INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BUPATI KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2011 Assalamu’alaikum Wr. Wb. Segenap masyarakat Kulon Progo yang kami banggakan. Mengawali
laporan
ini
marilah
kita
panjatkan
puji
syukur
Alhamdulillahirobil’alamin kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2011 dapat terlaksana. Laporan ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Perlu kiranya kami sampaikan bahwa pada tahun 2011 kita mengikuti pesta demokrasi Pemilukada guna memilih Bupati/Wakil Bupati Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2011-2016. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Kulon Progo yang telah mensukseskan Pemilukada sehingga berjalan normatif, demokratis, dan damai maupun atas amanah kepada kami guna melanjutkan membangun daerah, terhitung sejak pelantikan pada 24 Agustus 2011. Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, maka pada 100 (seratus) hari pertama masa jabatan, kami mencanangkan public service excellent kepada masyarakat. Seluruh penyelenggara pelayanan publik mulai dari SKPD Teknis, Camat sampai dengan Kepala Desa dan Lurah telah menandatangani Pakta Integritas untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Semangat optimalisasi pelayanan pada kinerja 100 hari tersebut, semoga dapat kami pertahankan di masa yang akan datang guna efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan,
pelayanan
umum,
dan
pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan hal-hal strategis pembangunan yang kami lakukan pada tahun 2011, antara lain: 1
Pertama, Pengembangan investasi kawasan selatan Upaya mendorong investasi kami lakukan melalui kerjasama dengan berbagai investor dalam dan luar negeri. Untuk pembangunan bandar udara internasional di Kulon Progo, telah dilakukan penandatanganan kerjasama pada tanggal 11 Maret 2011 antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Angkasa Pura. Saat ini sedang dilakukan feasibility study oleh PT Angkasa Pura bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan hasil Kecamatan Temon sebagai lokasi terbaik pembangunan Yogyakarta International Airport. Untuk perkembangan rencana pengolahan potensi pasir besi, telah dilakukan penilaian Amdal oleh Komisi Penilai Amdal pada tanggal 10 Desember 2011.
Setelah
mempertimbangkan
hasil
penilaian
tersebut,
kami
telah
menerbitkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Persetujuan
Kelayakan
Lingkungan
Hidup
Rencana
Penambangan
dan
Pemrosesan Pasir Besi oleh PT JMI di Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya sebelum masuk dalam tahap konstruksi, PT JMI masih harus mendapatkan persetujuan akhir Feasibility Study (FS) yang mencakup Kajian Teknik, Kajian Ekonomi dan Kajian Amdal dari Kementerian ESDM. Terkait dengan pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto, pada tahun 2011 telah dilakukan pengerukan pasir kolam untuk bersandar kapal. Untuk itu terus diupayakan penyempurnaan bangunan pemecah gelombang terdepan. Keterkaitan dukungan infrastruktur pelabuhan perikanan, pembangunan pabrik baja dan rencana pembangunan bandara akan semakin mendukung pengembangan industri lainnya. Kedua, Jaminan Kesehatan bagi semua penduduk Kebijakan yang kami tempuh terkait jaminan kesehatan bagi semua penduduk yang belum mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan Jamkesda non kartu. Dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2011, menegaskan bahwa semua penduduk Kulon Progo berKTP atau KK yang belum mempunyai kartu jaminan kesehatan disediakan penyediaan pembiayaan pada layanan dasar di Puskesmas dan subsidi terbatas pada rawat inap Rumah Sakit Kelas III sampai dengan Rp.5.000.000,- per orang per tahun. 2
Ketiga, Penanganan Kemiskinan Database kemiskinan Kulon Progo Tahun 2011 yang telah tersusun by name, by address, by case akan kami jadikan pedoman untuk sasaran yang jelas program dan kegiatan seluruh sektor, sehingga berkontribusi pada percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu orientasi pembangunan juga difokuskan pada peningkatan ekonomi keluarga miskin. Database kemiskinan ini harus menyadarkan kita untuk lebih banyak berempati, berbagi, dan peduli secara terpadu, tersinergi dan berkesinambungan dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Mengingat anggaran pemerintah yang terbatas, kami juga melakukan optimalisasi penghimpunan dana antara lain melalui: zakat profesi bagi PNS yang beragama Islam, dana persembahan bagi PNS yang beragama Kristen-Katholik, CSR dari perusahaan-perusahaan dan bantuan pihak-pihak lainnya. Dana yang terkumpul diserahkan langsung donatur kepada keluarga miskin atau yang berhak, antara lain: perbaikan rumah tidak layak huni dan beasiswa pelajar dari keluarga tidak mampu. Sebagai pewujudan rasa simpati dan empati kepada masyarakat miskin serta untuk memberikan semangat dan motivasi, kami terjun langsung bersamasama warga masyarakat bergotong-royong, bekerja bhakti dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Keempat, Open house Bupati dalam rangka Konsultasi Warga Setiap hari Kamis Pagi pukul 06.30 WIB s.d selesai, Bupati memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi dan masukan dari masyarakat. Selanjutnya segala permasalahan tersebut dibahas Bupati dan seluruh Kepala SKPD pada hari Selasa berikutnya, untuk dilakukan tindak lanjut SKPD guna menyelesaikannya. Selanjutnya pada kesempatan ini, secara garis besar kami sampaikan laporan yang berisi pendahuluan, kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan pengelolaan
keuangan
daerah,
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan,
penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penutup. Gambaran umum demografis dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 473.622 jiwa atau mengalami pertumbuhan penduduk 0,65 % dari tahun 2010. Dilihat dari perkembangan tahapan keluarga sejahtera, kelompok keluarga 3
miskin yang terdiri dari Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I pada tahun 2011 sebanyak 70.683 Kepala Keluarga atau 57,42%. Sedangkan jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS Tahun 2010 sejumlah 23,15 % lebih rendah dari tahun 2009 sejumlah 24,65%. Setelah dilakukan pendataan per 31 Juli 2011, dengan 16 indikator lokal kemiskinan hasilnya terdata jumlah keluarga miskin sebanyak 34.089 KK dari jumlah 138.357 KK atau 24,64%. Penduduk miskin mencapai 111.756 jiwa dari jumlah penduduk 471.040 jiwa atau 23,73%. Diagram Kepala Keluarga Miskin
1.800 1.750
34.089 24,64%
1.700 1.650
2009
1.600 138.357 75,26%
Miskin Sejahtera
2010
1.550 1.500
PDRB ADHK
Kondisi makro ekonomi menunjukkan adanya peningkatan yang tercermin dari Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, pada tahun 2009 sebesar Rp.1.728.304.000.000,- naik menjadi sebesar Rp.1.781.227.000.000,pada tahun 2010 atau mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,06 %. Pencapaian PDRB/kapita/tahun atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 sebesar Rp. 8.480.876,- menjadi Rp.9.121.466,- pada tahun 2010 atau meningkat 7,55 %. Angka Harapan Hidup tahun 2009 sebesar 74,09 tahun naik menjadi 74,38 tahun pada tahun 2010. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata Provinsi DIY sebesar 73,22 tahun dan Nasional 70,9 tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2009 sebesar 73,77 meningkat menjadi 74,49 pada tahun 2010. Peringkat IPM Kabupaten Kulon Progo secara Nasional naik dari 106 menjadi 95 dari 497 kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan keberhasilan capaian pembangunan sumber daya manusia bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo.
4
74,5
74,5
74 74 2008
73,5
2009
73,5 2008 2009 2010
73
2010 73
72,5
Angka Harapan Hidup
Indeks Pembangunan Manusia
Memperhatikan kondisi masyarakat, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki, maka Visi Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan dalam RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin. Untuk menuju tercapainya visi jangka panjang tersebut, maka telah ditetapkan Visi untuk periode 5 tahun pembangunan tahap pertama sesuai RPJM Daerah tahun 2006-2011 yaitu: Membangun Kulon Progo dalam kebersamaan menuju penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan demi mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang mandiri, aman, sejahtera, dinamis berlandaskan iman dan taqwa. Untuk mencapai visi dan misi jangka menengah, maka pada tahun kelima ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011. Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan kinerja yang baik yang ditunjukkan salah satu indikator berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah, pada tahun anggaran 2010 BPK RI memberikan opini wajar dengan
pengecualian.
pendapatan
tahun
Pendapatan
2011
sebesar
daerah
yang
diperoleh
Rp.782.588.428.417,45
dari
target
terealisasi
Rp.792.016.968.053,63 atau 101,20%. Peningkatan pendapatan daerah ini, didukung meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target Rp.50.913.640.001,45 terealisasi Rp.53.942.623.616,63 atau 105,95%, bila dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 48.190.801.571,16, maka telah meningkat 11,93 %.
5
55.000
800.000
53.000 700.000 51.000 49.000
600.000
2010 2011 (T)
2010
47.000
2011 (T)
2011 (R)
500.000
2011 (R)
45.000 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Keterangan : T = Target, R = Realisasi
Pada sisi belanja, dilakukan prioritas belanja dengan tujuan, sasaran, dan keluaran program/kegiatan yang jelas yang berorientasi pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Jumlah anggaran belanja tahun 2011 sebesar Rp.842.087.428.349,93 terealisir Rp.781.534.298.690,60 atau 92,81%. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Realisasi pelaksanaan urusan wajib sebagai berikut : 1. Urusan Pendidikan Urusan
pendidikan
dilaksanakan
untuk
meningkatkan
kualitas
sumberdaya manusia melalui pembelajaran jenjang formal sekolah mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal. Program PAUD dilakukan untuk pemberian rangsangan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun terdiri dari 337 formal dan 402 non formal dengan jumlah peserta didik 15.664 anak. Untuk
meningkatkan
efektivitas
dan
efisiensi
penyelenggaraan
pendidikan dasar pada tahun 2011 dilakukan regrouping dan pendanaan pembelajaran SD dan SMP berdasarkan pada jumlah siswa setiap sekolah, berupa: Biaya Bantuan Pendidikan Dasar (BBPD), dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari Provinsi. Untuk pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dibiayai dengan DAK bidang pendidikan. Pembiayaan pendidikan menengah pada tahun 2011 diberikan Biaya Bantuan Pendidikan Menengah (BBPM).
6
Keberhasilan seluruh jenjang pendidikan formal ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Kelulusan dan Angka Partisipasi Murni tahun pelajaran 2009/2010 dibandingkan tahun pelajaran 2010/2011 sebagai berikut: No.
Angka Kelulusan (AK)
Jenjang
Angka Partisipasi Murni (APM)
2009/2010
2010/2011
2009/2010
2010/2011
1.
PAUD
-
-
49,92%
84,80%
2.
SD/MI
97,59%
100%
99,06%
99,26%
3.
SMP/MTs
96,47%
99,01%
89,36%
90,51%
4.
SMA/MA/SMK
96,18%
99,69%
63,63%
83,47%
Peningkatan
Mutu
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan
dapat
digambarkan antara lain dengan latar belakang pendidikan akademik guru dan sertifikasi. Jumlah guru yang layak mengajar (latar belakang pendidikan Diploma IV/S1) pada tahun 2011 berjumlah 4.476
orang dari jumlah guru
sebanyak 7.499 orang (59,68 %). Jumlah guru bersertifikasi pada tahun 2010 sebanyak 2.608 orang menjadi 3.008 orang pada tahun 2011 atau naik 15,34%. Program pendidikan non formal dilaksanakan dengan pelaksanaan Kejar Paket dan Ujian Persamaan pada semua jenjang. Jumlah warga belajar non formal pada tahun 2011 sebanyak 8.224 orang. Prestasi yang diperoleh antara lain Juara 3 Nasional Lomba Penelitian Ilmiah Remaja bidang IPA atas nama Dimas Haryanto, SMP N 2 Panjatan. 2. Urusan Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Permasalahan kesehatan yang dihadapi yaitu: masih tingginya penyakit infeksi, transisi epidemiologis dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif, adanya new emerging diseases seperti AIDS, flu burung dan leptospirosis, serta terjadi re-emerging diseases seperti tuberkulosis, malaria, demam berdarah, dan diare. Menghadapi kompleksnya permasalahan tersebut, maka pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan dengan pendekatan 5 strategi akselerasi, yakni: supply side, demand side, financial side, behaviour changed side serta 7
kemitraan dan kerja sama. Salah satu strategi akselerasi yang ditempuh melalui intervensi
pembiayaan
(financial
side)
untuk
mendorong
terwujudnya
pembiayaan kesehatan secara pra upaya melalui lahirnya kelembagaan UPTD Jamkesda, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem JAMKESDA dan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah bagi seluruh penduduk Kulon Progo. Pelayanan kesehatan secara total coverage bagi seluruh penduduk Kulon Progo cukup dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga. Pada tahun 2011 indikator derajat kesehatan ibu, bayi dan balita di Kabupaten Kulon Progo telah memenuhi target Millenium Development Goals yang harus dicapai tahun 2015, dengan capaian sebagai berikut: No
Indikator Derajat Kesehatan
1.
Angka Kematian Ibu
2. 3.
Capaian
Target MDG’s
105,04/100.000KH
110/100.000 KH
Angka Kematian Bayi
12,80/1000 KH
19/1000 KH
Angka Kematian Balita
1,75/1.000 KH
32/1000 KH
Peningkatan status gizi masyarakat di tahun 2011 ditandai dengan status gizi baik sebesar 87,64%. Prevalensi gizi buruk sebesar 0,88% (di bawah SPM sebesar 2%) pada tahun 2011. Prevalensi gizi kurang sebesar 10,58% (di bawah SPM sebesar 15%). Pemberantasan penyakit-penyakit menular tertentu terus ditingkatkan, Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tahun 2011 penyakit Malaria dengan 158 kasus dan Leptospirosis yang puncaknya bulan Maret tahun 2011 tercatat 329 kasus dengan kematian 19 penderita. Penanganannya telah dilakukan dengan memanfaatkan Anggaran Tak Terduga untuk kegiatan penanggulangan. Untuk penemuan kasus HIV/AIDS menunjukkan peningkatan, tahun 2010 ditemukan 4 kasus (1 HIV dan 3 AIDS), tahun 2011 ditemukan 9 kasus (6 HIV dan 3 AIDS). Penemuan kasus TB dari angka prakiraan suspek sebesar 2.480 kasus, suspek baru 1.966 kasus dan ditemukan BTA positif 119 kasus. Penyakit DBD mengalami penurunan, tahun 2010 ditemukan 466 kasus dengan 4 kematian, menjadi 123 kasus tanpa ada kasus kematian pada tahun 2011. Semua kasus yang ditemukan telah dilakukan perawatan dan pengobatan. 8
Prestasi yang diperoleh di bidang kesehatan meliputi Juara 1 Nasional pada 3 (tiga) kategori Kejuaraan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2011 (Keperawatan, Sanitarian dan Nutrisionis), dan RSUD Wates memperoleh Penghargaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Rumah Sakit Sayang Bayi yang diserahkan Presiden Republik Indonesia. 3. Urusan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan untuk menjaga konservasi Sumberdaya Alam dan pengendalian perusakan lingkungan hidup dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk menjaga kelestarian sumber daya air dilakukan pembangunan biodigester biogas, sumur resapan, dan papan informasi perlindungan sumberdaya air. Pengelolaan lingkungan hidup guna optimalisasi RTH melalui kegiatan
Kalpataru, Kampung Hijau,
Sekolah
dan
Pondok Pesantren
berwawasan Lingkungan serta penghijauan untuk mempercantik Kota Wates. Prestasi menonjol dalam penanganan lingkungan hidup dengan diperoleh Piagam Penghargaan Adipura Kota Wates, untuk Kategori Kota Kecil dan Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dari Menteri Lingkungan Hidup RI. Penghargaan Satya Lencana Pembangunan Lingkungan Hidup dari Presiden RI atas nama Mujiman, Tukmudal Sidoharjo Samigaluh. 4. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Urusan Pekerjaan Umum diselenggarakan pengelolaan sumber daya air/pengairan, kebinamargaan, keciptakaryaan dan persampahan, teknis tata ruang dan pertamanan serta jasa konstruksi. Penyediaan air baku untuk irigasi pada Daerah Irigasi Kecil dilakukan bendung-bendung di sungai, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi serta pelaksanaan P3A. Wilayah daerah irigasi tahun 2010 seluas 10.321 hektar dengan kondisi baik 10.187 hektar atau 98,70%. Pemeliharaan jalan dilaksanakan dengan meningkatkan kondisi jalan sepanjang 223,798 km dan merehabilitasi jembatan jalan kabupaten 12 unit. Jalan kabupaten dengan panjang 763,68 km terdiri dari: kondisi baik 383,63 km (50,23%), rusak ringan 275,23 km (36,04%), rusak sedang 84,125 km (11,02%) 9
dan rusak berat 20,695 km (2,71%). Untuk mempertahankan jalan dengan kondisi baik dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala untuk yang rusak sedang dan rusak berat. Selanjutnya bidang keciptakaryaan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi total 12 unit bangunan gedung dan bangunan umum, perbaikan kondisi jalan lingkungan dan jalan desa sebanyak 19 ruas/lokasi. Sistem penanganan sampah mampu melayani 98,59% dari volume sampah di wilayah perkotaan Wates dan Pasar-pasar Negeri. Untuk pelayanan air minum di wilayah perkotaan dipenuhi oleh PDAM, di wilayah perdesaan non PDAM dilayani dengan Sistem Pelayanan Air Minum Perdesaan (SPAMDes) dan masyarakat secara mandiri. Tingkat pelayanan air bersih sesuai SPM (sebanyak 60 liter per orang per hari) tercapai 57,43%. Prestasi yang diperoleh, Juara I Provinsi Lomba Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atas nama Kelompok GP3A Penjalin Asri, Sentolo Lor, Sentolo dan Juara 1 Provinsi System of Rice Intensification (SRI) atas nama Sugeng, P3A Sumber Rejeki, Kalidengen, Temon. Urusan
perumahan
dilaksanakan
untuk
mencapai
lingkungan
perumahan-permukiman yang sehat dan pemberdayaan komunitas perumahan untuk memenuhi kualitas rumah yang layak huni. Untuk penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dilakukan pada 3 PSAB yaitu Tuk Tirtomanunggal, Tuk Awar-awar Warih Waradin, Tuk Mudal di Samigaluh dan terbangunnya jaringan air minum (SPAMDes) 6 lokasi dengan total jumlah sasaran penerima manfaat sebanyak 250 KK. Penyediaan sarana sanitasi dilakukan di Pasar Menguri Hargotirto Kokap, Pedukuhan Beji Wates dan Jaringan Perpipaan Wetan Pasar dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 760 KK. Jumlah rumah layak huni meningkat, pada tahun 2011 sebanyak 107.688 unit, rumah yang tidak layak huni 6.679 unit. Peningkatan jumlah rumah layak huni tahun 2010 sebesar 79,19% menjadi 85,39% pada tahun 2011. 5. Urusan Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang dan Statistik Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas
perencanaan
pembangunan
yang
berkualitas
dengan
sistem 10
perencanaan yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan. Pada tahun 2011 dilaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan untuk lima tahunan (RPJM) pada masa jabatan Bupati Tahun 2011-2016. Urusan penataan ruang berhasil menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2031 saat ini dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi DIY untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Untuk pemanfaatan
ruang
sesuai
dengan
RTRW
yang
berlaku
dilakukan
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang melalui pelayanan perizinan mendirikan bangunan dan telah tersusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Wates di 3 kawasan. Urusan
statistik
telah
dilaksanakan
penyusunan
data
Indikator
Kesejahteraan Rakyat (Inkesra), Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, Database Daerah dan Database Masyarakat Miskin Kabupaten Kulon Progo. Produk-produk statistik ini disusun untuk menyediakan data dan informasi daerah yang berkualitas, sehingga akan terlihat kondisi dan potensi daerah yang akurat, lengkap dan up to date guna mendukung penyusunan
perencanaan
dan
evaluasi
pembangunan
serta
bahan
pengambilan kebijakan. 6. Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga diarahkan untuk pembinaan mental spiritual dan menggali potensi generasi muda guna peningkatan kemandirian dan pencapaian prestasi. Penyelenggara Bhakti Pemuda Antar Provinsi dari 4 provinsi dilakukan dengan lokasi di desa Banjaroya, Kalibawang. Organisasi cabang olahraga tahun 2011 telah bertambah 4 cabor. Prestasi olahraga juara I Kejurprov DIY cabang tarung drajat dan taekwondo. Untuk cabang tinju, Edy Camarow berhasil merebut Sabuk Emas Bupati Wonosobo dan tampil dalam Kejuaraan Internasional PABA di Thailand dan Philiphina. Hery Andrianto berhasil merebut Sabuk Emas Walikota Salatiga dan Ketua DPRD Blora. Dalam kancah nasional dan internasional, Dyonisius Hayom Rumbaka sebagai atlet bulutangkis nasional asal Kulon Progo telah 11
menorehkan prestasi yang sangat membanggakan, pada tahun 2011 berhasil menjuarai Turnamen Bulutangkis Internasional Indonesia Open. Pelestarian, pengembangan aneka ragam seni budaya dan peninggalan sejarah purbakala dilaksanakan guna mewujudkan identitas, kebanggaan daerah, benteng ketahanan budaya dan sebagai daya tarik wisata budaya. Pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala telah diinventarisir 26 benda cagar budaya. Untuk pelestarian nilai dan kekayaan budaya telah disusun buku macapatan, Legenda Suroloyo dan warisan budaya tidak bergerak serta telah diperoleh sertifikasi Hak Cipta Seni Budaya Angguk Putri Nomor 053013 tanggal 19 September 2011 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu untuk melestarikan kesenian Jawa, Pemerintah Daerah telah melakukan pengadaan seperangkat gamelan yang diberi nama “Kyai Bojagati”. Prestasi yang diperoleh kontingen kethoprak Kabupaten Kulon Progo pada ajang Festival Kethoprak tingkat Propinsi DIY berhasil meraih Juara I/ Penyaji Terbaik I, Pemeran Pria Terbaik, Pemeran Pembantu Pria Terbaik, Sutradara Terbaik, dan Penata Artistik Terbaik. Juara I Lomba Cipta Lagu Keroncong Tingkat Nasional ke-4 Tahun 2011 atas nama Kawino Sakaningrat dari Kedungsari, Pengasih dengan lagu “Stambul Mercusuar Nusantara”. 7. Urusan Penanaman Modal Urusan penanaman modal dilaksanakan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat melalui peningkatan promosi, kerjasama, pelayanan dan fasilitasi investasi melalui
lounching dan promosi Brand Kabupaten Kulon
Progo “the Jewel of Java”, penyusunan booklet dan leaflet Peluang Investasi, penyusunan data bidang usaha yang diminati investor, buku Sistem dan Prosedur Perijinan, penyusunan Data Informasi Penanaman Modal dan Peluang Investasi, partisipasi Pameran investasi. Realisasi PMA/PMDN fasilitas pada tahun 2010 Rp. 36.695.934.552,00 menjadi Rp. 40.725.250.570,51 pada tahun 2011 atau naik 10,98%. Sedangkan realisasi PMDN non fasilitas pada tahun 2010 Rp. 82.111.346.557,- menjadi Rp. 213.084.501.104,- pada tahun 2011 atau naik 159,51%. Keseluruhan nilai
12
investasi di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan sektoral tahun 2011 sebesar Rp.2.593.666.414.400,8. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Urusan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan koperasi yang baik, genuine, dan berkualitas, mewujudkan UMKM produktif dan berdaya saing serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jumlah koperasi tahun 2010 sejumlah 317 koperasi menjadi 336 koperasi pada tahun 2011 atau naik 5,99%. Penyerapan tenaga kerja tahun 2011 skala UMK sebesar 19.851 orang dan penyerapan tenaga kerja yang timbul dari aktivitas koperasi sejumlah 1.662 orang terdiri dari karyawan, pengurus dan pengawas Koperasi. Berdasarkan penilaian kesehatan koperasi, jumlah koperasi sehat dan cukup sehat pada tahun 2010 sebesar 91,47% meningkat menjadi 92,67% pada tahun 2011. Perkembangan UMKM pada tahun 2010 sebanyak 102.973 unit meningkat menjadi 105.332 unit pada tahun 2011 atau meningkat 2,29%. Untuk penguatan modal kerja dan investasi terhadap koperasi dan UMKM selama Tahun 2011 yang diberikan 30 koperasi dan 129 UMKM sebesar Rp.8.056.275.000,-. Selain itu penguatan modal Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 8.265 UMKM senilai Rp.44.096.608.843,Tahun 2011 juga dilaksanakan beberapa inovasi dengan fasilitasi pemberian sertifikat, HaKI bagi merek dagang UMKM dan pengembangan UKM Mart oleh Koperasi sebagai media bagi anggota untuk mengembangkan dan memasarkan produknya. Pilot project didirikan UKM Mart di KUD “Harapan” Temon, kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI. Keberhasilan pengembangan Koperasi dan UMKM ditandai antara lain Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM atas nama Drs. H. Barjo selaku Ketua Dekopinda dari Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, atas dedikasinya terhadap pengembangan Koperasi. 9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program utama yang dilaksanakan untuk pemenuhan hak sipil keperdataan secara cepat, tepat dan murah berupa pengelolaan administrasi 13
kependudukan, melalui: penerbitan KTP dan KK dengan SIAK on line, Pemutakhiran data kependudukan untuk penerbitan NIK Nasional dan perlaksanaan perekaman KTP Elektronik (e-KTP) yang dimulai pada akhir tahun 2011. Perkembangan perekaman data e-KTP sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 telah terekam 224.986 jiwa atau 61,77%, diharapkan target sampai bulan April 2012 telah terekam semuanya. Pencatatan
Sipil
untuk
meningkatkan
pelayanan
publik
bidang
kependudukan, telah dilakukan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diterapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000, sehingga terwujud pelayan prima dan kepuasan terhadap pelayanan publik semakin meningkat. 10. Urusan Ketenagakerjaan dan Sosial Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilakukan guna tercipta calon tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar atau berwirausaha mandiri dilaksanakan pelatihan tenaga kerja 216 orang meliputi: pelatihan operator komputer, pertanian
mandiri,
pemberdayaan
LPK,
kerajinan
bambu,
sablon,
kewirausahaan dan pembuatan makanan ternak. Upaya mengurangi pengangguran dilakukan dengan mempertemukan tenaga kerja dengan pengguna kerja, sehingga mempercepat penempatan tenaga kerja dan mendorong kesempatan kerja produktif. Penempatan tenaga kerja tahun 2011 sebanyak 7.660 orang. Untuk penyerapan tenaga kerja juga telah dilakukan melalui padat karya infrastuktur dan produktif, berupa: perbaikan akses jalan di 6 lokasi dan peningkatan keterampilan berusaha. Pemberdayaan
fakir
miskin
dan
masalah
kesejahteraan
sosial
dilaksanakan bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebanyak 573 orang. Selain itu dilakukan bantuan bagi 21 Panti Asuhan/Panti Jompo, 5 Orsos, 38 Karang Taruna dan pemberian hibah bagi PMI. Pelayanan
dan
rehabilitasi
kesejahteraan
sosial
dilaksanakan
penanganan PMKS dan korban bencana melalui pelatihan, bantuan peralatan dan modal usaha bagi keluarga miskin sebanyak 50 orang, bagi anak terlantar 14
diberikan pelatihan kerajinan bambu, praktek belajar kerja dan hibah peralatan dan modal sejumlah 50 orang dan bagi eks Penyandang Masalah Sosial diberikan pelatihan dan bantuan peralatan kerja kepada 25 orang. 11. Urusan Ketahanan Pangan Pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga dari jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau. Untuk itu telah dilakukan pemberdayaan Kelembagaan Tani dan penyaluran pupuk untuk petani. Distribusi pangan antar lokasi dengan penyediaan prasarana jalan usaha tani dan jalan produksi serta diatur pola produksi pangan melalui pengaturan pola tanam. Ketersediaan pangan produksi beras tahun 2010 sebesar 67.533 ton menjadi 84.119 ton pada tahun 2011 atau meningkat 24,56%. Selanjutnya apabila dikaitkan kebutuhan konsumsi beras penduduk, maka terjadi surplus beras 64,61%. Disamping itu, produksi pangan setara beras tahun 2010 sebesar 358.430 ton menjadi 424.727 ton pada tahun 2011 atau meningkat 18,49%. Prestasi menonjol yang dicapai, meliputi: 1) Juara I Nasional Lomba Ketahanan Pangan Kategori Pembina Ketahanan Pangan berupa Anugerah Pangan Nusantara dari Presiden RI kepada Budi Hutomo Putro, Desa Sidoharjo Samigaluh. 2) Juara
I
Nasional
Pengembangan
Lomba
Desa
Adhikarya
Mandiri
Pangan
Pangan atas
Nusantara
nama
Desa
Kategori Sidoharjo
Samigaluh. 3) Juara I Nasional Lomba Unit Pengelola Farmer Unit Managed Extention Activities Agribisnis (UPFMA) atas nama UPFMA Sidomulyo Pengasih. 4) Juara I Nasional Lomba Petani Berprestasi, atas nama Jumaryanto, S.Pt, Purwosari Girimulyo. 5) Juara I Tingkat Provinsi Gapoktan Sari Manunggal, Margosari, Pengasih. 12. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Urusan ini dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat berbasis keadilan gender, melalui peningkatan peran perempuan 15
dalam pembangunan, menekan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama terhadap perempuan dan anak, serta perlunya terus meningkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Peningkatan kualitas anak dan perempuan dilaksanakan
dengan
membina
kader
kesehatan,
dan
memperkuat
kelembagaan Pangarusutamaan Gender dan Anak . Penyelenggaraan Program KB dilaksanakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk. Pengendalian laju
pertumbuhan
penduduk
dilakukan
sosialisasi
Pendewasaan
Usia
Perkawinan (PUP) lewat Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan pelayanan KB di Rumah Sakit, Klinik KB, Puskesmas, dan tempat pelayanan lainnya. Untuk itu telah dan akan terus dilakukan intensifikasi advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) oleh Penyuluh KB, Kader IMP, Kelompok KB Pria, Kelompok Seni Peduli KB, dan kelompok masyarakat peduli KB. Untuk mendukung kegiatan KIE dan pelayanan KB pada Tahun 2011 telah dilakukan pembangunan gudang alat/obat kontrasepsi, pengadaan KIE Kit 100 set dan public address 12 unit. Sarana KIE telah dilengkapi dengan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) Keluarga Berencana. Penjaringan akseptor KB melalui TNI Manunggal KB Kesehatan, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Baksos KB selama tahun 2011 sebanyak 7.405 akseptor. Selanjutnya Angka Prevalensi KB tahun 2010 sebesar 75,46% menjadi 76,91% pada tahun 2011 atau meningkat 1,45%. Dalam rangka pembinaan ketahanan keluarga dilakukan melalui kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) dengan telah dibentuk 53 kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) baru, sehingga pada tahun 2011 terdapat 487 kelompok. Penambahan kelompok juga meningkatkan jumlah keluarga yang mengikuti BKB pada tahun 2010 sebanyak 11.004 keluarga menjadi 11.362 keluarga pada tahun 2011. Untuk menjaga eksistensi kelompok sekaligus kesinambungan dan sinergitas kegiatan, kelompok BKB telah dipadukan PAUD dan Posyandu. Untuk peningkatan kesejahteraan keluarga telah dilakukan melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Selama tahun 2011 telah dibentuk 51 kelompok UPPKS baru, sehingga menjadi 871 kelompok.
16
Prestasi yang dicapai penyelenggaraan urusan meliputi Juara I Tingkat Provinsi DIY Lomba Karya Tulis Kesehatan Reproduksi Remaja dan Program KB. Kelompok UPPKS Galuh Aji, Ngargosari, Samigaluh memperoleh Juara I Tingkat Provinsi DIY. 13. Urusan Perhubungan Untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas masyarakat baik di jalan umum maupun lingkungan terminal dilaksanakan pengadaan rambu-rambu lalu lintas sejumlah 110 buah, marka jalan, pagar pengaman jalan dan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ). Pendapatan dari retribusi terminal terealisasi sebesar Rp 174.603.400,atau sekitar 82 % dari target. Hal ini disebabkan turunnya jumlah angkutan umum yang beroperasi dan menurunnya jumlah penumpang angkutan umum beralih ke sepeda motor. Rehabilitasi prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan pemeliharaan 8 unit alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), 10 unit Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) berupa traffic light dan warning lamp dan 350 titik LPJU. Selain itu dilaksanakan pemasangan 31 unit kwhmeter untuk 155 titik LPJU, pemasangan 31 unit LPJU. Penerimaan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor tercapai Rp.235.380.000,- dari target Rp.229.266.000,atau 102,66%. 14. Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan ini dilaksanakan untuk kelancaran komunikasi dan informasi guna
mendorong
kelancaran
aktivitas
masyarakat
dan
transparansi
penyelenggaraan pemerintahan. Untuk pengendalian dan penataan menara telekomunikasi, telah ditetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 dan Perda Nomor 9 Tahun 2011. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2011 terdapat 84 menara yang ditempati oleh 110 BTS dengan 14 penyedia menara. Penyampaian
informasi
Pemerintah
Daerah
kepada
masyarakat
dilakukan melalui media massa televisi, radio, majalah/koran, website. Selain itu dilakukan komunikasi secara langsung melalui open house Bupati tiap hari Kamis, dialog publik dan sarasehan. Media informasi ini digunakan sebagai 17
publikasi atas kebijakan Pemerintah Daerah dan sarana penyampaian aspirasi masyarakat. Pengembangan sistem informasi dengan menggunakan teknologi informasi disediakan jaringan koneksi internet dan terpeliharanya local loop. Ketersediaan
koneksi
internet
juga
menunjang
pelaksanaan
Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam rangka meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2011, dilakukan pelelangan umum melalui LPSE sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket di atas Rp 100.000.000,-. Prestasi yang diperoleh Media Center Kulon Progo dari bantuan penguatan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, menempati Peringkat ke-6 Terbaik Nasional dari 130 Media Center. 15. Urusan Pertanahan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan membebaskan tanah untuk lokasi pembangunan fasilitas umum guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan dan agar tidak merugikan kepentingan masyarakat yang tanahnya digunakan. Pada tahun 2011 dilaksanakan pengadaan tanah seluas 36.085 m 2 guna fasilitas umum pembangunan jalan trase Sentolo Sermo, JJLS, Underpass Kulur, Underpass Margosari, Underpass Kebonrejo, trase Tambak Gebangan, jalan menuju Pelabuhan Tanjung Adikarto, Perumahan Nelayan, SPAM IKK Sidorejo, reservoir PDAM Kalikepek, SMKN 1 Temon dan SMKN 1 Samigaluh. Selain itu telah dilaksanakan pemetaan calon lokasi bandara internasional pada lokasi Desa Jangkaran sampai dengan Glagah dengan hasil luasan 519,96 ha. Untuk menjamin tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah, juga telah dilaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah milik warga masyarakat pada tahun 2011 sejumlah 8.200 sertifikat dengan luasan 1.047,1149 hektar, melalui Program PRONA, Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah (MBR), Pertanian dan Usaha Mikro Kecil. Sampai dengan tahun 2011 luas lahan telah bersertifikat seluas 33.926,4750 hektar dari luas lahan yang seharusnya bersertifikat 58.627,5115 hektar atau 57,86%.
18
16. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Ketentraman
dan
ketertiban
umum
menjadi
faktor
pendukung
keberlangsungan pembangunan daerah di segala bidang. Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan dilakukan patroli terpadu, penegakan Perda, pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba, peringatan harihari besar nasional dan pemantapan wawasan kebangsaan serta penanganan Bahaya Kebakaran, pencegahan dini dan pengurangan resiko bencana. Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011 di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan 19 Juni 2011 berjalan sukses, lancar, demokratis dan kondusif. Kualitas demokrasi masyarakat cukup tinggi yang dapat dilihat dari tertibnya kondisi keamanan di masyarakat dan tingkat partisipasi pemilih. Pengamanan dilaksanakan bekerjasama Polres dan Kodim 0731 Kulon Progo, serta didukung bantuan pengamanan dengan pengerahan anggota Linmas sebanyak 2.500 orang yang ditempatkan di Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilukada 2011 cukup tinggi, dilihat dari jumlah DPT sebanyak 349.906 pemilih, yang menggunakan haknya sebanyak 243.892 pemilih atau sebesar 69,70 %. Pada awal Tahun 2011, pengisian personil BPBD Kulon Progo telah dilaksanakan. Dalam hal pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana belum optimal, dan akan dilakukan sinergitas dengan berbagai pihak. Untuk itu telah dilakukan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi rawan bencana dan penerapan aspek-aspek kebencanaan, dengan melakukan deteksi dini terhadap daerah-daerah rawan bencana. 17. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Urusan ini dilaksanakan untuk pengembangan kapasitas otonomi daerah, perumusan kebijakan, penataan sumberdaya manusia, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan menuju clean government and good governance. Program pengembangan kapasitas otonomi daerah telah dilakukan didasarkan
pada
pembagian
urusan
pemerintahan
sesuai
Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Untuk penyelenggaraan urusan pemerintah 19
kabupaten agar terlaksana secara efektif dan efisien, telah dikeluarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib sebanyak 13 (tiga belas) buah dan telah diterapkan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia. Pembinaan lembaga perekonomian daerah melalui pembinaan dan fasilitasi keuangan, yang meliputi 4 BUMD di kabupaten, 12 BUKP di kecamatan, dan 88 LKM di desa/kelurahan untuk internalisasi nilai dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Pembinaan aparatur daerah diarahkan pada terbentuknya postur aparatur pemerintah daerah yang ideal secara jumlah, kompetensi dan budaya kerja yang proporsional dengan beban dan karakteristik tugasnya. Untuk meningkatkan profesionalisme pegawai dilakukan fasilitasi pendidikan pegawai melalui Diklat Prajabatan bagi CPNS sebanyak 421 orang, pengiriman tugas belajar dengan dana non APBD atau lembaga lainnya, pendampingan tugas belajar, dan melakukan verifikasi pemberian ijin belajar swadana bagi PNSD yang akan melanjutkan jenjang pendidikan formal. Pelaksanaan penataan perundang-undangan merupakan salah satu wujud reformasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, peningkatan pengetahuan, kesadaran dan budaya hukum di daerah. Produk hukum yang telah dihasilkan pada Tahun 2011 meliputi Peraturan Daerah sebanyak 16 buah, Peraturan Bupati 96 buah, Keputusan Bupati 408 buah, dan Instruksi Bupati 4 buah. Untuk penataan kelembagaan dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011. Selain itu juga dilakukan pengkajian SOTK terhadap Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal. Upaya untuk pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja dilakukan pengawasan internal secara berkala pada 38 SKPD, penanganan kasus pengaduan 10 kasus, pemeriksaan khusus/tematik pada: 8 SKPD, 36 LKM Binangun dan 32 Pemerintah Desa. Selain itu dilakukan review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010 dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal. Upaya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggung20
jawaban dilakukan tepat waktu dan mengacu peraturan perundangan yang berlaku. Prestasi
yang
dicapai
dalam
penilaian
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dilakukan Pemerintah, Kabupaten Kulon Progo menempati Peringkat 10 kabupaten kinerja terbaik Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-276 Tahun 2011. Peringkat ini naik dari tahun 2010 yang menempati peringkat 14 dari 398 Kabupaten. 18. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan
masyarakat
merupakan
faktor
penting
dalam
pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan. Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain Lomba Desa, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), stimulan Bantuan Semen, stimulan Lantainisasi, stimulan Dana Gotong Royong Masyarakat, stimulan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Dari berbagai bantuan stimulan yang telah diberikan telah mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat yang cukup besar dalam pembangunan.
Jumlah
swadaya
masyarakat
tahun
2010
sebesar
Rp.27.999.000.000,- menjadi Rp.30.910.000.000,- pada tahun 2011 atau meningkat 10,39%. Upaya peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dilaksanakan untuk mewujudkan pelayanan dan pembangunan desa yang baik dan optimal. Beberapa langkah kebijakan yang telah dilakukan
untuk memperkuat
pelaksanaan otonomi desa meliputi penyusunan regulasi, pedoman, pemberian fasilitasi, monitoring dan evaluasi. Prestasi yang diperoleh Juara III Tingkat Nasional Lomba Posyandu atas nama Posyandu Lestari Desa Kaliagung Sentolo dan Juara Harapan I Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna berupa Alat Pemintal Tali atas nama Tumijo dari Tanjunggunung Tanjungharjo Nanggulan.
21
19. Urusan Kearsipan Urusan kearsipan diarahkan untuk menjamin keamanan dan kemudahan penemuan arsip. Untuk itu telah dilaksanakan monitoring, pendampingan pendataan dan penataan arsip/dokumen sesuai dengan peraturan dan kaidah kearsipan yang berlaku. Selanjutnya untuk perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dilakukan kajian dan tersusunnya pedoman pengelolaan arsip statis. Peningkatan
kualitas
SDM
kearsipan
dilakukan
dengan
penyelenggaraan pembinaan, mengikutsertakan pengelola arsip pada diklat serta pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional arsiparis. 20. Urusan Perpustakaan Urusan
perpustakaan
sumberdaya manusia di
diarahkan
untuk
meningkatkan
kualitas
masyarakat, melalui pemasyarakatan minat dan
budaya membaca, bantuan pengembangan perpustakaan layanan otomasi dan perpustakaan elektronik serta rehabilitasi bahan pustaka. Untuk mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat, secara terus-menerus dilaksanakan perpustakaan keliling dengan memberdayakan mobil keliling dan motor pintar. Selain itu dilakukan peminjaman dengan sistem paket (book loan), dan penambahan bahan pustaka terbaru. Pemberian bantuan dilakukan untuk pengembangan 10 perpustakaan Desa/ Masyarakat di Kulon Progo berupa koleksi buku sejumlah 1.830 eksemplar, 10 buah rak buku dan 10 paket Alat Peraga Edukatif. Jumlah koleksi buku dan pengunjung perpustakaan menunjukkan peningkatan. Koleksi buku pada tahun 2010 sebanyak 36.112 eksemplar menjadi 37.312 eksemplar pada tahun 2011, atau meningkat 3,33%. Jumlah pengunjung pada tahun 2010 sebanyak 75.746 orang menjadi 78.552 orang tahun 2011 atau meningkat 2,91%. Prestasi yang menonjol di bidang perpustakaan meliputi Penghargaan Nugra Jasa Darma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional atas nama Sukardal, tokoh masyarakat dari Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang dan Juara II Tingkat Nasional pada Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan atas nama Perpustakaan “ARUM” Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang. 22
Selanjutnya realisasi urusan pilihan dilaksanakan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah sebagai berikut : 1. Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dalam upaya mendukung peningkatan produksi dan konsumsi pangan terutama protein hewani, melalui: fasilitasi penyediaan sarana prasarana usaha dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia bidang kelautan, perikanan dan peternakan. Untuk pengembangan perikanan tangkap dilakukan upaya penyelesaian pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarta secara terpadu antara kabupaten, Provinsi dan Pusat. Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan sumberdaya nelayan dan menjaga kelestarian sumberdaya lingkungan perairan umum daratan. Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan pengadaan alat penangkap ikan, sarana prasarana pembenihan, sarana pemasaran, pembangunan jalan lingkungan pelabuhan, pembangunan lantai dermaga kolam pelabuhan, pagar pelabuhan Tanjung Adikarto dan pembangunan kolam di Balai Benih Ikan (BBI) Banjararum. Pengembangan budidaya perikanan dilakukan melalui penyediaan induk dan benih ikan unggul, pelatihan usaha dan manajeman, hibah sarana produksi bagi 56 kelompok dan bantuan sosial permodalan kepada 50 kelompok. Pengembangan budidaya peternakan dilakukan bimbingan teknis bagi 10 kelompok peternak, peningkatan mutu ternak domba di 12 kelompok, pelatihan usaha dan bantuan usaha ternak kambing bligon pada 100 kelompok. Produksi perikanan tangkap laut, perikanan budidaya, daging dan telur telah mengalami peningkatan dari tahun 2010 sesuai tabel berikut: No.
Produksi (ton)
1.
Perikanan Tangkap laut
2.
Perikanan Budidaya
3. 4.
2010
2011
%
1.003
1.075
4,04
11.082
12.116
9,32
Daging
8.121,19 8.948,51
10,19
Telur
6.475,81 7.431,53
14,76
Selanjutnya konsumsi makan ikan masyarakat juga meningkat 10,68%, pada tahun 2010 sebesar 16,67 kg/kapita/tahun menjadi 18,45 kg/kapita/tahun pada tahun 2011. 23
Prestasi yang diperoleh antara lain Juara III Nasional kategori Budidaya Catfish atas nama Kelompok Mina Handayani, Pereng, Bumirejo, Lendah dan Juara I tingkat Provinsi kategori Budidaya Catfish, agribisnis Kambing PE dan Dokter Hewan berprestasi. 2. Urusan Pertanian dan Kehutanan Urusan Pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian guna mendukung ketahanan pangan, melalui peningkatan infrastruktur, penerapan teknologi, pengetahuan dan ketrampilan petani baik dalam teknis budidaya dan manajemen, ketersediaan sarana prasarana produksi (peralatan pertanian, bibit,
pupuk dan pestisida), penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian. Untuk peningkatan produksi pertanian/perkebunan telah dilaksanakan DAK bidang Pertanian melalui pembangunan Jalan Usaha Tani 19 unit, Irigasi Tanah Dangkal 3 unit, Jalan Produksi 4 unit, Rehab BPP di 6 kecamatan, Lumbung Pangan 3 unit, Poskeswan 2 unit, Pengembangan rumah kompos 4 unit, dan peralatan keswan 1 paket Produksi padi, jagung, sayuran, buah-buahan dan biofarmaka telah mengalami peningkatan dari tahun 2010 sesuai tabel berikut: No.
Produksi (ton)
2010
2011
%
106.857
133.100
24,56
1.
Padi
2.
Jagung
56.290
60.491
7,65
3.
Sayuran
34.694
45.620
31,49
4.
Buah-buahan
10.670
19.217
79,25
5.
Biofarmaka
12.712
13.981
9,98
Urusan Kehutanan dilaksanakan untuk peningkatan luas hutan rakyat dan populasi tanaman guna penurunan jumlah lahan kritis. Kebijakan penanaman pohon yang dilaksanakan mempunyai manfaat ekologis dan ekonomis, karena kedepan hasil kayunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan melalui DAK bidang kehutanan melalui pembangunan hutan rakyat seluas 625 ha yang dilakukan 25 kelompok, rehabilitasi hutan mangrove 8 ha, pembuatan dam penahan 4 unit,
24
pengadaan sarana prasarana penyuluhan dan pengamanan hutan. Selain itu juga dilakukan pengawasan dan penertiban pengelolaan hasil hutan Peningkatan luas hutan rakyat pada tahun 2010 seluas 18.731,91 hektar naik menjadi 19.200,27 hektar pada tahun 2011 atau naik 2,50 %. Populasi tanaman hutan meningkat 4,08%, dan luasan lahan kritis menurunkan 4,14%. Beberapa prestasi yang diperoleh antara lain Juara I tingkat Provinsi Penangkar Benih Buah dan PTT Jagung, Juara I Nasional Kelompok Tani Hutan Menoreh Subur dari Kayugede, Gerbosari, Samigaluh dan Juara II Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat atas nama Sugiyo dari Anjir, Hargorejo, Kokap. 3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, Industri dan Perdagangan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral telah dilaksanakan pelayanan perijinan pertambangan dan energi, pengawasan dan penertiban usaha bidang pertambangan, serta diversifikasi, intensifikasi dan konservasi energi. Realisasi pelayanan perizinan pertambangan pada tahun 2011 sebanyak 49 buah dengan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Iuran Tetap (Landrent) untuk mineral logam sebesar Rp. 21.294.300,dan US$ 3.664,10,- (serta Pendapatan Daerah berupa Pajak Daerah untuk mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 127.738.580,-. Upaya pemanfaatan energi baru terbarukan berupa pemasangan PLTS sejumlah 17 unit di Kalirejo, Kokap, biodigester sejumlah 67 unit di Pendoworejo, Girimulyo dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kedungrong, Purwoharjo, Samigaluh dengan kapasitas terbangkit 10 Kilo Watt. Untuk rencana perkembangan pengelolaan potensi pasir besi, setelah mempertimbangkan hasil penilaian dan rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal Kabupaten terhadap Dokumen Amdal yang disampaikan PT. Jogja Magasa Iron (JMI) selaku pemrakarsa, pada sidang Komisi Amdal tanggal 10 Desember 2011, maka kami telah menerbitkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pemrosesan Pasir Besi oleh PT. JMI. Fasilitasi dan sosialisasi tahapan-tahapan penambangan pasir besi selalu mengedepankan 25
kepentingan seluruh masyarakat dengan pendekatan moral dan penanganan persuasif. Urusan industri melaksanakan bina usaha, bimbingan produksi, sarana dan prasarana perindustrian guna mengembangkan sektor industri sebagai salah satu usaha ekonomi yang berperan besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Pengembangan industri kecil menengah dilaksanakan melalui fasilitasi kerjasama, pelatihan peningkatan mutu yang mendukung pariwisata, bantuan peralatan, dan penyuluhan perizinan. Perkembangan industri kecil menengah mengalami penurunan pada tahun 2010 jumlah unit usaha dari 20.575 unit menjadi 20.325 unit pada tahun 2011 atau 1,22%. Penurunan ini disebabkan penurunan permintaan pasar pada komoditas yang dihasilkan, seperti: pengrajin olahan kayu dan gamping. Untuk fasilitasi kerjasama kemitraan industri kecil menengah dengan swasta telah dilaksanakan temu usaha dan keikutsertaan dalam pameran industri di tingkat daerah dan Nasional. Hal ini agar terjalin kerjasama pemasaran dan memperoleh informasi selera konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Urusan perdagangan direalisasikan melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, pembinaan dan penataan pedagang pasar umum. Perlindungan konsumen dilakukan pengawasan terhadap makanan, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan cukai illegal. Hal ini untuk melindungi konsumen terkait pemenuhan kebutuhan konsumsi yang aman, sehat dan tidak kadaluwarsa. Untuk memberikan kepastian hukum sampai dengan tahun 2011 telah diterbitkan 2.484 SIUP dan 2.941 TDP. Pembinaan dan penataan pedagang pasar umum, untuk membina dan menata pedagang khususnya pada 31 pasar tradisional. Pelayanan perizinan penggunaan kios/los sebanyak 1.041 buah dan ketertiban administrasi keuangan pungutan pasar. Retribusi sektor perdagangan telah menghasilkan PAD berupa retribusi dari target Rp.768.322.500,- tercapai Rp.972.928.300,atau 126,63%. Pengembangan sektor perdagangan telah menghasilkan kinerja dalam ekspor senilai 4.622.113,12 US$. 26
4. Urusan Pariwisata Urusan pariwisata dilaksanakan dengan pengembangan destinasi, pemasaran dan pengembangan kemitraan pariwisata, yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, pendapatan retribusi dan pemberdayaan masyarakat dalam usaha ekonomi. Kunjungan
wisata
dan
pendapatan
retribusi
wisata
mengalami
peningkatan yang menggembirakan. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2010 sejumlah 342.148 orang meningkat menjadi 345.889 orang pada tahun 2011 atau meningkat 1,09%. Pendapatan retribusi pariwisata pada tahun 2010 sebesar Rp.987.868.300,- meningkat menjadi Rp.1.215.174.500,- pada tahun 2011 atau meningkat 22,27%. Desa wisata yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat bertumpu pada potensi alam, seni budaya dan kehidupan pedesaan semakin berkembang. Pada tahun 2011 terdapat 13 desa wisata dengan jumlah pengunjung tahun 2010 sebanyak 77.100 orang naik menjadi 193.707 orang pada tahun 2011. Pengembangan Desa Wisata juga dilakukan dengan Bantuan Langsung kepada Masyarakat (hibah) PNPM Mandiri untuk 5 Desa Wisata Rp.430.000.000,-. 5. Urusan Ketransmigrasian Urusan
transmigrasi
bertujuan
untuk
mendorong
percepatan
pembangunan wilayah, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. Pelaksanaan transmigrasi pada tahun 2011 bekerjasama dengan 8 kabupaten, pada 9 lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Jumlah pemberangkatan transmigran sebanyak 49 KK atau 156 jiwa. Pembinaan pasca penempatan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
transmigran
dilakukan
pemberian bantuan pada 9 lokasi sebanyak 68 KK. Untuk pembinaan kawasan transmigrasi Ring I dilakukan pelatihan biocyclofarming di Ring 1 Bugel 25 orang dan bantuan modal sebesar Rp. 25.000.000,- serta bantuan ternak sapi sejumlah 4 ekor. Sedangkan untuk di Ring 1 Karangsewu dilakukan pelatihan pengembangan SDM Agrowisata Bahari sejumlah 25 orang, guna mendorong sebagai perintis Desa Wisata. 27
Dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011, dapat kami sampaikan sebagai berikut : Urusan Pendidikan direalisasikan Penyelenggaraan PAUD guna biaya operasional
di
453
lembaga
dan
PAUD
Rintisan
Bantuan
untuk
Orsos/Yayasan/LSM sebanyak 8 lembaga. Program ini untuk penguatan kelembagaan PAUD di masyarakat dengan realisasi Rp.4.919.294.700,-. Urusan Kesehatan direalisasikan melalui Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak berupa Bantuan Operasional Kesehatan pada 21 Puskesmas. Program upaya kesehatan perorangan RSUD Wates untuk pengadaan Alat Kesehatan dan KB dari APBN. Program ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan realisasi dana Rp. 9.047.189.800,-. Urusan Pekerjaan Umum direalisasikan melalui PNPM-Mandiri Perkotaan dengan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada 8 desa di Kecamatan Wates. Program ini dilaksanakan kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan di tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan realisasi Rp.1.345.000.000,-. Urusan Ketenagakerjaan direalisasikan Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat berbasis kompetensi 10 paket, Pemberdayaan tenaga kerja lansia 20 orang, Padat karya produktif pembuatan kolam ikan di Kaliagung Sentolo dan padat karya infrastruktur pembuatan/pelebaran jalan di Kalibuka, Kalirejo Kokap dan Nyemani, Sidoharjo Samigaluh dengan realisasi Rp.1.023.520.400,-. Urusan Ketahanan Pangan direalisasikan Pemberdayaan petani, pelaku agribisnis dan penyuluhan pertanian melalui teknologi dan informasi pertanian atau Farmer Extension Agriculture Technology Information (FEATI) dengan realisasi Rp.3.175.364.899,-. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa direalisasikan program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui pendampingan PNPM melalui Bantuan Langsung kepada Masyarakat sebesar Rp.8.640.000.000,-. Urusan
Kelautan
dan
Perikanan
direalisasikan
pengadaan
mobil
pemasaran hasil perikanan 1 unit, pembangunan gedung pabrik es 1 unit dan instalasinya, penyaluran dana bantuan kawasan agribisnis unggas dan integrasi pakan unggas dan pengembangan ternak kelinci. Selain itu telah dibangun Rumah 28
Potong Hewan (RPH) 1 unit dan peralatannya, bantuan sosial pembangunan kios daging, serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian dengan realisasi seluruhnya Rp. 4.990.923.000,-. Urusan Pertanian direalisasikan program tanaman pangan, holtikultura, prasarana dan sarana Pertanian, sarana prasarana Perkebunan. Programprogram ini untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan produktivitas pertanian dengan realisasi Rp.10.096.084.100,-. Dari seluruh uraian yang telah kami sampaikan, dapat kami nyatakan bahwa pada tahun anggaran 2011 secara umum program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD tahun 2006-2011 dan RKPD Tahun 2011. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi dari segenap potensi dan komponen masyarakat. Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang
setulus-tulusnya
atas
segala
kekurangan
dan
kekhilafan,
semoga
pencapaian positif sampai saat ini dapat dilanjutkan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya
saran
dan
kritik
[email protected],
dapat
guna
disampaikan
perbaikan
melalui
penyelenggaraan
pemerintahan yang akan datang. Demikian laporan yang kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Wates,
12
Maret 2012
BUPATI KULON PROGO
dr. H. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K)
29
