SALINAN
BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR
43
TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
-33. Bupati adalah Bupati Berau; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau; 5. Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Berau selanjutnya disebut SKPD kabupaten Berau adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain; 6. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan; 7. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 8. Administrasi pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi SKPD dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsi. Pasal 3 Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui pedoman ini adalah: a. SKPD sampai dengan unit yang terkecil memiliki SOP nya masing-masing; b. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan; c.
Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan;
d. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. BAB III PRINSIP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN SOP AP Pasal 4 Prinsip Penyusunan SOP AP adalah: a. Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya; b. Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas; c.
Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait;
-4d. Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya; e.
Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
f.
Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. Prosedur prosedurnyang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (customer’s needs) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna;
g.
Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku;
h. Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum
Pasal 5 Prinsip Pelaksanaan SOP AP adalah: a. Konsisten. SOP AP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran SKPD. b. Komitmen. SOP AP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari tingkatan yang paling rendah dan tertinggi; c.
Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP AP harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benarbenar efisien dan efektif;
d. Mengikat. SOP AP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan; e.
Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh aparatur melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika aparatur tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan;
f.
Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan acuan atau referensi bagi setiap pihak-pihak yang memerlukan BAB IV PENYUSUNAN SOP AP Pasal 6
(1) Setiap SKPD Wajib menyusun SOP AP. (2) Petunjuk Teknis Penyusunan SOP AP sebagaimana lampiran Peraturan ini.
-5Pasal 7 (1) Tim Penyusun SOP AP pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. (2) Tim Penyusun SOP AP Bupati.
tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan
BAB V PENETAPAN SOP AP Pasal 8 (1) SOP AP SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. (2) SOP AP lintas SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN SOP AP Pasal 9 (1) Atasan langsung secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan SOP AP. (2) Hasil pengawasan pelaksanaan SOP AP dilaporkan kepada Kepala SKPD setiap triwulan.
BAB VII PELAPORAN Pasal 10 (1) Hasil pelaksanaan SOP AP pada SKPD dilaporkan kepada Bupati. (2) Hasil pelaksanaan SOP AP Pemerintah Kabupaten Gubernur.
dilaporkan kepada
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 SKPD yang telah menetapkan SOP AP harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
-6BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan yang menetapkan hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.
NO
NAMA
JABATAN
1.
Ir. H. Ahmad Rifai, MM
Wakil Bupati
2.
Drs. H. Jonie Marhansyah
Sekretaris Daerah
3.
Drs. H. Anwar
Ass. Pemerintahan
4.
Hj. Sri Eka Takariyati, SH, MM
5.
Iwan Setiawan, SH
Kabag Hk & Per-UU Kasubbag Pert. Per-UU
PARAF
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 24 Desember 2014 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 24 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, ttd H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2014 NOMOR 43
Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19651212 199403 2 008
