SALINAN
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR
36
TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH BUPATI BERAU, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Berau Tentang Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu yang didalamnya ada Pasal yang mengatur Tentang Penghapusan Retribusi yang kedaluwarsa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
-2-
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4737);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
-3-
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
13.
Peraaturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13);
14
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolalan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau
2.
Bupati adalah Bupati Berau.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.
Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau.
5.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6.
Tim Penghapusan Piutang Daerah adalah Tim yang melakukan verifikasi penghapusan piutang daerah.
7.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
-4-
8.
Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN atau BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12.
Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14.
Penagihan Retribusi Daerah Retribusi Daerah yang diawali teguran yang bersangkutan retribusi sesuai dengan jumlah
15.
Utang Retribusi adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang.
16.
Kedaluwarsa adalah suatu keadaan yang melampaui batas waktu tertentu dan / atau tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang.
17.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Berau yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
adalah serangkaian kegiatan pemungutan dengan penyampaian surat peringatan, surat melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi yang terhutang.
-5-
18.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
19.
Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan Lampiran – Lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya. BAB II PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN Pasal 2
(1)
(2)
Retribusi Daerah yang terhutang yang dapat dihapuskan adalah yang tercantum dalam : a.
SKRD;
b.
SKRDKB;
c.
SKRDKBT;
d.
STRD
e.
Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan Retribusi daerah.
f.
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan Banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah.
Retribusi yang terutang menurut data administrasi, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena : a. Wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan ; b.
Wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
c.
Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; atau
d.
Sebab lain sesuai hasil penelitian. Pasal 3
(1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
-6-
(2)
Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran; atau b.
Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 4
(1)
Untuk memastikan keadaan wajib retribusi atau retribusi yang terutang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), wajib dilakukan penelitian administrasi dan penelitian setempat yang dilakukan oleh SKPD pemungut.
(2)
Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib retribusi terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
(3)
Khusus untuk jenis retribusi jasa umum dan atau retribusi perijinan tertentu, hanya dapat dilakukan dengan penelitian sederhana. Pasal 5
(1)
Kepala SKPD dan/ atau satuan kerja yang melakukan pungutan retribusi setiap akhir tahun takwin menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
(2)
Piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan penghapusannya oleh SKPD pemungut melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.
(3)
Usulan penghapusan piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati setelah diverifikasi oleh Tim Penghapusan Piutang Daerah. Pasal 6
(1)
(2)
Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan oleh : a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah); dan b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah). Penghapusan piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasal 7
Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), kepala SKPD yang melakukan pungutan retribusi, menghapuskan piutang retribusi daerah dari daftar piutang retribusi daerah.
-7-
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau. Pasal 9 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 25 Nopember 2013 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 25 Nopember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, ttd H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 NOMOR 36
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19651212 199403 2 008
