LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG I BAB

1 BAB

LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

1

BAB

I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

1 BAB

A.

L

DASAR HUKUM

aporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati dimaksudkan sebagai informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan ringkasan LKPJ tahuntahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. LKPJ tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, hubungan kerja Kepala LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

1

BAB

Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar, yaitu adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan check and balance yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut, maka Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan undang-undang di atas, pada pasal 27 ayat 2 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Dalam perspektif amanah dan substansi kepemerintahan, penyampaian progress hasil kinerja pemerintahan kepada DPRD ini dimaksudkan untuk merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis atas berbagai kesepakatan bersama dalam memaknai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian, mekanisme Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintahan daerah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Kiranya hal tersebut akan semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dan kemitraan yang harmonis dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dasar hukum penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati adalah sebagai berikut: 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


1 BAB

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 tahun 2007; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013; Selanjutnya dengan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Jombang Tahun 2009-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BAB VI : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN BAB VII : PENUTUP


I

1

BAB

B.

GAMBARAN UMUM DAERAH 1.

Gambaran Umum Geografis Kabupaten Jombang berada pada koridor bagian tengah wilayah Propinsi Jawa Timur, berada pada posisi silang yaitu pada jalur Surabaya-Madiun dan MalangBabat, dan secara geografis terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada diantara 112o03’45” dan 112o27’21”BT dan antara 07o20’37” dan 07o45’45”LS. Gambar 1.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang

Sumber: Bappeda, Tahun 2012

Batas-batas administrasi Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: o Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro o Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto o Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang o Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk


1 BAB

Secara administrasi, Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan serta 1.258 dusun. Luas wilayah Kabupaten Jombang keseluruhan 1.159,50 Km2 dengan kondisi topografi bervariasi yaitu kawasan seluas 1.101,52 Km2 atau 95% berada pada ketinggian < 500 meter dpl; 50,76 Km2 atau 4,38% berada pada ketinggian 500-700 meter dpl dan 7,22 Km2 atau 0,76% berada pada ketinggian > 700 meter dpl. Sedangkan Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian  44 meter dpl. Secara topografis wilayah Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 sub area: o

Kawasan Utara, merupakan pegunungan kapur muda Kendeng yang memiliki tanah relatif kurang subur, sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian lagi berbukit-bukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu dan Ngusikan.

o

Kawasan Tengah, yakni di sebelah selatan Sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian dengan jaringan irigasi yang cukup bagus sehingga sangat cocok ditanami padi dan palawija. Adapun kawasan tengah meliputi Kecamatan Bandarkedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang dan Kesamben.

o

Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan, cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno dan Wonosalam.

Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang sebagian besar digunakan untuk areal sawah sebesar 43,21%, untuk permukiman/perumahan sebesar 24,03%, hutan sebesar 19,46%, tegalan sebesar 11,74%, dan penggunaan lainnya sebesar 1,56%. Kabupaten Jombang memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 20oC-34oC. Menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, Kabupaten Jombang termasuk memiliki tipe iklim B (basah). Curah hujan rata-rata per tahun adalah 1.800 mm. Berdasarkan peluang curah hujan tahunan, wilayah Kabupaten Jombang tergolong beriklim sedang sampai basah. Di bagian tenggara dan timur, curah hujan sedikit lebih besar. Wilayah Kabupaten Jombang merupakan daerah hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, serta dilalui juga oleh dua aliran sungai besar yang merupakan sub DAS Brantas, yaitu Sungai Konto dan Sungai Gunting. 2. Gambaran Umum Demografis Paradigma baru tujuan pembangunan nasional adalah mencapai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang maju, modern dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari paradigma baru tersebut tergambar jelas bahwa penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan, sehingga data kependudukan merupakan piranti yang sangat diperlukan guna mengetahui profil penduduk di suatu wilayah dengan berbagai masalah sosial yang ditimbulkan. Perkembangan penduduk Kabupaten Jombang pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 tersaji dalam grafik berikut:


I

1

BAB

Jiwa

Grafik 1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2009-tribulan I 2013 (jiwa) 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 -

2009

2010

2011

2012

2012

1,213,107

1,262,735

1,331,367

1,432,811

1,439,272

Laki-laki

611,765

636,773

671,563

722,832

726,118

Perempuan

601,342

625,962

659,804

709,979

713,154

Jumlah Penduduk

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2013

Sepanjang tahun 2009-2012 jumlah penduduk yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang mengalami peningkatan sebanyak 226.165 jiwa yaitu dari sebanyak 1.213.107 jiwa pada tahun 2009 menjadi sebanyak 1.439.272 pada tahun 2013 tribulan I. Jumlah penduduk pada tahun 2013 tribulan I ini terdiri dari 726.118 penduduk laki-laki dan 713.154 penduduk perempuan atau 50,45% penduduk laki-laki dan 49,55% penduduk perempuan. Sedangkan hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Jombang sebanyak 1.202.407 jiwa terdiri dari 598.280 jiwa (49,76%) penduduk laki-laki dan 604,127 jiwa (50,20%) penduduk perempuan. Penyebaran penduduk Kabupaten Jombang tahun 2012 cukup merata di wilayah kecamatan. Sebaran penduduk terbanyak, yaitu 11,41% penduduk tinggal di Kecamatan Jombang sebagai pusat pemerintahan. Sebaran terbanyak kedua sebesar 8,38% berada di Kecamatan Diwek, dan berikutnya adalah Kecamatan Mojowarno sebesar 7,11%. Tiga kecamatan dengan distribusi penduduk terendah yaitu Kecamatan Wonosalam (2,54%), Kecamatan Kudu (2,54%) dan Kecamatan Ngusikan (1,75%). Dengan luas wilayah sebesar 1.159,50 Km2, kepadatan penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2012 sebesar 1.050 jiwa/Km2. Kecamatan Jombang merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 3.818 jiwa/Km2, selanjutnya adalah Kecamatan Jogoroto dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.248 jiwa/Km2 dan Kecamatan Peterongan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 2.189 jiwa/Km2. Sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Wonosalam dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 255 jiwa/Km2.


1 BAB

Rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2012 sebesar 47,24 per 10.000 penduduk atau dapat dikatakan rasio ketergantungan penduduk dalam kategori sedang. Dengan rasio sebesar ini, artinya setiap 10.000 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Jombang menanggung beban sebanyak 4.724 penduduk usia tidak produktif (<15 tahun dan >65 tahun). Rasio ketergantungan total ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (<15 tahun) sebesar 36,85% dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10,39%. Ditinjau dari kelompok umur, pada tahun 2012 dari jumlah penduduk yang sebesar 1.217.560 jiwa terdapat 304.743 jiwa penduduk berusia dibawah 15 tahun atau 25,03%, 85.913 jiwa penduduk berusia diatas 65 tahun atau 7,06% dan 826.904 jiwa penduduk usia 15-64 tahun atau 67,92%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan penduduk usia produktif (67,92%) di Kabupaten Jombang masih cukup tinggi jika dibandingkan penduduk usia tidak produktif (32,09%) sehingga dengan kesempatan kerja yang ada dan Sumber Daya Manusia yang handal maka penduduk usia produktif masih bisa menanggung penduduk usia tidak produktif dengan baik.

3. KONDISI EKONOMI a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB wilayahnya. PDRB menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumber daya alam serta faktor produksi lainnya. PDRB Kabupaten Jombang adalah PDRB menurut lapangan usaha atau sektor produksi yang merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jombang dalam periode waktu tertentu. PDRB diukur berdasarkan perhitungan 9 (sembilan) sektor lapangan usaha yang dominan di masyarakat, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. PDRB disajikan dalam dua macam, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (PDRB ADHK). Selama kurun waktu tahun 2009-2012 perkembangan PDRB Kabupaten Jombang, baik berdasarkan atas harga berlaku maupun atas harga konstan, terus membaik meskipun perekonomian regional dan nasional mendapat tekanan dari perekonomian global akibat imbas krisis Eropa. PDRB ADHB Kabupaten Jombang tahun 2009-2012 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.526.214.140.000,- atau meningkat 44,14%, yaitu dari sebesar Rp. 12.519.634.460.000,- pada tahun 2009 menjadi Rp. 18.045.848.600.000,- pada tahun 2012. PDRB ADHB Kabupaten Jombang memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Timur rata-rata sebesar 1,81% per tahun. Sedangkan PDRB ADHK 2000 Kabupaten Jombang pada tahun 2009-2012 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.264.155.970.000,- atau meningkat LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

1

BAB

sebesar 21,20%, yaitu dari sebesar Rp. 5.962.262.390.000,- pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 6.759.495.410.000,- pada tahun 2012. PDRB ADHK Kabupaten Jombang memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHK 2000 Provinsi Jawa Timur rata-rata sebesar 1,85% per tahun. Grafik. 1.2 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2000 Kabupaten Jombang Tahun 2009 -2012 (juta rupiah)

2012

2011

2010

2009

18,045,848.60

7,226,418.36

6,759,495.41

15,945,609.06

6,327,278.13

14,060,872.14

5,962,262.39

12,519,634.46 ADHB

ADHK

Sumber: BPS Kab. Jombang, Tahun 2013

b. Struktur Perekonomian Struktur ekonomi Kabupaten Jombang bertumpu pada empat sektor dominan yang secara tradisional menyangga ekonomi sebagai penyerap lapangan kerja terbesar. Keempat sektor dominan tersebut adalah sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Selama kurun waktu tahun 2009-2012 penyangga terbesar perekonomian Kabupaten Jombang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, disusul kemudian sektor pertanian diurutan kedua, sektor jasa-jasa diurutan ketiga dan sektor industri pengolahan diurutan keempat. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sepanjang tahun 2009-2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari sebesar 33,15% pada tahun 2009 menjadi sebesar 36,92% pada tahun 2012. Tingkat pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan dari sebesar 7,01% pada tahun 2009 menjadi sebesar 10,30% pada tahun 2012. Kontribusi terbesar kedua ditempati oleh sektor pertanian. Sepanjang tahun 2009-2012 kontribusi sektor ini mengalami penurunan dari sebesar 30,46% pada tahun 2009 menjadi sebesar 27,15% pada tahun 2012. Tingkat pertumbuhan sektor pertanian menurun dari sebesar 3,30% pada tahun 2009 menjadi sebesar 2,82% pada tahun 2012. Menurunnya pertumbuhan sektor pertanian bukan berarti sektor ini tidak tumbuh, melainkan karena kecepatan


1 BAB

tumbuhnya kalah cepat dengan sektor lain dan adanya faktor anomali cuaca yang terjadi empat tahun terakhir ini. Sedangkan kontribusi terbesar ketiga ditempati oleh sektor jasa-jasa. Sepanjang tahun 2009-2012, kontribusi sektor ini mengalami penurunan dari sebesar 12,29% menjadi sebesar 11,59% pada tahun 2012. Tingkat pertumbuhan sektor jasa-jasa juga mengalami penurunan dari sebesar 5,72% pada tahun 2009 menjadi sebesar 5,73% pada tahun 2012. Menurunnya sektor ini bukan berarti sektor ini tidak tumbuh melainkan kecepatan tumbuhnya masih dibawah kalah cepat dengan sektor lain. Sektor industri pengolahan menempati urutan keempat. Kontribusi sektor ini sepanjang tahun 2009-2012 mengalami penurunan dari sebesar 11,25% pada tahun 2009 menjadi sebesar 10,80%. Dari sisi pertumbuhan, terjadi peningkatan dari sebesar 4,88% pada tahun 2009 menjadi sebesar 6,29% pada tahun 2012. Dilihat dari kontribusinya, sektor ini memang menurun, tetapi jika dilihat dari pertumbuhannya terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan 4 sektor dominan ini terlihat sebagaimana grafik berikut. Grafik 1.3 Perkembangan Kontribusi Empat Sektor Dominan Dalam Struktur Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 (%) 40 35

33.15 30.46

30

29.31

36.92

35.78

34.6 28.31

27.15

25 20 15 10

12.29 11.25

11.96 10.97

11.76 10.86

11.59 10.8

5

0 Pertanian

2009 2010 2011 2012 Indistri Pengolahan Perdagangan, Hotel & Restoran

Jasa-Jasa

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2013

c. Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas


I

1

BAB

perkembangan pembangunan, tetapi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang selama kurun waktu tahun 2009-2012 menunjukkan peningkatan yang positif walaupun belum setara dengan pertumbuhan Jawa Timur. Laju pertumbuhan Kabupaten Jombang pada tahun 2009 sebesar 5,28% meningkat sebesar 1,63 poin menjadi 6,91% pada tahun 2012. Capaian ini berada di atas target yang tercantum di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Tahun 2012 yaitu sebesar 6,00%. Grafik. 1.4 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 (%) 16 14 12

7.22

6.68

7.27

5.01

10 8

6 4

5.28

6.12

6.83

6.91

2010

2011

2012

2 0 2009

Jatim

Jombang


Pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang berdasarkan PDRB ADHK menunjukkan peningkatan sebesar 0,84 poin, yaitu meningkat dari 5,28% pada tahun 2009 menjadi 6,12% pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten sebesar 6,83% atau meningkat sebesar 0,71 poin jika dibandingkan pada tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten tahun 2012 sebesar 6,91% atau meningkat sebesar 0,08 poin jika dibandingkan tahun 2011. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang menunjukkan tren yang semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,29%.


1 BAB

Tabel. 1.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 No.

Sektor

Pertumbuhan 2009

2010

2011

2012

1

Pertanian

3,30

2,10

2,90

2,82

2

Pertambangan dan penggalian

4,39

8,69

3,24

3,37

3

Industri pengolahan

4,88

3,51

5,74

6,29

4

Listrik, gas dan air bersih

3,06

3,70

5,19

7,81

5

Bangunan

2,22

1,45

5,76

6,79

6

Perdagangan, hotel dan restoran

7,01

10,76

10,47

10,30

7

Pengangkutan dan komunikasi

8,97

11,43

10,47

9,3

8

Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

5,01

10,81

10,62

9,77

9

Jasa-jasa

5,72

3,25

5,06

5,37


Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang tidak lepas dari sektor pembentuknya. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2009, maka pada tahun 2012 sembilan sektor pembentuk perekonomian Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa sebagian besar sektor lapangan usaha masih mampu mencatat peningkatan laju pertumbuhan diantaranya sektor industry pengolahan, sektor listrik, gas dan air, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan. Sedangkan sebagian sektor lapangan usaha lainnya, diantaranya sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa-jasa masih mampu mencatatkan pertumbuhan yang melambat.

d. Pendapatan Per Kapita Indikator PDRB perkapita dapat digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah. PDRB Per kapita adalah indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB (ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi. PDRB per kapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku dipasar. Dengan demikian maka pengaruh inflasi menjadi cukup dominan dalam pembentukan pendapatan regional suatu daerah.


I

1

BAB

Perkembangan pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku selama 5 tahun adalah sebagaimana grafik di bawah ini: Grafik 1.5 Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Tahun 2008-2012 14,821,321 13,235,034 11,693,937 9,497,677

2008

10,411,474

2009

2010 PDRB Per Kapita

2011*)

2012 **)

Sumber: BPS Kab. Jombang, Tahun 2013 *) 2011 adalah angka sementara **) 2012 adalah angka sangat sementara

Dari grafik di atas, terlihat bahwa selama lima tahun terakhir, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2008, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 9.497.677,meningkat menjadi Rp. 10.411.474, pada tahun 2009, menjadi sebesar Rp. 11.693.937,- tahun 2010 dan meningkat menjadi Rp. 13.235.034,- pada tahun 2011. Tahun 2012, pendapatan per kapita mencapai Rp14.821.321 atau meningkat sebesar 11,98%.

4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk. IPM tersusun dari 3 (tiga) komponen indeks, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks kemampuan daya beli. IPM di Kabupaten Jombang selama kurun waktu tahun 2009-2012 mengalami peningkatan setiap tahun. Secara akumulasi, terjadi peningkatan sebesar 2,31%, yaitu dari sebesar 72,32% pada tahun 2009 menjadi sebesar 74,63% pada tahun 2012. Capaian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk Jombang telah mengalami peningkatan. Peningkatan capaian ini disumbangkan oleh kenaikan indeks harapan hidup sebesar 0,81 poin dari 77,04% pada tahun 2009 menjadi 77,85% pada tahun 2012, kenaikan indeks pendidikan sebesar 0,79 poin dari 78,34% pada tahun 2009 menjadi 79,13% pada tahun 2012 dan kenaikan indeks kemampuan daya beli sebesar 5,34 poin dari I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

1 BAB

61,59% pada tahun 2009 menjadi 66,93% pada tahun 2012. Berdasarkan capaian sampai dengan tahun 2012 tersebut, status capaian indeks harapan hidup dan indeks tingkat pendidikan menurut kriteria UNDP termasuk dalam kategori menengah atas. Sedangkan untuk status indeks daya beli masih tergolong dalam kategori tingkat menengah bawah. Perkembangan indeks IPM per komponen sebagaimana grafik berikut : Grafik 1.6 Perkembangan IPM Kabupaten Jombang Beserta Komponen Pembentuknya Pada Tahun 2009-2012 IPM

90 75

45

Indeks Harapan Hidup

30

Indeks Pendidikan

60

15 0

2009

2010

2011

2012

Indeks Kemampuan Daya Beli

Sumber: Bappeda, Tahun 2012

Untuk melihat capaian IPM secara lebih lanjut, dapat dilihat dari capaian masingmasing komponen pembentuknya, yaitu indeks harapan hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, indeks pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan atau paritas daya beli. Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, dapat melalui pendekatan Angka Harapan Hidup (AHH).

Angka Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009-2012 mengalami peningkatan 0,49 poin, yaitu dari sebesar 71,22 pada tahun 2009 menjadi sebesar 71,71 pada tahun 2012. Peningkatan capaian AHH ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan meningkatkan derajat pendidikan masyarakat diukur melalui indeks pendidikan yang didekati dengan angka rata-rata lama sekolah (MYS) dan angka melek huruf (AMH). Angka LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013

I

1

BAB

melek huruf adalah angka yang menunjukkan tingkat kemampuan baca tulis penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Jombang sepanjang 2009-2012 mengalami peningkatan sebesar 0,93%, yaitu dari sebesar 92,86% pada tahun 2009 menjadi sebesar 93,79% pada tahun 2012. Pencapaian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mampu baca dan tulis semakin meningkat. Komponen lain dari indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (MYS). Ratarata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. MYS penduduk Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009-2012 mengalami peningkatan 0,08 tahun, yaitu dari sebesar 7,39 tahun pada tahun 2009 menjadi sebesar 7,47 tahun pada tahun 2012. Pencapaian rata-rata lama sekolah yang belum maksimal diantaranya disebabkan karena masih cukup besarnya jumlah penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun yang tidak sekolah. Peningkatan capaian AMH dan MYS ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

Untuk mengevaluasi kemampuan masyarakat dalam membelanjakan pendapatannya diukur melalui indeks daya beli. Selama empat tahun terakhir, indeks daya beli masyarakat Kabupaten Jombang mengalami peningkatan sebesar 5,34%, yaitu dari sebesar 61,59% pada tahun 2009 menjadi sebesar 66,93% pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat pada tahun 2012 semakin membaik dibandingkan pada tahun 2009 seiring dengan semakin membaiknya perekonomian masyarakat di Kabupaten Jombang.


LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG I BAB

Recommend Documents