INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BUPATI KULON PROGO AKHIR MASA JABATAN TAHUN 2006-2011
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Segenap komponen masyarakat Kulon Progo yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Bupati Kulon Progo Akhir Masa Jabatan Tahun 2006-2011 ini terlaksana. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), maka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Kepala Daerah wajib melaporkan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah.
Untuk
itu
guna
akuntabilitas kinerja pada periode masa jabatan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, dengan ini kami sampaikan ILPPD Bupati Kulon Progo Akhir Masa Jabatan Tahun 2006-2011. Pada kesempatan ini, secara garis besar ILPPD yang kami sampaikan mencakup:
pendahuluan,
pengelolaan
keuangan
kebijakan
daerah,
pemerintahan
penyelenggaraan
daerah,
urusan
kebijakan
desentralisasi,
penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta penutup. 1
A. Pendahuluan
Gambaran umum demografis Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk tahun 2005 sebanyak 455.689 jiwa menjadi 470.520 jiwa pada tahun 2010 atau rerata pertumbuhan penduduk 0,67 % per tahun.
Jumlah penduduk (jiwa)
Grafik 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2010 490.000 480.000 470.000 460.000 Jumlah Penduduk
450.000 440.000 430.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tahun
Dilihat dari perkembangan tahapan keluarga sejahtera dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubahan ke tahap yang lebih baik. Kelompok keluarga
miskin
(Keluarga
Prasejahtera dan
Keluarga
Sejahtera
I)
mengalami penurunan dari tahun 2005 sebesar 64,89 % menjadi 55,20 % pada tahun 2010. Di sisi lain kelompok keluarga sejahtera (Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III plus) mengalami kenaikan dari 35,11 % menjadi 44,80 %. Grafik 2 Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011
Jumlah KK (%)
70,000 60,000 Keluarga Miskin
50,000
Keluarga Sejahtera
40,000 30,000 20,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dalam hal ketenagakerjaan, pengganggur di Kabupaten Kulon Progo terus mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2
2005 sebesar 5,55 % menurun menjadi sebesar 3,59 % pada tahun 2010. Tingkat pada kurun waktu 5 tahun terakhir pengangguran telah mengalami penurunan sebesar 1,96 %. Kondisi makro ekonomi menunjukkan adanya peningkatan yang menggembirakan. Hal ini tercermin pada Nilai PDRB pada kurun waktu tahun 2005 - 2009 yang selalu meningkat. PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2005 sebesar Rp. 1.465.477.000.000,- naik pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 1.728.304.000.000,- atau pertumbuhan ekonomi meningkat rata-rata 4,32 % per tahun. Grafik 3 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2005-2009
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)
1.750 1.700
1.650
2005
1.600
2006
1.550
2007
1.500
2008
1.450
2009
1.400 Tahun
Sedangkan atas dasar harga berlaku Nilai PDRB pada tahun 2005 sebesar Rp. 2.074.363.000.000,- meningkat pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 3.286.278.000.000,-. Grafik 4 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009
3.300
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)
3.100
2.900
2005
2.700
2006
2.500
2007
2.300 2.100
2008
1.900
2009
1.700 1.500
Tahun
3
Seiring
dengan
akselerasi
pembangunan,
maka
kondisi
kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah pencapaian PDRB/kapita/tahun atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 sebesar Rp. 5.549.837,-. menjadi Rp. 8.765.255,- pada tahun 2009 atau meningkat rata-rata 11,94 % per tahun.
PDRB Perkapita (Rp.000,-)
Grafik 5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009 9.000,00
2005 2006 2007 2008 2009
8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00
Tahun
Gambaran lebih lanjut hasil pembangunan dapat dilihat dengan terjadinya kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin pada 5 tahun terakhir. Berdasarkan data BPS penduduk miskin tahun 2005 sebanyak 104.300 jiwa, tahun 2006 sebanyak 106.120 jiwa, tahun 2007 sebanyak
103.800 jiwa, tahun 2008 menjadi 97.920 jiwa dan tahun 2009 menjadi 89.910 jiwa atau jumlah penduduk miskin mengalami penurunan rata-rata 3,45% per tahun. Gambar 6 Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2009
110.000
Jumlah (jiwa)
105.000 2005
100.000
2006
95.000
2007
90.000
2008 2009
85.000 Tahun
4
Pada tahun 2005 Usia Harapan Hidup 73,1 tahun naik menjadi 74,09 tahun pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan peningkatan derajat kesehatan pada khususnya dan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2005 sebesar 71,50 meningkat menjadi 73,77 pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan keberhasilan capaian pembangunan manusia bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Tabel 1 Indikator Komponen IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2009 No.
Uraian
2005
1 2 3 4
Angka Harapan Hidup (tahun) Angka Melek Huruf (%) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Konsumsi Riil per kapita (Rp.000,-) IPM Reduksi Shortfall
2006
2007
2008
2009
73,1 73,2 73,47 73.79 74,09 86,50 87,53 88,69 88,72 89,52 7,73 7,8 7,8 7,80 7,89 617,88 619,65 624,09 628,290 629,50 71,50 72,01 72,76 73,26 73,77 2,2
1,66
2,67
1,86
1,88
Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2010
Berdasar data statistik, gini ratio selama lima tahun terakhir menunjukkan angka dibawah 0,3 yang berarti distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Kulon Progo dengan ketimpangan rendah. Untuk tahun 2009 gini ratio Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,2504, lebih merata distribusi pendapatan penduduknya dibanding rata-rata Provinsi DIY dengan nilai sebesar 0,3112 dan Nasional sebesar 0,36. B. Kebijakan Pemerintahan Daerah
Mendasarkan
pada
gambaran
umum
tersebut,
dan
dengan
memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki, maka Visi Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dalam RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 adalah Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin.
5
Visi pembangunan jangka panjang ini untuk mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kulon Progo, dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional. Untuk menuju tercapainya visi jangka panjang tersebut, maka telah ditetapkan Visi untuk periode 5 tahun pembangunan tahap pertama, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2006-2011 yaitu : Membangun Kulon Progo dalam kebersamaan menuju penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan demi mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang mandiri, aman, sejahtera, dinamis berlandaskan iman dan taqwa. Untuk mencapai visi tersebut, didukung dengan semangat etos kerja pemerintah daerah “membangun desa menumbuhkan kota”, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah. Untuk optimalisasi potensi lokal daerah guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dilandasi semangat etos kerja tersebut, telah kami lakukan hal-hal strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut: Pertama, Pengembangan investasi kawasan selatan Upaya mendorong investasi kami lakukan melalui kerjasama dengan luar negeri. Untuk kerjasama dengan Czech Republic telah menghasilkan Pra Studi Kelayakan Bandara Udara, yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Tindak lanjutnya, telah kami mohonkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan Komisi V DPR RI. Selanjutnya telah dilakukan
kerjasama
penyusunan
kajian
perencanaan
pembangunan
bandara baru yang telah ditandatangani antara Dirut PT Angkasa Pura I dengan Gubernur DIY pada 11 Mei 2011. Rencana pengembangan bandara di Kulon Progo sudah ada Investor JVK Ltd dari India yang telah mendandatangani MoU dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perencanaan dan ketegasan langkah yang dilakukan bahwa pembangunan bandara internasional tipe A secara fisik akan dimulai tahun 2012 dan selambat-lambatnya tahun 2015 Bandara Internasional sudah terwujud di Kabupaten Kulon Progo.
6
Untuk perkembangan pengolahan potensi pasir besi, pada 4 November 2008 Kontrak Karya ditandatangani di Jakarta oleh Menteri ESDM atas nama Pemerintah RI, Presiden Komisaris dan Presiden Direktur PT Jogja Magasa Iron. Kontrak Karya ini merupakan satu-satunya kontrak karya mineral logam di Pulau Jawa dan dikatakan Kontrak Karya generasi ke VII+, karena Dana Community Development dan Regional Development dicantumkan secara riil prosentasi nilainya. Kami telah memfasilitasi implementasi tahapan Kontrak Karya Rencana Penambangan dan Pemrosesan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo. Berbagai masukan masyarakat dalam menyikapi kegiatan ini merupakan masukan yang berharga. Selanjutnya terhadap belum adanya kesamaan persepsi dari sebagian elemen masyarakat, hal ini merupakan dinamika demokratisasi lokal. Pemerintah Daerah tidak ingin merugikan kepentingan
masyarakat
umum
dan
akan
selalu
mengedepankan
pendekatan secara persuasif. Selanjutnya terkait dengan pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto direncanakan pada tahun 2011 sudah mulai bisa difungsikan. Untuk mendukung beroperasinya pelabuhan perikanan dibutuhkan beberapa industri pendukung lainnya. Tahun 2010 dan 2011 investor Korea dan Jepang berminat dan tertarik untuk mengembangkan usaha yang bergerak di bidang peralatan industri (alat berat) sebagai mitra untuk mendukung pengembangan pelabuhan, bahkan telah ditandatangani Mo.U dengan Pemerintah Kota Gijang Gun Korea Selatan dan Korean Surimi Busan. Keterkaitan
dukungan
infrastruktur
seperti
pelabuhan
perikanan,
pembangunan pabrik baja serta rencana pembangunan bandara akan semakin mendukung pengembangan industri lainnya. Pengembangannya disusun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk multi product kawasan Pantai Selatan yang telah didahului dengan pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto yang integrated dengan potensi kawasan selatan yaitu : obyek wisata, perikanan, pabrik besi baja dan industri pendukung lainnya. Oleh karena itu, upaya-upaya harus terus dilakukan demi keberhasilan ditetapkannya Kabupaten Kulon Progo sebagai satu-satunya kabupaten di DIY yang diberi otoritas untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus.
7
Sebagai upaya untuk pengembangan industri maritim telah dilakukan MoU dengan beberapa perusahaan di Korea antara lain industri perahu nelayan, pabrik tepung ikan dan pengalengan ikan. Kedua, Pengembangan Swadaya Masyarakat Berbagai kebijakan yang kami tempuh untuk pemenuhan infrastruktur di wilayah dan lingkungan masyarakat dengan memberikan bantuan semen dan aspal. Hasilnya telah mampu menggerakkan swadaya masyarakat dalam penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah antara lain: PNPM Mandiri Perdesaan, Mandiri Perkotaan, Mandiri Perikanan, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, TNI Manunggal Masuk Desa yang telah turut berswadaya sehingga berbagai program tersebut menjadi lebih berhasil guna dan berdaya guna. Adapun nilai swadaya masyarakat sepanjang tahun 2006 sampai dengan 2010 sebesar Rp. 155.694.225.468,-. Atas kebijakan dan dukungan masyarakat tersebut,
maka
kami
menerima
penghargaan
sebagai
Penggerak
Pembangunan Daerah pada tahun 2010 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ketiga, Pengembangan Usaha Kecil Menengah Untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah telah membentuk Lembaga Keuangan Mikro di 87 desa dan 1 kelurahan guna menyediakan modal usaha mikro kecil sebagai Badan Usaha Milik Desa. Kebijakan ini menyediakan pembiayaan lokal bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses perbankan untuk pengembangan usaha yang dikelola mandiri. Selain itu kami juga memberikan pembinaan manajemen usaha dan permodalan bagi koperasi dan usaha kecil menengah. Atas kebijakan ini, pada Tahun 2010 Bupati Kulon Progo menerima Penghargaan Satya Lancana Pembangunan bidang Koperasi dan UKM dari Presiden Republik Indonesia.
8
Keempat, Pembentukan Kelurahan Wates Pembentukan Kelurahan Wates dilakukan untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sebagai aspirasi masyarakat sesuai tuntutan kebutuhan perkembangan masyarakat perkotaan dengan mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2010. C. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kebijakan yang telah menunjukkan hasil yang semakin baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu indikator berdasarkan Resume Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah, mulai pada tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009 BPK RI memberikan opini wajar dengan pengecualian. Belajar dari pengalamanpengalaman sebelumnya, maka pada tahun selanjutnya, kita harus berbenah dan berusaha memperbaiki diri dalam pengelolaan keuangan dan penataan aset menuju hasil yang terbaik. Optimalisasi peningkatan kinerja BUMD ditandai dengan telah mendapatkan sertifikat ISO 9001-2000 oleh PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo dari UKAS (Lembaga Sertifikasi Internasional) dalam standar mutu pelayanan pada awal tahun 2009. Selanjutnya berdasarkan penghargaan kepada BUMD dan CEO Award 2010 yang diadakan Business Review, IDEKU
Group
dan
Badan
Kerjasama
BUMD
Seluruh
Indonesia,
menempatkan PD BPR-Bank Pasar Kulon Progo sebagai peringkat I BPR terbaik 2010 dan Peringkat I Manajemen Sumber Daya Manusia Terbaik 2010. Keberhasilan pembinaan kepada BUMD dibuktikan dengan Bupati Kulon Progo mendapat penghargaan sebagai pembina BPR terbaik I Nasional yang diperoleh satu-satunya Bupati se Indonesia. Selain itu juga mendapat penghargaan dan sebagai pembina BUMD terbaik ke-4 se Indonesia.
9
Pengelolaan pendapatan daerah pada kurun waktu tahun 2006 - 2010 telah mengalami peningkatan, pada tahun 2006 sebesar Rp 443,370 milyar menjadi Rp. 633,088 milyar pada tahun 2010 atau naik 42,79 %. Hal ini selaras dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2006 sebesar Rp. 30,203 milyar rupiah menjadi Rp. 48,190 milyar pada tahun 2010 atau naik 59,55 %. Kedepan terus diupayakan untuk meningkatkan PAD dengan cara meningkatkan kesadaran pembayaran wajib pajak dan peningkatan kinerja BUMD. Pada sisi belanja, selama tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010 telah menunjukkan adanya upaya efisiensi dan efektivitas melalui penetapan yang jelas tujuan dan sasaran, indikator yang ingin dicapai, prioritas belanja, penghitungan beban kerja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. D. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi serta pencapaian sasaran, mengacu pada RPJM tahun 2006 – 2011 telah dijabarkan dengan RKPD pada tiap tahun anggaran. Hal ini untuk lebih mendorong terlaksananya visi dan misi yang telah ditetapkan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penganggaran berbasis kinerja agar relevan dengan perkembangan keadaan. Untuk tahun anggaran 2006-2010 telah dilaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang seluruhnya diarahkan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum. Pelaksanaan urusan wajib secara ringkas sebagai berikut: 1. Urusan Pendidikan Urusan pendidikan dilaksanakan melalui program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Wajib Belajar 9 Tahun, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan keragaman budaya, dan peningkatan peran serta kepemudaan. 10
PAUD dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Program PAUD dilaksanakan melalui PAUD Formal dan Non Formal. Jumlah Lembaga PAUD Formal mengalami kenaikan, pada tahun 2005 terdapat 309 lembaga menjadi 333 lembaga pada tahun 2010 atau naik 4,95% per tahun. Kenaikan jumlah lembaga tersebut diikuti jumlah siswa, pada tahun 2005 sebanyak 6.114 anak menjadi 8.336 anak pada tahun 2010 atau rata-rata naik 6,59% per tahun. Sedangkan PAUD Non Formal terdiri dari Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis dan P PAUD pada tahun 2010 berjumlah 528 lembaga dengan peserta didik sebanyak 28.000 anak. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada jenjang pendidikan dasar SD mengalami penurunan jumlah siswa yang bersekolah. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada kurun waktu 5 (lima) tahun dilakukan kebijakan regrouping terhadap 16 SD dan 2 SD swasta tutup karena kekurangan siswa. Penurunan jumlah siswa sebanyak 1.788 dikarenakan
menurunnya
jumlah
anak
usia
SD.
Keberhasilan
penyelenggaraan pendidikan dasar pada jenjang SD/MI ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Murni, pada Tahun 2006 tercatat 63,61% menjadi 89,36 % pada tahun 2010. Dalam upaya peningkatan wajib belajar 9 tahun, keberadaan SMP/MTs pada kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan jumlah siswa, pada tahun 2005 terdapat 17.637 siswa menjadi 19.461 siswa pada tahun 2010. Hal ini diikuti kenaikan jumlah sekolah pada tahun 2005 terdapat 71 menjadi 77 sekolah pada tahun 2010. Angka Partisipasi Murni jenjang ini juga naik, pada tahun 2005 sebesar 78,95% menjadi 82,03% pada tahun 2010. Selain itu, untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mendukung wajib belajar, mulai tahun 2010 dilakukan perubahan pengalokasian pendanaan biaya pendidikan dasar 11
dengan berdasarkan pada jumlah siswa setiap sekolah, melalui Bantuan Biaya Pendidikan Dasar dan Biaya Operasional Sekolah dari Propinsi. Selanjutnya untuk Program Pendidikan Menengah pada jenjang SMA/MA, dan SMK mengalami kenaikan jumlah sekolah dengan dibukanya
sekolah
kejuruan
baru
yang
berbasis
pada
upaya
pemanfaatan potensi lokal. Jumlah SMA/MA pada tahun 2005 terdapat 17 sekolah menjadi 20 sekolah pada tahun 2010 dan jumlah SMK 30 menjadi 35 sekolah. Jumlah siswa SMA/MA tiap tahun cenderung tetap tahun 2005 sebanyak 5.287 siswa menjadi 5.125 pada tahun 2010. Kenaikan partisipasi justru pada siswa SMK tahun 2006 sebanyak 9.118 siswa menjadi 11.338 siswa pada tahun 2010. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK mengalami kenaikan, pada tahun 2005 sebesar 63,63% menjadi 68,46% pada tahun 2010. Untuk
meningkatkan
efektivitas
pembiayaan
pendidikan
menengah, pada tahun 2008 dan 2009 dialokasikan dana Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang pada tahun 2010 penamaannya diganti menjadi Fasilitasi Bantuan Biaya Pendidikan Menengah. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat digambarkan antara lain dengan latar belakang pendidikan akademik guru. Dalam kurun waktu tahun 2005-2010 mengalami peningkatan jumlah guru yang layak mengajar atau latar belakang pendidikan D3, S1, S2 pada tahun 2005 berjumlah 3.681 guru menjadi 4.847 guru pada tahun 2010 atau naik 16,61%. Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilaksanakan melalui penilaian sertifikasi bagi guru/tenaga dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan pada tahun 2006 sebanyak 46 guru menjadi 2.608 guru pada tahun 2010. Program pendidikan non formal yang ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi masyarakat yang belum memperoleh kesempatan pendidikan formal pada usia sekolah. Program ini dilaksanakan dengan pelaksanaan Kejar Paket dan Ujian Persamaan pada semua jenjang. Jumlah warga 12
belajar non formal naik, pada tahun 2007 sebanyak 2.800 orang menjadi 8.400 orang pada tahun 2010. Prestasi yang membanggakan diperoleh dengan terpilihnya siswa dari Kulon Progo menjadi Paskibraka Nasional pada Upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Negara pada 2 tahun terakhir secara berturut-turut. Pada tahun 2009 terpilih Azis Prabowo dari SMA N 2 Wates dan pada tahun 2010 terpilih Titis Wardiyani, siswa SMKN 1 Pengasih. Selain itu pada tahun 2010 dalam kejuaraan Olimpiade Matematika, Prasetyo dari SMA N 2 Wates memperoleh juara I Tingkat Propinsi dan Juara III Tingkat Nasional. 2. Urusan Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan di Kulon Progo menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: masih tingginya penyakit infeksi, transisi epidemiologis dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif, adanya new emerging diseases seperti AIDS, Avian Influenza dan leptospirosis, pada saat yang sama masih pula terjadi re-emerging diseases seperti Tuberkulosis, Malaria, Demam Berdarah, Diare dan lain-lain. Menghadapi
kompleksnya
permasalahan
tersebut
maka
pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan 5 strategi akselerasi, yakni : sisi penawaran, permintaan, keuangan, perubahan perilaku dan melalui kemitraan. Strategi
akselerasi
sisi
penawaran
bertujuan
memenuhi
ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas, diantaranya melalui: Pembangunan Puskesmas, Poskesdes, pembangunan gedung dan unit hemodialisa RSUD, serta penyediaan alat-alat kesehatan. Dari sisi manajemen kesehatan telah dikembangkan manajemen mutu ISO 9001-2008 pada 2 Puskesmas yakni Puskesmas Sentolo I dan Puskemas Nanggulan. Pencapaian lainnya adalah pengembangan
sistem
informasi
kesehatan
yang
komprehensif,
peningkatan kelas RSUD dari Rumah Sakit kelas C menjadi Rumah Sakit kelas B dengan pengelolaan keuangan PPK-BLUD. 13
Strategi
akselerasi
sisi
permintaan
bertujuan
mendorong
masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan, dalam lima tahun terakhir kunjungan ke Puskesmas dan RSUD selalu mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah. Strategi
akselerasi
sisi
keuangan
bertujuan
memenuhi
ketersediaan pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Menyadari keterbatasan kemampuan APBD, maka dilakukan melalui intervensi anggaran untuk kegiatan yang cost effective dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendorong terwujudnya pembiayaan kesehatan secara pra upaya melalui lahirnya kelembagaan dan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jamkesda. Strategi akselerasi perubahan perilaku bertujuan mendorong kemandirian masyarakat, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran akan gizi. Kegiatan yang dilakukan dalam merubah perilaku masyarakat melalui tercapainya Desa Siaga Aktif, Revitalisasi Posyandu, serta meningkatkan PHBS diberbagai tatanan. Strategi akselerasi Kemitraan ditujukan kepada lembaga-lembaga pemberi jaminan pelayanan kesehatan, seperti PT. ASKES, PT. Jamsostek, JAMKESMAS dan JAMKESSOS. Melalui kemitraan tersebut cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan mencapai 57 %. Melalui pendekatan 5 strategi akselerasi tersebut, pembangunan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, hal ini bisa dilihat dari pencapaian beberapa indikator derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu berhasil diturunkan dari 95,17 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2005 menjadi 69,55 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2010, jauh di bawah angka Nasional sebesar 228 per 14
100.000 Kelahiran Hidup, bahkan tahun 2010 merupakan kabupaten dengan kasus kematian ibu terendah di wilayah propinsi DIY. Angka Kematian Bayi (AKB) berhasil diturunkan dari 11,6 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi sebesar 9,5 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Pencapaian tersebut jauh lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup dan juga lebih rendah dari rerata AKB propinsi DIY sebesar 17 per 1000 kelahiran hidup. Program perbaikan gizi masyarakat pencapaiannya melebihi target dalam RPJMD, jumlah Balita Gizi buruk pada tahun 2005 sebesar 1,13% terus mengalami penurunan menjadi 0,88% pada tahun 2010, angka ini berada jauh dibawah target nasional pada tahun 2010 sebesar 5% dan target dalam RPJMD yang ditetapkan sebesar 2%. Keberhasilan penurunan kesakitan malaria merupakan prestasi yang sangat fenomenal, pada tahun 2000 jumlah penderita malaria sebesar 38.000 orang turun menjadi 248 penderita pada tahun 2005 dan hanya 32 penderita pada tahun 2010. Kabupaten Kulon Progo merupakan penyumbang terbesar penurunan malaria se-Jawa Bali, keberhasilan
ini
juga
diakui
oleh
Pemerintah
Pusat
dengan
dianugerahkannya Manggala Karya Bhakti Husada Aruntala kepada Bupati Kulon Progo. Disisi lain, penyakit Leptospirosis merupakan penyakit baru di Kabupaten Kulon Progo mulai ditemukan tahun 2006, pada tahun 2011 terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) karena cepatnya terjangkitnya penyakit ini. Untuk mencegah meningkatnya kasus leptospirosis harus segera dibudayakan pemakaian alat pelindung diri serta cuci tangan dan kaki pakai sabun setelah bekerja bagi para petani. Kasus penyakit lain yang perlu lebih diperhatikan adalah HIV AIDS jumlah penderita secara komulatif sampai dengan tahun 2010 telah ditemukan sebanyak 71 orang terdiri dari 34 HIV dan 37 AIDS.
15
Program imunisasi sebagai upaya penanggulangan penyakitpenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi telah menunjukkan peningkatan. Cakupan desa yang berhasil mencapai UCI (Universal Child Immunization) terjadi peningkatan dari 74% pada tahun 2005 menjadi 97,7% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 seluruh desa telah mencapai UCI. Hasil survey yang dilakukan oleh BPS, DEPKES dan WHO mengenai Health System Performance Assessment (Penilaian Kinerja Sistem Kesehatan Daerah) di Indonesia telah menempatkan Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu kabupaten dengan pembiayaan kesehatan paling efisien di Indonesia. 3. Urusan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan
urusan
ini
dilaksanakan
untuk
menjaga
konservasi Sumberdaya Alam dan pengendalian perusakan lingkungan hidup. Dalam
rangka
konservasi
pemantauan
kualitas
lingkungan,
SDA
secara
berkala
mengendalikan
dilakukan
kegiatan
yang
mencemari lingkungan dan optimalisasi Ruang Terbuka Hujau. Kegiatan evaluasi bagi kelompok-kelompok pemerhati lingkungan mempunyai tujuan untuk mendorong masyarakat agar meningkatkan pengelolaaan lingkungannya.
Selanjutnya
dilakukan
pengolahan
limbah
cair
peternakan sapi yang diolah menjadi biogas yang mengandung energi atau biodigester, penambahan sumur-sumur resapan di wilayah perkotaan untuk mengurangi bahaya banjir dan menambah ketersediaan air tanah. Untuk mengantisipasi kegiatan pembangunan yang bersifat strategis dan mempunyai dampak penting, maka pada tahun 2010 telah dibentuk Komisi AMDAL Kabupaten yang bertujuan untuk menilai layak tidaknya suatu rencana kegiatan berlangsung di wilayah Kulon Progo. Perlindungan masyarakat terhadap bahaya pencemaran akibat asap rokok bagi perokok pasif, maka telah diterbitkan suatu peraturan 16
yang menetapkan kawasan tanpa asap rokok dan dibangunnya tempattempat khusus untuk merokok. Prestasi menonjol dalam penanganan lingkungan hidup dengan diperoleh anugerah Kabupaten Kulon Progo Menuju Indonesia Hijau Tahun 2010 dari Pemerintah. 4. Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum diselenggarakan pengelolaan sumber daya air/pengairan, bina marga, keciptakaryaan dan persampahan, teknis tata ruang dan pertamanan serta jasa konstruksi. Pengelolaan sumber daya air sesuai yang ditargetkan dalam RPJMD mengelola saluran irigasi sepanjang 108,913 km pada tahun 2006. Peningkatan kualitas saluran kondisi bagus pada tahun 2006 sepanjang 76,456 km meningkat menjadi 79,724 km pada awal 2011 atau meningkat 3%. Dalam hal penanganan banjir, juga berhasil dicapai penurunan lama genangan, dari tahun 2006 lama genangan rata-rata 5 sampai dengan 7 hari, berhasil diturunkan menjadi rata-rata 1 sampai dengan 2 hari pada awal tahun 2011. Untuk pengelolaan jalan (kebinamargaan), dari kondisi awal di tahun 2006 jalan kabupaten sepanjang 903,303 km, pada awal tahun 2011 bertambah menjadi 925,303 km. Untuk jalan mantap dari kondisi awal tahun 2006 sepanjang 391,381 km, pada tahun 2011 ini berhasil ditingkatkan menjadi 400,965 km. Dilihat dari sisi pendanaan, dari rencana awal pendanaan sebesar 126.268.382.145,- terdanai sebesar 79.031.541.468,- atau sebesar 62,59%. Mengingat bahwa investasi infrastruktur sangat tergantung pada dana, maka
kinerja kebinamargaan
sudah sangat berhasil jika
dibandingkan outputnya. Untuk keciptakaryaan menjalankan tugas fasilitasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman. 17
Pelaksanaan keciptakaryaan bersifat penyediaan sarana dan prasarana yang merupakan stimulan, karena seluruh aset terbangun akan dikelola oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat. Dalam fasilitasi bangunan gedung, telah berhasil dibangun pagar keliling
Stadion
Cangkring
beserta
fasilitas
pendukungnya,
dan
pemeliharaan serta pembangunan 21 unit gedung. Dalam penyediaan air bersih sesuai target RPJMD, dari kondisi awal tahun 2006 sebanyak 10.854 menjadi 13.354 pelanggan pada tahun 2011. Hasilnya pada awal tahun 2011 jumlah pelanggan telah tercapai 13.588 pelanggan, atau melampaui target 101,75%. Dari jumlah ini, pelanggan di wilayah perkotaan dilayani oleh PDAM, sedangkan di wilayah perdesaan dilayani oleh sistem pengelolaan air minum perdesaan. Dari target terbentuknya badan pelaksana pengelolaan SPAMDes sebanyak 26 unit di tahun 2011, berhasil dicapai 33 unit, atau melampaui target sebesar 126,93%. Dalam
hal
fasilitasi
terhadap
rumah
layak
huni
melalui
pelaksanaan program lintas urusan. Pada tahun 2006, kondisi rumah layak huni hanya sebesar 55%, dan pada tahun 2011 sesuai target RPJMD adalah sebesar 80%. Hasil kinerja rumah layak huni telah mencapai 93,70% dari populasi rumah. Dalam hal penanganan persampahan telah berhasil membangun Tempat Penampungan Akhir sampah baru di Desa Banyuroto dengan fasilitasi dari Satker Penyehatan Lingkungan Provinsi DIY dengan dana APBN. Kinerja penanganan persampahan juga meningkat dari tahun 2008 rasio jangkauan pelayanan sampah sebesar 87%, pada awal tahun 2011 meningkat menjadi 93,33%. Pada pelaksanaan tugas teknis tata ruang dan pertamanan, telah berhasil menambah ruang terbuka hijau menjadi 20 lokasi. Dalam hal pengendalian bangunan ber-IMB, dari kondisi awal tahun 2006 sebesar 60,27% bangunan ber-IMB, pada perhitungan sampai dengan akhir tahun 2010, berhasil ditingkatkan menjadi 63,28%.
18
Dalam hal pembinaan jasa konstruksi, selalu dilaksanakan pembinaan jasa konstruksi secara aktif. Hasil yang dicapai antara lain terbinanya penertiban IUJK sebanyak 70 dari 205 BUJK. Prestasi pengelolaan sumber daya air dan Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) dicapai prestasi tiap tahun antara lain: a. Juara I Tanam padi Hemat Air Tingkat Propinsi DIY oleh GP3A Pekik Jamal tahun 2009 b. Juara Umum Tanam Padi Hemat Air Tingkat Propinsi DIY oleh P3A Sumber Rejeki Kalidengen tahun 2010
c. Juara II Nasional Lomba GP3A atas nama GP3A Pengasih Barat pada tahun 2010
5. Urusan Penataan Ruang Penyelenggaraan urusan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan,
pembinaan,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
yang
didasarkan pada pendekatan batasan wilayah administratif. Sedangkan dalam proses perencanaannya harus menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat-daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Kegiatan yang telah dilaksanakan kurun waktu tahun 2006-2011 meliputi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan permukiman dan lindung bawahan serta Kawasan Perkotaan yaitu Kecamatan Lendah, Kokap dan Girimulyo. Selain itu juga dilakukan kegiatan berkala pengawasan dan koordinasi guna pengendalian penataan ruang. Selanjutnya sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka telah dilaksanakan proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang
dimulai
sejak
tahun
2008.
Raperda
sudah
memperoleh
rekomendasi Gubernur DIY dan dalam proses persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
19
6. Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan meningkatkan
perencanaan kualitas
pembangunan
perencanaan
yakni
diarahkan sistem
untuk
perencanaan
partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan. Kualitas perencanaan juga didukung pada ketersediaan dan kevalidan data kondisi
dan
potensi
daerah,
sehingga
proses
perencanaan
pembangunan berjalan dengan baik dan konsisten menuju visi dan misi yang telah ditetapkan. Program pembangunan
yang
telah
daerah,
dilaksanakan
pembangunan
berupa
ekonomi,
perencanaan
sosial
budaya,
prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta program perencanaan pembangunan pemerintahan. Untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
dilakukan
beberapa kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan. Selain itu dilaksanakan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan yang telah disusun di Kabupaten Kulon Progo baik yang bersumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. 7. Urusan Perumahan Urusan
perumahan
secara
garis
besar
melakukan
tugas
memperbaiki kualitas perumahan masyarakat, meningkatkan pelayanan sarana-prasarana dasar perumahan, meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dan lingkungannya akibat bencana alam/sosial. Fasilitasi perbaikan perumahan selama kurun waktu 5 tahun ini berhasil melaksanakan perbaikan kualitas dan kuantitas rumah maupun lingkungan layak huni. Pelaksanaan perbaikan rumah dan lingkungan perumahan juga didukung berbagai program antara lain: Program PNPM Mandiri
Perkotaan
(P2KP),
kegiatan
urusan
kesehatan
seperti
jambanisasi dan penyaluran bantuan langsung masyarakat melalui program Community Development. Dari keseluruhan rangkaian program lintas urusan tersebut, juga ikut andil dalam keberhasilan pengurangan 20
jumlah rumah tidak layak huni di Kulon Progo. Jumlah rumah layak huni pada tahun 2006 sebanyak 55%, meningkat menjadi 93,7% tahun 2011 Jumlah ini telah melampaui yang ditargetkan dalam RPJMD sebesar 80%. Untuk pelayanan air bersih, baik jaringan air bersih perkotaan dan perdesaan, berhasil meningkatkan jumlah pelanggan maupun jumlah pengelolaan jaringan air bersih perdesaan. Dalam hal peningkatan pelayanan, pada tahun 2006 jumlah pelanggan sebanyak 10.854 pelanggan dan ditargetkan dalam RPJM sebesar 13.354 pelanggan. Hasilnya jumlah pelanggan pada awal tahun 2011 sebanyak 13.588 pelanggan atau telah melampaui target 3.004 pelanggan. 8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Peningkatan peranserta pemuda dan prestasi olahraga dalam rangka pemberdayaan, dilaksanakan pemberian bantuan berupa tali asih pemuda dan atlet berprestasi kepada 10 orang pemuda dan 143 atlet. Selain itu bantuan juga diberikan kepada 66 kelompok pemuda dan 52 kelompok olahraga. Guna mempersiapkan atlet menyongsong PORPROV XI DIY tahun 2011, untuk pertama kalinya pada tahun 2010 diselenggarakan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) yang diikuti kontingan 12 kecamatan, 1.600 atlet dan mempertandingkan 28 cabang olah raga. Kiprah pemuda di ajang Pemuda Pelopor bidang Kebudayaan dan Pariwisata Tingkat Provinsi DIY, pada tahun 2009, Robert Abraham Priyo Sinubyo meraih predikat Juara I dan pada tahun 2010, Arjuni Prasetya Rini meraih Juara II. Prestasi olahraga yang menggembirakan ditorehkan melalui cabang bulutangkis dan tinju. Hayom Rumbaka sebagai atlet bulutangkis nasional dari Kulon Progo telah menorehkan prestasi yang sangat membanggakan. Pada tahun 2009, Hayom Rumbaka meraih Juara I Banuinvest Internasional Series Romania dan Juara I Yonex Australian
21
Open Grand Prix. Pada tahun 2010, keluar sebagai Juara I pada ajang India Open Grand Prix serta masuk dalam Tim Thomas Cup. Untuk atlet tinju profesional dan amatir dibawah binaan pelatih Ferdinand Kuahaty telah membawa nama harum daerah dalam kancah regional maupun nasional bahkan internasional. Atlet tinju profesional Heri Andriyanto sebagai Juara Nasional Indonesia Kelas Ringan 61,2 Kg dan peringkat ke-8 PABA ASPAC. Edy Camarow sebagai Juara Nasional Indonesia Kelas Ringan Junior 58,8 Kg pada 2 Komisi Tinju Indonesia. Untuk sarana prasarana olahraga secara kuantitas maupun kualitas mengalami peningkatan, dengan dilakukannya pengembangan Stadion
Cangkring
secara
bertahap,
dan
bertambahnya
sarana
prasarana olah raga antara lain GOR Bulutangkis dan Lapangan Futsal Indoor yang dibangun dan dikelola masyarakat/swasta sebagai ajang pembinaan olah raga. 9. Urusan Penanaman Modal Untuk
meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
urusan
penanaman modal utamanya berkaitan dengan pedoman investasi, maka telah disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, dan Buku Sistem dan Prosedur Perizinan dan Kemudahan bagi Pelaku Investasi. Dalam upaya peningkatan sistem informasi penanaman modal daerah telah diselenggarakan penyusunan Data Potensi Investasi dan Peluang Investasi, penyusunan Booklet dan Leaflet sebagai media promosi investasi, dan keikutsertaan dalam pameran di tingkat Nasional dan tingkat lokal, serta pengkajian Potensi dan Kelayakan Investasi Industri Tepung Ikan (Fish Powder). Dari hasil pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi melalui monitoring perkembangan investasi pada tahun 2010, nilai investasi sebesar Rp. 1.868.236.256.955,- dengan serapan tenaga kerja 59.656 orang. Nilai investasi ini dari sektor investasi PMA, PMDN, non Fasilitas dan investasi sektor lapangan usaha serta investasi kredit perbankan.
22
Selain itu akan segera masuk rencana investasi PMA di Kabupaten Kulon Progo oleh PT. Jogja Magasa Iron sebesar Rp. 17.000.000.000.000,-.
Khusus pada PT. JMI apabila telah sampai pada tahap awal operasional produksi akan mampu menyerap tenaga kerja ± 2.000 orang. 10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Urusan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan koperasi yang baik, genuine, dan berkualitas, mewujudkan UMKM produktif dan berdaya saing serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Jumlah koperasi mengalami kenaikan, pada tahun 2005 sejumlah 246 Koperasi menjadi 317 koperasi pada tahun 2010 atau meningkat 28,87%. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi di Kabupaten Kulon Progo cukup tinggi. Seiring dengan pertumbuhan kuantitas koperasi maka berdampak langsung terhadap peningkatan nilai simpanan, modal sendiri, modal luar, SHU, asset dan volume usaha Koperasi. Jumlah out standing/sisa piutang dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan, pada tahun 2005 sebesar Rp. 32.867.035.000,- meningkat menjadi Rp. 90.121.999,000,- pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 174,20 %. Kondisi tersebut bila dikonversikan dalam rangka penyerapan tenaga kerja oleh koperasi, mampu penyerapan tenaga kerja skala Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 6.573 orang pada tahun 2005 dan meningkat setiap tahun menjadi 18.024 orang pada tahun 2010. Berdasarkan penilaian kesehatan Simpan Pinjam Koperasi yang aspek
penilaiannya
meliputi
kewajaran permodalan,
kualitas
aktiva
produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi telah mengalami perkembangan menuju Koperasi yang lebih sehat. Jumlah Koperasi berpredikat sehat dan cukup sehat pada tahun 2005 sebesar 70 % meningkat pada tahun 2010 menjadi 91,48 %, dan terjadi penurunan jumlah Koperasi yang kurang sehat dan tidak sehat tahun 2006 sebesar 30 % menjadi 8,52% pada tahun 2010.
23
Penguatan modal kerja dan investasi terhadap Koperasi dan UMKM selama kurun waktu tahun 2006 - 2010 telah terealisasi sejumlah Rp. 22.165.950.636,- yang diberikan kepada 117 koperasi dan 293 UMKM dari sumber dana APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Mandiri, PT Asei, Perum Peruri, PT Askes dan dari Badan Layanan Umum-Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (BLULPDB) Kementerian Koperasi dan UKM RI. Selanjutnya untuk realisasi penguatan modal melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha mikro dan ritel oleh Persero BRI dan BPD Kulon Progo senilai Rp. 111.918.150.000,- yang diperuntukkan bagi 27.318 UMKM . Keberhasilan pengembangan Koperasi dan UMKM di Kulon Progo ditandai dengan penghargaan-penghargaan baik itu tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional, antara lain sebagai berikut: a.
Tahun 2006, Sdr. Gino Dwidjoharsono, Pengurus KUD “Sidosubur” memperoleh penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM dari Menteri Negara Koperasi dan UKM RI
b.
Tahun 2008, KUD Sidosubur menerima Koperasi Award dari Presiden RI; Gino Dwijoharsono Pengurus KUD “Sido Subur” menerima Satya Lencana Wirakarya Koperasi dan UKM dari Presiden RI; H. RS. Suparto, BA Pengurus KSU PRI “Pepadang” menerima Bhakti Koperasi dan UKM dari Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, dan Kabupaten Kulon Progo menerima penghargaan sebagai “Kabupaten Penggerak Koperasi”.
c.
Tahun 2009, Bupati Kulon Progo menerima penghargaan Bhakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia; dan H. RS. Suparto BA, Pengurus KSU PRI “Pepadang”
menerima
Penghargaan
Satya
Lencana
Wirakarya
Koperasi dan UKM dari Presiden Republik Indonesia. d.
Tahun 2010, Bupati Kulon Progo menerima penghargaan Satya Lancana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia; dan KRT Sudama Wiwaha, Pengurus KUD “Sidosubur” menerima penghargaan Bhakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
24
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan untuk menata administrasi kependudukan menuju tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil. Beberapa program utama berupa penerbitan KTP dan KK berbasis NIK Nasional, penerbitan KTP sidik jari (e-KTP), dan seluruh Balita mempunyai akta kelahiran yang ditargetkan tahun 2014. Untuk pengelolaan administrasi kependudukan, Kabupaten Kulon Progo telah mendukung program SIAK on line seluruh Indonesia. Dengan sarana dan prasarana yang ada, telah on line dari 12 Kecamatan ke Kabupaten dan on line ke Ditjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Pada
tahun
2010
juga
melaksanakan
Pemutakhiran
Data
Kependudukan sebanyak 130.940 KK. Hal ini dilakukan untuk persiapan penerbitan dan pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan kepada seluruh penduduk. Data hasil Pemutakhiran Data Kependudukan dan Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa database
kependudukan
kependudukan
ini
dapat
yang
akurat
digunakan
dan
sebagai
mutakhir. bahan
Database
perencanaan
pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pada tahun 2011 Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari 197 kabupaten se Indonesia yang melaksanakan e-KTP. Pencatatan Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik bidang kependudukan, telah dilakukan kegiatan sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta diterapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000, sehingga kepuasan terhadap pelayanan publik semakin meningkat. 12. Urusan Ketenagakerjaan Kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan menekankan pada
perluasan
kesempatan
kerja,
mengurangi
pengangguran,
meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. 25
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberi bekal ketrampilan bagi pencari kerja agar mampu bersaing dalam meraih kesempatan kerja dan menciptakan usaha mandiri. Keseluruhan pelatihan dalam kurun waktu tahun 2005 - 2010 berjumlah 2.032 orang. Dari jumlah peserta yang dilatih tersebut berdasarkan hasil monitoring lulusan pelatihan tahun 2006 sampai dengan 2009 berhasil disalurkan pada sektor formal maupun usaha mandiri sejumlah 1.317 orang (54,5 %). Penempatan tenaga kerja dalam kurun waktu tahun 2005 - 2010 terbanyak pada Antar Kerja Lokal sebesar 18.325 orang atau 57,61%, yang lebih banyak terserap di sektor informal. Hal ini juga tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten melalui pemberdayaan UMKM dan kerjasama dengan pengusaha lokal maupun dengan menghadirkan investor diantaranya PT. Putra Patria Adikarsa dan PT. Sung Chang Indonesia. Selanjutnya untuk angka pengangguran mengalami penurunan dari 16.032 orang pada tahun 2006 menjadi 10.886 orang pada tahun 2010. Kabupaten Kulon Progo juga mempunyai potensi sebagai penghasil gula kelapa yang cukup besar, dengan penderes sebanyak 4.430 orang. Profesi penderes tersebut mempunyai resiko kecelakaan yang cukup tinggi, sehingga pemerintah kabupaten sejak Tahun 2003 memberikan bantuan keuangan bagi penderes kelapa yang mengalami kecelakaan kerja. 13.
Urusan Ketahanan Pangan Pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang baik pada tingkat kabupaten maupun rumah tangga. Indikator keberhasilan ketahanan pangan dilihat dari kondisi ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Dari sisi ketersediaan pangan, telah dilaksanakan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan produksi beras sebesar 8,54% dari 26
67.237,70 ton pada tahun 2005 menjadi 72.976,00 ton pada tahun 2010. Sejak tahun 2005 selalu mengalami peningkatan surplus beras. Pada tahun 2005 surplus beras sebesar 29.371,05 ton meningkat menjadi 32.638 ton atau sebesar 11,12%. Disamping produksi beras, ketersediaan pangan setara beras juga meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 14,48% dari 313.100,20 ton menjadi 358.430,00 ton pada tahun 2010. 14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dilaksanakan melalui program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan Gerakan Sayang Ibu. Penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak semakin meningkat sejak dibentuknya Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2007. Peningkatan
peranserta
perempuan
dalam
pembangunan
pedesaan, ditandai dengan keikutsertaan perempuan dalam usaha meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini ditunjukkan melalui kiprahnya sebagai kader kesehatan, Posyandu, PAUD, PKK, serta Kelompok Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia, maupun Posdaya. Indikasi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan, ditunjukkan pada tahun 2010 terlihat adanya keseimbangan jumlah Pegawai Negeri Sipil Kulon Progo dengan jumlah laki-laki 4.645 orang dan perempuan sebanyak 4.470 orang. 15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Penyelenggaraan Program KB selain untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Dalam pelaksanaannya secara nyata mampu menumbuhkan kesadaran bagi para keluarga untuk menerapkan NKKBS, bahkan telah menjadi bagian dari tata kehidupan di masyarakat.
27
Pelayanan KB telah diupayakan kemudahan dalam pelayanan kontrasepsi, informasi, advokasi serta pendampingan. Angka prevalensi KB selama kurun waktu tahun 2006-2010 mengalami peningkatan, pada tahun 2006 prevalensi 73,03 % naik menjadi 75,64% pada tahun 2010 atau rata-rata naik sebesar 0,6 % per tahun. Peran
pria
dalam
ber-KB
juga
terus
ditingkatkan
melalui
intensifikasi KIE, kunjungan dari rumah ke rumah, mendekatkan tempat pelayanan, maupun pembentukan dan pengembangan kelompok KB Pria. Jumlah peserta KB pria, pada tahun 2006 prevalensi 4,47 % naik menjadi 5,4% pada tahun 2010 atau meningkat rata-rata sebesar 0,23 %. Pemberdayaan ekonomi keluarga telah dilakukan melalui kelompok UPPKS dengan mengupayakan kemudahan dalam pelayanan pemberian kredit Kencana dari PD-BPR Bank Pasar Kulon Progo dan Kredit Asosiasi Kelompok UPPKS “AKU Sejahtera” dari BKKBN Propinsi DIY. Prestasi Nasional telah diraih oleh Kelompok UPPKS Sido Mekar, Sentolo, sebagai Peringkat ke-7 tahun 2009, dan UPPKS Sektor Tengah, Kopat, Karangsari, Pengasih sebagai Peringkat ke-3 tahun 2010. 16. Urusan Perhubungan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan dapat mendukung keselamatan, kelancaran dan ketertiban angkutan umum dan lalu lintas di wilayah Kulon Progo. Lalu lintas dan angkutan yang lancar meningkatkan perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Perkembangan jumlah sarana fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang berupa rambu-rambu lalu lintas, traffic light, warning lamp dan guadrail kurun waktu tahun 2006-2010 mengalami peningkatan dari tahun 2006 sejumlah 1.225 buah menjadi 1.426 buah pada tahun 2010 atau meningkat rata-rata 4,10% per tahun. Angka kecelakaan pada tahun 2005 sebanyak 64 kejadian naik menjadi 72 pada tahun 2006. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah 28
kendaraan dan mobilitas orang/barang, angka kecelakaan meningkat pada tahun 2007 dan cenderung menurun sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2007 terjadi 644 kecelakaan, tahun 2010 sebanyak 452 kecelakaan. Untuk korban meninggal akibat kecelakaan pada tahun 2005 sebanyak 34 orang dan selalu bertambah pada tahun selanjutnya dan turun pada tahun 2010 menjadi 47 orang. Menurunnya angka kecelakaan dan kematian tidak terlepas dari upaya peningkatan sarana perlengkapan jalan dan kesadaran masyarakat mematuhi peraturan berlalu lintas. Untuk
membuka
keterisolasian
wilayah
dan
meningkatkan
keselamatan berlalu-lintas di sekitar rel kereta api mulai tahun 2009 dilakukan pembangunan underpass. Sampai tahun 2010 telah dibangun sebanyak 5 underpass. 17. Urusan Komunikasi dan Informatika Jalinan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan media massa menjadi wahana efektif dalam menjalin hubungan baik antara Pemerintah dan masyarakat. Komunikasi timbal balik ini perlu untuk dikembangkan, sehingga dapat terjalin kerjasama dan pemahaman yang sinergis untuk memajukan Kulon Progo. Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa bermuara pada satu tujuan untuk menanamkan brand image yang baik. Citra yang baik ini tentunya dimulai dengan menciptakan hubungan kerjasama yang baik diantara penyelenggara pemerintahan yang telah diupayakan melalui penerapan sistem informasi jejaring/network, sehingga mudah untuk diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik instansi pemerintah, swasta, masyarakat, maupun calon investor. Media komunikasi dan informasi yang telah dibuat pada kurun waktu lima tahun terakhir dengan website dengan alamat www.kulonprogokab.go.id dan pembentukan media centre. Selain itu telah diluncurkan brand image terkait dengan potensi pengembangan
potensi wilayah yaitu Kulon Progo the jewel of java. Untuk menata dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi seluler dilaksanakan penyusunan cell plan. Hal ini juga sebagai upaya peningkatan potensi PAD dari retribusi menara seluler di wilayah Kulon Progo.
29
18. Urusan Pertanahan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan membebaskan tanah untuk lokasi pembangunan fasilitas umum guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak merugikan kepentingan masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum. Pembebasan tanah dalam kurun waktu tahun 2006-2010 telah dilaksanakan seluas 184.731 m2. Fasilitas umum yang dibangun yang memerlukan pembebasan tanah yang dilakukan secara umum untuk pembangunan jalan, bangunan sekolah, underpass jalan kereta api, pelabuhan Tanjung Adikarto, perumahan nelayan dan pengembangan obyek wisata. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pusat dengan masyarakat/lembaga pemilik tanah guna kelancaran pengadaan dan percepatan tersedianya fasilitas umum di Kabupaten Kulon Progo. Untuk menjamin tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah, juga telah dilaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah milik warga masyarakat melalui program Ajudikasi, program PRONA, serta melalui program sektor pertanian dan kelautan. Dalam kurun
waktu
tahun 2006-2010
telah dilakukan fasilitasi program
pensertifikatan tanah warga sebanyak 78.105 buah. 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum menjadi faktor pendukung yang sangat kuat terhadap keberlangsungan pembangunan di segala bidang di seluruh lapisan masyarakat. Upaya-upaya memelihara suasana aman, tentram dan tertib telah dilakukan bersama-sama dengan POLRI/TNI dan seluruh komponen masyarakat. Dalam hal pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dilaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana dan penerapan aspek-aspek kebencanaan. Perhatian terhadap penanggulangan bencana menjadi prioritas dengan telah dibentuknya
30
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010. Pengembangan budaya demokrasi di Kabupaten Kulon Progo pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat dikatakan tumbuh dengan baik, salah satu indikatornya adalah tingginya tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2009. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif dapat dikatakan tinggi, dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 345.331 orang, hadir menggunakan hak pilih sebanyak 253.052 orang atau tingkat partisipasi sebesar 73,28 %. Angka ini lebih tinggi dari tingkat partisipasi pemilih di DIY sebesar 72,95% dan nasional sebesar 70,99 %. Selanjutnya, untuk tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden juga tinggi, yaitu sebesar 73,43 %. Pada akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011 telah dilakukan dukungan kelancaran tahap persiapan dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kulon Progo. Mudah-mudahan penyelenggaraan Pemilukada tahun 2011 ini dapat terlaksana secara demokratis dan mampu menghasilkan pemimpin yang responsif terhadap pengembangan daerah. 20. Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Pengembangan
kapasitas
otonomi
daerah
telah
dilakukan
didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi melalui koordinasi dan evaluasi dengan propinsi. Untuk penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten agar terlaksana secara efektif dan efisien, sampai dengan awal tahun 2011 telah dikeluarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib sebanyak 13 (tiga belas) buah yang harus dipedomani daerah. Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkuan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, kami telah menyusun Peraturan Bupati guna kelancaran penyelenggaraan SPM di Kabupaten Kulon Progo.
31
Pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur telah mampu meningkatkan kompetensi PNS Daerah secara signifikan, melalui terobosan-terobosan
yang
telah
dilaksanakan
terutama
karena
keterbatasan anggaran. Dalam RPJMD target yang harus dicapai dalam pendidikan dan pelatihan pegawai berturut-turut dari tahun 2006 sampai tahun 2010 sebagai berikut 622 orang, 742 orang, 681 orang, 1.063 orang, dan 917 orang. Realisasinya dalam kurun waktu tahun yang bersangkutan secara berturut-turut adalah 495 orang, 918 orang, 936 orang, 1.097 orang dan 923 orang. Hal ini menunjukkan secara umum keseluruhan PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan telah melampaui target yang ditentukan sebesar 4.025 orang atau 8,55% di atas target. Dari sisi lain pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebanyak 2.367 orang yang sebagian besar dibiayai dari Kementerian Teknis, LPND dan pihak penyandang dana baik dalam maupun luar negeri. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membiayai 77 pegawai atau 3,25 %. Dalam
rangka
peningkatan
sistem
pengawasan
internal
pengendalian pelaksanan kebijakan Kepala Daerah selama kurun waktu tahun 2006-2010 telah berhasil yang ditunjukkan dengan meningkatnya opini BPK-RI yang pada tahun 2006 “discleamer” menjadi wajar dengan pengecualian
(WDP)
pada
tahun-tahun
selanjutnya.
Capaian
ini
merupakan akumulasi dari hasil kegiatan pengawasan baik pemeriksaan, review terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten, maupun pengawasan non pemeriksaan seperti monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan, pengujian laporan berkala (desk audit), koordinasi penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus melakukan peningkatan pelayanan
kepada
masyarakat
yang
salah
satunya
dengan
mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat kurun waktu tahun 2005-2010 menunjukkan kualitas pelayanan publik termasuk dalam kategori baik, bahkan pada tahun 2009 terdapat kategori sangat baik. Tahun 2006 diperoleh sertifikat
32
ISO 9001-2000 pada bidang pelayanan catatan sipil dari badan sertifikasi internasional WQA. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan bidang catatan sipil kualitasnya diakui secara internasional. Pelaksanaan penataan perundang-undangan pada prinsipnya merupakan salah satu wujud reformasi hukum khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dan peningkatan pengetahuan, kesadaran dan budaya hukum. Peraturan Daerah yang telah dihasilkan kurun waktu Tahun 2006-2010 sebanyak 76 buah, Peraturan Bupati sebanyak 373 buah, Keputusan Bupati sebanyak 1.925 buah dan Instruksi Bupati sebanyak 15 buah. Kuantitas dan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah produk hukum yang dihasilkan dan berkurangnya Perda yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil pengawasan represif dari Pemerintah Provinsi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam tahun 2008-2010 tidak ada Perda yang direkomendasikan untuk dibatalkan. Untuk penataaan kelembagaan agar dapat melaksanakan urusan pemerintahan secara optimal, telah disusun organisasi perangkat daerah yang telah berpedoman pada PP Nomor 41 Tahun 2007 dan tidak ada klarifikasi dari Pemerintah Provinsi. Struktur organisasi perangkat daerah yang dibentuk telah mengikuti misi dan strategi yang ada dalam RPJM Daerah (structure follows strategy). Adanya beberapa masukan terkait penataan
kelembagaan,
kami
telah
melakukan
pengkajian
guna
penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah. Sebagai wujud pencapaian target RPJMD dan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan, pada tahun 2007 telah dibentuk lembaga struktural yaitu Kantor Pelayanan Terpadu. Dengan demikian maka birokrasi pelayanan perizinan menjadi semakin pendek, pengurusan semakin cepat dan mudah. Keberhasilan yang telah dicapai dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perizinan, retribusi perizinan
33
maupun tingkat kepuasan masyarakat serta jumlah aduan yang relatif kecil. Untuk
menggerakkan
perekonomian
masyarakat
terutama
berkaitan dengan usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berhasil membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada setiap desa pada tahun 2007. Dari 88 LKM tersebut, pengoperasiannya telah dilaksanakan pada tahun 2008. Sebagai lembaga keuangan yang relatif baru, maka sampai saat ini terus dilakukan monitoring dan pendampingan guna mewujudkan LKM profesional dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Prestasi yang dicapai dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah,
Penyelenggaraan
dibuktikan
Pemerintah
dari
Daerah
hasil
Evaluasi
(EKPPD)
yang
Kinerja dilakukan
Pemerintah, Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu kabupaten di Provinsi DIY dengan kinerja terbaik penyelenggaraan pemerintahan kabupaten terbaik Nasional yaitu: Peringkat ke 10 dari 298 Kabupaten. 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat merupakan faktor yang strategis bahkan merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Kegiatannya diarahkan untuk menggali potensi budaya gotong royong. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang kondusif. Stimulus
yang
diberikan
oleh
pemerintah
daerah
dalam
penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sejauh ini telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam bentuk swadaya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui PPK/PNPMMP, TMMD, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Bantuan Aspal dan Semen telah menumbuhkan swadaya masyarakat yang cukup besar. Pada
tahun
2006
dana
swadaya
masyarakat
mencapai
34
Rp.27.411.429.015,-
meningkat
pada
tahun
2010
menjadi
Rp.36.116.628.970,- atau meningkat sebesar 29,40 %. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
telah
diambil
beberapa
langkah
kebijakan
dalam
upaya
memperkuat pelaksanaan otonomi desa meliputi pembuatan regulasi, fasilitasi, pemberian bimbingan serta monitoring dan evaluasi. Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Desa Wates karena
dinamika
masyarakatnya
telah
menunjukkan
karakteristik
masyarakat kota, dirubah statusnya menjadi Kelurahan pada tanggal 1 Desember 2010. Perubahan status tersebut ditandai pemberhentian dengan hormat Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Anggota BPD, serta pelantikan Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Kelurahan Wates. Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Anggota BPD Wates yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya telah diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah. 22. Urusan Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial ditujukan untuk memulihkan fungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis, melembaga dan dinamis melalui bimbingan pelatihan, rehabilitasi dan penyantunan. Pembinaan
terhadap
potensi
sumber
kesejahteraan
sosial
dilakukan melalui program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. Program lain diarahkan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial baik melalui pemberdayaan maupun melalui jaminan social, yakni dengan Program pemberdayaan fakir miskin Komunitas Adat Terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan
sosial,
pembinaan
panti asuhan
dan
jompo
serta
pembinaan kepada para penyandang cacat dan trauma. Untuk dapat meringankan beban bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial telah 35
dialokasikan anggaran bantuan, meliputi bantuan kepada orang terlantar dan kehabisan bekal, pengiriman klien psikiotik ke RS Jiwa, bantuan bagi lansia, bantuan penyandang cacat, bantuan bagi panti asuhan, panti jompo, organisasi sosial, karang taruna dan hibah bagi PMI. Realisasi bantuan kurun waktu tahun 2006 - 2010 diberikan kepada orang terlantar dan kehabisan bekal sebanyak 838 orang, kepada lansia sebanyak 1.100 orang, dan penyandang cacat sebanyak 322 orang. 23. Urusan Kebudayaan Pelaksanaan urusan kebudayaan dimaksudkan guna melestarikan, mengelola nilai budaya, menumbuhkembangkan kreasi dan inovasi serta kekayaan budaya. Pelestarian
dan
pengelolaan
nilai
budaya
telah
dilakukan
pelestarian dan aktualisasi adat daerah, pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala, penyusunan DED Museum Kulon Progo, penyusunan buku cerita rakyat dan legenda serta penulisan sejarah dan perjuangan rakyat Kulon Progo. Dalam rangka pelestarian peninggalan sejarah purbakala, telah dilakukan inventarisasi sejumlah 202 benda cagar budaya. Sebagai upaya perlindungan hak cipta seni budaya telah dilakukan proses sertifikasi lengger topeng dan angguk. Upaya peningkatan kreasi, apresiasi dan prestasi
seni
budaya
dilakukan
melalui
penyelenggaraan
festival
kethoprak tingkat kabupaten. Upaya pelestarian, pengelolaan dan pengembangan kekayaan budaya pada kurun waktu tahun 2006 - 2011 telah menunjukkan hasil antara lain: 1) Peningkatan jumlah kelompok kesenian, tahun 2006 sebanyak 1.311 kelompok menjadi 1.533 kelompok pada tahun 2010. 2) Pada tahun 2008, Desa budaya Jatimulyo masuk nominasi 5 besar dalam festival desa budaya DIY, sehingga mendapatkan penghargaan berupa pembangunan satu unit balai budaya. Sedangkan Desa Bugel
36
mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi berupa seperangkat gamelan untuk mengembangkan potensi budaya setempat. 3) Kontingen Sendratari Kulon Progo meraih predikat terbaik pada Penyaji, Peran Utama Pria, Peran Pembantu Putri dan Penata Tari dalam ajang Festival Sendratari tingkat Provinsi DIY tahun 2009. 4) Kontingen Kethoprak Kulon Progo meraih predikat Penyaji Terbaik dan memboyong Trophy bergilir Gubernur sebagai Juara Umum Festival Kethoprak Provinsi tahun 2010. 5) Joglo Hj. Jamal, Sentolo, Gereja Promasan Kalibawang dan Rumah eks Pabrik Gula Sewugalur mendapat penghargaan pelestarian benda cagar budaya dari Pemerintah Provinsi DIY. 24. Urusan Statistik Pelaksanaan
urusan statistik diarahkan untuk meningkatkan
kualitas dan ketersedian data dan informasi daerah yang akurat, mutakhir, akuntabel dan mudah diakses guna peningkatan kualitas perencanaan serta sebagai dasar untuk menganalisa capaian pembangunan. Setiap tahun secara berkala telah dilaksanakan penyusunan data dan informasi daerah berupa Daerah Dalam Angka, data PDRB, Indikator kesejahteraan rakyat, Analisis Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, Gini Ratio, profil daerah, animasi profil desa, dan database daerah. Data-data tersebut disusun untuk memberikan informasi tentang gambaran umum, potensi dan hasil-hasil pembangunan serta sebagai bahan pengambilan kebijakan di Kabupaten Kulon Progo. 25. Urusan Kearsipan Urusan kearsipan diarahkan dalam rangka penyimpanan dan pengelolaan arsip dengan sebaik-baiknya agar tidak cepat rusak dan terjamin keamanannya, serta mudah ditemukan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berupa penyusunan petunjuk pelaksanaan maupun teknis pengelolaan arsip sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru. Sedangkan dalam hal pelayanan, diselenggarakan kegiatan klinik konsultasi kearsipan. 37
Pada
tahun
mengembangkan
2007
telah
aplikasi
sistem
dilaksanakan informasi
pembangunan
manajemen
dan
kearsipan
didukung dengan penyediaan perangkat lunak program aplikasi, perangkat keras dan jaringan komputer, serta pedoman kearsipan. 26. Urusan Perpustakaan Dalam dilaksanakan
rangka
mencerdaskan
urusan
perpustakaan
kehidupan yang
bangsa, diarahkan
maka untuk
mengembangkan budaya baca dan mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.Kegiatan
yang
dilaksanakan
meliputi
pelayanan
dan
pembinaan perpustakaan disertai dengan kegiatan pendukung yaitu peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, penambahan koleksi bahan pustaka serta publikasi melalui berbagai even. Sebagai upaya mendekatkan pelayanan agar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, maka dilakukan layanan Perpustakaan Keliling di 12 Kecamatan dengan 3 unit mobil perpustakaan keliling dan 3 motor pintar. Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sarana prasarana meliputi pengadaan dan rehabilitasi/pelestarian serta perawatan bahan pustaka, pengadaan sistem otomasi pelayanan serta penyusunan dokumen Detail Engineering Design (DED) pembangunan gedung perpustakaan. Pada tahun 2010 telah diresmikan “Rumah Pintar” berbasis perpustakaan oleh Ibu Hj. Ani Susilo Bambang Yudhoyono, sekaligus pencanangan Desa Hargotirto Kecamatan Kokap sebagai Desa Sejahtera binaan Solideritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), UGM dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang meliputi lima pilar yaitu Indonesia Pintar, Sehat, Hijau, Kreatif dan Peduli. Jumlah koleksi buku dari tahun 2006 sebanyak 22.744 buah, pada tahun 2010 menjadi 39.860 buku atau meningkat rata-rata 15,05 % per tahun. Jika dibandingkan dengan target dalam RPJM tahun 2010 sebanyak 34.796 buku, maka telah over target 14,55 %.
38
Jumlah pengunjung perpustakaan meningkat, tahun 2006 sebanyak 44.192 pengunjung menjadi 75.746 pengunjung pada tahun 2010, atau meningkat rata-rata 18,16 % per tahun. Keberhasilan urusan ini ditunjukkan adanya peningkatan jumlah pengunjung setiap tahunnya dan penghargaan dari tingkat provinsi maupun nasional, diantaranya pada tahun 2009 Kantor Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo ditunjuk oleh Perpustakaan Nasional RI sebagai satu-satunya kabupaten di tanah air yang menjadi perpustakaan percontohan program perpustakaan digital. Dalam hal penyelenggaraan urusan pilihan pada kurun waktu Tahun 2006-2011 sebagai berikut: 1. Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan ini dilaksanakan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan terutama protein hewani, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran, pengentasan kemiskinan, upaya konservasi lahan dan sangat potensial sebagai penghasil biogas sebagai salah satu sumber energi alternatif pengganti BBM bagi rumah tangga. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan pada tahun 2005 sebesar 881.466 kg menjadi pada tahun 2010 sebesar 1.003.448 kg atau rata-rata meningkat 3,41 % per tahun, sedang produksi perikanan budidaya juga mengalami peningkatan pada tahun 2005 sebesar 2.173.177 kg menjadi sebesar 11.082.230 kg pada tahun 2010 atau ratarata meningkat 58,25 % per tahun. Produksi daging dalam kurun waktu 2005-2010 meningkat 40,90 %
atau rata-rata meningkat 13,29 % per tahun, sedang produksi telur meningkat 63,23 % atau rata-rata meningkat 10,85% per tahun. Konsumsi makan ikan tahun 2005 sebesar 8,63 kg/kap/tahun, pada tahun 2010 mencapai 16,67 kg/kap/tahun atau meningkat 14,34 % per tahun, sedang konsumsi protein hewani meningkat rata-rata meningkat 21,71 % per tahun.
39
Penghargaan yang diperoleh diantaranya: 1) Juara I Kontes Kambing PE Provinsi kategori Pejantan, Calon Pejantan, Induk dan Calon Induk pada Tahun 2005 dan 2007. 2) Juara I Provinsi Adibhakti Mina Bahari Kelompok Usaha Bersama pada Tahun 2009. 3) kelompok Argomino Tanjungharjo Nanggulan sebagai Juara 1 Nasional kategori Unit Pembenihan Rakyat, Kelompok Rukun Banjararum Kalibawang sebagai Juara 4 Sapi Potong, Kelompok Amrih Makmur Ngargosari Samigaluh sebagai juara 5 Kambing pada Tahun 2010. 2. Urusan Pertanian Sektor pertanian sebagai salah satu sektor riil yang telah menjadi penyelamat di masa krisis ekonomi, dan telah berhasil dalam menyediakan
kebutuhan
pangan,
penciptaan
lapangan
kerja,
peningkatan devisa dan pengurangan kemiskinan di pedesaan. Sektor pertanian juga memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Kulon Progo, karena itulah pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas dalam mengembangkan struktur perekonomian. Di tengah ancaman kenaikan harga sarana produksi dan kondisi anomali
iklim,
sektor
pertanian
masih
mampu
menunjukkan
keunggulannya dengan indikator meningkatnya produksi komoditas pertanian dalam kurun waktu tahun 2005-2010 sebagai berikut: Produksi padi meningkat 3,31%, jagung meningkat 20%, untuk sayuran meningkat sebesar 16,02%. Buah-buahan peningkatan produksinya sebesar 25,53% dan biofarmaka meningkat 98,3%. Peningkatan produksi tanaman biofarmaka ini semakin menguatkan posisi kita sebagai kabupaten herbal. Beberapa prestasi utama telah diraih diantaranya:
1) Penghargaan
Ketahanan
Pangan
sebagai
Bupati
yang
mampu
meningkatkan produksi beras di atas 5%. Tahun 2009 GP3A Pengasih
40
Barat, Temon mendapatkan penghargaan sebagai Juara II Lomba GP3A Tingkat Nasional pada tahun 2008.
2) Kelompok Tani Makmur, Jatirejo, Lendah sebagai Juara II lomba Intensifikasi Kedelai Tingkat Nasional pada Tahun 2009.
3) GP3A Papah, Sukoreno, Sentolo sebagai Juara IV Lomba GP3A Tingkat Nasional pada Tahun 2010.
3. Urusan Kehutanan Urusan Kehutanan diarahkan dalam upaya untuk mengurangi efek pemanasan global dan perubahan iklim dengan memperbanyak pohon dan tanam-tanaman. Kebijakan penanaman pohon ini disamping mempunyai manfaat ekologis, juga hasil kayunya dapat diambil dan dimanfaatkan oleh masyarakat (bermanfaat secara ekonomis). Kebijakan program penanaman sejuta pohon dalam kurun waktu 2005-2010 telah berdampak pada peningkatan populasi tanaman kayu sebesar 27,26% atau sebanyak 9.728.739 batang pada tahun 2005 meningkat menjadi 12.381.006 batang pada tahun 2010. Peningkatan populasi tanaman kayu juga meningkatkan luasan hutan rakyat dari 15.832,94 ha pada tahun 2005 menjadi 18.731,97 ha pada tahun 2010 atau naik sebesar 18,31 %. Hal ini juga telah menurunkan luasan lahan kritis sebesar 17,60%. Prestasi Nasional yang menonjol pada tahun 2006 Bupati Kulon Progo memperoleh penghargaan nasional sebagai Bupati Peduli Kehutanan dan penghargaan nasional peringkat 4 dalam pengelolaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan ini telah melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan penertiban bidang pertambangan, serta diversifikasi, intensifikasi dan konservasi energi. Realisasi pelayanan perizinan pertambangan dalam kurun waktu tahun 2006-2010 menerbitkan 124 izin. Adapun kontribusi dari pelayanan
41
perizinan pertambangan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Iuran Tetap (landrent) dan royalti untuk mineral logam sebesar Rp. 165.996.275,- serta pendapatan daerah berupa Pajak dan Retribusi Daerah
untuk
mineral
bukan
logam
dan
batuan
sebesar
Rp.893.872.192,-. Pengembangan bidang pertambangan dan energi telah dilakukan Penyusunan Profil Pengembangan Bahan Galian Prospektif, Survey lapangan serta berbagai penelitian dan pengkajian baik primer maupun sekunder, sehingga dapat teridentifikasi sebanyak 18 jenis bahan galian. Untuk pemenuhan energi listrik di daerah terpencil, telah terpasang PLTS sejumlah 323 unit di Kecamatan Kokap, Samigaluh, Girimulyo dan Kalibawang. Sedangkan untuk pemanfaatan energi baru terbarukan
telah
terbangun
biodigester
sejumlah
324
unit
dan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kedungrong Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh dengan kapasitas 1 Kilowatt. Berkaitan dengan fasilitasi pemanfaatan dan pengusahaan Mineral Logam Pasir besi, pada tanggal 4 November 2008 telah ditandatangani Naskah Kontrak Karya antara Pemerintah RI dengan PT. Jogja Magasa Iron. Saat ini PT. JMI masuk pada tahap Studi Kelayakan yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan kelayakan lingkungan (studi Amdal). Sidang Komisi Penilai AMDAL terhadap Kerangka Acuan ANDAL oleh PT. JMI, telah diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2010, dengan kesimpulan Dokumen KA-ANDAL diterima dengan catatan perbaikan. Selanjutnya telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan Dokumen KA-ANDAL oleh pemrakarsa sesuai hasil sidang komisi. Persetujuan terhadap KA-ANDAL Rencana Penambangan dan Pemrosesan Pasir Besi oleh PT JMI telah dilakukan melalui Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2011, sebagai dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.
42
Fasilitasi Pemerintah Daerah akan terus dilakukan secara aktif sesuai mekanisme dan tahapan Studi Kelayakan seperti tertuang dalam Naskah Kontrak Karya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan selalu mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat, pendekatan dan penanganan persuasif serta tidak meninggalkan prinsipprinsip logis, ilmiah, obyektif dan normatif. 5. Urusan Pariwisata Urusan pariwisata dilaksanakan pada kurun waktu tahun 20062011 melalui pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kemitraan pariwisata. Pengembangan destinasi pariwisata dilakukan penataan kawasan dan kondisi obyek wisata serta melengkapi sarana dan prasarana pariwisata. Pengembangan
pemasaran
pariwisata
dimaksudkan
guna
mengenalkan, menginformasikan dan mempromosikan pariwisata yang ada di Kulon Progo pada pasar wisata potensial baik regional maupun nasional
bahkan
internasional,
melalui
peningkatan
pemanfaatan
teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata bersama Java Promo dan Travel Dialog, promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri melalui Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta. Pengembangan kemitraan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan peranserta pelaku pariwisata dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi pengelola hotel dan desa wisata. Jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2005 sebanyak 227.465 orang, naik menjadi 359.702 pada tahun 2010 atau mengalami kenaikan 132.237 orang dengan rata-rata meningkat 12,51% per tahun. Pendapatan retribusi pariwisata dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang positif. Pada tahun 2005 pendapatan retribusi pariwisata adalah Rp. 287.598.265,-, menjadi Rp. 526.557.600,- pada tahun 2009. Sedangkan untuk tahun 2010, dengan tarif masuk obyek wisata sesuai 43
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, pencapaiannya Rp. 987.868.300,- atau 104% dari target sebesar Rp. 951.165.000,-.
6. Urusan Industri Perkembangan Industri Kecil Menengah dalam kurun tahun 20062010 jumlah unit usaha dari 20.181 buah menjadi 20.575 atau meningkat sebesar
1,95%,
dengan
nilai
investasi
meningkat
dari
Rp.
49.897.057.000,- menjadi Rp. 64.950.000.000,- atau meningkat sebesar 30,17%. Nilai produksi dari Rp. 310.462.436.000,- menjadi Rp. 531.700.173.000,- atau meningkat sebesar 71,26%. Untuk fasilitasi kerjasama kemitraan Industri Kecil Menengah dengan Swasta telah dilaksanakan temu usaha dan keikutsertaan dalam Pameran Industri di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional, dengan hasil terjadinya transaksi penjualan langsung senilai Rp. 132.660.000,dan order senilai Rp. 1.070.000.000,-. Realisasi penerbitan ijin industri selama periode lima tahun sebanyak 2.407 buah. 7. Urusan Perdagangan Urusan
perdagangan
direalisasikan
melalui
perlindungan
konsumen, pengamanan perdagangan, pengembangan ekspor, efisiensi perdagangan dalam negeri dan penataan pedagang pasar umum. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan pasar agar kebijakan pengembangan pasar menjadi lebih terarah dan lancar, telah disusun Master Plan Pengembangan Pasar Pripih, Brosot, Potrogaten, Kenteng, Jombokan dan Pasar Sentolo. Dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi di pasar tradisional berhasil diperoleh dana APBN sebesar Rp. 2,8 milyar untuk rehab pembangunan Pasar Dekso, Jombokan, Sewu Galur, dan Kranggan, serta mendapat bantuan bangunan fisik di Pasar Brosot dari Pemerintah Australia yang difasilitasi oleh Yogya-Central Java Assistance Program bekerjasama dengan Lembaga Edukasi Pemberdayaan Masyarakat. 44
Peningkatan penyediaan sarana prasarana bagi distribusi dan pemasaran
barang,
utamanya
produk
kerajinan,
pertanian,
dan
perikanan, telah dibangun Rest Area di Temon, Outlet Handycraft di Sentolo, dan Pasar Ikan atau Kulon Progo Fish Centre di Wates. Untuk memperluas jaringan pemasaran dan promosi produk unggulan daerah telah diikuti beberapa even pameran yaitu: Inacraft dan Trade Expo Indonesia di Jakarta, Fiesta Nusa Dua di Bali, Pameran Produk Ekspor Daerah dan Invesda Expo di Yogyakarta, dan Batam Trade Tourism Invesment Expo di Batam, serta telah diikuti Pasar Lelang di Jawa Tengah, Surabaya dan Propinsi DIY. Peningkatan perlindungan konsumen dilakukan pengawasan untuk mencegah meluasnya peredaran barang kadaluarsa, barang mengandung
bahan
berbahaya,
barang
tidak
sesuai
standar
pengemasan dan rokok dengan pita cukai ilegal, serta pengendalian pasar modern/waralaba. Berdasarkan kinerja penerbitan SIUP dan pendataan diketahui nilai investasi yang dikelola pelaku usaha perdagangan sejumlah Rp. 64.688.201.343,- dan mampu menyerap tenaga kerja sejumlah 6.540 orang. Kinerja ekspor kurun waktu tahun 2006 - 2010 telah menghasilkan sebesar
28.105.523,29
US$
atau
setara
dengan
Rp.
273.233.326.885,18. Dalam rangka pembinaan dan penataan pedagang pasar umum, Pasar Wates berhasil meraih juara II Lomba Pasar Bersih se-DIY Tahun 2007 dan juara II Manajemen Pengelolaan Kebersihan Pasar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli. 8. Urusan Ketransmigrasian Penyelenggaraan
urusan
transmigrasi
bertujuan
untuk
meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar,
45
peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi ke luar daerah selama lima tahun terakhir terealisasi 329 Kepala Keluarga terdiri dari 1.092 jiwa. Untuk pemberdayaan transmigran dilakukan pembinaan dan bantuan ke lokasi penempatan. Selanjutnya untuk pembinaan kawasan transmigrasi Ring I Karangsewu dan Bugel, dilakukan pembinaan usaha ekonomi yang ditandai dengan berdirinya LKM BMT Trans Ngudi Makmur, pemenuhan kebutuhan listrik dan rehab atap rumah dari asbes menjadi genting serta memulai tahapan persiapan pedukuhan baru. E. Tugas Pembantuan
Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan pada kurun waktu tahun 2006-2011 dapat kami sampaikan sebagai berikut : Urusan pendidikan pada kurun waktu tahun 2006-2011 direalisasikan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rintisan yang dilaksanakan berupa Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan. Program ini dalam rangka memberikan penguatan kelembagaan PAUD di masyarakat dengan nilai Rp 13.909.840.000,- dari Kementerian Pendidikan Nasional. Urusan kesehatan, direalisasikan melalui program upaya kesehatan perorangan RSUD Wates berupa pembangunan Gedung IGD, Gedung Jenazah, Gedung perawatan Klas III, Gedung Rawat Inap Kebidanan dan Penyakit Kandungan, serta pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan Keluarga Berencana, maupun pengadaan alat pengolah data. Program ini untuk
meningkatkan
pelayanan
kesehatan
dengan
alokasi
Rp.20.200.000.000,- dari Kementerian Kesehatan. Urusan Pekerjaan Umum direalisasi melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan kegiatan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2007-2010 untuk rehabilitasi prasarana sungai prioritas dan jaringan irigasi serta meningkatkan kualitas 46
aparatur pemerintah dengan alokasi Rp.1.487.198.000,-. Untuk PNPMMandiri Perkotaan dengan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) pada 8 desa di Kecamatan Wates telah terbentuk Badan Keswadayaan Masyarakat, bergulirnya dana abadi BKM, peningkatan asset sarana MCK, Pasar, PAUD dan prasarana jalan, irigasi, drainase perkotaan dan rumah layak huni. Adapun dana bergulir awal mulai tahun 1999 sebesar Rp. 3.243.355.450,- telah berkembang menjadi Rp. 6.053.351.356,704 pada tahun 2010. Program PPIP dan P2KP berhasil mengumpulkan dana swadaya masyarakat sebesar Rp.8.372.837.703,- dan ditambah dengan kesediaan masyarakat untuk memelihara dan mengelola, yang telah dibentuk kelompok pemanfaat dan pemelihara di desa masing-masing. Urusan perencanaan pembangunan direalisasikan pada tahun 2009 dengan program perencanaan kerjasama pembangunan dengan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT). Program ini telah menyalurkan bantuan sapi potong sebanyak 120 ekor, bantuan sarana pendukung produksi dan bantuan penguatan modal dana alokasi dana Rp. 1.000.000.000,- dari Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Selanjutnya
Program
WISMP
telah
berhasil
memperkuat
kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan terkelolanya sistem jaringan irigasi untuk lebih mengoptimalkan sumber daya air guna kepentingan pengairan dengan alokasi Rp. 199.600.000,- dari Kementerian Dalam Negeri. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah direalisasikan dana Tugas Pembantuan dari dana APBN pada tahun 2009 dan 2010. Untuk tahun 2009 dilaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro dengan dana yang diperoleh Rp.1.000.000.000,- dipergunakan untuk pembangunan kios Pasar Jagalan sebanyak 47 buah kios dan 2 MCK. Program ini telah membangun pasar tradisional yang tertata modern dan dikelola secara profesional oleh koperasi serta diharapkan meningkatkan pendapatan para pedagang, penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan koperasi. Untuk tahun 2010 dilaksanakan Program Pengembangan Sistem 47
Pendukung UKM dengan realisasi Rp. 297.440.000,-, untuk pemasaran produk UKM dengan sasaran pengadaan sarana penataan PKL sebanyak 58 unit di sekitar Alun-alun Wates dan BPD Wates. Kegiatan ini dapat memenuhi kebutuhan sarana PKL yang layak bagi para pedagang dan menciptakan kawasan PKL yang tertib, teratur, bersih, nyaman dan aman. Urusan Ketenagakerjaan direalisasikan melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sebanyak 73 paket dengan jumlah peserta 1.168 orang. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
(PPKK)
dengan
produktif/infrastruktur Pengembangan
pada
Lembaga
kegiatan 30
penyelenggaraan
lokasi.
Tenaga
Program
Kerja
padat
karya
Perlindungan
(PPLTK)
dengan
dan
kegiatan
pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja demi berkurangnya kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di perusahaan. Urusan
Ketahanan
Pangan
direalisasikan
melalui
program
peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan pemberdayaan petani melalui teknologi dan informasi pertanian (FEATI) dengan hasil berbagai kegiatan
penyebaran
informasi
mengenai
ketahanan
pangan
serta
terlaksananya pembangunan gedung 4 (empat) buah gedung BPP Samigaluh, Lendah, Panjatan dan Kalibawang
dengan alokasi Rp.
8.925.685.000,-. Program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, diversifikasi pangan dan penanganan rawan pangan. Realisasinya adalah terlaksananya penyaluran penguatan modal usaha kelompok untuk pengembangan desa mandiri pangan di Desa Sidoharjo, Samigaluh dan Desa Salamrejo, Sentolo dan Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang dengan alokasi dana sebesar Rp. 335.000.000,-. Urusan otonomi daerah direalisasikan pada tahun 2009 dilakukan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara dengan alokasi dana Rp. 588.664.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Diklat fungsional berupa Bimbingan Teknis bagi 55 orang, pengiriman 13 orang peserta
diklat
non
formal,
Pembinaan/Koordinasi
dan
Konsultasi
Pengawasan dengan Pemerintah, serta Pengadaan alat pengolah data. 48
Penyelenggaraan
Sosialisasi/Workshop
Sistem
Akuntansi
dan
Audit
Keuangan Desa juga dilakukan bagi 220 orang. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa direalisasikan melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan Bantuan Langsung kepada Masyarakat (Hibah) kurun waktu 20062010 sebesar Rp. 64.400.000.000,-. Urusan Perpustakaan direalisasikan pada tahun 2009 melalui program pengembangan
perpustakaan
kabupaten/kota
dengan
alokasi
Rp.
70.000.000,-. Kegiatan bantuan pengembangan perpustakaan umum berupa penambahan bahan pustaka dan sarana kerja. Bantuan buku dari Pemerintah Pusat untuk 9 Perpustakaan Desa masing-masing 1.000 buku dan dari Pemerintah Propinsi untuk 7 Perpustakaan Desa masing-masing sebanyak 200 buku. Urusan
Pertanian
direalisasikan
melalui
program
peningkatan
ketahanan pangan dengan alokasi Rp.26.140.000.000,-. Kegiatannya meliputi penyaluran bantuan alat-alat untuk pasca panen padi, bantuan pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran, serta penguatan modal
kelompok.
Selanjutnya
juga
dilaksanakan
perbaikan
kualitas
infrastruktur pertanian berupa pengembangan irigasi air permukaan, pembuatan irigasi tanah dangkal dan bantuan untuk pengadaan benih berbagai komoditas pertanian kepada petani. Program pengembangan agribisnis dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.817.000.000,-. Kegiatan yang dilakukan untuk integrasi tanaman ternak, kompos dan biogas serta pengembangan agroindustri terpadu berupa penyaluran bantuan uang untuk pembuatan RP3O bagi kelompok Andini Mulyo, Ngrajun, Banjarharjo. Disamping itu juga dilaksanakan pembuatan embung, pembuatan irigasi air permukaan, pembangunan jalan usaha tani kawasan hortikultura dan perluasan areal kebun HMT. Program peningkatan kesejahteraan petani dengan alokasi dana sebesar
Rp.
3.378.000.000,-
meliputi
kegiatan
peningkatan
sistem
49
penyuluhan, magang, sekolah lapang dan pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis. Urusan Kelautan dan Perikanan direalisasikan melalui pembangunan sumber daya perikanan dengan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir berupa penyaluran bantuan untuk pemberdayaan masyarakat. Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dengan kegiatan Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir yang berupa terbangunnya 25 unit Rumah Nelayan Ramah Bencana. Pengembangan Agribisnis dengan kegiatan Integrasi Tanaman Ternak Kompos berupa penyaluran dana pembuatan 3 unit biogas sapi potong dan 2 unit biogas unggas serta pembukaan 1 Unit Layanan Inseminasi Buatan. Untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan pembibitan berupa pengembangan perbibitan 40 ekor kambing PE dan 60 ekor domba. Urusan Kehutanan dengan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) dilaksanakan pada tahun 2006 dan 2007. Tahun 2006 terbangunnya hutan rakyat 625 ha dan terwujudnya bangunan sumur resapan 20 unit, gully plug 20 unit, dam penahan 5 unit dan Dam Pengendali 1 unit. Tahun 2007 terbangunnya hutan rakyat seluas 1.025 ha dan terwujudnya bangunan sumur resapan 30 unit, dam penahan 5 unit dan gully plug 20 unit. F. Tugas Umum Pemerintahan
Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pada tahun 20062011 dapat kami sampaikan sebagai berikut: 1. Kerjasama Antar Daerah
Kerja sama antar daerah telah dilakukan antara lain dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam aspek sumberdaya alam, pelayanan masyarakat serta sarana dan prasarana yang telah dibentuk Badan Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul (BKAD Progosari). Selain itu telah dilakukan kerjasama dengan
50
Kabupaten Purworejo dan Magelang guna penyelesaian masalahmasalah perbatasan. Dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi dilaksanakan kerjasama antar daerah kurun waktu tahun 2006-2010 meliputi 21 kabupaten antara lain dengan provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimatan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dengan kerjasama antar wilayah maka akan memperlancar program transmigrasi dan memudahkan dalam pengiriman transmigrasi di tahun berikutnya. 2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
Kerja sama daerah dengan pihak ketiga di bidang kesehatan dengan PT Askes untuk pelayanan PNS dan keluarganya, dan Pelayanan kontrasepsi dengan beberapa STIEKES di Yogyakarta. Kerjasama bidang perhubungan dengan PD BPR Bank Pasar Wates dan Bank BPD DIY untuk penyediaan rubber cone untuk pengendalian arus lalu lintas. Beberapa
kegiatan pembinaan
industri
dilakukan kerjasama
dengan Badan Kerjasama Teknis Jerman atau GTZ untuk Propinsi DIY dan Jawa Tengah. Kegiatan berupa pemberian bantuan kepada usaha industri yang terkena dampak gempa terhadap kelangsungan usahanya. Kelompok sasaran penerima bantuan antara lain: kelompok kerajinan agel dan kelompok industri tahu Desa Tuksono, kelompok kerajinan agel Desa Salamrejo Kec Sentolo, kelompok industri mebel Desa Ngentakrejo serta sentra kerajinan batik Desa Sidorejo Ke. Lendah. Kerjasama dengan PT. Tagashi dalam rangka peningkatan kualitas/mutu produk dan pemasaran untuk kelompok mebel di Desa Ngentakrejo dan Gulurejo Kecamatan Lendah. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan Akademi Perindustrian “Akprind” Yogyakarta pada Bulan Mei 2010 dalam penyelenggaraan pelatihan manajemen produksi dan pengemasan untuk kelompok industri gula kristal di Desa Hargorejo, Kokap. Kerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada Bulan Agustus-September dalam 51
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wilayah di Desa Gerbosari dan Ngargosari Samigaluh. Melalui kegiatan ini, kelompok usaha yang dirintis di 2 desa tersebut diberikan bantuan peralatan produksi dan pendampingan dalam proses produksi serta rencana pemasaran komoditas empon-empon. 3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
Dalam rangka koordinasi dengan instansi vertikal di daerah telah dilakukan Rapat Koordinasi Unsur Muspida secara berkala dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah. Selain itu telah dilaksanakan kegiatan TNI Manungal Masuk Desa (TMMD) berupa kegiatan fisik/sarana dan prasarana, serta penyuluhan. Kerjasama juga dilakukan melalui Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) dengan Polres, Kantor Kementerian Agama, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Dalam upaya mendorong good governance, juga dilakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Yogyakarta melalui penerapan sistem manajemen keuangan daerah, sistem pengendalian pemerintahan, dan pendampingan beberapa pengadaan barang dan jasa. Selain itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pemberantasan korupsi dilakukan penandatangan komitmen kebulatan tekat mewujudkan Kabupaten Kulon Progo bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui tata kelola pemerintahan yang baik pada tanggal 29 Nopember 2010. 4. Pembinaan Batas Wilayah
Pembinaan batas wilayah dilakukan dengan Kabupaten Sleman, Bantul
Purworejo dan Magelang berupa fasilitasi pemenuhan sarana
prasarana perbatasan dan pembinaan guna mengeliminasi permasalahan perbatasan. 5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Kulon Progo lebih banyak bersifat lokal, seperti tanah longsor, banjir, angin ribut dan 52
kebakaran. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana antara lain penyusunan sistem informasi penanggulangan bencana, penanggulangan
bencana
dan
pemutakhiran
data
kebencanaan,
pemantapan tugas Satlak PB dan Ruang Pusat Pengendali Operasi (Rupusdalop), dan meningkatkan keselamatan dan kesiagaan petugas pemadam
kebakaran.
Pada
tahun
2010
telah
dibentuk
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Peraturan Daerah Nomor
11
Tahun
2010,
yang
bertugas
mengkoordinasikan
penanggulangan dan penanganan terjadinya bencana. 6. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Selama kurun waktu tahun 2006 - 2011 tidak ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah konflik berbasis SARA, anarkisme dan separatisme. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersama dengan
Muspida
dan
masyarakat
berupaya
meminimalisir
angka
kriminalitas dengan berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, bimbingan, penyebarluasan informasi, operasi/razia terpadu, dan penindakan. Dari seluruh uraian yang telah kami sampaikan, dapat kami nyatakan bahwa pada masa jabatan kurun waktu tahun 2006-2011 secara umum program dan kegiatan telah dilaksanakan mengacu RPJMD tahun 2006-2011. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi dari segenap potensi dan komponen masyarakat, kerja keras dan komitmen segenap aparatur pemerintah serta tidak kalah pentingnya adalah berkat dukungan dan kemitraan yang harmonis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang kesemuanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah, sesuai dengan semangat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akhirnya dalam kesempatan ini, ijinkan kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, saran dan kritik yang telah diberikan kepada kami selaku pimpinan pemerintah daerah dalam periode masa jabatan tahun 20062011. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-
53
tulusnya atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam pengabdian selama periode masa jabatan Tahun 2006-2011 dan periode sebelumnya. Semoga pencapaian positif sampai saat ini dapat dilanjutkan demi kejayaan dan kemajuan Kabupaten Kulon Progo. Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Akhir Masa Jabatan Tahun 2006-2011 yang kami sampaikan, dengan harapan mendapatkan masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Atas nama segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Wates, 2 Mei 2011
54
