PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR

46

TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang : a. bahwa dengan belum diaturnya kebijakan akutansi beberapa jenis piutang, penyisihan piutang dan Dana Bergulir dan piutang Dana Bergulir pada Peraturan Bupati Berau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Berau pada Lampiran 12 Halaman 106 Nomor 1 c. Piutang, maka perlu merubah Peraturan Bupati Berau tersebut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai UndangUndang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); 8. Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Daerah Indonesia Tahun 2005 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor

58 Tahun 2005 tentang (Lembaran Negara Republik 140, Tambahan Lembaran 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 2); 13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik /Kekayaan Negara Dalam Sistem Akutansi Pemerintah; 14. Peraturan Bupati Berau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 12). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU.

-3Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 12) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pada Lampiran 12 Halaman 106 Nomor 1c. Piutang diubah dan Lampiran 12 halaman 108 Nomor 1 d. Piutang lain-lain dihapus dan selanjutnya menyesuaikan sehingga Lampiran 12 Halaman 106 Nomor 1c. Piutang berbunyi sebagai berikut : A. Piutang 1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 2. Piutang dapat terjadi Karena : a. Pungutan Pendapatan Daerah b. Perikatan c. Transfer antar pemerintah d. Kerugian Daerah 3. Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. 4. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa dan transaksi dibayar dimuka. 5. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari Pemerintah Daerah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. 6. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP). 7. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat dan mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-undang. 8. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur sendiri dalam Undangundang. 9. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah. 10. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah. 11. Piutang antara lain terdiri dari : a. Piutang Pajak; b. Piutang Retribusi; c. Piutang Transfer Dana Bagi Hasil;

-4d. e. f. g. h. i. j. k.

Piutang Transfer Dana Alokasi Umum; Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus; Bagian Lancar TPTGR; Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah; Bagian Lancar Kepada Pemerintah Daerah Lainnya; Piutang Dana Bergulir; Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; Piutang Lainnya.

B. Pengakuan Piutang 1. Piutang yang timbul karena ketentuan Perundang-undangan seperti Pajak dan Retribusi Daerah diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam ketetapan yang belum dibayar. 2. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset dineraca, apabila memenuhi Kriteria : a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; b. Jumlah piutang dapat diukur; c. Telah diterbitkan Surat dilaksanakan penagihan;

Penagihan/sejenisnya

dan/atau

telah

d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 3. Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintah diakui sebagai berikut : a. Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum di transfer. b. Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum di transfer dari pemerintah pusat. c. Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah defenitifnya, tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran. 4. Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut : A. Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai. B. Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. C. Pengukuran Piutang 1. Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.

-52. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundangundangan : a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan yang diterbitkan. b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang belum ditetapkan terutang dari pengadilan untuk Wajib Pajak yang mengajukan banding. c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh pengadilan. 3. Nilai Nominal piutang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut : a. Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan / atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang / jasa tersebut b. Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan .apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. c. Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan d. Pemberian Fasilitas / Jasa Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima. 4. Nilai Nominal berikut :

piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. b. Dana alokasi umum disajikan sebesar jumlah yang diterima, dalam hal terdapat kekurangan Transfer DAU dan pemerintah pusat. c. Dana Alakosi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui pemerintah pusat yang belum diterima. D. Penyisihan Piutang 1. Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti Pajak dan Retribusi diatur sebagai berikut :

-6a. Penyisihan Piutang Pajak Daerah No.

Umur

Kualitas Piutang

1. 2.

0 – 1 Tahun > 1 – 2 Tahun > 2 – 3 Tahun > 3 – 4 Tahun Diatas 4 Tahun

Lancar Lancar dengan perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet

3. 4. 5.

Taksiran Piutang Tak Tertagih 0% 10% 25% 50% 100%

b. Penyisian Piutang Retribusi Daerah No.

Umur

Kualitas Piutang

1. 2. 3. 5.

0 – 1 Tahun >1 – 2 Tahun >2 – 3 Tahun Diatas 3 Tahun

Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

Taksiran Piutang Tak Tertagih 0% 30% 60% 100%

2. Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi disajikan sebagai berikut : No. Umur Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih 1. 0 – 1 Tahun Lancar 0% 2. >1 – 2 Tahun Kurang Lancar 25% 3. >2 – 3 Tahun Diragukan 50% 4. Diatas 3 Tahun Macet 100% 3. Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar-benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud. 4. Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD. E. Pengungkapan Piutang Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud berupa : a. Kebijakan akutansi yang digunakan dalam penilaian,pengakuan dan pengukuran piutang: b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; c. Penjelasan atas penyelesaian piutang,masih dipemerintah daerah atau sudah diserahkan penagihannya kepada pihak lain; d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

-7DANA BERGULIR DAN PIUTANG DANA BERGULIR 1. Dana bergulir atau piutang dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. 2. Dana bergulir dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu : a. Dana bergulir yang hakekatnya merupakan piutang (Piutang dana bergulir): Merupakan piutang atas pemberian dan bergulir yang mekanisme pemberiannya harus melalui proses penganggaran APBD selanjutnya penagihan dan penyetorannya dilakukan melalui rekening kas daerah. b. Dana bergulir : Merupakan dana bergulir yang dikelola oleh SKPD/BLUD yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan ke masyarakat tanpa melalui Rekening Kas UmumDaerah. 3. Penyaluran piutang dana bergulir maupun penyaluran dana bergulir untuk pertama kalinya dianggarkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengakuan Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir 1. Dana bergulir atau piutang dana bergulir diakui pada saat dana tersebut dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah untuk digulirkan/diserahkan kepada masyarakat . 2. Bunga atas dana bergulir/piutang pendapatan asli daerah lainnya.

dana

bergulir

diakui

sebagai

Pengukuran Dana Bergulir/ Piutang Dana Bergulir 1. Dana bergulir dana Piutang dan bergulir disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau dapat digulirkan. 2. Yang dimaksud dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir / piutang bergulir sebesar perolehan dikurangi dengan piutang / dana bergulir yang diragukan dapat ditagih. 3. Pembentukan cadangan penyisihan untuk menyajikan nilai piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebagai berikut : a. Piutang umur s.d 2

tahun

0%

b. Piutang umur > 2 tahun – 3 tahun

25 %

c. Piutang umur > 3 tahun – 4 tahun

50 %

d. Piutang umur > 4 tahun – 5 tahun e. Piutang umur > 5 tahun

75 % 100 %

Penyajian Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir 1. Piutang dana bergulir yang penyaluran dan penagihannya harus melalui rekening kas umum daerah melalui penganggaran APBD disajikan sebagai piutang lainnya sebesar jumlah yang jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 2. Piutang dana bergulir yang jatuh tempo diatas 12 (dua belas) bulan yang penyaluran dan penagihannya melalui rekening kas umum daerah disajikan sebagai investasi jangka panjang non permanen lainnya.

-83. Dana bergulir yang penagihan dan penyalurannya dilakukan oleh SKPD/BLUD tanpa melalui kas umum daerah disajikan seluruhnya dalam investasi jangka panjang non permanen. 4. Informasi berikut disajikan dalam catatan dan laporan keuangan berkaitan dengan dana bergulir/piutang dana bergulir: a. b. c. d.

Dasar penilaian dana bergulir; Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya; Besar suku bunga yang dikenakan; Saldo awal dana bergulir/piutang dana bergulir, penambahan atau pegurangan dan saldo akhir; e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 31 Desember 2013 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR, HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 31 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH, ttd H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19651212 199403 2 008