BUPATI KULON PROGO PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 6 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KULON PROGO,
Menimbang
:
a. bahwa
dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi
Pemerintah Daerah yang efisien, efektif dan akuntabel, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. bahwa agar tercipta keterpaduan dan keseragaman dalam pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu adanya pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
2
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan; 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
52
Tahun
2001
tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
3 4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah. 7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas SKPD.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam rangka penyusunan LPPD dengan tujuan untuk mewujudkan LPPD yang akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan akuntabel sebagai bahan pertimbangan dan arahan dalam penentuan kebijakan Daerah.
BAB III
RUANG LINGKUP LPPD
Pasal 3
(1) Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan : a. tugas Desentralisasi; b. Tugas Pembantuan; dan c. tugas Pemerintahan lainnya.
4
(2) Tugas Desentralisasi dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi : a. urusan wajib ; dan b. urusan pilihan. (3) Tugas Pembantuan dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi : a. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah; b. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Propinsi; dan c. Tugas Pembantuan kepada Desa. (4) Penyelenggaraan tugas Pemerintahan lainnya dimaksud ayat (1) huruf c adalah pelaksanaan tugas/kegiatan yang bersifat insidentil dan tugas/kegiatan di luar urusan wajib, urusan pilihan dan Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan SKPD yang bersangkutan.
BAB IV
MEKANISME DAN EVALUASI LPPD
Pasal 4
(1) Setiap SKPD wajib menyusun LPPD. (2) LPPD dimaksud ayat (1) disusun dalam bentuk : a. Laporan Triwulan, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah triwulan berakhir; dan b. Laporan Tahunan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Tahun Anggaran berakhir.
Pasal 5
(1) LPPD
merupakan
bahan/materi
dalam
rangka
evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Hasil evaluasi dimaksud ayat (1) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan Daerah.
5 BAB V
SISTEMATIKA LPPD
Pasal 6 (1) Sistematika LPPD terdiri dari : A. BAB I
PENDAHULUAN
B. BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
C. BAB III
PENUTUP
(2) Uraian mengenai sistematika dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 213 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 28 Maret 2007 BUPATI KULON PROGO,
H. TOYO SANTOSO DIPO
6
Diundangkan di Wates pada tanggal
28 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
S O’ I M
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN …… NOMOR …… SERI ……
7 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR :
TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEMATIKA LAPORAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
: Landasan yuridis yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan pada SKPD.
B. Gambaran Umum
: Situasi dan kondisi yang ada pada SKPD berkaitan dengan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsinya, termasuk keadaan pegawai meliputi jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional serta sarana dan prasarana yang dimiliki.
C. Program Kerja
: Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
D. Sasaran
: Target dan tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan program kerja.
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN A. Tugas Desentralisasi 1. Urusan Wajib : ……………… a. Program ………………… 1) Kegiatan …………….. Realisasi kegiatan dengan indikator masukan (input) (rencana dan realisasi anggaran), keluaran (output) dan hasil (outcome) Realisasi kegiatan bisa dilengkapi data tabel, diagram dan lain-lain 2) Kegiatan ……………… dst Realisasi Program ……….. Permasalahan dan solusinya ….. b. Program ………….……… dst 2. Urusan Pilihan : ……………. a. Program …………………. 1) Kegiatan …………….. Realisasi kegiatan dengan indikator masukan (input) (rencana dan realisasi anggaran), keluaran (output) dan hasil (outcome) Realisasi kegiatan bisa dilengkapi data tabel, diagram dan lain-lain
8 2) Kegiatan ……………… dst Realisasi Program ……….. Permasalahan dan solusinya ….. b. Program ………….………. dst
B. Tugas Pembantuan (khusus untuk instansi yang menyelenggarakan tugas pembantuan) 1. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi a. Program ………………… 1) Kegiatan …………….. a) Dasar Hukum b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan c) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan yang melaksanakan tugas pembantuan. d) Realisasi kegiatan dengan indikator masukan (input) (rencana dan realisasi anggaran), keluaran (output) dan hasil (outcome) Realisasi kegiatan bisa dilengkapi data tabel, diagram dan lain-lain 2) Kegiatan ……………… dst Realisasi Program ……….. Permasalahan dan solusinya ….. b. Program ………….……… dst 2. Tugas pembantuan kepada desa a. Kegiatan …………….. 1) Dasar Hukum 2) Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan kepada Desa 3) Realisasi kegiatan dengan indikator masukan (input) (rencana dan realisasi anggaran), keluaran (output) dan hasil (outcome) Realisasi kegiatan bisa dilengkapi data tabel, diagram dan lain-lain 4) Permasalahan dan solusinya b. Kegiatan ……………… dst
C. Tugas Pemerintahan Lainnya. 1. Kegiatan ………. 2. Kegiatan ………. dst
BAB III P E N U T U P
Wates, 2007 BUPATI KULON PROGO,
H. TOYO SANTOSO DIPO
