INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BUPATI KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2010

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BUPATI KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2010

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Segenap komponen masyarakat Kulon Progo yang kami banggakan. Mengawali laporan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2010 dapat terlaksana. Laporan ini merupakan upaya pemenuhan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sesuai Undang-undang 32 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain itu, konsekuensi dari Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik kinerja kepada masyarakat. Secara ringkas kami sampaikan ILPPD Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2010 yang mencakup : pendahuluan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dan penutup. Gambaran umum demografis, jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 sebanyak 470.520 orang, dengan pertambahan penduduk dibanding tahun 2009 turun sebesar 3,59 %, terdiri dari laki-laki sebanyak 231.672 orang dan perempuan sebanyak 238.848 orang. Berdasar struktur usia penduduk didominasi kelompok usia produktif dengan usai 20 s/d 59 tahun sebesar 250.317 orang atau 53,20 %, sedangkan usia muda umur 0 s/d 19 tahun sebanyak 127.843 orang (27,17 %), dan kelompok usia tua 60 tahun keatas sebanyak 92.360 orang (19.63%).

Berdasarkan jenis pekerjaan, didominasi oleh lima jenis pekerjaan yaitu Petani/pekebun sebesar 125.261 orang (26,62%), belum/tidak bekerja sebesar 99.996

orang

21,25%,

Pelajar/mahasiswa

sebesar

64.468

(13,70%),

Wiraswasta sebesar 52.908 (11,24%), karyawan swasta sebesar 41.176 (8,75%). Menurut pendidikan, penduduk berpendidikan dasar (SD dan SLTP/Sederajat) 191.436 orang (40,69%) dan menengah 124.902 orang (26,55%), berpendidikan tinggi (Diploma/Strata I/Pasca Sarjana) sebesar 26.573 orang (5,65%). Untuk perkembangan pembangunan kesejahteraan keluarga, pada tahun 2009 kelompok keluarga prasejahtera mengalami penurunan dari 35,94% menjadi 34,98 % pada tahun 2010. Keluarga Sejahtera I mengalami penurunan dari 22,90 % menjadi 20,22%. KS II mengalami kenaikan dari 10,80 % menjadi 12,68 %. KS III mengalami kenaikan dari 27,63% menjadi 27,79 %. dan KS III plus naik dari 3,72% menjadi 4,33 %. Sementara itu pertumbuhan kelompok keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan KS I) mengalami penurunan dari 58,84% pada tahun 2009 menjadi 55,20% pada tahun 2010. Keluarga sejahtera (KS II, KS III dan KS III+) meningkat dari 41,16% menjadi 44,80%. Grafik 1 Perkembangan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2010

Jumlah KK (%)

70 60 50

Keluarga Miskin

40

Keluarga Sejahtera

30 20 2009

2010 Tahun

Sumber data: Badan PMPDPKB, 2010

Dalam hal ketenagakerjaan, penduduk usia kerja/tenaga kerja sebanyak 377.398 orang, angkatan kerja (AK) sebanyak 302.845 orang, bekerja: 291.959 orang dan tidak bekerja/penganggur sebanyak 10.886 orang. Untuk angkatan kerja mengalami kenaikan sebanyak 1.864 orang.

Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari nilai PDRB pada tahun 2008 pertumbuhannya sebesar 4,71% dan pada tahun 2009 naik 3,97%. Hal ini menunjukkan terjadi perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada sektor pertanian terutama sub sektor tanaman bahan makanan dan perlambatan pertumbuhan di sektor jasa terutama di jasa pemerintahan umum. Kedua sub sektor ini punya kontribusi yang besar dalam perekonomian di Kabupaten Kulon Progo sehingga akan berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan di tahun 2009 secara umum. Perlambatan pertumbuhan diartikan sebagai perekonomian Kulon Progo tahun 2009 tetap meningkat (pertumbuhan positif) tetapi besaran pertumbuhannya tidak sebesar (lebih kecil) dibanding besaran pertumbuhan di tahun 2008. Peranan kelompok sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2008-2009, pada tahun 2008 peran sektor primer menjadi 25,01%, sektor sekunder sebesar 21,63%, dan sektor tersier sebesar 53,36%. Pada tahun 2009 peran sektor primer sebesar 25,16%, sektor sekunder sebesar 21,73%, dan sektor tersier sebesar

53,11%. Hal ini

menunjukkan pada tahun 2009 kontribusi sektor primer dan sekunder sedikit naik sedangkan sektor tersier mengalami penurunan dibanding tahun 2008. Selain itu tidak terjadi pergeseran peran sektoral dalam menyumbang PDRB secara signifikan. Kondisi makro ekonomi di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya peningkatan yang menggembirakan. Hal ini tercermin pada Nilai PDRB pada tahun 2008 - 2009 meningkat. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.662.370.000.000,- naik pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 1.728.304.000.000,- atau pertumbuhan ekonomi meningkat 3,97 % per tahun. Sedangkan atas dasar harga berlaku Nilai PDRB pada tahun 2008 sebesar Rp. 3.038.165.000.000,- meningkat pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 3.286.278.000.000,-. Seiring dengan akselerasi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, maka kondisi kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah pencapaian PDRB/kapita/tahun atas dasar harga

berlaku pada tahun 2008 sebesar Rp. 8.106.465,- menjadi Rp. 8.765.255,pada tahun 2009 atau meningkat rata-rata 8,13 % per tahun.

Nilai (dalam milyar Rp.)

Grafik 2 Nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2009

3.500 3.000 2.500

ADHK 2008

2.000

ADHK 2009 ADHB 2008

1.500

ADHB 2009

1.000 Tahun Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2010

Gambaran lebih lanjut hasil pembangunan dapat dilihat dengan terjadinya kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS penduduk miskin tahun 2008 menjadi 97.920 jiwa menjadi 89.910 jiwa pada tahun 2009 atau jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 8,18 % per tahun.

Jumlah Jiwa (orang))

Grafik 3 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2009

100.000 95.000 90.000

2008

85.000

2009

80.000 Tahun Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2010

Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2008 sebesar 73,79 tahun naik menjadi 74,09 tahun pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan peningkatan derajat kesehatan pada khususnya dan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2008 sebesar

73,26

meningkat menjadi 73,77 pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan

keberhasilan capaian pembangunan manusia bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Grafik 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2009

75

74

74 2008

73

2009

72

Nilai IPM

Usia Harapan Hidup (tahun)

Grafik 4 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2009

73

2008 2009

72

Tahun

Tahun

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2010

Berdasar data statistik, gini ratio selama dua tahun terakhir menunjukkan angka dibawah 0,3 yang berarti distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Kulon Progo dengan ketimpangan rendah. Untuk tahun 2009 gini ratio Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,2504, lebih merata distribusi pendapatan penduduknya dibanding rata-rata Provinsi DIY dengan nilai sebesar 0,3112 dan Nasional sebesar 0,36. Mendasarkan

pada

gambaran

umum

tersebut,

dan

dengan

memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki, maka Visi Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dalam RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 adalah Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin. Visi pembangunan jangka panjang ini untuk mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kulon Progo, dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional. Untuk menuju tercapainya visi jangka panjang tersebut, maka telah ditetapkan Visi untuk periode 5 tahun pembangunan tahap

pertama, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2006-2011 yaitu : Membangun Kulon Progo dalam kebersamaan menuju penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan demi mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang mandiri, aman, sejahtera, dinamis berlandaskan iman dan taqwa. Guna optimalisasi potensi lokal daerah dengan dilandasi semangat etos kerja “Membangun Desa Menumbuhkan Kota” dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami telah melakukan hal-hal strategis pada tahun 2010 antara lain: Pertama, Untuk perkembangan pengolahan potensi pasir besi, pada 4 November 2008 Kontrak Karya ditandatangani di Jakarta oleh Menteri ESDM atas nama Pemerintah RI, Presiden Komisaris dan Presiden Direktur PT Jogja Magasa Iron. Kontrak Karya ini merupakan satu-satunya kontrak karya mineral logam di Pulau Jawa dan dikatakan Kontrak Karya generasi ke VII+, karena Dana Community Development dan Regional Development dicantumkan secara riil prosentasi nilainya. Kami telah memfasilitasi implementasi tahapan Kontrak Karya Rencana Penambangan dan Pemrosesan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo. Berbagai masukan masyarakat dalam menyikapi kegiatan ini merupakan masukan yang berharga. Selanjutnya terhadap belum adanya kesamaan persepsi dari sebagian elemen masyarakat, hal ini merupakan dinamika demokratisasi lokal. Pemerintah Daerah tidak ingin merugikan kepentingan masyarakat umum dan akan selalu mengedepankan pendekatan secara persuasif. Kedua,

untuk

pembangunan

pelabuhan

perikanan

Tanjung

Adikarto

direncanakan pada tahun 2011 sudah mulai bisa difungsikan. Untuk mendukung beroperasinya pelabuhan perikanan dibutuhkan beberapa industri pendukung lainnya. Tahun 2010 dan 2011 investor Korea dan Jepang berminat dan tertarik untuk mengembangkan usaha yang bergerak di bidang peralatan industri (alat berat) sebagai mitra untuk mendukung pengembangan pelabuhan, bahkan telah ditandatangani Mo.U dengan Pemerintah Kota Gijang Gun Korea Selatan dan Korean Surimi Busan.

Ketiga, Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

untuk Industri

Maritim kawasan pantai yang didahului dengan pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto. Saat ini masih dalam penilaian dari Dewan Nasional KEK, sehingga harus terus dilakukan upaya demi keberhasilan ditetapkannya Kabupaten Kulon Progo sebagai satu-satunya kabupaten di DIY yang diberi otoritas untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus. Sebagai upaya untuk pengembangan industri maritim telah dilakukan MoU dengan beberapa perusahaan di Korea antara lain industri perahu nelayan, pabrik tepung ikan dan pengalengan ikan. Keempat, Pengembangan Swadaya Masyarakat dengan berbagai kebijakan ditempuh untuk pemenuhan infrastruktur di wilayah dan lingkungan masyarakat dengan memberikan bantuan semen dan aspal.

Adapun nilai swadaya

masyarakat tahun 2010 sebesar Rp. 36.116.628.970,- mengalami kenaikan signifikan di banding tahun 2009 sebesar Rp. 29.992.852.450. Atas kebijakan dan dukungan masyarakat tersebut, maka Bupati Kulon Progo menerima penghargaan sebagai Penggerak Pembangunan Daerah pada tahun 2010 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kelima, Pengembangan Usaha Kecil Menengah, Pemerintah Daerah telah membentuk Lembaga Keuangan Mikro di 87 desa dan 1 kelurahan guna menyediakan modal usaha mikro kecil sebagai Badan Usaha Milik Desa. Selain itu juga memberikan pembinaan manajemen usaha dan permodalan bagi koperasi dan usaha kecil menengah. Atas kebijakan ini, pada Tahun 2010 Bupati Kulon Progo menerima Penghargaan Satya Lancana Pembangunan bidang Koperasi dan UKM dari Presiden Republik Indonesia. Keenam, Upaya mendorong investasi kami lakukan melalui kerjasama dengan luar negeri. Untuk kerjasama dengan Czech Republic telah menghasilkan Pra Studi Kelayakan Bandara Udara, yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Tindak lanjutnya, telah kami mohonkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan Komisi V DPR RI. Selanjutnya telah dilakukan kerjasama penyusunan kajian perencanaan pembangunan bandara baru yang telah ditandatangani antara Dirut PT Angkasa Pura I dengan Gubernur DIY. Rencana pengembangan bandara di Kulon Progo sudah ada Investor JVK Ltd

dari India yang telah mendandatangani MoU dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perencanaan dan ketegasan langkah yang dilakukan bahwa selambat-lambatnya

tahun

2015

Bandara

Internasional

terwujud

dan

beroperasional di Kabupaten Kulon Progo. Dalam

hal

pengelolaan

pendapatan

daerah

telah

mengalami

peningkatan, pada tahun 2009 sebesar Rp 584.794.481.037,10 menjadi Rp. 633.089.179.742,16 pada tahun 2010. Hal ini selaras dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 sebesar Rp. 39.735.240.412,10 menjadi Rp. 48.190.801.571,16 pada tahun 2010 atau meningkat 21,27%.

Jumlah PAD (Milyar rupiah)

Grafik 6 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2010

48.000 46.000 44.000 2009

42.000

2010

40.000 38.000

Tahun Sumber : DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2010

Pada sisi belanja pada tahun anggaran 2010 menunjukkan adanya sedikit peningkatan, dengan realisasi total belanja tahun 2009 sebesar Rp. 577.736.981.100 naik menjadi Rp. 612.902.631.166,54 pada tahun 2010. Belanja langsung pada tahun anggaran 2009 sebesar 132.970.368.976,- naik menjadi Rp. 138.942.748.540,- pada tahun anggaran 2010. Optimalisasi

peningkatan

kinerja

BUMD

ditandai

dengan

telah

mendapatkan sertifikat ISO 9001-2000 oleh PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo dari UKAS (Lembaga Sertifikasi Internasional) dalam standar mutu pelayanan pada awal tahun 2009. Selanjutnya berdasarkan penghargaan kepada BUMD dan CEO Award 2010 yang diadakan Business Review, IDEKU Group dan Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia, menempatkan PD BPR-Bank Pasar Kulon Progo sebagai peringkat I BPR terbaik 2010 dan Peringkat I Manajemen Sumber Daya Manusia Terbaik 2010. Keberhasilan pembinaan

kepada BUMD dibuktikan dengan Bupati Kulon Progo mendapat penghargaan sebagai pembina BPR terbaik I Nasional yang diperoleh satu-satunya Bupati se Indonesia. Selain itu juga mendapat penghargaan dan sebagai pembina BUMD terbaik ke-4 se Indonesia. Untuk tahun anggaran 2010 telah dilaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang seluruhnya diarahkan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum. Adapun realisasi pelaksanaan urusan wajib sebagai berikut : 1. Urusan Pendidikan Program PAUD dilaksanakan melalui PAUD Formal dan Non Formal. Jumlah Lembaga PAUD Formal sebanyak 332 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 8.313 yang ditampung dalam 422 ruang kelas. Jumlah tamatan TK/RA sebanyak 4.645. Pada PAUD Non Formal terdapat 398 lembaga yang terdiri dari 8 Tempat Penitipan Anak (TPA), 221 Kelompok Bermain (KB) dan 179 Satuan PAUD Sejenis (SPS). Jumlah peserta didik sebanyak 10.922. Keseluruhan peserta didik tersebut dalam asuhan 1.378 tenaga pendidik. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada jenjang pendidikan dasar SD dengan jumlah SD/MI sebanyak 376 sekolah, siswa seluruhnya sebanyak 36.897 yang tertampung dalam 2.280 kelas. Berdasarkan data pada tahun 2009/2010, jumlah SMP dan MTs sebanyak 80 sekolah, dengan jumlah siswa sebanyak 19.424, tertampung dalam 657 kelas. Berdasarkan data statistik, Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD pada tahun 2009 sebesar 87,52 % naik menjadi 89,36% pada tahun 2010. Selain itu, untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mendukung wajib belajar, mulai tahun 2010 dilakukan perubahan pengalokasian pendanaan biaya pendidikan dasar dengan berdasarkan pada jumlah siswa setiap sekolah, melalui Bantuan Biaya Pendidikan Dasar dan Biaya Operasional Sekolah dari Propinsi. Untuk Program Pendidikan Menengah pada jenjang SMA/MA, dan SMK, berdasarkan data pada tahun 2009/2010, jumlah SMA, SMK dan MA sebanyak 55 sekolah, dengan jumlah siswa sebanyak 16.514, tertampung

dalam 574 kelas. Pada tahun 2010 penamaan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) diganti menjadi Fasilitasi Bantuan Biaya Pendidikan Menengah. Peningkatan

Mutu

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan

dapat

digambarkan antara lain dengan latar belakang pendidikan akademik guru. Sampai dengan tahun 2010, guru

berlatar belakang pendidikan S1, S2

(layak mengajar) sebanyak 4.413 guru (61,15%). Program pendidikan non formal, berdasarkan data pada tahun 2009/2010,

jumlah

lembaga/kelompok

belajar

keaksaraan

fungsional

sebanyak 177 dengan 4.080 peserta/warga belajar, jumlah lulusan sebanyak 4.180, tutor sebanyak 408 serta penyelenggara sebanyak 141 orang. Program kursus meliputi Kelompok Belajar Usaha (KBU), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Jumlah PKBM sebanyak 72 lembaga dan TBM sebanyak 24 lembaga. Prestasi yang membanggakan diperoleh dengan terpilihnya siswa dari Kulon Progo menjadi Paskibraka Nasional pada Upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Negara pada tahun 2010 yaitu Titis Wardiyani, siswa SMKN 1 Pengasih. Selain itu dalam kejuaraan Olimpiade Matematika, Prasetyo dari SMA N 2 Wates memperoleh juara I Tingkat Propinsi dan Juara III Tingkat Nasional. 2. Urusan Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan 5 strategi akselerasi, yakni : a. Strategi akselerasi, untuk memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas, diantaranya melalui: Pembangunan Puskesmas, Poskesdes, pembangunan gedung dan unit hemodialisa RSUD, serta penyediaan alat-alat kesehatan. Dari sisi manajemen kesehatan telah dikembangkan manajemen mutu ISO 90012008 pada 2 Puskesmas yakni Puskesmas Sentolo I dan Puskemas Nanggulan. Pencapaian lainnya adalah pengembangan sistem informasi kesehatan yang komprehensif, peningkatan kelas RSUD dari Rumah Sakit

kelas C menjadi Rumah Sakit kelas B dengan pengelolaan keuangan PPK-BLUD. Pemenuhan kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan dasar selama lima tahun terakhir, pada tahun 2010 sudah mendekati rekomendasi Kementerian Kesehatan yaitu Rp. 5.000,- per kapita pertahun yaitu sebesar Rp.4.957,-. b. Strategi akselerasi sisi permintaan, untuk mendorong masyarakat dalam pemanfaatan

fasilitas

pelayanan

kesehatan,

dilaksanakan

melalui

pemasaran sosial, menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan salah satu media interaktif dengan masyarakat berupa website www.dinkes.kulonprogokab.go.id dan www.rsud.kulonprogokab.go.id. c. Strategi

akselerasi

sisi

keuangan,

untuk

memenuhi

ketersediaan

pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Menyadari keterbatasan kemampuan APBD, maka dilakukan melalui intervensi anggaran untuk kegiatan yang cost effective dalam rangka mencapai

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

serta

mendorong

terwujudnya pembiayaan kesehatan secara pra upaya melalui lahirnya kelembagaan dan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jamkesda. d. Strategi akselerasi perubahan perilaku, untuk mendorong kemandirian masyarakat, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran akan gizi. Kegiatan yang dilakukan dalam merubah perilaku masyarakat melalui tercapainya Desa Siaga Aktif, Revitalisasi Posyandu, serta meningkatkan PHBS diberbagai tatanan. e. Strategi

akselerasi

Kemitraan

ditujukan

kepada

lembaga-lembaga

pemberi jaminan pelayanan kesehatan, seperti PT. ASKES, PT. Jamsostek, JAMKESMAS dan JAMKESSOS. Melalui kemitraan tersebut cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan mencapai 57 %. Melalui pendekatan 5 strategi akselerasi tersebut, pembangunan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, hal ini bisa dilihat dari pencapaian beberapa indikator

derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2010 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan dibanding tahun 2009 dari 167,34 per 100.000 kelahiran hidup menurun menjadi 69,97 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian Bayi (AKB) menurun dari 15,89 menjadi 9,78 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2010 dan Angka Kematian Balita (AKABA) 13,9 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Perkembangan masalah gizi masyarakat, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan status gizi masyarakat ditandai dengan menurunnya prevalensi gizi buruk yaitu sebesar 0,96% pada tahun 2009

menurun menjadi 0,88%

pada tahun 2010.

Prevalensi gizi kurang tahun 2009 sebesar 10,50% menurun menjadi 10,46% ditahun 2010, gizi baik meningkat dari 87,47% menjadi 87,58 di tahun 2010.

170 150 130 110

2009

90

2010

Grafik 8 Angka Kematian Bayi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2010 Rata-rata per 1.000 kelahiran hidup

Rata-rata per 100.000 kelahiran hidup

Grafik 7 Angka Kematian Ibu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2010

20

15 2009

10

2010

70 50

5

Tahun

Tahun

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2010

Beberapa penyakit menular tertentu yang perlu menjadi perhatian selama tahun 2010 adalah: Malaria, DBD dan HIV/AIDS. Penderita Malaria yang ditemukan sebagian besar merupakan penderita luar wilayah, dari 93 kasus pada tahun 2009 bisa ditekan menjadi 32 kasus pada tahun 2010 (menurun 65,6%). Angka kesakitan Malaria kabupaten yang dinilai dengan indikator Annual Parasit Insident (API) pencapaiannya jauh dibawah 1 per mil. Tidak ditemukannya daerah dengan tingkat kejadian malaria tinggi (High Case Incident) pada tahun 2009 bisa dipertahankan pada tahun 2010. Untuk penyakit DBD perlu terus diwaspadai, yang mana pada tahun 2009 ditemukan 292 kasus dengan 1 kematian meningkat menjadi 466 kasus pada tahun 2010 dengan 4 kematian. Sedangkan penyakit Cikungunya pada awal tahun 2010 kejadian sempat meningkat mulai minggu keempat tahun 2010,

dengan total dalam satu tahun sebanyak 4.771 kasus tersebar di 34 desa dan 9 kecamatan. Kasus HIV/AIDS menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, tahun 2008 ditemukan 8 kasus HIV/AIDS sedang tahun dan sampai dengan tahun 2010 ditemukan 71 kasus, dengan 34 kasus HIV dan 37 kasus AIDS. Penyakit Leptospirosis, sampai dengan awal tahun 2011 banyak berjangkit di masyarakat sehingga telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Untuk mencegah meningkatnya kasus leptospirosis perlu budaya pemakaian alat pelindung diri bagi para petani. Penyakit kecacingan, pada tahun 2009 dari 212 sampel ditemukan positif 8 (3,77%), dan pada tahun 2010 dari 252 sampel tidak ditemukan positif (0%). Cakupan imunisasi berdasar desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) terjadi peningkatan dari 97,7% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2010. Prestasi di bidang kesehatan dilakukan Sistem manajemen mutu pada Sentolo I telah berhasil meraih dan mempertahankan sertifikat ISO 90012008. Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan telah memperoleh pengakuan pemerintah pusat dengan dianugerahkannya Manggala Karya Bhakti Husada Aruntala kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. 3. Urusan Lingkungan Hidup Untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan konservasi/perbaikan pembangunan

lingkungan

biodigester,

(sumberdaya

pembangunan

alam),

dilakukan

sumur-sumur

resapan,

penanganan kasus lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan dan penanaman pohon di sekitar sumber mata air. Pada tahun 2010 telah dibentuk Komisi AMDAL Kabupaten yang bertujuan untuk menilai layak tidaknya suatu rencana kegiatan berlangsung di wilayah Kulon Progo. Sementara, sebagai upaya perlindungan masyarakat terhadap bahaya pencemaran akibat asap rokok bagi perokok pasif, maka diterbitkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, yang diikuti dengan sosialisasi serta pembangunan tempat untuk merokok. Prestasi dalam penanganan lingkungan hidup berupa anugerah Kabupaten Kulon Progo Menuju Indonesia Hijau Tahun 2010 dari Pemerintah.

4. Urusan Pekerjaan Umum Untuk bidang pengairan, pengelolaan sumber daya air meliputi sumber daya air untuk lahan pertanian melalui rehabilitasi Daerah Irigasi di 6 lokasi, pemeliharaan Daerah Irigasi Kecil dan penguatan kelembagaan melalui program WISMP (Water Irrigation Sector Management Program). Pada tahun 2010 berhasil dipelihara saluran sepanjang 1,55 km dan pemeliharaan saluran drainase dan irigasi sepanjang 22,5 km. Kegiatan pendukung dilakukan dengan kerjasama pelaksanaan kegiatan dengan P3A dan GP3A. Pelaksanaan tugas pengelolaan jalan (kebinamargaan), pada tahun 2010 sepanjang 925,303 km. Untuk jalan mantap sampai dengan tahun 2010 ini berhasil ditingkatkan menjadi 400,965 km. Secara keseluruhan berhasil menaikkan kondisi jalan sepanjang 24,03 km menjadi mantap dan membuka isolasi wilayah dengan pembangunan perkerasan jalan kemiri sepanjang 120 m, penyiapan DED Pembangunan Jalan Kemiri (810 m), Penyiapan DED underpass Kebonrejo (970 m) serta penyediaan dokumen administrasi pembangunan jembatan (sebagai pendamping DAK) dan perencanaan teknis Jembatan Sambiroto yang berbentang 48 m. Pada tahun 2010 dilaksanakan tanggap darurat jalan dan jembatan akibat adanya beberapa kejadian bencana alam yang terjadi pada kurun waktu di bulan November-Desember 2008 sampai Desember 2009 yang telah diverifikasi oleh Tim Penanggulangan Bencana Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan penanganan tanggap darurat yang dilaksanakan meliputi normalisasi perhubungan antar wilayah dan normalisasi prasarana produksi pertanian. Pada kegiatan ini berhasil menormalisasi arus lalu lintas dan pembukaan isolasi wilayah melalui Jalan pringtali-kedungromo, Jalan Nglambur-Plono, Jalan Pripih - Kalirejo (1), Jalan Pripih - Kalirejo (2), Jl. SD Nogosari – Tegalsari, Jl. SD Nogosari – Tegalsari (bekas tambang), Jl. Pelem dukuh – Jarakan dan Jl. Boro – Gerbosari. Untuk bidang keciptakaryaan melaksanakan penanganan fasilitas berupa bangunan gedung dan bangunan umum serta penanganan infrastruktur jaringan jalan perdesaan dan perkotaan. Pemberdayaan

masyarakat

terhadap

infrastruktur

perumahan

dengan

mendorong

masyarakat untuk membangun infrastruktur permukiman di desanya dan belanja hibah/bantuan langsung masyarakat Program P2KP Reguler kepada 7 lokasi se Kabupaten. Untuk penanganan tanggap darurat pasca gempa yang dilaksanakan meliputi normalisasi perhubungan antar wilayah dan normalisasi prasarana produksi pertanian yang berhasil menormalisasi arus lalu lintas dan pembukaan isolasi wilayah. Untuk pengelolaan tata ruang dan lingkungan dilakukan pemeliharaan RTH dan kebersihan Kota Wates, pengoperasian armada pengelolaan persampahan dan sosialisasi Tata Ruang guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tata ruang. 5. Urusan Penataan Ruang Pada tahun 2010 dilaksanakan kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang. Tata ruang kabupaten mempunyai sasaran untuk keterpaduan penggunaan sumberdaya alam, keharmonisan lingkungan hidup dan perlindungan dampak negatif pemanfaatan ruang guna meningkatkan pengembangan potensi unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi penyusunan RTRW ditempuh melalui upaya rekomendasi Gubernur,

persetujuan

Menteri

Pekerjaan

Umum,

persetujuan

Kabupaten/Kota Tetangga dan Masyarakat. 6. Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan perencanaan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yakni sistem perencanaan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan. Kualitas perencanaan juga didukung pada ketersediaan dan kevalidan data kondisi dan potensi daerah, sehingga proses perencanaan pembangunan berjalan dengan baik dan konsisten menuju visi dan misi yang telah ditetapkan.

Program yang telah dilaksanakan berupa perencanaan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta program perencanaan pembangunan pemerintahan. Untuk mendukung perencanaan pembangunan dilakukan beberapa kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan. Selain itu dilaksanakan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan yang telah disusun di Kabupaten Kulon Progo baik yang bersumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. 7. Urusan Perumahan Dalam

rangka

mewujudkan

lingkungan

sehat

perumahan,

dilaksanakan 4 kegiatan meliputi pendampingan Bantuan Lantainisasi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan sasaran 400 KK sangat miskin yang tersebar di 12 kecamatan, penyediaan sarana air bersih terutama bagi masyarakat miskin (DAK Bidang Air Minum) terbangunnya 5 jaringan distribusi air bersih, penyediaan sarana sanitasi terutama bagi masyarakat miskin (DAK Bidang Sanitasi) berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di Kelurahan Wates (Kedungdowo dan Wetanpasar), fasilitasi penyediaan sarana air bersih berupa penyusunan dokumen perencanaan teknis guna meraih sumber pendanaan dari kementerian. Dokumen teknis yang tersusun adalah dokumen bagi 6 (enam) lokasi sumber air bersih. Jumlah rumah layak huni meningkat menjadi 93,7% pada awal tahun 2010. Untuk pelayanan air bersih, baik jaringan air bersih perkotaan dan perdesaan, berhasil meningkatkan jumlah pelanggan maupun jumlah pengelolaan jaringan air bersih perdesaan. Pada akhir tahun 2010 tercapai sebanyak 13.588 pelanggan. 8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Pembinaan generasi muda dan olahraga antara lain dilakukan dengan pemberian bantuan berupa tali asih pemuda dan atlet berprestasi kepada 10 orang pemuda dan 143 atlet. Selain itu bantuan juga diberikan kepada 66 kelompok pemuda dan 52 kelompok olahraga. Guna mempersiapkan atlet

menyongsong PORPROV XI DIY tahun 2011, untuk pertama kalinya pada tahun 2010 diselenggarakan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) yang diikuti kontingan 12 kecamatan, 1.600 atlet dan mempertandingkan 28 cabang olah raga. Prestasi olahraga yang menggembirakan ditorehkan melalui cabang bulutangkis dan tinju. Hayom Rumbaka sebagai atlet bulutangkis nasional dari Kulon Progo, pada tahun 2010, keluar sebagai Juara I pada ajang India Open Grand Prix serta masuk dalam Tim Thomas Cup. Atlet tinju profesional dan amatir dibawah binaan pelatih Ferdinand Kuahaty telah membawa nama harum daerah dalam kancah regional maupun nasional bahkan internasional. Atlet tinju profesional Heri Andriyanto sebagai Juara Nasional Indonesia Kelas Ringan 61,2 Kg dan peringkat ke-8 PABA ASPAC. Edy Camarow sebagai Juara Nasional Indonesia Kelas Ringan Junior 58,8 Kg pada 2 Komisi Tinju Indonesia. Kiprah pemuda di ajang Pemuda Pelopor bidang Kebudayaan dan Pariwisata Tingkat Provinsi DIY, pada tahun 2010, Arjuni Prasetya Rini meraih Juara II. 9. Urusan Penanaman Modal Telah disusun Profil Potensi Investasi Tepung Ikan, data bidang usaha yang diminati investor mencakup 19 Bidang Usaha, Buku Sistem dan Prosedur Perijinan, Data Informasi Penanaman Modal dan Peluang Investasi Tahun 2010, penyusunan Data Potensi Investasi dan Peluang Investasi di Kabupaten Kulon Progo, penyusunan Booklet dan Leaflet sebagai media promosi investasi, dan keikutsertaan dalam pameran di tingkat Nasional dan tingkat lokal, serta pengkajian Potensi dan Kelayakan Investasi Industri Tepung Ikan (Fish Powder). Perkembangan investasi pada tahun 2010, nilai investasi sebesar Rp. 1.868.236.256.955,- dengan serapan tenaga kerja 59.656 orang. Nilai investasi ini dari sektor investasi PMA, PMDN, non Fasilitas dan investasi sektor lapangan usaha serta investasi kredit perbankan.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan peningkatan yang baik. Pada tahun 2009 tercatat 310 unit koperasi menjadi 317 unit pada tahun 2010 atau naik sebesar 5,4%. Jumlah asset mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 116.081.078.000,- dan pada tahun 2010 naik menjadi Rp. 121.689.324.000,- atau mengalami kenaikan 4,83%. Jumlah volume usaha tahun 2009

sebesar Rp. 87.781.914.000

meningkat menjadi Rp. 111.179.693.000,- pada tahun 2010 atau naik 26,65 % dengan out standing/sisa piutang sebesar Rp. 90.121.999,000,. Kondisi tersebut setelah dikonversikan dalam rangka penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi telah mampu menyerap tenaga kerja pada skala Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 18.024 orang atau 5,9 % dari 302.845 angkatan kerja. Jumlah tersebut belum termasuk penyerapan tenaga kerja yang secara langsung mengelola Koperasi sejumlah 1.311 orang. Realisasi wirausaha baru dari target tahun 2009 sejumlah 3.142 orang terealisir sejumlah 3.169 orang atau sebesar 100,86% dan untuk tahun 2010 dapat terealisasi sebesar 1.253 orang wirausaha baru. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya wirausaha baru yang timbul dalam upaya distribusi pendapatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka menggerakkan potensi UMKM. Tahun 2010, Bupati Kulon Progo menerima penghargaan Satya Lancana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia; dan KRT Sudama Wiwaha, Pengurus KUD “Sidosubur” menerima penghargaan Bhakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam pengelolaan administrasi kependudukan, telah menggunakan software SIAK on line seluruh Indonesia. Dengan sarana dan prasarana yang ada, telah on line dari 12 Kecamatan ke Kabupaten dan on line ke Ditjen Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2010 juga melaksanakan Pemutakhiran Data Kependudukan sebanyak

130.940 KK. Selain itu, telah dilakukan kegiatan sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta diterapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000, sehingga kepuasan terhadap pelayanan publik semakin meningkat. 12. Urusan Ketenagakerjaan Dari jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2010 berhasil ditempatkan/mendapatkan pekerjaan sejumlah 6.218 orang yang terdiri dari Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 4.691 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 935 orang dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 440 orang, serta Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah (PTKP) sebanyak 152 orang. Penempatan tenaga kerja sampai dengan tahun 2010 terbanyak pada Antar Kerja Lokal, yang lebih banyak terserap di sektor informal. Pada tahun 2010, jumlah pengangguran sebesar 10.886 orang atau turun 3,59% jika dibandingkan tahun 2009. Untuk menyiapkan tenaga terampil, diadakan pelatihan komputer, rias pengantin dan pelatihan pertanian mandiri. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa survey dan analisa Kehidupan Hidup Layak (KHL) yang dilaksanakan setiap bulan pemantauan UMP dan THR keagamaan sebanyak 100 perusahaan di Kabupaten Kulon Progo, dan pembinaan kepesertaan Jamsostek di perusahaan serta fasilitasi pemberian perlindungan hukum berupa klaim Jamsostek bagi pekerja. 13. Urusan Ketahanan Pangan Pada tahun 2010 tercatat jumlah petani yang bergabung dalam kelompok tani sebanyak 75.362 orang atau meningkat 7,51 % dibanding tahun 2009 sebanyak 70.095 orang. Jika dilihat dari rasio jumlah petani yang bergabung dalam kelompok tani sebanyak 55,55% pada tahun 2010 dan pada tahun 2009 rasio keanggotaan kelompok tani sebesar 51,68%. Produksi beras berkurang sebesar 7,41% demikian halnya dengan surplus beras menurun 14,70%. Hal ini disebabkan kondisi iklim yang tidak menentu. Sedangkan produksi setara beras surplus meningkat sebesar 9,10 %.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dilaksanakan melalui program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan Gerakan Sayang Ibu. Penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak semakin meningkat sejak dibentuknya Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2007. Peningkatan peranserta perempuan dalam pembangunan pedesaan terlihat melalui kiprah perempuan dalam kader kesehatan, Posyandu, PAUD, PKK, serta Kelompok Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia, dan Posdaya. Indikasi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan, ditunjukkan pada tahun 2010 terlihat adanya keseimbangan jumlah Pegawai Negeri Sipil Kulon Progo dengan jumlah laki-laki 4.645 orang dan perempuan sebanyak 4.470 orang. 15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Penyelenggaraan Program KB itu sendiri selain untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Progam kegiatan yang selama ini dilaksanakan utamanya dalam pelayanan KB dengan

mengupayakan

kemudahan

dalam

pelayanan

kontrasepsi,

kemudahan dalam pelayanan informasi, advokasi serta pendampingan dalam pemenuhan hak-hak reproduksi. Prevalensi peserta KB tahun 2010 sedikit menurun dibanding tahun 2009, namun masih memenuhi capaian Standar Pelayanan Minimal dengan target prevalensi sebesar 65%. Sementara prevalensi pria dalam ber-KB, pada tahun 2010 sebesar 5,4 %, meningkat dari tahun 2009 sebesar 4,51%. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS dengan mengupayakan kemudahan dalam pelayanan pemberian kredit kencana dari Bank Pasar Kulon Progo, Kredit Asosiasi Kelompok UPPKS “AKU Sejahtera” dari BKKBN Propinsi DIY, kemudahan dalam memperoleh SP-IRT, serta

mengikuti Pameran baik tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional, serta pendampingan dalam pelatihan ketrampilan/magang. Prestasi yang diperoleh antara lain: a. UPPKS Sektor Tengah, Kopat Desa Karangsari Kecamatan Pengasih sebagai juara I tingkat Propinsi dan Pemenang Terbaik III Tingkat Nasional b. Utik Wahyundari, Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Ringin Ardi Desa Karangsari Kecamatan Pengasih sebagai Pemenang Terbaik Harapan II Tingkat Nasional c. Sunaryo, SPd, PKB

Kecamatan Temon sebagai Pemenang Terbaik

Harapan II Tingkat Nasional d. Sugito/Sujinah, Peserta KB Lestari seleksi tingkat Provinsi peringkat I kategori 20 tahun 16. Urusan Perhubungan Untuk mewujudkan terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar, telah dilakukan Pemeliharaan terhadap 13 traffic light, 17 lampu flip-flop (warning lamp) dan 1.392 unit lampu penerangan jalan umum, pengelolaan dan penataan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus sebanyak 44 lokasi, pelaksanaan pengujian kelaikan kendaraan bermotor sebanyak 2.698 kendaraan, 2 kali dalam setahun, pengelolaan 1 terminal induk dan 5 sub terminal, melaksanakan operasi PPNS bidang perhubungan terhadap angkutan orang dan barang bersama Polres dan Pol PP sebanyak 18 kali. Pendapatan retribusi terminal dan pelayanan parkir tepi jalan umum, hanya terealisasi sebesar 97,74%. Untuk

membuka

keterisolasian

wilayah

dan

meningkatkan

keselamatan berlalu-lintas, telah dilaksanakan pengadaan 7 buah mobil pick up bagi daerah tertinggal dan terisolir dan di sekitar rel kereta api mulai tahun 2009 dilakukan pembangunan underpass. Sampai tahun 2010 telah dibangun sebanyak 5 underpass.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika Telah diupayakan penerapan sistem informasi jejaring/network, sehingga mudah untuk diakses oleh publik melalui www.kulonprogokab.go.id dan pembentukan media centre.

Pengadaan Layanan Pengadaan

Barang/Jasa secara Elekronik (LPSE) yang telah dimulai pada tahun 2009 dan dilanjutkan pada tahun 2010. Kegiatan ini untuk meningkatkan transparansi

dan

akuntabilitas

pengadaan

barang

dan

jasa

yang

dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan untuk menata dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi seluler, dilaksanakan penyusunan cell plan. 18. Urusan Pertanahan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dalam rangka memfasilitasi terbangunnya fasilitas umum yang dibangun Pemerintah. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengadaan tanah 16.970 m 2 dengan lokasi: jalan Trase Sentolo- Sermo, jalan trase Tambak-Gebangan, Underpass Margosari, Underpass Kemiri Margosari, pengembangan wisata Suroloyo, Samigaluh, Perumahan Nelayan Karangwuni Tahap II, Underpass Kebonrejo Temon, dan Jalur Jalan Lintas Selatan. Untuk

peningkatan

tertib

administrasi

pertanahan

dilakukan

pensertifikatan tanah melalui berbagai program pemerintah pada tahun 2010 sebanyak 4.750 sertifikat, yaitu : Program PRONA sebanyak 4.002 buah, Program keluarga miskin sebanyak 223 buah, Program pertanian dan kehutanan sebanyak 425 buah dan Program koperasi dan UKM sebanyak 100 buah. 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Untuk

mendukung

rasa

aman

diseluruh

lapisan

masyarakat,

dilaksanakan penyelenggaraan Penolong Bahaya Kebakaran, melaksanakan patroli Keamanan Lingkungan serta pengamanan dalam even-even daerah dalam

upaya

pencegahan

tindak

kriminal.

Penanganan

terhadap

pelanggaran peraturan daerah berimbas pada turunnya jumlah pelanggaran.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan cinta tanah air telah diselenggarakan peringatan harihari besar nasional dan pemantapan wawasan kebangsaan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda. Pencegahan penggunaan minuman keras dan Narkoba kepada masyarakat juga telah dilakukan dengan penyuluhan

dan

mengajak

masyarakat

berpartisipasi

mencegah

penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya serta mencegah berkembangnya praktek prostitusi. Untuk penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati telah mendayagunakan PPNS yang ada baik yustisi maupun non yustisi. Dalam hal

pencegahan

dini

dan

penanggulangan

korban

bencana

alam,

dilaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana dan penerapan aspek-aspek kebencanaan. Pada akhir tahun 2010 juga telah dilakukan dukungan kelancaran tahap persiapan Pemilukada Kabupaten Kulon Progo. 20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program pengembangan kapasitas otonomi daerah telah dilakukan didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi melalui koordinasi dan evaluasi dengan provinsi dan Pemerintah. Untuk penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten agar terlaksana secara efektif dan efisien, telah dikeluarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib yang harus dipedomani daerah. Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkuan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, telah disusun 6 (enam) Peraturan Bupati guna kelancaran penyelenggaraan SPM. Dalam RPJMD target yang harus dicapai dalam pendidikan dan pelatihan pada tahun 2009 sejumlah 1.063 orang dan pada tahun 2010 sejumlah 917. Realisasinya telah memenuhi target RPJM pada tahun 2009 sejumlah 1.097 orang dan 923 orang pada tahun 2010. Pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada tahun 2010

sebanyak 33 orang. Pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur telah mengirim 538 orang CPNSD ex honorer dalam diklat Prajabatan, 33 orang pegawai melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, melakukan orientasi kepada 42 orang PNS Sekretaris Desa. Dalam rangka peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanan kebijakan Kepala Daerah telah dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan meningkatnya opini BPK-RI pada tahun 2008 dan 2009 yaitu Wajar dengan Pengecualian

(WDP).

Survei

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

pada

Puskesmas, RSUD Wates, Kantor Pelayanan Terpadu, Kantor Perpustakaan dan

pelayanan

Ketenagakerjaan

serta

kependudukan

catatan

sipil,

Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2010 menunjukkan kualitas pelayanan publik dalam kategori baik. Peraturan Daerah yang telah dihasilkan pada Tahun 2010 sebanyak 13 buah, Peraturan Bupati sebanyak 76 buah, Keputusan Bupati sebanyak 409 buah dan Instruksi Bupati sebanyak 4 buah. Kuantitas dan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pengawasan represif dari Pemerintah Provinsi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam tahun 2010, tidak ada Perda yang direkomendasikan untuk dibatalkan. Penyusunan organisasi perangkat daerah yang telah berpedoman pada PP Nomor 41 Tahun 2007 dan tidak ada klarifikasi dari Pemerintah Provinsi. Struktur organisasi perangkat daerah yang dibentuk telah mengikuti misi dan strategi yang ada dalam RPJM Daerah (structure follows strategy). Adanya beberapa masukan terkait penataan kelembagaan, kami telah melakukan pengkajian/penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah. Sebagai wujud pencapaian target RPJMD dan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan, pada tahun 2007 telah dibentuk lembaga struktural yaitu Kantor Pelayanan Terpadu. Untuk menggerakkan perekonomian masyarakat terutama usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah

membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada setiap desa pada tahun 2007. Dari 88 LKM tersebut, pengoperasiannya telah dilaksanakan pada tahun 2008. Informasi LPPD yang telah dilaksanakan kepada masyarakat melalui media cetak sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat. Selain itu, Sistem Informasi LPPD dibuat untuk memudahkan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di update dari SKPD. Sistem ini juga dapat diakses publik melalui www.lppd.kulonprogokab.go.id, sehingga memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang kinerja yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk evaluasi kinerja yang dilakukan Pemerintah, Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu kabupaten di Provinsi DIY dengan kinerja terbaik penyelenggaraan pemerintahan kabupaten terbaik seIndonesia Peringkat ke 10 dari 298 Kabupaten. Pembentukan

Kelurahan

Wates

dilakukan

untuk

optimalisasi

pelayanan kepada masyarakat sebagai aspirasi masyarakat sesuai tuntutan kebutuhan perkembangan masyarakat perkotaan dengan mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2010. 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui melalui lomba desa, bulan bhakti gotong royong masyarakat, TNI Manunggal Membangun Desa, Bantuan Semen, Stimulan Dana Gotong Royong Masyarakat dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Dari berbagai program dan kegiatan tersebut, tingkat keswadayaan masyarakat yang dicapai pada tahun 2009 sebesar Rp. 22.930.000.000,-meningkat menjadi sebesar Rp. 27.999.000.000,- pada tahun 2010. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan alih status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates, pemilihan Kepala Desa di 2 lokasi, pemilihan Dukuh sebanyak 22 formasi dan Kepala Bagian dan Staf Perangkat Desa sebanyak

12 formasi. Pemerintah Kabupaten telah melakukan fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain pemberian bantuan keuangan kepada Desa yang meliputi Dana Alokasi Desa, Bagi Hasil Pajak Kabupaten dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten. 22. Urusan Sosial Telah dilakukan

pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk tahun 2010 pemutakhiran data hanya dilaksanakan untuk 15 macam jenis PMKS. Anggaran bantuan yang dialokasikan bagi PMKS dan PSKS, meliputi orang terlantar/kehabisan bekal, pengiriman klien psikiotik ke RS Jiwa, bantuan bagi lansia, bantuan penyandang cacat, bantuan bagi panti asuhan, panti jompo, orsos, karang taruna dan hibah bagi PMI. Pada tahun 2010 juga telah diberikan pelatihan ketrampilan berupa pelatihan menjahit dan bantuan sarana usaha berupa mesin jahit bagi penyandang cacat. Tersedia pula 20 buah sarana sosial meliputi panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, rumah singgah dan lain-lain. 23. Urusan Kebudayaan Pelaksanaan urusan kebudayaan dimaksudkan guna melestarikan, mengelola nilai budaya, menumbuhkembangkan kreasi dan inovasi serta kekayaan budaya. Dalam pelestarian peninggalan sejarah purbakala, berhasil dilakukan inventarisasi sejumlah 202 benda cagar budaya. Dalam upaya pelestarian benda cagar budaya, rumah Indies di kawasan eks pabrik gula Sewugalur mendapatkan penghargaan sebagai benda warisan budaya dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perlindungan hak cipta seni budaya telah dilakukan proses sertifikasi perlindungann hak cipta seni budaya 2 karya cipta seni budaya yakni lengger tapeng dan angguk. Upaya peningkatan kreasi, apresiasi dan prestasi seni budaya dilakukan antara lain melalui

penyelenggaraan festival kethoprak tingkat

kabupaten. Prestasi yang diperoleh, kontingen kethoprak Kulon Progo meraih predikat Penyaji Terbaik dan memboyong Trophy bergilir Gubernur

sebagai Juara Umum Festival Kethoprak Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 24. Urusan Statistik Urusan statistik memiliki sasaran menyediakan data dan informasi daerah yang berkualitas, sehingga akan terlihat kondisi dan potensi daerah. Data yang tersedia berupa data Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra), Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kecamatan, database daerah dan profil daerah. 25. Urusan Kearsipan Penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap arsip-arsip pemerintah daerah yang berada di berbagai institusi yang meliputi semua SKPD, kecamatan, sekolah, swasta. 26. Urusan Perpustakaan Pelayanan perpustakaan dilaksanakan di kantor, perpustakaan keliling dan motor pintar di 55 lokasi, pembinaan terhadap perpustakaan sekolah dan 4 perpustakaan desa, bimbingan teknis pengelola perpustakaan bagi 6 pengelola perpustakaan desa, 6 pengelola perpustakaan rumah ibadah, 3 perpustakaan sekolah dan 4 perpustakaan instansi. Disamping itu juga diberikan bantuan pengembangan perpustakaan berupa buku hasil kerja sama dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Perpustakaan Puskesmas Sentolo I dan Puskesmas Galur II serta kepada 13 perpustakaan desa. Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sarana prasarana meliputi pengadaan dan rehabilitasi/pelestarian serta perawatan bahan pustaka, pengadaan sistem otomasi pelayanan serta penyusunan dokumen Detail Engineering Design (DED) pembangunan gedung perpustakaan. Pada tahun

2010 telah diresmikan “Rumah Pintar” berbasis

perpustakaan oleh Ibu Hj. Ani Susilo Bambang Yudhoyono, sekaligus pencanangan Desa Hargotirto Kecamatan Kokap sebagai Desa Sejahtera

binaan Solideritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), UGM dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang meliputi lima pilar yaitu Indonesia Pintar, Sehat, Hijau, Kreatif dan Peduli. B. Urusan Pilihan 1. Urusan Kelautan dan Perikanan Produksi bidang kelautan dan perikanan secara umum mengalami peningkatan, perikanan tangkap ikan laut pada tahun 2009 sebanyak 507.515 kg naik menjadi 512.542 kg (meningkat 0,99 %), perikanan budidaya meningkat dari 111.998 kg menjadi 520.906 kg (meningkat 365,10%). Pada bidang peternakan, produksi daging menurun 24,90%, produksi telur meningkat 20,82% dan produksi susu meningkat 182,36%, populasi ternak besar meningkat 12,62%, ternak kecil meningkat 5,25 %, ternak unggas meningkat 0,96 % dan aneka ternak meningkat 32,64%. Dari aspek pendapatan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan, target pendapatan sebesar Rp.356.489.700,- realisasi sebesar Rp.328.282.366,- (92,09%). 2. Urusan Pertanian Di bidang tanaman pangan, terjadi penurunan produksi pada komoditas padi sawah sebesar 13,78%, kedelai 9,72% dan jagung 15,91% sebagai imbas dari perbaikan saluran irigasi Kalibawang, perubahan iklim dan pergeseran komoditas tanam. Meski demikian produksi padi ladang justru meningkat sebesar 190,47%. Pada produksi komoditas hortikultura pada tahun 2010 terjadi peningkatan produksi buah buahan sebesar 3,05% dengan sumbangan terbesar pada komoditas manggis dan buah naga dan peningkatan luas panennya sebesar 15,05%. Komoditas sayuran mengalami peningkatan produksi sebesar 1,66% dengan luas panen naik 4,76%. Tanaman biofarmaka meningkat sebesar 3,45% dan peningkatan luas panen 4,19%. Sedangkan pada bidang perkebunan, produksi naik sebesar 1,32% dan penurunan luas panennya sebesar 1,05%.

Pada tahun 2010 disusun Masterplan Agropolitan Fase II yang berlokasi di Kecamatan Temon, Wates dan Kokap. Prestasi yang diperoleh oleh kelompok tani maupun petani selama tahun 2010 sebagai berikut : a. GP3A Papah, Sukoreno, Sentolo mendapatkan Penghargaan sebagaii Juara IV Tingkat Nasional Lomba GP3A Tingkat Nasional. b. KT Lumintu, Botokan, Jatirejo, Lendah mendapatkan penghargaan sebagai Juara III Tingkat Nasional pada lomba Intensifikasi Kedelai c. Sapto Daryono, Juara I Tingkat Nasional Petugas POPT 3. Urusan Kehutanan Pada tahun 2010 telah ditanam pohon penghijauan sebanyak 911.937 batang dan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dengan anggaran dari Kementerian Kehutanan sebanyak 17 unit. Tercatat pada tahun 2009 lahan kritis Kabupaten Kulon Progo seluas 6.095,10 ha dan pada tahun 2010 lahan kritis tersebut telah berkurang menjadi 5.847,58 ha, atau telah berkurang sebesar 4,06 % dan berimbas pada peningkatan produksi hasil hutan kayu rakyat (kayu bulat) sebesar 27,68%. Pada tahun 2010 Kabupaten Kulon Progo menjadi Juara Harapan III Tingkat Nasional Lomba Kabupaten Peduli Kehutanan dalam rangka PKAN dan Juara I Tingkat Propinsi Lomba Kabupaten Peduli Kehutanan dalam rangka PKAN. 4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Implementasi urusan energi sumber daya mineral pada tahun 2010 diantaranya adalah terealisasinya 36 buah pelayanan perijinan bidang pertambangan, menghasilkan Pendapan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pendapatan/Pajak Daerah sebesar Rp.30.404.171,- + US$ 3.664,10 ke kas negara dan Rp.172.028.503,- + US$ 2.345,02 ke kas daerah, terlaksananya fasilitasi implementasi Tahapan-Tahapan Kontrak Karya (KK) Rencana Penambangan dan Pemrosesan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo yang akan terus dilakukan secara aktif sesuai mekanisme dan tahapan Studi

Kelayakan seperti tertuang dalam Naskah Kontrak Karya dan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu telah tersusun Peta Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan sosialisasi Regulasi Kegiatan Pertambangan dengan materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta good mining practice, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. 5. Urusan Pariwisata Urusan pariwisata dilaksanakan pada waktu tahun 2010 melalui pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kemitraan pariwisata.

Pengembangan

destinasi

pariwisata

dilakukan

penataan

kawasan dan kondisi obyek wisata serta melengkapi sarana dan prasarana pariwisata.

Kunjungan

wisata

pada

tahun

2010

sejumlah

359.702

pengunjung di 8 obyek wisata yaitu Pantai Glagah, Congot dan Trisik, Waduk Sremo, Gua Kiskendo, Puncak Suroloyo, Pemandian Alam Clereng dan Kolam Renang Tanjungsari. Pendapatan

retribusi

pariwisata

tahun

2010

mencapai

Rp.987.868.300,- atau mengalami kenaikan sebesar 88 % dibanding tahun sebelumnya. Trend back to nature turut membantu berkembangnya desa wisata dan budaya di Kabupaten Kulon Progo, yang tersebar di Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Pengasih, Temon, Kokap dan Lendah. Pada tahun 2010, dalam lomba desa wisata se-Provinsi DIY, desa wisata Pagerharjo, Samigaluh berhasil meraih desa wisata terbaik kedua, sedangkan Desa Wisata Pendoworejo dan Desa Wisata Banjarasri mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata potensi budaya. 6. Urusan Industri Pertumbuhan sentra industri pada Tahun 2010 mengalami penurunan dari 86 unit sentra menjadi 84 unit sentra, sedangkan jumlah industri kecil mengalami penurunan dari 20.651 unit usaha pada tahun 2009 menjadi 20.575 unit usaha pada tahun 2010. Turunnya jumlah industri di Kabupaten Kulon Progo merupakan imbas dari belum pulihnya perekonomian nasional

maupun global. Hal ini terkait dengan iklim investasi yang belum mampu mendorong bergeraknya sektor informal. Perhatian

dalam

bidang

perindustrian

diwujudkan

dengan

diberikannya kemudahan persyaratan untuk mendapatkan perijinan Ijin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) dan diterapkannya sistem “jemput bola” dalam pelayanan perijinan. Pada tahun 2010 telah menerbitkan 3 IUI dan 78 TDI. Sebagai upaya penumbuhan dan pengembangan usaha industri kecil menengah, dilaksanakan kerjasama dengan institusi lain, diantaranya: Deutshe Geselscaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Akademi Perindustrian “Akprind”, Universitas Ahmad Dahlan dan PT Tagashi. 7. Urusan Perdagangan Penyelenggaraan urusan perdagangan direalisasikan melalui telah tersedianya Pusat Perdagangan Ikan atau Kulon Progo Fish Centre (KFC) di Wates yang telah dilengkapi dengan depo pemasaran ikan serta sarana perparkiran. Telah dibangun juga rest area di Desa Sindutan, Kecamatan Temon dan outlet handycraft di Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo. Pembangunan

sektor

perdagangan

melalui

berbagai

program/

kegiatan telah menghasilkan kinerja dalam ekspor senilai 482.316.000.000 US$. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten sebesar 14,68%. 8. Urusan Ketransmigrasian Pelaksanaan transmigrasi pada tahun 2010 dilakukan dengan memberangkatkan 68 Kepala Keluarga yang terdiri dari 236 jiwa. Kabupaten Kulon Progo mendapat alokasi penempatan transmigrasi sebanyak 65 KK terdiri dari 15 KK Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan 50 KK Transmigrasi Umum (TU). Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi lokal telah dilakukan pemberdayaan

masyarakat kawasan transmigrasi Ring I Desa Karangsewu, Kecamatan Galur dan Desa Bugel, Kecamatan Panjatan. Dari seluruh uraian yang telah kami sampaikan, dapat kami nyatakan bahwa pada Tahun Anggaran 2010 pada umumnya program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan mengacu RPJMD tahun 2006-2011 dan RKPD tahun 2010. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, partisipasi dan kerja keras semua pihak, baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan segenap komponen masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi semua pihak dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2010 yang kami sampaikan, dengan harapan mendapatkan masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Atas nama segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, kami memohon maaf yang setulustulusnya atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Wates,

31 Maret 2011