-1 -
SALINAN
BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR
30
TAHUN 2014
TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL – UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN BERAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL dan Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan Pasal 35 ayat (1) usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup ; b. bahwa Peraturan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Berau, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru ; c. bahwa untuk menentukan jenis dokumen UKL-UPL dan atau SPPL yang wajib bagi rencana usaha/ kegiatan maka perlu membentuk peraturan tentang Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL serta SPPL ;
-2 -
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2004 Nomor 4 ) ;
-3 -
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ; 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Memperhatikan
: 1. Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B-7797/Dep.I/LH/10/2010 tentang Penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL di Bidang Perindustrian ; 2. Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B-1299/Dep.I/PDAL/02/2013 tentang Penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sektor ESDM yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL–UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN BERAU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintah Daerah. 2. Bupati adalah Bupati Berau. 3. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau. 4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup. 5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau.
-4 -
6. Pemrakarsa/Penanggungjawab Usaha adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. 9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL–UPL adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL–UPL. 11. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL. 12. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 13. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah Izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
BAB II KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL SERTA SPPL Pasal 2 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL wajib membuat SPPL. (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-5 -
(4) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Lingkungan.
BAB III PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL Pasal 3 (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. (2) Lokasi rencana dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Berau. (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (4) Sebelum menyusun dokumen UKL-UPL, pemrakarsa terlebih dahulu melakukan sosialisasi rencana dan/atau kegiatan terhadap masyarakat sekitar dengan melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan/kampung dan instansi terkait. (5) Penyusunan dokumen UKL-UPL berfungsi untuk memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak dan sebagai dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pasal 4 (1) Penyusunan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat : a. Identitas pemrakarsa ; b. Rencana usaha dan/atau kegiatan ; c. Dampak lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemntauan Lingkungan Hidup ; d. Jumlah dan jenis Izin yang dibutuhkan ;
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
e. Surat pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup f. Daftar Pustaka ; dan g. Lampiran. (2) Penyusunan UKL-UPL dilakukan sesuai dengan pedoman dokumen UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
penyusunan
(3) Penyusunan UKL-UPL dapat dilakukan oleh Pemrakarsa dan/atau meminta bantuan ahli dan/atau mempergunakan jasa konsultan dan/atau lembaga penelitian lainnya.
-6 -
Pasal 5 Dalam hal : a. usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, ; dan/atau b. pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) satuan kerja pemerintah kabupaten, pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL. Pasal 6 Bagi usaha dan/atau kegiatan yang dalam operasionalnya melakukan aktivitas/kegiatan yang kewenangan pembinaan teknisnya nya lebih dari 1 (satu) instansi, maka kewajiban pembuatan UKL-UPL mengacu pada usaha dan/atau kegiatan utamanya yang isi dokumennya meliputi dan mencakup seluruh kegiatannya. Pasal 7 (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLH dilarang menjadi penyusun UKL-UPL. (2) Dalam hal BLH bertindak sebagai Pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.
BAB IV SPPL Pasal 8 (1) SPPL dibuat oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. (2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berisi : a. Identitas pemrakarsa ; b. Informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan ; c. Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan ; d. Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, ; dan e. Tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup. (3) Pengisian SPPL sebagaimna dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format SPPL sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-7 -
BAB V TATA LAKSANA PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL SERTA IZIN LINGKUNGAN Bagian Kesatu Pemeriksaan UKL-UPL Pasal 9 (1) Dokumen UKL-UPL yang telah dibuat oleh pemrakarsa diperiksa BLH apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada wilayah Kabupaten Berau dan/atau di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi. (2) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan : a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL – UPL ; b. pemeriksaan substansi UKL- UPL. (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan tanda bukti penerimaan UKL- UPL. (4) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL- UPL memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan. (5) Untuk UKL-UPL yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL Kabupaten Berau (6) Dalam rangka pemeriksaan UKL-UPL, Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL Kabuapten Berau meminta Pemrakarsa kegiatan untuk melakukan presentasi pembahasan pemeriksaan rencana usaha dan/atau kegiatan. (7) Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dilakukan paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak dokumen UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi. Pasal 10 (1) Pemeriksaan dokumen UKL-UPL untuk menentukan persetujuan penolakan UKL-UPL paling sedikit wajib mempertimbangkan :
atau
a. rencana tata ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ; c. kepentingan pertahanan keamanan ; d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan ; e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat ;
-8 -
f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan : 1. entitas dan/atau spesies kunci (key species) ; 2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance) ; 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance) ; dan/atau 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance) ; g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan ; dan h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud. (2) Pemeriksaan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL Kabupaten Berau yang terdiri dari : a. Wakil dari Badan Lingkungan Hidup ; b. instansi yang membidangi bersangkutan ;
rencana
c. instansi yang menyelenggarakan penataan ruang ;
usaha
urusan
dan/atau
kegiatan
pemerintahan
di
yang bidang
d. unsur lain yang dianggap perlu.
Bagian Kedua Rekomendasi UKL-UPL Pasal 11 (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat : a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui ; atau b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui. (3) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat : a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL ; b. pernyataan persetujuan UKL-UPL ; dan c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL . (4) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
-9 -
(5) Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat : a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan b. pernyataan penolakan UKL-UPL.
Bagian Ketiga Izin Lingkungan Pasal 12 (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi : a. penyusunan UKL-UPL ; b. pemeriksaan UKL-UPL ; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Pasal 13 (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati Cq. Kepala BLH. (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada disampaikan bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.
ayat
(1)
Pasal
13
Pasal 14 Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana ayat (1), harus dilengkapi dengan :
dimaksud
dalam
a. dokumen UKL-UPL ; b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan (dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah) ; dan c. profil Usaha dan/atau Kegiatan, antara lain memuat : nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; nama Usaha dan/atau Kegiatan; alamat Usaha dan/atau Kegiatan ; bidang Usaha dan/atau Kegiatan; dan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan. Pasal 15 Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BLH wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan. Pasal 16 (1) Pengumuman dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- 10 -
(2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan. (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada bupati dan BLH. Pasal 17 (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati. (2) Bupati menerbitkan Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Rekomendasi UKL-UPL. Pasal 18 (1) Izin Lingkungan paling sedikit memuat : a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ; b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris ; c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan ; d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan ; e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan ; f. masa berlaku Izin Lingkungan, dan penetapan mulai Lingkungan.
berlakunya Izin
(2) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan. Pasal 19 (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan Bupati, BLH wajib mengumumkan melalui media massa dan/atau multimedia. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan. Pasal 20 (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. (2) Perubahan Usaha ayat (1) meliputi :
dan/atau
Kegiatan
sebagaimana
dimaksud
pada
a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan ; b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ; c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria : 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup ; 2. penambahan kapasitas produksi ;
- 11 -
3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan ; 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan ; 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan ; 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan ; 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan ; 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ; dan/atau 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan ; dan/atau e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan. (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi UKL-UPL. (4) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru. (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal. (6) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL.
bersamaan
dengan
Pasal 21 (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan Bupati menerbitkan perubahan Izin Lingkungan. (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Bupati Cq. BLH. (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menerbitkan perubahan Izin Lingkungan. Pasal 22 Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban : a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati Cq. BLH ; dan
- 12 -
c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 23 (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif yang meliputi : a. teguran tertulis ; b. paksaan pemerintah ; c. pembekuan Izin Lingkungan ; atau d. pencabutan Izin Lingkungan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB VI TATA LAKSANA PEMERIKSAAN SPPL Pasal 24 (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh Pemrakarsa. (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BLH untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi. (3) Pemeriksaan/verifikasi SPPL dapat dilakukan dengan peninjauan lokasi usaha dan/atau kegiatan. (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan/ verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLH : a. Memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL ; atau b. Menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki amdal atau UKL-UPL. (5) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
BAB VII PENGAWASAN Pasal 25 Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh BLH Kabupaten Berau bersama-sama dengan Dinas/Instansi/Kantor yang terkait sesuai dengan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya.
- 13 -
BAB VIII PENDANAAN Pasal 26 (1) Dana kegiatan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Dana kegiatan untuk pemeriksaan UKL-UPL yang dialokasikan dari APBD, antara lain mencakup : a. biaya administrasi persuratan antara lain : 1. penggandaan surat undangan ; 2. pengiriman dokumen UKL-UPL ; 3. pengiriman surat undangan ; dan 4. pengiriman surat keputusan. b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen UKL-UPL oleh badan lingkungan hidup ; c. biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan ; d. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan ; e. administrasi penerbitan Lingkungannya.
rekomendasi
UKL-UPL,
dan
penerbitan
Izin
(3) Dana kegiatan untuk pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Jasa pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh tim pemeriksa dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya umum (SBU) nasional atau daerah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 27 (1) Dana jasa pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi : a. Honorarium pemeriksa UKL-UPL ; b. penggandaan dokumen UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL : c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain : 1. biaya penyelenggaraan rapat ; 2. biaya transportasi lokal peserta rapat ; 3. biaya transportasi perserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat ; 4. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat ; dan 5. uang harian peserta rapat ;
- 14 -
d. penggandaan dokumen UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan dokumen UKL-UPL. (2) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL dibebankan kepada penanggungjawab/pemrakrasa usaha dan/atau kegiatan. (3) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL Izin lingkungan dan persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau yang dilakukan di BLH. Pasal 28 Dana pembinaan dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup dialokasikan dari anggaran BLH.
BAB IX PELAPORAN Pasal 29 (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk dokumen UKL-UPL dan SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan wajib dilaksanakan oleh Pemrakarsa. (2) Periode penyampaian laporan minimal 4 (empat) kali dalam setahun. Pasal 30 Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditujukan kepada BLH dengan tembusan kepada Dinas/Instansi/Kantor terkait sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2013 tentang Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) di Kabupaten Berau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 15 -
Pasal 32 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 6 Oktober 2014 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 6 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU ttd H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2014 NOMOR 30
Salinan sesuai dengan aslinya An. Kepala Bagian Hukum & PerUndang-Undangan Kasubbag Dokumentasi & Informasi Hukum
WIWIK DWI KORIYANTO, SH Penata Tk. I NIP. 19651018 199703 1 004
Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19651212 199403 2 008
