - Kantor Imigrasi. c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah; d. Menandatangani naskah Dinas dalam bentuk surat/undangan atas nama Sekretaris Daerah; e. Mewakili Bupati pada suatu acara resmi apabila Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah berhalangan; f. Menyelenggarakan rapat staf di lingkungan Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan; g. Menyeleksi setiap usulan-usulan perjalanan Dinas pejabat atau pegawai dibawah koordinasi sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan. Pasal 14 Kewajiban Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan, pembagunan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Melaporkan pelaksanaan tugas fungsi Sekretaris Daerah yang telah dilimpahkan kepadanya; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang telah di limpahkan oleh Sekretaris Daerah; c.
Mempertanggungjawabkan hal-hal yang telah dilimpahkan / ditugaskan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 15
Mekanisme Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
-9-
a. Selaku unsur staf pembantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintahan Umum, pengkoordinasian, perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang Pemerintahan Daerah, Pertanahan serta Hukum dan Perundang-Undangan; b. Melakukan konsultasi ke atas dan koordinasi ke samping (Asisten, Dinas/Badan atau Bagian yang berkaitan); c.
Pola mekanisme hubungan kerja Asisten Pemerintahan sebagaimana pada alur tugas/Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Berau. Pasal 16
Kewenangan Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pembinaan serta pengendalian perekonomian dan pembangunan; b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dalam lingkup : 1. Unsur Pelayanan Administratif: - Bagian Pembangunan; - Bagian Teknologi Informasi; - Bagian Perekonomian. 2. Unsur Pelaksana Operasional: - Dinas Perhubungan dan Informatika; - Dinas Pekerjaan Umum; - Dinas Perumahan dan Tata Ruang; - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; - Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan; - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; - Dinas Pertambangan dan Energi; - Dinas Kehutanan; - Dinas kelautan dan Perikanan; - Dinas Perkebunan; 3. Unsur Pelaksana Teknis: - Badan Perencana Pembangunan Daerah; - Badan Lingkungan Hidup; - Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; - Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran. 4. Unsur Pelaksana Dekonsentrasi: - Kantor Bea dan Cukai; - KADIN; - BPS;
- 10 -
- KSDA; - Bulog; - PLN Cabang Berau; - Perusda; - PDAM. c.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah;
d. Menandatangani naskah Dinas bentuk surat atas nama Sekretaris Daerah; e. Mewakili Bupati pada suatu acara resmi apabila Bupati dan Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah berhalangan; f.
Menyelenggarakan rapat staf di lingkungan Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan;
g. Menyeleksi setiap usulan perjalanan Dinas pejabat atau pegawai dibawah koordinasinya sebelum diajukan untuk mendapat persetujuan. Pasal 17 Kewajiban Asisten Perekonomian dan Pemerintahan adalah sebagai berikut :
Pembangunan
dalam
melaksanakan
a. Melaporkan pelaksanaan, tugas dan fungsi Sekretaris Daerah yang telah di limpahkan kepadanya; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang telah di limpahkan oleh Sekretaris Daerah; c.
Mempertanggungjawabkan oleh Sekretaris Daerah.
atas
hal-hal
yang
telah
dilimpahkan/ditugaskan
Pasal 18 Mekanisme Asisten Perekonomian dan Pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
dalam
melaksanakan
a. Selaku unsur staf pembantu Sekretaris Daerah dalam Melaksanakan tugas Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta membina perusahaan Daerah dalam lingkup koordinasinya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah; b. Melakukan konsultasi ke atas dan koordinasi Dinas/Badan/Kantor atau Bagian yang berkaitan); c.
kesamping
(Asisten,
Pola mekanisme hubungan kerja Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana pada bagian alur tugas/ Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Pasal 19
Kewenangan Asisten Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pembinaan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat; b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dalam lingkup :
- 11 -
1. Unsur Pelayanan Administrasif - Bagian Kesejahteraan Rakyat; - Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. 2. Unsur Pelaksana Operasional: - Dinas Pendidikan; - Dinas Kesehatan; - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; - Dinas Sosial; - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Unsur Pelaksana Teknis: - Rumah Sakit Umum dr. Abdul Rivai; - Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 4. Unsur Pelaksana Dekonsentrasi: - Kantor Kementerian Agama. c.
Melaksanakan tugas-tugas lain Kabupaten Berau;
yang
dilimpahkan
oleh
Sekretaris Daerah
d. Menandatangani naskah Dinas bentuk surat atas nama Sekretaris Daerah; e. Mewakili Bupati pada suatu acara resmi apabila Bupati dan Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah berhalangan; f.
Menyelenggarakan rapat staf di lingkungan Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan;
g. Menyeleksi setiap usulan perjalanan Dinas pejabat dan pegawai dibawah koordinasinya sebelum diajukan untuk mendapat persetujuan. Pasal 20 Kewajiban Asisten Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan Pemerintahan adalah sebagai berikut : a. Melaporkan pelaksanaan, tugas dan fungsi Sekretaris Daerah yang telah di limpahkan kepadanya; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang telah di limpahkan oleh Sekretaris Daerah; c.
Mempertanggungjawabkan oleh Sekretaris Daerah.
atas
hal-hal
yang
telah
dilimpahkan/ditugaskan
Pasal 21 Mekanisme Asisten Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan pemerintahan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Selaku unsur staf pembantu Sekretaris Daerah dalam Melaksanakan tugas Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan, melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan rumusan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang kesejahteraan rakyat dalam lingkup koordinasinya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;
- 12 -
b. Melakukan konsultasi ke atas dan koordinasi Dinas/Badan/Kantor atau Bagian yang berkaitan); c.
kesamping
(Asisten,
Pola mekanisme hubungan kerja Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana pada bagian alur tugas/ Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Pasal 22
Kewenangan Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
Pemerintahan,
a. Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pembinaan pengendalian dan pengawasan di Bidang Organisasi dan Tata Laksana, Kepegawaian, Keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga; b. Melaksanakan tugas-tugas yang telah dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah; c.
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dalam lingkup : 1. Unsur Pelayanan Administratif: -
Bagian Umum dan Perlengkapan;
-
Bagian Organisasi.
2. Unsur Pelaksana Operasional: -
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.
3. Unsur Pelaksana Teknis: -
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
-
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
-
Kantor Perpustakaan Umum;
-
Kantor Arsip dan Dokumentasi;
-
Sekretaris Korpri.
4. Unsur Pelaksana Dekonsentrasi: -
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Redeb;
-
Kantor Bersama Samsat;
-
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
d. Menandatangani naskah Dinas bentuk surat atas nama Sekretaris Daerah; e. Mewakili Bupati pada suatu acara resmi apabila Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah berhalangan; f.
Menyelenggarakan rapat staf di lingkungan Asisten Sekda yang bersangkutan;
g. Menyeleksi setiap usulan perjalanan Dinas pejabat atau pegawai di bawah koordinasinya sebelum di ajukan untuk mendapatkan persetujuan.
- 13 -
Pasal 23 Kewajiban Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan Pemerintahan adalah sebagai berikut : a. Melaporkan pelaksanaan, tugas dan fungsi Sekretaris Daerah yang telah di limpahkan kepadanya; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang telah di limpahkan oleh Sekretaris Daerah; c.
Mempertanggungjawabkan atas hal-hal yang telah dilimpahkan/ditugaskan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 24
Kewajiban Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan Pemerintahan adalah sebagai berikut : a. Selaku unsur staf pembantu Sekretaris Daerah dalam Melaksanakan tugas Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan, perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang organisasi, umum dan perlengkapan serta pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan dalam lingkup koordinasinya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah; b. Melakukan konsultasi ke atas dan koordinasi Dinas/Badan/Kantor atau Bagian yang berkaitan); c.
kesamping
(Asisten,
Pola mekanisme hubungan kerja Asisten Administrasi Umum sebagaimana pada bagian alur tugas/ Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
BAB VII KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN MEKANISME STAF AHLI Pasal 25 Kewenangan Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut : a. Membantu Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. Menandatangani naskah Dinas dalam bentuk surat berdasarkan kewenangan jabatannya; c.
Staf Ahli atas penunjukan Bupati mewakili Bupati untuk membuka/menutup suatu acara resmi.
d. Memberikan telaahan staf dan pengkajian mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai bidang tugasnya; e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan tertentu mengenai masalah Pemerintahan Daerah yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Pasal 26 Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan dan secara administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah
- 14 -
BAB VIII KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN MEKANISME KEPALA DINAS / BADAN/ KANTOR / BAGIAN Pasal 27 Kewenangan Kepala Dinas / Badan / Kantor dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai bidang dan fungsinya; b. Menandatangani naskah Dinas dan surat Dinas termasuk perizinan sesuai kewenangan atas nama Bupati Berau dalam bentuk keputusan yang bersifat penetapan pengaturan teknis sesuai tugas dan tanggung jawab; c. Menandatangani naskah Dinas dalam bentuk surat berdasarkan kewenangan jabatannya; d. Kepala Dinas/Badan atas penujukan Sekretaris Daerah mewakili Bupati untuk membuka/menutup suatu acara resmi, dan apabila berhalangan dilimpahkan kepada Kepala Bagian Sekretariat Daerah; e. Menyelenggarakan rapat staf dilingkungan Dinas/Badan/Kantor masing-masing; f. Melakukan konsultasi kepada Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas permasalahan pada Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan melalui Asisten Sekretaris Daerah yang terkait. Pasal 28 Kewajiban Kepala Dinas/Badan/Kantor dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Menjabarkan kebijakan dan memberikan talaahan teknis operasional kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsinya; b. Mempertanggung jawabkan atas hal-hal yang dilimpahkan/ditugaskan; c. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dan melaporkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku; d. Menghadiri undangan Bupati, Sekretaris Daerah, sepanjang berada di tempat atau menugaskan pejabat satu tingkat dibawahnya apabila tidak berada di tempat; e. Mengajukan surat untuk di tanda tangani Bupati atau Wakil Bupati melalui mekanisme Asisten Sekretaris Daerah yang terkait; f. Mengajukan permohonan izin dan menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi; g. Mempertanggung jawabkan atas hal-hal yang di tugaskan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 29 Mekanisme Kepala Dinas/Badan/Kantor dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Dinas/Badan/Kantor selaku unsur pelaksana operasional/unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- 15 -
b. Pelaksanaan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau, melakukan koordinasi/konsultasi melalui Asisten masing-masing yang ditentukan sebagaimana pola mekanisme hubungan kerja Dinas/Badan/Kantor pada bagan alur tugas / Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi (KISS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Berau. Pasal 30 Kewenangan Kepala Bagian dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Membantu merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing Asisten Sekretaris Daerah untuk penyusunan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan tugas dan fungsinya; b. Menandatangani naskah dinas baik yang bersifat intern atau naskah Dinas lainnya dengan bobot informasi yang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi; c. Menyelenggarakan rapat staf di lingkungan bagian masing-masing; d. Memproses surat untuk di tandatangani Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten baik berasal dari bagian maupun dari Dinas/Badan/Kantor terkait; e. Melakukan konsultasi, memberikan telaah kepada atasan; f. Kepala Bagian selaku unsur pelayanan administrasi pembantu Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidangnya dengan memberikan telaahan kepada Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menyusun konsep penataan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan perekonomian Daerah, pembinaan kesejahteraan rakyat dan pembinaan organisasi dan tata laksanaan, keuangan perlengkapan tatausahaan arsip dan rumah tangga dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan. Pasal 31 Kewajiban Kepala Bagian dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Memberikan talaah, rumusan konsep, petunjuk teknis untuk pelaksanaan tugas pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan administrasi umum pada masing-masing Asisten Daerah dan Sekretaris Daerah; b. Membantu menyiapkan penyusunan laporan pertanggungjawaban bupati; c. Menyampaikan laporan hasil perjalanan Dinas baik dalam Negeri maupun luar Negara kepada Bupati melalui Asisten masing-masing; d. Mempertanggung jawabkan atas hal-hal yang di tugaskan oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah. Pasal 32 Mekanisme Kepala Bagian dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Bagian selaku unsur pelayanan administrasi melakukan konsultasi ke atas dan dapat berkoordinasi ke samping (Dinas/Badan/Kantor atau Bagian lainnya) yang berkaitan atau tugas secara fungsional;
- 16 -
b. Pola mekanisme hubungan kerja bagian sebagaimana pada bagan alur tugas/Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. BAB IX KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN MEKANISME DEPARTEMEN / INSTANSI VERTIKAL Pasal 33 Kewenangan Departemen/Instansi Vertikal selaku unsur pelaksana dekonsentrasi dalam melakukan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai bidang tugas dan fungsinya; b. Menandatangani naskah Dinas dalam bentuk surat berdasarkan kewenangan jabatannya; c. Menyelenggarakan rapat staf di lingkungan Departemen/Kantor Satuan kerja masing-masing; d. Melakukan konsultasi kepada Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah untuk perencanaan sektoral atau permasalahan pada Departemen/Satuan Kerja dengan melalui Asisten Sekretaris yang terkait. Pasal 34 Kewajiban Departemen/Instansi Vertikal selaku pelayanan dekonsentrasi dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Menjabarkan kewajiban Bupati dalam rangka penyelenggaraan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsinya; b. Melaksanakan dan melaporkan segala ketentuan yang di wajibkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku; c. Menghadiri undangan Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah sepanjang berada di tempat atau menugaskan Pejabat satu tingkat di bawahnya apa bila tidak berada di tempat; d. Mengajukan surat untuk ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati dengan melalui mekanisme dan proses paraf Asisten Sekretaris Daerah yang terkait, Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati; Pasal 35 Mekanisme Departemen/Instansi Vertikal selaku unsur pelaksana dekonsentrasi dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Departemen/Satuan Kerja selaku unsur pelaksana dekonsentrasi Pemerintahan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati; b. Untuk pelaksanaan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau, Departemen/Kantor Satuan Kerja melakukan koordinasi/konsultasi melalui Asisten masing-masing yang ditentukan;
- 17 -
c.
Pola mekanisme hubungan kerja Departemen/Kantor Vertikal Kabupaten sebagaimana bagan alur tugas/Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan yang ada mengatur hal sama dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 20 Maret 2012 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 20 Maret 2012 SEKRETARIS DAERAH, ttd H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012 NOMOR 9
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR : 9 TAHUN 2012 TANGGAL : 20 MARET 2012 TENTANG : POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU BUPATI WAKIL BUPATI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN II / ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
ASISTEN I / ASISTEN PEMERINTAHAN
STAF AHLI
I
Unsur Pelayanan Administrasif
I
Unsur Pelayanan Administrasif 2. Bagian Teknologi Informasi 3. Bagian Perekonomian
II Unsur Pelaksana Operasional 1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
III
Unsur Pelaksana Teknis 1. Sekretariat DPRD 2. Badan Kesbang dan Politik 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung 4. Inspektorat 5. Satuan Polisi Pamong Praja 6. Sekretariat KPU 7. Kecamatan 8. Kelurahan
IV
Unsur Pelaksana Dekonsentrasi 1. Polres Berau 2. Kodim 0902 Berau 3. Kejaksaan Negeri 4. Pengadilan Negeri 5. Pengadilan Agama 6. Badan Pertahanan Nasional 7. Kantor Imigrasi
Keterangan : : Garis Komando : Garis Koordinasi
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 20 Maret 2012
I
1. Bagian Pembangunan
1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Bagian Pertanahan 3. Bagian Hukum dan Perundang-undangan
II
ASISTEN III / ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT
III
IV
Unsur Pelaksana Operasional 1. Dinas Perhubungan dan Informatika 2. Dinas Pekerjaan Umum 3. Dinas Perumahan dan Tata Ruang 4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 5. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7. Dinas Kehutanan 8. Dinas Pertambangan dan Energi 9. Dinas Kelautan dan Perikanan 10. Dinas Perkebunan Unsur Pelaksana Teknis 1. Badan Perencana Pembangunan Daerah 2. Badan Lingkungan Hidup 3. Badan Ketahananan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 4. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran Unsur Pelaksana Dekonsentrasi 1. Kantor Bea dan Cukai 2. KADIN 3. BPS 4. KSDA 5. Bulog 6. PLN Cabang Berau 7. Perusda 8. PDAM
SEKRETARIS DAERAH, ttd H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012 NOMOR 9
II
Unsur Pelayanan Administrasif 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
I
Unsur Pelaksana Operasional
II
1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 4. Dinas Pemuda dan Olah Raga 5. Dinas Sosial 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
III
Unsur Pelaksana Dekonstrasi 1. Kantor Kementerian Agama
Unsur Pelayanan Administrasif 1. Bagian Organisasi 2. Bagian Umum dan Perlengkapan
Unsur Pelaksana Operasional
1.Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
III
Unsur Pelaksana Teknis 1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai 2. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
IV
ASISTEN IV / ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
IV
Unsur Pelaksana Teknis 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 3. Kantor Perpustakaan Umum 4. Kantor Arsip dan Dokumentasi 5. Sekretariat Korpri Unsur Pelaksana Teknis 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Redeb 2. Kantor Bersama Samsat 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK
