-1 -
SALINAN
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR
41
TAHUN 2013
TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL – UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN BERAU BUPATI BERAU Menimbang
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan UKL-UPL dan/atau SPPL sebagai pedoman pelaksanaannya ; b. bahwa untuk menentukan jenis dokumen UKL-UPL dan atau SPPL yang wajib bagi rencana usaha/kegiatan maka perlu membentuk peraturan tentang Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL ; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
-2 -
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2004 Nomor 4) ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ; 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL–UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN BERAU.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 2. Bupati adalah Bupati Berau. 3. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membawahkan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Kampung. 5. Instansi adalah Dinas, Badan atau Kantor yang merupakan pembantu Kepala Daerah dalam penyelengaraan Pemerintah Daerah 6. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang lingkungan hidup. 7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
-3 -
8. Pejabat Pengawas adalah Pejabat Lingkungan Hidup Kabupaten Berau.
yang
ditunjuk
oleh
Kepala
Badan
9. Konsultan adalah tenaga propesional yang menyediakan jasa dalam bidang keahlian tertentu. 10. Tenaga Ahli adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja. 11. Pemprakarsa adalah setiap orang atau instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan 12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL–UPL adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL–UPL. 14. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL. 15. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
BAB II KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL ATAU SPPL Pasal 2 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL wajib membuat SPPL. Pasal 3 Bidang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagai berikut : 1. Bidang Prasarana Wilayah (Pekerjaan Umum) ; 2. Bidang Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik dan Laboratorium) ; 3. Bidang Pariwisata ; 4. Bidang Pertanian dan Perkebunan ; 5. Bidang Peternakan ;
-4 -
6. Bidang Perikanan ; 7. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (Pertambangan Umum, Minyak dan Gas (Migas) serta ketenagalistrikan) ; 8. Bidang Perindustrian ; 9. Bidang Perdagangan ; 10. Bidang Pertahanan dan Keamanan ; 11. Bidang Kehutanan ; 12. Bidang Perhubungan ; dan 13. Bidang Geologi Tata Lingkungan ; 14. Bidang Pengelolaan Limbah B3. Pasal 4 Panduan penapisan dan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III PEDOMAN UMUM DAN TEKNIS PENYUSUNAN UKL-UPL ATAU SPPL Pasal 5 (1) UKL-UPL disusun pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan lokasi rencana kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Berau. (2) Sebelum menyusun dokumen UKL-UPL, pemrakarsa terlebih dahulu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan/Kampung dan instansi terkait. (3) Penyusunan UKL-UPL dapat dilakukan oleh pemrakarsa dan/atau meminta bantuan tenaga ahli dan/atau mempergunakan jasa konsultan dan/atau lembaga penelitian lainnya sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. (4) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang pedoman teknisnya tidak tercantum dalam Lampiran I, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut berpedoman pada pedoman umum penyusunan UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. (5) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
dengan
format
penyusunan
Pasal 6 Bagi usaha dan/atau kegiatan yang dalam operasionalnya melakukan aktivitas/kegiatan yang kewenangan pembinaan teknisnya nya lebih dari 1 (satu) instansi, maka kewajiban pembuatan UKL-UPL mengacu pada usaha dan/atau kegiatan utamanya yang isi dokumennya meliputi dan mencakup seluruh kegiatannya.
-5 -
BAB IV TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL, IZIN LINGKUNGAN DAN SPPL Pasal 7 (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dan profil usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati Berau Cq. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau atau SPPL kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau. (2) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL. (3) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Bupati wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. (4) Untuk UKL-UPL yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan dengan melibatkan Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL Kabupaten Berau. (5) Permohonan SPPL terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi untuk kemudian dibuatkan Beraita Acara Peninjauan Lokasi. Pasal 8 (1)
Dalam melaksanakan proses penerbitan Rekomendasi UKL-UPL atau SPPL, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau wajib : a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL, berkoordinasi dengan Dinas/Kantor Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, melakukan klarifikasi, presentasi pembahasan oleh Pemrakarsa dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL ; atau b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan SPPL.
(2)
Apabila dalam proses permohonan terdapat kekurangan data dan/atau informasi terhadap UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan maka Pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Bupati Berau, wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa atau Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau, wajib memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
-6 -
(4)
Dalam hal Pejabat tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Pejabat berwenang.
(5)
Izin lingkungan diterbitkan Bupati setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Rekomendasi UKL-UPL.
(6)
Izin Lingkungan paling sedikit memuat persyaratan dan kewajiban yang dibuat dalam Rekomendasi UKL-UPL, persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dan berakhirnya Izin Lingkungan.
(7)
Izin lingkungan mencantumkan jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
(8)
Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
(9)
Izin Lingkungan yang telah diterbitkan Bupati wajib diumunkan melalui media massa dan/atau multimedia.
(10) Pengumuman izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan. Pasal 9 (1)
Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta persetujuan SPPL digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
(2)
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau sebagai instansi teknis yang memproses penerbitan Izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud. BAB V PEMBINAAN Pasal 10
Pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan studi lingkungan wajib dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan bobot pelaksanaan dokumen UKL-UPL setiap usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 11 Pendidikan, latihan dan pengembangan studi lingkungan bentuk pelaksanaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, masyarakat dan lembaga-lembaga peneliti lainnya.
-7 -
Pasal 12 Pembinaan dapat dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau bersama Dinas/Kantor yang terkait, melalui pemantauan dan evaluasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
BAB VI PENGAWASAN Pasal 13 Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau bersamasama dengan Dinas/Instansi/Kantor yang terkait sesuai dengan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 14 (1)
Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggungjawab/pemrakrasa usaha dan/atau kegiatan.
(2)
Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau yang dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau.
BAB VIII PELAPORAN Pasal 15 (1)
Pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk dokumen UKL-UPL atau SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan wajib dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
(2)
Periode penyampaian laporan minimal 4 (empat) kali dalam setahun. Pasal 16
Pelaporan dimaksud pasal 15 ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau dengan tembusan kepada Dinas/Instansi/Kantor terkait sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.
-8 -
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 4 Desember 2013 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 4 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, ttd H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 NOMOR 41
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19651212 199403 2 008
