LKPJ- AMJ Bupati Berau BAB V halaman 403

Pemerintah Kabupaten Berau

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksudkan Dana Tugas Pembantuan memiliki diskripsi sebagai berikut : 

Merupakan belanja kementerian/lembaga pusat



Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada daerah atau desa.



Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD.



Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah



SKPD yang melaksanakan, melaporkan kepada Kepala Daerah kemudian dilaporkan ke Kementerian/lembaga.



Semua barang yang diperoleh dari dana Tugas Pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada Daerah.



Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan maupun non fisik.



Tidak memerlukan dana pendamping. Sedangkan menurut

PP Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah “Penugasan dari Pemerintah Kepada daerah atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pemerintah Kabupaten Berau mendapatkan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa Kementrian yang

langsung ditujukan ke

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Tugas Pembantuan. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015

BAB V – halaman | 403


penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten kepada Desa mencakup sebagian tugas yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

A. Tugas Pembantuan yang diterima. 1) Dasar Hukum. Tugas Pembantuan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daftar

Isian

Pelaksanaan

Tugas Pembantuan tercantum dalam Anggaran

(DIPA)

yang

merupakan

implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari Departemen

yang bersangkutan. Dalam DIPA, selain tercantum

Departemen yang memberikan Tugas Pembantuan, juga tercantum jumlah dan nomor DIPA, Kode Satuan Kerja, Unit yang menerima Tugas Pembantuan, program, kegiatan serta anggarannya. 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan. Pada tahun 2011 - 2014 ada beberapa Kementerian yang memberikan Tugas Pembantuan, yaitu:  Tahun 2011 a. Kementerian Pertanian b. Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan c. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi d. Ditjen Perkebunan e. Kementerian Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan f.

Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Kampung

g. Dinas Kehutanan

LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



 Tahun 2012 a. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Ditjen Pembinaan

dan

Pengembangan

Masyarakat

di

Kawasan

Transmigrasi. b. Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan pangan c. Kementerian Pertanian d. Ditjen Perkebunan Perkebunan e. Kementerian Kesehatan f.

Kementerian Kehutanan

 Tahun 2013 a. Kementerian Pertanian b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Kelautan dan Perikanan d. Kementerian Kehutanan  Tahun 2014 a. Kementerian Pertanian b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Kelautan dan Perikanan d. Kementerian Kehutanan 3) Program dan Kegiatan o Tahun 2011 a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan



Program Peningkatan Kesejahteraan Petani



Program Pengembangan Agribisnis



Program Penyediaan dan Pengembangan Prasana dan sarana Pertanian

b. Badan Ketahanan Pangan dan Pelayanan Penyuluh 

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi






Program

Pengembangan

Masyarakat

dan

Kawasan

Transmigrasi 

Program Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi



Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT.

d. Dinas Perkebunan 

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan

e. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

f. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Kampung 

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

g. Dinas Kehutanan 

Program dukungan managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis kementerian kehutanan.

o Tahun 2012 a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Program Peningkatan ketahanan pangan



Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian


Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan masyarakat.

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Program

Pengembagan

masyarakat

dan

Kawasan

Transmigrasi d. Dinas Perkebunan 

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

e. Dinas Kesehatan 

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak




f. Dinas Kehutanan 

Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan.

o Tahun 2013 a. Dinas Kesehatan 

Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak



Program pembinaan upaya kesehatan

b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Program Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman

pangan

untuk

mencapai

swasembada

dan

swasembada berkelanjutan 

Program

peningkatan

produksi,

produktifitasdan

mutu

tanaman holtikultura berkelanjutan 

Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian

c. Dinas Kelautan dan Perikanan 

Program peningkatan daya saing produk perikanan

d. Dinas Kehutanan 


o Tahun 2014 a. Dinas Kesehatan 

Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak



Program pembinaan upaya kesehatan


Program Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman

pangan

untuk

mencapai

swasembada

dan

swasembada berkelanjutan 

Program

peningkatan

produksi,

produktifitasdan

mutu

tanaman holtikultura berkelanjutan c. Dinas Kelautan dan Perikanan 

Program peningkatan daya saing produk perikanan






4)

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan  Tahun 2011 a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan terealisasi sebesar Rp. 446.902.200,- dari anggaran sebesar Rp. 1.025.600.000,-



Program Peningkatan Kesejahteraan Petani terealisasi sebesar Rp. 427.084.864,- dari anggaran sebesar Rp. 675.000.000,-






Program Penyediaan dan Pengembangan Prasana dan sarana Pertanian terealisasi sebesar Rp. 953.699.500,- dari anggaran sebesar Rp. 2.692.500.0000,-


Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terealisasi sebesar Rp. 374.289.260,- dari anggaran sebesar Rp. 871.700.000,-


Program

Pengembangan

Masyarakat

dan

Kawasan

Transmigrasi terealisasi sebesar Rp. 160.647.500,- dari anggaran sebesar Rp. 189.750.000,

Program Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi terealisasi sebesar Rp. 763.346.000,- dari anggaran sebesar Rp. 768.032.000,-



Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT terealisasi sebesar Rp. 265.863.200,- dari anggaran sebesar Rp. 279.610.000,-.


Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan terealisasi sebesar Rp. 3.201.655.000,- dari anggaran sebesar Rp. 3.619.020.000,-




e. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian terealisasi sebesar Rp. 1.437.193.600,- dari anggaran sebesar Rp. 1.822.000.000,-


Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terealisasi sebesar Rp. 8.376.180.500,- dari anggaran sebesar Rp. 8.017.585.000 (APBN) dan sebesar 1.390.000.000 (APBD).


Program dukungan managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis kementerian kehutanan terealisasi sebesar Rp. 272.494.324,dari anggaran sebesar Rp. 687.920.000,-

 Tahun 2012 a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Program Pengembangan Holtikultura terealisasi sebesar Rp. 1.226.303.423,- dari anggaran sebesar Rp. 1.394.500.000,-



Program Peningkatan produktifitas tanaman pangan untuk mencapai swasembada berkelanjutan terealisasi sebesar Rp. 1.039.493.457,- dari anggaran sebesar Rp. 1.346.380.000,-



Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian terealisasi sebesar Rp. 780.666.050,- dari anggaran sebesar Rp. 1.015.000.000,-


Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan masyarakat terealisasi sebesar Rp. 387.336.500,- dari anggaran sebesar Rp. 627.400.000,-.


Program Pengembagan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi terealisasi sebesar Rp. 559.597.719,- dari anggaran sebesar Rp63.950.000,-





Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan terealisasi sebesar Rp. 1.345.234.014,- dari anggaran sebesar Rp. 1.606.956.000,-


Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak terealisasi sebesar Rp. 1.641.245.000,- dari anggaran sebesar Rp. 1.966.600.000,-


Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan terealisasi sebesar Rp. 1.944.650.127,- dari anggaran sebesar Rp. 13.573.800.000,-

 Tahun 2013 a. Dinas Kesehatan 

Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak terealisasi sebesar Rp. 2.360.257.400,- dari anggaran sebesar Rp. 2.452.000.000,-



Program pembinaan upaya kesehatan terealisasi sebesar Rp. 1.451.317.713,- dari anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-


Program Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan terealisasi sebesar Rp. 1.139.977.300,- dari anggaran sebesar Rp. 1.170.000.000,-



Program peningkatan produksi, produktifitasdan mutu tanaman holtikultura

berkelanjutan

terealisasi

sebesar

Rp.

1.657.521.000,- dari anggaran sebesar Rp.2.211.637.000,

Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian terealisasi sebesar Rp. 3.721.880.000,- dari anggaran sebesar Rp. 7.571.000.000,-

c. Dinas Kelautan dan Perikanan






Program peningkatan daya saing produk perikanan terealisasi sebesar Rp. 2.222.755.100,- dari anggaran sebesar Rp. 2.266.272.000,-.


Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan. terealisasi sebesar Rp. 5.437.513.227,- dari anggaran sebesar Rp. 16.266.300.000,-.


Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak terealisasi 74,26% sebesar Rp. 1.531.119.000,- dari anggaran sebesar Rp. 2.052.000.000,-.



Program pembinaan upaya kesehatan terealisasi 96,13% sebesar Rp. 3.026.285.000,- dari anggaran sebesar Rp. 3.147.820.000,-.

c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Program Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan terealisasi 91,23% sebesar Rp. 3.897.090.000,dari anggaran sebesar Rp. 3.555.305.207,-



Program peningkatan produksi, produktifitasdan mutu tanaman holtikultura

berkelanjutan

terealisasi

97%

sebesar

Rp.

839.430.000,- dari anggaran sebesar Rp. 810.711.500,-. d. Dinas Kelautan dan Perikanan 

Program peningkatan daya saing produk perikanan terealisasi 98,02% sebesar Rp. 735.155.000,- dari anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-.

e. Dinas Kehutanan 

Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan terealisasi 49,66% sebesar Rp.

6.068.615.745,-

dari

anggaran

sebesar

Rp.

12.221.424.263,-. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



5) Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan Sumber dan jumlah anggaran yang dipergunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan yang berkenaan dengan azas Tugas

Pembantuan untuk tahun 2011 sampai dengan 2014 di masing masing SKPD di Kabupaen Berau berasal dari dana APBN tiap Kemeterian yang memberikan Tugas Perbantuan. Adapun jumlah anggaran yang digunakan sebagai berikut:  Tahun 2011 a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan anggaran sebesar Rp. 1.025.600.000,-



Program Peningkatan Kesejahteraan Petani anggaran sebesar Rp. 675.000.000,-






Program Penyediaan dan Pengembangan Prasana dan sarana Pertanian anggaran sebesar Rp. 2.692.500.0000,-


Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat anggaran sebesar Rp. 871.700.000,-


Program

Pengembangan

Masyarakat

dan

Kawasan

Transmigrasi anggaran sebesar Rp. 189.750.000,

Program Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi anggaran sebesar Rp. 768.032.000,-



Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT anggaran sebesar Rp. 279.610.000,-.


Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan anggaran sebesar Rp. 3.619.020.000,-

e. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015





Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian anggaran sebesar Rp. 1.822.000.000,-


Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa anggaran sebesar Rp. 8.017.585.000 (APBN) dan sebesar 1.390.000.000 (APBD).


Program dukungan managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis kementerian kehutanan anggaran sebesar Rp. 687.920.000,-

 Tahun 2012 a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Program Pengembangan Holtikultura anggaran sebesar Rp. 1.394.500.000,-



Program Peningkatan produktifitas tanaman pangan untuk mencapai swasembada berkelanjutan anggaran sebesar Rp. 1.346.380.000,-



Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian anggaran sebesar Rp. 1.015.000.000,-


Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan masyarakat anggaran sebesar Rp. 627.400.000,-.


Program Pengembagan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi anggaran sebesar Rp63.950.000,-


Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan anggaran sebesar Rp. 1.606.956.000,-


Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak anggaran sebesar Rp. 1.966.600.000,-





Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan anggaran sebesar Rp. 13.573.800.000,-


Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak anggaran sebesar Rp. 2.452.000.000,-



Program pembinaan upaya kesehatan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-


Program Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan anggaran sebesar Rp. 1.170.000.000,-



Program peningkatan produksi, produktifitasdan mutu tanaman holtikultura berkelanjutan anggaran sebesar Rp.2.211.637.000,-



Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian anggaran sebesar Rp. 7.571.000.000,-

c. Dinas Kelautan dan Perikanan 

Program peningkatan daya saing produk perikanan anggaran sebesar Rp. 2.266.272.000,-.


Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan. anggaran sebesar Rp. 16.266.300.000,-.


Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak anggaran sebesar Rp. 2.052.000.000,-.



Program pembinaan upaya kesehatan anggaran sebesar Rp. 3.147.820.000,-.




d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Program Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan anggaran sebesar Rp. 3.555.305.207,-



Program peningkatan produksi, produktifitasdan mutu tanaman holtikultura berkelanjutan anggaran sebesar Rp. 810.711.500,-.

e. Dinas Kelautan dan Perikanan 

Program peningkatan daya saing produk perikanan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-.


Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan anggaran sebesar Rp. 12.221.424.263,-.

6) Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Selama Tahun 2011- 2014 Tugas Perbantuan dari Kementerian yang di tugaspembantukan kepada daerah melalui beberapa SKPD pelaksana yaitu:  Tahun 2011 a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan b. Badan Ketahanan Pangan dan Pelayanan Penyuluh c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi d. Dinas Perkebunan e. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan f. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Kampung g. Dinas Kehutanan  Tahun 2012 a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan b. Badan Ketahanan Pangan dan Pelayanan Penyuluh c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi d. Dinas Perkebunan e. Dinas Kesehatan f. Dinas Kehutanan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



 Tahun 2013 a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan c. Dinas Kelautan dan Perikanan d. Dinas Kehutanan  Tahun 2014 a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan c. Dinas Kelautan dan Perikanan d. Dinas Kehutanan 7) Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Secara umum dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang dipergunakan cukup memadai untuk menunjang kinerja satuan kerja perangkat daerah pelaksana Tugas Perbantuan. SKPD yang melaksanakan tugas perbantuan seluruhnya telah memiliki Gedung Kantor Dinas di Ibukota Kabupaten Tanjung Redeb. Sarana transportasi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD dapat dipergunakan untuk menunjang kinerja yang terkait dengan kegiatan Tugas perbantuan di Kabupaten Berau. 8) Permasalahan Dan Solusi Beberapa permasalahan yang timbul

dalam pelaksanaan Tugas

Pembantuan yaitu : 

Terbatasnya SDM yang memadai untuk melaksanakan tahapan tahapan yang ada sesuai dengan anggaran yang ada.



Terbatasnya

waktu

antara

keluarnya

DIPA

dengan

masa

berakhirnya Tahun Anggaran. Sedangkan solusi yang dapat diberikan adalah : 

Mengupayakan

koordinasi

dan

sinkronisasi dengan Pemerintah

Pusat. 

Perlunya

perencanaan kegiatan

lebih matang, sehingga kegiatan

dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015





Perlunya Peningkatan SDM melalui pendidikan dan latihan.

B. Tugas Pembantuan yang diberikan Pada tahun anggaran 2011-2014, Pemerintah Kabupaten Berau tidak memberikan tugas Pembantuan.



LKPJ- AMJ Bupati Berau BAB V halaman 403

Recommend Documents