LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG I BAB

4 BAB

LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

D

asar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tertuang di dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 19Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013, yang kemudian dijabarkan sesuai dengan pembagian urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Penyelenggaraan Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Pada periode RPJMD Tahun 2009-2013, Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan 25 urusan wajib dan 7 urusan pilihan. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1.

URUSAN PENDIDIKAN Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembangunan pendidikan nasional diselenggarakan dalam rangka “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)” yang dirumuskan sebagai visi pendidikan nasional tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan pendidikan juga diselenggarakan untuk mendukung pencapaian indikator Millenium Development Goals (MDGs)khususnya untuk mewujudkan pendidikan untuk semua (PUS). A. Arah Kebijakan Upaya mencapai Visi pendidikan nasional tahun 2025 difokuskan pada penguatan layanan pendidikan melalui layanan prima pendidikan. Layanan prima pendidikan adalah layanan pendidikan yang: 1. tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara; 2. terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 3. berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; 4. setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosialbudaya, ekonomi, geografi, gender dan sebagainya; dan 5. menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat. Sejalan dengan visi pendidikan nasional, pembangunan pendidikan di Kabupaten Jombang sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Jombang Tahun


4 BAB

2009-2013 diselenggarakan dalam rangka menjalankan misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tujuan meningkatkan derajat pendidikan masyarakat yang diarahkan pada pencapaian sasaran : 1. meningkatnya sarana prasarana pendidikan, 2. meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan, 3. meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar Sasaran meningkatnya sarana prasarana pendidikan ditandai dengan terwujudnya 90 % jumlah sekolah dalam kondisi baik tahun 2013. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, RPJMD Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan program strategis pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur menuju sarana pelayanan pendidikan. Sasaran meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan ditandai dengan tercapainya nilai rata-rata UASBN SD/MI sebesar 7,54; nilai rata-rata UAN SMP/MTs sebesar 7,78; nilai rata-rata nilai UAN SMA/SMK/MA sebesar 7,75; serta formalisasi kurikulum muatan lokal di seluruh tingkat pendidikan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut RPJMD Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan pengembangan manajemen berbasis sekolah dan kurikulum berbasis potensi lokal dengan program strategis sebagai berikut :  Pengembangan kerjasama dengan dunia usaha dan industri;  Penumbuh kembangan budaya baca sejak tingkat dasar;  Penyempurnaan sistem penilaian dan pengujian; serta  Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis potensi lokal. Sasaran meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar ditandai dengan meningkatnya APM SD/MI sebesar 96,56%; meningkatnya APM SMP/MTs sebesar 95,24%; meningkatnya APM SMA/SMK/MA sebesar 69,12%; meningkatnya APK SD/MI sebesar 107,2%; meningkatnya APK SMP/MTs sebesar 104,5%; meningkatnya APK SMA/SMK/MA sebesar 92,5%. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, RPJMD Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan peningkatan akses pendidikan bermutu dengan biaya terjangkau, dengan program strategis sebagai berikut:  Penyediaan bantuan operasional sekolah  Penyediaan beasiswa bagi masyarakat miskin  Pembangunan sekolah-sekolah di daerah terpencil  Pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini  Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan Sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun Nomor 20 Tahun 2003 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 % dari total APBN atau APBD, maka selama 5 tahun terakhir ini Pemerintah Kabupaten Jombang telah mengalokasikan anggaranpendidikan baik belanja langasung maupun belanja tak langsung dengan prosentase senantiasa di atas 20%. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen pemerintah Kabupaten Jombang dalam memajukan pendidikan. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Disamping itu, dengan anggaran pendidikan yang senantiasa melebihi 20 % dari seluruh anggaran yang tersedia di APBD Kabupaten Jombang selama 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang taat didalam menjalan amanah konstitusi. Perkembangan prosentase anggaran pendidikan sebagaimana tergambar pada grafik berikut : Grafik 4.1 Prosentase Anggaran Pendidikan Tahun 2009-2013

Sumber DataData : DPPKAD Kab. Jombang, diolah

B. Program dan Capaian Kebijakan penganggaran pada urusan pendidikan digunakan untuk menyelenggarakan program yang diarahkan untuk melaksanakan ketiga pilar pembangunan pendidikan dan dimaksudkan untuk menggapai sasaran yang tetapkan dalam RPJMD 2009 -2013 sebagaimana dijelaskan di atas. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mencakup pendidikan formal dan non formal mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari PAUD formal yaitu Taman Kanak-kanak dan PAUD Non Formal yaitu Taman Bermain/Play Group, pendidikan dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs, sampai dengan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA)termasuk Pendidikan Layanan Khusus (PLK). Adapun hasil capaian indikator program dan kegiatan pembangunan pendidikan sepanjang tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut: a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dijalankan dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat dalam mendidik putra-putrinya yang berusia 2 sampai dengan 6 tahun di lembaga Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Bermain (Play Group), dan di Taman Kanak-kanak (TK).


4 BAB

Sampai dengan tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Jombang hanya mempunyai 3 lembaga PAUD, selebihnya adalah milik masyarakat. Oleh karena itu program yang dilaksanakan diarahkan untuk untuk meningkatkan pengelolaan lembaga PAUD, meningkatkan kualitas pendidik PAUD, serta bantuan Alat Permainan Edukatif (APE). Meskipun kegiatan sebagaimana diuraikan di atas tidak seluruhnya dilaksanakan secara periodik dalam arti setiap tahun anggaran dilaksanakan, hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah lembaga PAUD dari semula berjumlah 255 lembaga pada tahun 2009 menjadi sebanyak 297 lembaga pada tahun 2013, serta meningkatnya APK PAUD yang telah mencapai 95,51% pada tahun 2012.

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah kabupaten telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sasaran kegiatannya mencakup penyelenggaraan pendidikan pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini diarahkan untuk meningkatkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar. Guna mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan sekolah, pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang kelas, pemberian bantuan operasional bagi sekolah kecil, dan penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) baik untuk jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, dapat dilihat dari peningkatan jumlah sekolah dalam kondisi baik untuk SD/MI dari sebesar 49,10% pada tahun 2009 menjadi sebesar 82,98% pada tahun 2012. Sedangkan untuk SMP/MTs jumlah sekolah dalam kondisi baik meningkat dari sebesar 76,61% pada tahun 2009 menjadi sebesar 97,68% pada tahun 2012. Capaian-capaian ini telah jauh melampaui target RPJMD tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 75% sekolah dalam kondisi baik. Dengan anggaran rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dan ruang kelas yang dianggarkan sebesar Rp. 43.098.981.400,00 pada Tahun Anggaran 2013 maka, jumlah sekolah dalam kondisi baik sebesar 90% sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD tahun 2013 akan dapat terlaksana dengan baik. Meningkatnya jumlah sekolah dalam kondisi baik, diikuti membaiknya rasio kelas terhadap murid. Untuk tingkat SD/MI, rasio kelas terhadap murid meningkat dari 1:24 pada tahun 2009 menjadi 1:20 pada tahun 2012. Untuk tingkat SMP/MTs dari 1:34 pada tahun 2009 menjadi 1:25 pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan standar nasional untuk SD/MI sebesar 1:25 dan SMP/MTs sebesar 1:39, maka rasio kelas terhadap murid selama 5 tahun terakhir telah memenuhi standar nasional.


I

4

BAB

Agar dapat bejalan seimbang antara peningkatan aksesbilitas dan peningkatan mutu pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun juga diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan selama 5 tahun terakhir ini antara lain adalah, pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan dan laboratorium, pengadaan buku referensi dan buku pengayaan, pengadaan alat peraga dan praktek, pengadaan alat dan pendukung teknologi informasi, pembinaan bakat dan prestasi, serta mengikuti berbagai festival dan perlombaan baik yang bersifat akademis maupun non akademis baik berskala regional, nasional maupun internasional. Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut terlihat dari meningkatnya nilai ratarata UAS dan UAN SD/MI dari sebesar 7,39 pada tahun 2009 menjadi sebesar 7,65 pada tahun 2012. Capaian sampai dengan tahun 2012 ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 7,54 pada tahun 2013. Untuk tingkat SMP/MTs terjadi peningkatan sebesar 0,53 dari rata-rata sebesar 7,4 pada tahun 2009 menjadi sebesar 7,93 pada tahun 2012. Capaian sampai dengan tahun 2012 ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 7,78 pada tahun 2013. Grafik 4.2 Perkembangan Nilai Rata-rata UAS/UAN SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2009 - 2012

Sumber Data Data : Dinas Pendidikan Kab. Jombang

Kegiatan lain dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan menuju pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah atau Manajemen Berbasis Sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi penilaian kinerja sekolah, bimbingan teknis pengelolaan sekolah, dan mengikutsertakan para pengelola sekolah dalam kegiatan pelatihan/ workshop/ seminar/lokakarya tentang pengelolaan SD dan SMP baik di tingkat propinsi maupun di tingkat nasional. I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

Indikator keberhasilan berkaitan dengan pengelolaan lembaga pendidikan dapat dilihat dari meningkatnya standarisasi sekolah baik di SD maupun SMP. Sampai dengan tahun ajaran 2012/2013 telah terdapat 21 SD dan 42 SMP yang berstatus Sekolah Standar Nasional (SSN) dan telah terdapat 2 SMP negeri yang berstatus Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI).

c. Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Menengah diarahkan untuk meningkatkan kesempatan penduduk usia 16 sampai dengan 18 tahun untuk bersekolah di lembaga pendidikan setara dengan SMA. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini diarahkan untuk meningkatkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah.Guna mencapai kondisi tersebut kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan sekolah, pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas khusus sekolah negeri. Sepanjang 2009 – 2012 jumlah sekolah SMA/MA/SMK dalam kondisi baik sedikit menurun dari sebesar 91,95% pada tahun 2009 menjadi sebesar 91,25% pada tahun 2012. Penurunan jumlah sekolah dalam kondisi baik ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah sekolah SMA/MA/SMK swasta yang kondisinya kurang baik. Meskipun terjadi penurunan jumlah, namun sampai dengan tribulan I tahun 2013 capaian jumlah sekolah SMA/MA/SMK dalam kondisi baik telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yang sebesar 90%. Kondisi ini diikuti dengan meningkatnya rasio kelas terhadap murid pada tingkat SMA/MA/SMK dari sebesar 1:34 pada tahun 2009 menjadi sebesar 1:36 pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan standar nasional yang sebesar 1:35 maka capaian selama 5 tahun terakhir ini telah memenuhi standar nasional. Program pendidikan menengah ini juga dimaksudkan meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat SMA/MA/SMK melalui pembangunan/rehabilitasi/ pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar dan mengajar, pembinaan bakat dan prestasi, serta mengikuti berbagai festival dan perlombaan baik yang bersifat akademis maupun non akademis baik berskala regional, nasional maupun internasional. Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut terlihat dari meningkatnya nilai ratarata UAS dan UAN SMA/MA/SMK dari sebesar 7,80 pada tahun 2009 menjadi sebesar 7,88 pada tahun 2012. Capaian selama 5 tahun terakhir ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 7,75 pada tahun 2013. Disamping itu kegiatan-kegiatan dalam Program Pendidikan Menengah juga diarahkan untuk peningkatan manajemen di sekolah melalui bimbingan teknis pengelolaan pendidikan di SLTA dan mengikutsertakan para pengelola lembaga pendidikan di SLTA dalam kegiatan pelatihan/ workshop/ seminar/


I

4

BAB

lokakarya tentang pengelolaan SLTA baik di tingkat propinsi maupun di tingkat nasional. Indikator keberhasilan berkaitan dengan pengelolaan lembaga pendidikan dapat dilihat dari meningkatnya standarisasi sekolah SMK/MA/SMK yang sampai dengan tahun ajaran 2012/2013 telah terdapat 15 sekolah yang berstatus Sekolah Standar Nasional (SSN) dan 4 sekolah yang berstatus Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI).

d. Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan program pembangunan pendidikan secara holistik. Pelaksanaan program ini, telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap proses penyiapan Sumber Data daya manusia yang kompetitif melalui peningkatan aksesbilitas warga masyarakat dalam menempuh pendidikannya. Selama kurun waktu hampir lima tahun belakangan ini, pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal dilaksanakan melalui kegiatan Kelompok Belajar Paket B dan Kelompok Belajar Paket C, melaksanakan bimbingan teknis peningkatan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), bimbingan teknis peningkatan pengelolaan lembaga, dan melaksanakan kegiatan pemberantasan buta huruf melalui Kelompok Keaksaraan Fungsional. Hasil dari program ini, sampai dengan tribulan I tahun 2013 telah berhasil diluluskan 227 siswa dari Kejar Paket A, 3.157 siswa dari Kejar Paket B dan 1.870 siswa dari Kejar Paket C. Perkembangan Kejar Paket A, B, dan C sebagaimana terlihat pada table berikut. Tabel 4.1 Perkembangan Kejar Paket Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2012 No 1 2 3

Kegiatan Paket A Paket B Paket C

2009 46 1.265 36

2010 3 469 576

2011 688 531

2012 178 735 727

Jumlah 227 3.157 1.870


e. Program Pendidikan Luar Biasa Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa anak didikdilahirkan dalam kondisi yang berbeda, sebagian besar dari mereka dilahirkan dalam kondisi fisik dan psikis yang normal, sebagian kecil dilahirkan dalam kondisi fisik dan psikis yang berbeda. Untuk anak-anak yang secara lahiriah normal perkembangan fisik dan psikisnya disikapi dengan pemberian layanan pendidikan di sekolah pada umumnya, sedangkan untuk anak-anak yang secara fisik dan psikis memerlukan pelayanan khusus, pemerintah daerah menyikapinya dengan memberikan layanan pada sekolah tertentu. Anak-anak yang memiliki I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

perkembangan fisik dan psikis relatif terdapat kekurangan dilayani melalui pendidikan luar biasa di SDLBNegeri Jombatan 07 Jombang, SDLB Negeri Balongsari Megaluh, sedangkan anak-anak yang memiliki perkembangan kemampuan pengetahuan dan memiliki IQ yang relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan anak normal dilayani dengan program akselerasi yang disediakan di SMP Negeri 1 Jombang dan SMU Negeri 3 Jombang. f.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi uji kompetensi, pelatihan, pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG), serta pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi. Hasil dari kegiatan tersebut jumlah tenaga pendidikan yang memenuhi standart kelayakan mengajar terus mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2012 jumlah guru SD dengan pendidikan S1 sebanyak 6.883 orang dan pendidikan S2 sebayak 106 orang. Jumlah guru SMP dengan pendidikan S1 sebanyak 1.594 orang dan S2 sebanyak 110 orang. Jumlah guru SMU dengan pendidikan S1 sebanyak 486 orang dan S2 sebanyak 68 orang. Jumlah guru SMK dengan pendidikan S1 sebanyak 482 orang dan S2 sebanyak 61 orang. Dengan meningkatnya strata pendidikan para guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan sampai dengan tahun 2012 telah mampu meningkatkan prosentase jumlah guru yang layak mengajar pada jenjang SD mencapai 70,26% dan jenjang SMP mencapai 93,47% serta mampu meningkatkan jumlah guru bersertifikasi pada jenjang TK/RA sebanyak 347 guru, pada jenjang SD/MI sebanyak 4.602 guru, pada jenjang SMP/MTs sebanyak 3.727 guru dan pada jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 2667 guru.

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Salah satu pilar pembangunan pendidikan adalah peningkatan kinerja lembaga pendidikan gunapengelolaan pendidikan yang lebih baik. Untuk itu Program Manajemen Pelayanan Pendidikan diarahkan pada peningkatan pengelolaan lembaga sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menuju ke arah penerapan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pendampingan dan uji sertifikasi manajemen pelayanan publik standar internasional (ISO-9001-2000) khusus seketariat Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, pengendalian dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan RKAS pada 560 SDN, 45 SMPN, 12 SMAN, 7 SMKN oleh Tim Audit Internal tingkat kecamatan dan kabupaten, penyelenggaraan jaringan pendidikan Nasional (Jardiknas) dan Radio Suara Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, serta supervisi dan monitoring pendidikan oleh 67 Pengawas TK/SD, 12 orang Pengawas Dikmen dan uji kendali mutu SD/SMP/SMA/SMK. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Indikator yang menggambarkan sampai sejauh mana keberhasilan implementasi keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2009 – 2013 tribulan I tersebut adalah sebagai berikut : 1. Angka Partisipasi Murni APM merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12; 13-15 dan 16-18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah anak usia 7-12; 13-15 dan 16-18 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut. APM SD/MI Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami peningkatan sebesar 3,18%, yaitu dari sebesar 92,39% pada tahun 2009 menjadi sebesar 95,57% pada tahun 2012. Capaian sampai dengan tahun ajaran 2012/2013 ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam tahapan RPJMD untuk tahun 2012. Jika dilihat capaian selama 4 tahun terakhir yang rata-rata meningkat sebesar 1,06% per tahun, maka target APM SD/MI sebesar 96,56% pada tahun 2013 diharapkan dapat tercapai dengan baik. APM SMP/MTs selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 6,3% yaitu dari sebesar 78,74% pada tahun 2009 menjadi sebesar 85,04% pada tahun 2012 atau meningkat rata-rata sebesar 0,27% per tahun. Capaian sampai dengan tahun ajaran 2012/2013 ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan dalam tahapan RPJMD untuk tahun 2012. Untuk mencapai target APM SMP/MTs yang ditetapkan sebesar 95,24% pada tahun 2013 maka dilakukan upaya-upaya antara lain perluasan kejar paket B setara SMP sebanyak 12 kelompok dengan masing-masing sebanyak 20 warga belajarpada tahun anggaran 2013 serta pemberian kuota khusus bagi anak dari rumah tangga miskin (RTM) pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2013/2014. Dengan adanya upaya-upaya ini serta didukung oleh pelaksanaan program PKH yang memberikan bantuan bagi RTSM yang mempunyai anggota rumah tangga usia sekolah pada 304 desa/kelurahan maka diharapkan target RPJMD dapat tercapai. APM SMA/MA/SMK sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami peningkatan sebesar 7,00%, yaitu dari sebesar 68,18% pada tahun 2009 menjadi sebesar 75,27% pada tahun 2012. Capaian sampai dengan tahun ajaran 2012/2013 ini telah jauh melampaui target yang ditetapkan dalam tahapan akhir RPJMD sebesar 69,12% pada tahun 2013. APM seluruh tingkatan pendidikan di Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini merupakan hasil dari upaya sungguh-sungguh dari seluruh stakeholders pendidikan. Peningkatan APM ini mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan disamping juga peran aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas sekolah yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyediakan anggaran baik melalui belanja langsung I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

maupun belanja tak langsung dalam bentuk hibah kepada lembaga sekolah swasta untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah. Grafik 4.3 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2012

Sumber DataData : Dinas Pendidikan Kab. Jombang

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah seluruh murid sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut. APK SD/MI Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami peningkatan sebesar 2,19%, yaitu dari sebesar 103,7% pada tahun 2009 menjadi sebesar 105,89% pada tahun 2012. Capaian sampai dengan tahun ajaran 2012/2013 ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan dalam tahapan RPJMD untuk tahun 2012 sebesar 106,80%. Namun demikian, jika dilihat capaian selama 4 tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 0,73% per tahun, maka target APK SD/MI sebesar 107,20% pada tahun 2013 akan dapat tercapai dengan baik. APK SMP/MTs selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 1,42% yaitu dari sebesar 101,83% pada tahun 2009 menjadi sebesar 103,25% pada tahun 2012. Capaian sampai dengan tahun ajaran 2012/2013 ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan dalam tahapan RPJMD untuk tahun 2012. Jika dilihat capaian selama 4 tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 0,47% per tahun, maka untuk mencapai target APK SMP/MTs sebesar 104,50% pada tahun 2013 masih diperlukan upaya yang lebih sungguh-sungguh. APK SMA/MA/SMK sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami peningkatan sebesar 7,43%, yaitu dari sebesar 91,82% pada tahun 2009 menjadi sebesar 99,25% pada tahun 2012. Capaian sampai dengan tahun ajaran


I

4

BAB

2012/2013 ini telah jauh melampaui target yang ditetapkan dalam tahapan akhir RPJMD sebesar 92,60% pada tahun 2013. Mengingat bahwa APK diukur dari jumlah seluruh murid sekolah pada jenjang tertentu tanpa memandang usia, maka belum tercapainya target SMP/MTsdiduga disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada usia yang tepat, dan semakin meningkatnya kualitas pendidikan yang menyebabkan menurunnya angka mengulang sehingga siswa dapat menyelesaikan sekolah tepat waktu. Meskipun target APK SMP/MTs belum tercapai, namun APKseluruh tingkatan pendidikan di Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini merupakan hasil dari upaya sungguh-sungguh dari seluruh stakeholders pendidikan. Perkembangan APK Kabupaten Jombang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagaimana grafik berikut : Grafik 4.4 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2012


Untuk lebih meningkatkan APM dan APK pada tingkatan SMA/MA/SMK dan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja siap pakai yang berorientasi pasar serta dalam rangka mendukung perwujudan kawasan industri di wilayah utara Brantas, maka pada tahun 2012 telah dibuka SMKN Kabuh yang pada tahun ajaran 2012/2013 telah membuka 2 jurusan kejuruan yaitu jurusan kimia industri dan jurusan farmasi industri. 3.

Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah dihitung berdasarkan angka (jumlah siswa) putus sekolah per 1.000 siswa pada setiap jenjang pendidikan.


4 BAB

Angka Putus Sekolah tingkat SD/MI sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami penurunan, dari sebesar 0,09% pada tahun 2009 menjadi 0,04 pada tahun 2012, untuk tingkat SMP/MTs juga mengalami penurunan dari sebesar 0,4% pada tahun 2009 menjadi 0,2% pada tahun 2012, sedangkan untuk tingkat SMA/MA/SMK mengalami penurunan dari sebesar 0,87% pada tahun 2009 menjadi sebesar 0,83% pada tahun 2012. Penurunan ini tidak terlepas dari kebijakan pendidikan tanpa dipungut biaya oleh pemerintah pusat yang diaplikasikan dalam bentuk penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs. Untuk memperluas cakupan BOS dan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap pendidikan masyarakat sekaligus sebagai upaya menekan angka putus sekolah, melalui anggaran belanja tak langsung, dialokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi siswa SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs/Salafiyah Negeri/Swasta untuk mendampingi BOS dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.20.055.911.100,00 setiap tahun serta Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) bagi 5.354 siswa SMA/MA/SMK dengan alokasi anggaran Rp. 4.176.120.000,- setiap tahun. Grafik 4.5 Prosentase Angka Putus Sekolah Kabupaten Jombang Tahun 2009- 2012

Sumber DataData : Dinas Pendidikan Kab. Jombang

4. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni pada komponen indeks pendidikan bersama dengan angka rata-rata lama sekolah. IPM adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Angka melek huruf adalah angka yang menunjukkan tingkat kemampuan baca tulis penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Sepanjang tahun 2009 – 2012 angka melek huruf Kabupaten Jombang mengalami peningkatan sebesar 0,93%, yaitu dari sebesar 92,86% pada tahun 2009 menjadi sebesar 93,79% pada tahun 2012. Peningkatan ini merupakan hasil kerjasama semua pihak dalam upaya meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Grafik 4.6 Angka Melek Huruf Kabupaten Jombang Tahun 2009 -2012

Sumber Data Data : Bappeda Kab. Jombang

5. Rata-rata lama sekolah Indikator lain untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Jombang selama periode 2009 – 2012 menunjukkan peningkatan sebesar 0,08 tahun, yaitu sebesar 7,39 tahun pada 2009 menjadi sebesar 7,47 tahun pada 2012. Grafik4.7 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Jombang Tahun 2009 -. 2012

Sumber DataData : Bappeda Kab. Jombang


4 BAB

6. Penerapan kurikulum muatan lokal Dalam rangka mengembangkan pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah diperlukan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Jombang dan berorientasi pasar. Kurikulum muatan lokal yang diamanatkan di RPJMD adalah kurikulum yang bermuatan agama, pengenalan wilayah dan cinta lingkungan. Kurikulum ini telah disusun dan telah diformalkan melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang meliputi muatan Jombang Agamis dengan implementasi melalui Program Muatan Lokal Iman dan Taqwa (Progmala Imtak); muatanPendidikan Budi Pekerti; muatan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM), yaitumuatan untuk menanamkan cinta lingkungan pada anak-anak sejak dini; muatan pencegahan bahaya narkotika, psikotropika, zat adiktif, minuman berakohol dan HIV/AIDS; muatan Keluaga Kecil Sehat dan Bahagia berkat Keluarga Berencana; dan muatan local yang meliputi pengetahuan tentang wisata religi, wisata alam, wisata bidang lain, dan semua produk yang diproduksi oleh masyarakat Jombang dan berpotensi untuk dikembangkan di sekolah seagai ketrampilan siswa. Semua kurikulum ini telah diimplementasikan pada tahun ajaran 2012/2013 pada semua sekolah baik SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK. Dengan telah diimplementasikannya kurikulum ini maka dengan demikian target yang ditetapkan dalam RPJMD telah dilaksanakan dengan baik.

C. Penghargaan / Apresiasi Keberhasilan yang telah dicapai di bidang pendidikan mendapatkan apresiasi sebagai berikut : 1. Sekolah Adiwiyata Nasional atas nama SMPN 1 Diwek Tahun 2011; 2. Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi atas nama SDN Kepanjen 2 Tahun 2011; 3. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tingkat Nasional atas nama SMPN 1 Diwek Tahun 2012; 4. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2012 untuk MAN Jombang; 5. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2012 untuk SDN Kepanjen 2 Jombang; 6. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2012 untuk SMPN 1 Tembelang; 7. Penghargaan Anugerah Aksara Tahun 2012 dari Pemerintah provinsi Jawa Timur.

2.

URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat yang hidup dengan perilaku sehat dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan


I

4

BAB

merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah yang dirumuskan sebagai visi INDONESIA SEHAT 2015. Sejalan dengan hal tersebut, pembanguna n kesehatan juga diselenggarakan untuk mendukung pencapaian indikator Millenium Development Goals (MDGs) A. Arah Kebijakan Pembangunan kesehatan di Kabupaten Jombang diselenggarakan dalam rangka mendukung perwujudan visi pembangunan kesehatan secara nasional dan secara spesifik diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Data daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu: a. Mendorong terlaksananya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan Pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan kesehatan sesungguhnya ditentukan oleh peran serta segenap lintas program, lintas sektor, dan masyarakat. b.

Mewujudkan masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, tidak akan ada artinya bila tidak disertai kesadaran setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya masing-masing secara mandiri. Upaya pemerintah untuk terus memperluas cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus disertai upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

c.

Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, terjangkau dan merata Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.

d.

Mewujudkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan upaya-upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang didukung oleh upaya-upaya pengobatan segera dan pemulihan kesehatan. Agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan


4 BAB

masyarakat diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013 diselenggarakan dalam rangka menjalankan misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diarahkan pada pencapaian 3 (tiga) sasaran, yaitu: 1. Meningkatnya usia harapan hidup; 2. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan; dan 3. Meningkatnya cakupan pemeliharaan kesehatan. Sasaran meningkatnya usia harapan hidup ditandai dengan menurunnya kasus gizi buruk hingga dibawah 25 kasus pada 2013, menurunnya prevalensi penyakit menular 50 % untuk masing-masing jenis penyakit menular pada tahun 2013, menurunnya tingkat kematian bayi sebesar 7,88 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2013, menurunnya tingkat kematian ibu melahirkan 59,51 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2013, serta meningkatnya jumlah produsen makanan minuman rumah tangga yang mempunyai sertifikat penyuluhan pangan menjadi sebanyak 410 pada tahun 2013. Guna mewujudkan sasaran tersebut, RPJMD Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan program strategis sebagai berikut:    

Percepatan perbaikan gizi masyarakat Penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Pengawasan obat dan makanan

Sasaran meningkatnya akses pelayanan kesehatan ditandai dengan seluruh Puskesmas rawat inap telah memenuhi standar pelayanan (ISO 9000) tahun 2013 serta meningkatnya rasio ideal sarana dan prasarana kesehatan dengan jumlah penduduk. Guna mewujudkan sasaran tersebut, RPJMD Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dengan program strategis sebagai berikut:  Standarisasi pelayanan PUSKESMAS  Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan masyarakat  Pembangunan dan peningkatan infrastruktur menuju pusat-pusat layanan kesehatan masyarakat  Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis di pusat kesehatan masyarakat.  Peningkatan sarana dan prasarana pusat layanan kesehatan masyarakat Sasaran meningkatnya cakupan pemeliharaan kesehatan ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 80% pada tahun 2013. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, RPJMD Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan peningkatan akses masyarakat terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

dengan program strategis penyempurnaan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas layanan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

B. Program dan Capaian Penyelenggaraan pembangunan kesehatan didasarkan pada paradigma sehat, dimana upaya preventif dan promotif lebih dikedepankan tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sebagai penyelenggara pembangunan kesehatan yaitu Dinas kesehatan beserta seluruh UPTD Kesehatan yang mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat serta RSUD Jombang dan RSUD Ploso sebagai penyelenggara upaya kesehatan perorangan. Adapun hasil capaian indikator program dan kegiatan pembangunan kesehatan sepanjang tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut: a.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program ini bertujuan untuk menyediakan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan serta peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. Hasil dari program ini adalah tercukupinya kebutuhan obat dan alat kesehatan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar di 34 Puskesmas dan jaringannya melalui dana DAK dan APBD Kabupaten Jombang;

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan Jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan bidan di desa. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pelayanan dokter spesialis anak dan dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Puskesmas Mojoagung, Puskesmas Tapen, Puskesmas Cukir, dan Puskesmas Bandar Kedungmulyo yang memberikan pelayanan seminggu sekali. Hasil dari program Upaya Kesehatan Masyarakat selama 2009 – 2013 adalah terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada 21 kecamatan melalui pelayanan kesehatan di 34 Puskesmas dan 73 Pustu; tersedianya pelayanan dokter spesialis anak dan dokter spesialis kandungan dan kebidanan di 4 Puskesmas; serta terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin di 34 Puskesmas meliputi pelayanan penduduk miskin pemegang kartu Jamkesmas, Jamkesda, Surat Pernyataan Miskin (SPM) maupun pelayanan Jampersal. Melalui program ini Pemerintah Kabupaten Jombang telah mampu membentuk Ponkesdes di 34 desa yang telah mempunyai peralatan Ponkesdes standar sehingga mampu memberikan pelayanan persalinan dan pelayanan kesehatan dasar dengan baik. Ponkesdes ini adalah program yang dilaksanakan untuk mendukung program icon Provinsi


4 BAB

Jawa Timur, yaitu program pengembangan dari poskesdes yang dilayani oleh 1 orang bidan desa didampingi oleh 1 orang perawat; c. Program Pengawasan Obat dan Makanan Program ini bertujuan untuk melakukan pengawasan obat dan makananan yang beredar di masyarakat melalui pengawasan terhadap kios jamu, pengawasan apotek, toko obat berijin, sarana distribusi kosmetika dan makanan, dalam rangka menghindari penyalahgunaan obat, Napza serta bahan berbahaya pada kosmetika dan makanan. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah terbinanya seluruh kios jamu, toko obat, apotek dan distributor kosmetik secara berkala. d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku masyakat menuju perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Fokus utama dalam penyelenggaraan program peningkatan perilaku dan lingkungan sehat adalah adanya perubahan perilaku masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Guna memantau keberhasilan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, setiap tahun dilakukan survei PHBS pada rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Survei yang dilakukan meliputi 10 (sepuluh) indikator perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI Eksklusif, menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah atau sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari dan tidak merokok di dalam rumah. Hasil dari survei ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat sebesar 14,14%, yaitu dari sebesar 31,17% pada tahun 2009 menjadi sebesar 45,31% pada tahun 2012. Sebagai ujung tombak keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah teroptimalisasinya fungsi Posyandu. Selama periode 2009 – 2013 tri wulan I telah terjadi peningkatan jumlah posyandu sebanyak 49 posyandu dari yang sebanyak 1.506 posyandu pada tahun 2009 menjadi sebanyak 1.555 posyandu pada tahun 2012. Selain itu pada tahun 2009 terdapat 188 polindes dimana setiap polindes dilayani oleh seorang bidan desa yang memberikan pelayanan persalinan di tingkat desa. Sehubungan dengan adanya program Desa Siaga yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2010 maka, polindes yang ada dikembangkan menjadi poskesdes yang dilayani oleh satu orang bidan dan 2 orang kader pembantu petugas (Kader Bagas). Dengan adanya poskesdes ini selain memberikan pelayanan persalinan juga memberikan pelayanan kesehatan dasar. Sampai dengan tahun 2012 telah terdapat 206 poskesdes yang tersebar di 206 desa.


I

4

BAB

Untuk lebih memaksimalkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Jombang telah membentuk Desa Siaga di 306 desa. Desa Siaga yaitu desa yang masyarakatnya mampu untuk mengatasi permasalahannya secara mandiri. Program Desa Siaga meliputi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), kesehatan lingkungan, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan PHBS, surveilans epidemiologi berbasis masyarakat. Sampai dengan tahun 2012 seluruh desa di Kabupaten Jombang telah berkategori Desa Siaga Aktif;

e.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui pelayanan perbaikan gizi masyarakat berupa pemberian makanan tinggi kalori dan protein untuk ibu hamil kurang energi kronis dan penderita TB Paru, pemantapan waspada gizi buruk, pemantapan kader siaga gizi buruk,pembentukan taman pemulihan gizi, serta pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. Keberhasilan program ini tercermin dari adanya penurunan prevalensi gizi buruk sebesar 0,06% yaitu dari sebesar 0,09% pada tahun 2009 menjadi sebesar 0,03% pada tahun 2012. Penurunan prevalensi gizi buruk ini tidak terlepas dari terbentuknya kader siaga gizi buruk yang terlatih sebanyak 460, yang mampu memantau dan melacak kasus bayi dan balita gizi buruk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; Keberhasilan penurunan prevalensi gizi buruk sejalan dengan keberhasilan penurunan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dari sebesar 4% pada tahun 2009 menjadi sebesar 3,71% pada tahun 2012; peningkatan cakupan Balita yang mendapat kapsul Vitamin A 2 kali per tahun dari sebesar 91,16 % pada tahun 2009 menjadi sebesar 90,40% pada tahun 2012; serta peningkatan cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe selama masa kehamilan dari sebesar 82,87 pada tahun 2009 menjadi sebesar 86,85% pada tahun 2012. Mengingat pembentukan manusia yang berkualitas dimulai dari kandungan sampai dengan periode emas selama lima tahun pertama kehidupan, maka khusus untuk mendorong peningkatan pemberian ASI eksklusif telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian ASI pada Ibu Pekerja, serta diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian ASI bagi Seluruh Ibu Menyusui. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka implementasi peraturan tersebut adalah : • Pembentukan Pondok ASI di 10 Perusahaan dan industri, 4 Rumah Sakit dan 1 Pondok dan Klinik Laktasi di Lingkup Pemda; • Dilaksanakannya Rawat Gabung (ibu dan bayi) di RSUD Jombang, RSAB Muslimat, RSK Mojowarno dan RS Muhammadiyah;


4 BAB

• Penyelenggaraan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di RSUD Jombang, RSAB Muslimat, RSK Mojowarno serta di beberapa Bidan Praktek Mandiri (BPM); • Pembentukan kelompok pendudukung ASI di desa sebanyak 20 kelompok per desa; • Pelatihan kader motivator ASI sebanyak 240 kader serta pelatihan konselor ASI sebanyak 46 konselor. Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut, terjadi peningkatan pemberian ASI eksklusif dari sebesar 61,66% pada tahun 2009 menjadi sebesar 71,87 pada tahun 2012. Untuk memperoleh Sumber Data daya manusia yang berdaya saing, maka perlu dipersiapkan calon ibu yang sehat. Sehubungan dengan itu, untuk menurunkan kasus anemia pada pelajar putri telah terbentuk outlet Tablet Tambah Darah (TTD) di Koperasi Sekolah yang pengadaannya secara mandiri di 22 SLTP dan SLTA, serta 6 outlet di Pondok Pesantren. Untuk memperluas cakupan outlet TTD mandiri pada tahun 2012 telah diadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Kesehatan dengan IDI, Persagi, IBI, Stikes ICME dan Stikes Pemkab, Dinas Pendidikan serta Kementerian Agama. f.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program ini bertujuan mewujudkan keadaan lingkungan yang terkendali, seimbang dengan dinamika pertumbuhan hidup manusia dalam menunjang terwujudnya derajat kesehatan individu dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan sehat dilakukan upaya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu program sanitasi bersifat lintas sektor yang merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienes dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Program STBM ini juga dilaksanakan dalam rangka menorong pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Hasil dari program STBM ini telah mampu meningkatkan jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat dari sebanyak 64,5% pada tahun 2009 menjadi sebanyak 72,4% pada tahun 2012. Dari sisi komunitas, program STBM telah berhasil meningkatkan komunitas bebas buang air sembarangan (Open Defecation Free/ODF) dari 7 komunitas (dusun) pada tahun 2009 menjadi 506 komunitas pada tahun 2012 serta meningkatkan jumlah desa ODF dari 2 desa pada tahun 2009 menjadi sebanyak 52 desa pada tahun 2012; Program pengembangan lingkungan sehat juga dikembangkan di sekolah-sekolah melalui pelatihan 7 (tujuh) langkah cuci tangan pakai sabun (CTPS) di sekolah-sekolah. Pada tahun 2012 sejumlah sekolah telah mempunyai sarana CTPS.


I

4

BAB

g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit menular di masyarakat. Program ini berjalan seiring dengan program pengembangan lingkungan sehat dilakukan dalam rangka mencegah berkembangannya penyakit menular DBD melalui pembentukan kader juru pemantau jentik (jumantik) di masyarakat dan pembentukan siswa pemantau jentik (sismantik) di sekolah-sekolah. Hasil dari program ini adalah meningkatnya rumah bebas jentik dari 86,64% pada tahun 2009 menjadi sebesar 87,69% pada tahun 2012. Untuk mencegah penularan penyakit endemik/epidemik, maka dilakukan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah serta surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah. Hasil dari upaya-upaya tersebut telah mampu menurunkan jumlah kasus AFP dari sebanyak 12 kasus pada tahun 2009 menjadi sebanyak 4 kasus pada tahun 2012 serta menurunkan jumlah kasus campak dari sebanyak 123 kasus pada tahun 2009 menjadi sebanyak 22 kasus pada tahun 2012; Keberhasilan ini tidak terlepas dari meningkatnya jumlah desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dari sebanyak 148 desa/kelurahan pada tahun 2009 menjadi sebanyak 173 desa pada tahun 2012. Desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana 80% dari seluruh bayi di wilayah tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari Hepatitis B0, BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan campak.

h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program ini bertujuan untuk standarisasi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui penyusunan standar kesehatan, evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan, pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan serta penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan. Dalam rangka standarisasi pelayanan kesehatan, RPJMD menetapkan seluruh Puskesmas rawat inap harus memenuhi standar ISO 9001:2008 pada tahun 2013. Sampai dengan akhir tribulan I tahun 2013, 8 Puskesmas rawat inap telah memenuhi standar ISO 9001:2008, 2 Puskesmas sedang proses audit sertifikasi, dan 6 Puskesmas sedang dalam proses pembimbingan oleh konsultan ISO 9001:2008. Dengan demikian, pada akhir tahun anggaran 2013 semua Puskesmas rawat inap telah memenuhi standar ISO 9001: 2008. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, telah diterapkan sistem manajamen Puskesmas (SIMPUS) sejak pelayanan di loket, pelayanan di poli, sampai dengan mendapatkan obat, sehingga dengan sistem komputerisasi ini pelayanan kepada pasien menjadi lebih cepat. Penerapan SIMPUS ini terbukti mampu meningkatkan cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas dari 82,32% pada tahun 2009 menjadi 87,93% pada tahun 2012, serta peningkatan cakupan rawat inap I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

di Puskesmas dari 5,87% pada tahun 2009 menjadi 12,12% pada tahun 2012.

i.

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada penduduk miskin yang berkualitas dan tepat sasaran melalui kegiatan pelayanan operasi katarak sebanyak 55 orang, pelayanan kesehatan THT sebanyak 30 hearing aid, pelayanan sunatan massal sebanyak 38 anak. Karena berdasarkan hasil evaluasi program ini kurang efektif maka program ini hanya dilaksanakan pada tahun 2009.

j.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan jaringannya Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya melalui pembangunan, Puskesmas/Pustu, pengadaan sarana dan prasarana, serta rehabilitasi gedung Puskesmas/Pustu. Selama kurun waktu tahun 2009 2013 jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu tidak mengalami penambahan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama maka setiap Puskesmas dan Pustu pada tahun 2009 melayani 11.608 penduduk, pada tahun 2010 melayani 11.716 penduduk, pada tahun 2011 melayani 11.230 penduduk, dan pada tahun 2012 melayani 11.379 penduduk. Rasio ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, jumlah Puskesmas dan Pustu di Kabupaten Jombang telah cukup, dan rasio pelayanannya telah memenuhi standar Kementerian Kesehatan yang ditetapkan yaitu 1 Puskesmas melayani 30.000 penduduk.

k. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Keberhasilan penyelenggaran upaya kesehatan masyarakat juga diimbangi dengan pelayanan kesehatan perorangan di RSUD Jombang. RSUD Jombang sebagai lembaga pelayanan publik telah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain meliputi pemenuhan kebutuhaan pasien seperti obat-obatan, laboratorium, radiologi, alat kesehatan dan bahan makanan serta ditunjang dengan pelayanan petugas yang profesional dan selalu berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Hasilnya cukup menggembirakan jumlah pasien baik Rawat Inap maupun Rawat jalan telah mengalami peningkatan sebanyak 38.763 penduduk yaitu dari sebanyak 143.853 orang pada tahun 2009 menjadi sebanyak 182.616 orang pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Jombang. Sejak bulan Nopember 2011 pelayanan RSUD Jombang LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

telah terakreditasi 16 pelayanan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Untuk meningkatkan akes pelayanan kesehatan rujukan, utamanya di daerah utara Brantas, maka pada tahun 2012 Puskesmas Rawat Inap Ploso ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit kelas D melalui Perda Nomor 14 Tahun 2011. RSUD Ploso resmi beroperasi sejak 18 Desember 2012. Selama 3 bulan pertama jumlah kunjungan rawat jalan mencapai 3.984 kunjungan sedangkan kunjungan rawat inap mencapai 1.416 kunjungan. Jumlah ini menunjukkan Rumah Sakit Ploso sudah mendapat kepercayaan masyarakat menjadi rujukan utama pelayanan kesehatan di wilayah Utara Brantas. Sebagai gantinya, telah dibangun Puskesmas Bawangan yang mempunyai fungsi yang sama seperti Puskesmas Ploso sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan dalam rangka memenuhi rasio ideal sarana kesehatan, salah satu target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang 2009 – 2013 adalah pembangunan RSUD kelas D di wilayah Mojoagung. Sampai dengan akhir tahun 2012, telah tersusun dokumen studi kelayakan (Feasibility Study/FS) yang direncanakan dengan memanfaatkan aset daerah yang berada di sebelah Puskesmas Gambiran. Hasil studi kelayakan menyatakan bahwa di wilayah tersebut layak secara teknis, sosial, finansial, dan secara lingkungan. Berdasarkan hasil FS tersebut, juga telah disusun dokumen pendukung pembangunan fisik RSUD Mojoagung berupa master plan, detail engineering design (DED), dan dokumen UKL/UPL. Dengan demikian pembangunan RSUD kelas D Mojoagung tinggal menunggu ketersediaan anggaran saja.

l.

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program ini bertujuan meningkatkan status kesehatan anak balita melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hasil dari program ini terlihat dari meningkatnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dari sebesar 93,68% pada tahun 2009 menjadi sebesar 93,95%. Peningkatan ini didukung oleh meningkatnya jumlah Puskesmas PONED dari sebanyak 6 Puskesmas pada tahun 2009 menjadi 9 Puskesmas pada tahun 2012 serta meningkatnya jumlah bidan yang mempunyai kompetensi dasar (asuhan persalinan normal/APN) sebanyak 120 bidan pada tahun 2009 menjadi 405 bidan pada tahun 2012.

m. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program ini bertujuan meningkatkan status kesehatan lansia melalui pembinaan posyandu lansia. Hasil dari program ini terlihat dari peningkatan jumlah posyandu lansia 519 pada tahun 2009 menjadi 609 pada tahun 2012, serta peningkatan cakupan kesehatan lansia dari


4 BAB

sebesar 62,54% pada tahun 2009 menjadi sebesar 78,55% pada tahun 2012.

n.

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program ini bertujuan melakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin dan berkala terhadap kesehatan makanan agar aman dikonsumsi oleh masyarakat melalui pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri dan hasil produksi rumah tangga. Untuk menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat, maka RPJMD menetapkan target sebanyak 410 produsen makanan minuman rumah tangga mempunyai sertifikat penyuluhan pangan pada tahun 2013. Selama periode 2009 - 2012 terjadi peningkatan jumlah produsen makanan minuman rumah tangga yang mempunyai sertifikat penyuluhan pangan dari sebanyak 220 produsen pada tahun 2009 menjadi sebanyak 576 produsen pada tahun 2012.

o.

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam mendukung penurunan angka kematian ibu bersalin melalui kegiatan pemberian pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu berupa penggantian klaim persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten bagi ibu hamil dari keluarga miskin sebanyak 696 ibu melahirkan. Sehubungan dengan diluncurkannya program jampersal oleh Pemerintah Pusat, maka program ini hanya dilaksanakan pada tahun 2009.

Indikator yang menggambarkan sampai sejauh mana keberhasilan implementasi keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2009 – 2013 tribulan I tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Angka Harapan Hidup Pembangunan pada muara akhir tujuannya adalah mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang secara fisik, fikir dan psikis sehat, secara ekonomi mampu dan secara sosial bermartabat. Kerangka pemikiran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa faktor terpenting dalam pembangunan adalah Sumber Data daya manusia (SDM) karena SDM berperan mengelola dan mengoptimalkan fungsi Sumber Data daya lain dalam pembangunan. Salah satu upaya peningkatan kualitas Sumber Data daya manusia dilakukan melalui pembangunan kesehatan, yang pada gilirannya nanti akan mendukung percepatan pembangunan secara komprehensif. Hal ini, karena dalam indeks pembangunan manusia (IPM), indikator status LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

kesehatan termasuk dalam komponen utama selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH Kabupaten Jombang selama periode 2009 – 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,71 tahun, dari sebesar 71,22 tahun pada 2009 menjadi 71,93 tahun pada 2012 atau dapat dikatakan setiap tahun harapan hidup penduduk Kabupaten Jombang meningkat rata-rata sebesar 0,24 tahun (2,82 bulan). Capaian AHH Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun berturut-turut jauh di atas capaian AHH Provinsi Jawa Timur yang sampai pada tahun 2012 baru mencapai 70,99 tahun.

Grafik 4.8 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2012


2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Target AKB yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang adalah sebesar 7,88 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2013. Sampai dengan tahun 2012 AKB telah mengalami kenaikan dari sebesar 10,30 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 menjadi 12,11 per 1.000 kelahiran hidup atau meningkat sebesar 1,81 per 1.000 kelahiran hidup. Peningkatan terbesar pada tahun 2011 dimana AKB mencapai 14,5 per 1.000 kelahiran


4 BAB

hidup, namun dengan dukungan semua pihak pada tahun 2012 telah berhasil diturunkan menjadi sebesar 12,11 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi terbesar adalah bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dan/atau Asfiksia (sesak nafas setelah bayi baru lahir), hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan keluarga dan adanya pergeseran perilaku masyarakat tentang pola konsumsi yang sehat sehingga asupan yang diterima oleh ibu dan bayi dalam kandungan kurang. Sedangkan penyebab asfiksia tanpa BBLR adalah disebabkan karena trauma lahir. Sampai dengan akhir tahun 2012, target yang ditetapkan dalam RPJMD belum tercapai, akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 yang sebesar 25,95 per 1.000 kelahiran hidup maka capaian AKB Kabupaten Jombang sepanjang 2009 – 2013 tersebut jauh lebih baik. Capaian AKB selama 5 tahun berturut-turut juga masih jauh lebih baik dari target AKB yang ditetapkan secara nasional yaitu sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup.

Grafik 4.9 Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2012

Sumber DataData : Dinas Kesehatan Kab. Jombang

3.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Indikator ini menggambarkan tingkat kesehatan ibu melahirkan yang dihitung dari rata-rata jumlah kematian ibu melahirkan setiap 100.000 kelahiran.


I

4

BAB

AKI di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 meningkat sebesar 33,99 per 100.000 kelahiran hidup atau naik sebesar 49,26%. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2011 dimana pada tahun tersebut AKI mencapai 128,5 per 100.000 kelahiran hidup, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan dukungan semua pihak, antara lain melalui pembentukan kelas ibu hamil dan program gerakan sayang ibu (GSI) di seluruh desa di Kabupaten Jombang, maka pada tahun 2012 AKI telah mampu ditekan menjadi sebesar 102,99 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu sebagian besar berasal dari penyakit penyerta, misalnya jantung, gagal ginjal, sesak nafas dan lain-lain, hanya sebagian kecil akibat langsung dari proses kehamilan dan persalinan. Sampai dengan tahun 2012, target AKI yang ditetapkan dalam RPJMD belum tercapai, akan tetapi capaian AKI Kabupaten Jombang selama 5 tahun berturut-turut masih jauh lebih baik dari target AKI yang ditetapkan secara nasional yaitu sebesar 150 per 100.000 kelahiran hidup. Grafik 4.10 Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2012


4.

Status Gizi Masyarakat Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat status gizi masyarakat. Perkembangan kasus balita gizi buruk di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 menurut standar pengukuran berat badan/tinggi badan (BB/TB) menunjukkan tren yang menurun, dari yang sebanyak 70 kasus pada tahun 2009 menjadi 24 kasus pada 2012. Atau dapat dikatakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut turun sebanyak 46 kasus atau sebesar 65,71%. Dengan capaian tersebut maka target kasus balita gizi buruk yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 25 kasus pada tahun 2013 telah terlampaui pada akhir tahun 2012.


4 BAB

Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya peningkatan pelayanan terhadap gizi balita telah berjalan dengan baik melalui kegiatan Bertabur Bintang (Bersama Tanggulangi Balita Gizi Buruk) melalui Bina Keluarga, Timbang Balita, dan Gizi Seimbang dengan implementasinya melalui pembentukan Taman Pemulihan Gizi (TPG)/Pos Gizi di desa. Sampai dengan tahun 2012 telah terbentuk 105 TPG di 105 desa. Sedangkan untuk menanggulangi balita gizi buruk yang sudah mengalami tanda-tanda marasmus atau kwasiorkor telah dibentuk TFC (Therapeutic Feeding Centre) atau Pusat Pemulihan Gizi di Puskesmas Mojoagung dan Puskesmas Tembelang pada tahun 2009, Puskesmas Sumobito dan Puskesmas Perak pada tahun 2011, serta pasien yang tidak dapat dirawat di TFC maka dirujuk ke rumah sakit. Untuk lebih memperluas layanan konsultasi gizi pada tahun 2009 telah dibentuk Pusat Layanan Gizi di Jalan Kusuma Bangsa No. 54 Jombang. Selain itu untuk meningkatkan motivasi masyarakat ada kebijakan memberikan reward bagi penemu gizi buruk sebesar Rp 30.000,00. Dengan kebijakan ini diharapkan kasus balita gizi buruk dapat diketahui sedini mungkin dan ditangani dengan cepat. Grafik 4.11 Perkembangan Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2012

Sumber Data Data : Dinas Kesehatan Kab. Jombang

Untuk menilai kecukupan ketersediaan pangan pada setiap kecamatan diukur melalui prosentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi, yaitu kecamatan dengan prevalensi balita KEP (kurang energi protein) < 15%. Indikator ini mencerminkan tingkat ekonomi dan kecukupan ketersediaan pangan di kecamatan tersebut dalam menopang kebutuhan gizi masyarakat Sepanjang tahun 2009 – 2013 kecamatan bebas rawan gizi telah mengalami peningkatan, dari sebanyak 15 kecamatan pada tahun 2009 menjadi 21 kecamatan pada tahun 2012. Artinya bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang telah bebas dari kerawanan gizi, LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

dengan demikian target yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai dengan baik. 5.

Prevalensi Penyakit Menular Sesuai dengan RPJMD 2009-2013, Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan menurunnya prevalensi penyakit menular 50% untuk masing-masing penyakit menular pada tahun 2013. Perkembangan prevalensi penyakit menular sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.2 Perkembangan Prevalensi Berdasar Jenis Penyakitdi Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013 NO

JENIS PENYAKIT

1

Prevalensi DBD

2

Prevalensi TB Paru

3

Prevalensi Kusta

4

Prevalensi Diare

5

Prevalensi Difteri

6

Prevalensi Campak

SATUAN

2009

2010

2011

2012

Per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk Per 10.000 penduduk

37,52

34,54

24,97

40,86

93,58

101,75

105,5

97,58

0,90

0,64

0,83

1,03

Per 1.000 penduduk

177

155

250

206

0,0013

0,0007

0,0095

0,0048

0,0025

0,0022

Per 100.000 penduduk Per 100.000 penduduk

0,0056

Sumber Data Data : Dinas Kesehatan Kab. Jombang

Belum tercapainya target RPJMD untuk prevalensi DBD ini disebabkan oleh kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) oleh masyarakat belum berjalan maksimal. Namun demikian, meskipun jumlah kasus DBD terjadi peningkatan tetapi masih dibawah target nasional tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 53 per 100.000 penduduk. Sedangkan untuk penyakit lain, sepanjang 2009 – 2012 menunjukkan trend meningkat. Peningkatan angka prevalensi ini menggambarkan keberhasilan upaya penemuan kasus penyakit menular yang terjadi di masyarakat. Keseluruhan kasus yang ditemukan telah ditangani dengan baik.

6.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Warga Miskin Selain pencegahan terhadap penyakit, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan warga miskin dalam bentuk jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan kesehatan dasar dan rujukan/spesialistik. Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi warga miskin diberikan melalui program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang berSumber Data dari anggaran Kementerian Kesehatan. Sasaran program


4 BAB

Jamkesmas pada tahun 2009 – 2012 sebanyak 255.130 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 517.348 jiwa. Jumlah kepesertaan ini berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh BPS. Dengan jumlah kepesertaan ini, masih terdapat warga miskin yang belum terdata, sehingga belum masuk data base (non kuota). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen untuk tetap memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin non kuota dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur Jawa Timur dengan Bupati Jombang tentang Pembiayaan Kesehatan Masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 120.1/163/012/2009 dan Nomor 640/07/101.5/2009. Disamping itu pada akhir tahun 2010 kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi warga miskin non Kuota secara legal ditetapkan melalui keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/161A/415.10.10/2010 tahun 2010 tentang Penetapan Data Kepesertaan masyarakat miskin Kabupaten Jombang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesmasda) untuk tahun 2010, yang kemudian setiap tahun diperbarui menyesuaikan dengan ketentuan kepesertaan dan sharing anggaran. Sasaran program Jamkesmasda pada tahun 2009 – 2013 sebanyak 57.332 jiwa. Sesuai dengan kesepakatan, maka program Jamkesmasda berSumber Data dana cost sharing antara Pemerintah Kabupaten Jombang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pola pelayanan yang sama dengan program Jamkesmas. Diluar Jamkesmas dan Jamkesda, Pemerintah Kabupaten juga masih memberikan ruang bagi masyarakat miskin yang tidak berkartu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dengan menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM) melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 4A Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Pengguna Surat Pernyataan Miskin (SPM). Perkembangan kepesertaan Jamkesmas, jamkesmasda/jamkesda, SPM sepanjang tahun 2009 – 2013 sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.3 Perkembangan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Warga Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013 Jumlah Kepesertaan Kategori 2009

2010

2011

2012

2013Tribulan I

Jamkesmas

255.130

255.130

255.130

255.130

517.348

Jamkesda

57.332

57.332

57.332

57.332

57.332

SPM

-

4.064

8.329

9.600

2.081

Total

312.462

316.526

320.791

322.062

576.761



I

4

BAB

C. Apresiasi Keberhasilan yang telah dicapai di bidang kesehatan mendapatkan apresiasi sebagai berikut : 1. Institusi pelayanan kesehatan terbaik versi Harian Radar Mojokerto pada tanggal 30 April 2009; 2.

Terpilihnya Puskesmas Cukir dalam lomba Citra Pelayanan Prima oleh Pemprov Jawa Timur pada tahun 2009;

3.

Otonomi Award dari JPIP untuk progam inovasi bidang Sanitasi total berbasis Masyarakat /STOPs tahun 2010;

4.

Tenaga Perawat Teladan I Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2011 yang diraih oleh Perawat Puskesmas Dukuh Klopo dan penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Kesehatan;

5.

Tenaga Perawat Teladan I Puskesmas Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 yang diraih oleh Perawat Puskesmas Dukuh Klopo dan penghargaan diberikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur;

6.

Tenaga Nutrisionis Teladan II Puskesmas Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 yang diraih oleh Tenaga Gizi Puskesmas Tembelang dan penghargaan diberikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur;

7.

Institusi Kesehatan Berprestasi tahun 2012 diberikan kepada Puskesmas Mojoagung atas prestasi melaksanakan upaya promotif dan preventif Terbaik;

8.

Penghargaan rekor MURI Minum Tablet Tambah Darah bersama 3.000 siswa SMP, SMA, dan mahasiswa Stikes se Kabupaten Jombang pada tahun 2012;

9.

Tenaga Kesehatan Teladan II Propinsi Jawa Timur tahun 2012 yang diraih oleh Dokter GigiDiana Roosumantri dari Puskesmas Mojoagung;

10. Tenaga Kesehatan Teladan II Propinsi Jawa Timur tahun 2012 yang diberikan kepada Bidan Siti Zulaikah dari Puskesmas Peterongan; 11. Tenaga Kesehatan Teladan II Propinsi Jawa Timur tahun 2012 yang diberikan kepada Nutrisionis Farida Nurhandayani dari Puskesmas Mojoagung; 12. Juara II Lomba Jamu Gendong tingkat Propinsi Jawa Timur tahun 2012 diiberikan kepada peserta pembuatan jamu gendong terbaik Bibit Sulastri yang dikirim oleh Dinas Kesehatan; 13. Penghargaan Citra Pelayanan Prima Tingkat Nasional Tahun 2010 yang diberikan kepada RSUD Jombang; 14. Penghargaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak (RSSIB) Terbaik ke II Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 diberikan kepada RSUD Jombang; 15. Penghargaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak (RSSIB) Terbaik ke I Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 diberikan kepada RSUD Jombang.


4 BAB

3.

URUSAN PEKERJAAN UMUM Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada pada masing-masing daerah diharapkan dapat memberikan dampak pada percepatan pembangunan wilayah, hal ini perlu untuk dilakukan agar tidak terjadi adanya disparitas antar wilayah. Tidak meratanya kondisi infrastruktur dapat menyebabkan mahalnya biaya transportasisehingga berdampak pada produksi dan distribusi yang tidak efisien, dengan tersedianya infrastruktur yang memadai akan dapat meningkatkan daya saing sertapemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Kebutuhan infrastruktur dasar yang harus difasilitasi oleh pemerintah seperti jalan, jembatan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial yang ada di daerah sehingga dapat terwujud kesinambungan dan keterkaitan antar wilayah khususnya sektor perdagangan. Disamping itu juga dapat meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan pada setiap wilayah,maupun mendorong percepatan pembangunan pada daerah perdesaanserta pada kawasan strategis dan cepat tumbuh. Komponen penting dalam penyelenggaraan Infrastruktur di Kabupaten Jombang selain ditinjau dari ketersediaan prasarana dan sarana juga dapat ditinjau dari tolok ukur tingkat layanan yang diberikan. Jaringan jalan sebagai jalur pergerakan harus mampu menghubungkan antara satu tempat dan tempat yang lain, sehingga kegiatan (khususnya ekonomi) dapat berlangsung dan berkembang. Jaringan jalan juga berperan membuka isolasi, mengarahkan pertumbuhan kota dan pembentuk struktur ruang kota. Memperhatikan begitu besarnya peran infrastruktur dalam mempercepat pembangunan di daerah maka sesuai arah kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 20092013, untuk pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan manfaat langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat, sehingga dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur pada kurun waktu lima tahun yang telah berjalanpada dasarnya dimaksudkan untuk: (1) Meningkatkan Akses Infrastruktur, serta (2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Pencapaian atas kedua tujuan tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka menjawab tantangan atas adanya pemikiran terkait kesenjangan ketersediaan infrastruktur antara wilayah yang ada bagian utara Sungai Brantas dengan wilayah di bagian selatan Sungai Brantas. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka secara struktur ruang sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang bahwasanya kebijakan yang dilakukan adalah dengan peningkatan keterkaitan antar kawasan perdesaan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, Sumber Data daya air dan prasarana lingkungan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkan atas kebijakan tersebutstrategi yang telah dilakukan adalah dengan pengembangan jalan lokal primer sebagai jalur keterkaitan distribusi kebutuhan proses produksi dan distribusi hasil pertanian antar perdesaan serta antar perdesaan dengan perkotaan serta pengembangan prasarana dan sarana Sumber Data daya air.


I

4

BAB

A. Arah Kebijakan Dalam rangka menggerakan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur tidak terlepas dari arahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang, dimana jika kita perpijak dari misi yang telah tertuang dalam RPJMD untuk urusan pekerjaan umum diarahkan untuk: 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat, 2. Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis yang pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan perekonomian yang berbasis agribisnis. Berlandaskan dari kedua tujuan tersebut akan dapat digunakan sebagai arahan dalam penentuan target kinerja yang harus dilakukan oleh setiap SKPD pada saat menyusun rencana program dan kegiatan yang telah dilakukan setiap tahunnya. Sehingga dari tataran kegiatan yang telah dilaksanakan khususnya berkenaan dengan bidang infrastruktur dapat memberikan manfaat, untuk: 1. Mewujudkan prasarana dan sarana dasar yang memadai bagi masyarakat 2. Meningkatnya sistem infrastruktur penunjang agribisnis. Untuk mewujudkan prasarana dan sarana dasar yang memadai bagi masyarakat diperlukan adanya strategi sebagai bentuk implementasi atas rencana kerja yang akan dilakukan pada kurun waktu lima tahun, runtutan rencana kerja tersebut didasarkan pada indikator, antara lain: 1. Terwujudnya infrastruktur lingkungan permukiman yang sehat pada tahun 2013; Memperhatikan laju pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir rata-rata sebesar0,64% per tahun membawa pengaruh pada pertumbuhan kawasan-kawasan baru. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian secara seksama karena dengan tumbuhnya kawasan-kawasan baru tersebut pasti membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat bisa mendapatkan layanan akses transportasi yang layak baik pada setiap lingkungan permukiman yang ditinggali maupun ke pusat-pusat kegiatan wilayah, di samping itu dalam rangka peningkatan kesehatan pada setiap lingkungan permukiman terutama pada kawasan-kawasan yang padat huniannya diperlukan adanya penataan sistem drainase yang memadai dengan tujuan akan dapat mengurangi tingkat genangan yang bisa menimbulkan menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Dari beberapa hal tersebut tidak kalah pentingnya juga dalam rangka mewujudkan pemenuhan akan kebutuhan infrastruktur yang mamadai pada setiap lingkungan permukiman juga diarahkan pada peningkatan pelayanan sanitasi lingkungan dan persampahan dengan harapan akan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 2.

Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Di Daerah Rawan Air Bersih Pada Tahun 2013


4 BAB

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat. Ketersediaan air yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian terpenting bagi setiap individu baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan. Oleh karena itu, ketersediaan air dapat menurunkan penyakit yang disebabkan oleh tercemarnya air oleh bakteri sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 3.

Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi Teknis Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang masih banyak disumbang dari sektor pertanian yang mencapai 28,09%.Pengertian irigasi secara umum adalah pemberian air ke suatu tempat tertentu dengan maksud untuk menunjang pertanian, namun pada perkembangannya irigasi tidak terbatas pada kepentingan pertanian saja, jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam mewujudkan keandalan prasarana irigasi yang dilakukan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Di samping itu keberlanjutan sistem irigasi juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani. Gambaran tentang target yang diharapkan dalam optimalisasi keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana yang diamanatkan dalam standart pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan tata ruang adalah tersedianya air irigasi untuk pertanian sebesar 70%, dengan kata lain dari keseluruhan luas areal pertanian yang beririgasi teknis dapat terlayani kebutuhan airnya.

B. Program dan Capaian Dalam rangka mencapai arah dan kebijakan di atas, Pemerintah Kabupaten Jombang telah merealisasikan beberapa Program dan Kegiatan, yang terbagi dari beberapa bidang sebagai berikut : a. Bidang Jalan Dan Jembatan Ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan merupakan belanja modal yang harus dikeluarkan untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat, karena memiliki keterkaitan sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula. Dalam konteks pembangunan di Kabupaten Jombang, infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan Kabupaten Jombang yang berperan vital tidak hanya sebagai penggerak roda ekonomi di daerah namun turut membentuk perkembangan wilayah serta melayani masyarakat dalam mengartikulasikan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, jaringan jalan harus mampu mengedepankan fungsi pelayanan ekonomi yang memperhatikan dengan seksama secara seimbang aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. Sehingga keberadaan jalan tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat maupun lingkungan lainnya yang ada di sekitarnya. Dengan demikian kebijakan investasi bidang jalan juga harus diselenggarakan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga bukan sekedar menjadikan infrastruktur jalan sebagai komoditas ekonomi. Untuk menjamin terpenuhinya peran jalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pembangunan jalan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Target yang diharapkan dari dilakukannya pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Jombang, adalah: (1) Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten; serta (2) Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. Menitikberatkan dari kedua hal tersebut perlu kiranya kita ketahui bahwa berdasarkan statusnya maka panjang jaringan jalan yang berada diwilayah Kabupaten Jombang, terdiri dari status Jalan Nasional (38,98km), Jalan Provinsi (60,35 Km), serta Jalan Kabupaten (1.058,49Km). Dari keseluruhan total panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten tersebut, kinerja yang telah dicapai atas penyelenggaran jalan sampai dengan tahun 2012 ini, adalah: - Jalan dengan kondisi baik sebesar 45,91% atau 485,940 Km; - Jalan dengan kondisi sedangsebesar 38,69% atau 409,539Km; - Jalan dengan kondisi rusak sebesar 15,40%atau 163,013 Km. Di samping itu untuk menunjang kelayakan pengoperasian jaringan jalan perlu ditunjang adanya bangunan pelengkap jalan berupa jembatan yang layak dan memadai sebagai satu kesatuan sistem transportasi, fungsi jembatan sebagai bagian dari pelengkap jalan diharapkan dapat menjadi sarana pendukung keamanan dan keselamatan serta kelancaran bagi pengguna jalan maupun penghubung utama kelayakan kinerja jaringan jalan. Guna mewujudkan kelayakan transportasi tersebut berdasarkan dari data yang ada bahwa total jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2013 sebanyak 934 buah, dari jumlah jembatan yang ada tersebut jika ditinjau dari kondisi yang ada sampai saat ini maka: I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

-

Jembatan dalam kondisi baik sebanyak 79 buah; Jembatan dalam kondisi rusak ringan sebanyak 848 buah; Jembatan dalam kondisi rusak sedang sebanyak 5 buah; Jembatan dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 buah;

Guna menunjang pelayanan kepada masyarakat perlu didukung oleh sistem hirarki jalan yang memadai pada setiap kawasan baik di wilayah perdesaan maupun di wilayah perkotaan, harapan kesinambungan hirarki jaringan jalan tersebut dapat memberikan manfaat pada pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di setiap lingkungan permukiman yang ditempati. Untuk mewujudkan pelayanan jalan lingkungan capaian target kinerja sampai dengan tahun 2013 adalah 80% disetiap kawasan permukiman telah terbangun fasilitas jalan lingkungan dalam dalam kondisi baik. Selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, pencapaian target kinerja dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut :  Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dalam penyelenggaraan jalan dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan dengan tujuan agar terwujud adanya kelaikan fungsi jalan sehingga dapat menunjang kegiatan ekonomi pada setiap wilayah di Kabupaten Jombang. Untuk melakukan kegiatan pembangunan jalan mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, rata-rata pada setiap tahun telah dilakukan kegiatan untuk perbaikan atau pemeliharaan jalan sepanjang 65,34 Km dan kegiatan pembangunan jalan sepanjang 34,66 Km,dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sepanjang 1.058,49 Km. Jika ditinjau dari kondisi jalan maka dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan pada tahun 2013 adanya peningkatan kondisi jaringan jalan, sebagai berikut: - Jalan dalam kondisi baik sepanjang 551,280 Km atau 52,08%; - Jalan dalam kondisi sedangsepanjang 444,199 Km atau 41,97%; - Jalan dalam kondisi rusak sepanjang 63,013 Km atau 5,95%. Demikian pula untuk kondisi fasilitas pelengkap jalan berupa jembatan, jika kita tinjau dari kondisi maupun kinerja jembatan yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan, bahwa jembatan dalam kondisi baik rata-rata meningkat sebesar 10,30% pertahun. Meninjau dari beberapa kondisi tersebut tidak kita pungkiri bahwa masih terdapat ruas jalan yang mengalami penurunan kinerja sebagai akibat tidak sebandingnya tonase kendaraan yang melintas dengan daya dukung kemampuan jalan, serta pada masing-masing wilayah memiliki kualitas tanah yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi umur ekonomis maupun umur manfaat atas jaringan jalan yang telah dibangun.Di samping itu berkenaan dengan kondisi jembatan seiring bertambahnya usia jembatan yang mendekati umur rencananya, semakin tinggi pula kebutuhan akan pemeliharaan rutin, rehabilitasi dan penggantiannya. Jika digambarkan kinerja suatu jembatan akan


I

4

BAB

menurun seiring dengan pertambahan waktu selama melayani beban lalu lintas di atasnya. Menindaklanjuti hal tersebut diharapkan kedepannya untuk pelaksanaan konstruksi jalan harus memperhatikan kondisi kualitas tanah pada masing-masing wilayah,serta sesuai dengan rencana beban lalu lintas kendaraan sehingga umur rencana perkerasan jalan dapat tercapai.Sedangkan untuk lebih meningkatkan kinerja jembatan sebagai fasilitas penunjang jalan, dilakukan melalui penyusunan detail engineering design (DED)serta upaya-upaya pelebaran jembatan agar dapat memenuhi standar kelas dan fungsi dari jalan. Dalam rangka kesinambungan sistem hirarki jaringan jalan, peran jaringan jalan lokal sekunder atau jalan lingkungan sangat penting dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pada setiap kawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut, sesuai dengan Rencana Strategis SKPD maka tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian dari fasilitas jalan lingkungan adalah terselengaranya peningkatan jalan lingkungan pada masing-masing wilayah yang ada di setiap desa sebesar 80% dari jumlah keseluruhan jalan lingkungan yang harus dibangun. Realisasi atas target yang harus dicapai tersebut, maka pada tahun 2009 kinerja penyelenggaraan jalan lingkungan mencapai 24,18% yang mana dari 302 desa dan 4 kelurahan untuk ketersediaan jalan lingkungan yang mencapai 80% hanya terdapat pada74 desa, memperhatikan hal tersebut untuk capaian tingkat pelayanan jalan lingkungan sampai dengan tahun 2012baru mencapai 37,5% atau baru 115 desa yang kondisi jalan lingkungannya mencapai 80%. Menyimak dari kondisi yang ada tersebut kendala utama yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur lingkungan utamanya jalan lingkungan adalah keterbatasan tenaga dalam melakukan survey maupun pendataan kondisi jalan lingkungan yang ada pada setiap wilayah desa. Untuk meningkatkan pelayanan jalan lingkungan, upaya-upaya yang telah dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Kabupaten Kepada Desa diharapkan masyarakat dapat turut serta dalam peningkatan jaringan jalan lingkungan.

b. Bidang Drainase Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan, persoalan drainase semakin meningkat pula yang kadang kala melampaui kemampuan dalam penyediaan prasarana dan sarana perkotaan, sehingga dapat menyebabkan permasalahan banjir atau genangan yang semakin meningkat pula. Disamping itu dalam penanganan drainase biasanya dilakukan secara parsial sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan banjir atau genangan dengan tuntas.Menyikapi kondisi yang ada tersebut maka untuk penanganan permasalahan drainase harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari survei, investigasi, perencanaan, konstruksi, I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

operasi dan pemeliharaan serta harus ditunjang dengan pembiayaan dan partisipasi masyarakat. Pada sisi lain guna meningkatkan kesehatan di lingkungan permukiman perlu adanya penataan sistem drainase yang memadai, hal ini perlu untuk dilakukan agar jaringan pembuangan air yang berfungsi mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah permukiman yang berasal dari air hujan dan limbah rumah tangga tidak menganggu masyarakat. Untuk mengetahui kinerja pengelolaan drainase perkotaan di wilayah Kabupaten Jombang,ukuran target kinerja yang diamanatkan dalam standart pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. Beranjak dari ketentuan tersebut rencana program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas PU Cipta KaryaTata Ruang-Keberihan dan Pertamanan selama kurun waktu 2009-2013, adalah:  Program Pembangunan Saluran Drainase Dan Gorong-Gorong Jika ditinjau dari jumlah sungai di Kabupaten Jombang terdapat sebanyak 42 sungai, yang mana kondisi hidrologisnya dipengaruhi oleh 3 sungai besar yaitu Sungai Brantas, Sungai Konto dan Sungai Gunting. Dilihat dari kondisi topografi wilayah merupakan dataran menengah sampai tinggi dengan jaringan sungai dan saluran drainase mengalir dari wilayah selatan menuju ke utara yang bermuara ke Sungai Brantas. Dari beberapa lokasi tersebut terdapat beberapa jaringan sungai yang kapasitasnya tidak cukup untuk mengalirkan debit banjir sehingga dapat mengakibatkan banjir di beberapa lokasi. Untuk penanganan sistem drainase di wilayah perkotaan dilakukan pada sistem drainase mikro yang terdiri dari saluran tersier yang berada atau melintasi blok kawasan, dan saluran tepi jalan berupa saluran drainase terbuka maupun tertutup dibawah trotoir. Realisasi atas pelaksanaan pemeliharaan maupun peningkatan sistem drainase di wilayah perkotaan, jika ditinjau dari kondisi eksisting masih terdapat beberapa wilayah yang mengalami genangan dengan ketinggian 10 – 50 cm dengan lama genangan bervariasi antara 1 – 3 jam yang banyak terjadi di perkotaan Jombang. Jika kita memperhatikan kondisi drainase di wilayah perkotaan Jombang, total panjang jaringan drainase di wilayah perkotaan Jombang adalah sepanjang 60,52 Km dengan luas Daerah Aliran Sungai 520,01 Km2, sedangkan terkait dengan intensitas genangan di wilayah perkotaan Jombang masih terdapat beberapa lokasi yang apabila ditinjau dari standart pelayanan yang harus dipenuhi, belum dapat mengatasi genangan secara optimal karena lama genangan masih diatas 3 jam dengan tinggi genangan antara 30 – 50 Cm yaitu di wilayah Jalan Gatot Subroto, jalan Hayam Wuruk, Jalan Anggrek, Jalan Yos Sudarso, Perumahan Denanyar, Jalan Panglima Sudirman, Jalan R.E Marthadinata, Jalan Sriwijaya, Jalan LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Kartini, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Teratai dan di Desa Pulolor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh adanya limpasan dari Saluran Sekunder Rejoagung IV, meluapnya Saluran Gude serta inlet drain kurang banyak dan kurang besar. Berkenaan dengan hal tersebut dari 20 lokasi yang sering terjadi genangan mulai tahun 2009 – 2012 baru dapat menyelesaikan permasalahan genangan di 8 lokasi atau 40%. Dari kondisi yang ada tersebut kita menyadari bahwa kinerja sistem drainase di perkotaan belum dapat berjalan secara optimal, hal ini diakibatkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah karena masih banyak yang membuang sampah ke sungai, berkurangnya luas penampang basah sungai akibat banyak kegiatan pembangunan jembatan yang dilakukan oleh masyarakat, berkurannya luasan resapan air akibat perubahan lahan untuk kawasan terbangun serta tingginya intensitas curah hujan pada kurun waktu 2 tahun terakhir dengan rata-rata intensitas curah hujan mencapai 215.73 mm/detik. Untuk mengantisipasi hal tersebut upaya-upaya yang perlu untuk dilakukan selain melakukan normalisasi dan penataan sistem drainase, adalah dengan memberikan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan serta mengendalikan bangunan yang berada pada sempadan sungai, di samping itu untuk kedepannya dalam pengelolaan drainase yang berwawasan lingkungan perlu digalakkan pembangunan kolam-kolam penampungan atau kolam detensi maupun sumur-sumur resapan atau kolam retensi.

c. Bidang Sanitasi Pada era otonomi daerah ini pembangunan sanitasi sudah menjadi urusan wajib daerah, di samping itu penanganan sanitasi bukan hanya menjadi tanggungjawab masing-masing individu tetapi menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah berserta segenap lapisan masyarakat, dengan harapan terwujud adanya pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh stakeholder untuk turut serta dalam perencanaan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi. Karena itu, pemerintah daerah sebagai penyelenggara harus mampu melaksanakan pengembangan sanitasi berdasarkan pemahaman tanggap kebutuhan melalui perubahan paradigma dari menawarkan kepada masyarakat atau keinginan menjadi permintaan dari masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Pengembangan pengelolaan sanitasi merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Jombang dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bahkan sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas kehidupan manusia dalam rangka mendorong indeks pembangunan manusia. Menyikapi hal tersebut masih terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa penanganan sektor sanitasi dipandang masih rendah yang terlihat dari: I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

- Tingginya angka sakit yang disebabkan oleh penyakit yang bersarang di air kotor; - Masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai tempat buang air besar, pembuangan sampah rumah tangga, bahkan sebagai Sumber Data air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; - Masih banyak masyarakat menggunakan sanitasi dengan pilihan teknologi yang tidak sesuai dengan standart dan kualitas yang memadai. Guna mengoptimalkan pengelolaan sanitasi tersebut sesuai dengan target yang telah dituangkan dalam Millenium Development Goals (MDGs)adalah dapat melayani separuh dari populasi penduduk yang belum mendapatkan akses sanitasi dasar sampai tahun 2015. Dalam pencapaian target MDGs, khususnya yang terkait dengan sanitasi, beberapa tantangan yang dihadapi adalah: - Peningkatan kualitas sarana sanitasi. Hal ini berarti tantangan untuk membangun sarana yang memenuhi kriteria teknis dan standar kesehatan yang ditetapkan tetapi mudah dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat. Langkah yang harus ditempuh dalam peningkatan penggunaan sarana sanitasi adalah pemberian pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, yang salah satu di antaranya adalah penggunaan jamban; - Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai persoalan sanitasi. Terkait dengan hal tersebut untuk pemenuhan sanitasi, masyarakat perlu diberi penjelasan mengenai pentingnya persoalan sanitasi sehingga mereka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program sanitasi. Dengan mempertimbangkan kondisi, masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan capaian kinerja bidang sanitasi, kebijakan yang dilakukan, adalah dengan merealisasikan dalam bentuk penanganan program dan kegiatan:  Program Lingkungan Sehat Perumahan Dalam usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup di Kabupaten Jombang pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tetap berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman di Kabupaten Jombang. Salah satu aspek yang penting dalam menjaga kualitas lingkungan adalah dengan menjaga kondisi sanitasi masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tahun 2009, sebanyak 60,28% rumah tangga memiliki jamban sehat. Dilihat dari tingkat kesakitan akibat diare, dimana pada kurun waktu lima tahun, terjadi penurunan prevalensi penyakit diare, dari 50.594 kasus pada tahun 2009, menjadi 20.257 kasus pada tahun 2012.


I

4

BAB

Penurunan angka kesakitan akibat diare tersebut disebakan oleh adanya peningkatan kesadaran Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) denganCuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebesar 95%. Sedangkan untuk tingkat kepemilikan jamban beserta sistem pengelolaan limbahnya masih banyak dilakukan secara konvensional yaitu dengan menggunakan septictankyang mencapai 83,33%, dari kondisi yang ada tersebut tidak sedikit pula yang masih memanfaatkan sungai sebagai tempat untuk buang air besar. Grafik 4.12 Presentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Jamban Sehat Tahun 2009-2012(%) 100 80

78.59 82.95 84.19 60.28

60 RT dengan Jamban Sehat

40 20 0 2009

2010

2011

2012

Sumber Data Data : Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertamanan Kab. Jombang

Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka percepatan akan pemenuhan kebutuhan sanitasi masyarakatdilakukan dengan pemicuan dengan harapan munculnya kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui kepemilikan jamban secara pribadi maupun secara komunal.Implemantasi dari kegiatan yang telah dilakukan tersebut adalah dideklarasikannya 502 dusun (25%) yang bebas buang air besar sembarangan (BABS). Selain untuk memfasilitasi pelayanan akses sanitasi yang memadai bagi masyarakat telah dilakukan kegiatan pembangunan Sanitasi BerbasisMasyarakat (Sanimas) di 11 lokasi pada 9 wilayah kecamatan dengan standart pada masing-masing lokasi bisa memberikan pelayanan minimal kepada 50 Kepala Keluarga atau 200 orang. Di samping itu juga dilakukan kegiatan pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang berSumber Data dari Dana Alokasi Khusus untuk menangani pembangunan sanitasi di 7 lokasi pada 6 wilayah kecamatan. Pada segi yang lain dalam rangka menunjang keberlanjutan fungsi lingkungan hidup permasalahan penanganan sanitasi tidak hanya dilakukan pada segi ketersedian akses sanitasi bagi masyarakat tetapi lebih ditekankan pada sistem pengelolaannya yang berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik baik setempat maupun terpusat, hal ini perlu untuk dilakukan mengingat dengan semakin bertambahnya kegiatan pembangunan perumahan I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

dan permukiman mengakibatkan adanya keterbatasan lahan untuk digunakan membangun kolam septick maupun resapan pada masingmasing hunian, di samping itu juga masih minimnya kesadaran masyarakat dalam melakukan penyedotan yang standartnya harus dilakukan minimal tiga tahun sekali untuk dibuang ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja, karena jika hal tersebut tidak dilakukan akan menyebabkan pencemaran terhadap kualitas air tanah. Menanggapi berbagai tatangan yang harus dihadapi dalam rangka peningkatan pengelolaan sistem sanitasi, pemerintah daerah pada tahun 2009 telah mengikuti program percepatan pembangunan sanitasimelaluipenyusunan dokumen strategi sanitasi kabupaten untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan memorandum program sektor sanitasi yang di dalamnya memuat tentang komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan sektor sanitasi, bentuk implementasinya adalah pemerintah daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mendapatkan program USRI (Urban Sanitation and Rural Infrastructure support to PNPM Mandiri Perkotaan), hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan stop buang air besar di sembarang tempat pada tahun 2014. Kegiatan yang dilakukan dalam program USRI tersebut adalah dengan pembangunan sarana sanitasi secara komunal yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat, sedangkan sasaran lokasi yang ditargetkan di wilayah Kabupaten Jombang sebanyak 60 lokasi, dari target tersebut sampai dengan tahun 2012 telah terlaksana di31 desa pada 5 wilayah kecamatan, sedangkan untuk rencana tahun 2013 dilaksanakan di 18 lokasi pada 5 wilayah kecamatan.

d. Bidang Persampahan Sebagai wujud nyata dalam menangani permasalahan pemanasan global akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca,yang salah satunya disebabkan kurangnya penanganan pada sektor persampahan khususnya pada sisi pengelolaan persampahan, dimana saat ini penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbulan sampah dan belum banyak mengarah ke pengurangan volume sampah pada Sumber Datanya. Guna mengoptimalkan pengelolaan sampah perlu ditunjang infrastruktur yang memadai, sehubungan dengan hal tersebut kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berada di Dusun Gedangkeret Desa Banjardowo sampai dengan tahun 2013 memiliki luasan sebesar 29,3 Ha dengan lahan yang telah dimanfaatkan seluas 8,3 Ha untuk digunakan sebagai zona aktif seluas seluas 0,5 Ha, untuk zona non aktif seluas 1,6 Ha, untuk Buffer Zone seluas 3,8 Ha dan untuk sarana dan prasarana seluas 2,4 Ha. Dari total luas lahan yang ada tersebut yang belum dimanfaatkan seluas 21 Ha sebagai lahan persiapan untuk kegiatan sanitary landfill. Jika ditinjau dari tingkat timbulan sampah pada tahun 2012 mencapai 116,71 ton/hari, sedangkan sampah yang terangkut mencapai 67,69 LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

ton/hari atau sebesar 58%. Memperhatikan hal tersebut dari total timbulan sampah per hari selain yang terangkut untuk sampah yang diolah per harinya sebesar 14,23% atau 16,61 ton/hari, dari total sampah yang diolah tersebut yang diolah untuk dijadikan kompos sebesar 10,96% atau 12,79 ton/hari dan untuk di daur ulang sebesar 3,84% atau 3,82 ton/hari. Selain itu dari total timbulan sampah per harinya, masih terdapat yang tidak terangkut maupun diolah yaitu sebesar 27,77% atau 32,41 ton/hari. Meninjau dari tingkat pelayanan persampahan sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 83,22%, hal ini mengandung makna bahwa dari total wilayah yang harus dilayani yaitu seluas 3.479 Ha baru dapat direalisasikan di wilayah perkotaan saja yaitu seluas 2.895 Ha. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang harus terlayani sampai dengan tahun 2012 mencapai 58%, atau dari total jumlah penduduk di wilayah perkotaan sebesar 96.704 jiwa baru bisa melayani penduduk sebesar 56.088 jiwa. Dari kondisi yang ada tersebut jika dihubungkan antara jumlah penduduk yang terlayani dengan timbulan sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah dapat dikatakan telah sesuai, dimana dari 58% Sumber Data sampah yang berasal dari rumah tangga semuanya dapat terangkut ke TPA. Di samping itu untuk meningkatkan kinerja Tempat Pemrosesan Akhir(TPA) yang berwawasan lingkungan pada setiap daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dikelolah secara Sanitary Landfill masih diperlukan adanya persiapan mulai dari ketersediaan tanah, pembangunan teknologinya, pengalokasian biaya operasional serta keberadaan kelembagaan pengelolahnya.Gambaran tentang kondisi penanganan sektor persampahan tersebut, digunakan sebagai dasar dalam mengalokasikan rencana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada kurun waktu 5 tahun yang telah berjalan. Bentuk implementasi atas rencana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, adalah:  Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Bahwa dengan semakin adanya pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, guna menyikapi hal tersebut diperlukan adanya penyesuaian dalam pengelolaan sampah sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Harapan kita semua pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.


4 BAB

Jika ditinjau darijenis Sumber Data sampah, maka Sumber Data sampah paling banyak berasal dari rumah tangga, menyikapi hal tersebut diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan persampahan, dengan tujuan agar pengelolaan sampah tidak sepenuhnya dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah namun dapat diolah dan dipilah sejak dari Sumber Data sampah, untuk mengetahui tingkat kinerja dari sistem pengelolaan sampah dimaksud maka sampai dengan tahun 2012 target pengurangan sampah per tahun yang masuk ke TPA harapannya berkurang sebesar 14.600 M3, dari target yang ada tersebut dapat tercapai sebesar 14.637 M3. Peningkatan pengurangan volume sampah tersebut sebagai dampak atas semakin optimlanya kinerja 3R maupun kader lingkungan yang ada di wilayah Perum Jombang Permai, Perum Jaya Abadi, Perum Geneng, Perum Sengon Bumi Damai, Perum Denanyar Indah, Perum Kaliwungu, Perum Plandi dan RW 3 di desa Jelakombo dengan ratarata 60 M3/bulan, serta dilakukannya penambahan tenaga pemulung dari 70 orang menjadi 110 orang yang bertugas melakukan pemilahan sampah di Tempat Pemrosesan Sampah yang memiliki fasilitas 3R. Dilihat dari kondisi layanan persampahan yang ada di 5 (lima) wilayah pelayanan yaitu Jombang, Mojoagung, Diwek, Ploso dan Ngoro, masih terdapat beberapa wilayah dari sisi pelayanan persampahan masih mencapai angka 10% yaitu yang berada di wilayah layanan Mojoagung, Diwek dan Ngoro,hal ini diakibatkan karena masyarakat pada daerah layanan tersebut masih banyak melakukan kegiatan pembuangan sampah dengan dibakar maupun ditimbun di pekarangan.Terkait dengan cara-cara pembuangan sampah oleh rumah tangga yang masih banyak dilakukan dengan cara tersebut, bisa ditunjukkan dari data yang ada yaitu sebanyak 40,93% sampah rumah tangga dibuang di halaman kemudian dimasukkan ke lubang untuk selanjutnya dibakar, 11,46% sampah rumah tangga dikumpulkan di rumah untuk kemudian diangkut oleh petugas dan 3,39% sampah rumah tangga dikumpulkan pada satu tempat secara bersama untuk kemudian diangkut oleh petugas.Di samping itu terdapat rumah tangga yang membuang sampah dihalaman rumah tanpa ada lubang kemudian dibakar, yaitu sebanyak 18,72%. Sementara kelompok rumah tangga yang membuang sampah ke sungai proporsinya sangat kecil, yaitu 2,05%. Hal ini dapat menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai mulai tumbuh. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten Jombang secara kelembagaan telah dibentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), hal tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan sistem pengelolaan persampahan secara sanitary landfill, dimana berdasarkan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Pemerintah Kabupaten Jombang tentang pelaksanaan program penurunan emisi kota-kota dalam pengelolaan sampah, maka Pemerintah Kabupaten Jombang mulai bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 diharapkan dapat merubah sistem pengelolaan LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

sampah dari control landfill menjadi sanitary landdfill (lahan urug saniter). Guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan dimaksud langkahlangkah yang harus dipersiapkan oleh daerah adalah menambah luasan TPA minimal 20 Ha serta membentuk lembaga pengelolah TPA, dari kedua kegiatan tersebut sampai dengan tahun 2012 telah dapat direalisasikan, dilain pihak peran dari pemerintah pusat terkait perubahan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Jombang adalah dengan mengalokasikan pendanaan yang digunakan untuk pembangunan TPA baru dengan rencana biaya sebesar Rp. 63,36 Milyar, untuk pembagunan instalasi pemilahan direncanakan biaya sebesar Rp. 18,36 Milyar dan untuk instalasi pengomposan direncanakan biaya sebesar Rp. 16,92 Milyar. Dari kegiatan dan anggaran yang direncanakan tersebut pada tahun 2013 akan disusun Detail Engineering Design oleh pemerintah pusat. Disamping itu untuk mempersiapkan biaya operasional atas perubahan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Jombang telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

e. Bidang Air Bersih Berdasarkan data PDAM Jombang, sekitar 8,84% cakupan layanandari target yang diharapkan sebesar 10,3% seluruh penduduk perkotaan dapat menikmati air bersih dengan sistem perpipaan. Sedangkan di daerah perdesaan, berdasarkan data yang sama, hanya sekitar 17.241 rumah tangga yang menggunakan sistem perpipaan, dan 155.112 rumah tangga menggunakan sistem non-perpipaan (sumur terlindungi). Di dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi keluarganya, penduduk tidak jarang harus membeli air dari para penjual air dengan harga yang relatif tinggi atau mengambil air langsung ke Sumber Data air yang umumnya cukup jauh dari tempat tinggal penduduk. Ketika beberapa sumur dan Sumber Data air mengering akibat musim kemarau, menyebabkan semakin sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan akan air bagi keluarganya. Pendekatan kebijakan penyediaan air bersih di Kabupaten Jombang dilakukan pada dua segi, yakni: - Sosial, pendekatan sosial atau non ekonomi memfokuskan penyediaan air pada wilayah yang secara alami kekurangan air akibat pengaruh atau gangguan iklim serta kondisi geografis wilayah. Penyediaan air bersih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ternak dengan dasar alasan untuk kepentingan kemanusiaan dan kesehatan masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut bagi masyarakat di daerah yang sering mengalami kekurangan air bersih lebih memprioritaskan pada penyediaan air bersih dibandingkan kualitas airnya;


4 BAB

- Ekonomi, Pendekatan ekonomi difokuskan kepada wilayah yang potensinya tinggi untuk dikembangkan secara ekonomi. Penyediaan air ditujukan untuk memancing aktifitas ekonomi ke arah pencapaian kualitas hidup yang tinggi dengan menerapkan fasilitas dan teknologi modern. Pendekatan ini menuntut investasi yang intensif untuk menghasilkan kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan. Dari rencana pembangunan khususnya penyediaan air bersih mulai tahun 2009-2013 sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD, maka capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan, adalah: Untuk pembangunan dan penyediaan air bersih diarahkan pada daerahdaerah yang masuk kategori rawan air bersih, dengan harapan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan air bersih yang cukup sesuai baku mutu air dan memenuhi syarat kesehatan, karena dengan semakin banyak masyarakat yang memperoleh air bersih maka akan semakin baik kondisi kesehatannya. Memperhatikan hal tersebut ukuran air bersih dikatakan sehat apabila memenuhi kelayakan secara fisik, kimia dan bakteriologis. Sampai dengan tahun 2012, jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih terlindungi adalah 239.793 rumah tangga, atau 70,32% dari jumlah seluruh rumah tangga. Tabel 4.4 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Terlindungi Tahun 2009-2012 No 1 2

Uraian Jumlah rumah tangga pengguna air bersih terlindungi Jumlah rumah tangga Rasio (1) / (2)

Satuan KK

2010 218.205

2011 224.601

2012 239.793

KK %

362.510 60,19%

364.375 61,64%

341.023 70,32%

Sumber DataData : Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertamanan Kab. Jombang

Merujuk dari ketentuan tersebut maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih khususnya pada wilayah yang dikategorikan sering mengalami kerawanan ketersediaan air bersih bagi wilayah perdesaan dan wilayah sekitar hutan, berdasarkan data di wilayah Kabupaten Jombang terdapat 48desa pada 9 kecamatan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tersebut program yang telah dilaksanakan mulai tahun 2009 – 2013, antara lain:  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Memperhatikan kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang yang pada saat musim kemarau masih mengalami kekurangan air bersih akibat menurunnya debit air, maka dari beberapa desa yang sering mengalami kekurangan air bersih tersebut telah dilakukan langkah-langkah kongkrit untuk memenuhi ketersediaan air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat, realisasi yang telah dicapai mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah dengan melakukan LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

kegiatan penyusunan studi geolistrik pada 23 titik lokasi dan dan pengeboran air bersih pada 35 lokasi pada daerah rawan air bersih. Dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat di wilayah dikategorikan mengalami kerawanan air bersih Sumber pendanaan yang digunakan yang berSumber Data dari Kabupaten sebesar Rp. 5.726.482.136,00 serta alokasi dari Provinsi maupun APBN.

yang Data APBD APBD

Pada sisi yang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat secara luas tidak hanya menjadi tanggungjawab Dinas PU Cipta Karya-Tata Ruang-Kebersihan dan Pertamanan saja namun juga dilakukan oleh PDAM Kabupaten Jombang, bahwa dalam penyediaan air bersiholeh pemerintah pusat telah dikeluarkan kebijakan Penyehatan PDAM yang antara lain bertujuan untuk mempercepat penyelesaian hutang PDAM seperti penjadwalan kembali pembayaran hutang. Program ini (sebagaimana tertuang di dalam Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, kepada seluruh Pemerintah Daerah), dimulai pada tahun 2003 yang diawali dengan sosialisasi sehingga pada tahun 2004, Pemda dan PDAM diharapkan telah dapat melaksanakan program penyehatan ini. Meskipun, dari sekitar 300 PDAM ternyata hanya 10% yang dinilai baik/sehat yang salah satunya PDAM Kabupaten Jombang, sedangkan sebagian besar PDAM (90%) dinilai tidak/ kurang sehat. Terkait dengan hal tersebut mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dari 6 unit pelayanan yaitu Kabuh, Ploso, Jombang, Diwek, Ngoro dan Mojoagung menunjukkan adanya peningkatan rata-rata jumlah pelanggan pertahun sebesar 4,65 %, kenaikan jumlah pelanggan paling banyak digunakan untuk kebutuhan air bersih bagi rumah tangga, yaitu : Tabel 4.5 Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM Tahun 2009-2012 DATA PELANGGAN Jumlah Pelanggan ( Unit ) - Sosial dan Hidran Umum

2009 14.240

2010 14.802

2011 15.628

2012 16.426

228

224

227

230

- Rumah Tangga

13.286

14.015

14.850

15.679

- Instalasi Pemerintah

116

102

94

92

- Niaga

494

415

408

376

- Industri

116

46

49

49

Sumber DataData : PDAM Kabupaten Jombang

Adanya peningkatan jumlah pelanggan tersebut dilandasi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik mandi, cuci, memasak dengan menggunakan air dari jaringan perpipaan PDAM, di samping itu untuk peningkatan I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

kinerja pelayanan air bersih bagi masyarakat telah dilakukan upayaupaya investasi yang hinga saat ini telah mencapai nilai sebesar Rp. 8.355.885.000,- untuk digunakan menambah kecukupan debit air melalui pembangunan instalasi pengelolaan air yang telah dilaksanakan di desa Jatigedong kecamatan Ploso dengan kapasitas 40 lt/dt maupun optimalisasi jaringan distribusi di Desa Jarak Kecamatan Wonosalam. Harapan dari kegiatan pembangunan tersebut adalah dapat memperluas cakupan pelayanan air bersih di wilayah Ngusikan, Kudu, Kabuh, Bareng, Mojowarno dan Mojoagung. f. Bidang Sumber Data Daya Air Pada penyediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada dilakukan melalui peningkatan layanan jaringan irigasi teknis, merujuk dari hal tersebut dapat disampaikan bahwa antara sasaran yang ada dalam RPJMD dipandang sejalan dengan kebijakan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, karena dari indikator tersebut dapat kita ketahui bahwa dengan dilakukannya peningkatan jaringan irigasi diharapkan dapat meningkatkan produksi serta produktivitas tanaman di Kabupaten Jombang, hal ini sejalan dengan ketentuan pemerintah Provinsi Jawa Timur berkenaan dengan luasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031, bahwasannya dalam rangka menunjang ketahanan pangan di Jawa Timur di Kabupaten Jombang harus dicadangkan lahan pertanian seluas 40.676 Ha yang meliputi lahan pertanian yang beririgasi teknis seluas 39.876 Ha dan 800 Ha untuk lahan pertanian dengan status non teknis. Untuk menindaklanjuti hal tersebut diperlukan adanya upaya-upaya optimalisasi kondisi jaringan irigasi dalam rangka meminimalisasi tingkat kehilangan air irigasi. Untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air irigasi pertanian dimaksud didukung dengan saluran irigasi sepanjang 688,742 km, yang dimanfaatkan untuk melayani areal lahan pertanian seluas 45.536 Ha, yang terdiri atas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten seluas 9.702 Ha, Daerah Irigasi kewenangan Provinsi seluas 4.812 Ha serta Daerah Irigasi kewenangan pusat seluas 31.503 Ha. Disamping itu untuk mendukung kebutuhan akan ketersediaan air pada saat musim kering mulai tahun 2009 – 2013 telah dibangun sebanyak 19 buah embung dan 84 buah bendung. Untuk melihat target capaian kinerja dalam penyelenggaraan jaringan irigasi, dapat dilihat dari realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2009-2013, adalah:  Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Guna mengoptimalkan layanan jaringan irigasi tersebut target luas areal lahan pertanian yang harus dilayani seluas 44.044 Ha, dari target LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

tersebut tercapai 43.873 Ha atau sebesar 99,61%. Pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari terselenggaranya realisasi program yang telah dilaksanakan meliputi: Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, serta Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan jaringan irigasi adalah masih terdapat beberapa jaringan irigasi yang rusak akibat adanya bencana banjir, diantaranya tanggul kritis pada Kali Konto, Kali Catakbanteng, dan Kali Marmoyo. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan upaya-upaya perbaikan,baik yang didanai oleh APBD Kabupaten, Provinsi serta Pusat maupun dari BNPB. Di lain sisi dalam rangka optimalisasi jaringan irigasi pemerintah Kabupaten Jombang mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 mendapatkan alokasi program WISMP (Water Irrigation Sector Management Program) tahap kedua, kegiatan yang dilaksanakan dalam program WISMP tersebut adalah dengan malakukan pemberdayaan dan melegalisasikan kelembagaan Induk Himpunan Petani Pemakai Air (I-HIPPA), Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (G-HIPPA) serta Himpunan Petani Pemakai Air pada masing-masing desa sasaran penerima program. Harapan utama dari dilakukannya pemberdayaan pada masing-masing lembaga tersebut agar masyarakat atau lembaga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan jaringan irigasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring evaluasi dari berbagai kegiatan yang berkenaan dengan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, di samping itu dari adanya program WISMP tersebut masyarakat dapat turut serta dalam penyusunan rencana tata tanam pola tanam sesuai kewenangan Daerah Irigasi yang dilayani. Realisasi yang dicapai dari program WISMP tersebut adalah terbentuknya GHIPPA maupun HIPPA pada 7 Daerah Irigasi. Sampai dengan awal tahun 2013, di Kabupaten Jombang terdapat 44 HIPPA dan 25 GHIPPA yang berbadan hukum, serta 234 HIPPA dan 21 GHIPPA yang belum berbadan hukum.

4.

URUSAN PERUMAHAN Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Jombang, diperlukan adanya langkah-langkah kongkrit berupa peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya-upaya nyata sebagai wujud komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama bagi bagi warga miskin.


4 BAB

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, dari hasil pendataan terhadap kondisi rumah masyarakat di Kabupaten Jombang, masih terdapat rumah tangga miskin yang menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni yang hampir mencapai 11.400 rumah dari total rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Jombang sebesar 74.300 rumah tangga. Kondisi tersebut terjadi karena masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu tinggal di rumah yang layak huni berdasarkan aspek kesehatan, keamanan, keserasian dan keteraturan lingkungan hunian karena keterbatasan kemampuan untuk membangun dan memperbaiki rumah yang telah ditempati. Untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni dan lingkungan permukiman yang sehat, pada tahun 2009-2013 telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni maupun peningkatn lingkungan permukiman sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJM Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013. A.

Arah Kebijakan Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, kemiskinan tidak berhenti hanya dalam ukuran pendapatan semata, akan tetapi juga terkait dengan pemenuhan hak sosial, budaya dan politik. Kemiskinan tidak lagi dipandang hanya sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga dapat ditinjau dari segi pemenuhan hak hak dasar seperti perumahan, air bersih dan sanitasi agar setiap individu dapat menikmati kehidupan secara bermartabat. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan arah kebijakan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013, upaya yang harus dilakukan adalah dengan mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu sejumlah 2.500 unit pada tahun 2013.

B.

Program dan Capaian Menindaklanjuti apa yang telah menjadi tujuan sesuai ketetapan dalam RPJMD, maka indikator yang digunakan sebagai tolok ukur atas pencapaian target kinerja adalah dengan meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak. Untuk mengetahui capaian dar indikator yang telah ditetapkan tersebut dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama kurun waktu lima tahun yang teah berjalan, yaitu : a. Program Pengembangan Perumahan Realisasi atas pelaksanaan program pengembangan perumahan adalah dilakukannya kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, dari kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut melalui alokasi anggaran APBD telah dilakukan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin mulai tahun 2009-2012 terealisasi sejumlah 1.157 unit. Dari jumlah yang telah terealisasi tersebut pada tahun 2013 ditargetkan ada penambahan sejumlah 381 unit, sehingga total realisasi pelaksanaan sampai dengan tahun 2013 mencapai 1.538 unit. Disamping itu untuk menunjang kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni selain berSumber Data dari dana APBD Kabupaten juga berSumber Data dari dana APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat yang sejak tahun 20092012 telah dapat dilaksanakan sejumlah 1.553 unit, pada tahun 2013 LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

ditargetkan ada penambahan rehab rumah tidak layak huni sejumlah 2.000 unit. Untuk menangani rehabilitasi rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Jombang juga dilakukan melalui kerjasama dengan Kodam V Brawijaya dengan realisasi sejumlah 2.000 unit, serta bantuan yang berasal dari CSR Bank Jatim pada tahun 2011 untuk menangani sejumlah 100 unit rumah. Dari gambaran pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang berSumber Data dari APBD Kabupaten, APBN, kerjasama dengan Kodam V Brawijaya dan CRS Bank Jatim mulai tahun 2009-2012 telah terealisasi sejumlah 4.810 unit. Kegiatan rehabilitasi tersebut pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 2.381 unit. Memperhatikan tingkat pencapaian dari penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut, perlu kiranya untuk tahun-tahun mendatang program itu dapat tetap berjalan sampai seluruh rumah tangga miskin yang belum mendapatkan kesempatan untuk diperbaiki rumahnya bisa mendapatkan hak yang sama. Hal itu perlu dilakukan mengingat dari apa yang telah dilaksanakan dipandang masih kecil jika dibandingkan dengan total rumah tidak layak huni di Kabupaten Jombang yang diprediksi masih mencapai lebih kurang 11.400 unit. Tabel : 4.6 Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2009 2013 Anggaran

APBD

APBN

2009

400

50

2010

190

50

2011

448

605

2012

119

848

2013

381

2.000

Total

1.538

3.553

KODAM

CSR

1.000 100 1.000 2.000

100


Grafik 4.13 Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2009 – 2013 2000 1500

APBD APBN

1000

KODAM 500

CSR

0 2009

2010

2011

2012

2013



4 BAB

Jika kita tinjau dari indikator kemiskinan sebagaimana data PPLS Tahun 2008, bahwasannya dari empat belas indikator kemiskinan disamping kondisi rumah juga terkait dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yaitu jamban sehat, untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 2011 untuk penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni juga dilakukan pula penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin, dari pelaksanaan kegiatan tersebut telah dapat direalisasikan sejumlah 557 unit, dari jumlah yang ada tersebut dipandang masih kecil karena berdasarkan dari data yang ada untuk rumah yang belum memiliki jamban sehat sebanyak 26.014 rumah. Disamping hal tersebut diatas, arah kebijakan pada urusan perumahan adalah melalui pembangunan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan permukiman maupun perumahan, kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka menunjang kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya serta tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial maupun fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi demikian pula yang terkait dengan ketersediaan sarana penunjang untuk pelayanan perumahan yang meliputi sarana air bersih. Realisasi atas kebijakan tersebut mulai tahun 2009-2012 melalui dana bantuan dari APBN telah dapat dilaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan permukiman, sebagai berikut : -

Tahun 2009 di desa Japanan kecamatan Mojowarno untuk pembangunan jalan lingkungan sepanjang 985 m;

-

Tahun 2010 di desa Karangan kecamatan Bareng untuk pembangunan jalan lingkungan sepanjang 950 m, dan di desa Jombok kecamatan Kesamben dengan panjang 981 m;

-

Tahun 2011 untuk pembangunan jalan lingkungan dengan paving di 21desa dengan panjang total 3.049 m, untuk pembangunan drainase di 7 desa dengan total panjang697 m, untuk pembangunan gorong-gorong di 4 desa dengan panjang total 834 m, untuk pembangunan jalan dengan rabat beton di 7 desa dengan panjang total 1.968 m, untuk pembangunan talud di 14 desa dengan panjang total1.393 m.

Pada sisi lain untuk ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum dari dana APBN juga telah dilaksanakan pembangunan PSU pada kawasan perumahan Puri Darma Indah, yang berada di desa tunggorono dengan kegiatan berupa pembangunan jalan lingkungan sepanjang 611,62 m dan drainase lingkungan sepanjang 605,48 m.

C.

Permasalahan dan solusi Secara umum pelaksanaan pembangunan dibidang perumahan dapat berjalan sesuai perencanaan, karena dalam pelaksanaannya telah dibekali dengan prosedur operasional. Namun dalam penanganan pembangunan rumah yang tidak layak huni tidak dapat dilaksanakan seaktu-waktu, karena harus disesuaikan dengan keadaan dilapangan, baik secara internal/personal atau karena iklim/cuaca. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Adapun permasalahan yang sering muncul dalam pembangunan bidang perumahan, khususnya terhadap rumah yang tidak layak huni/rumah kumuh yang dominan adalah sebagai berikut :  Masalah status kepemilikan tanah, sampai saat ini ada beberapa rumah yang belum dapat direhab karena status tanah yang tidak jelas atau bukan milik orang yang menempati. Solusi yang telah diambil oleh pemerintah terhadap kasus tersebut adalah dengan dibuatkan surat pernyataan tidak keberatan untuk dibangun dan ditempati selama minimal 10 tahun yang ditanda tangani oleh penerima bantuan dan pemilik tanah yang disaksikan serta ditandatangani pejabat RT/RW/Kepala Desa;  Masih adanya rumah yang secara fisik masuk kriteria tidak layak huni namun belum masuk dalam SK Bupati. Untuk menyikapi hal tersebut Dinas Teknis telah melakukan pendataan lagi terhadap rumah yang tidak layak huni, dengan memperhatikan riwayat pemilik rumah tersebut, artinya pemilik rumah merupakan warga pendatang atau telah lama tinggal pada alamat yang sekarang ditempati, dengan tujuan ada pertimbangan keptutan untuk memperoleh bantuan pembangunan rumah;  Kondisi fisik pemilik rumah berusia lanjut dan tidak memiliki saudara, sehingga jika diberikan bantuan dikhawatirkan tidak akan bisa merawat rumah yang telah ditempati, untuk menyikapi kondisi tersebut jika yang bersangkutan berusia lanjut dan tidak memiliki saudara/kerabat, maka akan disampaikan kepada Dinas Sosial untuk dirawat melalui panti jompo/karang werda.

5. URUSAN PENATAAN RUANG Urusan penataan ruang merupakan urusan wajib di Kabupaten Jombang yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang 20092029, dan merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwasanya dalam Undang-undang tersebut diamanahkan agar setiap Kabupaten/Kota wajib memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah terlegalisasi. Dengan adanya RTRW, Kabupaten Jombang memiliki acuan untuk mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan di lapangan, sehingga memudahkan pengawasan, dan pengendalian. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur, menetapkan Kabupaten Jombang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dengan Wilayah Pengembangan Germakertosusilo Plus, dan termasuk kedalam Struktur Pusat Permukiman Perkotaan Wilayah Mojokerto – Jombang.


4 BAB

A. Arah Kebijakan Dalam rangka operasionalisasi perwujudan pelayanan dasar di bidang Penataan Ruang di tingkat daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota), maka Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT.M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan dasar bidang penataan ruang yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain : a. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital; b. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya; c. Tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Sesuai dengan RPJMD 2009-2013, program dan kegiatan dalam urusan penataan ruang adalah diarahkan untuk mencapai beberapa misi yang dituangkan dalam beberapa indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut : 1. Dalam rangka pencapaian misi “meningkatkan kualitas hidup masyarakat” dengan sasaran “meningkatnya sistem infrastruktur penunjang agribisnis” 2. Untuk pencapaian sasaran misi “mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan” dengan sasaran “terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan” adapun indikator kegiatan yang ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2013 adalah “tersedianya ruang terbuka hijau sebesar 30% di perkotaan Jombang” Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Jombang diselenggarakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup tugasnya adalah penyusunan rencana tata ruang yang bersifat makro mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah sampai dengan Peraturan Zonasi. Sementara Dinas Pekerjan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan lingkup tugasnya meliputi penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional yaitu Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang di Kabupaten Jombang telah dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) melalui SK Bupati Jombang Nomor: 118/4/45/74A/415.10.10/2010 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Jombang yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. B. Program Dan Capaian Kemudian dalam rangka pelaksanaan SPM di bidang penataan ruang dan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Jombang 2009-2013 Pemerintah Kabupaten Jombang telah melaksanakan upaya-upaya nyata, sebagai berikut : LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

1. Dalam rangka pelaksanaan SPM Bidang Penataan Ruang yang pertama yakni Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang, beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, dan dalam rangka mencapai sasaran “Meningkatnya sistem infrastruktur penunjang agribisnis”, dituangkan dalam Pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang, sebagai berikut : a. Program Perencanaan Tata Ruang Program perencanaan tata ruang dilaksanakan dalam rangka menyusun produk perencanaan yang merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah. Keberadaan ruang yang terbatas dihadapkan pada tingkat kebutuhan pemanfaatan lahan yang semakin bertambah akan menjadi masalah yang sangat krusial di masa yang akan datang, jika tidak dikelola secara baik di masa kini. Produk perencanaan merupakan salah satu perangkat lunak untuk mengatur pengelolaan pemanfaatan lahan agar senantiasa tercipta harmonisasi dan keselarasan antara potensi yang ada dan tingkat kebutuhan masyarakat.Adapun tujuan akhirnya adalah terwujudnya penataan ruang yang mengarah pada : a. terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam koridor kebijakan nasional dan daerah b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung c. terwujudnya keterpaduan penggunaan Sumber Data daya alam dan Sumber Data daya buatan dengan memperhatikan SDM-nya. Untuk mencapai hal tersebut, pada tahun 2009-2013 telah dilaksanakan beberapa langkah-langkah nyata, antara lain : a. Tersusunnya 2 Rancangan Perda Tata Ruang yaitu Rancangan Perda RTRW Kab. Jombang dan telah dilegalisasi dalam Perda No 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, dan rancangan Perda Perkotaan Jombang; b. Tersusunnya 3 dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Strategis, sebagai tindak lanjut dari penetapan Rencana Strategis Daerah dalam RTRW Kab. Jombang, yakni Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bandarkedungmulyo dan Perak, Rencana Strategis Pengembangan SKPP I Mojowarno dan Rencana Strategis dan Cepat tumbuh Kec. Diwek; c. Tersusunnya 5 dokumen Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan (RDTRK), sebagai penjabaran lebihlanjut dari kebijakan yang ditetapkan di dalam RTRW; d. Tersusunnya 3 dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, yakni Desa Banyuarang, Desa Sidowarek Kec. Ngoro dan Desa Pulorejo Kec. Ngoro; I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

e. Tersusunnya 1 dokumen Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau; f. Tersusunnya Dokumen Master Plan Kawasan Industri Ploso; g. Tersusunnya 2 dokumen Zoning Regulation, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Kawasan Industri di Kec. Bandarkedungmulyo dan Kec. Ploso; h. Tersusunnya1 dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan(RTBL) yaitu RTBL Kawasan Makam Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid; i. Tersusunnya dokumen RTBL Kawasan Pintu Tol Tembelang dan Bandarkedungmulyo j. Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Kawasan Agropolitan; k. Tersusunnya 3 Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan, yaitu Kawasan Perbatasan Kesamben, Kawasan Agropolitan dan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Perak. Data Peta Analog RTRW Kabupaten Jombang sampai dengan Tahun 2012, adalah sebagai berikut : 1. Peta Analog untuk Kota Jombang 2. Peta Analog untuk Kecamatan Bandarkedungmulyo 3. Peta Analog untuk Kecamatan Mojoagung 4. Peta Analog untuk Kecamatan Mojowarno 5. Peta Analog untuk Kecamatan Ploso 6. Peta Analog untuk Kecamatan Tembelang Capaian indikator kinerja sasaran Program Perencanaan Tata Ruang tahun 2009 - 2013 digambarkan oleh Jumlah Dokumen Tata Ruang yang dihasilkan, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.7 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang untuk Program Perencanaan Tata Ruang Tahun 2009-2012 NO

INDIKATOR

SAT

1.

Jumlah dokumen tata ruang yang dihasilkan

Unit

CAPAIAN 2009

2010

2011

2012

Target

3

1

9

3

Realisasi

4

5

8

4

Capaian (%)

133

500

88,9

133


Ketersediaan dokumen Tata Ruang Kabupaten Jombang, beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital menunjukkan bahwa 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan, karena dapat menghasilkan dokumen tata ruang melebihi yang ditargetkan. Pada tahun 2013 triwulan I, dari target sebanyak 3 dokumen ini masih belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses lelang kegiatan. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Outcome lain yang dihasilkan dari penyelenggaraaan Program Perencanaan Tata Ruang adalah : a. Tersedianya Kebijakan rencana tata ruang dan meningkatnya perencanaan tata ruang dalam perencanaan detail dan teknis; b. Tersedianya acuan bagi stakeholders dalam merevitalisasi kawasan yang memiliki potensi dalam upaya pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh; c. Tersedianya acuan perencanaan tata ruang kawasan; d. Tersedianya Sistem Informasi Geografis rencana tata ruang kawasan yang mutakhir, akurat dan informatif; e. Tersedianya Peraturan Zonasi dalam upaya pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Jombang; f. Tersedianya acuan perencanaan pengembangan dan penataan infrastruktur kawasan. Berikutnya untuk memenuhi SPM Bidang Penataan Ruang yang ke 4 (empat), yakni Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya, telah dilaksanakan melalui program pengendalian pemanfaatan ruang sebagai berikut : b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang.Proses pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Tim Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Jombang. Pokja ini bertugas untuk memfasilitasi pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang, fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang dengan memberikan rekomendasi pemanfaatan Ruang serta menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya.Kegiatan yang timbul akibat pelaksanaan kinerja Pokja BKPRD di danai oleh Kegiatan ”Pengawasan Pemanfaatan Ruang” yang merupakan kegiatan reguler setiap tahun sejak tahun 2010 dengan ditetapkannya SK Bupati Jombang Nomor : 118/4/45/74A/415.10.10/2010 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Output (Keluaran) dari kegiatan tersebut adalah Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang dan terselesaikannya 160 rekomendasi pemanfaatan ruang.Standar Pelayanan Minimal “Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya” dapat digambarkan dari jumlah rekomendasi pemanfaatan lahan yang telah dikeluarkan oleh BKPRDsebagian dari pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka pengurusan izin


4 BAB

pemanfaatan ruang, sebagaimana digambarkan dalam grafik sebagai berikut: Grafik 4.14 Grafik Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang selama periode Tahun 2009 – 2013 Tribulan Pertama

2009

2010

2011

2012

2013 Triwulan I

Rekom. Pemanfaatan Ruang Yang Terbit

39

26

36

51

8

Jml. Perijinan yg memerlukan rekom. Pemanfaatan ruang

40

27

38

62

26

Sumber Data Data : Badan Pelayanan Perzinan Kab. Jombang

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa dari beberapa perijinan yang memerlukan rekomendasi pemanfaatan ruang pada tahun 2009 terdapat 1 ijin yang tidak diproses, yaitu Balai pengobatan dan rumah bersalin di Ds. Balongbesuk Kec. Diwek, karena tidak sesuai dengan peruntukan lahannya. Tahun 2010 dari 27 berkas yang memerlukan ijin pemanfaatan ruang, ada 26 perijinan yang terbit dan 1 tidak terbit karena tidak sesuai dengan peruntukan ruang. Tahun 2011 dari 38 berkas yang masuk, ada 36 perijinan yang terbit dan 2 tidak terbit. Sedangkan pada tahun 2012,dari 62 perijinan yang masuk dan memerlukan ijin pemanfaatan ruang, ada 51 rekomendasi yang telah diterbitkan, hal ini disebabkan karena 11 diantaranya tidak terbit karena beberapa hal, yakni untuk pertokoan/jaringan minimarket belum ada peraturan perundangan yang secara teknis mengatur, terdapat permohonan ijin yang menggunakan tanah negara sehingga tidak dapat diterbitkan, dan ada beberapa menara telekomunikasi yang saat ini sedang dalam proses perijinan.Sampai dengan triwulan I 2013, telah terdapat 26 perijinan yang masuk dan 8 diantaranya telah terbit rekomendasi pemanfaatan ruangnya.

Grafik 4.15 LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Grafik Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang (AP dan KRK)selama periode Tahun 2010 – 2012 231 209

250 200 150

142 129

172162 79

100

59

50

0 Jumlah Permohonan

2010 142

2011 172

2012 2013 Triwulan I 231 79

Jumlah Yang Terbit

129

162

209

Jumlah Permohonan

59

Jumlah Yang Terbit

Sumber DataData : Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Jombang

Sedangkan dari grafik di atas dapat disampaikan bahwa jumlah rekomendasi/pertimbangan teknis berupa Advice Planning (AP) tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dan Keterangan Rencana Kota (KRK) tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Bidang Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Jombang mengalami peningkatan permohonan, yang diiringi dengan peningkatan AP dan KRK yang diterbitkan. Untuk KRK yang diterbitkan pada tahun 2013 triwulan I sudah sejumlah 59 KRK. Berikutnya, untuk pelaksanaan SPM Penataan Ruang yang ke 5 (lima) yakni Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dan guna mencapai sasaran Target RPJMD “Meningkatnya sistem infrastruktur penunjang agribisnis”dan “tersedianya ruang terbuka hijau sebesar 30% di perkotaan Jombang”, diupayakan melalui Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai berikut : c. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Langkah-langkahnyata yang dilaksanakan untuk pencapaiannyaadalah dengan melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain : a. Terlaksananya penataan RTH di beberapa lokasi, diantaranya Penataan Area Perkerasan di Alon-alon seluas 1.465 m2, taman Kebon rojo, taman kota kawasan IKK, taman kota jalur hijau ring road kota Jombang dan jalur hijau di Jl. KH. Wachid Hasyim; b. Terlaksananya pembangunan taman di beberapa lokasi, diantaranya pembangunan patung Ki Hajar Dewantara seluas 123 m 2, Pemeliharaan taman tugu batas Kota Tunggorono dan pemeliharaan taman tugu batas kota di Balongbesuk;


4 BAB

c. Terlaksananya Pengadaan Tanah untuk RTH di Jl. Sukarno-Hatta seluas 4.636 m2; d. Terlaksananya Penanaman Pohon Pelindung pohon 1.509 bibit pohon pelindung;

dengan tertanamnya

e. Tersusunnya DED Taman Kota di 5 lokasi. Capaian indikator kinerja Ketersediaan ruang terbuka hijau di Perkotaan Jombang pada kurun waktu 2009-2013, sebagaimana diuraikan dalam tableberikut ini. Tabel 4.8 Luasan Ruang Terbuka Hijau Perkotan Jombang Tahun 2009-2012 CAPAIAN NO

INDIKATOR

SAT

1.

Luas RTH Perkotaan Jombang

Ha Ha

%

Luas RTH (Ha) Luas Perkotaan (Ha) Capaian (%)

2009 1.485,90

2010 1.486,76

2011 1.487,26

2012 1.488,46

4.650,97

4.650,97

4.650,97

4.650,97

31,95

31,97

31,98

32

Sumber Data Data : Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Jombang

Dari Perkembangan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau dari tahun 2009 – 2012, menunjukkan bahwa telah melebihi yang ditargetkan yaitu antara 31,95 % sampai dengan 32 % dari target 30%.Sehingga Sasaran utama dalam penanganan ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jombang adalah menjaga kecukupan lahan ruang terbuka hijau yang telah melebihi target 30% dan mengakselerasi pemenuhan prosentase RTH publik mencapai 20%. Kondisi ruang terbuka hijau pada tribulan 1 tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan kondisi pada akhir tahun 2012. Selain dari kegiatan-kegiatan yang berSumber Data dari APBD Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Jombang dalam upaya pencapaian target 30% luas RTH perkotaan, pada tahun 2011 juga mendapatkan bantuan dari Kementerian PU Dirjen PU Cipta Karya dan pada tahun 2012 mendapatkan alokasi dana untuk Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dari Dirjen Tata Ruang sebagai wujud keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengakselerasi Legalisasi RTRW. C. Permasalahan Dan Solusi Pada urusan penataan ruang di Kabupaten Jombang ditemui kendala yaitu: 1. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam penyusunan rencana rinci tata ruang sebagai tindak lanjut dari perencanaan kawasan-kawasan strategis yang telah diamanahkan dalam RTRW Kab. Jombang; 2. Sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengamanahkan bahwa setiap proses legalisasi untuk LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

setiap produk tata ruang, harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan dari BKPRN, proses legalisasi yang cukup panjang ini menyebabkan beberapa dari produk rencana rinci tata ruang yang belum terlegalisasi; 3. Dalam rangka penyediaan data pemanfaatan lahan secara berkala, seringkali mendapatkan banyak kendala dikarenakan dinamika perubahan pemanfaatan lahan yang cukup pesat, dan tidak semua kegiatan yang berjalan mengajukan permohonan izin pemanfaatan ruang; 4. Pemenuhan RTH Publik sebesar 20%.

D. Apresiasi Kementerian Pekerjaan Umum melalui Dirjen Penataan Ruang memberikan Apresiasi Kepada Kabupaten Jombang dengan pengikutsertaan dalam Program Penataan Kota Hijau (P2KH) selama periode tahun 2012-2016 yang akan dinilai secara periodik, karena: 1. Telah mampu menetapkan RTRW Kabupaten Jombang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009. 2. Berkomitmen dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 % dari luas perkotaan Jombang 6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan Sumber Data daya dan pelibatan segenap pelaku pembangunan. Bagi bangsa Indonesia, proses perencanaan pembangunan memiliki tujuan yang sangat strategis dan vital untuk menentukan arah perjalanan kehidupan bangsa ke depan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendasari pentingnya perencanaan pembangunan nasional, yaitu: 

Perencanaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945;



Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang hingga kini masih dihadapi bangsa Indonesia;



Ketersediaan Sumber Data daya yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sangat terbatas, sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai, mengalokasikan Sumber Data daya (anggaran, Sumber Datadaya manusia, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistik dan konsisten.

berbagai

Dalam era desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimananatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan pembangunan daerah secara strategis semakin diperlukan guna sinkronisasi dan sinergi kegiatan pusat dan daerah, serta antardaerah. Makna daerah dalam ketentuan tersebut, terbagi dalam tingkatan pemerintahan I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

provinsi dan kabupaten/kota. Wilayah pemerintah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah administratif pemerintah provinsi, diharapkan dalam perencanaan pembangunan daerahnya mempedomani perencanaan pembangunan pemerintah provinsi, sehingga keterpaduan rencana, anggaran dan Sumber Datadaya dapat dioptimalkan.

A. Arah Kebijakan Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan perencanaan pembangunan, yaitu:  Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;  Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah;  Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;  Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;  Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Datadaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Selain Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga diamanatkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan dituangkan dalam berbagai dokumen rencana pembangunan, baik yang sifatnya jangka panjang, menengah maupun pendek atau tahunan. Merujuk pada kedua undang-undang tersebut, telah diturunkan dan ditetapkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Menindaklanjuti ketentuan dimaksud, perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 diselenggarakan dalam rangka menjalankan misi mewujudkan pemerintahan yang baik dengan tujuan meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang diarahkan pada pencapaian sasaran efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Indikator tercapainya sasaran tersebut adalah: 1. Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan; 2. Pelembagaan sistem perencanaan partisipatif; 3. Jumlah dokumen perencanaan/penelitian yang dimanfaatkan (dokumen). Indikator sasaran yang pertama ditandai dengan terwujudnya nilai capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan sebesar 80% yang diukur dari evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip). Untuk mewujudkan sasaran tersebut, RPJMD Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Indikator sasaran pelembagaan sistem perencanaan partisipatif ditandai dengan terwujudnya perundang-undangan daerah yang mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan daerah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders dalam forum musrenbang. Melalui pendekatan sistem perencanaan partisipatif diharapkan peran aktif masyarakat dalam proses perumusan rencana semakin LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

meningkat dan hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan/penelitian yang dimanfaatkan ditandai dengan tersedianya kajian dan dokumen perencanaan dalam menumbuhkan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berbasis agribisnis. Dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 telah ditetapkan kawasan strategis dan cepat tumbuh. Ketersediaan kajian dan dokumen perencanaan diupayakan dalam rangka mempersiapkan rencanaan detail atas pengelolaan dan pemanfaatan kawasan strategis dan cepat tumbuh pada khususnya dan pengembangan wilayah Kabupaten Jombang pada umumnya.

B. Program dan Capaian Kebijakan penganggaran pada urusan perencanaan pembangunan digunakan untuk menyelenggarakan program yang diarahkan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan titik tekan pada pencapaian indikator sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2009-2013. Adapun hasil capaian indikator program dan kegiatan pembangunan urusan perencanaan pembangunan sepanjang tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan Data/Informasi Proses perencanaan memerlukan kapasitas data/informasi yang baik. Oleh karena itu, ketersediaan data/informasi yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data/informasi yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan/monitoring, serta mengevaluasi program agar sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan pembangunan dan dapat dicapai dengan efektif. Guna memenuhi kebutuhan data/informasi dan statistik tersebut, telah dilaksanakan pengumpulan, updating, dan analisis data informasi bagi kebutuhan perencanaan pembangunan serta dalam rangka evaluasi capaian target kinerja program dan kegiatan. Storage data dikelola di Bappeda dan dipublikasikan secara online dalam website Pemerintah Kabupaten Jombang (www.jombangkab.go.id). Permintaan data/informasi yang beragam, akurat, dan tepat waktu terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan informasi statistik untuk perencanaan. Pengelolaan data/informasi dan statistik tidak hanya diperuntukkan bagi instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga dari kalangan akademisi, lembaga penelitian, dan dunia usaha. Untuk itu, keberlanjutan pengelolaan data/informasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah kabupaten di masa mendatang serta pengembangan keragaman data dan akurasinya guna melayani kebutuhan informasi publik bagi masyarakat.

b. Program Kerjasama Pembangunan I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi pemerintah yang mendorong percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi regional, maka diselenggarakan harmonisasi dan fasilitasi kerjasama antar tingkatan pemerintahan dan antardaerah. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan disparitas antar wilayah dapat semakin dikurangi dan stabilitas sosial, ekonomi serta politik regional dapat dipertahankan. Bentuk kerjasama pembangunan telah diwujudkan dalam keselerasan program antardaerah dan sharing pendanaan antar tingkatan pemerintahan. Beberapa bentuk pelaksanaan kerjasama pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 adalah: o o o o

o o

Fasilitasi masyarakat desa hutan pelaku usaha dengan para pengusaha maupun investor; Fasilitasi penyediaan listrik bagi rumah tangga miskin di sekitar kawasan hutan; Memorandum program RPIJM Bidang Cipta Karya; Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam pengurangan emisi perkotaan melalui pengelolaan TPA yang ramah lingkungan; Fasilitasi program rumah tidak layak huni bersama pemerintah provinsi maupun kementerian terkait; Koordinasi pengamanan tanggul Sungai Brantas.

Bentuk kerjasama yang masih diinisiasi dan diharapkan bisa diwujudkan di masa mendatang adalah: o Penyediaan sarana transportasi lintas tengah Jombang-Kediri melalui Gudo; o Penyediaan terminal penumpang dan terminal barang di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bandarkedungmulyo seiring terbangunnya jalan tol Surabaya-Bandarkedungmulyo; c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Wilayah/kawasan strategis cepat tumbuh merupakan bagian dari kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan Sumber Datadaya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Berdasarkan kriteria penetapan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang, maka kawasan strategis di Kabupaten Jombang merupakan kawasan cepat tumbuh dan kawasan potensial berkembang. Kawasan strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Jombang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029. Kawasan tersebut terdiri dari: o Kawasan Strategis Ekonomi Mojowarno; o Kawasan Strategis Ekonomi Mojoagung; o Kawasan Cepat Tumbuh Bandarkedungmulyo dan Perak; o Kawasan Cepat Tumbuh Tembelang; o Kawasan Cepat Tumbuh Ploso.


I

4

BAB

Dalam manajemen pengelolaan kawasan strategis perlu didukung dengan dokumen yang aplikatif dan terintegrasi. Penyiapan dokumen perencanaan dan upaya-upaya dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang telah dilaksanakan pada periode tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 adalah: o Tersusunnya dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan Kecamatan Perak; o Tersusunnya dokumen teknis perencanaan pengembangan infrastruktur kawasan agropolitan (Kawasan Strategis Ekonomi Mojowarno); o Penyusunan dokumen Studi Kelayakan Kompleks Pergudangan di Tunggorono sebagai upaya identifikasi kelayakan wilayah Tunggorono untuk kompleks pergudangan; o Tersusunnya dokumen Review Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah RPIJM Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017. Sedangkan dokumen perencanaan kawasan strategis untuk Mojoagung yang diarahkan sebagai pusat agribisnis, Tembelang, dan Ploso yang diarahkan untuk pengembangan kawasan industri telah disusun secara terintegrasi dengan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK).

d. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Sebagai upaya untuk memperluas dan memodernisasi perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan infrastruktur perdagangan, maka pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat tumbuh serasi dengan pengembangan kota sebagai lingkungan hunian. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan kewilayahan yang memaduserasikan antara kebutuhan pengembangan kawasan perindustrian, perdagangan dan perkantoran dengan pengembangan pemenuhan prasarana dasar permukiman. Merespon harapan tersebut, maka telah disusun beberapa dokumen perencanaan, diantaranya: o Dokumen pengembangan pasar desa, yang memuat strategi rancang bangun pengembangan infrastruktur perdagangan, khususnya pasar desa; o Dokumen pengembangan kawasan industri, yang berisi regulasi pengelolaan kawasan industri; o Dokumen teknis perencanaan pengembangan infrastruktur kawasan agropolitan, yang berisi rencana teknis kebutuhan infrastruktur dalam mengakselerasi pertumbuhan kawasan agropolitan. Seiring dengan perencanaan modernisasi kawasan ekonomi tersebut, telah disusun perencanaan terkait dengan upaya Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi penyediaan hunian yang layak. Tempat tinggal dan lingkungan yang layak minimal memiliki ketersediaan prasarana sanitasi, yaitu air minum, air limbah, persampahan dan drainase. Pembangunan prasarana sanitasi juga diselenggarakan untuk memenuhi pencapaian indikator Millenium Development Goals (MDG’s). Dalam mengakselerasi pencapaian target MDG’s, Pemerintah Kabupaten Jombang telah membangun komitmen bersama Pemerintah Pusat dan Asosiasi I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan identifikasi dan penyusunan rencana penyehatan lingkungan perkotaan yang dituangkan dalam dokumen Studi EHRA dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Hasil dari dokumen perencanaan tersebut, pada tahun 2011 dibahas secara trilateral desk (pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten) untuk memprioritaskan penanganan kegiatan beserta sharing pendanaan antar tingkatan pemerintahan tersebut. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Kabupaten Jombang Tahun 2012-2014. Dokumen MPSS berfungsi sebagai pedoman pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Jombang bagi segenap SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang yang menangani sanitasi, SKPD Provinsi, Kementerian beserta satkernya dan stakeholder terkait (lembaga donor, swasta dan Sumber Data pembiayaan lainnya). Keberadaan dokumen MPSS sangat membantu dalam upaya konsistensi dan sinkronisasi program yang telah direncanakan serta sebagai media dalam pemasaran program sanitasi kepada lembaga donor. Hasil dari pemasaran dokumen MPSS yang telah ditindaklanjuti oleh Sumber Data pembiayaan diantaranya: o

o o

o

Pembangunan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang dilaksanakan melalui program USRI (Sumber Data pembiayaan dari Asia Development Bank); Pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT) di TPA Banjardowo dengan Sumber Datadana Ausaid; Pembangunan TPA sanitary landfill (dalam proses) oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang berSumber Data dari KfW (Bank Pembangunan Jerman); Pembangunan instalasi air bersih dan sanitasi (dalam proses) dalam program IUWASH (Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygine)

e. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Produktivitas dan kualitas keluaran perencanaan pembangunan salah satunya ditentukan oleh memadainya kompetensi dan profesionalitas SDM perencana. Keberadaan SDM perencana dengan kompetensi dan profesionalitasnya akan mampu mengkombinasikan pendekatan perencanaan teknokratik dengan pendekatan perencanaan lainnya untuk merumuskan kebijakan yang terbaik dalam pencapaian target sasaran pembangunan. Untuk meningkatkan kompetensi perencana pembangunan, maka dilaksanakan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana melalui pengiriman aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (program gelar, non–gelar, penjenjangan dan teknis/substantif), bantuan/bimbingan teknis dan/atau kegiatan sosialisasi. Perkembangan keikutsertaan aparatur dalam pendidikan dan latihan perencanaan pada periode tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013, tersaji dalam tabel berikut:


I

4

BAB

Tabel.4.9 Perkembangan Keikutsertaan Aparatur Dalam Pendidikan dan Latihan Perencanaan pada Periode Tahun 2009 sampai dengan Tribulan I Tahun 2013 No.

Jenis Keikutsertaan

1.

Tahun 2011 (orang) 1

2012 (orang) 1

2013*) (orang) -

-

-

-

3

1

-

Diklat gelar

2009 (orang) 1

2010 (orang) 2

2.

Diklat non gelar

-

-

3.

Diklat teknis

-

-

4.

Bimbingan teknis

2

2

4

3

-

5.

Sosialisasi

2

2

1

6

26

Jumlah

5

6

9

11

26

Sumber Data Data: Bappeda Kab. Jombang

Dari perkembangan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat, bimbingan teknis dan sosialisasi perencanaan dibandingkan dengan jumlah total pegawai perencana, maka diperoleh rasio sebesar 0,2714 atau sekitar 27,14%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur perencana di masa mendatang sangat perlu untuk ditingkatkan seiring dengan perkembangan regulasi perencanaan maupun kaidah-kaidah dalam pendekatan teknokratik.

f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam rangka pencapaian efektivitas perencanaan pembangunan daerah serta menindaklanjuti ketentuan yang mengatur perencanaan pembangunan daerah, telah disusun beberapa dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen yang telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait perencanaan adalah: o Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009; o Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2008; o Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 dalam Peraturan Bupati Jombang; o Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bappeda guna menjabarkan RPJMD Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; o Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang ditetapkan setiap tahun oleh oleh Kepala Bappeda dalam menjabarkan RKPD Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif dan topdown-bottom up. Implementasi pendekatan tersebut dipertemukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang melibatkan peran serta masyarakat dan stakeholder pembangunan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan, dari periode tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun


4 BAB

2013, semakin ditingkatkan. Bentuk konkrit dari akuntabilitas proses perencanaan tersebut diwujudkan melalui: o Pelembagaan proses perencanaan pembangunan partisipatif dalam Peraturan Bupati Jombang. Dengan ketentuan hukum tersebut, maka pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta transparansi perumusan kebijakan pembangunan merupakan keharusan dan diharapkan dapat semakin ditingkatkan; o Pendokumentasian usulan perencanaan pembangunan dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) dengan tujuan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam tahapan musrenbang terkelola dengan baik; o Kebijakan pagu indikatif kewilayahan (PIK) yang ditujukan untuk memperkuat kesinambungan perencanaan dan penganggaran serta mengurangi disparitas wilayah. Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang telah disusun (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) RAPBD. Mulai penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun 2013 telah disusun KUA dan PPAS yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013. Dalam era transformasi manajemen perencanaan pembangunan, kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tidak lagi hanya diukur dari kemampuan menyerap anggaran dan frekuensi kegiatan yang dilakukan. Kinerja diukur dari indikator outcome, yakni manfaat yang dapat diberikan secara luas kepada publik/ masyarakat, seperti kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, peningkatan kualitas hidup rakyat, dan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah perkuatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksaaan rencana pembangunan menjadi sangat penting. Langkah pemantauan dan evaluasi kinerja diwujudkan melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang didokumentasikan setiap tahun dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati. Pelaporan tersebut disampaikan menurut ketentuan perundang-undangan, untuk selanjutnya sebagai masukan bagi perencanaan kebijakan pembangunan pada tahun selanjutnya.

g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dalam era otonomi daerah, suatu daerah dituntut untuk lebih responsif terhadap permasalahan ekonomi lokal sekaligus dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mengenali karakter ekonomi, potensi wilayah dan interaksinya dengan daerah lain. Capaian atas upaya yang telah dilaksanakan pada periode tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013, yaitu: o Tersusunnya strategi dan kebijakan pengembangan indikator ekonomi daerah dan rekomendasi kawasan kebijakan ekonomi wilayah di Kabupaten Jombang berdasarkan hasil pemetaan indikator makro ekonomi masing-masing wilayah kecamatan serta analisa kapasitas fiskal daerah Kabupaten Jombang;


I

4

BAB

o Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja daerah, sebagai rumusan

o o o o o o o o

rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam peyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan Tersusunnya analisa kebijakan publik pengembangan UMKM; Sinergitas program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL); Tersusunnya dokumen road map peningkatan kinerja KUD; Tersusunnya dokumen rencana aksi dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jombang tahun 2013-2017; Rencana aksi daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah; Indeks tendensi bisnis khususnya industri besar dan menengah di Kabupaten Jombang pada tahun 2012; Tersusunnya buku prospektur bisnis kawasan ekonomi terpadu Mojoagung; Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH);

h. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013, bahwa dalam rangka pencapaian visi terwujudnya masyarakat Jombang yang sejahtera, agamis dan berdaya saing berbasis agribisnis, maka dilaksanakan misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan yang diharapkan dari misi tersebut adalah o Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; o Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat; o Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat; o Meningkatnya daya beli masyarakat; o Meningkatnya kualitas kehidupan beragama. Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka disusun program perencanaan pembangunan sosial budaya yang akan memberikan arah dan pedoman bagi perencanaan program dan kegiatan, baik di tingkat daerah maupun SKPD. Hasil-hasil pelaksanaan program pembangunan sosial dan budaya yang telah dicapai pada periode tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 antara lain: o Tersusunnya buku laporan kelayakan sarana pendidikan berdasarkan hasil survei lapangan ke sekolah; o Tersusunnya buku laporan kelayakan sarana kesehatan berdasarkan hasil survei lapangan ke puskesmas; o Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan program - program penanggulangan kemiskinan, baik program daerah maupun antar tingkatan pemerintahan; o Terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Jombang; o Pemutakhiran Data PPLS 2008 berdasarkan 14 variabel kemiskinan melalui survei lapangan (by name, by address, by condition) o Tersusunnya strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Jombang; o Koordinasi lintas sektoral dan lintas SKPD dalam implementasi penanggulangan kemiskinan yang berpedoman pada hasil pemutakhiran data PPLS 2008; o Tersusunnya pedoman bagi akselerasi pembangunan pendidikan dalam Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-PUS); I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

o Tersusunnya dokumen studi kelayakan pembangunan RSUD kelas D Mojoagung o Tersedianya pedoman bagi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan

kabupaten layak anak dalam bentuk dokumen rencana aksi daerah; o Tersedianya buku pegangan pedoman penanggulangan kemiskinan daerah dan dokumen PPLS tahun 2011 i.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Data Daya Alam Pada tahapan pembangunan tahun 2009-2013, pembangunan diarahkan untuk menumbuhkan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berbasis agribisnis. Penumbuhan kawasan dengan basis agribisnis mengandung maksud bahwa pengembangan wilayah yang direncanakan difokuskan pada penguatan sektor basis yang didukung ketersediaan infrastruktur dan secara berkelanjutan tetap mempertahankan kelestarian Sumber Datadaya alam. Dalam rangka mewujudkan maksud tersebut, maka pada periode tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 disusun perencanaan prasarana wilayah dan Sumber Datadaya alam. Beberapa capaian dari pelaksanaan program tersebut adalah: o Tersusunnya dokumen masterplan Prasarana Perhubungan. Dokumen tersebut memuat kondisi eksisting sarana dan prasarana perhubungan dan arahan program dan kegiatan dalam pengembangan prasarana perhubungan di wilayah Kabupaten Jombang; o Terlaksananya koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air. Pemerintah Kabupaten Jombang mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan air irigasi yang diimplementasikan dalam water irrigation support management programme (WISMP). Melalui program tersebut diupayakan kemandirian dan peningkatan kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (HIPPA/P3A) dan GP3A; o Tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan dan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Kabupaten Jombang Tahun 2012–2016; o Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Jombang dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Tahun 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup; o Tersusunnya dokumen masterplan drainase perkotaan Jombang

j.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang yang memiliki struktur geologi bervariasi dan memiliki rekam jejak bencana. Dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana, maka potensi bencana yang ada harus diidentifikasi dan dipetakan. Pada tahun 2009 telah dilaksanakan pemetaan daerah rawan bencana di Kabupaten Jombang. Hasil dari pemetaan tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Jombang terdapat beberapa potensi bencana. Potensi bencana yang berSumber Data dari kondisi geografis daerah diperkirakan ada 4 (empat), yaitu: 1. Potensi Gempa Tektonik; 2. Potensi Bahaya Bencana gerakan tanah/tanah longsor/erosi; 3. Potensi Bahaya banjir; 4. Potensi Bahaya angin puting beliung Secara lebih lanjut, pemetaan daerah rawan bencana tersebut menjadi bahan dalam perumusan pola ruang wilayah pada RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Selain pemetaan rawan bencana, rekomendasi dari kajian tersebut adalah perlunya dibentuk lembaga penanggulangan bencana. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut adalah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor ... Tahun 2011. k. Program Penelitian dan Pengembangan Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan perencanaan pembangunan, maka program penelitian dan pengembangan merupakan elemen strategis yang diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap upaya memenuhi kebutuhan serta menyediakan solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat, pemerintah, atau dunia usaha. Untuk memperkuat kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan program penelitian dan pengembangan. Hasil capaian pelaksanaan program penelitian dan pengembangan pada periode tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 adalah: o Tersusunnya hasil diseminasi penelitian; o Tersusunnya buku karya budaya tradisional Jombang; o Tersusunnya 5 (lima) rancangan peraturan daerah tentang percepatan pembangunan desa; o Tersusunnya draft peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jombang; o Tersusunnya dokumen kajian tentang penerima dana hibah pendidikan di Kabupaten Jombang; o Tersusunnya pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan kawasan kecamatan; o Tersusunnya kajian mengenai analisis sosial dampak pembangunan jalan tol; o Tersusunnya kajian teknis pembuatan lubang barokah pada lahan di kawasan Kecamatan Wonosalam o Tersusunnya dokumen Penelitian Situs Budaya Kabupaten Jombang; o Tersusunnya dokumen kajian dan evaluasi pelayanan kepada masyarakat berbasis pengaduan l.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan pelayanan air minum, maka dilaksanakan penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Jombang. Rencana induk pengembangan SPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada periode perencanaan. Rencana induk pengembangan SPAM yang disusun adalah untuk wilayah lintas kabupaten, dengan wilayah perencanaan di perbatasan Kabupaten Jombang, Nganjuk, dan Kediri. Penyusunan rencana induk SPAM dilaksnakan dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan Jombang, Nganjuk dan Kediri sesuai dengan arahan tata ruang provinsi.


4 BAB

C. Penghargaan dan Apresiasi Sampai dengan akhir tahun 2012 belum ada suatu bentuk penghargaan nasional yang secara formal ditetapkan untuk mengapresiasi daerah atas pelaksanaan perencanaan pembangunan. Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun, baik jangka panjang, menengah dan tahunan, telah memenuhi kelengkapan dalam evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

7. URUSAN PERHUBUNGAN Dalam rangka memantapkan terwujudnya sistem jasa dan transportasi yang mempunyai daya dorong pembangunan dan kepariwisataan dan sebagai upaya untuk peningkatan perekonomian dalam menyongsong era globalisasi dan pasar bebas, diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, sehingga terciptanya kenyamanan, keselamatan dan ketertiban berdasarkan manajemen dan rekayasa lalu lintas. A.

Arah Kebijakan Urusan Perhubungan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jombang, karena merupakan salah satu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sebagaimana di tuangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.81 Tahun 2011 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun beberapa jenis pelayanandasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut : a. Jaringan pelayanan angkutan jalan  Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota  Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan b. Jaringan prasarana angkutan jalan  Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek  Tersedianya terminal angkutan pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek c. Fasilitas perlengkapan jalan  Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill)  Tersedianya PJU pada jalan kabupaten/kota d. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor  Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000kendaraan wajib uji e. Keselamatan  Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang rnelayani trayek di dalam Kabupaten/Kota LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Kebijakan urusan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Jombang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2009-2013, pada misi kedua (Meningkatkan kualitas hidup masyarakat) dan guna mencapai sasaran “Terwujudnya sarana dan prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat”. B.

Program dan Capaian Kemudian dalam rangka pelaksanaan SPM di bidang perhubungan dan untuk mencapaisasaran RPJMD Kabupaten Jombang 2009-2013 Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perhubungan dan Komunikasi telah melaksanakan langkahlangkah kongkrit, sebagai berikut: 1. Dalam rangka pelaksanaan SPM Bidang Perhubungan yang pertama,yakni untukKetersediaan Jaringan pelayanan angkutan jalan yang ditandai dengan ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten, dan ketersediaan angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan,dan dalam rangka Pelaksanaan SPM Bidang Perhubungan kelima, yakni terpenuhinya standar keselarnatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota,dilaksanakan melalui beberapa program kabupaten antara lain : a.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan b. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan c. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

b.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang b. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya c. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Keseluruhan sistem transportasi di Kabupaten Jombang dihubungkan dengan ketersediaan moda angkutan perdesaan sejumlah 405 unit yang menghubungkan kota Jombang dengan kawasan sekitarnya. Jumlah tersebut terbagi dalam 25 izin trayek.Sehubungan dengan penetapan kawasan strategis dan cepat tumbuh Bandarkedungmulyo saat ini dilayani oleh moda angkutan antar kota dalam provinsi jurusan Jombang-Perak-Kertosono. Dalam kurun waktu selanjutnya perlu direncanakan penambahan moda angkutan perdesaan di wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo serta pembangunan terminal atau sub terminal penumpang di wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo, guna mengantisipasi keberadaan pintu tol yang berada di Desa Kayen Kecamatan Bandarkedungmulyo. Keberhasilan pencapaiandari program di atas dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:


4 BAB

a. Jumlah penumpang yang diangkut Indikator jumlah penumpang yang diangkut menggambarkan mobilitas masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di daerah yang diukur dengan menghitung jumlah penumpang yang datang/berangkat dengan kendaraan umum di Terminal Kepuhsari. Rincian penumpang per jenis angkutan terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.10 Jumlah Penumpang yang Diangkut Tahun 2009-2013 Triwulan I No

Jenis Angkutan .

1 2 3 4

AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) Lokal (Angdes, Angkot, dsb) MPU (antar kota) Jumlah

2009 262.694 486.763

Jumlah Penumpang (Org) 2010 2011 259.049 1.161.664 450.276

1.337.419

2012 927.570 1.882.531

715.606

710.562

730.560

721.224

174.818 1.639.881

168.527 1.588.414

269.440 3.499.083

169.817 3.701.142

Sumber Data Data : Dishubkom Kab. Jombang

Dari tabel tersebut terlihat adanya kenaikan jumlah penumpang yang datang/berangkat dari Terminal Kepuhsari dalam kurun waktu 4 tahun terakhir,Jumlah penumpang dari 2009-2013 triwulan I nampak adanya trend kenaikan jumlah penumpang rata-rata tiap tahunnya sebanyak 18,2%. Jumlah tersebut berasal dari moda angkutan antar kota, angkutan lokal dan MPU. Kenaikan jumlah penumpang yang datang/berangkat dari Terminal Kepuhsari,antara lain didorong oleh:  Dicabutnya Peraturan Daerah mengenai pembayaran peron terminal;  Penjagaan keamanan yang semakin ditingkatkan di terminal;  Meningkatnya kebersihan dan keindahan terminal sehingga memberikan kenyamanan bagi para calon penumpang;  Meningkatnya pelayanan angkutan umum sehingga memberikan rasa aman bagi pengusaha dan masyarakat pengguna jasa transportasi. Berikutnya dalam rangka pelaksanaan SPM yang kedua, yakni untuk Pelayanan jaringan prasarana angkutan jalanyaituketersediaan halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam tratek dan tersedianya terminal angkutan pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dan pelaksanaan SPM yang ketiga, yakni ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan diantaranya adalah rambu, marka, guardrill, dll. Dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut: a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor  Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

 

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Transportasi Dan LLAJ

b.

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan  Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal

c.

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas  Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas  Pengadaan Marka Jalan  Pengadaan pagar pengaman jalan  Pelayanan Perparkiran  Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Untuk mewujudkan kawasan strategis dan cepat tumbuh diperlukan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana perhubungan ada di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2013 ini adalah sebagai berikut : a. Terminal dan Sub Terminal Terminal penumpang yang ada di Kabupaten Jombang terdapat di Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan yakni Terminal Kepuhsari. Terminal ini termasuk dalam kategori terminal type B yang melayani angkutan antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan (angkot) dan angkutan perdesaan (angdes). Selain terminal utama terdapat juga sub terminal yang berada di Kecamatan Ploso, Kecamatan Mojoagung, dan Kecamatan Ngoro. Keberadaan sub terminal tersebut sangat penting dalam rangka pergantian antar moda dan menghubungkan antar pusat kota Jombang dengan kawasan sekitarnya. b. Sarana dan prasarana perhubungan lainnya Sarana dan prasarana perhubungan lainnya yang menunjang transportasi berupa halte, traffic light, flashing, serta rambu-rambu lalu lintas. Keberhasilan pencapaian dari beberapa program diatas dapat digambarkan dalam tabelrincian perkembangan jumlah sarana dan prasarana perhubungan dari tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2012 berikut ini: Tabel 4.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun 2009-2012 Jenis Sarana/Prasarana Terminal & sub terminal Halte dlm kota Traffic Light Flashing Rambu Lalu Lintas dlm Kota Shelter Jumlah

2009 5 8 18 40 657 59 787

Sumber Data Data : Dishubkom Kab. Jombang


Jumlah (unit) 2010 2011 5 5 8 8 18 19 49 49 675 760 59 59 814 900

2012 4 8 24 50 792 59 933

4 BAB

Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk data tahun 2013 triwulan I tentang jumlah sarana dan prasarana belum ada penambahan, karena belum ada kegiatan. Sedangkan untuk jumlah sub terminal pada Tahun 2012 terjadi pengalihan aset Sub Terminal Desa Tapen, Kecamatan Kudu dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi kepada Dinas Pertanian untuk Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Capaian realisasi tersebut disebabkan adanya pemeliharaan dan pembangunan sarana transportasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Komunikasi serta partisipasi dari masyarakat yang cenderung mulai merasakan manfaat sarana transportasi sehingga membantu memeliharanya. Dalam rangka pelaksanaan SPM yang keempat, yakni untuk Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan indikator ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji. Dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:  Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor  Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor  Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Dari pelaksanaan program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor tersebut, dari wajib uji minimal 4000 kendaraan, Dinas Perhubungan dan Komunikasi telah melaksanakan pada 7800 kendaraan, target yang diharapkan adalah penurunan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Jombang. Angka tersebut selama 4 tahun terakhir terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.12 Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2009-2012 Fatalitas Kecelakaan

1. Mati 2. Luka Berat 3. Luka Ringan Jumlah

Jumlah (kejadian) 2009

2010

2011

2012

182 25 283 490

178 18 276 472

180 0 677 857

215 11 1517 1743

Sumber Data Data :Dishubkom Kab. Jombang


I

4

BAB

Grafik 4.16 Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2009-2012

(orang)

2500 2000 1500 1000 500 0

2009

2010

2011

2012

Mati

182

178

180

2015

Luka Berat

25

18

0

11

Luka Ringan

283

276

677

1517

Sumber DataData : Dishubkom Kab. Jombang

Tampak dari grafik diatas tingkat fatalitas kecelakaan lalulintas dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Jumlah tersebut juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas termasuk fatalitas kecelakaan yang terjadi tersebut merupakan indikasi semakin meningkatnya arus lalu lintas dan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Jombang, yang kurang sebanding dengan penambahan jumlah ruas dan panjangjalan. Kondisi tersebut memerlukan koordinasi penanganan lalu lintas di jalan dan pembinaan keselamatan pengguna jalan melalui kerjasama dan koordinasi bersama kepolisian dan instansi terkait antara lain berupa kampanye safety riding oleh aparat kepolisian bersama dengan pemerintah daerah. Dengan pemberlakuan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu didukung dengan kampanye tertib dan aman berlalu lintas yang semakin intensif. C. Permasalahan dan Solusi Berdasarkan uraian di atas dan realisasi pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu tahun 2009 s.d. 2013terdapat beberapa permasalahan yang membutuhkan solusi pemecahannya antara lain sebagai berikut : 1. Masih banyaknya kebutuhan akan rambu-rambu dan pendukung kelengkapan jalan lainnya. Banyaknya kebutuhan tersebut muncul sebagi sebuah tuntutan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan juga banyaknya permintaan dari masyarakat. Namun untuk memenuhi tuntutan tersebut harus kemampuan anggaran yang tersedia Untuk mengatasinya, maka pengadaan rambu dan pendukung kelengkapan jalan lainnya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dengan tetap memperhatikan skala prioritas untuk penyediaan rambu-rambu pada jalur, jalan atau kawasan tertentu. I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

2. Masih banyaknya jukir liar Keberadan jukir liar yang sering mengganggu Jukir resmi pada jam-jam kerja baik siang atau Malam tentu saja sangat meresahkan baik bagi jukir resmi maupun bagi masyarakat pengguna jasa parkir. Selain itu diperparah juga dengan kedisiplinan juru parkir resmi yang terkadang masih belum mengutamakan kenyamanan dan keamanan para pengguna parkir. Bahkan ada yang meminjamkan pakaian kerja kepada orang lain untuk melakukan tugas jukir dengan tidak disertai bukti retribusi parkir yang resmi. Untuk itu perlu pemberian pembinaan atau arahan kepada jukir resmi dan peningkatan volume patroli setiap bulan sehingga banyak jukir liar yang tidak berani mengganggu / mengambil alih lokasi kerja jukir resmi, serta guna mengatur jam kerja maka regu patrol dibagi dalam 2(dua) regu yang selalu intensif melaksanakan patroli wilayah. Serta mengadakan pendekatan dan pembinaan kepada jukir, termasuk yang tidak menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum guna meningkatkan Pendapatn Asli Daerah yaitu Retribusi parkir di tepi jalan umum. 3. Keterbatasan anggaran dan Keamanan Fasilitas Umum Terbatasnya anggaran di SKPD, adanya rambu lalu-lintas yang hilang sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Untuk itu Perlunya penambahan anggaran di SKPD guna menunjang kelancaran rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu-lintas, mengingat pentingnya rambu lalu-lintas untuk keselamatan bagi masyarakat penggunan jalan.

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP A. Arah Kebijakan Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang 2009-2013, pembangunan bidang Lingkungan Hidup diarahkan dalam mewujudkan misi pembangunan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (sustainable development). Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jombang juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, RPJMD Kabupaten Jombang telah mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, guna menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan sasaran: (1) Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan; serta (2) Terwujudnya nilai-nilai kearifan lokal yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup.


I

4

BAB

1.

Sasaran Terwujudnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan, diwujudkan melalui indikator: a. Terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan b. Terkendalinya pemanfaatan Sumber Datadaya alam c. Terkonservasinya Sumber Data daya alam di wilayah rawan bencana alam d. Tersedianya ruang terbuka hijau sebesar 30% di perkotaan e. Terwujudnya lingkungan sehat di setiap kawasan permukiman

2.

Sasaran Terwujudnya Nilai-Nilai Kearifan Lokal Yang Berpihak Pada Kelestarian Lingkungan Hidup, diwujudkan melalui indikator meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

B. Program dan Capaian Dalam upaya mendukung tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengarah kepada 6 (enam) program prioritas, yaitu: (1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; (2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; (3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Data Daya Alam; (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Data Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; (6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Uraian pencapaian masing-masing program tersebut disampaikan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dalam rangka mendukung prioritas nasional melalui kegiatan yang berSumber Data dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berupa tempat sampah dan gerobak sampah. Sasaran kegiatan ini adalah sekolah-sekolah untuk mendukung Program Adiwiyata dan perkampungan dalam mendukung Program Adipura. b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan guna mewujudkan sasaran Terwujudnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan, dengan indikator: (1) Terpenuhinya Baku Mutu Kualitas Lingkungan; (2) Terkendalinya Pemandaatan Sumber Data Daya Alam; serta (3) Terwujudnya Lingkungan Sehat di Kawasan Permukiman. Adapun hasil dan keluaran program ini adalah sebagai berikut: a. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, yang antara lain meliputi: (1) Penyusunan Peta Ekotapak dan Inventarisasi Lingkungan Hidup, yang merupakan tahapan awal penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ; (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan; (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dam Pengendalian Tumbuhan dan Satwa; (e) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Mata Air. Adapun produk hukum daerah yang telah I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

disusun terkait dengan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah: (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau; dan (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. b. Pemantauan Kualitas Lingkungan, sebagai evaluasi dalam upaya memenuhi baku mutu kualitas lingkungan. Baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu Sumber Datadaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sebagai evaluasi dalam upaya memenuhi target baku mutu kualitas lingkungan. Adapun output kegiatan ini adalah terlaksananya uji kualitas udara, analisis limbah cair, analisis kualitas tanah untuk produksi biomassa, serta tindak lanjut penanganan pengaduan kasus lingkungan. Ditinjau dari parameter BOD5, COD, dan TSS, maka hasil uji kualitas limbah dapat dijelaskan sebagai berikut: - Analisis kualitas limbah cair industri dilaksanakan pada 15 titik pantau, dengan hasil bahwa 60% memenuhi baku mutu. - Analisis kualitas tanah dilaksanakan pertama kali pada tahun 2012, dengan hasil bahwa seluruh titik pantau tidak memenuhi baku mutu, sehingga diperlukan kebijakan lebih lanjut dalam pengelolaan ke depan. - Analisis kualitas udara cerobong dilaksanakan pertama kali pada tahun 2012, dengan hasil bahwa 50% lokasi pantau memenuhi baku mutu.

c.

d.

- Analisis kualitas air sungai dilaksanakan pada 18 titik pantau, dengan hasil bahwa 80% telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Menyikapi hal ini, diperlukan koordinasi dan sosialisasi yang lebih intens dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk tidak membuang limbah ke badan air sebelum dilakukan pengolahan. Koordinasi Pengelolaan Program Kali Bersih (Prokasih), sebagai salah satu agenda nasional Kementerian Lingkungan Hidup sehubungan dengan kualitas air sungai yang cenderung menurun sebagai akibat meningkatnya beban pencemaran berSumber Data dari kegiatan di sepanjang aliran sungai. Dari hasil analisis, 80% titik pantau telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Dalam upaya meningkatkan kualitas air sungai sehingga dapat memenuhi fungsi air sungai sebagaimana mestinya, Badan Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan telah melaksanakan sosialisasi yang lebih intens dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk tidak membuang limbah ke badan air atau sungai sebelum dilakukan pengolahan. Penyusunan dokumen AMDAL. Dari seluruh permohonan dokumen lingkungan yang telah masuk, telah terlayani sebanyak 90%. Adapun yang belum terlayani disebabkan karena pemohon dokumen belum memenuhi syarat untuk diterbitkan atau diberikan rekomendasi. Di samping itu, sebagai wujud ketaatan atas ketentuan peraturan perundangan bidang lingkungan hidup yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyusun sejumlah dokumen lingkungan, antara lain Dokumen Amdal LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Kawasan Industri Wilayah Pengembangan Ploso, Dokumen Amdal Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), serta Dokumen UKL-UPL Rumah Potong Hewan dan Rumah Sakit Tipe D Mojoagung. Sampai dengan tahun 2012, terlah tersusun 229 dokumen lingkungan hidup berupa Amdal dan UKL-UPL, serta 352 dokumen SPPL. Tabel 4.13 Penyusunan Dokumen Lingkungan Indikator Amdal UKL-UPL Review UKL-UPL DPPL Review DPPL DPLH

2009

2010

2011

2012

3

12 4 7

19 6

93 1

6

2013 TB I

2 41

Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kab. Jombang

e.

f.

g.

Penerapan Manajemen Pengelolaan Limbah Industri Hasil Tembakau yang mengacu pada Amdal, yakni sebagai salah satu kegiatan yang berSumber Data dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang diarahkan khususnya pada peningkatan kualitas lingkungan dan industri hasil tembakau. Adapun output kegiatan ini meliputi: Penyusunan dokumen UKL-UPL, Kajian Pengendalian Pencemaran Industri Rokok, serta Analisis Kualitas Air dan Analisis Kualitas Udara Ambien Kawasan Industri Rokok. Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura, yang dilaksanakan untuk mendukung Program Adipura, yakni dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Tata Kelola Lingkungan yang baik (Good Environment Governance). Output kegiatan ini antara lain dalam bentuk sosialisasi, koordinasi lintas satuan kerja, serta berbagai lomba kebersihan. Melalui kegiatan ini, Kabupaten Jombang berhasil merebut Piala Adipura pada pada tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2012. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, yang diwujudkan melalui Perlindungan Mata Air (Permata), Pelatihan Pengelolaan Sampah, dan Peringatan Hari Lingkungan Hidup. Capaian dari program ini antara lain adalah: (1) Terlaksananya Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada 8 komunitas, yakni di Jalan Madura, Perumahan Puloasri, Perumahan Kepuh Permai, Perumahan Sambong Permai, Perumahan Denanyar, Perumahan Jombang Permai, Kelurahan Kaliwungu, serta Kelurahan Jelakombo; (2) Terbentuknya Kader Lingkungan pada 8 komunitas; (3) Terbentuknya kelompok Permata yang beranggotakan siswa-siswi sekolah yang berlokasi di Kecamatan Wonosalam, bentuk kegiatan ini antara lain adalah pemantauan Sumber Data mata air secara rutin dan penghijauan di sekitar Sumber Data mata air.

c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Data Daya Alam Ketersediaan Sumber Data daya alam secara kuantitas dan kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan Sumber Data I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung adanya risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Data Daya Alam dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sasaran Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.Adapun hasil dan keluaran program ini adalah sebagai berikut: a. Konservasi Sumber Data Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Data-Sumber Data Air. Perlindungan terhadap Sumber Data air juga mendapatkan perhatian yang cukup serius, dimana berangkat dari kesadaran masyarakat dan pemerintah bahwa Sumber Data air sebagai unsur lingkungan yang vital merupakan salah satu Sumber Data daya alam yang dapat menjamin berlanjutnya kehidupan. Keluaran kegiatan ini antara lain adalah pembangunan sumur resapan dan penyediaan papan peringatan dan himbauan perlindungan Sumber Data air yang dipasang di lokasi sekitar Sumber Data mata air. b.

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber DataSumber Data Air, salah satu keluarannya adalah penyediaan alat biopori yang diserahkan kepada sekolah dan kelompok masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan “Gerakan Serentak Pembuatan Biopori”. Pembuatan biopori diharapkan dapat mengalirkan air hujan ke dalam tanah, sehingga mampu mencegah penurunan permukaan air tanah serta menjaga kelestarian Sumber Data air.

c.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, melalui kegiatan ini telah disusun Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Jombang. Profil Kehati merupakan gambaran keanekaragaman hayati yang terdapat atau dimiliki oleh daerah. Dalam penyusunan profil ini telah diupayakan secara maksimal mencakup seluruh potensi kehati di seluruh wilayah Kab. Jombang baik yang berada pada dataran tinggi maupun dataran rendah. Hasil dari penyusunan ini telah ditindaklanjuti dengan pembangunan web balai kliring kehati pada tahun 2012 dan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati pada tahun 2013, dengan tujuan agar dalam pengelolaan kehati dapat direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas sesuai status kehati. Disamping itu juga telah dilaksanakan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) Jawa Timur yang terletak di Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam. Taman Keanekaragaman Hayati merupakan lahan konservasi ek situ berbagai jenis tumbuhan lokal, yakni konservasi yang dilakukan di luar habitat alami dari berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Pembangunan Taman Kehati ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya Sumber Data daya genetik lokal, endemik dan langka Provinsi Jawa Timur.

d.

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim. Respon Pemerintah Daerah terkait Perubahan Iklim antara lain adalah menyusun Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang berisi dokumen perencanaan LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

terkait upaya mitigasi perubahan iklim dan menyusun Kajian Resiko Perubahan Iklim untuk menentukan arah kebijakan dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Melalui penyusunan dokumen tersebut diharapkan menjadi salah satu dasar pelaksanaan bagi SKPD terkait dalam rangka mendukung upaya pemerintah menurunkan emisi sebesar 26% pada tahun 2020. d.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Data Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Data Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan guna menyediakan pondasi yang handal berupa data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan memperhatikan aspek dan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Adapun hasil dan keluaran program ini adalah sebagai berikut: a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan, merupakan bagian dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup melalui penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). SLHD merupakan bentuk laporan terhadap komitmen dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup di Kabupaten Jombang kepada Kementrian Lingkungan Hidup, BLH Propinsi Jawa Timur maupun kepada masyarakat melalui Sistem Informasi yang dapat dan mudah diakses. b.

Koordinasi Program Menuju Indonesia Hijau, dilaksanakan dalam rangka mendukung salah satu program pengawasan dan evaluasi Pemerintah Pusat dalam peningkatan penaatan terhadap pelaksanaan peraturan bidang konservasi Sumber Data daya alam dan kerusakan lingkungan. Melalui kegiatan ini pada tahun 2009 - 2013 Kabupaten Jombang telah 3 (tiga) kali meraih penghargaan baik berupa Piagam maupun trophy Raksaniyata dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diberikan kepada kabupaten yang dinilai berhasil mempertahankan tutupan lahan dan mengendalikan kerusakan lingkungan.

c.

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, melalui pembinaan untuk mewujudkan sekolah adiwiyata, dengan sasaran mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Partisipasi Kabupaten Jombang dalam Program Adiwiyata menghasilkan 26 Sekolah Adiwiyata dalam kurun waktu 2009-2012 dengan meraih penghargaan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Khusus di tingkat Nasional berhasil meraih predikat berupa 1 (satu) Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 3 (tiga) Sekolah Adiwiyata dan diharapkan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Keikutsertaan sekolahsekolah tersebut yang sekaligus mewakili Kabupaten Jombang diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam upaya menjaga lingkungan dan sekaligus menjadikan percontohan sekolah lainnya untuk ikut serta turun menjaga lingkungan dan membuat sekolah nyaman untuk belajar serta berwawasan lingkungan.


4 BAB

e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi a. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dalam Program Peningkatan Pengendalian Polusi telah dilakukan berbagai upaya, diantaranya adalah Pengujian Emisi Kendaraan Bermotoruntuk mengukur pencemaran lingkungan akibat gas buang kendaraan. Berdasarkan hasil uji terhadap 26 Sampel kendaraan umum dalam kota dan luar kota 30,7% masih belum memenuhi baku mutu yang diharapkan. b. Pengujian Emisi Polusi Udara akibat aktivitas Industri Kegiatan ini berupa pengujian kualitas udara di 10 lokasi padat lalu lintas yang meliputi : perempatan Gedung PKK, depan PT. Seng Fong, area TPA Kab. Jombang, depan PG Djombang Baru, perempatan Sambong, pertigaan Keplaksari, pertigaan UNDAR, perempatan Ringin Contong, Pasar Peterongan dan Pabrik Gula Tjoekir. Hasil analisis tahun 2009 -2012 semuanya memenuhi baku mutu 100%. c. Pengujian Kadar polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Keluaran dari kegiatan ini adalah pengujian air limbah industri antara lain : industri tempe, tahu, kecap, plastik, rumah sakit dan limbah padat dari TPA dan Kompos. d. Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang menimbulkan Polusi, sampai dengan tahun 2012 telah dibangun 6 reaktor biogas limbah kotoran sapi yang tersebar di desa Jarak Wonosalam, Bareng, dan desa Murukan Kecamatan Mojoagung serta 3 reaktor biogas dari limbah industri tahu yang berlokasi di sentra industri tahu Dusun Bapang kecamatan Jogoroto. Disamping itu melaui kegiatan ini telah dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Cukir daninstalasi Biogas TPA di desa Banjardowo yang mengubah gas methane yang dihasilkan dari pembusukan sampah menjadi energi untuk menyalakan kompor dan listrik dengan kapasitas 3000 Watt. Tabel 4.14 Hasil Analisis Effluent Air Limbah Industri Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7

Lokasi PG Djombang Baru PG Tjoekir PT Cheil Jedng Indonesia PT Kimia Farma PT Mentari International PT Pei Hai International Wiratama PT Seng Fong Moulding Perkasa

Hasil Analisis (Baku Mutu) BOD COD TSS 3,7 18,4 12,1 4,3 12,6 11,8 31,5 76,2 12,0 3,62 158,61 24,28 3,99 20,33 12,66 14,53 17,60 7,13 2,37 50,25 70,50

Sumber DataData : Badan Lingkungan Hidup Kab. Jombang


I

4

BAB

Tabel 4.15 Pencapaian Pemenuhan Baku Mutu Air dan Udara Tahun 2009-2012 No

Uraian

Sat

1.

Pemenuhan Baku Mutu Air

%

a. Air limbah RS/Puskesmas b. Air sungai (musim penghujan) c.

2

Air sungai (musim kemarau)

Capaian 2009

2010

2011

2012

%

66,7

91,7

40,0

53,8

%

88,9

100,0

-

-

%

50,0

100,0

83,3

67,7

d. Air limbah industri besar

%

100,0

100,0

100,0

100,0

e. Air limbah industri kecil

%

52,0

60,9

66,7

42,9

Pemenuhan Baku Mutu Udara

%

f. Lokasi padat lalu lintas g. Lokasi Industri Berpotensi Pencemaran

%

100,0

100,0

100,0

100,0

%

-

-

-

50,0

Sumber Data: Badan Lingkungan Hidup Kab. Jombang

f.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya ruang terbuka hijau sebesar 30% di perkotaan.Ruang terbuka hijau yang telah dibangun adalah taman tugu batas kota sebelah timur, taman perumahan kepuh permai dan rencana tahun 2013pembangunan Taman Mastrip.

C. Permasalahan dan Solusi Dalam upaya mewujudkan tujuan dan capaian bidang Lingkungan Hidup, tentunya terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya: 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan. Waktu kritis atau titik jenuh dari kemampuan alam dalam menampung/menghadapi laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akan sangat berpengaruh pada perencanaan program yang akan semakin kompleks, biaya yang semakin tak terjangkau, lama pemulihan dan kemampuan menanggulangi dampak yang terjadi. Adanya pola pemikiran dari sebagianmasyarakat baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau motif keuntungan ekonomi yang lebih besar. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannyauntuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari Sumber Data domestik dan emisi kendaraan bermotor. Jumlah beban pencemaran dari industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil cenderung semakin meningkat. Kemampuan alam dalam menerima kondisi kerusakan yang dialaminya pada titik tertentu akan memiliki titik jenuh dimana alam sukar atau


4 BAB

hampir mustahil untuk dipulihkan ke kondisi semula meskipun dengan waktu pemulihan yang sangat panjang. Hal ini bisa terjadi apabila laju kerusakan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pemulihan yang dilakukan. Menghadapi berbagai kendala dan hambatan di atas, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya antisipasi, diantaranya adalah: 1. Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup serta meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten. 2. Peningkatan kualitas penilai dokumen lingkungan. 3. Upaya penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan air badan air. 4. Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. 5. Upaya melakukan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan. 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup. D. Penghargaan dan Apresiasi Di tengah keterbatasan dan diantara hambatan serta tantangan berat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Jombang menorehkan sejumlah prestasi yang luar biasa dalam bidang lingkungan hidup, antara lain: (1) Piala Presiden Republik Indonesia untuk penghargaan Adipura kategori kota sedang; (2) Piagam Penghargaan Presiden Republik Indonesia untuk SMP Negeri 1 Diwek sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2012; (3) Piagam Penghargaan Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk MAN Jombang, dan SDN Kepanjen 2 Jombang, dan SMPN 1 Tembelang sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2012; (4) Piagam Penghargaan Raksaniyata oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam Program Menuju Indonesia Hijau; (5) Piagam Indonesia Green Region Award (IGRA) 2012 kategori Pemerintah Kabupaten; (6) Penghargaan Trophy Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terbaik I Provinsi Jawa Timur (7) Penghargaan Piagam Jalan Sukarno Hatta Terbaik 3 Provinsi Jawa Timur; (8)Penghargaan Piagam Terminal Kepuh Sari Terbaik 2 Provinsi Jawa Timur.

9. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk mernberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


I

4

BAB

Peristiwa Kependudukan meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan Peristiwa Penting meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang yang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sistem Administrasi dilaksanakan sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. A. Arah Kebijakan Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan sesuai amanat UU nomor 23 tahun 2006 diarahkan untuk: 1. 2. 3. 4. 5.

Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan; Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Sedangkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: 1.

2. 3.

4.

Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk; Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk; Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;


4 BAB

5.

Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimaksudkan untuk: 1. 2. 3. 4.

Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; Tersedianya data dan inforrnasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan sesuai dengan amanah undang-undang tentang kependudukan, urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang diselenggarakan dalam rangka menjalankan misi pertama RPJMD yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dengan tujuan mewujudkan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang baik untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. Secara khusus penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan kepada pencapaian sasaran pelayanan prima menuju kepuasan publik dan tertib administrasi kependudukan tahun 2013. Pelayanan prima dapat berjalan dengan baik bila terdapat tertib administrasi yang pada akhirnya berdampak pada kepuasan publik. Sebagai pelaksana urusan kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempatkan sebagai salah satu unsur pelayanan umum terhadap kebutuhan masyarakat dibidang administrasi umum kependudukan. Kebijakan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran tersebut, adalah : 1. 2.

3.

Mengembangkan kebijakan dan system untuk menghimpun data, menertibkan identitas dan penetapan status penduduk secara legal; Memadukan kebijakan sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan; Mengembangkan pranata hukum, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan.

B. Program dan Capaian Pelaksanaan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu 5 tahun diarahkan pada pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan secara tertib, terpadu dan berkesinambungan.


I

4

BAB

Realisasi masing-masing program dan kegiatan bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Jombang selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2012dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Program Penataan Administrasi Kependudukan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan meliputi : implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan bidang pencatatan sipil, pengembangan data base kependudukan, sosialisasi kebijakan kependudukan, pengadaan blanko KTP dan KK, dan Akta Kelahiran, serta blanko pencatatan sipil lainnya. Implementasi SIAK dilaksanakan melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi operator Program SIAK dari 21 kantor kecamatan, serta pendistribusian buku-buku Registrasi Administrasi Kependudukan Desa/kelurahan dan kecamatan. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan pelayanan kependudukan mulai tingkat kelurahan dan kecamatan dapat berjalan lancar. Salah satu faktor terciptanya suatu pelayanan publik yang baik adalah kesiapan para aparatur penyelenggaranya. Maka guna mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pembinaan secara kontinyu dan berkesinambungan kepada aparatur penyelenggara mulai dari aparatur intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat di lapangan serta bintek kepada bidan desa dan kepala SD/MI se Kabupaten Jombang. Untuk mendapatkan data base penduduk yang akurat dan terpercaya, maka dilakukan sosialisasi bekerja sama dengan instansi-instansi terkait khususnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengolahan dan menyebarluaskan informasi kependudukan. Hal tersebut dilakukan, karena selama ini dirasakan masih terjadi perbedaan proses pengumpulan dan pengolahan data kependudukan, sehingga hasil penyajian data kependudukannya berbeda-beda. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Jombang mendukung secara penuh dengan memperkuat jaringan hubungan antara kecamatan sampai dengan desa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dinas terkait yang berhubungan langsung dengan data kependudukan dan dokumen kependudukan. Selain itu, untuk menyepakati sistem dan prosedur pengolahan dan penyebarluasan data kependudukan Kabupaten Jombang ke instansi vertikal yang terkait. Untuk menciptakan suatu pelayanan publik yang baik membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang baik. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyediakan sarana dan prasarana yang meliputi Formulir laporan Lahir Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Blangko Permohonan KK, Blangko permohonan I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

KTP, dan Blangko F1-01, F1-05,F1-06 dan lain-lain, sertakutipan akta kelahiran dan buku register akta. Hasil dari keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 2009 – 2013 tribulan I adalah : a. Pelayanan Kependudukan Pelayanan kependudukan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2009 – 2013 tribulan I meliputi pelayanan KTP, KK, dan mutasi kependudukan. Sampai dengan tahun 2013 tribulan I telah dilakukan pelayanan sebanyak 969.486lembar yaitu untuk pelayanan KTP sebanyak 445.066 lembar, pelayanan KK sebanyak 309.835 lembar, dan pelayanan mutasi sebanyak 214.585 lembar. Sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah warga yang wajib memiliki KTP sebanyak 1.058.322 orang. Dari jumlah tersebut 991.263 orang atau 93,66% telah memiliki KTP dan sisanya hanya sebanyak 67.059 orang atau 6,34% belum memiliki KTP. Capaian ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan dan banyaknya kemudahan bagi masyarakat yang mengurus KTP dan KK. Selain pelayanan KTP dan KK, Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah melayani administrasi mutasi kependudukan bagi penduduk yang memerlukan perubahan data kependudukan. Pelayanan mutasi kependudukan sampai dengan tahun 2013 tribulan I sebanyak 1639orang Keberhasilan pelayanan di bidang kependudukan ini ditunjang oleh terbentuknya Tim Penyuluhan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Jombang. Perkembangan pelayanan kependudukan di Kabupaten Jombang sebagaimana grafik berikut : Grafik 4.17 Pelayanan Kependudukan Tahun 2009-2013 Tribulan Pertama

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang


I

4

BAB

Sejalan dengan program Pemerintah Pusat, pada tahun 2012 Kabupaten Jombang melaksanakan program nasional E-KTP. Pagu perekaman E-KTP yang ditargetkan oleh nasional untuk Kabupaten Jombang sebanyak 1.000.413 orang. Sampai dengan akhir tahun 2012 telah terealisasi sebanyak 916.671 orang atau 91,63 %. Belum tercapainya target perekaman ini disebabkan oleh wajib KTP yang harusnya direkam berada di luar kota atau luar negeri. Untuk mendorong tercapainya target yang ditetapkan telah dilaksanakan upaya jemput bola pelayanan perekaman E-KTP melalui pelayanan E-KTP keliling ke sekolah-sekolah, desa-desa, Lembaga pemasyarakatan serta Panti Werda. b. Pelayanan Akta Catatan sipil Pelayanan akta pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap warga negara khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Jombang. Jumlah pelayanan akta pencatatan sipil yang diberikan sampai dengan tahun 2013 tribulan I sebanyak 207.807 lembar akta. Pelayanan terbanyak terjadi pada tahun 2010 dimana dalam satu tahun telah diterbitkan sebanyak 100.892 akta yang terdiri dari 100.386 akta kelahiran dan sisanya adalah akta catatan sipil lainnya. Melonjaknya jumlah pelayanan akta kelahiran ini disebabkan oleh berakhirnya program pelayanan akta melalui program dispensasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009 pada Desember 2010, sehingga masyarakat berduyun-duyun untuk mendapatkan akte kelahiran gratis pada tahun tersebut. Perkembangan pelayanan akta pencatatan sipil selama 5 tahun terakhir sebagaimana tergambar dalam grafik berikut : Grafik 4.18 Perkembangan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Tahun 2009-2013 Tribulan Pertama

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang

Keberhasilan pencapaian semua pelayanan ini menunjukkan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang merupakan hasil dari pembinaan dan penyuluhan administrasi kependudukan dan aktaakta pencatatan sipil yang dilakukan dengan sasaran seluruh desa dan I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

sekolah-sekolah menengah atas untuk menjaring wajib KTP pemula di Kabupaten Jombang. Untuk lebih meningkatkan pelayanan di masa mendatang Pemerintah Kabupaten tetap berkomitmen akan memberikan pelayanan administrasi kependudukan berkualitas terbaik kepada masyarakat. C. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan program dan kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil sepanjang tahun 2009 sampai dengan 2013 tribulan I sudah berjalan cukup baik, namun dalam rangka peningkatan pelayanan ke depan ada beberapa persoalan dalam penyelenggaraan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil antara lain : 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini maka Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui leaflet, media cetak, dialog interaktif melalui radio maupun sosialisasi langsung di desa/kelurahan dan SMA; 2. Belum tercapainya target seluruh anak mempunyai akta kelahiran sampai dengan akhir tahun 2012. Hal ini disebabkan telah berakhirnya masa dispensasi pencatatan kelahiran bagi anak usia lebih dari 60 hari sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2006 dan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menetapkan bahwa bagi pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri. Untuk memecahkan persoalan ini akan terus dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Jombang, untuk mendapatkan solusi yang terbaik sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. 10. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak perempuan dan hak–hak anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Tujuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:     

Mewujudkan program dan kebijakan pemerintah yang responsif gender Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak perempuan Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak anak Menjamin realisasi kebijakan pada sistem data yang responsif gender dan sesuai dengan kepentingan anak Mewujudkan manajemen yang akuntabel

Tujuan ini akan tercapai melalui dua fokus utama. Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, melalui implementasi strategi pengarusutamaan gender termasuk dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran,. Fokus ini bertujuan untuk mendukung perbaikan LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan bagi perempuan dari setiap tindak kekerasan. Yang kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian perlindungan anak melalui (a) memformulasikan dan mengharmonisasikan berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak; (b) meningkatkan kapasitas dari implementasi perlindungan anak; (c) meningkatkan pengadaan data dan informasi dalam perlindungan anak; (d) meningkatkan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam memenuhi hak-haik anak serta meningkatkan perlindungan bagi anak-anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi. A. Arah Kebijakan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.Penerapan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak didukung oleh: a. Peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. b. Sistem manajemen data dan informasi tentang gender dan anak. c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar bidang, sektor, program, stakeholder dan institusi. Sejalan dengan tujuan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka menjalankan misi kedua RPJMD Kabupaten 2009-2013 meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas beragama yang diarahkan pada sasaran terwujudnya fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika di dalam pembangunan. B. Program dan Capaian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak perempuan dan hak –hak anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan melalui program antara lain : a.

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender diperlukan adanya komitmen pemerintah, organisasi perempuan dan LSM pemerhati perempuan.Bentuk komitmen pemerintah ditunjukan adanya penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak dengan memberikan alokasi dana fasilitasi kegiatan untuk : 

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang beranggotakan dari unsur SKPD Kabupaten, yang kegiatannya terfokus pada upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat


4 BAB

melalui perencanaan anggaran kinerja yang responsif gender melalui kebijakan dan program dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki secara seimbang kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P4A) Kabupaten Jombang, yang beranggotakan dari unsur SKPD, organisasi perempuan, LSM pemerhati perempuan, dunia usaha, pusat studi wanita dan media massa yang konsen terhadap penanganan permasalahan perempuan di bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan budaya; Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jombang, yang beranggotakan dari Unsur SKPD, Polres dan WCC yang konsen terhadap penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan anak.





b. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Bentuk komitmen pemerintah terhadap penanganan permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, telah diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ( P2TP2A ). Kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penangan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan berbagai upaya, baik secara preventif melalui kegiatan sosialisasi, advokasi baik kepada masyarakat maupun aparat desa, toga, toma serta melakukan pendampingan terhadap korban. Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini disebabkan oleh faktor sosial, budaya, ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan adanya komitmen pemerintah melalui P2TP2A untuk melakukan upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melakukan kegiatan : 

 

Sosialisasi Perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak, secara intensif kepada masyarakat dengan melibatkan unsur LSM pemerhati perempuan dan anak, tokoh agama dan tokoh masyarakat; Memberikan wawasan kepada masyarakat agar tidak diskriminatif terhadap perempuan dan anak; Memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik untuk anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, selama kurun waktu 20092013 sebagaimana table berikut :


I

4

BAB

Tabel 4.16 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 NO 1.

INDIKATOR

SAT

Jumlah kejadian

kasus

CAPAIAN 2009

2010

2011

2012

71

92

70

65

Sumber Data : BPP dan KB Kab. Jombang

Masih banyaknya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi semakin meningkat. Selain itu juga menunjukkan bahwa lembaga P2TP2A yang dibentuk telah menjadi lembaga rujukan yang mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui P2TP2A dan dukungan semua pihak akan melakukan upaya-upaya preventif dan edukatif yang berkesinambungan untuk menekan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. c. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Organisasi perempuan merupakan mitra Pemerintah dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan. Oleh karena itu pemerintah harus mendorong dan merespon kegiatan dari organisasi perempuan, mengingat organisasi perempuan mempunyai jaringan keanggotaan sampai desa bahkan menjangkau di tingkat RT. Dengan pemberdayaan organisasi perempuan yang ada, merupakan upaya yang sangat efektif untuk peningkatan kualitas dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan.Bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi perempuan telah ditunjukan adanya fasilitasi bantuan dana dan pelibatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. Pembinaan terhadap organisasi perempuan selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2012 yang telah dilaksanakan pembinaan sebanyak 139kelompok dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.17 Jumlah Organisasi Perempuan yang Dibina Tahun 2009-2012 No 1

INDIKATOR Pembinaan kelompok/ organisasi perempuan.

SAT kelp

2009 25

2010

2011

2012

38

38

38

Sumber Data : BPP & KB Kab. Jombang

Bentuk komitmen Pemerintah dalam memberdayakan perempuan adalah melalui pembinaan Kelompok Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS ).Pembinaan P2WKSS dimaksudkan I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

untuk peningkatan kualitas perempuan dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pembinaan P2WKSS dilaksanakan melalui pembentukan Tim Pembina P2WKSS Kabupaten Jombang, yang beranggotakan dari unsur SKPD terkait dan fasilitasi bantuan dana kelompok P2WKSS. Pembinaan P2WKSS selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2013 telah dilaksanakan di: -

Tahun 2009 kegiatan dipusatkan di Desa Jombok Kecamatan Ngoro, dan mengikuti penilaian Program terpadu P2WKSS Provinsi Jawa Timur berhasil meraih Juara harapan I.

-

Tahun 2010 kegiatan dipusatkan di Desa Sepanyul Kecamatan Gudo, dan mewakili presentasi penilaian Program terpadu P2WKSS Provinsi Jawa Timur.

-

Tahun 2011 kegiatan dipusatkan di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang, dan mengikuti penilaian Program terpadu P2WKSS Provinsi Jawa Timur berhasil meraih peringkat terbaik ke 4.

-

Tahun 2012 kegiatan dipusatkan di Desa Gedongombo Kecamatan Ploso.

Selain pembinaan P2WKSS, Pemerintah Kabupaten Jombang juga melakukan Pemberdayaan Kelompok Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL), yaitu upaya peningkatan kualitas perempuan dibidang ekonomi, dengan memberikan fasilitasi bantuan modal usaha dan pendampingan, pengembangan usaha dan modal. Selama 2009 sampai dengan 2012 telah diadakan pembinaan terhadap 45 kelompok P3EL. Hasil evaluasi terhadap kelompok P3EL telah menunjukan adanya perkembangan usaha dan modal anggota kelompok P3EL. Dari pengembangan terhadap usaha kelompok dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan anggota. Oleh karena itu, hendaknya kegiatan pemberdayaan kelompok P3EL dapat terus dikembangkan dan menjangkau seluruh desa di Kabupaten Jombang sehingga para anggotanya mampu mandiri dan berkembang sehingga mampu memberikan penghasilan yang bagi para perempuan dan keluarga. C. Penghargaan Beberapa penghargaan yang diraih pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2009 sampai dengan 2012 adalah sebagai berikut : 1. Juara harapan I Program terpadu P2WKSS Provinsi Jawa Timur, Desa Jombok Kecamatan Ngoro TAhun 2009; 2. Desa Sepanyul mewakili presentasi penilaian pelaksanaan Program terpadu P2WKSS Provinsi Jawa Timur tahun 2010; 3. Juara Harapan I Penghargaan Kecamatan Sayang Ibu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan perwakilan Kecamatan Mojoagung Tahun 2010; 4. Desa Banjardowo Kecamatan Jombang sebagai Juara Terbaik ke-4 dalam penilaian Program P2WKSS tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2011; 5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kategori Pratama Tahun 2011; LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

6.

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kategori Madya Tahun 2012; 7. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2012 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kategori Pratama; 8. Juara II Penghargaan Kecamatan Sayang Ibu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan perwakilan KecamatanJogoroto Tahun 2012. 9. MAN Jombang Juara I Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS) tahun 2012 tingkat Provinsi Jawa Timur. 10. MAN Jombang Juara Harapan I LLSS Tahun 2012 Tingkat Nasional

11. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, pada bagian lampiran disebutkan bahwa membangun Sumber Data Daya Manusia (SDM) yang berkualitas diarahkan pada peningkatan kualitas SDM Indonesia yang ditandai antara lain dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan Angka Reproduksi Neto/Net Reproductive Rate (NRR) sama dengan 1, atau Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) sama dengan 2,1. Program Keluarga Berencana (KB) memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia sejahtera yang tidak terpisahkan dengan program pendidikan dan kesehatan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Pengendalian kualitas penduduk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 diarahkan kepada tiga prioritas utama: 1. Revitalisasi Program KB; 2. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; dan 3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. A. Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga kecil bahagia sejahtera, maka arah kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional periode 2010 – 2014 adalah merevitalisasi program KB dan menyerasikan kebijakan pembangunan dengan kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sejalan dengan arah kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional periode 2010-2014 diatas, penyelenggaraan Urusan I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Jombang diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melakukan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, penetapan parameter penduduk, peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi pengendalian penduduk dalam pembangunan keluarga berencana dan mendorong stakeholders dan mitra kerja dalam menyelenggarakan pembangunan keluarga berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB dengan sasaran penurunan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 persen, Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1 pada tahun 2014. B. Program dan Capaian Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain : a. Program Keluarga Berencana Program keluarga berencana nasional bertujuan untuk membentuk keluarga kecil, berkualitas dan sejahtera. Sebagai upaya untuk mewujudkan program dimaksud salah satu kegiatannya adalah penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dan penyediaan sarana mobilitas Tim KB Keliling. Sampai dengan tahun 2012 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana telah mempunyai sarana prasarana sebagaimana berikut : Tabel 4.18 Sarana Tim KB Keliling Kabupaten Jombang No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Barang IUD Kit BKB Kit KIE Kit Implant Kit Removal Implant Kit Obgyn Bed

Rencana Kebutuhan 281 612 150 100 306 100

Realisasi s/d Tahun 2012 69 339 127 81 62 44

Prosentase (%) 24,56 55,39 84,66 81,00 20,26 44,00


Kebutuhan sarana pelayanan KB ini setiap tahun akan diupayakan pemenuhannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB, agar pelayanan KB dapat dilaksanakan secara berkualitas. Agar tersedia petugas pelayanan KB yang berkompeten dan berkualitas maka diselenggarakan pelatihan Contraseption Technical Update (CTU) kepada provider (bidan) yang dilaksanakan baik oleh Latbang BKKBN Provinsi maupun oleh Pusat Pelayanan Klinik Primer/P2KP Kabuaten Jombang. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Selain itu pembinaan dalam rangka pencegahan ledakan penduduk pada masa yang akan datang maka Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi perhatian khusus fokus dalam pelaksanaan program KB termasuk kalangan remaja utamanya mengenai kesehatan reproduksi remaja. Bagi remaja, hak reproduksi yang harus dipahami adalah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapat pendidikan tanpa ada diskriminasi jender, pemahaman bahwa pernikahan dini banyak memberikan dampak buruk bagi perkembangan remaja terutama remaja perempuan, kelahiran dan kontrasepsi, Kelahiran Tidak Diinginkan (KTD), Infeksi Menular Seksual (IMS), dan kekerasan seksual serta pemberian advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan pencegahan HIV Aid dan Narkoba. Di samping itu, juga dilakukan sosialisasi tentang pendewasaan usia kawin/nikah kepada kaum remaja dan kesehatan reproduksi dengan tujuan untuk mencegah maraknya sex bebas di kalangan remaja. Sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan pembinaan para remaja melalui Pusat informasi kesehatan reproduksi Remaja (PIK KRR) sebanyak 41 lembaga dimana 31 lembaga dalam tahap tumbuh, 6 lembaga dalam tahap tegak, dan 4 lembaga dalam tahap tegar. PIK KRR yang telah terbentuk tersebut, 4 lembaga berbasis sekolah umum, 5 lembaga berbasis perguruan tinggi, dan 32 lembaga berbasis organisasi kepemudaan/kemasyarakatan. c. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Pembentukan kuantitas keluarga, menganut slogan “Dua anak lebih baik”, hal tersebut merupakan suatu himbauan dan juga keharusan suatu keluarga untuk merencanakan jumlah keluarga sesuai dengan kemampuannya, karena hal tersebut akan mempengarui pembentukan kualitas keluarga. Untuk melaksanakan tujuan tersebut sampai dengan tahun 2012 telah tersedia79tenaga fungsional tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB), 306 pembantu penyuluh KB (PPKBD), yang dibantu oleh 1.738 para sub PPKBD (kader) yang selalu melaksanakan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat tentang pemahaman keluarga berencana. d. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan pembinaan kepada keluarga yang memiliki balita melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan setiap keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produktif. Implementasi keseluruhan program dalam rangka penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat melalui capaiancapaian sebagai berikut : 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu dari sebesar 0,94% pada tahun 2009 menjadi sebesar 0,25% pada tahun 2012. Dengan capaian ini, maka target LPP yang ditetapkan secara nasional pertumbuhan penduduk 1,1% pada tahun 2014, telah terlampaui. Perkembangan LPP Kabupaten Jombang sebagaimana grafik berikut : Grafik 4.19 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012


2. Rasio Peserta KB dengan PUS Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peserta KB Aktif yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi secara terus-menerus tanpa diselingi kehamilan/melahirkan. Rasio peserta KB dengan PUS sepanjang tahun 2009 – 2013 tribulan I mengalami peningkatan sebesar 2,58% yaitu dari sebesar 75,14% pada tahun 2009 menjadi sebesar 77,72% pada tahun 2013 Tribulan 1. Perkembangan peserta KB dengan PUS selama kurun waktu tahun 2009-2013 tribulan pertama dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini :


I

4

BAB

%

Grafik 4.20 Perkembangan Rasio Peserta KB dengan PUS Tahun 2009 – 2013 Tribulan Pertama 79.00 78.00 77.00 76.00 75.00 74.00 73.00 72.00 71.00 2009

2010

2011

2012

2013 TRIBULAN 1

Target

73.50

74.00

74.50

75.00

76.00

Realisasi

75.14

75.92

76.08

76.86

77.72

Sumber Data : BPP & KB, 2013.

Faktor penting yang mendorong keberhasilan peningkatan peserta KB aktif terhadap jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) adalah peran serta petugas lapangan dalam memberikan KIE untuk meningkatkan pencapaian peserta KB Baru (PB) dan pembinaan peserta KB aktif (PA) untuk tidak berhenti menjadi peserta KB aktif sebelum menopause dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjadi peserta KB aktif. 3. Pentahapan Keluarga Sejahtera Indikator Keluarga Sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung didalam undang-undang no. 10 Tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, pentahapan keluarga terdiri dari keluarga pra sejahtera (Pra S), keluarga sejahtera (KS) I, KS II, KS III, dan KS III plus Sampai dengan tahun 2012, jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten Jombang mencapai 80.280 KK, turun sebanyak 10.735 KK dari tahun 2009 yang sebanyak 91.015 KK atau turun sebesar 11,79%. Jumlah Keluarga Sejahtera (KS) I mengalami peningkatan sebanyak 4.266 KK atau meningkat sebesar 5,78%, yaitu dari sebanyak 73.797 KK pada tahun 2009 menjadi sebanyak 78.063 pada tahun 2012. Jumlah Keluarga Sejahtera II mengalami peningkatan sebanyak 9.497 KK atau meningkat sebesar 9,63%, yaitu dari sebanyak 98.616 KK pada tahun 2009 menjadi sebanyak 108.113 KK pada tahun 2012.


4 BAB

Jumlah Keluarga Sejahtera III mengalami penurunan sebanyak 18.594 KK atau turun sebesar 18,51%, yaitu dari sebanyak 100.475 KK pada tahun 2009 menjadi sebanyak 81.881 KK pada tahun 2012. Jumlah Keluarga Sejahtera III plus mengalami penurunan sebanyak 354 KK atau turun sebesar 3,38%, yaitu dari sebanyak 10.464 KK pada tahun 2009 menjadi sebanyak 10.110 KK pada tahun 2012. Perkembangan pentahapan keluarga sejahtera Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik berikut: Grafik 4.21 Pentahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

Sumber Data : BPPKB Kabupaten Jombang

Dari grafik terlihat bahwa pada tahun 2012 komposisi keluarga terbesar adalah keluarga dengan kategori KS II yaitu sebesar 30,16%, KS III sebesar 22,84%, KS I sebesar 21,78%, dan KS III plus sebesar 2,82%, dan keluarga Pra Sejahtera sebesar 22,4%. Dengan demikian telah terjadi pergeseran komposisi yang lebih baik dari kondisi tahun 2009.

12. URUSAN SOSIAL Urusan sosial diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


I

4

BAB

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusian dan memiliki kriteria masalah sosial, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. A. Arah Kebijakan Urusan Sosial dalam RPJMD Kabupaten Jombang diselenggarakan dalam rangka menjalankan misi kedua meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat yang diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup layak. B. Program dan Capaian Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut : a.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS merupakan masalah sosial yang selalu melekat dengan perkembangan masyarakat. Apabila masalah sosial dibiarkan akan menjadi pathologi/penyakit masyarakat. Untuk menangani masalah PMKS Pemerintah Kabupaten Jombang mengutamakan pada pemberdayaan. Sehubungan dengan itu, kegiatan yang dilaksanakan berupa bimbingan bagi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu petugas dan pendamping sosial dalam pemberdayaan Fakir miskin, dan PMKS lainnya. Setiap kecamatan terdapat 2 TKSM untuk mendampingi PMKS yang ada di wilayah tersebut. TKSK ini melakukan bimbingan sosial dan keterampilan bagi keluarga psikotik dan keluarga muda yang miskin, fakir miskin, orang lanjut usia terlantar dan orang rawan sosial ekonomi.

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


4 BAB

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain: penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, dan anak dengan kebutuhan khusus. Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 berupa pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan sekaligus bimbingan teknis manajemen usaha kepada PMKS. Dengan pelatihan ketrampilan diharapkan PMKS memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan dapat mengakses berbagai pelayanan sosial dasar secara mandiri. c. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Jumlah Panti Asuhan dan Panti Jompo yang terdaftar di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2012 sebanyak 46 lembaga dengan jumlah penghuni sebanyak 2.337 orang. Untuk memberdayakan penghuni panti, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pelatihan dan bantuan peralatan. d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Sebagai upaya peningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial melalui Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang merekruit sebanyak 21 Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) yang bertugas menjadi fasilitator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) yang antara lain menangani masalah Gelandangan, Anak Jalanan,WTS/PSK, Psikotik, Pengemis, Penyandang Cacat, anak terlantar, Lansia Terlantar bagi masyarakat yang mengalami disfungsi sosial untuk 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang. Dalam melakukan penanganan kasus yang terkait dengan masalahmasalah sosial telah dibentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial yang sampai dengan tahun 2012 telah menangani beberapa kasus diantaranya; kasus masalah keluarga, KDRT, poligami, kenakalan remaja, motivasi belajar dan pengembangan diri, gangguan perilaku seksual, gangguan kejiwaan, dan untuk kasus konsultasi pekerjaan, bimbingan seleksi, serta rekruitmen karyawan.


I

4

BAB

Capaian implementasi keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan sosial ini adalah sebagai berikut : 1. Jumlah PMKS Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi KHL salah satunya dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mampu memberikan perlindungan dan penanganan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, terutama dalam mengurangi jumlah PMKS yang ada. Pengurangan PMKS dilakukan melalui upaya untuk memberdayakan PMKS dan mengurangi faktor penyebab meningkatnya PMKS. Jumlah PMKS di Kabupaten Jombang yang terdiri dari 28 jenis PMKS selama tahun 2009 – 2012 mengalami penurunan sebanyak 90 orang yaitu dari sebanyak 107.026 orang pada tahun 2009 menjadi sebanyak 106.936 orang pada tahun 2012. Perkembangan jumlah PMKS di Kabupaten Jombang sebagaimana grafik berikut: Grafik 4.22 Jumlah PMKS Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2012

Sumber Data : Dinsosnakertrans Kab. Jombang

2. Jumlah bantuan usaha produktif PMKS Untuk meningkatkan kemandirian PMKS pemerintah kabupaten sepanjang tahun 2009 – 2012 telah memberikan pembinaan, bimbingan sosial, dan bantuan usaha produktif kepada PMKS. Bantuan yang diberikan ini berupa modal usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada para penyandang cacat, eks kusta, anak terlantar, lanjut usia, anak jalanan dan tuna sosial, keluarga muda mandiri, wanita rawan sosial ekonomi, eks napi, eks psikotik, serta fakir miskin. Upaya lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup layak, intervensi yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam bentuk pemberian bantuan kepada organisasi sosial/masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan.


4 BAB

Sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan kepada 73 organisasi sosial dan kemasyarakatan melalui anggaran belanja tak langsung berupa belanja bantuan sosial masyarakat dengan nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp. 7.939.857.000,Di samping itu, untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, Pemerintah Kabupaten Jombang setiap menjelang hari raya Idul Fitri memberikan bantuan berupa beras 5 kg dan uang Rp. 50.000,- yang diberikan kepada 5.000 abang becak, pasukan kuning, pemulung dan PMKS lainnya. Faktor yang mendorong pencapaian keberhasilan tersebut adalah tingginya kesadaran dari berbagai komponen masyarakat untuk berperan serta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial serta telah terjalin dan terbinanya kerja sama dengan organisasi sosial dan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Jombang.

13. URUSAN KETENAGAKERJAAN Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja mempunyai peran dalam meningkatkan produktivitas daerah, sehingga apabila potensi tenaga kerja berkualitas akan berdampak positif pada peningkatan PDRB dan pendapatan perkapita daerah. Namun apabila tenaga kerja tersebut tidak dikelola dan dikendalikan secara baik akan berpotensi menjadi suatu permasalahan bagi daerah. A. Arah Kebijakan Dalam rangka terwujudnya pelayanan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam agenda penanggulangan pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan harus dilakukan secara holistik dan terpadu, maka upayanya dimulai dari tahap sebelum bekerja, pada saat bekerja dan setelah bekerja (pre-during-post employment), hal tersebut dilakukan dalam kerangka menjamin kesempatan kerja yang sama (equal opportunities) sebagaimana amanat UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang diselenggarakan dalam rangka menjalan misi kedua RPJMD Kabupaten Jombang 2009-2013 yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat dengan sasaran Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL) dengan target Tingkat LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Pengangguran Terbuka (TPT) harus dapat ditekan hingga mencapai 3,4 % pada 2013. Hal ini sangat signifikan dilakukan untuk memenuhi azas pembangunan berkeadilan sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan dimana terdapat instruksi mengenai program keadilan di bidang ketenagakerjaan. Program strategis yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan tersebut adalah :  Pengembangan kompetensi tenaga kerja  Peningkatan kualitas hubungan industrial  Pengembangan sistem padat karya produktif  Peningkatan kualitas layanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri  Pengembangan pusat-pusat layanan informasi ketenagakerjaan  Pengembangan pemagangan berbasis pengguna B.

Program dan Capaian Adapun hasil capaian indikator program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan sepanjang tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pelatihan kerja dan aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penyusunan data base tenaga kerja daerah, peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK, serta pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja. Pelatihan kerja dimaksudkan untuk memberikan dan menyiapkan bekal ketrampilan/skill kepada angkatan kerja untuk memasuki dunia kerja. Selama tahun 2009 – 2013 pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain pelatihan ketrampilan menjahit sepatu, ketrampilan tata rias kecantikan, ketrampilan las, ketrampilan montir, ketrampilan servis HP, pelatihan pertukangan kayu, pelatihan sablon, ketrampilan pembuatan tahu, pelatihan jamur tiram dan sebagainya. Selain pemberian pelatihan kerja Pemerintah Kabupaten Jombang juga memberikan bantuan bahan dan peralatan kerja. Pemberian peralatan kerja dimaksudkan untuk memberikan modal kerja bagi pencari kerja untuk masuk pasar kerja sektor informal. Untuk meningkatkan skill pencari kerja dibutuhkan instruktur yang berkompeten. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang berupa peningkatan kapasitas instruktur dan pengelola lembaga pelatihan kerja melalui pembinaan manajemen dan pelatihan peningkatan kapasitas instruktur yang ada di lembaga pelatihan kerja, Sepanjang tahun 2009 2012 telah dilakukaan pembinaan dan pelatihan kepada 35 lembaga sebanyak 75 orang. b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program peningkatan kesempatan kerja dilaksanakan melalui penyusunan informasi bursa tenaga kerja, penyiapan tenaga kerja siap pakai,


4 BAB

pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan, pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat. Untuk meningkatkan kesempatan kerja, sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan informasi kesempatan kerja melalui bursa tenaga kerja. Bursa kerja atau job fair merupakan sistem penempatan tenaga kerja yang dilakukan secara aktif mempertemukan secara langsung antara pencari kerja yang terdaftar dengan pasar kerja. Pada tahun 2011 bursa kerja dilakukan satu kali dan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 1.398 pencari kerja, tahun 2012 bursa kerja dilakukan sebelas kali dan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 1877 pencari kerja, dan sampai dengan tribulan 1 tahun 2013 telah dilaksanakan bursa kerja sebanyak satu kali dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 825 pencari kerja. c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Program ini diarahkan pada pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja, fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan, pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mewujudkan ketenangan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta terjalinnya hubungan industrial, yaitu hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Selama periode 2009 – 2013 telah terjadi kasus perselisihan hubungan industrial sebanyak 115 kasus yang terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan PHK. Keseluruhan kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Tabel 4.19 Perkembangan Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2009-2012 NO 1. 2. 3. 4.

JENIS PERSELISIHAN Perselisihan hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan PHK Perselisihan antar SP/SB dalam 1 Perusahaan JUMLAH

2009 2 2 19 23

JUMLAH 2010 2011 1 3 12 65 13

2012 1 10 -

68

11


Untuk menjamin kesejahteraan pekerja telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur yaitu sebagai berikut :


I

4

BAB

Grafik 4.23 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013

Sumber Data : Dinas Sosnakertrans Kab. Jombang

UMK Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir telah meningkat sebesar Rp. 448.000,- atau dapat dikatakan setiap tahun terdapat kenaikan upah minimum kabupaten rata-rata sebesar Rp. 89.600,-. Kenaikan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Salah satu upaya untuk memperluas kesempatan kerja adalah melalui pembinaan lembaga pelatihan kerja yang secara tidak langsung membantu Pemerinah Kabupaten Jombang dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja guna mengisi lapangan kerja di pasar kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Keberadaan lembaga pelatihan kerja swasta yang ada di Kabupaten Jombangsampai dengan tahun 2012 sebanyak 53 lembaga. Pemantuan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja dilakukan dengan cara pembinaan kepada bursa kerja khusus (BKK) sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten yang berada di 26 SMK Kejuruan Negeri maupun Swasta,pembinaan kepada lembaga latihan kerja swasta dan pembinaan langsung kepada pencari kerja melalui pelayanan Antar Kerja Lokal (AKL). Pembinaan tersebut dalam rangka mengurangi praktek ilegal dalam penyaluran tenaga kerja termasuk pengawasan dan pembinaan kepada PJTKI yang berada di Kabupaten Jombang. Sebagai upaya agar angka pengangguran rendah, maka perlu memperkecil adanya kesenjangan ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Kesenjangan tersebut dapat diupayakan melalui pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja.


4 BAB

Grafik 4.24 Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013 Tribulan Pertama


Indikator yang menggambarkan sampai sejauh mana keberhasilan implementasi keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2009 – 2013 tribulan I tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami tren turun naik, turun pada tahun 2010 kemudian naik pada tahun 2011 dan turun lagi pada tahun 2012. Secara akumulasi, selama 5 tahun terakhir jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebanyak 91.373 orang atau turun sebesar 13,18%. Penduduk yang bekerja di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami tren turun naik. Secara keseluruhan terjadi penurunan sebanyak 88.738 orang, yaitu dari sebanyak 650.361 orang pada tahun 2009 menjadi sebanyak 561.623 orang pada tahun 2012 atau turun sebanyak 13,64%. Jumlah penganggur di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 – 2012 mengalami tren turun naik. Secara akumulatif jumlah pengangguran selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan sebanyak 2.635 orang, yaitu dari sebanyak 42.926 orang pada tahun 2009 menjadi sebanyak 40.291 orang pada tahun 2012 atau turun sebesar 6,14%.


I

4

BAB

Grafik 4.25 Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2012

Sumber Data : Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, diolah

Tingkat pengangguran terbuka selama tahun 2009 – 2011 mengalami tren menurun yang sangat signifikan, yaitu dari sebesar 6,19% pada tahun 2009, kemudian menurun menjadi 5,27% pada tahun 2010, dan menurun menjadi 4,24% pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan TPT menjadi sebesar 6,69%. Jika dilihat bahwa jumlah pengangguran terbesar pada tahun 2012 didominasi oleh penduduk golongan umur 15 – 19 tahun (sebesar 9.984 orang atau 24,78%) dan golongan umur 20 – 24 tahun (sebesar 12.520 orang atau 31,07%) maka peningkatan TPT pada tahun 2012 ini diduga disebabkan oleh anak-anak usia sekolah SMA dan lulusan SMA yang tidak sekolah lagi dan mencari pekerjaan. Pada tahun 2012 jumlah pencari kerja yang terdaftar mencapai 5.648, sementara lowongan pekerjaan yang tersedia mencapai 5.306 orang, akan tetapi pencari kerja yang berhasil ditempatkan hanya mencapai 2.147 orang, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas tenaga kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja yang ada. Grafik 4.26 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2012

Sumber Data : Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, diolah


4 BAB

Hasil ini memang belum mampu mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD, namun demikian hasil Survei Angkatan Kerja Nasional sepanjang 5 tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam grafik diatas menunjukkan bahwa angkatan kerja yang ada di Kabupaten Jombang lebih banyak yang bekerja daripada yang menganggur.

14. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Keberadaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam perkonomian Kabupaten Jombang, karena kegiatannya mampu menjadi Sumber Data pendapatan masyarakat, dan menyerap banyak tenaga kerja. Aktivitas usaha Koperasi dan UMKM bergerak di hampir seluruh jenis lapangan usaha dan berperan sebagai pelaku utama pembangunan di setiap sektor dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM akan berdampak pada perluasan lapangan kerja, dan peningkatan aktifitas perekonomian di pedesaan maupun perkotaan, terutama di kalangan masyarakat miskin. A. Arah Kebijakan Arah kebijakan Nasional pemberdayaan koperasi dan UMKM antara lain : 1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM untuk mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif yang didukung peningkatan peran lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerah serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha koperasi. 2. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif sehingga mampu bersaing di pasar domestik dan mancanegara. 3. Peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas koperasi UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kewirausahaan dan kompetensi yang tinggi, serta meningkatan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem. 4. Penguatan kelembagaan koperasi untuk mengembangkan praktek berkoperasi yang sesuai prinsip dan asas koperasi; serta meningkatkan peran koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota. Sejalan dengan kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan arah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai berikut: 1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, atau masyarakat miskin. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik untuk: a) Memperluas akses kepada Sumber Data permodalan, khususnya perbankan; b) Memperbaiki lingkungan usaha, dan menyederhanakan prosedur perijinan; c) Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi. 3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja, terutama dengan: a) Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi; b) Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agrobisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif; c) Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM; d) Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah. 4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing terhadap produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. 5. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: a) Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi, serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat; b) Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; c) Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi. Kebijakan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Jombang yang dituangkandalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2009-2013, pada misi ke tiga “Membangun Struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis” untuk mencapai tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi di bidang agribisnis. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya investasi usaha mikro, kecil dan menengah dengan indikator meningkatnya jumlah unit usaha sebesar 3.140 dan nilai investasi sebesar Rp.5.391.125.485,00 pada tahun 2013. I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

Untuk mencapai sasaran meningkatnya investasi usaha mikro, kecil dan menengah tersebut diatas dilaksanakan melalui kebijakan meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah dengan program strategis antara lain : 1. Peningkatan kapasitas pengusaha mikro, kecil dan menengah; 2. Pengembangan Usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis agribisnis; 3. Peningkatan akses permodalan, pemasaran dan promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah. 4. Penciptaan wirausaha baru. B. Program dan Capaian Implementasi kebijakan meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program ini dilaksanakan dengan mengadakan perencanaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan Usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di 21 Kecamatan. Tujuannya agar tercipta iklim usaha yang lebih kondusif di Kabupaten Jombang sehingga dapat tercipta peluang usaha baru dan membuka kesempatan berusaha yang lebih luas, adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan serta wawasan dari para pelaku UMKM melalui transfer pengetahuan dan alih teknologi sehingga mampu meningkatkan daya saing dari produk-produk unggulan Kabupaten Jombang. b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Wujud pengembangan program ini dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, akuntansiserta fasilitasi peningkatan jaringan usaha melalui kemitraan usaha bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan daya saing produk unggulan lokal. Dengan adanya peningkatan pengetahuan serta sikap kewirausahaan tersebut, akan membawa pengaruh berupa produktivitas yang semakin meningkat, meningkatnya jumlah wirausahawan baru yang profesional dan mandiri serta berkembangnya aneka ragam produk UMKM. Jumlah UMKM di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 sampai dengan Tribulan I tahun 2013 mengalami peningkatansebanyak 8.907 unit dari sebanyak 24.130 unit UMKM pada tahun 2009 menjadi 33.037unit pada Tribulan I tahun 2013. Peningkatan jumlah UMKM tersebut tumbuh rata-rata 8,81% per tahun. Jika dibandingkan dengan target RPJMD yaitu meningkatnya unit usaha UMKM sebesar 3.140 unit pada tahun 2013 maka telah tercapai283,66%dari target. Hasil pembinaan/penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan kepada UMKM telah mampu menghasilkan peningkatan pertumbuhan jumlah UMKM Mandiri selama tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 rata-rata sebesar 8,18% per tahun dari sebanyak 2.988 unit UMKM Mandiri pada LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

tahun2009menjadi 4.092 unit UMKM Mandiri pada tribulan I tahun 2013. Prosentase UMKM Mandiri terhadap jumlah UMKM yang ada pada tribulan I tahun 2013 mencapai 12,39%, sehingga target prosentase UMKM Mandiri sebesar 15% pada tahun 2013 diprediksi dapat tercapai dengan dialokasikannya anggaran tahun 2013 sebesar Rp.565.846.000 untuk Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan: fasilitasi kemitraan usaha melalui temu usaha dengan sasaran 160 orang pelaku UMKM; pelatihan kewirausahaan bagi 320 orang pelaku usaha/UMKM/pengrajin; sosialisasi HAKI bagi 160 pelaku UMKM; pelatihan pengelolaan dan pemanfatan limbah usaha UMKM menjadi produk yang bernilai ekonomis bagi 120 orang pelaku UMKM dan pelatihan akuntansi bagi 160 orang pelaku UMKM. Perkembangan kinerja kelembagaan UMKM selama tahun 2009 sampai dengan Tribulan I tahun 2013 sebagaimana Grafik berikut :

Jumlah UMKM (Unit)

Grafik 4.27 Perkembangan Jumlah UMKM di Kabupaten Jombang Tahun 2009 –2013Tribulan Pertama

Usaha 3,623 Kecil 3,656

Usaha 241 Menengah 244

UMKM 24,130

2010

Usaha 20,266 Mikro 20,475

24,375

UMKM 2,988 Mandiri 3,198

2011

20,727

3,701

247

24,675

3,458

2012

27,865

3,960

252

32,077

3,789

2013*)

28,701

4,079

257

33,037

4,092

2009

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Jombang *) Data Tribulan I (Angka sangat sementara)

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut diikuti juga dengan peningkatan jumlah Volume usaha. Selama tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 volume usaha UMKM mengalami peningkatan sebesar Rp.329.745.500.000,00, yaitu dari sebesar Rp.231.553.000.000,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.561.298.500.000,00 pada tahun 2012. Peningkatan volume usaha UMKM tersebut tumbuh rata-rata sebesar 44,51% per tahun. Jika dibandingkan dengan target RPJMD yang sebesar Rp.5.391.125.485,00 pada tahun 2013, maka telah tercapai Rp.329.745.500.000,00. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah. I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

Perkembangan volume usaha Koperasi selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 meningkat sebesar Rp.107.546.041.920,00 dari sebanyak Rp.131.937.000.000,00 pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp.239.483.041.920,00 pada tahun 2012. Perkembangan volume usaha koperasi selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata 30,49% per tahun, sebagaimana terlihat pada Grafik berikut : Grafik 4.28 Perkembangan Volume usaha Koperasi dan UMKM Tahun 2009 –Tahun 2012

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Jombang

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UsahaMikro, Kecil dan Menengah Program ini dilaksanakan dengan mengadakan pendataan potensi usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di 21 kecamatan agar dapat diketahui dan diperoleh data konkrit potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Jombang yang selanjutnya dipetakan (maping) berdasarkan jenis usaha ataupun kewilayahan untuk mempermudah proses pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Sedangkan dalam rangka meningkatkan dan menguatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, mulai dari proses produksi, pemasaran, penatalaksanaan, administrasi keuangan, fasilitasi permodalan sampai dengan teknis pengembangan usaha, disediakan Klinik Konsultasi Bisnis serta dilaksanakan pembinaan dan pendampingan melalui pengembangan jaringan usaha, pemberian fasilitasi permodalan berupa kredit dana bergulir serta pameran dan promosi produk unggulan. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yaitu untuk menjalin jaringan kerjasama dengan sesama UMKM ataupun pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat meningkatkan skala usaha UMKM serta memperlancar dan memperluas akses pasar. Selain itu, juga diarahkan untuk peningkatan produktivitas usaha, perluasan akses informasi dan alih LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

teknologi sehingga diharapkan semua unit usaha dapat berkembang mandiri, berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Dari sisi permodalan, Pemerintah Kabupaten Jombangdan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan fasilitasi berupa kredit lunak (dana bergulir) yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai alternatif memberdayakan pengusaha mikro kecil dan menengah yang belum terlayani oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Kegiatan ini diikuti dengan pemantauan dan pembinaan bagi penerima kredit agar pemanfaatannya lebih berdaya guna dan berhasil guna. Penguatan modal usaha bagi UMKM melalui Bantuan Keuangan Khusus selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebanyak Rp.3.190.000.000,00 dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel 4.20 Perkembangan Program Penguatan Permodalan UMKM Tahun 2009 – Tahun 2012 Tahun

1

2009

-

2

2010

Bantuan Penguatan Modal Usaha UMKM (Poktan):

2.840.000.000

a. Kelompok Tani Ternak 7 kelompok

2.165.000.000

b. Kelompok Perkebunan 3 kelompok

675.000.000

3. 4.

2011 2012

Penguatan Modal Usaha / kredit Program

Jumlah Anggaran (Rp)

No

-

Bantuan Penguatan Modal Usaha UMKM (Poktan):

350.000.000

a. Kelompok Tani Ternak 1 kelompok

250.000.000

b. Kelompok Tani 1 kelompok

100.000.000

Jumlah

3.190.000.000

Sumber Data: Dinas Koperasi UMKM Kab. Jombang

Selain bantuan penguatan permodalan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bantuan Keuangan Khusus, UMKM juga telah difasilitasi dalam mengakses permodalan dari Bank Umum dan BPR dengan posisi pinjaman pada bulan Januari 2013 sesuai publikasi Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Timur dari Bank Indonesia Volume 13 - No. 2 bulan Februari 2013 sebesar Rp. 1.864.916.000.000,00 atau 45,72% dari jumlah pinjaman Rp. 4.078.592.000.000,00. Pinjaman untuk UMKM tersebut dengan perincian untuk usaha mikro Rp.495.463.000.000,00 atau 26,57%, usaha kecil Rp. 793.094.000.000,00 atau 42,53% dan usaha menengah Rp .576.360.000.000,00 atau 30,91% sebagaimana terlihat pada grafik berikut:


4 BAB

Grafik 4.29 Penggunaan Pinjaman UMKM berdasarkan Skala Usaha Posisi Januari 2013

Sumber Data : Bank Indonesia

Pemanfaatan pinjaman UMKM tersebut untuk modal kerja sebesar Rp.1.725.974.000.000,00 atau 92,55% dan investasi Rp.138.942.000.000,00 atau 7,45%. Sedangkan dilihat dari penggunaan pinjaman UMKM berdasarkan lapangan usaha sebagian besar dimanfaatkan untuk perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp.1.097.158.000.000,00 atau 58,83%, diikuti pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.392.873.000.000,00 atau 21,07%, jasa-jasa sebesar Rp.151.003.000.000,00 atau 8,10% dan industri pengolahan sebesar Rp.123.698.000.000,00 atau 6,63%. Perkembangan pinjaman UMKM selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.21 Perkembangan Pinjaman dari Bank Umum dan BPR Tahun 2011 – 2013 (juta rupiah) No. 1.

2.

3.

Uraian

2011

2013*)

%

Pinjaman

3.476.262

4.071.375

4.078.592

- UMKM

1.811.188

1.869.043

1.864.916

45,72

- Umum

1.665.074

2.202.332

2.213.676

54,28

- Usaha Mikro

410.584

478.891

495.463

26,57

- Usaha Kecil

786.073

802.724

793.094

42,53

- Usaha Menengah

614.530

587.429

576.360

30,91

1.666.042

1.732.807

1.725.974

92,55

145.146

136.236

138.942

7,45

Pinjaman UMKM berdasar skala usaha :

Penggunaan pinjaman UMKM - Modal Kerja - Investasi

4.

2012

Penggunaan pinjaman UMKM berdasar lapangan usaha LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

No.

Uraian

2011

2012

331.132

364.315

392.873

21,07

593

1.215

1.280

0,07

148.801

119.980

123.698

6,63

78

1.966

2.537

0,14

29.177

34.958

33.864

1,82

845.492

1.088.389

1.097.158

58,83

- Pengangkutan & Komunikasi

12.707

21.278

25.877

1,39

- Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan

21.985

34.319

36.627

1,96

421.224

202.623

151.003

8,10

- Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan - Pertambangan & Penggalian - Industri Pengolahan - Listrik, Gas & Air - Bangunan - Perdagangan, Hotel & Restoran

- Jasa-jasa

2013*)

%

Sumber Data data : Bank Indonesia *) Posisi bulan Januari 2013

Grafik 4.30 Perkembangan Penggunaan Pinjaman UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha

Sumber Data data : Bank Indonesia

d.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Implementasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi adalah pembinaan, pemantauan dan pengawasan/penertiban koperasi, penilaian kinerja koperasi serta pemberian apresiasi bagi perkembangan koperasi untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perkoperasian sehingga diharapkan dapat terwujud koperasi yang berkualitas. Selain itu, dalam rangkameningkatkan kualitas SDM dilaksanakan melalui pelaksanaan diklat, bimbingan teknis dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan serta keterampilan anggota dan pengurusKoperasi. Sehingga, diharapkan mampu meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi dan kualitas manajemen usaha koperasi. Pemerintah Kabupaten Jombang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan perhatian yang cukup besar melalui fasilitasi


4 BAB

permodalan usaha melalui pinjaman dana bergulir sebagai stimulan bagi pemberdayaan koperasi.Fasilitasi permodalan tersebut berfungsi untuk meningkatkan akses permodalan bagi koperasi sehingga koperasi mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha koperasi sehingga benar-benar menjadi koperasi yang berdayaguna dan berhasilguna. Penguatan permodalan yang telah diberikan kepada Koperasi di Kabupaten Jombang melalui Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp.16.350.000.000,00 dengan perincian sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.22 Perkembangan Program Penguatan Permodalan Koperasi Tahun 2009 – Tahun 2012 No

Tahun

1.

2009

2

2010

Penguatan Modal Usaha / kredit Program Bantuan Penguatan Modal Usaha Koperasi :

Jumlah Anggaran (Rp) 7.275.000.000

i. KUD 17 Unit

3.150.000.000

ii. Koperasi Wanita 138 unit

3.575.000.000

iii. Koperasi Primer 5 unit

450.000.000

iv. Koperasi Serba Usaha 1 unit

100.000.000

Bantuan Penguatan Modal Usaha Koperasi :

7.525.000.000

i.

4.275.000.000

Koperasi Wanita 171 unit

ii. KUD 7 unit

1.200.000.000

iii. Koperasi serba Usaha 8 unit

1.450.000.000

iv. Koperasi Pegawai 3 unit 3.

2011

-

4.

2012

Bantuan Penguatan Modal Usaha Koperasi : i.

600.000.000 1.550.000.000

Koperasi Pegawai 6 uni

375.000.000

ii. Koperasi Wanita 2 unit

75.000.000

iii. KUD 16 unit

1.100.000.000

Jumlah

16.350.000.000

Sumber Data: Dinas Koperasi UMKM Kab. Jombang

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yaitu untuk merevitalisasi fungsi dan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi sebagai manifestasi dari semangat ekonomi kerakyatan. Koperasi diharapkan mampu menjadi sebuah badan usaha yang profesional dan menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Jombang. Hasil pengembangan kinerja koperasi di Kabupaten Jombang tahun2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013sebagaimana tabel berikut : LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Tabel 4.23 Perkembangan Kelembagaan Koperasi Tahun 2009 – 2013Tribulan Pertama Uraian

2009

2010

2011

2012

2013*)

R%

205

235

265

294

295

12,91

33,94

29,16

32,48

35,94

35,98

2,69

3) Koperasi Tidak Aktif

57

58

55

55

55

-1,14

4) Koperasi Aktif

547

748

761

763

765

13,00

5) % Koperasi Aktif

90,56

92,80

93,26

93,28

93,29

1,00

6) Jumlah Koperasi

604

806

816

818

820

11,72

1) Koperasi Sehat 2) % Koperasi sehat

Sumber Data data : Dinas Koperasi, UMKM Kab. Jombang *) Data tribulan I

Grafik 4.31 Perkembangan Kinerja Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Tahun 2009 – Tribulan I Tahun 2013

Sumber Data Data : Dinas Koperasi UMKM Kab. Jombang *) Data Tribulan I Tahun 2013 (angka sangat sementara)

Dari Tabel tersebut di atas diketahui bahwa perkembangan jumlah koperasi tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 216 unit dari sebanyak 604 unit pada tahun 2009 menjadi sebanyak 820unit pada tribulan I tahun 2013. Perkembangan jumlah koperasi selama lima tahun terakhir dapat tumbuh rata-rata 11,72% per tahun. Sedangkan prosentase Koperasi sehat mengalami peningkatan rata-rata 2,69% per tahun dari sebesar 33,94% pada tahun 2009 meningkat menjadi 35,98% pada tribulan I tahun 2013. Dan untuk prosentase koperasi aktif rata-rata meningkat 1% per tahun dari sebesar 90,56% pada tahun 2009 meningkat menjadi 93,29% pada tibulan I tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat koperasi dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat melalui usaha ekonomi I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

produktif. Diharapkan perkembangan jumlah koperasi tersebut mempunyai korelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi khususnya dan masyarakat secara umum. Dilihat dari aspek kualitas koperasi, jika dibandingkan dengan target prosentase koperasi sehat tahun 2013 sebesar 41,89% maka capaian prosentase koperasi sehat sampai dengan tribulan I tahun 2013 sebesar 85,89% dari target, sedang untuk prosentase koperasi aktif telah tercapai 99,99% dari target sebesar 15% pada tahun 2013. Sehingga dapat diprediksikan bahwa target tersebut di atas dapat tercapai dengan didukung Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dari anggaran APBD Kabupaten Jombang tahun 2013 sebesar Rp.609.998.550,00. Sejak tahun 2009 telah terbentuk 312 unit Koperasi Wanita di 306 desa/kelurahan sebagai bentuk revitalisasi lembaga keuangan mikro di tingkat desa/kelurahan yang diharapkan menjadi wadah pengembangan ekonomi lokal berbasis pada usaha rumah tangga yang banyak dikelola oleh kaum wanita, sebagai upaya mengurangi ketergantungan masyarakat perdesaan khususnya pelaku usaha mikro terhadap rentenir dan atau Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam liar. C.

Apresiasi Pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selama tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 sudah berjalan dengan baik bahkan mendapatkan Penghargaan Kabupaten Penggerak Koperasi peringkat “Paramadhana Utama Nugraha Koperasi Tahun 2010” dari Kementerian Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia yang diberikan kepada Bupati Jombang atas komitmentnya dalam memberdayakan koperasi dan UMKM.

D. Permasalahan Dalam pelaksanaan urusan koperasi dan UMKM selama 5 (lima) tahun terakhir masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain: 1. Kemampuan dan pola pikir masyarakat yang beragam dan masih rendahnya daya saing produk UMKM, menjadi kendala utama dalam upaya penerapan cara menumbuhkan kesadaran berwirausaha kepada masyarakat. Upaya yang telah dilaksanakan antara lain melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, perlu adanya formulasi yang dapat menumbuhkan jiwa wirausaha kepada masyarakat dan penciptaan wirausaha baru yang berdaya saing. 2. Masih ada koperasi yang tidak aktif (6,74%) karena pendiriannya hanya untuk kepentingan sesaatatau adanya permasalahan keuangan yang melibatkan pengurus. Upaya yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan evaluasi kesehatan koperasi untuk mengetahui koperasi mana yang masih bisa dilanjutkan kegiatannya melalui pembinaan secara intensif atau kegiatannya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dan harus dibubarkan. Untuk koperasi yang masih bisa dilanjutkan kegiatannya selanjutnya akan dilakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan.


I

4

BAB

3. Permintaan bantuan penguatan modal usaha melalui dana bergulir tiap tahun semakin besar, baik dari UMKM ataupun koperasi. Upaya yang telah dilaksanakan adalah pengajuan peningkatan anggaran dana bergulir untuk menambah ketersediaan anggaran dana bergulir bagi koperasi dan UMKM. 4. Masih adanya kesulitan dalam pengembalian pinjaman bagi beberapa pedagang mikro, kecil dan menengah. Hal ini disebabkan perkembangan sektor riil terutama kegiatan usaha mikro dan kecil yang cenderung fluktuatif dan produk beberapa usaha mikro dan kecil masih belum berdaya saing. Hal ini mengakibatkan pendapatan para pedagang/pengusaha mikro, kecil dan menengah menjadi berkurang/relatif masih rendah sehingga mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjamannya. Oleh karena itu, secara persuasif dan periodik terus mengadakan pembinaan, pemantauan dan pendampingan usaha agar pengusaha mikro, kecil dan menengah mampu meningkatkan produktivitas usahanya agar dapat berdaya saing dan melaksanakan penagihan langsung kepada penunggak Dana Bergulir. Selain itu, dalam memberikan pinjaman dana bergulir agar lebih selektif dan memantau penggunaannya agar pinjaman dimanfaatkan sebagai modal kerja bukan untuk konsumtif. 15. URUSAN PENANAMAN MODAL Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal atau investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kegiatan penanaman modal atau tingkat investasi yang tinggi, akan mampu meningkatkan produktivitas, kapasitas dan kualitas produksisehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi. A. Arah Kebijakan Untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia, pembangunan investasi tahun 2010 - 2014 diarah pada : 1.

2.

3.

Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; Mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai, investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesarbesarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat; Menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi investasi di seluruh wilayah Indonesia.

Arah kebijakan Pemerintah tersebut dititikberatkan pada upaya peningkatan iklim investasi, penyebaran investasi, diversifikasi investasi termasuk mendorong pengembangan kawasan dan/atau pusat-pusat investasi berdasarkan potensi/Sumber Data daya wilayah beserta daya dukung secara spesifik. Dengan Strategi Pembangunan antara lain:


4 BAB

(1) Mendorong berkembangnya investasi di berbagai sektor yang mencakup primer, sekunder dan tersier dalam rangka meningkatkan persebaran investasi; (2) Mendorong berkembangnya investasi berbasis keunggulan daerah dalam rangka perluasan kesempatan kerja; (3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan investasi melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan baik di pusat maupun di daerah; dan (4) Mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi. Sedangkan arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat yaitu: 1.

2. 3.

4.

5.

Penyederhanaan pelayanan perizinan penanaman modal melalui pelayanan satu pintu, hal ini dimaksudkan untuk memperpendek prosedur perizinan dan juga mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan memulai maupun operasi suatu usaha; Meningkatkan jaminan kepastian usaha dan penegakan hukum; Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi dan ekspor, termasuk infrastruktur pertanian dan pedesaan; Memperbaiki kebijakan investasi antara lain perlakuan non-diskriminatif antara investor asing dengan investor domestik, antara investor besar dengan investor skala kecil-menengah, serta memberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan pembebasan pajak untuk menarik investor asing; Penataan kelembagaan penanaman modal sebagai lembaga fasilitasi dan promosi investasi yang berdaya saing.

Pelaksanaan urusan Penanaman Modal di Kabupaten Jombang yang dituangkandalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2009-2013, pada misi ke tiga “Membangun Struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis” untuk mencapai tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi di bidang agribisnis, dengan sasaran terwujudnya sistem investasi daerah yang efektif dan efisien. Indikator sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya jumlah PMA dan PMDN sebesar 30% pada tahun 2013. Guna mewujudkan pencapaian indikator sasaran tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan meningkatkan kondusivitas iklim investasi di daerah dengan program strategis antara lain: 1. Penyempurnaan sistem perijinan yang terkait dengan penanaman modal; 2. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi terkait dengan penanaman modal; 3. Pengembangan pusat informasi penanaman modal di daerah; dan 4. Peningkatan Promosi investasi daerah.


I

4

BAB

B.

Program dan Capaian Implementasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang meningkatkan kondusivitas iklim investasi di daerah selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut: a.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Implementasi program tersebut antara lain : a. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah melalui temu usaha dan fasilitasi kemitraan usaha; b. Melaksanakan pameran investasi dan promosi potensi daerah baik dalam Kabupaten, dalam Provinsi maupun Luar Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengembangan potensi unggulan daerah; c. Koordinasi antar lembaga dalam peningkatan kegiatan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan penanaman modal dalam rangka pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA di Kabupaten Jombang; d. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.

b.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program ini dilaksanakan melalui penyusunan masterplan pengembangan penanaman modal, pendataan potensi daerah dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan melaksanakan kajian kebijakan penanaman modal.

c.

Program Penyiapan Potensi Sumber Datadaya, Sarana dan Prasarana Program ini dilaksanakan melalui kajian potensi Sumber Datadaya terkait investasi.

Pencapaian indikator sasaran RPJMD meningkatnya jumlah PMA dan PMDN sebesar 30% pada tahun 2013 dapat terealisasi sebesar 88,89% atau 236,30% dari target yaitu meningkat sebanyak 8 perusahaan dari sebanyak 9 perusahaan pada tahun 2009 menjadi17 perusahaan pada tribulan I tahun 2013. Perkembangan jumlah PMA/PMDN selama tahun 2009 - 2013 (tribulan I) tumbuh rata-rata 18,61% per tahun, sebagamana terlihat pada grafik berikut: Grafik 4.32 Perkembangan JumlahPMA dan PMDN Tahun 2009 –2013Tribulan Pertama

Sumber Data data : Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kab. Jombang *) Posisi Tribulan I


4 BAB

Peningkatan jumlah PMA dan PMDN tersebut diikuti peningkatan nilai investasi di Kabupaten Jombang. Peningkatan nilai investasi selama tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 sebesar Rp.8.662.742.291.995,00dari sebesar Rp.509.820.000.000,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.9.172.562.291.995,00 pada tribulan I tahun 2013. Peningkatan nilai investasi tersebut merupakan hasil dari promosi potensi unggulan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang baik dalam Kabupaten Jombang, di luar Kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur, di luar Provinsi Jawa Timur maupun di luar negeri. Perkembangan kinerja penanaman modal selama lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik berikut: Grafik 4.33 Perkembangan Kinerja Penanaman Modal / Investasi Tahun 2009 –2013 Tribulan Pertama

Sumber Data data : Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah *) Data Tribulan I

Kabupaten Jombang menjadi sasaran lokasi investasi PMA dan PMDN peringkat ke-7 dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Berdasarkan izin prinsip yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang memberikan kontribusi investasi sebesar 2,79% dari seluruh nilai investasi di Jawa Timur. Hal ini menunjukan Kabupaten Jombang merupakan kabupaten yang kondusif untuk berinvestasi. Peningkatan nilai investasi tersebut mampu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan menyerap tenaga kerja 14.104 orang pada tahun 2013. Perkembangan penyerapan tenaga kerja selama 5 tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:


I

4

BAB

Grafik 4.34 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2009 – 2013 Tribulan Pertama

Sumber Data data : Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah *) Data Tribulan I

Selain dapat memberikan kesempatan bekerja, peningkatan nilai investasi tersebut juga memberikan kontribusi terhadap laju perekonomian Kabupaten Jombang sebesar 6,91% pada tahun 2012. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sektoral Kabupaten Jombang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana tersebut pada grafik berikut : Grafik 4.35 Perkembangan Laju Pertumbuhan Sektoral Tahun 2009 – 2012

Sumber Data : BPS, diolah *) Angka Sangat Sementara


4 BAB

Tabel 4.24 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2009 - 2012 No.

Sektor

2009

2010

2011

2012

R%

Industri Pengolahan

4,88

3,51

5,74

6,29

15,11

2.

Listrik, Gas dan Air Bersih

3,06

3,70

5,19

7,81

37,22

3.

Bangunan

2,22

1,45

5,76

6,79

93,48

4.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

10,76

10,47

10,30

16,39

5.

Pengangkutan dan komunikasi

8,97

11,43

10,47

9,33

2,71

6.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

5,01

10,81

10,62

9,77

35,34

1.

7,01

Sumber Data: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel tersebut diatas diketahui bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi terbesar didominasi oleh sektor bangunan dengan pertumbuhan rata-rata 93,48% per tahun diikuti sektor Listrik, gas dan air bersih 37,22%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 35,34%, Perdagangan, hotel dan restoran 16,39% serta sektor industri pengolahan 15,11%. Hal ini menunjukan investasi tersebut berupa penyediaan infrastruktur perusahaan berupa bangunan dan sarana prasarana usaha. C.

Apresiasi Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal selama tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan beberapa apresiasi dari Gubernur Jawa Timur yaitu: 1. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sebagai Pemenang Terbaik II kategori “Kinerja Ekonomi Daerah” dalam rangka Investment Award 2010 Provinsi Jawa Timur; 2.

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sebagai Pemenang Terbaik I Aspek “Kinerja Penanaman Modal” dalam rangka Investment Award 2011 Provinsi Jawa Timur;

3.

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang atas Kinerja Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Bidang Kinerja Investasi Terbaik Kedua pada Investment Award 2012 Provinsi Jawa Timur;

4.

Penghargaan diberikan kepada PT Chield Jeddang Ploso Jombang untuk Kategori Perusahaan PMA Terbaik II pada Investment Award 2012 Provinsi Jawa Timur.

D. Permasalahan dan Solusi Beberapa kendala yang masih ditemui dalam pelaksanaan urusan Penanaman modal antara lain: a) Masih adanya potensi unggulan daerah yang belum tereksposkarena belum seluruh potensi UKM/IKM diikutkan dalam kegiatan promosi.Untuk lebih LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

memperkenalkan potensi daerah dan meningkatkan investasi di Kabupaten Jombangdiupayakan melaluipameran dan promosi potensi daerah, penyederhanaan prosedur perizinandan memberikan insentif bagi investor dalam maupun luar negeri yang akan menginvestasikan dananya di Kabupaten Jombang berupa kemudahan perizinandan kebijakan perpajakan (PPh). b) Belum adanya Standar Pelayanan Publik untuk Pelayanan Penanaman Modal, masih panjangnya prosedur pelayanan perizinan pananaman modal, yaitu belum adanya sistem informasi terpadu antara informasi pelayanan permodalan dengan pelayanan perizinan.

16. URUSAN KEBUDAYAAN Pembangunan kebudayaan merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. A. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan bahwa arah kebijakan pembangunan kebudayaan antara lain adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermoral, beretika dan berbudaya, ditandai oleh : a. terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; dan b. makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Di samping itu, pembangunan kebudayaan di Indonesia harus mampu menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan antara lain (1) Pertumbuhan ekonomi, (2) I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

Pertumbuhan diri, (3) Solidaritas bangsa, (4) Pemerataan, (5) Partisipasi masyarakat, (6) Otonomi, (7) Keadilan sosial, (8) Keamanan, dan (9) Keseimbangan lingkungan. Di dalam RPJMN tahun 2010 - 2014, pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada penguatan jati diri bangsa dan pelestarian budaya yang dilakukan melalui empat fokus prioritas, yaitu : 1. 2. 3. 4.

Penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya; peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya; Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; Pengembangan Sumber Data daya kebudayaan

Selain itu, fokus prioritas pembangunan kebudayaan di atas didukung oleh peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kebudayaan, dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan. Sejalan dengan arah kebijakan di tingkat nasional, urusan Kebudayaan di Kabupaten Jombang diselenggarakan dalam rangka membentuk karakter dan membangun jati diri masyarakatnya. B. Program dan Capaian Urusan Kebudayaan di Kabupaten Jombang diselenggarakan melalui programprogran sebagai berikut : a. Program Pengembangan Nilai Budaya Untuk meningkatkan motivasi bereksistensi dan berprestasi pada bidang seni budaya Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan dukungan dan penghargaan pada prestasi budayawan/seniman berupa pemberian tali asih kepada budayawan dan seniman kota jombang b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Untuk melestarikan dan menumbuh kembangkan kesenian tradisional yang ada di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan fasilitasi pembinaan dan penampilan kelompok, grup, sanggar seni, termasuk pentas kesenian tradisional berupa pementasan ludruk. Sepanjang tahun 2009 2012, fasilitasi pembinaan dan penampilan kelompok seni ini telah dilakukan sebanyak 299 kali. c. Program Penglolaan Keragaman Budaya Agar seni budaya Jombangan dikenal di tingkat nasional, maka Pemerintah Kabupaten Jombang memfasilitasi perkembangan keragaman dan budaya daerah melalui penyelenggaraan event seni dan budaya lokal. Melalui program ini sepanjang tahun 2009 – 2012 telah terlaksana pentas seni tradisional Kabupaten Jombang di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta sebanyak 3 kali. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Hasil pelaksanaan keseluruhan program pada urusan kebudayaan terlihat pada capaian hal-hal sebagai berikut : 1. Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Untuk menopang pelestarian seni dan budaya perlu upaya menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Kelompok seni yang ada pada tahun 2009 sebanyak 457 kelompok, pada tahun 2010 turun menjadi sebanyak 440 kelompok, dan pada tahun 2011 turun lagi menjadi 391 kelompok. Dalam kurun waktu 3 tahun pertama pelaksanaan RPJMD terjadi kecenderungan penurunan terhadap jumlah kelompok seni dan budaya di Kabupaten. Penurunan jumlah kelompok seni ini bukan disebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas produk-produk karya seni tetapi lebih banyak disebabkan oleh: • Banyaknya anggota grup kesenian yang memiliki status keanggotaan lebih dari satu kelompok. Akibatnya apapun kelompok seni yang melakukan pertunjukkan, hanya orang-orang tertentu itu saja yang ditampilkan. • Kurang memuaskannya panen hasil pertanian dan perkebunan di banyak tempat, sementara sebagian besar tradisi pertunjukan bergantung pada keberhasilan panen hasil pertanian dan perkebunan. • Persaingan dengan industrialisasi seni dan budaya instan, sehingga kelompok seni sebagai wadah, terpecah bahkan tidak termanfaatkan dengan dalih profesionalitas dan tuntutan pasar yang cenderung meninggalkan seni tradisi. Menyikapi penurunan ini maka pada tahun 2012 dilakukan upaya-upaya melalui penyelenggaraan pentas seni dan promosi seni budaya daerah, fasilitasi Festival budaya lokal Jombang, serta pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah yang pada akhirnya mampu menumbuh kembangkan kelompok seni dan budaya menjadi sebanyak 490 kelompok. Perkembangan jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di Kabupaten Jombang tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 semester pertama adalah sebagai berikut : Grafik 4.36 Jumlah Kelompok Seni dan Budaya di Kabupaten JombangTahun 2009-2012

Sumber Data : Disporabudpar Kab. Jombang


4 BAB

2. Prestasi Budaya Sepanjang tahun 2009 - 2013 Pemerintah Kabupaten Jombang telah melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap seluruh potensi budaya yang ada. Hal ini di lakukan dalam rangka memelihara nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hasil dari pembinaan seluruh potensi budaya yang ada, selama 5 tahun terakhir telah tercapai prestasi budaya sebanyak 34 prestasi pada 20 event. Rendahnya pencapaian jumlah prestasi di bidang budaya perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak agar potensi budaya yang ada dapat lebih berkembang. Perkembangan jumlah prestasi budaya yang dicapai dibawah binaan Pemerintah Kabupaten Jombang selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut : Grafik 4.37 Perkembangan Jumlah Prestasi Budaya Tahun 2009 - 2012


Prestasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :  Festival Karya Tari sebagai Penata Busana Tari Terbaik dan masuk dalam 10 besar penyaji terbaik (2009);  Festival Lagu Daerah, masuk ke dalam 10 besar penyaji unggulan terbaik (2009);  Festival Ludruk, sebagai penyaji terbaik, sutradara terbaik dan penari remo terbaik (2009);  Festival Permainan Rakyat sebagai Penyaji Terbaik (2009);  Festival Fragmen Budi Pekerti sebagai penyaji dan sutradara terbaik (2009);  Festival Lagu Pop Daerah tingkat Provinsi Jawa Timur, mendapat penghargaan sebagai penyaji terbaik, Pencipta lagu terbaik, dan lagu terbaik (2010);  Festival Tari Tingkat Provinsi Jawa Timur, masuk ke dalam unggulan terbaik (2010);  Festival Duta Tari Tingkat Provinsi Jawa Timur, masuk ke dalam unggulan terbaik (2010);


I

4

BAB

                     

Festival Ludruk, sebagai Penyaji terbaik, Cerita terbaik, dan Pelawak terbaik (2010); Festival Kidungan Jula Juli se Jawa Timur sebagai Juara I (2010); Festival Pawai Budaya, masuk ke dalam unggulan terbaik (2010); Event Pemilihan Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur, masuk finalis 10 terbaik Raka dan Juara Favorit Raki (2010); Event Anugerah Wisata Nusantara Jawa Timur tahun 2010, masuk dalam The Best Ten of The Year On Achievement Of Tourism Development (2010); Festival makanan khas Jawa Timur tahun 2010 seBakorwil Madiun Bojonegoro meraih Juara I (2010) 10 Penyaji Ungggulan Festival Pedalangan Se-Jawa Timur 2011 10 Penyaji Ungggulan Festival Lagu Daerah Jawa Timu2 2011 10 Penyaji Terbaik Festival Karya Tari Jawa timur 2011 5 Penyaji Terbaik Festival Ludruk RemajaSe-Jawa Timur 2011 3 Penyaji TerbaikFestival Ludruk SeJawa Timur 2011 5 Penyaji Terbaik PPST Jawa Timur 2011 3 Sutradara Terbaik Pekan Seni Pelajar Jawa Timur 2011 10 Penyaji Ungggulan Festival Karya Tari Jawa Timur 2012 10 Penyaji Ungggulan Festival Lagu Daerah Jawa Timur 2012 5 Penyaji Terbaik Festival Ludruk Pelajar Se-Jawa Timur 2012 5 Penyaji Terbaik Festival Theater Nusantara di jakarta Penulis Naskah Terbaik Festival Theater Nusantara di jakarta Sutradara Terbaik Festival Theater Nusantara di jakarta Aktor Terbaik Festival Theater Nusantara di Jakarta 3 Penyaji terbaik Fetival Ludruk se-jawa Timur 2012 3 Penyaji Unggulan Festival Ludruk Se-Jawa Timur

17. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembangunan kepemudaan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya. Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. A. Arah Kebijakan I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2010 - 2014, maka penyelenggaraan Urusan Kebudayaan dan Olah Raga diarahkan pada: a. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan b. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, Sejalan dengan kebijakan di tingkat nasional penyelenggaraan urusan kepemudaan dan Olah Raga diarahkan untuk mewujudkan peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya. B. Program dan Capaian Secara konkrit upaya pembinaan pemuda dan olahraga di Kabupaten Jombang diarahkan pada upaya untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta pembinaan olah raga baik olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat. Program yang dilaksanakan berkaitan dengan hal tersebut adalah : a. Program Peningkatan peran serta Kepemudaan Pemuda dilihat sebagai Sumber Datadaya manusia utama yang penuh potensi, penerus, dan pengisi pembangunan. Untuk itu dilakukan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan kepada kemandirian pemuda, pemuda berprestasi, kepeloporan pemuda dengan melibatkan berbagai organisasi kepemudaan. Sepanjang tahun 2009 – 2013 telah dilakukan kegiatan pelatihan kepemimpinan pemuda melalui kegiatan Paskibaraka yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun dan pembinaan organisasi kepemudaan di Jombang. b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Sementara Pembinaan Olahraga diupayakan melalui Olahraga Siswa Sekolah dan Olahraga Masyarakat serta berbagai Cabang Olahraga yang tergabung dalam KONI. Olahraga Sekolah dan Cabang Olahraga melekat pada Olahraga Prestasi sedangkan Olahraga Masyarakat lebih pada proses pemberdayaan agar masyarakat memahami, peduli serta merasakan bahwa olahraga merupakan kebutuhan untuk mewujudkan kesehatan dan kebugaran. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Untuk lebih memasyarakatkan olah raga dan untuk meningkatkan prestasi olah raga, Pemerintah Kabupaten Jombang membangun dan meningkatkan kualitas berbagai sarana olah raga seperti Stadion, Gedung Olah Raga (GOR) Merdeka, serta memberikan bantuan peralatan olah raga bagi kelompokkelompok olahraga masyarakat yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan permintaan dari masing-masing kelompok. Hasil pelaksanaan seluruh program pada urusan Kepemudaan dan Olahraga tersebut dapat dilihat pada pencapaian hal-hal sebagai berikut : LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

1. Jumlah Pemuda Berprestasi pada Berbagai Bidang di Tingkat Nasional Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pemuda di Kabupaten Jombang dengan menghitung jumlah pemuda yang berprestasi pada berbagai bidang di skala nasional. Jumlah pemuda berprestasi pada Berbagai Bidang di Tingkat Nasional dari Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2013 tribulan I sebanyak 120 orang yaitu pada tahun 2009 sebanyak 5 orang, 2010 sebanyak 10orang, 2011 sebanyak 40 orang, 2012 sebanyak 65 orang Untuk lebih meningkatkan prestasi pemuda di masa datang, upaya akan dilakukan pembinaan yang lebih terfokus pada bidang unggulan yang teridentifikasi berpotensi meraih prestasi di tingkat Nasional. Perkembangan jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional selama periode 2009 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut : Grafik 4.38 Jumlah Pemuda Berprestasi pada Berbagai Bidang di Tingkat Nasional Tahun 2009-2012


2. Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan olahraga di Kabupaten Jombang dengan menghitung jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional. Perkembangan prestasi cabang olahraga yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :


4 BAB

Grafik 4.39 Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional Tahun 2009-2012


Adapun masing-masing cabang olahraga yang berprestasi tersebut pada tahun 2009 untuk cabang karate, atletik, sepak bola, tenis meja. Tahun 2010 cabang olahraga yang berprestasi adalah karate, atletik, pencak silat, gulat, sepakbola. Tahun 2011 cabang olahraga yang berprestasi adalah atletik, karate, gulat, dan pencak silat. Satu hal yang menggembirakan bahwa Kabupaten Jombang menduduki peringkat ke-8 dari 38 kontingen kabupaten/kota dalam Pekan Olahraga Daerah Jawa Timur Tahun 2012, dengan meraih 8 medali emas, 9 medali perak, dan 15 medali perunggu. Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu motivasi untuk meningkatkan prestasi Kabupaten Jombang di bidang olahraga pada kancah provinsi dan nasional.

18. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Seluruh warga Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggungjawab atas keutuhan dan tetap tegak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan pandangan, merupakan suatu bentuk dari dinamika politik dalam negeri sebagai wujud demokrasi dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa. Kondusifitas kesatuan bangsa dan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia mutlak membutuhkan suatu kestabilan pelaksanaan bernegara dan bermasyarakat di daerah. Terwujudnya persatuan dan Kesatuan bangsa yang kondusif dan terciptanya potensi masyarakat yang tangguh dalam menghadapi segala bentuk ancaman dan bencana merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan. A. Arah Kebijakan Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan implementasi misi kedua RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2009 – 2012 yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tujuan LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mencapai sasaran terwujudnya fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika di dalam pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan kebijakan : 1.

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama dan kehidupan beragama dengan program strategis sebagai berikut: 

Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama



Peningkatan peran lembaga keagamaan sebagai agen pembangunan



Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilainilai keagamaan secara dini

Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama dengan program strategis sebagai berikut : 

Peningkatan kerjasama dan komunikasi antar lembaga keagamaan dan antar umat beragama



Pengembangan forum dialog antar tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat



Pengembangan wawasan multikultur bagi masyarakat

B. Program dan Capaian Secara umum kondisi kamtibmas di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2013 tribulan I dalam suasana kondusif. Seluruh permasalahan yang timbul seluruhnya dapat ditangani oleh aparat pemerintah mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari program dan kegiatn yang telah dilaksanakan, antara lain: a.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelaksanaan program ini melalui kegiatan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, Pembangunan Pos Jaga/Ronda, Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan, serta Pengendalian Keamanan Lingkungan. Sebagai ujung tombak penciptaan situasi kondisi yang aman dan kondusif di Kabupaten Jombang, kuantitas dan kualitas tenaga Linmas perlu mendapat perhatian mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakat yang semakin modern cenderung semakin kompleks. Sampai dengan tahun 2012 telah tersedia tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) sebanyak 9.729 orang yang tersebar di 21 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang, di mana 691 orang di antaranya telah mendapatkan pelatihan khusus menangani masalah-masalah Kamtibmas. Perkembangan jumlah tenaga linmas selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut :


4 BAB

Grafik 4.40 Jumlah Tenaga Linmas Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

Sumber Data : Bakesbangpol Linmas Kab. Jombang

b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Tingkat ketentraman masyarakat ditunjukkan dengan terwujudnya suasana yang kondusif. Hal ini merupakan dampak dari upaya upaya Pemerintah Daerah bersama dengan aparat keamanan dan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban dengan menyelesaikan setiap permasalahan di masyarakat dengan baik. Program ini utamanya dilaksanakan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan bidang ketertiban umum, operasi penertiban pedagang kaki lima, operasi penertiban spanduk, operasi penertiban yustisi, operasi penertiban gelandangan dan pengemis, operasi penertiban perijinan, operasi penertiban sidak apel, serta operasi penertiban kenakalan remaja. Hasil dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan, pada tahun 2009 ditemukan kasus pelanggaran masyarakat terhadap Perda Tramtib sebanyak 1.734, tahun 2010 sebanyak 1.001 kasus, tahun 2011 sebanyak 815 kasus, tahun 2012 sebanyak 712 kasus, dan tahun 2013 tribulan I sebanyak 471kasus. Pelanggaran Perda Tramtib yang banyak terjadi di antaranya adalah pemasangan spanduk liar, tindakan asusila, gelandangan dan pengemis, serta kenakalan remaja. Jumlah kasus pelanggaran masyarakat terhadap Perda Tramtib yang ditemukan sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tribulan I adalah sebagai berikut :


I

4

BAB

Grafik 4.41 Jumlah Pelanggaran Perda Ketentraman dan Ketertiban Selama Tahun 2009-2013 Tribulan Pertama

Sumber Data : Kantor Satpol PP Kab. Jombang

c. Program pengembangan wawasan kebangsaan Untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan meningkatkan kualitas pembauran bangsa, di Kabupaten Jombang telah dibentuk Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) yang melakukan pertemuan secara rutin setiap tribulan. Disamping itu untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan situasi dan kondisi wilayah, serta untuk meningkatkan ketahanan bangsa maka dilaksanakan koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) secara rutin setiap bulan, dan sewaktu-waktu bila kondisi membutuhkan, Pelatihan dan Pendidikan Bela Negara, serta seminar peningkatan wawasan kebangsaan. d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Masalah peredaran minuman keras dan narkoba saat ini merupakan masalah bersama yang memerlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Dalam rangka menekan angka pengguna minuman keras dan narkoba, maka telah diadakan kegiatan penyuluhan pencegahan, peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba. e. Program pendidikan politik masyarakat Pendidikan politik masyarakat dilaksanakan melalui forum–forum diskusi politik yang ditujukan pada penciptaan demokrasi yang baik, seperti bagaimana menyalurkan pendapat yang baik, sehingga tidak menimbulkan demo yang anarki dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti: LSM, ormas, Akademisi, Toma dan toga. Selain itu juga dilakukan pertemuan rutin setiap tribulan Silaturahmi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). f.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Bencana merupakan suatu hal yang pasti terjadi namun sulit diprediksi kapan akan terjadi. Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang diprediksi rawan terjadi bencana. Oleh karena itu pada tahun 2011 telah


4 BAB

dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang melalui Perda No 11 Tahun 2011 Salah satu langkah antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana di wilayah Kabupaten Jombang dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka Pemerintah Kabupaten Jombang telah mengambil langkahlangkah antisipasi sebagai berikut : 

Memberikan sosialisasi kepada masyarakat daerah rawan bencana alam agar lebih waspada, sehingga apablia sewaktu-waktu terjadi bencana dapat dengan cepat mengambil langkah-langkah penyelamatan;



Melakukan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana;



Menggerakkan atau siaga SAR Linmas dengan personil lengkap;



Melaksanakan koordinasi antar anggota SATLAK agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat dan terkoordinasi.

Untuk mengatur koordinasi antar instansi baik vertikal maupun horizontal dalam hal penanggulangan bencana baik pra maupun pasca terjadinya bencana, maka perlu dibuat suatu sistem dan mekanisme yang merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dan unsur-unsur kelembagaan yang ada di daerah terkait dalam hal tanggap darurat bencana telah disusun Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kabupaten Jombang yang merupakan pedoman bagi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Jombang sesuai amanat UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. g. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Untuk mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyediakan 16 personil, yang dilengkapi dengan peralatan berupa 2 mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil suplai air (truk tangki), baju tahan api 1 buah, jenset air 3 buah, serta jenset air di mobil 2 buah. Dengan adanya tambahan peralatan dan kelengkapan personil tersebut diharapkan dapat memaksimalkan upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Jombang kurun waktu 2009 sampai dengan 2013 tribulan I secara umum dalam suasana kondusif. Konflik antar etnis, antar agama dan juga konflik antar anggota masyarakat tidak pernah terjadi. Kondisi ini merupakan hasil koordinasi yang efektif antar seluruh elemen masyarakat. Untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik, berbangsa dan bernegara dan sebagai wujud komitmen politik Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan bantuan sosial dan bantuan hibah kepada organisasi sosial politik dan organisasi masyarakat untuk menstimulasi kegiatannya. Perkembangan bantuan organisasi sosial politik dan ormas sepanjang tahun 2009 – 2013 sebagaimana tabel berikut.


I

4

BAB

Tabel 4.25 Perkembangan Bantuan Orsospol dan Ormas Tahun 2009-2013 No 1 2

Uraian Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran

Satuan

2009

2010

2011

2012

2013*

kegiatan

195

179

97

39

24

rupiah

1.127.185.000

984.000.000

800.000.000

1.089.195.500

1.979.500.000

*) Belum dicairkan Sumber Data : Bakesbangpol Linmas Kab. Jombang

C. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang membutuhkan solusi pemecahannya antara lain sebagai berikut : 1.

Mulai menurunnya wawasan kebangsaan pada generasi muda. Perlu disadari bahwa wawasan kebangsaan generasi muda saat ini cenderung mengalami penurunan yang disebabkan banyak faktor diantaranya minimnya pengetahuan tentang wawasan kebangsaan itu sendiri dan kurangnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga semangat nasionalisme dan kebangsaan. Beberapa bentuk kegiatan untuk mengatasi hal tersebut adalah sosialisasi, workshop, seminar, fasilitasi dialog/curah pendapat, pendidikan dan pelatihan terkait isu dan tema wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, ketahanan dan keamanan wilayah bagi aparatur pemerintah daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, akademisi dan pendidik, pemuda dan pelajar serta masyarakat Kabupaten Jombang pada umumnya.

2.

Minimnya sarana pelayanan bencana kebakaran untuk melayani 306 desa/kelurahan di 21 kecamatan. Dengan jangkauan wilayah yang terlalu luas, sementara sarana yang ada sangat kurang, akan sangat terlambat bila kejadian kebakaran terjadi di wilayah pinggiran. Oleh karena itu setidaknya perlu ditambah lagi 3 posko pemadam kebakaran yang dilengkapi mobil pemadam untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten.

D. Apresiasi Penghargaan yang pernah diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang pada Tahun 2009 dalam rangka Jambore di Selorejo Malang dengan penilaian “Kerapian Tenda”


4 BAB

19. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. A. Arah Kebijakan Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian di Kabupaten Jombang diselenggarakan dalam rangka memenuhi amanat RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2009 – 2013 misi pertama yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dengan tujuan : 1. mewujudkan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang baik; 2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah; serta 3. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional 4. Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel. Penyelenggaran urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian di Kabupaten Jombang yang diarahkan untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran, yaitu: 1.

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah dengan indikator meningkatnya indeks kepuasan masyarakat Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program strategis :  Program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan public;  Peningkatan kapasitas administrasi publik

2. Meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan dengan indikator meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah mencapai 100,4 milyar rupiah LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Untuk mencapai sasaran ini ditetapkan kebijakan memantapkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan perencanaan kebijakan APBD, penajaman prioritas anggaran, pengelolaan resiko fiskal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dengan program strategis:  Pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran;  Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber Data-Sumber Data pembiayaan pembangunan daerah; serta  Peningkatan efektivitas pengelolaan kekayaan daerah 3. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan sebesar 80% dan tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan daerah Untuk mencapai sasaran ini ditetapkan kebijakan : 

meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan program strategis peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah serta peningkatan pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



Standardisasi sistem pengelolaan keuangan daerah dengan program strategis Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah dan Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

4. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Datadaya aparatur pemerintah dengan indicator 70 % aparatur memiliki kinerja dengan kriteria baik dan terwujudnya sistem manajemen Sumber Data daya aparatur pemerintah daerah tahun 2013 Untuk mencapai sasaran ini ditetapkan kebijakan :

5.



meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah dengan program strategis penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah;



Meningkatkan etos kerja aparatur pemerintah daerah dengan program strategis menerapkan sistem manajemen kinerja aparatur pemerintah



Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian dengan program strategis perbaikan sistem manajemen Sumber Datadaya aparatur pemerintah daerah



Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan aparatur pemerintah dengan program strategis peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan indicator terwujudnya kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi pada 2013 dan terselesaikannya legislasi kebijakan tepat waktu sesuai kebutuhan pada 2013; Untuk mencapai sasaran ini ditetapkan kebijakan :


4 BAB

 Mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan program strategis Penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah dan Pemantapan pelaksanaan otonomi daerah;  Meningkatkan kualitas perancangan peraturan perundang-undangan daerah dengan program strategis Peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan daerah dan Penyempurnaan sistem dan prosedur legislasi kebijakan. 6.

Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan dengan indicator terwujudnya kemandirian dan kemampuan desa dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Untuk mencapai sasaran ini ditetapkan kebijakan :  Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dengan program strategis Pendidikan dan pelatihan aparatur di tingkat pemerintah desa, Pemantapan pelaksanaan otonomi desa, serta Percepatan pembangunan desa  Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat desa di dalam sistem pembangunan daerah dengan program strategis Peningkatan kapasitas Sumber Datadaya manusia di perdesaan

7.

Meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program-program pembangunan dengan indicator meningkatnya jumlah sarana informasi pembangunan yang berkualitas. Untuk mencapai sasaran ini diteapkan kebijakan : 

Meningkatkan kualitas akses informasi oleh masyarakat dengan program strategis Pengembangan pusat-pusat informasi dan penerangan masyarakat



Meningkatkan kualitas manajemen sistem informasi kebijakan dan program-program pembangunan dengan program strategis Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi

B. Program dan Capaian Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Jombang bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Jombang mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang yang mengatur tentang urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Berdasarkan Perda tersebut, sejak tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Jombang menyelenggarakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang implementasinya secara keseluruhan menghasilkan outcome sebagai berikut: LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

a. Pelayanan Publik Kinerja pelayanan pemerintah Kabupaten Jombang kepada masyarakat dinilai menggunakan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM diukur pada SKPD penyelenggara pelayanan masyarakat dan urusan pemerintahan yang penilaiannya berdasarkan 14 unsur pelayanan. Semakin tinggi IKM menunjukkan semakin baiknya pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. Target IKM yang ditetapkan dalam RPJMD 2009 – 2013 adalah meningkat setiap tahun. Realisasi selama 5 tahun terakhir pada kelompok dinas dan kelompok kecamatan menunjukkan trend naik, sementara pada kelompok badan menunjukkan kecenderungan turun. Hasil pengukuran IKM sampai dengan tahun 2012 pada semua kelompok termasuk dalam kategori BAIK, dengan nilai rata-rata IKM pada kelompok Badan Daerah sebesar 75,55; kelompok Dinas Daerah sebesar 76,42; dan kelompok kecamatan sebesar 74,33. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2009 – 2012 terdapat peningkatan rata-rata IKM sebesar 0,87. Artinya pelayanan yang diberikan pada masyarakat pada dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan. Dengan kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa target RPJMD berkaitan dengan IKM telah dapat dilaksanakan dengan baik. Perkembangan IKM Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 sebagaimana grafik berikut : Grafik 4.42 IKM Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2012

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdakab Jombang

b. Kelembagaan Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Jombang bersama-sama dengan DPRD menerbitkan Perda Nomor 5 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Perda tersebut merupakan dasar dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Jombang yang diikuti dengan penataan personil yang dilaksanakan pada awal tahun 2009. I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan serta menyesuaikan dengan kebutuhan daerah maka pada tahun 2011 diterbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, serta Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Ploso. Berdasarkan Perda-perda tersebut, maka pada tahun 2013, struktur kelembagaan Pemkab Jombang terdiri dari 15 Lembaga Teknis Daerah, (7 Badan, 3 Kantor, 2 RSU, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, BPBD), 14 Dinas Daerah, 4 Perusahaan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, 21 Kecamatan, dan 4 Kelurahan. Dengan demikian telah terwujudnya kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi pada 2013 sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD Kabupaten Jombang. c. Aparatur Kondisi aparatur yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang adalah terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang secara struktural menunjukkan bangunan dan tatanan birokrasi yang kokoh, kuat, solid dan netral tetapi secara kultural mampu menjalankan sistem dan mekanisme kerja yang lincah, luwes dan profesional. Sedangkan secara operasional mampu menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah secara demokratis, akuntabel, transparan dan berkeadilan serta memiliki tingkat kerja yang tinggi sehingga mampu berperan sebagai lokomotif gerbong pembaharuan menuju penyelenggaraan kepemerintahan yang lebih baik dan amanah (good governance). Untuk mewujudkan kondisi tersebut, dan dalam rangka tour of duty, sepanjang 2009 – 2013 telah dilakukan penataan pegawai sebanyak 1.649 pejabat, dan 331 mutasi staf. Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Jombang, sepanjang tahun 2009 – 2013 tribulan I mengalami penurunan sebanyak 418 pegawai yaitu dari sebanyak 12.790 orang pada tahun 2009 menjadi 12.372 orang pada tahun 2013. Penurunan ini disebabkan adanya moratorium penerimaan CPNS sejak tahun 2011 sementara pegawai yang pensiun cukup banyak. Untuk meningkatkan kualitas aparatur, Pemkab Jombang memberikan dukungan berupa kesempatan untuk meningkatkan strata pendidikan baik melalui beasiswa tugas belajar maupun dari inisiatif pegawai itu sendiri. Sampai dengan tahun 2012 jumlah pegawai yang berpendidikan S2 meningkat sebanyak 367 orang, yaitu dari sebanyak 160 orang menjadi sebanyak 367 orang. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Jombang juga meningkatkan kapasitas aparaturnya melalui Diklat Struktural dan Diklat Fungsional. Sepanjang tahun 2009 – 2013 telah dilaksanakan Diklatpim IV bagi 120 pegawai, Diklatpim III sebanyak 75 pegawai, Diklatpim II sebanyak 12 pegawai, serta Diklat Fungsional sebanyak 2.405 pegawai. Selain peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur, Pemerintah Kabupaten Jombang juga melaksanakan pembinaan disiplin pegawai yang ditekankan LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

kepada pemahaman dan kesadaran setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan semua hak dan kewajiban sebagai seorang abdi masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan pembinaan tersebut, diharapkan akan meminimalisir pelanggaran terhadap aturan kepegawaian yang ada. Dalam rangka pembinaan ini, sepanjang tahun 2009 – 2012 telah diberikan hukuman disiplin kepada 78 pegawai. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Data daya aparatur pemerintah Kabupaten Jombang, dapat dilihat dari prosentase jumlah aparatur yang mempunyai penilaian kinerja dengan kriteria baik. Sampai dengan akhir tahun 2012, prosentase aparatur yang memiliki penilaian kinerja dengan kriteria baik mencapai 99,98%. Dengan capaian ini maka target RPJMD yang ditetapkan sebesar 70% aparatur berkinerja baik telah jauh terlampaui. Salah satu target berkaitan dengan aparatur yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang adalah terwujudnya sistem manajemen Sumber Data daya aparatur. Dengan sistem tersebut diharapkan dapat mengatur tata kelola, sistem karier, kompetensi dan kompensasi bagi aparatur secara baku dan komprehensif. Sampai dengan tahun 2013 sudah dibangun Sistem Aplikasi pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEG). Implementasi SAPK dilakukan untuk memenuhi kebutuhan administratif kepegawaian yang semakin kompleks, meliputi proses pengadaan pegawai dalam hal entry nama CPNS dan penetapan NIP dari BKN, pemrosesan kenaikan pangkat, pemrosesan pensiun, peremajaan data, pelaporan dan statistik. Sedangkan implementasi pengembangan SIMPEG ditujukan untuk pemutakhiran database pegawai mulai dari mutasi pengangkatan PNS, mutasi pangkat, mutasi kenaikan gaji berkala, mutasi pendidikan dan mutasi lainnya, perubahan kodifikasi pada tabel induk yang meliputi tabel organisasi, tabel unit, tabel wilayah, tabel pendidikan umum, dan tabel lainnya, serta perubahan jenis data, elemen data dan struktur database pegawai. Dengan telah teraplikasinya 2 sistem ini maka, target RPJMD telah dapat terlaksana dengan baik. d. Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang adalah penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Penilaian atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan direalisasikan dalam bentuk penyusunan LAKIP yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara, LKPJ Bupati yang disampaikan kepada DPRD, LPPD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, EKPPD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan kepada Gubernur. Pengukuran kinerja penyelenggaraan pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terbagi dalam 4 (empat) kategori : sangat berhasil, berhasil, cukup dan kurang. Realisasi capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2012 diukur dengan 48 sasaran yang hasilnya 89,58% sangat berhasil, 4,17% berhasil, 2,08% cukup dan 4,14% kurang. Dengan capaian ini, maka target I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan sebesar 80% yang ditetapkan dalam RPJMD telah terlampaui. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlancar dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jombang telah mengupayakan pengelolaan dan pengadministrasian aset daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatannya bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penghitungan sampai dengan tahun 2012 menunjukkan capaian 85% sarana dan prasarana pemerintahan daerah dalam kondisi layak. Kondisi ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yang sebesar 70%. Untuk memberikan kepastian hukum, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, dilakukan penerbitan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) yang diberlakukan di wilayah Kabupaten Jombang. Sepanjang tahun 2009 – 2013 tribulan I telah diterbitkan sebanyak 97 Perda. Faktor penting yang mendorong keberhasilan tersebut adalah terjalinnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dan DPRD Kabupaten Jombang dalam setiap proses legislasi produk hukum daerah. Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Jombang mengupayakan langkah-langkah penyelesaian segera atas setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Jombang menghadapi permasalahan hukum sebanyak 15 kasus. Keseluruhan kasus tersebut telah berhasil diselesaikan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan akan sangat efektif, jika didukung oleh meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Kepada Desa, yang telah diimplementasikan dengan 4 pendekatan, yaitu melalui bantuan dana stimulan, alokasi dana desa, penyerahan sebagian urusan kewenangan Kabupaten kepada Desa, dan tugas pembantuan. Dengan diterapkannya percepatan pembangunan desa ini, maka target yang ditetapkan dalam RPJMD telah dilaksanakan dengan baik. e. Pengelolaan Keuangan Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk meningkatkankan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran maka pada tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Analisa Standar Belanja (ASB). Analisa Standar Biaya adalah penilaian kewajaran atas beban LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dengan diterbitkannya peraturan ini maka target yang ditetapkan dalam RPJMD telah dilaksanakan dengan baik. Sepanjang tahun 2009 – 2013 berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ektensifikasi Sumber DataSumber Data pendapatan daerah termasuk melakukan kajian terhadap Sumber Data-Sumber Data potensial bagi pendapatan asli daerah dan jenisjenis Sumber Data pendapatan lainnya yang masih dapat dioptimalkan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Hasil dari upaya-upaya tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 tercapai sebesar Rp 164.389.353.734,76. Dengan capaian Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 ini maka target PAD yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 100,4 milyar pada tahun 2013 telah terlampau

20. URUSAN KETAHANAN PANGAN Urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib yang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota karena ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan penegasan tentang ketahanan pangan nasional yang harus dibangun dengan dasar azaz kemandirian dan kedaulatan pangan.Produksidalamnegeri menjadi tumpuan utama pasokan pangan nasional, sedangkan pangan impor merupakan pilihan terakhir manakala produksi dalam negeri tidak mencukupi. Bahkan, Indonesia mentargetkan untuk menjadi pemasok beras dunia dengan pencanangan produksi beras surplus 10 juta ton di tahun 2014. A. Arah Kebijakan Beberapa kebijakan umum Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014 dalam peningkatan ketahanan pangan adalah meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan serta kecukupan gizi masyarakat secara luas. Dalam rangka operasionalisasi perwujudan Ketahanan Pangan di tingkat daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota), maka Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan SPM Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensinya.Dari ke tiga aspek ketahanan pangan tersebut terdapat 4 (empat) jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain : 1. Ketersediaan dan cadangan pangan Ketersediaan pangan yaitu pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya, yang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, pemasokan pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Cadangan pangan merupakan Sumber Data pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Indikator kinerja pelayanan ketersediaan dan cadangan pangan di Kabupaten/kota sampai dengan tahun 2015 adalah:ketersediaan energi dan protein perkapita 90% serta penguatan cadangan pangan 60%; 2.

Distribusi dan akses Pangan Distribusi pangan yaitu pasokan pangan yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga. Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Indikator kinerja pelayanan distribusi dan akses pangan pemerintah Kabupaten/kota sampai dengan tahun 2015 adalah: Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% serta Stabilitas harga dan pasokan pangan 90%.

3.

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Penganekaragaman pangan berfungsi untuk mengarahkan agar: a) Pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, disamping juga efisiensi untuk mencegah pemborosan;dan b) Pemanfaatan pangan dalam tubuh dapat optimal, dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta aman. Selain penganekaragaman juga diperlukan adanya keamanan pangan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang menganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Indikator kinerja pelayanan penganekaragaman dan keamanan pangan pemerintah Kabupaten/kota sampai dengan tahun 2015 adalah: pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) 90% dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80%;


I

4

BAB

4.

Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan kerawanan pangan adalah penanganan kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendapatannya, rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Indikator kinerja pelayanan penanganan kerawanan pangan pemerintah Kabupaten/kota sampai dengan tahun 2015 adalah penanganan daerah rawan pangan 60%.

Kebijakan urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuangdalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 dalam rangka meningkatkan pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk: a. Mempertahankan tingkat produksi beras dengan ketersediaan minimal yang cukup untuk mendukung kemandirian pangan; b. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri, melalui peningkatan populasi hewan dan produksi pangan hewani dari produksi dalam negeri agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Data daya manusia; c. Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras, dengan konsumsi pangan alternatif berbahan lokal. Kebijakan urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Jombang diarahkan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan swasembada pangan. Kebijakan urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Jombang dituangkandalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2009-2013, pada misi ke tiga yaitu “Membangun Struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis” dengan tujuan meningkatkan perekonomian yang berbasis agribisnis dengan sasaran Mantapnya Ketahanan pangan dengan indikator antara lain: 1. Terwujudnya stock pangan di 500 poktan pada 2013; 2. Pemenuhan kecukupan protein hewani sebesar 45,73 gram/hari/orang pada 2013. Guna mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pangan, dengan program strategis sebagai berikut: 1. 2. 3.

Pengamanan ketersediaan pangan daerah; Penguatan kapasitas kelembagaan pangan; Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pangan.

B. Program dan Capaian Implementasi pencapaian sasaran mantapnya ketahanan pangan di Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui kegiatan:


4 BAB

 Penyusunan analisa ketahanan pangan berupa Neraca Bahan Makanan (NBM), pengukuran nilai Pola Pangan Harapan (PPH) untuk mengetahui pola konsumsi penduduk dan penyusunan data base ketahanan pangan;  Pembinaan dan pelatihan ketrampilan pemanfaatan pekarangan di sekitar rumah untuk pengembangan pangan;  Pemantauan analisis akses pangan masyarakat dan penyusunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan;  Pembinaan UKM Pangan olahan dan pemberian bantuan sarana prasarana produksi;  Pembinaan pengembangan cadangan pangan daerah bagi pokmas melalui penyediaan cadangan pangan hidup tingkat rumah tangga;  Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) melalui pembinaan dan pemberian bantuan sarana usaha pada kelompok afinitas;  Pengembangan Lumbung Pangan Desa dan Penyediaan Lumbung Pangan Masyarakat melalui pembinaan dan pemberian bantuan pembangunan lumbung pangan, lantai jemur, modal usaha dan bantuan penggilingan;  Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan melalui kegiatan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan kader posyandu tentang MP-ASI berbahan baku lokal;  Koordinasi Kebijakan Perbesaran;  Penyuluhan Sumber Data Pangan alternatif dalam rangka pengenalan dan pemanfaatan pangan dari bahan baku lokal beragam, bergizi, berimbang dan aman (3BA);  Pemantauan Mutu dan Keamanan Pangan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pedagang pangan olahan tentang produk pangan yang aman;  Uji Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan Daerah untuk mengidentifikasi mutu dan keamanan pangan olahan dan jajanan anak sekolah;  Pemantauan sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam rangka penanganan kerawanan pangan melalui pemberian bantuan bahan pangan bagi keluarga gizi kurang;  Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dengan cara promosi diversifikasi pangan lokal melalui kelompok wanita dan dasa wisma;  Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan yaitu pengumpulan dan pengolahan data baku pangan setiap tribulan. Pencapaian indikator yang menggambarkan sampaisejauh mana keberhasilan implementasi program urusan Ketahanan Pangan selama tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 antara lain : 1. Kebijakan dan komitmen daerah terhadap perwujudan ketahanan pangan daerah Komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap ketahanan pangan daerah diwujudkan melalui Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor: LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

188.4.45/114/415.10.10/2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang dengan tugas dan fungsi antara lain mengkaji permasalahan ketahanan pangan daerah; menyusun bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengembangan ketahanan pangan daerah baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dalam upaya meningkatkan dan memantapkan ketahanan pangan di daerah. Dan dalam rangka mempercepat pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan maka pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Bupati Jombang nomor 5 tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. 2. Terjaminnya ketersediaan pangan utama di daerah Ketersediaan pangan utama di kabupaten Jombang tahun 2009 - 2012 cenderung mengalami peningkatan rata-rata 4,03% per tahun, sedangkan kebutuhan pangan utama mengalami penurunan rata-rata 1,95% per tahun dengan adanya diversifikasi pangan dari bahan pangan lokal, sehingga terdapat surplus pangan utama dengan peningkatan rata-rata 10,22%. Untuk masa yang akan datang tentunya upaya-upaya diversifikasi pangan terutama non beras tetap perlu dilakukan lebih intensif dan terintegrasi dengan program-program lainnyauntuk menurunkan konsumsi beras Kabupaten Jombang masih cukup tinggi yaitu 242,6 gr/kapita/hr pada tahun 2011, sebesar 235,4 gr/kap/hr tahun 2012. Konsumsi tersebut masih lebih rendah dibandingkan konsumsi beras Provinsi Jawa Timur tahun 2011 sebesar 248,9 gr/kap/hr dan tahun 2012 sebesar 242,8 gr/kap/hr. Target Nasional berusaha menurunkan konsumsi beras dari 91,3 Kg/kap/tahun atau 250,14 gr/kap/hr menjadi 87 Kg/kap/tahun atau 238,36 gr/kap/hr. Capaian indikator Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Jombang sebagaimana Tabel 4.26 dan grafik 4.43 berikut: Tabel 4.26 Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Utama di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 INDIKATOR

2009

2010

2011

2012

Ketersediaan Pangan Utama (Ton) dari aspek produksi

246.870,00

308.426,00

268.884,27

268.813,00

4,03

Kebutuhan Pangan Utama (Ton)

125.567,00

141.876,00

131.006,85

116.070,00

-1,95

Surplus (Ton)

121.303,00

166.550,00

137.877,42

152.443,00

10,22

Sumber Data: Kantor Ketahanan Pangan Kab. Jombang


%

4 BAB

Grafik 4.43 Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012


Realisasi ketersediaan pangan utama sampai dengan tribulan I tahun 2013 sebesar 84.517 ton, jika dibandingkan dengan target ketersediaan pangan utama tahun 2013 sebesar 300.000 ton maka telah tercapai 28,17% sehingga sampai dengan akhir tahun 2013diprediksi target tersebut dapat tercapai dengan adanya dukungan pelaksanaan program/kegiatan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama baik melalui penyuluhan dan pendampingan budidaya, pemberian bantuan sarana budidaya maupun Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) maupun upaya intensifikasi melalui gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (GP3K) yang dilaksanakan oleh BUMN seperti Jasa Tirta dan Petrokimia Gresik. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Jombang ditinjau dari rasio ketahanan pangan pada tahun 2009 – 2012 sebagaimana grafik berikut: Grafik 4.44 Perkembangan Rasio Ketahanan Pangan Tahun 2009-2012



I

4

BAB

Berdasarkan grafik tersebut di atas diketahui bahwa rasio ketahanan pangan tahun 2009 – 2012 melebihi 100% menunjukkan bahwa tingkat ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Jombang masih sangat aman dan tingkat stabilitas harga pangan khususnya kelompok padi-padian masih bisa dikendalikan. 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pangan di daerah Pemerintah Kabupaten Jombang mengembangkan Lumbung Pangan yang ditujukan untuk mengoptimalkan peran lumbung pangan dalam penyediaan cadangan pangan masyarakat di pedesaan. Dengan adanya Lumbung Pangan desa/masyarakat diharapkan pendapatan anggota kelompok lumbung pangan akan bertambah secara berkelanjutan dengan adanya sistem tunda jual di kelompok lumbung. Pada saat panen raya petani dapat menjual gabahnya dengan harga yang sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sekaligus sebagai cadangan pangan pada saat musim paceklik. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMD 2009-2013 Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan terwujudnya lumbung pangan pada 500 kelompok tani di tahun 2013. Realisasi jumlah lumbung pangan selama tahun 2009 – 2012 sebagaimana grafik berikut: Grafik 4.45 Perkembangan Jumlah Lumbung Pangan Desa Tahun 2009-2012


Dari grafik tersebut di atas diketahui bahwa pencapaian jumlah lumbung pangan selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi jumlah lumbung pangan tersebut merupakan hasil pembinaan secara intensif kepada kelompok Lumbung Pangan yang sudah ada maupun terhadap kelompok baru serta adanya dukungan bantuan sarana prasarana berupa bangunan fisik lumbung, lantai jemur dan penguatan permodalan. Realisasi pencapaiam jumlah lumbung tahun 2012 sebanyak 296 unit atau 74% dari target 400 unit, dan untuk tahun 2013 sampai dengan tribulan I belum ada penambahan jumlah lumbung pangan, namun telah ditargetkan adanya penambahan lumbung pangan sebanyak 15 unit, sehingga realisasi jumlah lumbung pangan sampai dengan akhir tahun 2013 diprediksikan tercapai I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

sebanyak 311 unit dari target 500 unit atau 62,2% dari target. Walaupun dari segi jumlah tidak tercapai namun dari sisi stock pangan sebenarnya sudah melebihi target melalui pemberdayaan stock pangan yang ada di Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)maupun Lembaga Pembelian Gabah (LPG). Fokus pembinaan yang dilakukan terhadap keberadaan lumbung pangan adalah peningkatan kualitas berupa diversifikasi usaha antara lain usaha pengolahan, usaha jasa alsintan, sistem tunda jual, kemitraan dengan Bulog serta optimalisasi terhadap peran lumbung bagi ketahanan pangan daerah. Untuk masa yang akan datang perlu dilakukan langkah akselerasi mengingat keberadaan lumbung pangan sangat mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan khususnya penyediaan cadangan pangan masyarakat untuk meningkatkan akses pangan masyarakat pada musim paceklik. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kelembagaan pangan di daerah antara lain melalui :

kapasitas

 Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebanyak 9 unit, Lembaga Pembelian Gabah (LPG) sebanyak 23 unit dan Kelompok Lumbung Pangan sebanyak 296 unit dalam rangka meningkatkan kapasitas stock pangan demi terjaminnya pengamanan ketersediaan pangan di daerah;  Pelatihan dan bimbingan teknis manajemen kelembagaan bagi pengurus dan anggota Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Lembaga Pembelian Gabah (LPG) dan Kelompok Lumbung Pangan;  Sosialisasi kebijakan perberasan yang dilakukan setiap tahun dengan melibatkan ± 250 orang sebagai upaya penyampaian informasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dengan kelompok sasaran Gapoktan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lumbung Pangan, dan stakeholders dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan poktan lumbung pangan untuk bermitra dengan BULOG;  Fasilitasi penguatan permodalan yang diberikan kepada lumbung pangan dalam bentuk Bantuan Sosial sebanyak 81 lumbung, dalam bentuk dana bergulir diberikan kepada 23 Lembaga Pembelian Gabah (LPG) serta dana hibah diberikan kepada 9 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Dari 9 lembaga LDPM tersebut dalam tahap pengembangan sebanyak 2 lembaga, tahap kemandirian sebanyak 4 lembaga serta tahap pasca mandiri sebanyak 3 lembaga;  Pembangunan fisik desa/masyarakat.

lumbung

pada

Kelompok

Lumbung

Pangan

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagaimana tersebut di atas, kapasitas kelembagaan pangan di daerah dapat ditingkatkan. 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang produksi dan distribusi pangan di daerah Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang produksi dan distribusi pangan di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2013 antara lain melalui:


I

4

BAB

 Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat sekunder, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Jalan Usaha Tani (JUT) yang tersebar di 21 Kecamatan;  Pembangunan Fisik serta fasilitasi sarana prasarana lumbung pangan;  Pembangunan 1 unit Resi Gudang di Desa Glagahan Kecamatan Perak dalam rangka tunda jual komoditas tanaman pangan; Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagaimana tersebut di atas, kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang produksi dan distribusi pangan di daerah dapat ditingkatkan. 5. Berkembangnya desa mandiri pangan dan penanganan rawan pangan di Kabupaten Jombang Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengembangkan desa mandiri pangan dan penanganan rawan pangan di Kabupaten Jombang antara lain melalui:  Fasilitasi kelompok afinitas sebanyak 17 kelompok pada 4 desa mandiri pangan yaitu Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan, Desa Gedungombo Kecamatan Ploso, Desa Pandanblole Kecamatan Ploso, dan Desa Genenganjasem Kecamatan Kabuh;  Pemberdayaan lumbung pangan desa/masyarakat sebanyak 296 lumbung yang berada pada daerah sentra produksi maupun daerah agak rawan pangan;  Pengembangan cadangan pangan hidup pada 6 Desa Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang tersebar di Desa Keras Kecamatan Diwek, Desa Plandi Kecamatan Jombang, Desa Temuwulan Kecamatan Perak, Desa Pulosari Kecamatan Bareng, Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan, dan Desa Munungkerep Kecamatan Kabuh. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagaimana tersebut di atas, pengembangan desa mandiri pangan dan penanganan rawan pangan di daerah dapat dicapai. 6. Terwujudnya diversifikasi pangan daerah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah adalah : komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya dan menggambarkan keragaman ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk.Semakin tinggi skor PPH semakin beragam pangan yang dikonsumsi dan semakin baik zat gizi yang diperoleh.Perkembangan capaian indikator diversifikasi pangan di Kabupaten Jombang yang ditunjukan dengan skor PPH selama tahun 2009 - 2012 menunjukan adanya penurunan rata-rata 3,16% per tahun. Realisasi pencapaian skor Pola Pangan Harapan tahun 2012 sebesar 81,7% lebih rendah dari standart pelayanan minimal 90%. Dari trend skor pola pangan harapan tersebut maka mutu dan keragaman pangan serta keseimbangan gizi sudah cukup baik, namun ada beberapa kelompok pangan yang belum mencapai target skor maksimal yaitu kelompok pangan umbiumbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, buah dan I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

sayur. Selanjutnya upaya diversifikasi pangan non beras harus lebih diintensifkan dan terintegrasi dengan program-program lainnya. Perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) selama tahun 2009 - 2012 sebagaimana grafik berikut: Grafik 4.46 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2009-2012


Upaya yang telah dilakukan dalam rangka diversifikasi pangan di Kabupaten Jombang antara lain melalui :  Penyuluhan Sumber Data pangan alternatif pada masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan ± 500 guru dan siswa mulai tingkat Sekolah Dasar, Menengah maupun Atas;  Penyuluhan dan pelatihan pangan olahan lokal berbasis 3BA (Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman) yang dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan ± 30 Usaha Kecil Menengah Pangan Olahan;  Pengembangan Sumber Data pangan berbahan baku lokal baik di pekarangan maupun lahan non teknis melalui pemberdayaan kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). 7. Meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap protein hewani Ketersediaan protein penduduk Kabupaten Jombang selama tahun 2009 – 2012 telah melampaui angka kecukupan protein yang ditetapkan pada SPM ketahanan pangan yaitu 57 gr/kapita/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004) sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:


I

4

BAB

Grafik 4.47 Perkembangan Ketersediaan Protein Tahun 2009-2012

Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kab. Jombang

Pemenuhan kecukupan protein hewani tahun 2009 – 2012 telah dapat mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 45,73 gr/kapita/hr pada tahun 2013.Realisasi kecukupan protein hewani tahun 2009 sebesar 58,77 gr/kapita/hari, tahun 2010 sebesar 210,82 gr/kapita/hari, tahun 2011 sebesar 45,47 gr/kapita/hari dan tahun 2012 sebesar 46,1 gr/kapita/hari. Realisasi kecukupan kebutuhan protein sampai dengan tribulan I tahun 2013 sebesar 23,95 gram/kapita/hari dan untuk protein hewani terealisasi sebesar 4,18 gram/kapita/hari, sehingga diprediksi target tahun 2013 dapat tercapai.Tingkat ketersediaan energi penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2009 - 2012 sebagaimana grafik berikut: Grafik 4.48 Perkembangan Ketersediaan Energi Tahun 2009-2012

Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kab. Jombang


4 BAB

Dari grafik tersebut diketahui bahwa ketersediaan energi selama tahun 2009 2012 sudah melampaui SPM ketersediaan energi yaitu Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.200 kal/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004). Realisasi ketersediaan energi tahun 2009 sebesar 5.918,27 kal/kap/hr, tahun 2010 sebesar 4.907 kal/kap/hr, tahun 2011 sebesar 4.000 kal/kap/hr dan tahun 2012 sebesar 4.293 kal/kap/hr. Realisasi ketersediaan Energi sampai dengan tribulan I tahun 2013 sebesar 981 kalori/kapita/hari, sehingga diprediksi target tahun 2013 dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain melalui :  Sosialisasi dan penyuluhan gemar makan ikan yang dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan ± 100 orang guru dan siswa tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah dasar;  Penyuluhan dan pengolahan bahan pangan hewani yang dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan ± 50 orang ibu rumah tangga yang tergabung dalam Program Kesejahteraan Keluarga;  Introduksi pengolahan produk perikanan dan peningkatan konsumsi ikan yang setiap tahunnya melibatkan 50 orang yang berasal dari kelompok pembudidaya ikan. C.

Apresiasi Pelaksanaan urusan ketahanan pangan selama lima tahun terakhir dapat berjalan baik dengan pencapaian indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas, bahkan Pemerintah Kabupaten Jombang telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa: 1. Juara Terbaik VII pada Gelar Produk Olahan dalam rangka Diversifikasi Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010; 2. Juara Terbaik I pada Gelar Produk Olahan dalam rangka Diversifikasi Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011; 3. Juara Terbaik II Gelar Produk Olahan dalam rangka Diversifikasi Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

D. Permasalahan dan solusi Dalam pelaksanaan urusan ketahanan pangan selama 5 (lima) tahun terakhir masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain: 1. Masih adanya kelembagaan lumbung pangan yang belum optimal menjalankan fungsinya khususnya dalam penyediaan cadangan pangan masyarakat. Upaya yang telah dilaksanakan adalah meningkatkan pembinaan, pendampingan dan pemantauan secara kontinyu dan berkelanjutan; 2. Masih tingginya tingkat konsumsi beras. Upaya yang telah dilaksanakan melalui penyuluhan dan pengenalan keanekaragaman pangan yaitu pola pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman dari bahan baku lokal.


I

4

BAB

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan setidak-tidaknya melalui tiga pendekatan. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu untuk mendorong (encourage), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimiliki untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya. A. Arah Kebijakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan dalam rangka menjalankan amanat RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2009-2013 misi yang pertama yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dengan tujuan untuk terwujudnya ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui kebijakan: 

Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dengan program strategis pendidikan dan pelatihan aparatur di tingkat pemerintah desa, pemantapan pelaksanaan otonomi desa, serta percepatan pembangunan desa



Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat desa di dalam sistem pembangunan daerah dengan program strategis peningkatan kapasitas Sumber Datadaya manusia di perdesaan

B. Program dan Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh tiga SKPD, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Sekretariat Daerah melalui program-program sebagai berikut: I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah menumbuhkembangkan Posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan BerSumber Data Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang melalui anggaran belanja bantuan keuangan memberikan fasilitasi operasional lembaga posyandu masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,kepada 1.538 posyandu balita, dan sebesar Rp. 500.000,- untuk 612 posyandu lansia. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan kader posyandu diselenggarakan pelatihan kader posyandu, jambore kader, dan penilaian Posyandu terbaik tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Dalam rangka menumbuh kembangkan Lembaga Kemasyarakatan yang mampu menciptakan ketahanan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan dilaksanakan pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Dengan diselenggarakannya pelatihan ini, LPMD sebagai mitra pemerintah desa diharapkan mampu dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif, mampu menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat, serta mampu menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan tahun 2012 telah terlaksana pelatihan LPMD bagi 1.092 orang pengurus LPMD. Dalam rangka pembinaan administrasi dan pelayanan tekhnis administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Pemerintah Kabupaten Jombang dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa pada dasarnya adalah para pengabdi untuk melayani masyarakat desa dalam hal urusan pemerintahan dan sosial, dan membangun ekonomi perdesaan. Jasa para Perangkat Desa non PNS ini sungguh luar biasa dalam hal tersebut. Dengan Jasa tersebut, mereka diberikan hak sosial untuk penggunaan tanah desa sebagai wujud apresiasi masyarakat desa terhadapnya. Namun demikian, penghasilan aparat pemerintah desa ini dipandang masih belum layak, karena masih di bawah Upah Minimum Kabupaten. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan berupa pemberian tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD) melalui anggaran belanja tak langsung kepada 2.208 perangkat pada tahun 2010, kepada 3.161 perangkat pada tahun 2011, kepada 3.035 perangkat pada tahun 2012, dan direncanakan kepada 3.235 perangkat pada tahun 2013, dengan total anggaran sebesar Rp. 83.892.781.964,-. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Jombang membentuk tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan menyediakan biaya operasionalnya. Tim inilah yangmemfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

pelaporan baik Pembangunan Fisik maupun non fisik, sehingga mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tribulan I telah tersalur bantuan ADD sebesar Rp 130.164.729.520,- bagi 302 desa. b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Dalam rangka mengembangkan ekonomi produktif, Badan Kredit Desa (BKD) diproyeksikan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan mengelola dan mengembangan aset-aset perekonimian di Desa/Kelurahan. Dalam rangka memacu kinerja BKD dan mendorong terbentuknya BUMDes, maka Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan langkah-langkah strategis berupa pembinaan dan fasilitasi penguatan usaha BKD. Sampai dengan tahun 2012 telah terlaksananya fasilitasi permodalan bagi 84 badan kredit desa. c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat, Pemerintah Pusat melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kabupaten Jombang menjadi salah satu lokasi program PNPM tersebut, yaitu 7 kecamatan menjadi lokasi PNPM Mandiri Perkotaan dan 14 kecamatan menjadi lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. Sepanjang tahun 2009 – 2013 Kabupaten Jombang mendapatkan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat dari APBN untuk kedua program tersebut sebesar Rp. 155.549.101.000,Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah dialokasikan Dana Daerah Urusan Bersama dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 9.034.750.000,- yang dialokasikan untuk PNPM Mandiri Perkotaan dan sebesar Rp. 15.170.000.000,- dialokasikan untuk PNPM Mandiri Perdesaan, serta menyediakan biaya operasional untuk memfasilitasi pelaksanaan program tersebut. Sebagai upaya mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola PNPM-Mandiri ke dalam sistem perencanaan reguler (Musrenbang), serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif, diselenggarakan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP). Untuk program ini, sejak tahun 2009 – 2013 telah dialokasikan anggaran melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar Rp.23.550.000.000,- dan BLM dari APBD sebesar Rp.8.500.000.000,- serta disediakan biaya operasionalnya untuk memfasilitasi terlaksananya program ini. d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Partisipasi masyarakat menjadi sebuah keharusan dalam otonomi daerah, mengiringi perubahan perundangan sistem pemerintahan daerah. Namun demikian, tuntutan partisipasi harus disandarkan pada motivasi mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Peran aparat pemerintah di daerah menjadi sangat penting dalam menyelenggarakan proses pembangunan yang partisipatif dan beroerientasi kesejahteraan. Kebutuhan kompetensi ini juga sangat diperlukan bagi aparat pemerintah desa agar mampu menyelenggarakan pemerintahan yang partisipatif dan beroerientasi kesejahteraan. I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa tersebut, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan aparatur pemerintahan desa, agar memiliki kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan pelatihan aparatur pemerintah desa. Pelatihan diarahkan untuk memahami manajemen pemerintahan desa dalam aspek kewenangan desa, kelembagaan desa, keuangan dan kekayaan desa, perencanaan pembangunan desa, produk hukum desa, administrasi desa, penataan wilayah desa dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sepanjang tahun 2009 – 2013 tribulan I telah dilaksanakan pelatihan aparatur Pemdes dalam pembangunan kawasan perdesaan dan pelatihan aparatur Pemdes dalam bidang manajemen Pemdes sebanyak 4.232 orang yang meliputi BPD, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Staf Pembangunan Desa, serta perangkat lainnya. Hasil pelaksanaan keseluruhan program dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang tercermin dari meningkatnya dana swadaya masyarakat dalam pembangunan. Dana swadaya masyarakat dalam pembangunan yang terserap sepanjang tahun 2009 – 2013 tribulan I adalah sebesar Rp. 61.134.684.930,-. Besarnya realisasi dana swadaya masyarakat dalam pembangunan ini dikarenakan banyaknya program nasional yang mensyaratkan sharing dana masyarakat.Untuk lebih meningkatkan dana swadaya masyarakat pada masa mendatang akan direncanakan meningkatkan porsi program tersebut pada APBD kabupaten karena selain meringankan pemerintah juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggungjawabnya dalam pembangunan. Selain itu juga perlu diciptakan sistem pengumpulan data yang baku agar informasi yang disajikan dapat lebih akurat. C. Prestasi Keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapatkan apresiasi dan penghargaan sebagai berikut : 1. Juara I UPK Mekarsari Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro di tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2009; 2. Juara UPK kategori A dari Menteri Dalam Negeri yang diberikan kepada UPK Alaska Kecamatan Kabuh, UPK Kecamatan Bareng dan UPK Kecamatan wonosalam pada tahun 2009; 3. Juara I Lomba BKM Tingkat Provinsi Jawa Timur diberikan kepada BKM Karya Makmur Desa Jombang Tahun 2009; 4. Juara II tingkat Provinsi kategori BKAD berhasil Program pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) diberikan kepada BKAD Subur Kecamatan Sumobito Tahun 2009; 5. Juara III UPK berhasil Tingkat Provinsi Jawa Timur dari 2.188 UPK, yaitu UPK Balongmakmur Desa Spanyul Kecamatan Gudo tahun 2010;


I

4

BAB

6. Juara I Lomba BKM Tingkat Provinsi Jawa Timur diberikan kepada BKM Karya Bakti Desa Karanglo Kecamatan Mojowarno Tahun 2010; 7. Juara II UPK berhasil Tingkat Provinsi Jawa Timur dari 2.258 UPK, yaitu UPK Sidobangkit Desa Catakgayam Kecamatan Mojowarno Tahun 2011; 8. Juara I Lomba BKM Tingkat Provinsi Jawa Timur diberikan kepada BKM Sejahtera Desa Jombang Tahun 2011; 9. Juara II UPK berhasil Tingkat Provinsi Jawa Timur, yaitu UPK Bukit Cokro desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam tahun 2012; 10. Otonomi Awards pada ajang Jawa Pos Intitute Pro Otonomi (JPIP) diberikan atas prestasi Pengamanan Tanggul sungai brantas TAhun 2012;

22. URUSAN STATISTIK Urusan Statistik merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemeintah Daerah. Statistik mempunyai arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat, sesuai amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa Kegiatan Statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung Pembangunan Nasional. A. Arah Kebijakan Mengingat arti pentingnya statistik tersebut, dalam tataran operasional dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Statistik yang mengamanatkan dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiataan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat Statistik. Guna menindaklanjuti amanat Pasal 23 ayat (1) “Instansi Pemerintah menyelenggarakan Ststistik sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya” dan ayat (2) “ Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan BPS” Sesuai dengan RPJMD Tahun 2009 – 2013, Program pada Urusan Statistik tersebut diarahkan pada pencapaian sasaran “Meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program-program pembangunan”


4 BAB

B. Program dan Capaian Urusan Statistik dilaksanakan melalui Program Data/Informasi/Statistik Daerahdengan Indikator :

Pengembangan

1.

Tersusunnya Dokumen Jombang Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009 s.d 2012;

2.

Tersusunnya Dokumen PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2009 s.d 2012;

3.

Tersusunnya Dokumen Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009 s.d. 2012;

4.

Tersusunnya Dokumen Nilai Tukar Petani Tahun 2009 s.d. 2012.

Adapun Capaian Indikator Kinerja sasaran selama Tahun 2009 s.d. Tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut : Tabel 4.27 Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2009-2012 No.

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

Jumlah dokumen Statistik yang tersedia

dokumen

4

4

100

Sumber Data : Bappeda Kab. Jombang

23. URUSAN KEARSIPAN Menyadari pentingnya manfaat kearsipan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pokok Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa tujuan dari penatausahaan dan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi pemerintah. Hal ini seiring dengan perkembangan dunia, khususnya bidang informasi yang didorong dengan tuntutan masyarakat terhadap tranparansi kinerja aparatur pemerintah sekaligus sebagai upaya peningkatan pengelolaan, penyelamatan bahan bukti penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang nyata, lengkap sekaligus benar adalah melalui penanganan arsip. Apalagi dalam konteks transparansi informasi publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang didalamnya menunjukkan esensi dasar sebuah arsip yang dimaknai tidak sekedar secara fisik namun arsip adalah informasi. Hal tersebut sejalan dengan pengertian arsip dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan keselamatan dan keamanan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan sebagai bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. A. Arah Kebijakan Arsip adalah informasi yang terekam, merupakan bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti hukum dan memori organisasi baik dalam bentuk media kertas maupun non kertas. Dengan demikian arsip mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi utamanya dalam melindungi hak kepentingan organisasi. Untuk itu arsip harus dikelola dan dilindungi secara khusus terutama dari kemungkinan musnah, hilang atau rusak baik karena bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Melalui pengelolaan arsip yang terprogram dan mandiri diharapkan akan terwujud optimalisasi dalam penatausahaan, perlindungan, pengamanan, penyelamatan, pemeliharaan dan pemanfaatan arsip yang akuntabel, efektif dan efisien. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2009-2013 Kabupaten Jombang, Urusan Kearsipan diselenggarakan dalam rangka menjalankan misi yang pertama yakni mewujudkan pemerintahan yang baik dengan tujuan untuk terwujudnya ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program-program pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan kebijakan meningkatkan kualitas manajemen sistem informasi kebijakan dan program-program pembangunan dengan program strategis pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi.

B. Program dan Capaian Program yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program-program pembangunan adalah: a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Untuk lebih meningkatkan informasi pembangunan yang berkualitas maka salah satu perangkat yang dibutuhkan adalah sistem kearsipan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip berupa boks arsip, mesin penghancur kertas, rak arsip, yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD se-Kabupaten Jombang serta melakukan pembinaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi) kepada arsiparis (pengelola arsip) terutama di desa. Mengingat pentingnya arsip bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jombang, maka dilakukan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip, I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

dengan fumigasi arsip. Fumigasi arsip adalah kegiatan pembersihan arsip dari kutu atau hama yang dapat merusak dokumen kearsipan yang telah dilaksanakan pada Depo Arsip dan Ruang Arsip. Sebagai langkah awal untuk mengelola kearsipan modern jangka panjang maka dilaksanakan perubahan sistem manajemen kearsipan dari manual ke berbasis komputer. Untuk menilai pengelolaan kearsipan di setiap satuan kerja digunakan suatu standar pengelolaan kearsipan yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian penyelenggaraan Urusan Kearsipan sampai dengan tahun 2012 seluruh SKPD telah dapat melaksanakan tertib administrasi kearsipan sesuai standar Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas. Capaian ini didorong oleh telah meningkatnya kapasitas pengelola kearsipan dan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya nilai arsip bagi SKPD tersebut. Pengelolaan Sistem kearsipan yang baik ini ditunjang oleh kelengkapan alat kearsipan yang memadai di seluruh SKPD serta dukungan Tim Pemilah Arsip yang telah dibentuk. Aspek daya dukung pengelolaan arsip di Kecamatan mempengaruhi kinerja Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jombang menaruh perhatian khusus atas aspek tersebut. Dari jumlah seluruh Kecamatan yang ada, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, seluruhnya sebanyak 21 Kecamatan telah memenuhi ketentuan penyimpanan arsip daerah secara baik atau 100%. Pada pelaksanaan Urusan Kearsipan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 Tribulan pertama tidak dijumpai masalah yang berarti. Namun dengan peralatan kearsipan yang sudah memadai untuk semua SKPD dan maka untuk selanjutnya yang perlu menjadi perhatian adalah pemeliharaan sarananya agar tetap berfungsi secara optimal dalam mendukung kinerja pemerintah daerah.

24. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perkembangan situasi domestik maupun global saat ini semakin mudah diketahui oleh masyarakat melalui berbagai media massa yang dengan mudah mereka akses setiap saat. Kondisi ini memberikan pengaruh yang positif bagi tumbuh kembangnya sosial budaya serta tingkat kritis mereka terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kondisi demikian selayaknya dimanfaatkan pemerintah sebagai penyedia layanan masyarakat untuk merespon melalui sebuah kebijakan sebagaimana dibutuhkan masyarakat. Upaya pengumpulan, pemrosesan dan penyebarluasan informasi untuk berbagai tujuan penting termasuk pemasaran, penjualan, memenangkan kompetisi, penumbuhan dan pengembangan citra serta tujuan mencapai kepentingankepentingan politik semakin mudah tersampaikan. Penyampaian informasi secara cepat dan akurat melalui media komunikasi yang efektif oleh pemerintah kepada masyarakat akan menimbulkan sebuah trust atau kepercayaan dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah secara menyeluruh.


I

4

BAB

Kondisi ini merupakan modal utama bagi terwujudnya sebuah organisasi yang professional di abad digital ini. Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah otonom berusaha tetap eksis di era otonomi daerah ini dengan memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan komunikasi dan informatika. Melalui kebijakan ini diharapkan akan memunculkan komunikasi dua arah antara pemerintah dan msyarakat yang muaranya adalah suksesnya program pembangunan secara menyeluruh. Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 3 SKPD, yaitu Kantor Arsip, Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan, dan oleh Sekretariat Daerah, serta Dinas Perhubungan dan Komunikasi. A. Arah Kebijakan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dalam rangka menjalankan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2009-2013 misi yang pertama yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dengan tujuan untuk terwujudnya ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program-program pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan kebijakan meningkatkan kualitas manajemen sistem informasi kebijakan dan program-program pembangunan. B. Program dan Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan melalui program-program sebagai berikut : a. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Untuk lebih meningkatkan akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan pengembangan informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informatika melalui web Pemerintah Kabupaten Jombang. Maka sejak tahun 2009 telah dibangun backbone jaringan komputer dengan menggunakan Wireless Fidelity (Wifi) yang merupakan jalur utama, sebagai dasar pengembangan jaringan komputer yang lebih luas. Backbone tersebut meliputi PDE dan 21 Kecamatan sebagai sentral koneksi yang menghubungkan seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, 29 Puskesmas, 4 Kelurahan dan 22 Desa. Selain itu untuk lebih memudahkan komunikasi telah terbangun komunikasi bebas pulsa (Voip Dialling) di 80 titik; pembangunan 5 titik video conference; tersedianya 24 titik lokasi hotspot gratis untuk masyarakat yang berada di 21 area kantor kecamatan, alun-alun Jombang, kantor sekretariat Pemkab Jombang dan perpustakaan Mastrip, serta penyedia 1 mobil BTS yang berfungsi sebagai media conference di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan komputer, yang juga telah terbangun panel monitoring berukuran 2 x 3 m sebagai media monitoring jaringan yang telah ada. Hingga tribulan ketiga I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

tahun 2013 pembaharuan website pemerintah kabupaten Jombang juga telah dilaksanakan. b. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Sebagai wujud pembinaan dan upaya peningkatan kapasitas SDM komunikasi dan informasi, maka diselenggarakan kegiatan workshop capacity building bagi bagi pengelola Radio SJ AM dan FM, serta Kasi Humas dari 21 Kecamatan. c. Program kerjasama informasi dan media masa Dalam rangka mendukung kegiatan dokumentasi khususnya kegiatan– kegiatan yang dilaksanakan Pimpinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Bagian Humas mendokumentasikan kegiatan baik berupa foto maupun visualisasi. Foto dan hasil visualisasi itu juga digunakan untuk mendukung kegiatan pemberitaan di media massa. Dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi terhadap layanan publik, secara makro diarahkan pada penyampaian informasi kepada masyarakat baik melalui sambutan kepala daerah, penyampaian informasi melalui media massa maupun peningkatan kerjasama dengan media massa berupa kerjasama penyebarluasan informasi penyuluhan masyarakat dengan 11 media cetak. Pemberitaan diarahkan pada upaya untuk membangun citra positif pemerintah Kabupaten Jombang dan menciptakan porsi pemberitaan yang obyektif dan berimbang. Muara dari program ini diharapkan adanya kepercayaan (trust) dari masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberitaan selama ini telah berjalan lancar dan kondusif, pola pemberitaan antara good news dan bad news juga relatif berimbang. Termasuk mulai menjangkau pemberitaan (khususnya dalam event–event besar) dengan media–media nasional seperti RCTI, SCTV, ANTV, Koran Tempo, dsb). Dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Jombang, dilakukan melalui media cetak dan radio. Untuk media cetak, dilakukan kerjasama dengan Radar Mojokerto berupa penerbitan artikel khusus informasi pembangunan yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Kamis dan penyebarluasan informasi pembangunan melalui Tabloid Massa yang terbit 2 (dua) bulan sekali. Disamping itu juga dilakukan penyebarluasan informasi pembangunan dengan cara dialog interaktif dengan masyarakat melalui acara Warung Pojok Kebon Rojo yang disiarkan secara langsung oleh Radio Jombang FM, Jombang AM, Suara Pendidikan setiap 2 (dua) minggu sekali. Pemerintah Kabupaten Jombang secara rutin juga memberikan pernyataan di berbagai media massa. Pernyataan tersebut dilakukan dalam rangka mensosialisasikan berbagai kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kemasyarakatan, memberikan klarifikasi atas permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat serta menyampaikan kebijakan – kebijakan pemerintah daerah.


I

4

BAB

Dalam rangka memberikan informasi lalu lintas, sekaligus sebagai sarana pemantauan lalulintas dalam kota, Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyediakan CCTV 6 unit yang ditempatkan di lokasi-lokasi rawan.

25. URUSAN PERPUSTAKAAN Pembangunan di bidang perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi masyarakat diarahkan untuk membangun masyarakat membaca, masyarakat belajar sebagai garis pengembangan budaya keilmuan, berbudaya ilmiah dan kritis menuju masyarakat yang terinformasi (well-informed), kritis, inovatif, produktif melalui pengembangan budaya baca, pelestarian hasil budaya intelektual, pengembangan dan pembinaan perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi iptek. A. Arah Kebijakan Sebagai upaya akselerasi agenda pembangunan nasional untuk mendukung upaya proses reformasi, perbaikan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, fungsi perpustakaan diarahkan kepada dua bidang utama pembangunan yaitu pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Upaya mendukung bidang pendidikan diarahkan kepada: 

Pengembangan kelembagaan perpustakaan perguruan tinggi, umum, khusus, sekolah, rumah ibadah dan perpustakaan masyarakat;



Pengembangan bahan bacaan sebagai Sumber Data informasi masyarakat;



Pengembangan sarana dan prasarana layanan perpustakaan;



Peningkatan kualitas Sumber Data daya manusia di bidang perpustakaan dan informasi.

Upaya-upaya mendukung pembangunan bidang kebudayaan meliputi: 

Pelestarian karya budaya intelektual;



Pengembangan deposit nasional (legal deposit);



Pengembangan dan pengkajian perpustakaan dan budaya baca masyarakat;



Pengembangan peraturan dan perundang-undangan ketatalaksanaan bidang perpustakaan.

serta

Sejalan dengan kebijakan di tingkat nasional, Urusan perpustakaan diarahkan pada pengembangan perpustakaan daerah dalam rangka menumbuhkan minat baca di kalangan generasi muda.


4 BAB

B. Program dan Capaian Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Urusan perpustakaan di Kabupaten Jombang diselenggarakan melalui Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca, serta publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca. Hasil dari pelaksanaan program tersebut adalah : 1. Jumlah Perpustakaan Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Selama kurun waktu 2009 – 2012 perkembangan jumlah perpustakaan di Kabupaten Jombang begitu pesat, pada tahun 2009 jumlah perpustakaan di Kabupaten Jombang berjumlah 62 buah berkembang menjadi 114 buah pada tahun 2012, atau tumbuh sebesar 83,87%. Tingginya pertumbuhan jumlah perpustakaan di Kabupaten Jombang dikarenakan adanya tambahan 1 mobil perpustakaan keliling pada tahun 2010 yang beroperasi beroperasi ke desa-desa sehingga menumbuhkan kesadaran pemerintah desa untuk membuka perpustakaan desa. Disamping itu, peningkatan jumlah perpustakaan disebabkan oleh pendirian perpustakaan di pondok pesantren dan lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Jombang. Semakin banyaknya jumlah perpustakaan yang bisa dijangkau penduduk menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jombang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan semakin besar. Di samping itu menggambarkan pula semakin banyaknya fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. 2. Pengunjung Perpustakaan Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Selama kurun waktu tahun 2009 – 2012 perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemda sangat menggembirakan. Pada tahun 2009 jumlah pengunjung mencapai 19.614 pengunjung, tahun 2010 mencapai 44.900 pengunjung, tahun 2011 mencapai 86.666 pengunjung, sedangkan pada tahun 2012 mencapai 73.230 pengunjung, sehingga selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan pengunjung LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

sebesar 273,26%. Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan pemda selama 5 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik berikut: Grafik 4.49 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

Sumber Data : Kantor Arsip, PDE dan Perpustakaan Kab. Jombang

Dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah maupun untuk memperluas akses informasi bacaan telah dilakukan beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 2009-2012, beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut :  Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perpustakaan daerah yaitu berupa penambahan buku setiap tahun yang dilakukan melalui dana APBD Kab. Jombang dan bantuan buku dari Pemerintah Pusat. Peningkatan tersebut yakni dari sebanyak 8.236 judul buku dengan jumlah buku sebanyak 15.063 eksemplar pada tahun 2009, menjadi sebanyak 12.430 judul buku dengan jumlah buku sebanyak 24.775 eksemplar. Peningkatan judul buku ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu buku untuk peningkatan usaha/kewirausahaan, serta buku yang dikarang oleh putra Jombang.  Pengembangan perpustakaan keliling yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa sehingga meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui buku bacaan.  Penambahan jam pelayanan perpustakaan yang sebelumnya pukul 10.00 pagi sampai dengan pukul 15.00 sore selama 5 hari kerja, diperpanjang menjadi 6 hari kerja mulai pukul 7.00 pagi sampai dengan pukul 20.00 malam.  Pameran buku yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali.  Peningkatan kapasitas pustakawan dengan memfasilitasi Musyawarah Pustakawan Sekolah (MPS)  Peningkatan kapasitas Perpustakaan Umum dengan adanya ruang baca anak.


4 BAB



B.

Peningkatan rasa aman dan nyaman dengan terbangunnya tempat parkir beserta peralatan pengamanannya (CCTV).

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 26. URUSAN PERTANIAN Pembangunan pertanian dilaksanakan untuk mendorong partisipasi petani dan masyarakat agar mampu menjalankan dan mengembangkan usahanya secara profesional, efisien serta berdayaguna dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi secara tepat dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produkyang berdaya saing tinggi. Produk yang berdaya saing tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani. A. Arah Kebijakan Arah kebijakan umum Pemerintah Pusat yang tertuang dalam RPJMNasional tahun 2010 – 2014 berkaitan dengan pelaksanaan urusan pertanian adalah revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan Sumber Data daya alam. Sedangkan Kementerian Pertanian pada periode 2010 - 2014 telah menetapkan visi pembangunan pertanian yaitu “Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis Sumber Datadaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani”.Target utama penetapan visi pembangunan tersebut adalah untuk mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian yaitu: 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; 2) peningkatan diversifikasi pangan; 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta 4) peningkatan kesejahteraan petani. Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), pengembangan wilayah Jawa-Bali salah satunya diarahkan untuk mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan. Kebijakan urusan pertanianPemerintah Provinsi Jawa Timur yang dituangkandalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 tercermin pada penetapan Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis sebagai prioritas Pembangunan. Adapun arah kebijakan dalam mewujudkan revitalisasi pertanian dan pengembangan Agroindustri/Agrobisnis antara lain : 1. Meningkatkan kemampuan petani, dan penguatan lembaga pendukungnya; 2. Meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan; 3. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Data daya perikanan dalam mendukung ekonomi, dan tetap menjaga kelestariannya; dan 4. Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Timur, pembangunan pertanian di Kabupaten Jombang sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2009-2013,diselenggarakan dalam rangka pencapaian LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

misi “Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis”. Tujuan dari misi tersebut untuk meningkatkan perekonomian yang berbasis agribisnis dengan sasaran: a) Mantapnya ketahanan pangan Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian sasaran mantapnya ketahanan pangan adalah tercapainya nilai Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 111 pada tahun 2013. Untuk mewujudkan indikator ini ditetapkan kebijakan mendorong upaya peningkatan pendapatan petani melalui program strategis : i) Efisiensi dan efektivitas sistem usaha tani; dan ii) Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pangan b) Terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh Indikator sasaran terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokohadalah: 1. Tumbuh kembangnya industri olahan di sentra-sentra produksi pertanian. Untuk mewujudkan indikator ini ditetapkan kebijakan menumbuhkembangkan industri kecil menengah berbasis agribisnis melalui program strategis pengembangan agroindustri perdesaan; 2. Meningkatnya ekspansi pasar produk pertanian tahun 2013. Untuk mewujudkan indikator ini ditetapkan kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui program strategis penguatan pasar lokal dan perluasan pasar regional; dan 3. Terlembaganya sistem kemitraan agribisnis tahun 2013. Untuk mewujudkan indikator ini ditetapkan kebijakan mengembangkan sistem kemitraan agribisnis yang saling menguntungkan dengan program strategis: i) Restrukturisasi sistem kemitraan agribisnis; dan ii) Rasionalisasi layanan pendukung agribisnis. c) Meningkatnya sistem infrastuktur penunjang agribisnis. Sedangkan indikator sasaran meningkatnya sistem infrastuktur penunjang agribisnis adalah: 1) Meningkatnya aksesibilitas dan distribusi di sentra-sentra produksi; dan 2) Meningkatnya layanan jaringan irigasi teknis. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya sistem infrastuktur penunjang agribisnis ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penunjang agribisnis, dengan program strategis : a) Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani; dan b) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis. B. Program dan Capaian Implementasi pelaksanaan urusan pertanian selama dilaksanakan melalui program-programsebagai berikut: a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

tahun

2009-2013

4 BAB

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani agar mampu meningkatkan produktivitas usaha taninya. Pelaksanaan program ini melalui kegiatan: a) Pelatihan dan dem budidaya tanaman pangan/ hortikultura/ tanaman perkebunan dan budidaya ternak; b) Pembinaan gapoktan penerima dana PUAP dan pengadaan sapras demplot manajemen rantai pasok dan kemitraan komoditas pertanian di kawasan agropolitan; dan c) Sekolah Lapang Agribisnis perkebunan dan demplot management kemitraan bagi kelompok tani. b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: a) Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon; dan b) Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat. c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program ini untuk meningkatkan produktivitas usaha tani melalui penerapan teknologi tepat guna yang dilaksanakan melalui kegiatan : a) Pelatihan pemanfaatan pekarangan dan dem komoditas tanaman pangan/hortikultura/ tanaman perkebunan; b) Pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian bagi petani dalam rangka pemanfaatan klaster agribisnis antara lain dengan Sekolah Lapang Pembenihan, Pelatihan Pembenihan dan Lokakarya; c) Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; d) Pelatihan dan percontohan budidaya organik; e) Pengadaan Sarana Operasional Laboratorium Pertanian; f) Pemurnian tembakau lokal dan strategi peningkatan kesuburan lahan tembakau; dan g) Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dan pengembangan teknologi panen dan pasca panen komoditi tanaman pangan/hortikultura/ tanaman perkebunan antara lain dengan pemberian bantuan alat rajang tembakau, alat pengepres tulang daun tembakau dan handtraktor. d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan/hortikulturan/perkebunan melalui kegiatan: a) Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan; b) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan berupa pupuk NPK, Pupuk KNO3, pompa air, power thresher dan hand traktor; c) Monitoring dan evaluasi distribusi pupuk bersubsidi, sarana prasarana pertanian/perkebunan dan kredit program; d) Pembangunan JUT, JITUT dan JIDES; e) Penyelenggaraan desiminasi dan apresiasi teknologi; f) Penyediaan bibit hortikultura/perkebunan (tomat, cabe kecil, jamur tiram, terong dan tanaman toga, kelapa, nilam, cengkeh, dan kopi); g) Pelatihan dan percontohan pemanfaatan pekarangan dengan komoditas hortikultura; h) Terlaksananya SLPHT komoditas tanaman pertanian/perkebunan; dan i) Pembinaan HIPPA/P3A di wilayah program WISMP; j)Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah; k) Penyusunan Database Potensi Pertanian; l) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk perkebunan/pertanian; dan m) Pengadaan sarana prasarana pengendalian OPT. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program ini untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian/perkebunan melalui kegiatan: a) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan dan b) Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan. f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan hewan peliharaan melalui upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). Program ini dimaksudkan untuk : a) Meningkatkan keamanan dan kesehatan produk-produk hasil peternakan yang dikonsumsi masyarakat dengan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kualitas produk agar produk hasil peternakan yang beredar di masyarakat adalah produk yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal); b) Mencegah terjadinya penularan penyakit zoonosis dari hewan kepada manusia; c) Menurunkan tingkat kematian ternak dan angka kejadian penyakit antara lain melalui pemeriksaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan pelayanan keswan terpadu; d) Meningkatkan kesehatan lingkungan budidaya.

g. Program peningkatan produksi hasil peternakan Program ini untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan melalui penerapan panca usaha ternak yaitu penggunaan bibit unggul, penanganan dan penerapan teknologi reproduksi, pengembangan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pakan, penanganan kesehatan hewan dan pengelolaan atau tatalaksana budidaya. Dimaksudkan untuk mendorong percepatan peningkatan populasi ternak dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Dilaksanakan melalui kegiatan: a) Pembangunan dan penyediaan sarana prasarana pembibitan ternak ayam buras; b) Mendistribusikan bibit ternak untuk menciptakan kesempatan kerja dan berusaha dengan usaha ekonomi produktif budidaya ternak ayam buras/kambing/domba baik bagi RTM maupun kelompok tani ternak; c) Pendampingan dan monitoring evaluasi perkembangan ternak yang didistribusikan kepada masyarakat; Penyediaan kebun bibit HMT dan analisa bahan pakan ternak; d) Bimbingan teknis budidaya ternak sapi dan domba; dan e) Magang budidaya ternak kambing/domba.


4 BAB

h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program ini untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan unggulan daerah melalui kegiatan pameran dan kontes ternak baik tingkat kabupaten maupun provinsi. i.

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program ini diarahkan untuk mendapatkan hasil produksi yang optimalantara lain meningkatnya kualitas genetik ternak sapi potong melalui peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan dengan memanfaatkan Sumber Data daya lokal. Dilaksanakan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna yaitu pencatatan Inseminasi Buatan secara elektronik.

j.

Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/Perikanan Lapangan Program ini untuk meningkatkan kualitas Sumber Datadaya penyuluh peternakan/perikanan lapangan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan penyuluh dan pelatihan teknis peternakan/perikanan. Dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat dalam pembangunan peternakan/perikanan serta meningkatkan kualitas Sumber Datadaya manusia peternak/petani ikan. Dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, pembuatan demplot budidaya ternak dan penyusunan buletin Peternakan dan Perikanan sebagai sarana informasi bagi masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran “Terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh” pada penyelenggaraan urusan Pertanian dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator-indikator sebagai berikut: 1)

Jumlah pewilayahan komoditas unggulan Indikator jumlah pewilayahan komoditas unggulan dapat mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran “terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh”. Semakin banyak jumlah pewilayahan komoditas unggulan, menunjukkan semakin berkembangnya industri olahan di sentra-sentra produksi pertanian yang pada akhirnya dapat menggambarkan semakin baiknya pencapaian sasaran tersebut. Target jumlah pewilayahan komoditas unggulan sampai dengan tahun 2013sebanyak 9 lokasi/kecamatan sampai dengan tribulan I tahun 2013 sudah tercapai 9 lokasi/kecamatan dengan komoditas unggulan dan sebaran lokasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.28 Lokasi Pewilayahan Komoditas Unggulan di Kabupaten Jombang No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lokasi Kecamatan Wonosalam Bareng Bandar Kedungmulyo Tembelang Bareng Megaluh Plandaan Plandaan Kesamben

Komoditas Unggulan Durian Durian Jambu Salak Mangga Semangka Semangka Cabe Kecil Cabe Kecil

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Jombang


I

4

BAB

Untuk mempertajam fokus pengembangan wilayah komoditas unggulan yang telah dibangun tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang sudah melakukan beberapa upaya antara lain:  Pembinaan dan pendampingan terhadap petani penghasil komoditas unggulan;  Pembentukan organisasi/kontak tani secara berkesinambungan;  Fasilitasi jejaring agribisnis melalui penguatan keterkaitan industri huluhilir dan pengembangan pasar. 2. Jumlah kemitraan agribisnis Usaha budidaya pertanian akan dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi petani apabila dikelola secara terpadu dari hulu hingga hilir dengan membangun Jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh antara lain melalui kemitraan agribisnis. Perkembangan jumlah kemitraan agribisnis sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh, selama tahun 2009 – 2012 sebagaimana grafik berikut:

Ton

Grafik 4.50 PerkembanganJumlah Kemitraan Agribisnis 2009 - 2012 350 300 250 200 150 100 50 0

2009

2010

2011

2012

Jumlah Kemitraan Agribisnis tahun 2009 - 2012 Realisasi s/d tahun

52

85

149

201

Target s/d tahun

25

50

75

100


Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah kemitraan agribisnis terus mengalami peningkatan rata-rata 57,88% per tahun dari sejumlah 52 kemitraan pada tahun 2009 menjadi sejumlah 201 kemitraan pada tahun 2012 dengan penambahan jumlah kemitraan pada tahun 2012 sebanyak 52 unit. Jika dibandingkan dengan target jumlah kemitraan agribisnis sampai tahun 2013 sebesar 125 unitmaka realisasi pencapaian kemitraan agribinsnis sampai dengan tahun 2012 sudah melampaui target yaitu tercapai 160,8%. Keberhasilan pencapaian sasaran “Mantapnya ketahanan pangan” pada penyelenggaraan urusan Pertanian dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:


4 BAB

Nilai Tukar Petani Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan sektor pertanian khususnya untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan menggunakan pendekatan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Perkembangan NTP di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2012 sebagaimana grafik berikut: Grafik 4.51 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Jombang Tahun 2009 -2012 106 104

104.16

103.29

102 Axis Title

1)

100 98.12

98

97.87

96

NTP Minimal

94 92 Nilai Tukar Petani

2009

2010

2011

2012

103.29

98.12

97.87

104.16

Sumber Data: Bappeda Kab. Jombang

Nilai Tukar Petani di Kabupaten Jombang dihitung dengan tahun dasar 2008. Dari grafik tersebut diketahui bahwa capaian Nilai Tukar Petani tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan di bawah 100 yaitu tercapai 98,12 pada tahun 2010 dan 97,87 pada tahun 2011. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya NTP sub sektor tanaman pangan akibat adanya cuaca ekstrim, sehingga indeks dibayar berkaitan dengan biaya produksi mengalami peningkatan, dan indeks diterima petani menurun karena adanya penurunan produksi yang berimbas pada penurunan pendapatan petani. NTP tahun 2012 mulai membaik dapat mencapai 104,16 hal ini disebabkan cuaca yang lebih kondusif serta upaya-upaya menekan biaya produksi melalui efisiensi budidaya, sehingga indeks yang dibayar petani lebih kecil dari pada indeks yang diterima petani. Secara umum kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka peningkatan NTP antara lain : 1. Dari sisi indeks yang diterima, upaya yang dilakukan antara lain: a) Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian; b) Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem usaha tani sehingga dapat menurunkan biaya produksi; c) Penumbuhan dan penguatan peran lembaga pertanian di perdesaan sekaligus peningkatan kapasitas Sumber Data daya manusia petani; d) Perlindungan kepada petani terhadap persaingan usaha yang tidak sehat; dan e) Stabilisasi harga produk pertanian;


I

4

BAB

2. Dari sisi indeks yang dibayar, upaya yang dilakukan antara lain melalui penurunan biaya produksi dengan subsidi pupuk dan penurunan pengeluaran konsumsi dengan kebijakan-kebijakan antara lain biaya pendidikan murah, biaya kesehatan murah serta stabilisasi harga pangan. 2)

Peningkatan produksi pertanian Peningkatanproduksi pertanian merupakan salah satu indikator penting yang digunakan sebagai alat ukur menilai tingkat keberhasilan upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Dalam kaitan ini uraian produksi pertanian didasarkan pada kelompok-kelompok komoditas yang ada di wilayah Kabupaten Jombang sebagai berikut : a. Tanaman pangan Secara umum produksi tanaman pangan utama (padi, jagung dan kedelai) di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2012 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan telah dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Perkembangan produksi tanaman padi sebagaimana grafik berikut:

Ton

Grafik 4.52 Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 480,000.00 460,000.00 440,000.00 420,000.00 400,000.00 380,000.00 360,000.00 340,000.00 320,000.00 300,000.00

2009

2010

2011

2012

355,436.0

361,308.0

367,278.0

373,347.0

Realisasi Produksi 426,092.0 (Ton)

464,833.0

382,588.0

462,385.0

Target Produksi (Ton)


Dari grafik tersebut diketahui bahwa produksi padi selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 4,09% per tahun dari sebanyak 426.092 ton pada tahun 2009 menjadi sebanyak 462.385 ton pada tahun 2012. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan akibat serangan organisme pengganggu tanaman karena dampak anomali iklim pada tahun 2010. Produksi beras tahun 2012 mengalami peningkatan cukup besar yaitu 20,86% dari produksi tahun 2011, keberhasilan ini mendapatkan apresiasi dari Presiden sebagai Kabupaten yang berhasil meningkatkan produksi beras di atas 5%. I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

Realisasi produksi padi sampai dengan tribulan I tahun 2013 sebesar 143.734 ton (angka sangat sementara) sehingga target produksi padi tahun 2013 sebesar 379.515 ton diprediksikan dapat tercapai dengan pelaksanaan program/kegiatan antara lain penyediaan sarana prasarana budidaya seperti alsintan, subsidi pupuk, jaringan irigasi (JITUT, JIDES, WISM) dan adanya pencegahan dan pemberantasan organisme pengganggu tanaman. Sebagaimana produksi padi, produksi jagung juga mempunyai trend yang terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 11,08% per tahun dari sebesar 180.820 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 242.666 ton pada tahun 2012, dan pada tahun 2011 juga mengalami penurunan produksi. Realisasi produksi jagung tahun 2013 sampai dengan tribulan I tercapai sebesar 28.190 ton (angka sangat sementara) sehingga diperkirakan target produksi tahun 2013 sebesar 167.181 ton dapat tercapai. Perkembangan produksi tanaman jagung selama tahun 2009 2012 sebagaimana grafik berikut: Grafik 4.53 Perkembangan Produksi Jagung Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 Target Produksi (Ton)

2009

2010

2011

2012

151,370.00 155,177.00 159,079.00 163,080.00

Realisasi Produksi 180,820.00 188,392.00 186,873.00 242,666.00 (Ton) Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Jombang

Sebagaimana produksi padi dan jagung, produksi kedelai di kabupaten Jombang tahun 2009 - 2012 juga mempunyai trend peningkatan dengan rata-rata 24,33% per tahun dari sebesar 7.070 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 13.000 ton pada tahun 2012. Realisasi produksi kedelai tahun 2013 sampai dengan tribulan I sebesar 115 ton (angka sangat sementara) sehingga target produksi tahun 2013 sebesar 8.732 ton diperkirakan dapat tercapai. Perkembangan produksi kedelai selama tahun 2009 - 2012 sebagaimana grafik berikut:


I

4

BAB

Grafik 4.54 Perkembangan Produksi Kedelai di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 14,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 -

2009

2010

2011

2012

Target Produksi (Ton)

8,064.00

8,226.00

8,391.00

8,560.00

Realisasi Produksi (Ton)

7,070.00

8,886.00

8,707.00

13,000.00


b.

Tanaman Hortikultura Tanaman hortikultura utama di kabupaten Jombang adalah Cabai, Durian dan Mangga. Secara umum produksi tanaman holtikultura utama di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2012 cenderung mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Produksi (ton)

Grafik 4.55 Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Utama (Cabai, Durian dan Mangga) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

2009

1,135.90 Cabai

10,881.40 Durian

5,092.60 Mangga

2010

665.00

7,879.00

7,543.00

2011

1,936.00

11,409.00

39,451.00

2012

2,943.00

7,332.00

32,520.00


Produksi tanaman hortikultura (cabai, durian dan mangga) selama tahun 2009 - 2012 menunjukkan trend yang terus meningkat, dengan I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

peningkatan produksi cabai rata-rata 67,23% per tahun dari sebesar 1.135,9 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 2.953 ton pada tahun 2012. Untuk komoditi mangga meningkat rata-rata 151,19% per tahun dari sebesar 5.092,6 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 32.520 ton pada tahun 2012. Namun untuk komoditi durian terjadi penurunan rata-rata 6,17% per tahun dari sebesar 10.881,4 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 7.332 ton pada tahun 2012. Produksi mangga dan durian pada tahun 2012 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena pada saat tanaman berbunga terjadi hujan dan angin yang menyebabkan bunga gugur dan gagal menjadi buah. Prediksi realisasi Produksi cabai sampai dengan tribulan I tahun 2013 sebesar 1.270 ton, durian sebesar 6.067 ton dan mangga 2.825 ton, sehingga diprediksi target produksi cabai sebesar 1.944 ton, durian sebesar 9.709 ton dan mangga sebesar 3.258 ton pada tahun 2013 dapat tercapai. 3)

Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Produktivitas lahan mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan ketahanan pangan daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur dan menilai peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura pada luasan panen per hektar. Adapun tingkat produktivitas pada tiap-tiap kelompok komoditas adalah sebagai berikut:

Produktivitas (Kw/Ha)

a. Tanaman Pangan Secara umum produktivitas tanaman pangan utama (padi, jagung dan kedelai) di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2012 menunjukan trend yang terus meningkat, sebagaimana terlihat pada grafik berikut: Grafik 4.56 Perkembangan Produtivitas Tanaman Pangan Utama (Padi, Jagung dan Kedelai) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

2009

61.44

48.15

10.12

2010

64.78 padi

58.87 jagung

11.45 kedelai

2011

53.85

67.59

13.83

2012

65.33

79.03

19.21



I

4

BAB

Produktivitas tanaman pangan selama tahun 2009 - 2012 menunjukkan trend yang terus meningkat. Produktivitas padi meningkat rata-rata 3,29% dari sebesar 61,44 kw/Ha pada tahun 2009 menjadi 65,33 kw/Ha pada tahun 2012. Untuk komoditi jagung meningkat rata-rata 18% per tahun dari sebesar 48,15 kw/Ha pada tahun 2009 menjadi 79,03 kw/Ha pada tahun 2012. Sedang untuk komoditi kedelai meningkat rata-rata 24,28% dari sebesar 10,12 kw/Ha pada tahun 2009 menjadi 19,21 Kw/Ha pada tahun 2012. Produktivitas padi tahun 2011 mengalami penurunan, disebabkan indeks pertanaman yang berkurang, sehingga terjadi peralihan/pergeseran tanam padi menjadi tanam palawija. Prediksi realisasi Produktivitas padi sampai dengan tribulan I tahun 2013 sebesar 62,57kw/ha, jagung sebesar 56,63kw/ha dan kedelai 15,78kw/ha, sehingga diprediksi target produktivitaspadi sebesar 63,88 kw/ha, jagung sebesar 61,56 kw/ha dan kedelai sebesar 15,5 kw/ha pada tahun 2013 dapat tercapai. b. Tanaman Hortikultura Secara umum produktivitas tanaman hortikultura utama (Cabai, Durian dan Mangga) di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2012 menunjukan trend yang terus meningkat. Perkembangan produktivitas tanaman hortikultura utama di Kabupaten Jombang sebagaimana grafik berikut: Grafik 4.57 Perkembangan Produktivitas Hortikurkura Utama (Cabai, Durian dan Mangga) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

2009

2010

Cabai20.95 (Kw/Ha) 19.62

Durian127.34 (Kg/pohon) 122.20

25.00 Mangga (Kg/pohon) 24.35

2011

20.36

124.20

62.34

2012

69.87

105.60

83.40


Produktivitas tanaman Cabai selama tahun 2009 - 2012 menunjukkan trend yang terus meningkat, dengan peningkatan rata-rata 80,2% per tahun dari sebesar 20,95 kw/Ha pada tahun 2009 menjadi sebesar 69,87 Kw/Ha pada tahun 2012. Untuk komoditi mangga meningkat rata-rata 62,4% per tahun dari sebesar 25 Kg/pohon pada tahun 2009 menjadi sebesar 83,4 Kg/pohon pada tahun 2012. Sedang produktivitas durian I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

mengalami penurunan rata-rata 5,79% per tahun dari sebesar 127,34 Kg/pohon pada tahun 2009 menjadi sebesar 105,6 Kg/pohon pada tahun 2012. Realisasi Produktivitascabai sampai dengan tribulan I tahun 2013 diperkirakan sebesar 70,15kw/ha, durian sebesar 147,61kg/phn dan mangga 84,26 kg/phn, sehingga diprediksi target produktivitascabai sebesar 26,32 kw/ha, durian sebesar 131,62 kg/phn dan mangga sebesar 68,75 kg/phn pada tahun 2013 dapat tercapai. Kenaikan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura tersebut dapat tercapai karena adanya upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi usaha tani meliputi :  Perluasan indeks pertanaman untuk tanaman pangan di 21 kecamatan. Khusus tanaman holtikultura dengan melakukan upaya perluasan areal tanaman baru serta penggantian tanaman yang sudah tidak produktif antara lain di Kecamatan Wonosalam (Durian), Bareng (Durian dan Mangga), Bandar Kedungmulyo (Jambu Gondang Manis), Plandaan (Cabai), Peterongan (Jamur);  Peningkatan SDM petani melalui pelatihan dan Sekolah Lapang, baik Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) maupun Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) di 21 Kecamatan diikuti 1.205 Poktan dan 204 Gapoktan;  Fasilitasi sarana prasarana produksi meliputi penyediaan benih, pupuk, obat-obatan, alat mesin pertanian pada 204 Gapoktan;  Peningkatan infrastruktur pertanian meliputi pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), sumur dalam maupun sumur dangkal di 21 Kecamatan;  Penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi, dengan memperhatikan tingkat kesuburan tanah dan kebutuhan unsur hara tanah masingmasing spesifik lokasi di 21 Kecamatan. 4)

Jumlah populasi hewan ternak Secara umum populasi hewan ternak dan unggas di Kabupaten Jombang pada tahun 2009 - 2012 sebagaimana grafik berikut:


I

4

BAB

Populasi (ekor)

Grafik 4.58 Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

2009

217,291.00

7,910,135.00

2010 2011

245,512.00 Ternak ruminansia 262,029.00

8,175,214.00 Ternak unggas 7,884,475.00

2012

302,632.00

8,065,500.00

Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Jombang

Perkembangan populasi ternak ruminansia selama tahun 2009 – 2012 menunjukkan trend yang terus meningkat dengan peningkatan rata-rata 11,74% per tahun dari sebanyak 217.291 ekor pada tahun 2009 menjadi sebanyak 302.632 ekor pada tahun 2012. Untuk populasi ternak unggas mengalami peningkatan rata-rata 0,7% per tahun dari sebanyak 7.910.135 ekor pada tahun 2009 menjadi sebanyak 8.056.515 ekor pada tahun 2012. Realisasi populasi ternak sampai dengan tribulan I tahun 2013 masingmasing sebanyak 315.170 ekor ternak ruminansia dan 8.056.515 ekor unggas, sehingga diprediksi target populasi ternak ruminansia sebanyak 311.816 ekor dan unggas sebanyak 8.671.735 ekor pada tahun 2013 dapat tercapai. 5)

Jumlah produksi daging, telur dan susu Perkembangan produksi daging, telur dan susu di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2012 secara umum mengalami peningkatan sebagaimana grafik berikut:


4 BAB

Produksi

Grafik 4.59 Perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

2009

Daging (ton) 15,851

Telur (ton) 14,600

Susu (000 liter) 5,104.46

2010

16,311

11,931

5,824.85

2011

17,640

12,207

5,591.61

2012

17,222

13,116

6,452.00


Perkembangan produksi daging selama tahun 2009 – 2012 meningkat ratarata 2,89% per tahun dari sebanyak 15.851 ton pada tahun 2009 menjadi sebanyak 17.222 ton pada tahun 2012. Sedang untuk produksi telur mengalami penurunan rata-rata 2,84% per tahun dari sebesar 14.600 ton pada tahun 2009 menjadi sebanyak 13.116 ton pada tahun 2012 hal ini disebabkan karena adanya penurunan populasi ternak ayam ras petelur rata-rata 2,79% per tahun. Untuk produksi susu meningkat rata-rata 8,5% dari sebanyak 5.104.460 liter pada tahun 2009 menjadi sebanyak 6.452.000 liter pada tahun 2012. Realisasi produksi daging, telur dan susu sampai dengan tribulan I tahun 2013 masing-masing sebanyak 4.272 ton, 3.265 ton dan 1.693.000liter, sehingga diprediksi target produksi daging sebesar 16.608 ton, telur sebesar 12.351 ton dan susu sebesar 5.305.000 liter pada tahun 2013 dapat tercapai. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan populasi ternak dan produksi daging, telur dan susu diantaranya :  Pengembangan kawasan budidaya ternak dan unggas di beberapa Kecamatan antara lain kawasan budidaya sapi perah di Kecamatan Wonosalam, Kambing PE di Kecamatan Wonosalam, Sapi potong di 21 Kecamatan, Ayam buras di 21 Kecamatan, itik di Kecamatan Tembelang dan Kesamben;  Pencegahan, pengawasan dan pemberantasan penyakit hewan melalui peningkatan pelayanan kesehatan hewan terpadu di setiap kecamatan maupun difasilitasi melalui Pos Kesehatan Hewan yang berada di Kecamatan Ngoro dan Ploso serta Pusat Kesehatan Hewan di Dinas LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB



  







Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang dengan wilayah layanan 21 Kecamatan; Intensifikasi pelayanan Inseminasi Buatan (IB), pelayanan pemeriksaan kebuntingan ternak (PKB) dan pelayanan Asisten Teknik Reproduksi (ATR) yaitu pelayanan pengobatan gangguan reproduksi ternak di 21 Kecamatan dengan melibatkan 52 orang petugas IB dan 12 orang petugas PKB; Peningkatan SDM petani melalui penyuluhan dan bimbingan teknis budidaya ternak di 21 kecamatan dengan melibatkan 204 kelompok ternak; Fasilitasi sarana prasarana produksi meliputi penyediaan bibit ternak, pakan ternak, vaksin, dan juga alat mesin seperti alat pengolahan pakan alternatif, biogas dan peralatan pasca panen; Fasilitasi intensifikasi pelatihan dan bimbingan teknis di kelompok melalui pembentukan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebanyak 7 unit yaitu P4S Sedulur Tani Bareng untuk klaster sapi potong, P4S Etawa Salam kecamatan Wonosalam untuk klaster kambing, P4S Naturaid Desa Sengon Kecamatan Jombang untuk klaster kambing/domba, P4S Bandar Makmur Kecamatan Bandar Kedungmulyo untuk klaster domba, P4S Plandaan Madani Kecamatan Plandaan untuk klaster kambing/domba, P4S Lembu Andini Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro untuk klaster sapi potong, dan P4S Meri Rejeki Desa Rejosopinggir kecamatan Tembelang untuk klaster itik; Peningkatan infrastruktur pendukung seperti 5 unit Rumah Potong Hewan yang berada di Kecamatan Jombang, Ploso, Peterongan, Mojoagung dan Ngoro; 2 Balai Benih Ikan di kecamatan Ngoro dan Bareng; pusat pembibitan ayam buras (Chicken Development Centre/CDC) di Diwek serta sarana pemasaran ternak yaitu pasar hewan (milik Pemerintah Daerah dan pasar hewan desa); Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan pendekatan membentuk 4 (empat) SPT (Satuan Pelayanan Terpadu) yaitu SPT Diwek, SPT Mojoagung, SPT Ploso dan SPT Ngoro. Pertemuan SPT ini melibatkan petugas Teknis Peternakan, petugas IB, dan PPL sebagai ajang komunikasi dua arah, evaluasi pelaksanaan kegiatan petugas sekaligusupaya pemecahan permasalahan yang timbul di masing-masing kecamatan secara terpadu; Fasilitasi dan pendampingan penguatan modal usaha bagi kelompok tani ternak baik melalui kredit program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Perbibitan Sapi, dan penguatan permodalan dari BK Provinsi melalui Koperasi Ternak;

Selain upaya-upaya tersebut di atas guna meningkatkan populasi dan produksi hasil peternakan juga didukung dengan beberapa kegiatan baik dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat antara lain : 1) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui Bantuan Sosial Lembaga Mandiri yang Mengakar pada Masyarakat (LM3)


4 BAB

Tujuannya untuk: a) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola LM3 di bidang agribisnis peternakan; b) Menguatnya kelembagaan dan modal usaha LM3 untuk mengembangkan usaha agribisnis peternakan; c) Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas ternak serta nilai tambah pada usaha yang dikelola LM3 dan petani ternak di sekitarnya; d) Meningkatnya kemandirian dan jaringan kerjasama antar LM3 serta antara LM3 dengan stakeholder dan masyarakat; e) Berfungsinya LM3 sebagai motivator dan fasilitator pengembangan usaha agribisnis peternakan masyarakat disekitarnya; f) Tumbuhkembangnya LM3 sebagai sentra produksi peternakan sekaligus sebagai embrio pembentukan inti kawasan pembangunan ekonomi masyarakat. Selama tahun 2009 - 2012 bantuan sosial untuk LM3 di kabupaten Jombang sebanyak Rp.1.814.800.000,00 dengan perincian sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.29 Bantuan Sosial Lembaga Mandiri yang Mengakar pada Masyarakat (LM3) Tahun 2009 - 2012 Tahun

LM3

Anggaran

Output

2009

PP Shebghotalloh Ds. Wuluh kec. Kesamben, PP Midanutta’lim Ds. Mayangan kec. Jogoroto dan Yayasan Al Muhammady Ds. Menduro kec. Sumobito

768.000.000

Pengadaan sapi bibit 39 ekor dan sapi kereman 18 ekor

2010

Yayasan Sunan Kalijaga Ds. Jatiduwur kec. Kesamben, PP Roudlotul Qur’anDs.Jombatan kec. Kesamben, Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Ds. Trawasan kec. Sumobito, PP. Al Mahfudhiah Ds. Karobelah kec. Mojoagung, PP. Badrul Huda Ds. Gadingmangu kec. Perak

806.800.000

Pengadaan sapi bibit 44 ekor, sapi kereman 12 ekor, sapi perah 18 ekor dan kambing 31 ekor

2011

PP Barunaddjah Ds Ploso Kec Ploso dan Yayasan Nur Alif Ds Sengon Kec Jombang

240.000.000

Pengadaan domba 100 ekor dan sapi potong 16 ekor

2012

-

Jumlah

-

1.814.800.000

Sumber Data data : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Jombang

2) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) Kegiatan ini untuk memberikan kesempatan kepada sarjana untuk berpartisipasi langsung di tengah masyarakat dalam proses introduksi, distribusi dan transfer inovasi-inovasi baru kepada peternak. SMD diharapkan dapat menumbuhkan kelembagaan peternak yang mampu mengeloa usahanya secara profesional danmampu mengakses berbagai potensi Sumber Datadaya peternakan, Sumber Data permodalan dan LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

peluang pasar. Serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha budidaya ternak dan dapat merangsang jiwa kewirausahaan kelompok tani ternak dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif berbasis agribisnis. Selama tahun 2009 - 2012 bantuan sosial untuk SMD di Kabupaten Jombang sebesar Rp.2.068.000.000,00 dengan perincian sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.30 Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2009 - 2012 Tahun

SMD

Anggaran

Output

2009

Kelp Hudaya Ds Kwaron Kec Diwek dan Kelp Jarak Kebon Makmur Ds Jarak Kec Wonosalam

447.200.000

2010

kelp Lembu Mulyo Ds. Mojotengah kec. Bareng, kelp Ternak Seroja Ds Pulogedang kec Tembelang; kelp. Ternak Sapi Perah Pengajaran Ds Galengdowo kec Wonosalam; kelp Ternak Ayam Barokah Ds Pulorejo kec. Tembelang.

1.075.000.000

Pengadaan sapi bibit 20 ekor, sapi kereman 44 ekor, sapi perah 16 ekor dan ayam buras 2.600 ekor

2011

Kelp Alam Sejati Ds Kedungbetik Kec Kesamben

113.000.000

Pengadaan ayam buras 350 ekor dan DOC 11.000 ekor

2012

Kelp Jarak Kebun Makmur Ds Jarak Kec Wonosalam

100.000.000

Pengadaan alsin, bahan dan sarana pembuatan susu bubuk 1 paket

Kelp Mandiri Utama Ds Mojowarno dan Kelp Sejahtera Ds Rejoso Pinggir Kec Tembelang

300.000.000

Pengadaan ayam buras 700 ekor dan DOC 6.000 ekor

Kelp Sentosa Sejahtera Ds Purisemanding Kec Plandaan

150.000.000

Pengadaan itik 1.000 ekor dan telur tetas 2.500 butir

Kelp Tunas Harapan Ds Pojok Kulon Kec Kesamben

150.000.000

Pengadaan kambing induk 35 ekor, pejantan 6 ekor dan bakalan 30 ekor

Kelp Ternak Ayam Barokah Ds Pulorejo Kec Tembelang

100.000.000

Pengadaan ayam buras 3.250 ekor

Kelp Sinas Ds Wonokerto Kec Wonosalam

80.000.000

Jumlah

Pengadaan sapi bibit 12 ekor, sapi kereman 18 ekor dan kambing PE 23 ekor

Pengadaan kelinci 235 ekor

2.068.000.000

Sumber Data data : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Jombang

3) Pemberian insentif pada sapi betina produktif (sapi bunting) dan penyelamatan sapi betina produktif untuk mendukung peningkatan populasi ternak sapi potong guna pencapaian Swasembada daging sapi.


4 BAB

Produksi (ton)

6). Jumlah produksi hasil perkebunan Perkembangan produksi hasil perkebunan di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2012 secara umum menunjukan trend peningkatan sebagaimana grafik berikut: Grafik 4.60 Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

2009 2010

20,012.83 Tembakau (ton) 5,775.64

1,008,056.25 Tebu (ton) 1,038,943.30

177.83 Kakao (ton) 134.82

2011

47,509.00

787,974.53

136.47

2012

66,896.78

974,115.80

141.3

Sumber Data: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jombang

Perkembangan produksi tembakau selama tahun 2009 – 2012 menunjukan peningkatan yang sangat besar dengan rata-rata 230,75% per tahun dari sebesar 20.012,83 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 66.896,78 ton pada tahun 2012, namun terjadi penurunan produksi sebesar 71,14% pada tahun 2010. Untuk produksi tebu selama 4 tahun terakhir masih menunjukan adanya pertumbuhan rata-rata 0,84% per tahun dari sebesar 1.008.056,25 ton pada tahun 2009, namun terjadi penurunan produksi tebu pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan produksi 23,62% dari produksi tahun 2011. Sedangkan untuk produksi kakao cenderung menurun rata-rata 6,67% per tahun dari sebesar177,83 ton pada tahun 2009 menjadi 141,30 ton pada tahun 2012. Penurunan produksi tembakau, tebu dan kakao lebih banyak disebabkan oleh serangan hama dan penyakit karena cuaca ekstrim. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2012 dilakukan upaya optimalisasi penanganan hama penyakit tanaman serta intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya tembakau, tebu dan kakao. Realisasi produksi tembakau, tebu dan kakao sampai dengan tribulan I tahun 2013 masing-masing sebanyak 66.896,80 ton, 974.115,80 ton dan 141,30ton, sehingga diprediksi target produksi tembakau sebesar 22.856,16 ton, tebu sebesar 763.646 ton serta kakao sebesar 139,67 ton pada tahun 2013 dapat tercapai.


I

4

BAB

7)

Produktivitas hasil perkebunan Perkembangan produktivitas hasil perkebunan di Kabupaten Jombang pada tahun 2009 – 2012 secara umum menunjukan trend meningkat sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Produktivitas

Grafik 4.61 Perkembangan Produksi Hasil Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

2009 2010

5,199.80 Tembakau (Kg/Ha) 1,290.00

886.24 Tebu (Kg/Ha) 883.00

186.25 Kakao (Kg/Ha) 174.86

2011

11,500.00

692.59

177.00

2012

14,100.00

795.92

183.27


Perkembangan produktivitas tembakau selama tahun 2009 – 2012 meningkat rata-rata 246,3% per tahun dari sebesar 5.199,8 Kg/Ha pada tahun 2009 menjadi sebesar 14.100 Kg/Ha pada tahun 2012. Namun pada tahun 2010 terjadi penurunan produktivitas tembakau yang disebabkan cuaca yang tidak kondusif terhadap budidaya tembakau. Untuk komoditi tebu mengalami penurunan rata-rata 2,34% per tahun dari sebesar 86,24 Kg/Ha menjadi sebesar 795,92 Kg/Ha pada tahun 2012. Penurunan produktivitas tebu lebih disebabkan karena pengaruh penurunan harga gula, sehingga berakibat pada turunnya intensitas dan minat masyarakat untuk menanam tebu. Sedangkan untuk komoditi kakao mengalami penurunan produktivitas rata-rata 0,45% per tahun dari sebesar 186,25 Kg/Ha pada tahun 2009 menjadi sebesar 183,27 Kg/Ha pada tahun 2012. Penurunan produktivitas komoditi kakao pada tahun 2010 disebabkan jumlah tanaman menghasilkan (TM) mengalami penurunan akibat banyaknya tanaman rusak (TR). Untuk saat ini sudah dilakukan penggantian Tanaman Rusak (TR), sehingga produktivitas kakao mulai meningkat walaupun belum sebesar tahun 2009. Realisasi produktivitas tembakau dan tebu tahun 2013 sampai dengan tribulan I belum bisa dihitung. Untuk produktivitas tembakau baru bisa dihitung pada tribulan II, sedang untuk produktivitas tebu buka giling pabrik I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

gula baru dilaksanakan pada awal Mei. Meskipun demikian prediksi target produktivitas tebu sebesar 871,02 Kw/Ha dan produktivitas tembakau sebesar 6.366,77 Kg/Ha dapat tercapai. Kenaikan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan terjadi karena adanya upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi usaha tani meliputi :  Perluasan indeks pertanaman khususnya tanaman tembakau di Kecamatan Kudu, Ploso, Kabuh, Plandaan dan Ngusikan serta upaya perluasan areal tanaman baru serta penggantian tanaman yang sudah tidak produktif untuk komoditas tebu dengan bongkar ratoon di 19 Kecamatan; komoditas Kakao, Kopi dan Cengkeh di Kecamatan Wonosalam;  Peningkatan SDM petani melalui pelatihan dan Sekolah Lapang, baik Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) maupun Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas kakao, kopi dan cengkeh di Kecamatan Wonosalam, Komoditas tembakau di 5 kecamatan (Kudu, Ploso, Kabuh, Plandaan dan Ngusikan) dengan melibatkan sedikitnya 6 kelompok/tahunnya dengan masing-masing kelompok terdiri dari 180 petani;  Fasilitasi sarana prasarana produksi meliputi penyediaan benih, pupuk, obat-obatan, dan alat mesin perkebunan di 1.205 poktan dan 304 gapoktan yang menyebar di 21 Kecamatan;  Peningkatan infrastruktur pertanian sub sektor perkebunan meliputi pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), sumur dalam maupun sumur dangkal yang menyebar di 21 Kecamatan;  Penerapan teknologi pertanian tanaman perkebunan spesifik lokasi, dengan memperhatikan tingkat kesuburan tanah dan kebutuhan unsur hara tanah masing-masing spesifik lokasi sesuai dengan pewilayahan komoditas (Komoditas tebu di 19 Kecamatan, Tembakau di 5 Kecamatan serta Kakao, kopi, cengkeh di Kecamatan Wonosalam). Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian program strategis RPJMD antara lain : 1. Pengembangan agroindustri perdesaan, dengan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan antara lain :  Penyuluhan dan bimbingan teknis manajemen pengembangan agroindustri kepada pelaku agribisnis baik di sub sektor tanaman pangan, peternakan maupun perkebunan;  Penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil dalam mendukung tumbuh kembangnya agroindustri komoditi tanaman pangan, peternakan maupun perkebunan;  Penyediaan bahan baku berkualitas sebagai pendukung input bahan baku agroindustri tanaman pangan, peternakan maupun perkebunan. 2. Pengembangan keuangan mikro pedesaan, dengan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan antara lain : LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

 Fasilitasi akses Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) bagi kelompok tani  Fasilitasi Kredit Ketahanan Pangan dan dan Energi (KKPE) bagi kelompok tani  Fasilitasi Bank Jombang dalam akses permodalan kelompok ternak, kelompok tani tanaman pangan maupun perkebunan  Pengembangan peran Koperasi Unit Desa (KUD) serta Koperasi Wanita (Kopwan) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro pedesaan yang dapat diakses dalam upaya pengembangan agribisnis pedesaan 3. Peningkatan akses usaha mikro, kecil dan menengah berbasis agribisnis terhadap Sumber Datadaya produktif, dengan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan antara lain :  Kemitraan UMKM berbasis agribisnis dengan poktan maupun gapoktan dalam penyediaan input produksi (bahan baku)  Fasilitasi Penangkar bibit padi dengan Balai Perbenihan, serta kemitraan antara penangkar bibit padi dengan Poktan maupun Gapoktan pada aspek pemasarannya  Fasilitasi Penangkar bibit holtikultura dalam rangka sertivikasi 4. Penguatan pasar lokal dan perluasan pasar regional, dengan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan antara lain :  Penyediaan dan penyebaran informasi kebutuhan pasar atas hasil produksi pertanian secara berkala (bulanan)  Diseminasi dan apresiasi serta promosi hasil produksi pertanian  Penyelenggaraan pasar lelang komoditas pertanian, peternakan dan perkebunan  Fasilitasi pemasaran hasil pertanian melalui Pasar Puspa Agro 5. Pengembangan produk pertanian yang spesifik dan bernilai pasar tinggi, dengan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan antara lain :  Penetapan Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian I (SKPP I) sebagai kawasan agropolitan melalui Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/189/415.10.10/2010 tentang Penetapan Lokasi dan Komoditas Unggulan Kawasan Agropolitan Pada Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian I (SKPP I) di Kabupaten Jombang serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 520/800/202.2/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Penetapan Kabupaten Jombang sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Jawa Timur  Pelatihan budidaya jamur tiram dan bantuan bibit jamur tiram  Pelatihan budidaya vertikultur dan bantuan sarana budidaya vertikultur  Pelatihan dan demplot budidaya hortikultura  Demplot budidaya padi organik melalui demplot model Sistem Rice Intensification (SRI), pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ramah lingkungan menggunakan Mikro Organisme Lokal (MOL) I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

 Pelatihan dan demontrasi budidaya organik di 16 kecamatan  Penyediaan bibit komoditas hortikultura unggulan daerah 6. Pengendalian laju konversi lahan pertanian, dengan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan antara lain :  Penetapan Peraturan Daerah No. 21 tahun 2009 tentang RTRW Kab. Jombang mengamanatkan dalam Rencana Pola Ruangnya bahwa sedikitnya lahan pertanian basah yang harus dipertahankan sebesar 40.676 Ha dari luas eksisting saat ini, serta penetapan lahan pertanian tanaman pangan sebagai lahan pertanian berkelanjutan dengan luasan minimal sebesar 31.569,36 Ha  Dikeluarkannya Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/62/415.10.10/ 2012 tentang Tim Koordinasi dan Verifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya untuk mengendalikan laju konversi lahan pertanian 7. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani, dengan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan antara lain :  Penilaian tingkat kemampuan kelompok tani di masing-masing kecamatan  Pembinaan kelompok tani tanaman pangan, Perkebunan maupun peternakan  Pembentukan Kelompok Budaya Kerja yang mampu mengatasi permasalahan di bidang pertanian  Penyelenggaraan Sekolah Lapang berupa Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) 8. Restrukturisasi sistem kemitraan agribisnis, dengan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan antara lain :  Fasilitasi Sinergi program pembangunan Pemerintah Daerah dengan Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh corporate serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) oleh Sekretariat Tetap CSR-PKBL Kabupaten Jombang dalam pengembangan kemitraan agribisnis di daerah. Gerakan ini dilegalkan melalui MoU antara Corporate/BUMN/BUMD dengan Bupati Jombang yang ditindaklanjuti dengan Nota Kerjasama antara pimpinan Corporate/BUMN/BUMD dengan Pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).  Sistem distribusi pupuk bersubsidi serta terbentuknya Satuan Petugas (Satgas) pengawasan distribusi pupuk bersubsidi  Terwujudnya kemitraan Poktan dengan Bulog  Terwujudnya kemitraan peternak ayam ras pedaging maupun ayam ras petelur dengan Pokphan  Terwujudnya kemitraan pengembangan sapi dalam menyangga program pengendalian ternak sapi betina produktif 9. Rasionalisasi layanan pendukung agribisnis, dengan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan antara lain : LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

 Pemberian bantuan sarana prasarana agribisnis  Peningkatan layanan laboratorium pertanian terpadu melalui uji tanah sawah Poktan, pelatihan petugas laboratorium dalam pengoperasian peralatan laboratorium dalam rangka peningkatan SDM serta pemenuhan kecukupan bahan kimia dan peralatan laboratorium pertanian terpadu  Penerbitan buletin Humus, siaran radio dan pemuatan artikel di surat kabar sebagai sarana penyebaran informasi perkembangan pembangunan sektor pertanian  Penyediaan sarana Balai Perbenihan/ Pembibitan  Pelayanan keswan terpadu  Pembangunan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan hewan Inseminasi buatan  Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)  Pelayanan pembibitan ayam di Chicken Development Centre (CDC) Diwek  Pelayanan pembenihan ikan di Balai Benih Ikan (BBI) Ngoro dan BBI Bareng  Fasilitasi dan pendampingan Pos Pelayanan Agen Hayati (PPAH) 10. Mengembangkan sistem komunikasi dan model kemitraan agribisnis, dengan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan antara lain :  Fasilitasi temu usaha antara pelaku agribisnis  Fasilitasi kemitraan antara petani tebu rakyat dengan pabrikan (Pabrik Gula)  Fasilitasi kemitraan antara petani tembakau dengan pabrikan (pabrik rokok) 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengusaha agribisnis, dengan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan antara lain :  Pembinaan dan pendampingan Gapoktan penerima dana Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)  Pembinaan dan pendampingan usaha ekonomi produktif budidaya ternak kambing/domba  Pembinaan dan pendampingan usaha ekonomi produktif budidaya ayam buras  Bimbingan teknis usaha ekonomi produktif pembibitan ternak sapi potong  Bimbingan teknis usaha pembibitan usaha ekonomi produksi budidaya domba 12. Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani, dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan antara lain :  Pembangunan dan rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT)  Peningkatan kapasitas dan kelas Jalan Usaha Tani (JUT)  Penguatan kelembagaan Poktan dan Gapoktan dalam pemeliharaan Jalan Usaha Tani 13. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis, dengan upayaupaya yang sudah dilakukan antara lain : I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

 Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder  Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)  Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)  Perluasan jaringan irigasi teknis  Pembentukan dan Penguatan kelembagaan pengelola air berupa Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA)  Pembinaan program Water Irrigation System Management Project (WISMP) C. Apresiasi Disamping Keberhasilan pencapaian indikator kinerja urusan Pertanian sebagaimana tersebut di atas, pada urusan Pertanian Kabupaten Jombang telah mendapatkan apresiasi berupa :  Apresiasi dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sebagai Juara I Gelar Potensi Produk Pertanian dalam rangka Hari Krida Pertanian ke-37 tahun 2009;  Apresiasi dari Presiden Republik Indonesia sebagai Kabupaten yang telah mampu meningkatkan “Produksi Beras di atas 5 Persen” pada tahun 2009;  Apresiasi dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sebagai Juara Harapan I Gelar Potensi Produk Pertanian dalam rangka Hari Krida Pertanian ke-38 tahun 2010;  Apresiasi dari Pemerintah Provinsi sebagai Pemenang Otonomi Award 2010 Special Category “Region In an Innovative Breakthrough on Economic Growth”;  Apresiasi dari Kementerian Pertanian RI sebagai Juara I lomba situs Web antar Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pertanian Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tahun 2011;  Apresiasi dari Kementerian Pertanian sebagai penyelenggara Pelayanan Publik Berprestasi bagi Laboratorium Terpadu tahun 2011;  Apresiasi dari Presiden RI kepada Bupati Jombang berupa Satya Lencana Pembangunan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan tahun 2011;  Apresiasi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai juara I kepada Petugas Inseminasi Buatan (IB) Berprestasi (Pengembangan) an. Sdr. Mahfudon tahun 2011;  Apresiasi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai juara I kepada Kelompok Peternakan dan Petugas berprestasi Tingkat Provinsi an. Kelompok “Madu Jaya” tahun 2011;  Apresiasi dari Kementerian Pertanian RI sebagai Juara I lomba situs Web antar Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pertanian Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tahun 2012;  Apresiasi dari Presiden Republik Indonesia sebagai Kabupaten yang telah mampu meningkatkan “Produksi Beras di atas 5 Persen” pada tahun 2012;  Apresiasi dari Kementerian Pertanian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diberikan kepada Sdr. Mahfudon sebagai Juara I Petugas Inseminasi Buatan (IB) Berprestasi (Pengembangan) tahun 2012;  Apresiasi dari Kementerian Pertanian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai juara III kepada Kelompok Peternakan dan Petugas berprestasi TK Nasional an. Kelompok “Madu Jaya” tahun 2012. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

27. URUSAN KEHUTANAN Penyelenggaraan urusan kehutanan di Kabupaten Jombang berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup demi tercapainya keseimbangan ekosistem alam dan juga dalam rangka menopang pencapaian urusan wajib Lingkungan Hidup serta urusan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman bahan pangan lokal selain beras di bawah tegakan tanaman hutan. A. Arah Kebijakan Beberapa arah kebijakan umum Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014 berkaitan dengan pelaksanaan urusan kehutanan antara lain : 1. Perbaikan pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan Sumber Data daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; 2. Peningkatan pemanfaatan ekonomi Sumber Data daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; 3. Perbaikan pengelolaan Sumber Data daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; 4. Memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; 5. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Operasionalisasi kebijakan Pemerintah Pusat dituangkan dalam Program aksi diantaranya : 1.

Antisipas terhadap perubahan iklim melalui peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi Sumber Data pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Data Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi;

2.

Pengendalian Kerusakan Lingkungan melalui penurunan beban pencemaran lingkungan dengan melakukan pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya;

3.

Penerapan Sistem Peringatan Dini melalui penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini


4 BAB

Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013; 4.

Penanggulangan bencana berupa peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: 1) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi, dan 2) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan urusan KehutananPemerintah Provinsi Jawa Timur yang dituangkandalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 tercermin pada agenda pembangunan ke-4 (keempat) yaitu memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan Sumber Data daya alam, dan penataan ruang. Agenda keempat dilaksanakan melalui prioritas pembangunan Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Data Daya Alam, dan Penataan Ruang. Adapun Sasaran pembangunan kehutanan yang hendak dicapai adalah: a. Tegaknya hukum, khususnya dalam pemberantasan pembalakan liar (illegal logging), dan penyelundupan kayu. b. Optimalisasi nilai tambah, dan manfaat hasil hutan kayu. c. Meningkatnya hasil hutan non-kayu. d. Bertambahnya hutan tanaman industri (HTI), sebagai basis pengembangan ekonomi-hutan. e. Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di wilayah daerah aliran sungai (DAS), prioritas untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya. f. Berkembangnya kemitraan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari. g. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif pada sektor kehutanan. h. Terjaminnya suplai kayu di Jawa Timur yang dicirikan oleh berkembangnya industri berbasis kayu melalui peningkatan pengusahaan hutan rakyat di lahan kritis secara partisipatif maupun pengamanan sistem distribusi kayu ke Jawa Timur. i. Terwujudnya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management). j. Terwujudnya dukungan regulasi pengelolaan hutan yang memadai, yang dicirikan oleh pengusahaan hutan yang menggunakan kaidah-kaidah kelestarian, dan manfaat, serta semakin berkurangnya sengketa kawasan hutan terhadap aspek batas kawasan hutan, melalui penyelesaian permasalahan agraria kehutanan. k. Terwujudnya upaya pembinaan industri primer hasil hutan. l. Terbentuknya lembaga keuangan alternatif dalam upaya mensinergikan pengelolaan hutan hulu–hilir. m. Terwujudnya penataan kembali hutan produksi dan hutan lindung. n.

Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan hutan. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Kebijakan urusan KehutananPemerintah Kabupaten Jombang dituangkandalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2009-2013, pada misi “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan” dengan tujuan menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan sasaran Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan antara lain : 1. Terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan pada 2013 Guna mewujudkan indikator tersebut ditetapkan kebijakan meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan program strategis pemantauan kualitas lingkungan hidup; 2. Terkendalinya pemanfaatan Sumber Datadaya alam Guna mewujudkan indikator tersebut ditetapkan kebijakan meningkatkan upaya konservasi Sumber Datadaya alam dengan program strategis perlindungan Sumber Datadaya alam; 3. Terkonservasi Sumber Data daya alam di wilayah rawan bencana alam

4.

B.

Guna mewujudkan indikator tersebut ditetapkan kebijkan meningkatkan upaya penanganan daerah rawan bencana alam dengan program strategis rehabilitasi hutan dan lahan; Tersedianya ruang terbuka hijau sebesar 30% di perkotaan; dan terwujudnya lingkungan sehat di setiap kawasan permukiman pada 2013 Guna mewujudkan kedua indikator tersebut ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau perkotaan dengan program strategis: a) Pembangunan dan pengembangan hutan kota; dan b) Rehabilitasi dan pembangunan taman-taman kota.

Program dan Capaian Implementasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dilaksanakan melalui beberapa program yang diarahkan untuk mendukung kinerja urusan Kehutanan antara lain : a.

Program pemanfaatan potensi Sumber Data daya hutan Pelaksanaan program ini diarahkan untuk pemantauan dan pengawasan pemanfaatan potensi Sumber Datadaya hutan / Sumber Data daya hayati yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan baik dalam kawasan hutan negara maupun hutan rakyat agar tetap terjaga kelestarian;

b.

Program rehabilitasi hutan dan lahan Timbulnya bencana alam berupa banjir dan tanah longsor pada musim penghujan serta kekeringan pada musim kemarau merupakan dampak nyata dari tidak berfungsinya daerah hulu, yang merupakan daerah tangkapan dan resapan air hujan. Selain itu juga akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya serta kemampuannya. Dalam rangka mencegah timbulnya bencana alam yang disebabkan kondisi hutan dan lahan maka dilaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan dengan tujuan untuk memulihkan fungsi hutan yang terus mengalami degradasi setiap tahunnya.


4 BAB

c.

Perlindungan dan konservasi Sumber Datadaya hutan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya menjaga kelestarian Sumber Datadaya hutan yang merupakan salah satu penopang ekosistem dan mempunyai fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi serta dapat memberikan manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi;

d.

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Program ini sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penebangan hasil hutan yang tidak pada tempatnya / illegal loging melalui pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha pengolahan industri hasil hutan (PHH).

Indikator yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan implementasi program pada urusan Kehutanan dalam upaya mencapai sasaran “Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan” yaitu: 1)

Jumlah produksi hasil hutan Perkembangan produksi hasil hutan di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2012 secara umum menunjukkan trend meningkat sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Ton

Grafik 4.62 Perkembangan Produksi hasil hutan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 35,000,000.0 30,000,000.0 25,000,000.0 20,000,000.0 15,000,000.0 10,000,000.0 5,000,000.0 -

2009

2010

2011

2012

Target

3,402,000

3,202,000

3,000,000

2,800,000

Realisasi

31,743,04

3,609,950

4,918,770

17,462,28

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jombang

Perkembangan produksi hasil hutan kayu tahun 2009 – 2011 meningkat ratarata 25,01% per tahun dari sebesar 3.173,05 m3 pada tahun 2009 menjadi sebesar 4.918,77 m3 pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan produksi hasil hutan sehingga hanya tercapai 1.762,28 m 3 disebabkan karena prioritas pengembangan hutan rakyat diarahkan pada upaya-upaya pelestarian dan perlindungan Sumber Data daya alam dengan penekanan implementasi pada tahapan mewujudkan sertifikasi hutan rakyat


I

4

BAB

serta kondisi tegakan hutan rakyat sebagian besar pada posisi belum siap tebang. Pencapaian target produksi hasil hutan rakyat ditempuh dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian hutan, dengan cara:  Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman pohon pada lahan kritis, lahan kosong dan lahan kurang produktif;  Meningkatkan teknik budidaya tanaman kayu-kayuan dan tanaman bawah tegakan yang berumur panjang dan pendek serta Multi Purphose Trees Species (MPTS) sesuai dengan fungsi alam karakteristik masing-masing wilayah.  Penguatan kelembagaan kelompok hutan rakyat melalui sertivikasi (ecolabelling) hutan rakyat  Penguatan SDM melalui Diklat tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (Ganis PHPL) Realisasi produksi hasil hutan kayu sampai dengan tribulan I tahun 2013 sebanyak 350 m3, sehingga diprediksi target produksi tahun 2013 sebesar 4.200 m3 baru tercapai sebesar 1.400 m3. 2)

Luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis Perkembangan luasan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2012 secara umum menunjukan trend meningkat Secara umum produksi hasil hutan sebagaimana terlihat pada grafik berikut: Grafik 4.63 Perkembangan Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2009-2012 (Ha) 3,500.00 3,138.77

3,000.00 2,500.00

2,465.82

2,748.87

2,066.50

2,000.00

Target

1,500.00

Realisasi

1,000.00 550.00

500.00 2009

2010

2011

2012


Perkembangan luasan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2009 – 2012 secara umum dapat dikatakan tumbuh rata-rata 9,72% per tahun dari sebesar 2.066,5 Ha pada tahun 2009 menjadi sebesar 2.465,82 Ha pada tahun 2012, namun pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan yang disebabkan oleh prioritas rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya pada aspek penanaman vegetatif namun juga kepada pembangunan I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

bangunan sipil teknis berupa dam penahan, dam pengendali, gully plug, penyelamat tebing, sumur resapan, biopori, dan rorak. Pencapaian target rehabilitasi hutan dan lahan ditempuh antara lain melalui:  Penyuluhan kesadaran masyarakat peduli lingkungan  Penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan)  Penyediaan bibit dan penanaman tanaman kayu-kayuan serta tanaman Multi Purpose Trees Spesies (MPTS)  Pembangunan bangunan sipil teknis (dam penahan, dam pengendali, gully plug, penyelamat tebing, sumur resapan, terasiring, rorak dan biopori) Realisasi rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2012 seluas 2.465,82 ha, sehingga diprediksi target rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2013 sebesar 550 ha dapat tercapai. Upaya-upaya nyata yang telah dilakukan dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan khususnya pada urusan kehutanan antara lain : 1. Perlindungan Sumber Datadaya alam melalui Pelestarian Sumber Data air sampai dengan tahun 2013 sebanyak 12 unit yang tersebar di kecamatan Kabuh, Plandaan, Kudu, Ngoro dan Ngusikan dengan perincian:  Tahun 2009 di Desa Sukodadi kecamatan Kabuh 1 unit, Desa Darurejo kecamatan Plandaan 1 unit, Desa Kepuhrejo kecamatan Kudu 1 unit;  Tahun 2010 di Desa Kesamben dan Desa Badang kec. Ngoro masingmasing 1 unit, dan Desa Sumber Datanongko kecamatan Ngusikan 1 unit;  Rencana tahun 2013 di Desa Asemgedhe dan Desa Ngusikan kecamatan Ngusikan masing-masing 1 unit, Desa Jenisgelaran kecamatan Bareng 1 unit, Desa Darurejo kecamatan Plandaan 1 unit dan di kecamatan Ngoro 2 unit.

5.  

Penertiban dan pengawasan peredaran hasil hutan di 21 kecamatan dengan sasaran 50 Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan klasifikasi 2 Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) skala besar dan 48 Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) skala kecil Rehabilitasi hutan dan lahan, melalui : Penanaman vegetatif sampai dengan tahun 2012 seluas 26. 001,35 ha menyebar di 21 Kecamatan Pembangunan bangunan sipil teknis berupa : Sumur resapan 25 unit, berada di Kecamatan padat permukiman antara lain kecamatan Jombang, Mojoagung, Sumobito, Kesamben dan Bareng Dam Penahan 30 unit, berada di Kecamatan Kudu, Kabuh, Bareng, Ngoro, Mojowarno, Wonosalam LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

 Embung air 4 unit, berada di Kecamatan Kabuh dan Mojowarno  Penyelamat tebing 7 unit, berada di Kecamatan Wonosalam, Bareng, Kabuh dan Ngusikan  Gully Plug 4 unit, berada di Kecamatan Wonosalam, Mojowarno dan Bareng  Rorak menyebar di 21 Kecamatan - Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan/konservasi hutan dan lahan berupa pemasyarakatan program Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) pada 15 Sekolah baik Tingkat Sekolah Dasar, Menengah dan Atas 6. Pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat, melalui :  Pengembangan hutan rakyat dan sertifikasi (ecolabelling) hutan rakyat tahun ke-2 di Kecamatan Plandaan dan Kabuh dengan luas total 1.080 Ha  Pembinaan, penertiban dan pengawasan usaha perhutanan rakyat di 21 Kecamatan, serta fasilitasi dan pembinaan terhadap 306 orang Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul Kayu (P2SKAU)  Pengembangan tanaman di bawah tegakan berupa porang dan emponempon seluas 60 ha, tersebar di Kecamatan Ngusikan, Kudu, Kabuh, Mojowarno, Plandaan dan Wonosalam. 7. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, melalui :  Pemberdayaan dan peningkatan SDM masyarakat desa hutan berupa sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan serta peran serta masyarakat desa hutan dalam pelestarian hutan dan lahan dengan melibatkan 60 orang setiap tahunnya tersebar di Kecamatan Ngusikan, Kudu, Kabuh, Mojoagung, Plandaan dan Wonosalam. C.

Apresiasi Disamping Keberhasilan pencapaian indikator kinerja urusan kehutanan sebagaimana tersebut di atas, pada urusan kehutanan Kabupaten Jombang telah mendapatkan apresiasi berupa :  Apresiasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai Juara Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Kategori Kecil Menanam Dewasa Memanen Nominasi III an. MI Al Anwar Paculgowang, Kecamatan Diwek tahun 2009;  Apresiasi dari Kementerian Kehutanan sebagai Juara II Tingkat Nasional “Kabupaten Peduli Kehutanan” tahun 2010;  Apresiasi dari Kementerian Kehutanan sebagai Juara II Tingkat Nasional; “Kemitraan Koperasi Petani Hutan Rakyat Sengon Agung Bersama” dengan PT. Sejahtera Usaha Bersama Jombang tahun 2012.


4 BAB

28. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DATA DAYA MINERAL A. ARAH KEBIJAKAN Menindaklanjuti tujuan sebagaimana pada RPJMD Kabupaten Jombang, maka sasaran pada Urusan Energi dan Sumber Data Daya Mineral adalah: (1) Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dasar yang Memadai bagi Masyarakat, serta (2) Terwujudnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan. Pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Data Daya Mineral dilaksanakan oleh SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan serta Bagian Administrasi Sumber Data Daya Alam dan Ketahanan Pangan. Dalam urusan Energi dan Sumber Data Daya Mineral, sasaran “Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dasar yang Memadai bagi Masyarakat”, ditujukan pada pemenuhan energi listrik, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pada daerah terpencil. Adapun pada sasaran “Terwujudnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan” diarahkan pada pengelolaan pertambangan (bahan galian) dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi. B. PROGRAM DAN CAPAIAN Dalam upaya mendukung tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengarah kepada 2 (dua) program prioritas, yaitu: (1) Program Penerangan Jalan Umum; (2) Program Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan bidang Sumber Data Daya Alam; a. Program Penerangan Jalan Umum Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat yang tidak mampu dan atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampuserta membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik melalui diversifikasi Sumber Data energi untuk pembangkit tenaga listrik, khususnya dengan beralih dari bahan bakar minyak ke bahan bakar non-bahan bakar minyak, diharapkan dapat menurunkan biaya produksi tenaga listrik dengan tetap memperhatikan ketentuan lingkungan hidup. Dalam upaya mewujudkan peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau terpencil terhadap energi, maka Pemerintah Kabupaten Jombang mengembangkan jaringan listrik pedesaan, yang dilakukan untuk: (1) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

yang kurang mampu; (2) Menurunkan pengeluaran keluarga miskin dalam penggunaan minyak tanah untuk lampu penerangan; (3) Memperkecil pembiayaan pembangunan dalam rangka pengembangan energi listrik bagi daerah-daerah terpencil. Pembangunan jaringan listrik perdesaan bagi masyarakat miskin di KabupatenJombangtelah direncanakan sejak tahun 2009, yakni penyepakatan bantuan pemasangan jaringan listrik bagi masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan. Penganggaran pada tahun 2010 belum dapat dilaksanakan karena kendala mekanisme hibah. Pada TA 2010, dialokasikan kembali anggaran sebesar Rp. 1,9 Milyar yang direncanakan untuk kegiatan pembangunan jaringan listrik perdesaan. Upaya ini juga belum dapat direalisasikan, karenaterkendala dengan regulasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta Surat Direktur Penggunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: S.499/PKH1/2010 tanggal 12 Juli 2010, yang menyatakan bahwa permohonan pemasangan jaringan listrik perdesaan harus ditempuh dengan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Mencukupi hal tersebut, pada tahun 2011 Bupati Jombang telah menyampaikan surat permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pengembangan jaringan listrik perdesaan untuk pembangunan SUTM seluas ±30.096,6 m² dan SUTR sepanjang ± 630 m. Dalam prosesnya, persyaratan permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan mengalami perubahan, seiring dengan adanya terbitnya Permenhut Nomor: P.18/Menhut-II/2011, yang menggantikan Permenhut Nomor: P.43/Menhut-II/2008, sehingga dengan terjadinya perubahan pedoman yang mengatur pinjam pakai kawasan hutan tersebut, ada perubahan kelengkapan dokumen yang harus dicukupi. Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTR dan SUTM telah dikeluarkan Izin Prinsip oleh Menteri Kehutanan. Izin Prinsip ini masih harus ditindaklanjuti dengan kewajiban antara lain: (a) Melaksanakan tata batas kawasan hutan; (b) Melaksanakan inventarisasi tegakan dan yang disetujui; (c) Menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan; melaksanakan tata batas lahan kompensasi; serta melakukan penanaman dalam rangka reboisasi lahan kompensasi; serta (d) Membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat kesanggupan, termasuk mengganti nilai tegakan dan PSDA pada hutan tanaman Perum Perhutani dan PSDH, Dana Reboisasi, dan penggantian nilai tegakan dari bukan hasil tanaman Perum Perhutani. Mencukupi kewajiban tersebut, pada tahun 2012 telah dilaksanakan Inventarisasi Tegakan oleh Perum Perhutani Unit II. Dalam kurun waktu 2 tahun, telah terealisasi penyambungan Listrik Perdesaan untuk 197 Rumah Tangga Miskin.


4 BAB

Tabel 4.31 Realisasi Penyambungan Listrik Perdesaan No

Lokasi Kecamatan

1

Bareng

Desa

Realisasi Dusun

Jenisgelaran

Ngadirejo

Pakel

Curahparas

2011

2012

57 RTM

2

Wonosalam

Wonosalam

Ampelgading

25 RTM

3

Kabuh

Pengampon

Pucangrejo Jatirajah Lor

33 RTM 19 RTM

Mangunan

Jatirajah Kidul

43 RTM

Tanjungwadung

Tanjungbaru

Jipurapah

Tambak Kulon

11 RTM

Klitih

Tambak Wetan Papringan

8 RTM 32 RTM

Candilor

15 RTM

4

5

Plandaan

Ngusikan

Sumber Datanon gko

TOTAL

23 RTM

127 RTM

139 RTM

Sumber Data : DPU Bina Marga dan Pengairan

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan antara lain adalah adanya dusun yang berada dalam kawasan hutan dimana untuk pengembangan jaringan listrik memang harus melalui kawasan hutan serta harus dilakukan penebangan pohon. Di samping itu, juga lambatnya proses administrasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dikarenakan sering berubahnya regulasi yang mengaturnya. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang bekerja sama dengan PLN APJ Mojokerto telah melakukan sejumlah upaya dalam akselerasi penyediaan listrik perdesaan, antara lain dengan melakukan perencanaan ulang jalur transmisi listrik, sehingga sedapat mungkin tidak melalui kawasan hutan yang memiliki dampak penebangan hasil tegakan. b. Program Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan bidang Sumber Data Daya Alam Program Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan Bidang Sumber Data Daya Alam diarahkan pada pengelolaan pertambangan (bahan galian) dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan sektor ESDM antara lain adalah: 1.

Pengamanan Tanggul Sungai Brantas. Berdasarkan hasil monitoring Bagian Administrasi Sumber Data Daya Alam dan Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, pertambangan tanpa izin di Kabupaten Jombang mencapai LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

346 Ha, yang tersebar di Kecamatan Bandarkedungmulyo, Diwek, Bareng, Jombang, Gudo, Kabuh, Kesamben, Kudu, Ngusikan, Ngoro, Perak, Peterongan, Plandaan Ploso, Tembelang, dan Wonosalam. Salah satu pertambangan tanpa izin yang mendapat perhatian serius adalah penambangan pasir liar di sepanjang Sungai Brantas. Sehubungan dengan aktivitas penambangan pasir liar, dalam rangka mengantisipasi dampak kegiatan penambangan pasir secara mekanik yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap keberlanjutan Sumber Datadaya air, degradasi dasar sungai serta bangunan tanggul sungai, selain dilakukan penertiban oleh Satpol PP dan Polres Jombang, juga telah dilakukan upaya-upaya preventif juga langkah-langkah persuasif melalui pemberdayaan masyarakat disepanjang DAS Brantas. Program Jogo Tanggul merupakan salah satu strategi yang diprogramkan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama (MoU) antara Perum Jasa Tirta I (PJT I) dengan Pemkab Jombang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dalam Pengamanan Sungai Brantas berbasis partisipasi masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang. Secara kelembagaan, pengelola Program Jogo Tanggul di wilayah Kabupaten Jombang adalah Divisi Jasa ASA III Perum Jasa Tirta I.Petugas Jogo Tanggul adalah eks penambang pasir mekanik di wilayah Kabupaten Jombang. Di samping itu, untuk mengamankan tanggul Brantas, pemerintah membentuk 87 kelompok masyarakat di 35 desa dalam delapan kecamatan yang dilalui Sungai Brantas, dengan anggaran yang difasilitasi oleh kecamatan. 2. Penyusunan Peta Wilayah Usaha Pertambangan dan Peta Wilayah Pertambangan Rakyat Sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta mengusulkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) kepada Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang telah melaksanakan kajian dan Penyusunan Peta Usulan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Berdasarkan hasil kajian dimaksud, didapatkan data bahwa potensi tambang yang layak untuk dilakukan eksplorasi dengan memperhatikan situs budaya, RTRW, dan lingkungan, terdapat empat jenis bahan galian, yakni: (1) Lempung, dengan volume 510.078 m³ yang tersebar di Kecamatan Tembelang, Kesamben, Sumobito, Jogoroto, Ngoro, Diwek, dan Gudo; (2) Pasir batu, dengan volume 1.690.050m³ yang tersebar di Kecamatan Ngoro dan Mojowarno; (3) Andesit, dengan volume 1.369.722 m³ yang tersebar di Kecamatan Bareng dan Wonosalam; (4) Tanah urug, dengan volume 9.642.696 m³ yang tersebar di Kecamatan Jombang, Ngoro, Bareng, Wonosalam, Perak, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan. I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

Capaian lain terkait dengan Urusan Energi dan Sumber Data Daya Mineral adalah: Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 670/2815/415.10.6/2012 tentang Penghematan Bahan Bakar Minyak, sebagai tindak lanjut dukungan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penghematan dan optimalisasi energi.

29. URUSAN PARIWISATA Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Bagi Indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri pemerintah maupun dari penanaman modal asing. Dari perspektif pembangunan Sumber Data daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi destinasi pariwisata; pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Indonesia didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing kepariwisataan Indonesia dalam peta kepariwisataan regional maupun internasional sebagaimana dirumuskan dalam visi pembangunan kepariwisataan nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat”. A. Arah Kebijakan Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional, ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan: a. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat; b. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;


I

4

BAB

c. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, Sumber Data daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan. Sedangkan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah: a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata; b. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab; c. mewujudkan Industri Pariwisata perekonomian nasional; dan

yang

mampu

menggerakkan

d. mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. Sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah peningkatan: a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; b. jumlah pergerakan wisatawan nusantara; c. jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; d. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan e. produk domestik bruto di bidang Kepariwisataan. Arah pembangunan kepariwisataan nasional kepariwisataan nasional yang dilaksanakan: prinsip

meliputi

pembangunan

pembangunan

a.

dengan berdasarkan berkelanjutan;

kepariwisataan

yang

b.

dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;

c.

dengan tata kelola yang baik;

d.

secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan

e.

dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan kepariwisataan nasional, penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Jombang diarahkan pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan.


4 BAB

B.

Program dan Capaian Pengembangan pariwisata di Kabupaten Jombang, digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan. Urusan Pariwisata diselenggarakan melalui program-program sebagai berikut : a. Program pengembangan pemasaran pariwisata Dalam upaya pengembangan pariwisata, dilaksanakan promosi pariwisata Kabupaten Jombang melalui media teknologi audio visual serta pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. Sepanjang tahun 2009 – 2012 telah terselenggara 17 event promosi wisata berupa festival makanan khas, festival hasil industri, pengiriman duta wisata ke TMII, pengiriman duta boga, Pameran Gelar Potensi Jombang dan juga mural. b. Program pengembangan destinasi pariwisata Potensi wisata yang ada di Kabupaten Jombang adalah Alon-alon, Kebun Rojo, Tirta Wisata, Makam Gus Dur, Makam Sayid Sulaiman dan Air Terjun Tretes di Wonosalam. Dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata, telah dilakukan penataan Tirta Wisata, pembangunan jungle track di Wonosalam, serta bekerja sama dengan Provinsi dan Kemenko Kesra dilakukan penataan kawasan Makam Gus Dur. Dengan memanfaatkan popularitas dan kebesaran Gus Dur diharapkan pembangunan kawasan sekitarnya dapat semakin menarik peminat para wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang muaranya akan mampu meningkatkan perputaran perekonomian masyarakat Jombang. c. Program pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumber Data daya manusia bidang pariwisata dilakukan dengan pemilihan duta wisata Guk Yuk setiap tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memunculkan kader dari kalangan para generasi muda menjadi duta-duta wisata Kabupaten Jombang. Melalui kegiatan ini diharapkan generasi muda Jombang akan terbuka wawasannya di bidang pariwisata, sekaligus menambah kepedulian dan kecintaannya kepada Kabupaten Jombang. Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pilar pembangunan antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Realisasi kunjungan wisata ke Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari sebanyak 146.548 orang pada tahun 2009, menjadi sebanyak 1.424.404 orang wisatawan pada tahun 2012. Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir sebagaimana grafik berikut :


I

4

BAB

Grafik 4.64 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2009-2013 Tribulan I


Di masa yang akan datang, masih perlu dilakukan eksplorasi terhadap potensi pariwisata lain yang ada di wilayah Kabupaten Jombang selain terus melakukan upaya peningkatan potensi dan promosi tujuan wisata yang telah ada.

30. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Pelaksanaan Urusan kelautan dan perikanandi Kabupaten Jombang diarahkan untuk peningkatan usaha perikanan dan menumbuhkan sikap kemandirian petani ikan dalam upaya peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang berorientasi pada pola agribisnis dan agroindustri yang berbasis Sumber Datadaya lokal dan pasar global. Selain itu, pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan juga sebagai penopang utama pencapaian urusan wajib Ketahanan Pangan dan implementasi dari Visi Kabupaten Jombang tahun 2009 – 2013 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jombang yang Sejahtera, Agamis dan Berdaya Saing berbasis Agribisnis”. A. Arah Kebijakan Arah kebijakan umum Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014 berkaitan dengan pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan khususnya di Pulau Jawa melalui Pengembangan wilayah perairan yang diarahkan pada penguatan fungsi wilayah kelautan sebagai perekat integrasi ekonomi antar wilayah (antar pulau) dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Adapun strategi yang diterapkan adalah: (1) Peningkatan sistem transportasi laut untuk mempermudah arus barang antar pulau khususnya ke wilayah timur Indonesia; (2) Penegakan peraturan terkait dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan laut; I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

(3) Pengendalian pembuangan limbah industri dan rumah tangga melalui sungai-sungai yang bermuara di perairan Jawa; (4) Pengendalian erosi di wilayah daerah aliran sungai (DAS) untuk menghindari pendangkalan pelabuhan ikan dan pelabuhan laut; (5) Pengembangan perikanan budidaya; dan (6) Minimisasi risiko pencemaran perusakan habitat laut oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas lepas pantai. Kebijakan urusan kelautan dan perikananPemerintah Provinsi Jawa Timur yang dituangkandalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 tercermin pada penetapan revitalisasi pertanian dalam Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis sebagai prioritas Pembangunan. Adapun arah kebijakan dalam mewujudkan revitalisasi pertanian khususnya dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis khususnya sektor perikanan antara lain: 1. Meningkatkan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya melalui: a) Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan; dan b) Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif, membangun delivery system dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala pengusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan. 2. Meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan, dengan menyusun langkah-langkah peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan, misalnya dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca-panen, serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan, melindungi petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat. 3. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Data daya perikanan dalam mendukung ekonomi, dan tetap menjaga kelestariannya, melalui: a. Menata dan memperbaiki lingkungan perikanan budidaya; b. Menata industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat; c. Memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan Sumber Data daya perikanan; d. Mengembangkan bioteknologi perikanan; e. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Sumber Data daya perikanan; f. Meningkatkan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi pasca-tangkap/panen; g. Percepatan peningkatan produk perikanan budidaya; h. Meningkatkan kemampuan Sumber Data daya manusia, penyuluh, dan pendamping perikanan; i. Perkuatan sistem kelembagaan, koordinasi dan pengembangan peraturan perundangan sebagai instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan Sumber Data daya perikanan yang ada. 4. Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan, dengan meningkatkan LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

ketersediaan pangan dari ikan dalam negeri melalui peningkatan produksi pangan hewani/bahan ikan agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin guna mendukung peningkatan kualitas Sumber Data daya manusia. Kebijakan urusan Kelautan dan PerikananPemerintah Kabupaten Jombang dituangkandalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2009-2013, pada misi ketiga “Membangun Struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis” dengan tujuan meningkatkan perekonomian yang berbasis agribisnis dengan sasaran mantapnya ketahanan pangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran mantapnya ketahanan pangan yaitu: 1. Pemenuhan kecukupan protein hewani sebesar 45,73 gram/hari/orang pada 2013. Untuk dapat mewujudkan indikator tersebut ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pangan, dengan program strategis: a) Pengamanan ketersediaan pangan daerah; b) Penguatan kapasitas kelembagaan pangan; dan c) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pangan; 2. Tercapainya nilai NTP sebesar 111 pada tahun 2013. Untuk dapat mewujudkan indikator tersebut ditetapkan kebijakan mendorong upaya peningkatan pendapatan petani dengan program strategis efisiensi dan efektivitas sistem usaha tani. B. Program dan Capaian Implementasi pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan sasaran mantapnya ketahanan pangan selama tahun 2009 - 2013 dilaksanakan melalui Program berikut: a.

Program pengembangan budidaya perikanan Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi hasil ikan guna mencukupi kebutuhan pangan melalui swasembada pangan. Selain untuk mencukupi penyediaan bahan pangan asal ikan guna memenuhi kebutuhan protein hewani juga untuk meningkatkan kesempatan kerja dan peluang usaha yang produktif di pedesaan.

b.

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Keberhasilan pembangunan perikanan tidak hanya dilihat dari satu segmen dalam rantai bisnis, tetapi merupakan kinerja yang selaras dari setiap segmen rantai bisnis, mulai dari hulu yaitu sektor produksi, hingga hilir yaitu kegiatan pemasaran.Program ini diarahkan untuk menyelaraskan kinerja rantai bisnis mulai dari sektor produksi hingga pemasaran dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan agribisnis perikanan dan sistem pemasaran yang efektif.

Indikator yang dapat menggambarkan sejauh mana keberhasilan implementasi program pada urusan Kelautan dan Perikanan dalam mencapai sasaran “Mantapnya ketahanan pangan” yaitu: 1. Jumlah Produksi Perikanan Perkembangan capaian kinerja produksi perikanan selama tahun 2009 – 2012 menunjukan trend meningkat sebagaimana terlihat pada grafik berikut: I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

Grafik 4.65 Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2010-2012 18,000.00 16,000.00 14,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00

2009

2010

2011

2012

Target Produksi Perikanan (Ton)

8,765.00

8,767.50

8,770.00

8,772.50

Realisasi Produksi Perikanan (Ton)

9,060.40

9,158.60

15,746.60

15,747.90


Perkembangan produksi perikanan tahun 2009 – 2012 meningkat rata-rata 24,34% per tahun dari sebesar 9.060,4 ton pada tahun 2009 menjdi sebesar 15.747,9 ton pada tahun 2013. Pencapaian target produksi tersebut antara lain ditentukan oleh keberhasilan intensifikasi program perikanan budidaya, adanya program restocking ikan yaitu penebaran benih ikan di perairan umum seperti embung, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani ikan dalam teknis budidaya ikan sehingga kematian ikan dapat ditekan dan akhirnya produksi dapat meningkat. Realisasi produksi ikan sampai dengan tribulan I tahun 2013 sebanyak 3.065,5 ton, sehingga diprediksi target produksi tahun 2013 sebanyak 23.228 ton tercapai, dan adanya restocking ikan di perairan umum. 2.

Nilai Tukar Petani Nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani khususnya petani ikan dinilai dari indeks yang diterima dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan petani. Perkembangan NTP sub sektor perikanan selama tahun 2009 - 2012 menunjukan peningkatan rata-rata 0,19% per tahun dari sebesar 78,87 pada tahun 2010 menjadi sebesar 78,88 pada tahun 2012. Nilai NTP sub sektor perikanan masih di bawah 100 karena indeks dibayar lebih tinggi dari indeks diterima yang disebabkan karena biaya produksi antara lain biaya untuk pakan ikan pabrikan relatif tinggi/cenderung naik. Perkembangan NTP sub sektor perikanan selama tahun 2010 - 2012 sebagaimana grafik berikut:


I

4

BAB

Tabel 4.32 Perkembangan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan Tahun 2010 - 2012 No.

Uraian

2010

2011

2012

R%

1

Indeks diterima

96,23

101,02

99,13

1,55

2

Indeks dibayar

120,48

120,58

125,68

2,16

3

NTP

78,87

83,78

78,88

0,19

Sumber Data: Bappeda Kab. Jombang

Upaya-upaya nyata yang telah dilakukan untuk mewujudkan kemantapan ketahanan pangan khususnya sektor perikanan antara lain: 1. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur penunjang produksi dan distribusi pangan melalui :  Pembangunan/rehabilitasi Balai Benih Ikan dan pengadaan sarana prasarana pembibitan ikan di BBI Ngoro dan BBI Bareng;  Fasilitasi sarana prasarana pembenihan ikan pada 237 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang tersebar di Kecamatan Kesamben, Mojoagung, Tembelang, Bareng, Jogoroto, Mojowarno, Megaluh, Ngoro, Diwek, Gudo, Bandar Kedungmulyo;  Fasilitasi sarana prasarana budidaya antara lain pembangunan kolam, bantuan benih ikan, pakan ikan, obat-obatan ikan dan peralatan budidaya bagi 100 kelompok pembudidaya ikan;  Pembangunan Sentra Aquabis sebagai sarana pemasaran ikan. 2.

Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pangan melalui:  Penerapan teknologi tepat guna budidaya perikanan yaitu penerapan program CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik);  Penerapan teknologi pasca panen hasil perikanan untuk memberikan nilai tambah produk melalui pengolahan hasil perikanan khususnya pada saat over produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga ikan.

3.

Meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap protein hewani melalui :  Sosialisasi dan penyuluhan gemar makan ikan yang dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan ± 100 orang guru dan siswa tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah dasar  Penyuluhan dan pengolahan bahan pangan hewani yang dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan ± 50 orang ibu rumah tangga yang tergabung dalam Program Kesejahteraan Keluarga  Introduksi pengolahan produk perikanan dan peningkatan konsumsi ikan yang setiap tahunnya melibatkan 50 orang yang berasal dari kelompok pembudidaya ikan

4.

Meningkatkan Sumber Datadaya manusia perikanan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penerapan CBIB, penerapan teknologi tepat guna antara lain pengolahan pakan alternatif dari bahan baku lokal


4 BAB

yang murah dan mudah didapat, pengolahan pasca panen serta manajemen pengelolaan usaha melalui kegiatan:  Penyuluhan, pembinaan dan bimbingan teknis bagi kelompok tani/petani ikan;  Magang budidaya perikanan dan pemberian bantuan sarana usaha budidaya ikan (benih ikan, kolam terpal dan pakan ikan) bagi pemuda diutamakan pemuda yang putus sekolah untuk memberikan kesempatan bekerja dan berusaha di pedesaan melalui usaha ekonomi produktif;  Temu usaha sebagai sarana mewujudkan kemitraan antara petani ikan dengan perusahaan/pengusaha besar baik dalam penyediaan sarana produksi, pendampingan proses produksi maupun pemasaran hasil.

C.

5.

Fasilitasi permodalan baik melalui bantuan pinjaman melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) maupun penguatan permodalan dari Koperasi.

6.

Fasilitasi intensifikasi pelatihan dan bimbingan teknis di kelompok melalui pembentukan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Barokah Desa Tengaran kecamatan Peterongan untuk klaster lele.

Permasalahan dan solusi Secara umum pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Jombang sudah dapat terlaksana dengan baik, namun masih ditemui beberapa kendala antara lain: 1.

Harga pakan ikan pabrikan yang cenderung naik. Upaya yang telah dilaksanakan adalah memberikan pembinaan melalui kelompok agar petani ikan tidak tergantung pada pakan pabrikan yaitu dengan mengolah pakan ikan alternatif dari bahan lokal yang murah dan mudah didapat di sekitar lokasi usaha;

2.

Fluktuasi harga produk ikan sangat tinggi, pada saat over produksi harga ikan sangat rendah. Upaya yang telah dilaksanakan adalah dengan menjalin kemitraan usaha dan juga bimbingan teknis pengolahan pasca panen menjadi produk olahan yang dapat memberikan nilai tambah.

31. URUSAN PERDAGANGAN Urusan perdagangan dikembangkandalam rangka memfasilitasi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dan menjalankan usaha/industri sehingga dapat mengembangkan usahanya dalam aktivitas perekonomian kerakyatan, melalui peningkatan Sumber Datadaya Manusia/pelaku usaha perdagangan, pemberian informasi perdagangan, penyusunan kebijakan perdagangan dan juga memenuhan sarana prasarana perdagangan. Dengan demikian diharapkan perdagangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih transparan dan mudah diakses, semakin efisien dan antisipatif terhadap perkembangan masa depan, serta masyarakat selaku konsumen dapat merasa aman dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran. LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

A. Arah Kebijakan Untuk mendorong penguatan perdagangan, Kebijakan Nasional diarahkan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dalam menjaga ketersediaan barang terutama bahan pokok, mendorong transaksi perdagangan domestik dan meningkatkan kesempatan berusaha. Dengan titik berat pengembangan perdagangan pada pembenahan sistem distribusi yang difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi untuk meningkatkan arus barang dalam upaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok serta menurunkan biaya ekonomi tinggi. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah tersebut, penguatan perdagangan di Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok, bahan penting serta strategis yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, menciptakan iklim usaha yang kondusif, perluasan lapangan kerja melalui penciptaan dan pengembangan lapangan berusaha, memberikan informasi yang transparan guna menunjang kelancaran kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri yang kuat dan berdaya saing. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah padaurusan perdagangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombangsebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2013 untuk mencapai misi “Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis”. Dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang berbasis agribisnis. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh dengan indikator meningkatnya ekspansi pasar produk pertanian tahun 2013. Guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui program strategis sebagai berikut: 1. Penguatan pasar lokal dan perluasan pasar agribisnis. 2. Pengembangan produk pertanian yang spesifik dan bernilai pasar tinggi. B. Program dan Capaian Guna mendorong penguatan perdagangan di Kabupaten Jombang, diarahkan pada pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan serta menciptakan mekanisme pasar yang kondusif bagi sistem perdagangan barang dan jasa, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program ini untuk meningkatkan rasa aman bagi pengguna barang dan jasa, melalui pengawasan peredaran barang dalam keadaan terbungkus dan pendampingan fasilitasi tera ulang UTTP (alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya) di 21 kecamatan. b. Program peningkatan dan pengembangan ekspor Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan ekspor produk unggulan yang ada di Kabupaten Jombang, melalui kegiatan I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

4 BAB

pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri, pelaksanaan sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor serta pengembangan data base informasi potensi unggulan. c. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program ini untuk memfasilitasi pengusaha mikro, kecil dan menengah agar mampu meningkatkan pemasaran barang/produksinya, melalui kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk; pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan; pengembangan pasar lelang daerah; peningkatan sistem dan jaringan infrastruktur perdagangan; serta sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri. d. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Program ini dimaksudkan untuk membina pedagang kakilima dan asongan agar dapat meningkatkan usahanya, menata dan mentertibkan keberadaan pedagang kakilima dan asongan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan serta fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan. e. Program Pengelolaan Pasar Daerah Dalam RPJMD tahun 2009-2013 telah diamanatkan adanya penguatan pasar lokal dalam upaya mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis. Kondisi sarana dan prasarana pasar yang kurang mendukung aktivitas perdagangan di pasar lokal merupakan salah satu indeks pengaduan pasar yang cukup besar. Dalam upaya-upaya mengembangkan dan meningkatkan fungsi pasar sebagai sentra perdagangan yang bersih, aman dan nyaman di Kabupaten Jombang, dilaksanakan Program Pengelolaan Pasar Daerah antara lain melalui :  Penataan tempat berusaha bagi pedagang pasar sesuai peruntukannya;  Sosialisasi dan pembinaan ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar daerah untuk meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keamanan baik bagi pedagang pasar maupun konsumen/pengunjung pasar;  Revitalisasi pasar daerah melalui rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pasar daerah baik pemeliharaan bangunan tempat berdagang, penyediaan sarana dan prasarana pasar daerah maupun pembersihan saluran dan selasar di dalam pasar daerah;  Intensifikasi pendapatan pasar sebagai salah satu kontribusi aktivitas perdagangan yang ada di pasar dalam memberikan pendapatan asli daerah dari pemungutan retribusi. Realisasi pelaksanaan Program tersebut di atas selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 terjadi peningkatan volume perdagangan dengan pertumbuhan rata-rata20,22% per tahundari tahun 2009 sebesar Rp.48.806.900.000,00 menjadi sebesar Rp.83.666.694.000,00 pada tahun LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

2012. Perkembangan volume perdagangan sebagaimana terlihat pada Grafik berikut : Grafik 4.66 Perkembangan Volume Usaha Perdagangan Tahun 2009 - 2012

Volume Perdagangan 2009 48,806,900,00 0

2010

2011

2012

60,084,825,75 0

63,247,185,00 0

2010

2011

2009

83,666,694,00 0

2012

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab. Jombang

Selain terjadi peningkatan volume perdagangan juga terjadi peningkatan jumlah pedagang yang berjualan di 18 Pasar Daerah sebanyak 214 orang pedagang atau tumbuh rata-rata 0,59% per tahun dari jumlah pedagang tahun 2009 sebanyak 9.047 orang menjadi sebanyak 9.261 orang pada Tribulan I tahun 2013. Perkembangan jumlah pedagang dapat dilihat pada Grafik sebagai berikut: Grafik 4.67 Perkembangan Jumlah Pedagang di Pasar Daerah Tahun 2009 - 2013 9,600 9,500 9,400 9,300 9,200 9,100 9,000 8,900 8,800

9,516 9,261 9,047

9,067

2009

2010

2009

2010

9,114

2011 2011

2012 2012

2013*)

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab. Jombang *) Tribulan I Tahun 2013


2013*)

4 BAB

Peningkatan jumlah pedagang selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata 0,59% per tahun, dan diikuti peningkatan volume perdagangan komoditi pertanian dengan pertumbuhan rata-rata 32,3% per tahun. Hal ini menunjukan adanya peningkatan usaha perdagangan komoditi pertanian baik karena peningkatan volume maupun peningkatan harga komoditi pertanian. C.

Apresiasi Pelaksanaan urusan perdagangan selama 5 tahun terakhir telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada Pasar Pon Kabupaten Jombang sebagai Pasar Tertib Ukur Terbaik III tahun 2011.

D. Permasalahan dan Solusi Tidak terdapat permasalahan yang berarti pada pelaksanaan urusan perdagangan, akan tetapi beberapa hal yang perlu pendapatkan perhatian adalah : 1. Meningkatnya jumlah pedagang yang ada di pasar disebabkan meningkatnya pedagang musiman baik yang berasal dari keluarga pedagang maupun tenaga kerja yang terkena PHK dan wirausahawan baru bidang perdagangan. Untuk lebih meningkatkan jumlah pedagang yang menempati pasar dilakukan upaya pembinaan dan penyuluhan kepada para pedagang agar tidak selalu berpindah tempat dan menjaring pedagang agar memasuki tempat yang telah disediakan, juga dilakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang menutupi akses jalan menuju kios dari depan sampai belakang. 2. Belum tertib dan tertatanya pedagang kaki lima di sekitar Makam Presiden Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) dan parkir kendaraan pengunjung sehingga mengganggu aktifitas Pondok dan dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Upaya yang telah dilaksanakan adalah telah dibuat Masterplan Pembangunan Kawasan Makam Gus Dur serta menyiapkan dan akan membangun lokasi parkir berikut kios pedagang kaki lima sesuai masterplan tersebut dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Ciptakarya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

32. URUSAN PERINDUSTRIAN Dalam RPJPN 2005—2025 disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. A. Arah Kebijakan LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

Salah satu prioritas pembangunan Nasional di bidang perekonomian adalah pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional serta peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional. Pengembangan industri nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri yang memiliki struktur yang sehat, berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu memperkokoh ketahanan nasional. Pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mempertahankan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan, yaitu: 1. Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar; 2. Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan menjadikan IKM sebagai basis industri nasional, yaitu terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar; 3. Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan mendorong diversifikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun industri yang sehat dan kuat. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan industri adalah meningkatkan daya saing industri dalam kerangka: 1. Memperkuat struktur industri, meningkatkan, dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier); 2. Meningkatkan kemampuan kapasitas pasar (terutama dalam negeri) untuk menyerap kenaikan produksi melalui pengamanan pasar dalam negeri dari produk-produk impor ilegal, penggalakan penggunaan bahan baku/antara dari dalam negeri, dan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor; 3. Mengembangkan industri manufaktur diutamakan pada beberapa subsektor prioritas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja; memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri (seperti makanan-minuman dan obatobatan); mengolah hasil pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan) dan Sumber Data-Sumber Data daya alam lokal; dan memiliki potensi pengembangan ekspor; 4. Mengembangkan subsektor industri yang terkait (related industries) dan sub-sektor industri penunjang (supporting industries) bagi industri manufaktur prioritas; 5. Fasilitasi penelitian dan pengembangan industri manufaktur untuk teknologi produksi, termasuk pengembangan manajemen produksi, yang memperhatikan kesinambungan lingkungan, dan teknik produksi yang ramah lingkunga; 6. Fasilitasi peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja industri untuk meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.


4 BAB

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan urusan perindustrian sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2009 2013 untuk mewujudkan misi “Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis”. Adapun tujuannya untuk meningkatkan perekonomian yang berbasis agribisnis dengan sasaran terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh dengan indikator tumbuh kembangnya industri olahan di sentra-sentra produksi pertanian. Guna mewujudkan sasaran tersebut di atas, ditetapkan kebijakan menumbuhkembangkan industri kecil menengah berbasis agribisnis melalui program strategis antara lain : 1. Program Pengembangan Agroindustri Pedesaan; 2. Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan; 3. Program Peningkatan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis Agribisnis terhadap Sumber Datadaya Produktif. B.

Program dan Capaian Implementasi pelaksanaan kebijakan menumbuhkembangkan industri kecil menengah berbasis agribisnis selama tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 adalah : a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Implementasi program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Sumber Datadaya manusia IKM dalam penerapan Iptek sistem produksi melalui kegiatan:  Workshop penerapan barcode;  Fasilitasi sertifikat barcode;  Pelatihan design dan motif pewarnaan alam IKM Batik tulis;  Pelatihan teknologi proses produksi dan diversifikasi produk IKM mamin olahan;  Fasilitasi uji coba proses produksi IKM aneka kripik buah;  Fasilitasi pendampingan teknologi proses produksi dan design IKM alat-alat dapur / sayangan. b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Implementasi program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi industri kecil dan menengah hasil tembakau untuk meningkatkan kualitas dan pemasaran hasil produksi tembakau dilaksanakan melalui kegiatan :  Pemetaan industri hasil tembakau;  Rakor kebijakan pembinaan IHT;  Fasilitasi pendampingan proses produksi dan peningkatan kualitas IHT bagi Perusahaan Rokok;  Fasilitasi uji coba pengembangan pasar IHT/bahan baku IHT;  Sosialisasi penanganan dan pengawasan rokok ilegal;  Fasilitasi peningkatan kualitas nikotin dan tar melalui blending; LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

 Penyusunan Laporan hasil pendataan IHT dan rapat koordinasi IHT;  Workshop blending IHT bagi Perusahaan Rokok;  Fasilitasi pendampingan IHT dengan nikotin dan tar rendah bagi Perusahaan Rokok. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah juga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pekerja IHT dan/atau petani tembakau melalui pembinaan usaha ekonomi produktif di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil tembakau dengan kegiatan:  Pelatihan proses produksi dalam rangka alih profesi;  Fasilitasi promosi dan informasi produk IKM;  Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan IKM bordir, IKM Anyaman pandan dan IKM Meubel;  Pelatihan proses produksi IKM aneka kue-kue kering. c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan kemampuan teknologi industri; pengembangan dan pelayanan teknologi industri serta perluasan penerapan standar produk industri manufaktur. d. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program pengembangan sentra-sentra industri potensial dilaksanakan melaluifasilitasi promosi dan informasi produk ungggulan IKM, fasilitasi workshop dan pengembangan design dan kemasan industri kreatif, rapat koordinasi pembinaan sentra IKM dan fasilitasi pemberdayaan IKM melalui P2WKSS, lomba desa, bulan bakti gotong royong dan kesetaraan gender. e. Program Penataan Struktur Industri Program penataan struktur industri diarahkan untuk penataan kawasan industri antara lain melalui pemetaan validasi IKM, fasilitasi penerapan halal, merk dan design IKM serta sosialisasi dan promosi kawasan industri bagi IKM. Realisasi pelaksanaan program/kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir dalam mewujudkan sasaran “Terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh”dengan indikator tumbuhkembangnya industri olahan di sentra-sentra produksi (tercapainya volume usaha IKM) sebagaimanagrafik berikut:


4 BAB

Grafik 4.68 Perkembangan Volume Usaha Industri Kecil dan Menengah Tahun 2009-2013

Volume Usaha IKM 2009

2010

2011

2012

2013*)

384,693,807,300 271,714,351,000

298,885,786,100315,752,080,000

76,827,291,750

2009

2010

2011

2012

2013*)

Sumber Data data : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab. Jombang *) Data Tribulan I (angka sangat sementara)

Berdasarkan grafik tersebut di atas diketahui bahwa perkembangan pencapaian volume usaha industri kecil dan menengah selama tahun 2009 sampai dengan 2012 meningkat sebesar Rp.112.979.456.300,00 atau tumbuh rata-rata 12,49% per tahun dari volume usaha IKM tahun 2009 sebesar Rp.271.714.351.000,00 menjadi Rp.384.693.807.300,00 pada tahun 2012. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kapasitas usaha industri kecil dan menengah karena iklim usaha yang kondusif dan industri yang berdaya saing, sehingga diharapkan dapat mewujudkan jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh serta mampu menyumbang PDRB Kabupaten Jombang tahun 2011 dari sektor industri pengolahan sebesar 10,86% (atas dasar harga konstan) dengan sumbangan terbesar dari sub sektor Makanan, minuman dan tembakau 5,67%, tekstil, barang kayu dan hasil hutan lainnya 2,18% serta barang kulit dan alas kaki 0,87%. Penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah selama tahun 2011 sampai dengan tribulan I tahun 2013 sebanyak 5.621 usaha/perusahaan, sedangkan jumlah industri yang memiliki izin selama tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 meningkat sebanyak 163 industri atau tumbuh rata-rata 15,85% per tahun dari sebanyak 210 industri pada tahun 2009 menjadi sebanyak 373 industri pada tribulan I tahun 2013.

33. URUSAN KETRANSMIGRASIAN Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, hingga kini pemerintah masih berkepentingan untuk menempatkan transmigrasi sebagai satu model LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

4

BAB

pembangunan. Hal ini berarti bahwa transmigrasi masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan pembangunan guna mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi juga relevan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (human rights), yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara-bangsanya. Oleh karena itu, Pemerintah tetap memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi dan atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan transmigrasi, sepanjang tersedia Sumber Data-Sumber Data daya yang mendukungnya. A. Arah Kebijakan Kebijakan transmigrasi diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: (1) Penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak; (2) Memberi peluang berusaha dan kesempatan kerja; (3) Memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perpindahan penduduk. Sejalan dengan kebijakan tersebut, penyelenggaraan urusan transmigrasi di Kabupaten Jombang dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. B. Program dan Capaian Urusan transmigrasi diselenggarakan melalui Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. Program ini dilaksanakan mulai dari pendaftaran dan seleksi bagi para calon transmigran, komunikasi informasi edukasi ( KIE ) ke transmigran, penjajakan kerja sama dengan daerah lain berkaitan dengan penempatan lokasi transmigrasi serta melaksanakan pelayanan penampungan, logistik, kesehatan, perbekalan, pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigran. Sampai dengan tahun 2012 telah diberangkat 134 transmigran, yaitu 10 KK dengan daerah tujuan Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tenggah pada tahun 2009, 51 KK dengan daerah tujuan Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, dan 8 KK ke Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2010, sebanyak 25 KK dengan daerah tujuan Bualemo Propinsi Gorontalo dan 25 KK ke Kabupaten Tojo Una-una Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2011, serta 15 KK pada tahun 2012 dengan daerah tujuan Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan transmigrasi adalah kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi. Langkah yang ditempuh untuk memecahkan permasalahan ini adalah dengan mengintensifkan kegiatan sosialisasi masalah transmigrasi regional dengan sasaran masyarakat miskin se Kabupaten Jombang.


LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG I BAB

Recommend Documents