LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016 BAB I - 1

LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB I

-1

BAB I PENDAHULUAN

Dengan berakhirnya rencana keuangan tahunan daerah yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka perlu dianalisa perubahan dinamika sosial ekonomi dan kelembagaan di daerah berdasarkan indikator-indikator

terukur

yang

merupakan

hasil

nyata

penyelenggaraan

pemerintahan yang terlaksana melalui program dan kegiatan pembangunan sepanjang tahun berkenaan. Hasil analisa tersebut dituangkan dalam laporan sebagai

wujud

pertanggungjawaban

dan

akuntabilitas

publik

atas

penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang telah tersusun kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna dibahas lebih lanjut untuk menghasilkan pokok pikir dan rekomendasi sebagai early warning system bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah periode selanjutnya serta sebagai mekanisme check and balance. LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2016 dan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Sebagaimana pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LKPJ Walikota Magelang yang disampaikan kepada DPRD disusun dengan substansi yang sekurang-kurangnya meliputi beberapa hal sebagai berikut:


BAB I

-2

a. Arah kebijakan umum pemerintahan daerah; b. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah dan pembiayan daerah; c.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi;

d. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan e. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. A.

Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016 meliputi: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembahan

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


BAB I

-3

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);


BAB I

-4

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 20112015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016– 2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 50); 18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 8); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 14). B.

Gambaran Umum Daerah 1.

Kondisi Geografi a. Batas administrasi daerah Kota Magelang terletak pada posisi 7o26’18”-7o30’9” Lintang Selatan

dan

110o12’30”-110o12’52” Bujur Timur. Posisi Kota

Magelang terletak di tengah-tengah wilayah administratif Kabupaten Magelang dan hampir di tengah-tengah pulau Jawa. Posisi tersebut menjadikan daya tarik geografis alami Kota Magelang karena berada pada persilangan simpul ekonomi, transportasi dan pariwisata antara wilayah

Semarang-Magelang-Yogyakarta

dan

Purworejo-

Temanggung.


BAB I

-5

Posisi strategis ini didukung dengan penetapan Kota Magelang

sebagai

Pusat

Kegiatan Wilayah

(PKW)

kawasan

PURWOMANGGUNG (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Batas wilayah administrastif Kota Magelang adalah sebagai berikut: 1)

sebelah

utara

berbatasan

dengan

Kecamatan

Secang

Kabupaten Magelang; 2)

sebelah timur berbatasan dengan Sungai Elo/Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;

3)

sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; dan

4)

sebelah barat berbatasan dengan Sungai Progo/Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Gambar 1.1 Peta Posisi Kota Magelang di Jawa Tengah

b. Luas wilayah Kota Magelang memiliki luas 18,12 km2 atau sebesar 0,06% dari total luas provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kota Magelang terbagi atas 3 (tiga) wilayah Kecamatan dan 17 Kelurahan, yaitu: 1)

Kecamatan Magelang Utara, terdiri dari 5 kelurahan, yaitu: Kelurahan

Kramat

Utara,

Kramat

Selatan,

Kedungsari,

Potrobangsan dan Wates. LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB I

-6

2)

Kecamatan Magelang Tengah, terdiri dari 6 kelurahan, yaitu: Kelurahan Magelang, Gelangan, Panjang, Cacaban, Kemirirejo dan Rejowinangun Utara.

3)

Kecamatan Magelang Selatan, terdiri dari 6 kelurahan, yaitu: Kelurahan Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara, Jurangombo Selatan, Rejowinangun Selatan dan Magersari. Pembagian wilayah administratif Kota Magelang tersaji pada

Gambar 1.2 berikut. Gambar 1.2 Peta Pembagian Wilayah Administasi Kota Magelang

Magelang Utara (6,128 km2) Wates (1,173 km2) Potrobangsan (1,299 km2) Kedungsari (1,334 km2) Kramat Utara (0,864 km2) Kramat Selatan (1,458 km2)

Magelang Tengah (5,104km2) Rejowinangun Utara (0,993 km2) Kemirirejo (0,880 km2) Cacaban (0,826 km2) Magelang (1,246 km2) Panjang (0,345 km2) Gelangan (0,814 km2)

Magelang Selatan (6,888 km2) Rejowinangun Selatan (0,433 km2) Jurangombo Utara (0,575 km2) Jurangombo Selatan (2,264 km2) Tidar Utara (0,970 km2) Tidar Selatan (1,269 km2) Magersari (1,377 km2)

c. Topografi Kota Magelang merupakan wilayah dataran yang dikelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sundoro dan Sumbing, Pegunungan LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB I

-7

Gianti, Menoreh, Andong dan Telomoyo. Kota Magelang termasuk dataran rendah dengan sudut kemiringan relatif bervariasi. Morfologi pendataran antar gunung api, medan landai dan berelief sedanghalus. Di bagian selatan wilayah terdapat Gunung Tidar yang merupakan hutan lindung dengan kemiringan hingga 30-40%. Bentuk fisik Kota Magelang saat ini relatif memanjang mengikuti jaringan jalan arteri dengan kecenderungan pertumbuhan alamiah ke arah utara dan selatan yang didominasi area terbangun pada daerah dengan topografi datar. Dilihat dari ketinggiannya, Kota Magelang berada di ketinggian 375–500 mdpl dengan titik ketinggian tertinggi pada Gunung Tidar yaitu 503 mdpl. Keberadaan Gunung Tidar sebagai paru-paru kota menjadikan iklim Kota Magelang berhawa sejuk. Gambar 1.3 Peta Kelerengan Kota Magelang

Sumber: BAPPEDA Kota Magelang (2017)


BAB I

-8

d. Geologi Kontur geologi Kota Magelang berupa dataran alluvium yang tersebar sampai di bagian selatan dan tempat-tempat di pinggir Sungai Progo dan Sungai Elo. Dataran ini tersusun oleh batuan hasil rombakan bebatuan yang lebih tua, yang bersifat lepas. Umumnya berada pada ketinggian antara 250–350 m, berelief halus dengan kemiringan antara 3-8%. Daerah ini dialiri oleh Sungai Progo dan Sungai Elo yang mengalir dengan pola sum meander. Potensi kandungan tanah Kota Magelang sebagian besar berupa batu pasir lepas dan konglomerat. Hasil produksi gunung berapi yang merupakan

endapan

kwarter.

Sifat

batuan

pasir

dan

breksi/konglomerat sangat poreous (kelulusan air tinggi), serta penurunan terhadap beban kecil, mendekati 0 (nol). Daya dukung terhadap bangunan berkisar antara 5 kg/cm2–19 kg/cm2. e. Hidrologi Kota Magelang memiliki 2 (dua) sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah timur dan Sungai Progo di sebelah barat yang juga merupakan batas alamiah yang menentukan letak adminstrasi Kota Magelang. Kota Magelang termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo-Opak-Serang. Sumber air di Kota Magelang digolongkan dari air pemukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai dan saluran irigasi. Sedangkan potensi air tanahnya relatif bervariasi dengan kedalaman antara 5 m sampai dengan lebih dari 20 m. Untuk kebutuhan air bersih Kota Magelang sampai saat ini bergantung pada mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang dan satu-satunya mata air yang berada di kawasan Kota Magelang, yaitu mata air Tuk Pecah. Di kawasan Kota Magelang juga terdapat 3 (tiga) saluran air, yaitu Kali Bening, Kali Kota dan Kali Manggis. Saluran tersebut juga dapat berfungsi sebagai saluran irigasi teknis. f.

Kondisi Iklim Kota Magelang mempunyai temperatur 20-32˚C dengan kelembaban sekitar 88,8%, sehingga termasuk wilayah beriklim sejuk. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air


BAB I

-9

dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diketahui rata-rata jumlah curah hujan di Kota Magelang sepanjang tahun 2016 sebesar 362,67 mm/tahun. Curah hujan ini lebih tinggi dari tahun 2015 yang hanya sebesar 248,17 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September selama 19 hari dengan jumlah curah hujan 549 mm. Sampai dengan akhir tahun 2016 Kota Magelang mengalami 219 hari hujan. Rata-rata curah hujan dan hari hujan di Kota Magelang sepanjang tahun 2016 tergambar pada Grafik 1.1 berikut. Grafik 1.1 Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Magelang Tahun 2016 11

19 12

10

20

21

22 32

14

19

11

28

Hari Hujan (hari) Rata-rata Curahi Hujan (mm/hari)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2017)

g. Penggunaan Lahan Menurut didominasi

penggunaan oleh

lahan,

wilayah

pemanfaatan

Kota

Magelang

lahan

sebagai

pekarangan/bangunan/halaman (73,32%). Potensi lapangan usaha pertanian

di

Kota

Magelang

tidak

begitu

menonjol

karena

penggunaan tanah sawah di Kota Magelang sampai dengan semester I tahun 2016 hanya 11,51% dari total luas wilayah dengan jumlah penduduk berpencaharian dalam bidang pertanian hanya sebanyak 195 orang.


BAB I

- 10

h. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi

pengembangan

wilayah

di

Kota

Magelang

didasarkan pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031. Dokumen tersebut menjadi landasan bagi pengembangan wilayah Kota Magelang dan diarahkan untuk bisa lebih merata kesemua wilayah. Potensi pengembangan sebagaimana terdapat dalam Rencana Pola Ruang Kota Magelang adalah sebagai berikut: 1) Kawasan Lindung a) Kawasan Perlindungan Setempat meliputi sempadan sungai dan ruang terbuka hijau (hutan kota). Kota Magelang memiliki kawasan hutan lindung dan hutan wisata yang keberadaannya penting untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau kota, yaitu kawasan konservasi Gunung Tidar. b) Kawasan Rawan Bencana Longsor merupakan kawasan yang diidentifi kasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsor. Daerah yang termasuk kawasan rawan bencana longsor di Kota Magelang meliputi daerah yang terdapat di sekitar DAS Progo dan Elo. 2) Kawasan Budidaya a) Kawasan Permukiman Pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas total keseluruhan ± 701,36 ha. Secara eksisting perumahan di Kota Magelang memiliki kepadatan yang sangat tinggi, sehingga pengembangannya dimasa mendatang diarahkan secara vertikal. Selain itu diperlukan pengembangan rumah susun

untuk

mencukupi

kebutuhan

perumahan

bagi

masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bermukim. Kawasan

yang

masih

memungkinkan

adanya

pengembangan permukiman adalah BWP III dan V.


BAB I

- 11

b) Kawasan Perdagangan/Jasa Pengembangan kawasan perdagangan/jasa diarahkan di sekitar jalan arteri primer di BWP IV khusus untuk perdagangan/jasa skala regional, jalan arteri sekunder di BWP I, II, IV dan V dan jalan lokal primer/sekunder di BWP I dengan luas keseluruhan ± 120,86 ha. c)

Kawasan Perkantoran Fasilitas

perkantoran

utama

yang

diarahkan

untuk

dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi perkantoran

pusat

pemerintahan,

kantor

dinas/instansi

pemerintahan Kota Magelang, kantor instansi vertikal, kantor pemerintahan kecamatan, maupun sarana perkantoran niaga. Fasilitas lain yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi kantor pemerintah kelurahan, kantor niaga dan perbankan, koperasi, kantor jasa, gedung pertemuan, museum, fasilitas kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, rekreasi/olah raga skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan perkantoran diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWP yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan ± 48,76 ha. d) Kawasan Pendidikan Pengembangan fasilitas pendidikan diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWP yang ada di wilayah Kota Magelang agar sistem pelayanan kepada masyarakat merata. Luas keseluruhan mencapai ± 107,92 ha. e) Kawasan Kesehatan Rencana pengembangan fasilitas kesehatan diarahkan tersebar di seluruh wilayah perkotaan guna memeratakan sistem pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kawasan kesehatan diarahkan di BWP I, II, III dan V dengan luas keseluruhan ± 42,46 ha. f)

Kawasan Peribadatan Ketersediaan fasilitas peribadatan di Kota Magelang jika dilihat pada kondisi eksisting yang ada saat ini sudah sangat


BAB I

- 12

mencukupi. Sehingga dalam pengembangannya hanya berorientasi pada perbaikan atau peningkatan kondisi dari fasilitas yang ada. Pengembangan kawasan peribadatan penting diarahkan di seluruh unit BWK yang ada di Kota Magelang dengan luas keseluruhan ± 2,80 ha. g) Kawasan Rekreasi/Olah Raga Rencana

pengembangan

kawasan

rekreasi

di

Kota

Magelang diarahkan dalam dua bentuk, yaitu rekreasi terbuka dan rekreasi tertutup. Untuk rekreasi terbuka direncanakan

dengan

memanfaatkan

arena

olahraga,

lapangan dan taman-taman kota yang direncanakan ada di setiap pusat kawasan sebagai sarana interaksi sosial bagi masyarakatnya. Untuk rekreasi yang tertutup direncanakan berbentuk sarana rekreasi bioskop, tempat olahraga, arena permainan dan sebagainya. Fasilitas rekreasi tersebut berada pada kawasan pusat kota dan sub pusat kota, serta kawasan

perdagangan,

terutama

yang

berupa

pasar

swalayan. Fasilitas lain yang layak dan dapat dikembangkan di

kawasan

rekreasi/olahraga

antara

lain

fasilitas

rekreasi/olah raga skala lokal, kesehatan skala lokal, peribadatan

skala

lokal,

gedung

pertemuan,

gedung

kesenian/pertunjukan, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan rekreasi olah raga diarahkan di BWP II, III dan V dengan luas keseluruhan ± 89,39 ha. h) Kawasan Industri/Perdagangan Dalam penataan ruang untuk industri, diprioritaskan untuk industri sedang dan industri kecil/rumah tangga yang ratarata berkembang di kawasan permukiman, sehingga perlu diatur dengan dukungan penyediaan prasarana sarana seperti pengelolaan limbah dan showroom sekaligus outlet sebagai sarana promosi dan pemasaran. Pengembangan kawasan industri/perdagangan diarahkan di BWP IV dengan luas keseluruhan ± 68,03 ha.


BAB I

- 13

i)

Kawasan Militer Sebagaimana kondisi yang ada saat ini, di luar kawasankawasan milik TNI yang pemanfaatannya untuk fungsi non kemiliteran lain (lapangan golf, gedung pertemuan A. Yani dan lainnya) berada di BWP II, III dan V dengan luas keseluruhan ± 151,05 ha.

j)

Kawasan Pertanian Pengembangan kawasan pertanian diarahkan di BWK II, III, IV dan V dengan luas keseluruhan ± 185,56 ha.

k)

Kawasan Terbuka Non Hijau Adapun Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang ada di Kota Magelang meliputi plasa, parkir, lapangan olahraga, tempat bermain dan rekreasi, pembatas (median jalan), dan koridor rumah. Pengembangan RTNH merupakan salah satu alternatif untuk pengganti RTH yang bisa di terapkan pada kawasankawasan padat kota.

l)

Kawasan Transportasi (Terminal) Sarana terminal yang diarahkan untuk dikembangkan antara lain meliputi terminal regional, terminal angkutan kota dan terminal barang. Fasilitas dan/atau kegiatan yang mendukung ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dikembangkan di kawasan terminal, antara lain fasilitas perdagangan skala lokal (kios), kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, dan kegiatan-kegiatan

lain

yang

layak

peruntukannya.

Pengembangan kawasan terminal diarahkan di BWP I, II dan IV dengan luas keseluruhan ± 4,85 ha. m)

Kawasan Pemakaman Kawasan pemakaman merupakan kawasan budidaya yang mempunyai fungsi utama dan satu-satunya sebagai tempat pemakaman

umum

ataupun

taman

makam

pahlawan.

Pengembangan kawasan pemakaman diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWP yang ada di Kota Magelang dengan luas keseluruhan ± 35,65 ha.


BAB I

- 14

n)

Kawasan Khusus Sektor Informal Pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL secara umum dapat dikembangkan di daerah-daerah yang merupakan

simpul-simpul

perdagangan,

memiliki

tingkat

aksesibilitas untuk dijangkau dengan berjalan kaki, ruang terbuka aktif, daerah-daerah yang memiliki tingkat keramaian dan merupakan area bebas yang cukup luas dan memiliki potensi untuk dikunjungi penduduk sebagai lokasi untuk bersantai dan melepas lelah. Arahan pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL dapat dikembangkan dan ditata di kawasan Jalan Jenggolo, Jalan Pajajaran dan Jalan Pajang. Terdapat beberapa sentra kuliner yang sudah ditata oleh Pemerintah Kota Magelang, antara lain: Kuliner Armada Estate, Kuliner Sejuta Bunga, Kuliner Tuin van Java, Kuliner Kartikasari, Kuliner Sari Boga Kencana, Kuliner Jendralan, Kuliner Badaan, Kuliner Sigaluh, Kuliner Daha, Kuliner Rejomulyo, Kuliner Jalan Alibasah, Kuliner Jalan Sriwijaya, Kuliner Jalan Padjajaran, Kuliner Jenggolo, Kuliner Lembah Tidar, Kuliner Kauman, Kuliner Rejotumoto, Kuliner RINDAM, Kuliner S. Parman dan Kuliner Pahingan Aloon-aloon. Secara ilustrasi pembagian rencana pola ruang Kota Magelang tersaji pada Gambar 1.4 berikut ini.


BAB I

- 15

Gambar 1.4 Peta Rencana Pola Ruang Kota Magelang

Kawasan Permukiman Kawasan Pertanian Ruang Terbuka Hijau Kawasan Kesehatan Kawasan Militer Kawasan Pariwisata Kawasan Industri (pendukung Perdangangan & jasa) Kawasan Perkantoran Kawasan Peribadatan Kawasan Perdagangan/Jasa IPLT Kawasan Pendidikan Kawasan Pemakaman Kawasan Evakuasi Bencana Kawasan Terminal Kawasan Olahraga Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Sumber: BAPPEDA Kota Magelang (2017)

2.

Gambaran Umum Demografi a. Jumlah Penduduk Penduduk mampu menjadi modal dasar yang potensial bagi pembangunan jika diimbangi dengan kualitas dan kesejahteraan


BAB I

- 16

yang baik. Jumlah penduduk di Kota Magelang pada tahun 2016 mencapai 132.662 jiwa dengan pertumbuhan terkendali sebesar 0,3% dan kepadatan penduduk rata-rata 7.321 jiwa/km2. Laju ini menunjukkan tren menurun dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang mengindikasikan bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Magelang cukup efektif. Jumlah kepala keluarga (KK) tercatat sebesar 43.026 KK dengan rata-rata 3 anggota keluarga/KK. Tabel 1.1 Target dan Realisasi Indikator Kependudukan Kota Magelang Tahun 2016 Indikator

Target

Angka pertumbuhan penduduk (%)

Realisasi

Keterangan

0,353

0,303

Lebih baik dari target

2

1

Lebih baik dari target

Rata-rata jumlah anak dalam keluarga

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (2017)

Bonus demografi masih dinikmati Kota Magelang dengan jumlah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 94.528 jiwa (71,25% dari total penduduk) tumbuh 0,342% dari tahun 2015. Rasio ketergantungan masih stabil di angka 40. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk kelompok usia produktif harus menanggung 40 penduduk usia non produktif. Statistik ini dapat menstimulus peningkatan pembangunan manusia khususnya dalam pemberdayaan penduduk usia nonproduktif disamping peningkatan kompetensi penduduk usia produktif agar rasio ketergantungan semakin menurun. Tabel 1.2 Penduduk Kota Magelang (jiwa) Tahun 2016 Kecamatan/Kelurahan Magelang Selatan

Laki-laki

Perempuan

Total

Kepadatan (jiwa/km2)

21.679

21.999

43.678

6.339

Rejowinangun Selatan

4.437

4.436

8.873

20.635

Jurangombo Utara

2.117

2.211

4.328

7.562

Jurangombo Selatan Tidar Utara

3.531 4.268

3.667 4.314

7.198 8.582

3.185 8.847

Tidar Selatan

2.913

2.924

5.837

4.596

Magersari

4.413

4.447

8.860

6.420

24.663

25.457

50.120

9.827

Magelang Tengah


BAB I

- 17

Kecamatan/Kelurahan

Laki-laki

Perempuan

Total

Kepadatan (jiwa/km2)

Rejowinangun Utara

6.290

6.273

12.563

12.690

Kemirirejo

3.043

3.139

6.182

7.025

Cacaban Magelang

4.010 3.861

4.204 4.131

8.214 7.992

9.896 6.394

Panjang

3.313

3.521

6.834

19.526

Gelangan

4.146

4.189

8.335

10.290

19.033

19.831

38.864

6.340

Wates

4.544

4.698

9.242

7.899

Potrobangsan

4.303

4.584

8.887

6.836

Kedungsari

3.754

3.851

7.605

5.718

Kramat Utara

2.448

2.518

4.966

5.774

Kramat Selatan

3.984

4.180

8.164

5.592

65.375

67.287

132.662

7.321

Magelang Utara

Kota Magelang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (2017)

b. Struktur Usia Penduduk Jumlah penduduk usia produktif di Kota Magelang hampir seimbang dari sisi gender. Penduduk perempuan yang masuk dalam kelompok usia produktif mencapai 50,39% (47.636 jiwa) namun demikian pertumbuhan penduduk laki-laki usia produktif lebih cepat (0,43%) dibandingkan dengan perempuan (0,25%). Grafik 1.2 Perubahan Jumlah Penduduk Kota Magelang Berdasar Berdasar Kelompok Usia, Tahun 2016



BAB I

- 18

Transmisi kependudukan paling besar terjadi pada kelompok penduduk usia 30-34 tahun yang berkurang 524 jiwa pada tahun 2016, sementara penduduk usia di atasnya (35-39 tahun) hanya bertambah 92 jiwa. Fenomena ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kematian dan atau kepindahan penduduk ke luar wilayah. Hal ini perlu mendapat perhatian karena kelompok usia tersebut

merupakan

golongan

penduduk

dengan

potensi

produktivitas yang tinggi. Peningkatan kompetensi, tingkat kesehatan dan taraf hidup masyarakat harus dimaksimalkan. Demikian juga dalam hal perluasan lapangan kerja agar kelompok usia tersebut dapat melakukan aktivitas ekonomi di Kota Magelang yang pada akhirnya dapat meningkatkan output barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi makro dalam jangka panjang. Grafik 1.3 Piramida Penduduk Kota Magelang Tahun 2016

> 75 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4


Penambahan penduduk kelompok usia produktif tertinggi berasal dari usia 20-24 tahun dan 55-64 tahun. Struktur piramida penduduk Kota Magelang masih relatif sama dari tahun ke tahun dengan dominasi penduduk pada kelompok usia produktif dan usia menuju produktif (10-14 tahun) yang mencapai 10.062 jiwa.


BAB I

- 19

c. Klasifikasi Pekerjaan Mayoritas mata pencaharian penduduk di Kota Magelang adalah sebagai karyawan swasta, wiraswasta dan buruh harian lepas. Keterbatasan lahan pertanian menjadikan mata pencaharian petani/pekebun berkurang dari tahun ke tahun. Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah petani/pekebun di Kota Magelang hanya 195 jiwa, setelah pada tahun sebelumnya mencapai 215 jiwa. Dominasi pekerja pada sektor informal khususnya buruh, baik buruh bangunan, buruh industri maupun buruh tani, tidak lepas dari kondisi profil tenaga kerja di Kota Magelang yang mayoritas hanya tamat pendidikan formal tingkat SLTA saja (41,64%) dan kurang atau sampai dengan Sekolah Dasar/Sederajat (24,61%) dari total 94.883 jiwa penduduk usia kerja yang tercatat pada tahun 2015. d. Pembangunan Manusia Angka resmi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun berjalan dipublikasikan pada bulan Oktober-November tahun berikutnya. Oleh karena itu data IPM tahun 2016 belum tersedia sampai dengan saat ini. Hasil pembangunan manusia di Kota Magelang pada tahun 2015 kembali menempati posisi ke-4 di antara Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan nilai IPM sebesar 76,39 masih lebih rendah daripada Kota Salatiga (80,96), Kota Semarang (80,23) dan Kota Surakarta (80,14). Tabel 1.3 Komponen Pembentuk IPM Kota Magelang Tahun 2014-2015 AHH

HLS

RLS

Pengeluaran

(Tahun)

(Tahun)

(Tahun)

(Rp 000)

IPM

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

76,57

76,58

12,98

13,1

10,27

10,28

10.344

10.793

75,79

76,39

Keterangan:

AHH (Angka Harapan Hidup); RLS (Rata-rata Lama Sekolah); HLS (Harapan Lama Sekolah)

Sumber: BPS Kota Magelang (2017)

Meskipun mampu mencapai IPM yang cukup tinggi tapi ditilik dari pertumbuhannya, pembangunan manusia di Kota Magelang tergolong relatif lambat di Jawa Tengah, meskipun lebih tinggi dari LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB I

- 20

tahun 2014 (0,66%). Pertumbuhan IPM Kota Magelang pada tahun 2015 hanya mencapai 0,79% sementara mayoritas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mampu tumbuh di atas 1%. Angka pertumbuhan ini menduduki posisi ke-26 dari 35 Kabupaten/Kota. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pati dan Batang yang mampu meningkatkan IPM di atas level 2% pada tahun 2015. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Magelang masih stagnan dari tahun ke tahun sebesar 10 tahun (tingkat 1 SLTA) dengan lama sekolah yang diharapkan dari penduduk usia 7 tahun dapat dicapai sampai jenjang pertama Perguruan Tinggi (~13 tahun). Pergerakan nilai komponen penyusun IPM di Kota Magelang dengan laju yang paling signifikan hanyalah pertumbuhan pengeluaran per kapita riil, sedangkan 3 komponen yang lain justru berkontraksi (lebih lambat) pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan masih perlunya optimasi pembangunan khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan

meningkatnya

kualitas

pembangunan

yang

dilaksanakan sepanjang tahun 2016, diprediksi capaian angka IPM pada tahun 2016 akan memenuhi target yaitu sebesar 76,77. Tabel 1.4 Target dan Prediksi Realisasi IPM Tahun 2016 Indikator

Target

Realisasi*

Keterangan

IPM

76,61

76,77

Deviasi ±0,13%

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

10,36

10,34

Deviasi ±0,012

Harapan Lama Sekolah (tahun)

13,27

13,29

Deviasi ±0,043

Angka Harapan Hidup (tahun)

76,67

76,64

Deviasi ±0,012

10.886

10.886

Deviasi ±67,24

Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan (000 Rp)

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 (2017) * Angka Prediksi

e. Pembangunan dan Pemberdayan Gender 1) Pembangunan Gender Pembangunan

gender

yang

tercermin

dalam

Indeks

Pembangunan Gender (IPG) di Kota Magelang pada 6 tahun terakhir

menunjukkan

peningkatan

linear

sejalan

dengan

kenaikan IPM. Gap angka IPG Kota Magelang semakin kecil dan LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB I

- 21

mendekati 100 yang menunjukkan meningkatnya kesetaraan pembangunan antara laki laki dan perempuan di Kota Magelang. Grafik 1.4 Kabupaten/Kota dengan IPG Tertinggi di Jawa Tengah Tahun 2015

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (2016)

IPG Kota Magelang mencapai 95,81 tumbuh 0,38% pada tahun 2015 lebih tinggi dari IPG skala Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Di antara 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, pembangunan gender di Kota Magelang menduduki peringkat ke-6 dengan kualitas pembangunan penduduk laki-laki yang secara umum lebih baik dibandingkan dengan perempuan khususnya dari aspek pendidikan dan kesejahteraan. Namun demikian harapan hidup penduduk perempuan masih lebih tinggi mencapai rata-rata 78,5 tahun dibandingkan penduduk laki-laki dengan rata-rata 74,4 tahun. Tabel 1.5 IPM dan IPG Kota Magelang Tahun 2010-2015 Tahun

IPM

IPG

2010 2011 2012 2013 2014 2015

73,99 74,47 75,00 75,29 75,79 76,39

94,16 94,83 95,14 95,36 95,45 95,81

Jateng 2015

69,49

92,21

Indonesia 2015

69,55

91,03



BAB I

- 22

Gap yang cukup tinggi terlihat dari komponen pengeluaran per kapita riil (disesuaikan) dimana antara penduduk laki-laki dan perempuan terdapat selisih untuk standar hidup layak, yaitu sebesar Rp 1.354.000,00. Hal tersebut didukung oleh dominasi kaum laki-laki (55,47%) dalam struktur angkatan kerja Kota Magelang pada tahun 2015. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kaum perempuan menjadi sesuatu yang krusial agar mampu mengimbangi produktivitas ekonomi sehingga dapat memicu peningkatan standar hidup. Tabel 1.6 Komponen Penyusun IPG Kota Magelang Tahun 2015 Indikator IPM Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Harapan Lama Sekolah (tahun) Angka Harapan Hidup (tahun) Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan (000 Rp)

Laki-laki

Perempuan

78,63 10,90 13,27 74,54

75,33 9,92 12,89 78,51

12.005

10.651


Dengan implementasi program pembangunan serta alokasi kegiatan berbasis gender pada tahun 2016, diprediksi IPG Kota Magelang sampai dengan akhir tahun 2016 mampu memenuhi target RPJMD yang ditetapkan. Tabel 1.7 Target dan Prediksi Realisasi IPG Tahun 2016 Indikator

Target

Realisasi*

IPG

95,79

96,16

Keterangan Deviasi ±0,133

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 * Angka Prediksi

2) Pemberdayaan Gender Peningkatan

nilai

IPM

dan

IPG

harus

diiringi

dengan

pertumbuhan indeks pemberdayaan gender (IDG) sebagai indikator besarnya peran aktif perempuan dalam berpolitik, ekonomi, pengambilan keputusan dan penguasaan sumber daya ekonomi.


BAB I

- 23

Pada tahun 2015 IDG Kota Magelang mencapai angka 75,83. Meskipun lebih tinggi dari IDG Jawa Tengah (74,80) dan Nasional (70,83), namun capaian tersebut turun dari tahun 2014 yang mampu berada pada angka 78,82. Hal ini menunjukkan semakin lemahnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi di Kota Magelang. Pada tahun 2014 IDG Kota Magelang berada pada peringkat ke-3 di Jawa Tengah di bawah Kabupaten Temanggung (81,65 menduduki peringkat ke-6 se-Indonesia) dan Kota Salatiga (80,36). Namun pada tahun 2015 IDG Kota Magelang tergeser jauh sehingga menempati urutan ke-7 di bawah Kabupaten Temanggung (82,2), Kota Salatiga (80,38), Kabupaten Tegal (77,06), Kota Tegal

(76,67),

Kota

Semarang

(76,53)

dan

Kabupaten

Karanganyar (75,84). Melemahnya peran perempuan di Kota Magelang terutama disebabkan karena turunnya persentase keterlibatan kaum perempuan

dalam

parlemen

yang

hanya

sebesar

20%.

Persentase ini masih belum mampu memenuhi kuota yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekurang-kurangnya 30%. Tabel 1.8 Komponen Penyusun IDG di Kota Magelang dan Wilayah Sekitar Tahun 2014-2015

2014

2015

2014

2015

% Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Pendapatan Kerja 2014 2015

Kota Magelang

24,00

20,00

45,02

45,74

41,11

41,81

Kab. Magelang

14,00

14,00

36,94

53,37

37,22

37,33

Temanggung

31,11

31,11

44,42

54,73

41,74

40,83

Purworejo

17,78

17,78

48,28

45,20

32,63

33,92

Wonosobo

4,44

4,65

38,12

45,38

23,31

23,89

Jateng Indonesia

24,00 17,32

24,24 17,32

45,67 45,61

47,72 46,03

33,46 35,64

34,06 36,03

Wilayah

% Keterlibatan Perempuan di Parlemen

% Perempuan sebagai Tenaga Profesional, Administrasi dan Teknisi



BAB I

- 24

Hal yang perlu diperhatikan adalah fenomena menurunnya proporsi angkatan kerja perempuan sejak tahun 2013, dari 45,96% menjadi 44,53% pada tahun 2015, dan naiknya persentase pengangguran perempuan dari 26,10% pada tahun 2013 menjadi 34,86% pada tahun 2015. Selain peran perempuan dalam parlemen dan tenaga professional, perlu ditingkatkan juga peningkatan kompetensi penduduk usia kerja perempuan dan penyerapan tenaga kerja perempuan secara umum sehingga dapat

membantu

mempercepat

pertumbuhan

kontribusi

perempuan dalam pendapatan kerja. f.

Kemiskinan Garis kemiskinan (GK) untuk Kota Magelang pada tahun 2015

ditetapkan

sebesar

Rp

405.228,-/kapita/bulan.

Dengan

penetapan tersebut terdapat 100 penduduk yang terentas dari kemiskinan pada tahun 2015, namun masih terdapat 10.900 jiwa penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah GK dan masuk dalam klasifikasi penduduk miskin. Secara persentase, penduduk miskin di Kota Magelang menunjukkan tren menurun dengan capaian pada tahun 2015 mencapai 9,05% turun dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 9,14%. Grafik 1.5 Fluktuasi Jumlah Penduduk Miskin di Kota MagelangTahun 1996-2015

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2017)

Namun demikian pengentasan kemiskinan di Kota Magelang masih mengalami permasalahan, khususnya karena naiknya indeks LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB I

- 25

kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2), meskipun dari persentase jumlah penduduk miskin sudah mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dari 10.900 masyarakat miskin, makin jauh (kecil) pengeluaran mereka terhadap GK. Demikian juga di antara sesama penduduk miskin di Kota Magelang, kesenjangan pengeluaran yang tercipta semakin lebar. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa peningkatan pendapatan yang terjadi pada penduduk miskin belum merata dan tidak cukup signifikan dapat mengimbangi kenaikan GK. Tabel 1.9 Indikator Kemiskinan Kota Magelang Tahun 2011-2015 Indikator

2011

2012

2013

2014

2015

280.877

313.250

350.554

376.143

405.228

13,1

12,1

11,8

11,0

10,9

11,06

10,31

9,80

9,14

9,05

Indeks Kedalaman Kemiskinan-P1 (%)

1,61

1,48

1,45

0,94

1,39

Indeks Keparahan Kemiskinan-P2 (%)

0,36

0,33

0,37

0,20

0,31

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) Penduduk Miskin (ribu jiwa) Persentase Penduduk MiskinP0 (%)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2017)

Dengan implementasi program pro-poor sepanjang tahun 2016, diprediksi indikator kemiskinan di Kota Magelang mengalami perbaikan dan mampu memenuhi target RPJMD yang ditetapkan. Tabel 1.10 Target dan Prediksi Realisasi Tingkat Kemiskinan Kota Magelang Tahun 2016 Indikator

Target

Tingkat Kemiskinan (%)

8,36% – 8,89%

Realisasi* 8,28%

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 (2017) * Angka Prediksi

g. Ketenagakerjaan Sampel pendataan ketenagakerjaan yang dilakukan BPS untuk tahun 2016 tidak memenuhi untuk melakukan breakdown data sampai

dengan

level

Kabupaten/Kota,

sehingga

statistik

ketenagakerjaan terakhir hasil rilis resmi BPS adalah tahun 2015.


BAB I

- 26

Berdasarkan data tersebut tercatat jumlah penduduk usia kerja di Kota Magelang sebanyak 94.883 jiwa. Dari jumlah tersebut sebesar 64,35% (61.060 jiwa) merupakan angkatan kerja. Angka ini turun 5,16% dari tahun 2014. Penurunan tersebut secara langsung juga berpengaruh terhadap turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Magelang yang pada tahun 2015 hanya mencapai 64,35%. Namun demikian secara persentase, pada tahun 2015 terjadi peningkatan tingkat kesempatan kerja dari 92,62% pada tahun 2014 menjadi 93,57% dengan penurunan jumlah pengangguran dari 7,35% ke posisi 6,43%. Tabel 1.11. Statistik Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2014-2015 Uraian

2014

2015

Jumlah Angkatan Kerja (orang)

64.382,00 61.060,00

Jumlah Penduduk usia Kerja (orang)

94.007,00 94.883,00

Jumlah Angkatan Kerja Menganggur (orang) Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja (orang)

4.754,00

3.927,00

59.628,00 57.133,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang (2016)

Total penganggur pada tahun 2015 sebesar 3.927 jiwa dengan mayoritas masyarakat lulusan SLTA/SMK/MA dan Sarjana. Disamping melakukan peningkatan kualitas kompetensi secara berkesinambungan mengeksplorasi

Pemerintah

sumber

Kota

perekonomian

Magelang baru

juga yang

harus mampu

memperluas lapangan pekerjaan. Hal tersebut dapat berimbas pada penurunan jumlah pengangguran dan mengurangi kemungkinan pindahnya tenaga kerja produktif ke sektor-sektor ekonomi di luar wilayah. Besarnya pencari kerja yang terdaftar di Kota Magelang berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata penempatan pada akhir tahun sebesar 85,89%. Sepanjang tahun 2016 jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kota Magelang sebesar 530 jiwa, tumbuh 53,62% dari tahun 2015. Dari seluruh pencari kerja tersebut 93,21% telah ditempatkan. Diprediksi persentase jumlah pengangguran di Kota Magelang pada akhir tahun 2016 akan semakin menurun mencapai 6% seiring dengan prediksi tumbuhnya angkatan kerja. LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB I

- 27

6,43%

Banyaknya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun 2016 naik 12,57% mencapai 197 orang yang lebih banyak diikuti oleh tenaga kerja laki-laki (128 orang). Sebagai salah satu dampak dari mulai efektifnya Balai Latihan Kerja di Kota Magelang dan intensnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi pada tahun 2016, tingkat penyerapan tenaga kerja diprediksi akan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 (60%). Hal tersebut didukung oleh tren data historis serapan tenaga kerja di Kota Magelang yang dalam 8 tahun terakhir (2008-2015) selalu di atas 60% (rata-rata mencapai 66,62% per tahun) dengan rata-rata tingkat kesempatan kerja sebesar 90,24% per tahun. Gambar 1.5 Profil Pengangguran di Kota Magelang Tahun 2015

Kompetensi

2.558 jiwa 1.369 jiwa

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang (2016)

h. Kesehatan Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan tercermin dari beberapa indikator kesehatan yang menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2016. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, tercatat sampai dengan akhir tahun 2016 tidak terjadi kasus kematian ibu namun terjadi 16 kasus kematian bayi. Kasus kematian bayi ini


BAB I

- 28

turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 25 kasus. Dari sisi gender, angka kematian baik bayi maupun balita laki-laki di Kota Magelang pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan bayi dan balita perempuan. Tabel 1.12 Statistik Kesehatan Kota Magelang Tahun 2015-2016 Indikator Kelahiran Bayi Hidup (jiwa)

2015

2016

1.600,00

1.501,00

25,00

16,00

Kematian Ibu (jiwa)

3,00

0,00

Jumlah Balita (jiwa)

6.628,00

8.282,00

1,00

3,00

15,63

10,66

Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

187,50

0,00

Balita dengan ASI Eksklusif (jiwa)

382,00

386,00

1.552,00

1.173,00

Kematian Bayi (jiwa)

Kematian Balita (jiwa) Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)

Anak dengan Imunisasi (jiwa) Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang (2017)

Jumlah kelahiran bayi terkendali, turun 6,19% sebanyak 1.501 kelahiran hidup. Kesadaran kaum ibu akan pentingnya pemberian ASI eksklusif semakin meningkat, hal ini terbukti dengan pertumbuhan jumlah Balita yang mendapat ASI eksklusif sebesar 1,05% mencapai 386 Balita (50,52% balita laki-laki). Cakupan imunisasi meliputi 1.173 anak dengan 50,9% diikuti oleh anak perempuan. Meski masih ditemui beberapa kasus penyakit di Kota Magelang, namun jumlah penderita beberapa penyakit tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 yang mengindikasikan makin baiknya pelayanan jasa kesehatan di Kota Magelang. Khusus HIV/AIDS turun 33,33% pada tahun 2016 sebanyak 16 kasus yang terdiri dari 10 penderita HIV/AIDS laki-laki dan 6 perempuan. Grafik 1.6 berikut mengilustrasikan perbandingan jumlah kasus beberapa penyakit di Kota Magelang selama tahun 2015 dan 2016.


BAB I

- 29

Grafik 1.6 Jumlah Kasus Beberapa Penyakit di Kota Magelang Tahun 2015-2016

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang (2017)

Jumlah sarana prasarana kesehatan tahun 2016 di Kota Magelang cenderung sama dengan tahun 2015 dari sisi infrastruktur. Peningkatan terjadi pada jumlah dokter (bertambah 2 orang), perawat (naik 36,02%), bidan (naik 27,97%) dan tenaga kesehatan lainnya (38,73%). Tabel 1.13 dan 1.14 berikut menampilkan perbandingan target dan realisasi indikator kesehatan serta jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kota Magelang pada tahun 2015 dan 2016. Tabel 1.13 Target dan Realisasi Indikator Kesehatan Kota Magelang Tahun 2015-2016 Indikator

Realisasi 2015

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi

Target 2016

Realisasi 2016

0

3

2*

Angka Kematian Ibu/100.000 Kelahiran Hidup

187,5

135,00

0,00

Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup

15,63

15,00

16,00

Prevalensi Balita Gizi Buruk

0,31

0,31

0,22

130,93

<50

65,58

Angka Kesakitan DBD LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB I

- 30

Indikator

Realisasi 2015

Angka Prevalensi TB Angka Prevalensi HIV AIDS pada Penduduk Usia 15-49 Tahun

Target 2016

Realisasi 2016

128,33

<106

119,85

0,05

<0,5%

0,02

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; Dinas Kesehatan Kota Magelang (2017); * RSU dan Laboratorium Kesehatan

Tabel 1.14 Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan di Kota MagelangTahun 2015-2016 Uraian

2015

Jumlah Posyandu (unit) Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu (unit) Jumlah Rumah Sakit (unit) Jumlah Dokter (orang) Jumlah Perawat (orang) Jumlah Bidan (orang) Jumlah Apoteker (orang) Jumlah Tenaga Kesehatan lainnya (orang)**

2016

197

197

28

27*

7

7

147

149

1.105

1.408

143

183

24

24

284

394

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang (2017) * GKI Pajajaran tutup ** Tenga Gizi, Analis Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Masyarakat, Fisioterapi, Rekam Medik

i.

Pendidikan Kota Magelang memiliki sarana prasarana pendidikan yang mencukupi kebutuhan baik dalam maupun luar wilayah. Berdasar data komponen IPM, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Magelang pada tahun 2015 adalah 10,28 tahun atau setingkat jenjang kelas 1 SMA. Indikator ini didukung oleh data demografi penduduk usia 25 tahun ke atas dimana mayoritas pendidikan yang ditamatkan sampai dengan akhir tahun 2016 adalah pada jenjang SMA. Tingkat literasi di Kota Magelang sangat baik dengan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa baca tulis pada tahun 2016 mencapai 98,27%. Dari perspektif gender, penduduk laki-laki di Kota Magelang relatif mengenyam tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada penduduk perempuan.


BAB I

- 31

Tabel 1.15. Target dan Realisasi Angka Melek Huruf Kota Magelang Tahun 2016 Indikator

Target 2016

Angka Melek Huruf (%)

Realisasi 2016

97,35

98,27

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang (2017)

Permasalahan berbasis data yang masih dihadapi di bidang pendidikan adalah belum adanya basis data siswa yang terpilah berdasarkan asal wilayah. Hal tersebut berimbas pada perhitungan yang bias terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), baik untuk jenjang SD maupun SMP di Kota Magelang. Tabel 1.16. Statistik Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Magelang Tahun 2016 Variabel 1. Sekolah

SD

MI

Jumlah

75

2

77

61 14

0 2

61 16

14.623

343

14.966

a. <7 tahun

1.027

37

1.064

b. 7-12 tahun c. >12 tahun 3. Mengulang

13.249 347 327

297 9 17

13.546 356 344

2

0

2

897

22

919

a. Ijazah < S1

151

0

151

b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi

746

22

768

542

15

557

493

10

503

b. Rusak ringan

34

4

38

c. Rusak berat

15

1

16

7. Perpustakaan

77

2

79

8. Ruang Komputer

41

1

42

a. Negeri b. Swasta 2. Siswa menurut usia sekolah

4. Putus sekolah 5. KS dan Guru menurut ijazah

6. Ruang kelas a. Baik

Sumber: Profil Pendidikan Tahun 2015/2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang (2017)

Pada tahun 2016 masih terdapat 356 anak dengan usia lebih dari 12 tahun yang masih mengenyam pendidikan SD. Dari jumlah


BAB I

- 32

tersebut mayoritas adalah anak laki-laki (64,04%). Jumlah siswa yang mengulang sebanyak 344 siswa dan putus sekolah di tingkat SD sejumlah 2 orang. Untuk jenjang SMP, tercatat 373 anak usia lebih dari 15 tahun yang masih bersekolah SMP, 37 siswa mengulang dan 42 siswa putus sekolah dengan dominasi putus pada kelas 8 (76,19%). Data-data tersebut perlu mendapat perhatian sebagai bentuk evaluasi kinerja pendidikan di Kota Magelang dan untuk mengetahui dan mengeleminir faktor pencetus angka putus sekolah dan terlambatnya usia anak yang masuk kelas pertama pada level SD maupun SMP. Tabel 1.17 Statistik Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Magelang Tahun 2016 Variabel

SMP

MTS

Jumlah

1. Sekolah

21

2

23

a. Negeri

14

1

15

b. Swasta

7

1

8

7.109

1.585

8.694

a. <7 tahun

1.198

220

1.418

b. 7-12 tahun

5.636

1.267

6.903

c. >12 tahun

275

98

373

3. Mengulang

27

10

37

4. Putus sekolah

42

0

42

648

96

744

36

2

38

612

94

706

299

45

344

267

42

309

b. Rusak ringan

28

3

31

c. Rusak berat

4

0

4

7. Perpustakaan

15

10

25

8. Ruang Komputer

17

2

19

2. Siswa menurut usia sekolah

5. KS dan Guru menurut ijazah a. Ijazah < S1 b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi 6. Ruang kelas a. Baik

Sumber: Profil Pendidikan Tahun 2015/2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang (2017)


BAB I

- 33

C.

Gambaran Umum Ekonomi 1.

Potensi Unggulan a.

Industri Pengolahan dan Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) Sektor ini pada tahun 2015 mampu memproduksi output sebesar total Rp 2,145 triliun dari total PDRB Kota Magelang. Sebagai sektor dengan pertumbuhan yang tinggi di atas rata-rata pertumbuhan

umum,

Industri

Pengolahan

dan

Perdagangan

(Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) perlu terus dikembangkan khususnya dengan optimasi lapangan usaha industri kreatif, peningkatan kualitas produk dan kapabilitas pelaku ekonomi dalam sektor-sektor tersebut. Sebagian besar usaha perdagangan dan manufaktur di Kota Magelang merupakan industri kecil. Jumlah industri kecil di Kota Magelang pada tahun 2016 bertambah 11 unit dengan serapan tenaga kerja yang 7,86%. Keberadaan UMKM di Kota Magelang juga cukup signifikan dalam berkontribusi dalam sektor perdagangan. UMKM yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang pada tahun 2016 mencapai 6.861 unit usaha dengan nilai investasi mencapai Rp 59,355 miliar. Penyerapan tenaga klerja UMKM pada tahun 2016 sebesar 13.591. UMKM sebagai roda perekonomian yang telah terbukti tangguh

terhadap goncangan

ekonomi perlu terus dikembangkan, khususnya dalam peningkatan kualitas produk dan pemantapan manajemen organisasinya. Hal tersebut dapat meningkatkan omzet secara lebih signifikan dan stabil dalam jangka panjang. Tabel 1.18 berikut menggambarkan perkembangan kondisi industry manufaktur, UMKM dan koperasi di Kota Magelang selama tahun 2015 dan 2016.


BAB I

- 34

Tabel 1.18 Statistik Perindustrian dan Perdagangan di Kota MagelangTahun 2015-2016

Uraian

Anggota/Tenaga Kerja

Unit

Nilai Investasi 2016

2015

2016

2015

2016

588

599

3.436

3.706

22.435.130.735

Industri Kecil Formal Industri Menengah Formal UMKM Koperasi Konsumen Koperasi Simpan Pinjam

19

19

1.520

1.520

30.557.670.578

5.012

6.861

6.661

13.591

59.355.130.801

2

2

77

77

202

202

11.549

11.503

Koperasi Sekunder

3

3

81 81 koperasi koperasi

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, (2017)

Aktivitas ekonomi industri pengolahan dan perdagangan, khususnya dalam skala permodalan kecil, juga didukung oleh peran koperasi di Kota Magelang. Pada tahun 2016 jumlah koperasi di Kota Magelang tercatat sebanyak 2 koperasi konsumen, 202 koperasi simpan pinjam dan 3 koperasi sekunder. b. Pariwisata Penataan kota dan pengelolaan obyek wisata yang makin baik mampu menarik wisatawan pada tahun 2016. Total kunjungan wisatawan sebanyak 972.220 wisatawan dimana 0,46% dari jumlah kunjungan tersebut berasal dari wisatawan mancanegara. Jumlah

wisatawan,

baik

wisatawan

domestik

dan

mancanegara, yang berkunjung di Kota Magelang pada tahun 2016 beserta destinasi wisatanya tersaji pada Tabel 1.19 berikut ini.


BAB I

- 35

Tabel 1.19 Jumlah Wisatawan di Kota Magelang Tahun 2016 Objek Wisata/Event Taman Kyai Langgeng

Domestik

Mancanegara

561.394

-

Museum Sudirman

5.983

-

Museum BPK

1.251

-

Museum Diponegoro

6.567

-

Museum OHD

4.539

408

25.318

-

879

-

134.182

13

9.832

4.039

Lain-lain

216.815

3.680

Total

966.760

4.460

Museum Abdul Jalil Museum Bumi Putera Gunung Tidar Borobudur Golf

Sumber :

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, (2017)

Fasilitas jasa wisata tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hotel yang terdapat di Kota Magelang. Objek wisata di Kota Magelang juga didukung oleh keberadaan 18 hotel (8 hotel berbintang dan 10 hotel melati) dan 20 pusat kuliner yang terletak strategis dan terjangkau ke beberapa destinasi wisata. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, rata-rata tingkat hunian kamar hotel di Kota Magelang juga ikut meningkat. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung yang bermalam di hotel-hotel di Kota Magelang sebanyak 187.330 pengunjung dengan tamu mancanegara sebanyak 2.359 orang. Besaran kunjungan ke Kota Magelang juga berdampak pada kontribusi terhadap penerimaan di sektor pariwisata. Diproksi dari pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan, pengaruh tersebut tercermin dari naiknya total pendapatan sektor pariwisata. Kenaikan penerimaan tersebut adalah dari Rp 6,005 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 6,945 miliar pada tahun 2016 (tumbuh 15,66%). Grafik 1.7 berikut menggambarkan penerimaan pajak hotel, restoran dan tempat hiburan di Kota Magelang dari tahun 2011-2016.


BAB I

- 36

Grafik 1.7 Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Magelang Tahun 2011-2016 (dalam miliar Rp)

Sumber :

BPKAD Kota Magelang (2017)

Dengan pertumbuhan penerimaan tertinggi sebesar 17,91%, Pajak Hotel memberikan kontribusi terbesar (Rp 2,879 miliar) atau sebesar 41,46% dari total penerimaan sektor pariwisata. Meskipun secara total penerimaan sektor pariwisata mengalami kenaikan, namun kontribusi terhadap PAD pada tahun 2016 sedikit menurun. Dengan total PAD sebesar Rp 220,193 miliar, sektor ini hanya berkontribusi 3,15% setelah pada tahun 2015 mampu mencapai persentase lebih tinggi, yaitu 3,22%. Hal ini terlebih disebabkan karena kenaikan PAD pada tahun 2016 (18,01%) lebih besar daripada pertumbuhan penerimaan sektor pariwisata (15,66%), sehingga diperoleh persentase kontribusi yang sedikit menurun. c.

Perhubungan dan Transportasi Manajemen transportasi di Kota Magelang sebagai simpul perhubungan dengan daerah sekitar dikelola dengan sangat baik. Hal ini terbukti salah satunya dengan diraihnya penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) selama 3 tahun berturut-turut (2014-2016) atas prestasi Kota Magelang dalam manajemen lalu lintas transportasi. Sebagai wilayah yang didominasi trasportasi jalur darat, Kota Magelang memiliki moda trasportasi cukup lengkap yang mendorong kemudahan mobilitas dari dan ke luar wilayah. Kemudahan tersebut merupakan salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan


BAB I

- 37

jumlah penumpang angkutan darat di Kota Magelang. Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah penumpang angkutan darat mencapai 2.954.846 penumpang. Tabel 1.20 Sarana dan Prasarana Transportasi di Kota Magelang Tahun 2016 Uraian

Jumlah

Jumlah Terminal Kelas A

1

Jumlah Terminal Kelas C

1

Jumlah Armada Taxi

50

Jumlah Armada Angkutan Kota

335

Jumlah Armada AKAP

376

Jumlah Armada AKDP

150

Jumlah Armada Angkutan Barang

355

Jumlah Armada Bus Pariwisata

15

Jumlah Armada Travel

43

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Magelang (2017)

2.

Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2015 perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang tumbuh 9,2% mencapai Rp 6,466 triliun. Nilai ini berkembang 161,24% dari tahun dasar 2010. Struktur perekonomian Kota Magelang relatif stagnan dari tahun ke tahun tanpa adanya transformasi yang cukup berarti. Seperti tahun-tahun sebelumnya sektor Konstruksi mendominasi dengan nilai tambah 16,86% terhadap total PDRB. Sektor selanjutnya dengan output barang dan jasa yang terbesar di Kota Magelang pada tahun 2015 berasal dari sektor Industri Pengolahan (16,41%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,13%). Pertumbuhan ekonomi riil Kota Magelang sempat melambat pada tahun 2014 setelah pada tahun 2013 mampu mencapai di atas 6%. Hal tersebut karena perlambatan produksi pada hampir seluruh sektor dengan perlambatan terparah pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencapai -0,51%. Pada tahun 2015 secara riil pertumbuhan ekonomi makro Kota Magelang


BAB I

- 38

mencapai 5,07% mengalami ekspansi dari tahun sebelumnya yang hanya berada pada angka 4,9%. Tabel 1.21 Prediksi Nilai Tambah Bruto (NTB) dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)Tahun 2016 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB Sumber :

NTB 2015*

NTB 2016**

(Juta Rupiah)

(Juta Rupiah)

Pertumbuhan** (%)

129.930,50

138.559,06

6,64

1.046.892,40

1.160.029,45

10,81

17.352,42

18.182,71

4,78

8.501,88

8.783,55

3,31

1.098.299,45

1.191.761,81

8,51

943.221,05

998.387,89

5,85

446.900,64

493.004,07

10,32

379.472,18

417.470,45

10,01

309.098,04

336.044,29

8,72

313.820,95

342.112,28

9,02

210.148,57 21.318,87

227.525,19 23.729,72

8,27 11,31

761.280,66

820.821,98

7,82

478.794,89

558.251,54

16,60

174.548,69

196.094,20

12,34

127.389,85

136.599,07

7,23

6.466.971,04

7.067.357,25

9,28

BPS Kota Magelang (2016) * Angka Sangat Sementara, ** Angka Prediksi (deviasi 0,68%)


BAB I

- 39

Grafik 1.8 Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang Tahun 2011-2015 dan Prediksi tahun 2016

Sumber :

BPS Kota Magelang (2016), Tahun 2015 Angka Sangat Sementara; * Angka Prediksi

Fluktuasi

ekonomi

yang

terkendali

mendukung

kinerja

pembangunan yang semakin baik pada tahun 2016. Hal tersebut didukung oleh kondusifnya kondisi sosial ekonomi baik nasional maupun regional

sehingga

menghasilkan

prediksi

yang

optimis

terhadap

perekonomian makro Kota Magelang pada akhir tahun 2016. Diprediksi sampai dengan akhir tahun 2016 PDRB Kota Magelang mampu tumbuh mencapai nilai Rp 7,067 triliun (deviasi 0,68%) dengan pertumbuhan ekonomi 5,18% (deviasi 0,25%) dengan tren mendekati pertumbuhan riil potensialnya. Dengan proyeksi pertumbuhan penduduk pertengahan tahun 2016 sebesar 0,26% dan prediksi pertumbuhan PDRB ADHB 9,28% (deviasi ±0,68%), maka diprediksi PDRB per kapita tahun 2016 mampu mencapai Rp 4.862.824,8 per bulan, tumbuh 9% dari tahun 2015. Tabel 1.22 Target dan Realisasi Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2016 Indikator Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB per Kapita (Rp/tahun) Sumber :

Realisasi 2015*

Target 2016

Realisasi 2016**

5,07

4,93-5,43

5,18

53.538.074,04

58.309.122,98

58.353.897,63

RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; BPS Kota Magelang (2017); * Angka Sangat Sementara; ** Angka Prediksi


BAB I

- 40

3.

Investasi Investasi yang didekati dari indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Magelang pada tahun 2015 mencapai Rp 3,082 triliun (47,65% dari total PDRB), tumbuh 9,92% dari tahun sebelumnya. Ratarata Incremental Capital Output Ratio (ICOR, lag 1 tahun) dalam kurun 2010-2015 tercatat sebesar 4,88. Besarnya nilai ICOR yang relatif rendah ini mengindikasikan efisiennya kegiatan investasi di Kota Magelang. Kebutuhan investasi rata-rata Rp 1,446 triliun per tahun dengan nominal PMTB yang masih cukup untuk meng-cover kebutuhan investasi tersebut. Pada tahun 2016 dengan didukung iklim usaha yang kondusif dan tingginya daya saing Kota Magelang (menduduki peringkat pertama di Jawa Tengah pada tahun 2015 dengan indeks 64,72) serta munculnya peluang ekonomi baru dari kawasan sekitar seperti berjalannya proyek lanjutan tol Bawen-Salatiga-Solo; proyek jalan lintas selatan WonogiriYogyakarta-Kebumen-Cilacap;

kebijakan

Kawasan

KEDUNGSEPUR

Strategis

Semarang,

Nasional

Purwodadi);

prioritas

prioritas

pembangunan

(Kendal,

Ungaran,

pembangunan

area

PURWOMANGGUNG dan kawasan Segitiga Emas JOGLOSEMAR (Jogjakarta, Solo, Semarang), diprediksi mampu menciptakan multiplier effect yang besar bagi perekonomian Kota Magelang khususnya bagi sektor Transportasi dan Pergudangan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini mendorong optimisnya prediksi pertumbuhan investasi dari proksi PMTB pada tahun 2016 mencapai Rp 3,348 triliun. Tabel 1.23 Nilai Investasi PMA dan PMDN di Kota Magelang Tahun 2015-2016 PMA

Uraian

2015

Jumlah Perusahaan (unit) Nilai Investasi (juta Rp) Jumlah Tenaga Kerja (orang) Sumber :

PMDN 2016

3

2015

2016

3

980

1.043

193.821 193.821

534.992

672.248

3.339

4.039

187

187

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Magelang (2017)

Prediksi tersebut tidak terlepas dari kondisi eksisting kalkulasi nilai investasi PMA dan PMDN yang sampai akhir tahun 2016 mencapai


BAB I

- 41

Rp 866,069 miliar. Penyerapan tenaga kerja khususnya pada PMDN tumbuh 20,96% dari peningkatan 63 perusahaan pada tahun 2016. Tabel 1.24 Target dan Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN di Kota Magelang Tahun 2016 Indikator

Target

Pertumbuhan Nilai Investasi PMA (%) Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN (%) Sumber :

4.

Realisasi

5

0

15

25,66

RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Magelang (2017)

Perkembangan Harga Meskipun sempat terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi pada beberapa komoditi pengeluaran pada bulan November, khususnya pada kelompok Bahan Makanan (inflasi 3,26%), namun pada akhir tahun 2016 gejolak harga komoditas ini mampu terkendali sehingga turun pada angka 0,87%. Penurunan khususnya terjadi pada komoditi bumbubumbuan yang pada November melejit mencapai inflasi 19,08% menjadi 2,89% di Desember. Inflasi Kota Magelang pada tahun 2016 (yoy) hanya sebesar 2,25% lebih rendah dari Jawa Tengah (2,36%) dan Nasional (3,02%). Deflasi pada tahun 2016 terjadi pada bulan Februari (0,13%), April (0,48%) dan Agustus (0,48%). Tabel 1.25 Target dan Realisasi Inflasi Kota Magelang Tahun 2016 Indikator

Realisasi 2015

Inflasi (%)

2,70

Sumber :

Target 2016

Realisasi 2016

3,57 - 5,15

2,25

RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; BPS Kota Magelang (2017)

Stabilnya perkembangan harga di Kota Magelang merupakan indikasi keberhasilan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Magelang

melalui

ketersediaan

efektifitas

pasokan,

implementasi

pembentukan

program

harga

yang

pemenuhan terjangkau,

pendistribusian pasokan aman dan lancar, perluasan akses informasi yang salah satunya melalui publikasi rutin harga bahan pokok di pasarpasar yang menjadi lokasi survey pada SIM DataGO serta penguatan kompetensi SDM/kelembagaan TPID. LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB I

- 42

Grafik 1.9 Inflasi Kota Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2011-2016

Sumber :

5.

BPS Kota Magelang (2017)

Pemerataan Pendapatan a.

Indeks Gini Pemerataan pendapatan yang terukur dari Indeks Gini di Kota Magelang mengalami perbaikan pada tahun 2015. Nilai Indeks Gini turun dari 0,36 pada tahun 2014 ke 0,34 pada tahun 2015. Meskipun masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang, turunnya indeks ini mencerminkan bahwa hasil pembangunan di Kota Magelang semakin merata dinikmati oleh masyarakat. Diprediksi sampai dengan akhir tahun 2016 angka ini akan berada pada kisaran 0,33 dengan kecenderungan menurun. Indeks Gini Kota Magelang dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007-2015 dapat dilihat pada Grafik 1.10 berikut ini.


BAB I

- 43

Grafik 1.10 Indeks Gini Kota Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2007-2015

Sumber :

BPS Provinsi Jawa Tengah (2017)

b. Kriteria Bank Dunia Dari tahun 2013 ke 2014 terjadi penurunan persentase hasil pembangunan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah di Kota Magelang. Namun angka ini kembali naik pada tahun 2015. Berdasarkan hasil SUSENAS BPS pada Triwulan I tahun 2015 tercatat bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah di Kota Magelang menerima hasil pembangunan sebesar 17,2% yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Persentase ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 17,15%. Melihat

Grafik

1.11

berikut

ini,

jelas

terlihat

bahwa

ketimpangan pembangunan masih dirasakan oleh masyarakat di Kota Magelang. Persentase hasil pembangunan yang dinikmati oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah relatif lebih kecil (rata-rata 18,49%) dibandingkan penduduk berpenghasilan menengah (ratarata 37,62%) dan kaum kaya (rata-rata 43,89%).


BAB I

- 44

Grafik 1.11 Pemerataan Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia di Kota Magelang Tahun 2010-2015

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2017)

Tabel 1.26 Pemerataan Pendapatan Penduduk Kota Magelang dan Kabupaten/Kota Sekitar menurut Indeks Gini dan Kriteria Bank Dunia Tahun 2015 Kriteria Bank Dunia

Indeks Gini

Wilayah

40% I

40% II

20% III

Kota Magelang

0,34

17,20

37,09

45,71

Kabupaten Temanggung

0,38

17,31

34,63

48,06

Kabupaten Magelang

0,36

19,18

33,72

47,10

Kabupaten Wonosobo

0,37

17,33

35,97

46,70

Kabupaten Purworejo

0,34

19,74

34,76

45,50

Jawa Tengah

0,38

18,79

35,07

46,13

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, (2017)

Distribusi pembangunan yang lebih merata perlu terus ditingkatkan antara lain melalui redistribusi penerimaan daerah untuk peningkatan

belanja

pengeluaran

kebutuhan

dasar

melalui

peningkatan efektivitas pajak dan pelaksanaan pembangunan berbasis prioritas kebutuhan masyarakat.


BAB I

- 45

D.

Sistematika Sistematika dalam Penyusunan LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN: Berisi tentang dasar hukum dan gambaran umum daerah.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Disajikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Daerah.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Berisi tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dijabarkan tentang Urusan Wajib yang dilaksanakan dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan yang diuraikan berdasarkan program dan kegiatan, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi. BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Disajikan tentang tugas pembantuan yang diterima meliputi dasar hukum, instansi pemberi tugas pembantuan, satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan, program dan kegiatan yang diterima dan

pelaksanaannya,

sumber

dan

jumlah

anggaran

serta

permasalahan dan solusi. BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Berisi tentang kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. BAB VII PENUTUP Berisi tentang kesimpulan uraian Bab I sampai Bab VI.


BAB I

- 46

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, bahwa LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam

rangka

menjaga

kesinambungan

pemerintahan

dan

pembangunan serta untuk menghindari terjadinya kekosongan perencanaan daerah pada tahun 2016 atau masa transisi, mengingat periode RPJMD Kota Magelang Tahun 2010-2015 berakhir, dan waktu yang sangat sempit bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015 untuk menyusun RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 serta RKPD Tahun 2016, maka Walikota Magelang yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya (tahun 2015), wajib menyusun RKPD Kota Magelang Tahun 2016 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025, sebelum RPJMD Tahun 2016-2021 tersusun. RKPD Tahun 2016 (masa transisi) memuat rancangan program indikatif tahun 2016 yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya terselesaikan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2010-2015 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan yang baru serta digunakan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah. Program dan kegiatan transisi tersebut mengacu pada arah, dan prioritas pembangunan dan tahap ke-3 RPJPD Kota Magelang tahun 2005-2025. Meskipun tahun transisi, namun RKPD Tahun 2016 yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan tahun pertama adalah tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, serta menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016.


BAB I

- 47

Selanjutnya, RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran Visi, Misi, Program Walikota Magelang untuk 5 (lima) tahun kedepan sampai berakhirnya masa jabatan Walikota Magelang masa bhakti tahun 2016-2021 serta mengacu pada RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025. Adapun visi, misi, strategi, arah kebijakan dan prioritas daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai berikut: A.

Visi dan Misi Visi Kota Magelang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: “MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS”. Unsur yang terkandung dalam visi tersebut adalah: 1.

Kota Jasa Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

2.

Kota Modern Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karateristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam finansial; (b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para

pengguna

kota

atau

masyarakat

umum);

(c)

Visual

kota

mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya). 3.

Kota Cerdas Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa


BAB I

- 48

diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) Smart Governance yaitu: pengembangan e-governance, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) Smart infrastructure yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi

manajemen

pengembangan

city

berbasis

IT;

branding,

(3)

Smart

Economy,

pengembangan

yaitu:

kewirausahaan,

pengembangan e-commerce, dan ekonomi kreatif; (4) Smart environment yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) Smart people yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) Smart Living yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan,

kemudahan

akses

terhadap

layanan

kesehatan,

pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan. 4.

Masyarakat Sejahtera Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan

dan jasa pendidikan; (3) Tanpa

mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri. 5.

Masyarakat Religius Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius

dijamin

kebebasan

beribadah

sesuai

agama

dan

kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.


BAB I

- 49

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut: 1.

Misi Pertama: Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap

terhadap

pemenuhan

aspirasi

masyarakat,

mampu

meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2.

Misi Kedua: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana

pelayanan

dasar

di

bidang

pendidikan,

kesehatan

dan

perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan. 3.

Misi Ketiga: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4.

Misi Keempat: Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

5.

Misi Kelima: Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan

sarana-prasarana

peribadatan

sebagai

landasan

terbangunnya masyarakat madani. B.

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan


BAB I

- 50

untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran secara efektif, adapun strategi pembangunan jangka menengah Kota Magelang Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintahan yang profesional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi.

3.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.

Peningkatan kinerja pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang didukung oleh aparatur professional.

5.

Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi.

6.

Peningkatan akses sumber ilmu pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), dasar dan non formal.

7.

Peningkatan

kualitas

layanan

kesehatan

berkeadilan

dan

pemasyarakatan budaya perilaku hidup sehat. 8.

Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri usaha mikro dan perdagangan dan sektor jasa kota lainnya.

9.

Pengembangan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan

10. Pengendalian pemanfaatan ruang dan aktivitas pembangunan untuk pelestarian

kualitas

lingkungan

hidup

menuju

pembangunan

berkelanjutan dan antisipasi risiko bencana. 11. Pemenuhan rasio kebutuhan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan. 12. Peningkatan investasi, daya saing produk/jasa, dan kontribusi sektor sektor-sektor ekonomi bagi perekonomian daerah. 13. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan penurunan kemiskinan secara berkeadilan.


BAB I

- 51

14. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kreativitas seni budaya daerah, kearifan lokal, dan inovasi destinasi pariwisata. 15. Internalisasi kesadaran religius pada aparatur dan masyarakat untuk bermitra menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama menuju lingkungan masyarakat Kota Magelang yang kondusif, tertib, aman, nyaman dan antisipatif terhadap konflik sosial. Arah

kebijakan

merupakan

instrumen

perencanaan

yang

memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara

bertahap.

Tahapan

dan

prioritas

yang

ditetapkan

harus

mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas

pada

setiap

tahapan

berbeda-beda,

namun

memiliki

kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD tahun 2016-2021.

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengatur tentang semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Dasar Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tahun 2016, tidak dapat dipisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2016. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah didasarkan pada RKPD Kota Magelang Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2016.


BAB I

- 52

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, terbagi dalam kebijakan anggaran daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Dalam LKPJ 2016, terdapat kebijakan anggaran tahun 2016 yang diarahkan untuk: a.

Melakukan sinkronisasi program kegiatan Pemerintah Kota Magelang Dengan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Provinsi Jawa Tengah,

b. c.

Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah, berdasarkan urusan dan kewenangannya (diutamakan urusan wajib dan urusan pilihan), Tetap melaksanakan dan memperhatikan prioritas kegiatan-kegiatan yang mendukung program pro growth, pro poor, pro job dan pro environment. d.

Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.

e.

Mengoptimalkan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah.

f.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan.

g.

Berupaya untuk terus meningkatkan jumlah besaran belanja modal dalam rangka meningkatkan produktifitas perekonomian, dimana diharapkan dengan besarnya belanja modal maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta peningkatan kesempatan kerja.

h.

Peningkatan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar (terutama untuk kelompok rentan termarjinalkan) yang bersumber dari APBD maupun kemitraan. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan pendapatan per kapita. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai prioritas ini antara lain: 1) Meningkatkan SDM Kota Magelang dengan pendidikan yang terjangkau oleh semua penduduk. 2) Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 3) Meningkatkan keamanan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk.

i.

Tetap mendukung prioritas nasional, provinsi dan melanjutkan prioritas kegiatankegiatan tahun 2015 yang belum dilaksanakan secara maksimal guna mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Masyarakat Ekonomi Asean, Pengembangan E-Government: Menuju Smart City, dan Sustainable Development Goals.

Strategi-strategi diatas perlu ditindaklanjuti dalam politik anggaran, mulai dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal. Hal ini kemudian diikat dalam tanggung jawab sosial antara pemerintah dan DPRD yang perlu dibahas dalam pembahasan dokumen yang lebih detail, termasuk hal yang sangat penting adalah soal realisasi penyerapan anggaran serta akuntabilitas anggaran melalui laporan–laporan pelaksanaan APBD.


BAB I

- 53

Di samping itu, sistem rewards and punishment perlu diterapkan bagi perangkat daerah yang memiliki kinerja baik ataupun buruk, sehingga diharapkan mereka akan lebih bersemangat dalam mencapai tujuan pembangunan serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang sudah masuk dalam agenda kegiatan di masing-masing perangkat daerah. A.

Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kebijakan pengelolaan pendapatan dilakukan dalam rangka menuju sustainable fiscal di daerah, serta untuk menjaga ketersediaan dana pembiayaan pembangunan didaerah. Kapasitas fiskal yang memadahi juga akan berpengaruh secara linear terhadap pengalokasian dana untuk membiayai prioritas anggaran di daerah. Adapun secara rinci kebijakan pendapatan yang ditempuh di tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut: a. Menyusun

kebijakan

memperhatikan

di

faktor

bidang yang

pendapatan

mempengaruhi

daerah

dengan

potensi

sumber

penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB

perkapita

riil,

pertumbuhan

penduduk,

tingkat

inflasi,

penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang-undangan. b. Memberikan tax holiday bagi wajib pajak baru dan potensial dengan tetap memperhatikan aturan perpajakan. c.

Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan.

d. Mengupayakan Hasil (Yield) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seoptimal mungkin berdasarkan azas keadilan (Equity) dengan memperhatikan

efisiensi

ekonomi,

kemampuan

melaksanakan

(Ability to Implement) dan Kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (Suitability as Local Revenue Source). e. Penetapan Target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan

pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah

serta dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 20016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.


BAB I

- 54

f.

Melakukan penghimpunan data objek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan tax based), penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

g. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. h. Melaksanakan tertib administrasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara efektif dan efisien. i. Mendukung upaya-upaya peningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Magelang antara lain dengan : 1) Meningkatkan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang. Secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus ditingkatkan. 2) Mengoptimalkan perolehan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3) Melanjutkan sustainable fiscal untuk pembiayaan pembangunan daerah. j. Melakukan

program-program

untuk mendukung

intensifikasi dan

ekstensifikasi peningkatan PAD di Kota Magelang dengan cara: 1)

Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru (Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) baru di Kota Magelang).

2)

Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Perda yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.


BAB I

- 55

3)

Terus mengupayakan penggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak akan memberatkan masyarakat Kota Magelang serta diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi di Kota Magelang.

4)

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.

5)

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pembayar Pajak dan Retribusi Daerah salah satunya dengan cara Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan serta melakukan membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.

6)

Melakukan

penyederhanaan

sistem

dan

prosedur

administrasi

pemungutan pajak dan retribusi daerah serta managemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD). 7)

Menegakkan hukum/law enforcement dalam

upaya membangun

ketaatan WPD dan WRD. 8)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pemungut pajak, meningkatkan peran aktif perangkat daerah yang terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan.

9)

Melakukan

peningkatan

pengendalian

dan

pengawasan

atas

pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau. 10)

Mendukung implementasi teknologi

informasi secara terpadu/

terintegrasi guna mengintensifkan dan mengoptimalkan hasil pajak dan retribusi daerah di Kota Magelang. k.

Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2016 dan informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dan apabila belum diterbitkan maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran 2015.

l. Mengoptimalkan

pengelolaan

DAU

yang

diperkirakan

meningkat

besarannya (sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil) agar


BAB I

- 56

lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kota Magelang. m. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan

akan

tetap

besarannya

karena

bersifat

given

(pengeluaran/kegiatannya sudah ditentukan).Demikian juga dengan Dana

Bantuan

keuangan

dari

Propinsi

Jawa

Tengah

yang

diasumsikan tetap karena bersifat given juga. n. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut. o. Mengupayakan Pendapatan

peningkatan

Daerah

Yang

pendapatan Sah,

dari

antara

Dana

lain

Lain-lain

dengan

cara

meningkatkan aktivitas perekonomian Kota Magelang, melalui penciptaan

iklim

usaha

yang

kondusif,

penyehatan

iklim

ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan. p. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk

di

dalamnya

optimalisasi

sistem

organisasi

dan

kelembagaan pendapatan daerah, memberikan reward secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah yang baik dan berprestasi dalam mengelola pendapatan daerah. 2.

Target dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan data perbandingan target dan realisasi pendapatan daerah selama 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2015 dan tahun 2016, dalam Tabel 3.1 berikut ini, dapat di lihat bahwa penerimaan pendapatan tahun 2016 dari target sebesar Rp 823.177.275.000,00 realisasinya adalah sebesar Rp 840.042.489.976 atau 102,04% dari target yang telah ditetapkan. Kemudian apabila dibandingkan dengan target dan realisasi tahun 2015 terdapat pertumbuhan sebesar 0,40%. Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Lebih/kurang (Rp)

%

2015

768.696.905.000

781.335.799.509

12.638.894.509

101,64


BAB I

- 57

2016 Sumber

823.177.275.000

840.042.489.976

16.865.214.976

102,04

: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang (belum diaudit)

Adapun rincian realisasi pendapatan daerah dapat terlihat dalam rincian berikut ini: a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Grafik 3.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2016 pencapaian penerimaan PAD adalah sebesar Rp 220.315.712.153,00 atau 111,57% dari target sebesar Rp 197.465.478.000,00.

Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang Tahun Anggaran 2016

PAD 220,315,712,153 197,465,478,000

111.57%

Target Sumber

Realisasi

%

: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Magelang (belum diaudit)

Kemudian untuk perbandingan realisasi PAD Kota Magelang selama 2 (dua) tahun antara tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Grafik 3.2 berikut ini: Grafik 3.2 Realisasi PAD Kota Magelang Tahun 2015 dan 2016


BAB I

- 58

220,315,712,153 186,677,410,081

18.01%

Realisasi 2015

Realisasi 2016

%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Magelang (belum diaudit)

Realisasi PAD tahun 2016 Rp 220.315.712.153,00 atau naik 18,01% dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp 186.677.410.081,00. Adapun perbandingan antara target dan realisasi dari rincian jenis PAD tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel 3.2 dan Grafik 3.3 berikut ini: Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Rincian PAD Kota Magelang Tahun Anggaran 2016 Uraian PENDAPATAN ASLI DAERAH

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Lebih/Kurang (Rp)

%

197.465.478.000,00

220.315.712.153,00

22.850.234.153,00

111,57

24.748.872.000,00

25.974.837.133,00

1.225.965.133,00

104,95

Retribusi Daerah

6.001.756.000,00

6.662.360.989,00

660.604.989,00

111,01

Hasil Pengelolaan Kekayaan

6.181.760.000,00

6.182.279.953,00

519.953,00

100,01

160.533.090.000,00

181.496.234.078,00

20.963.144.078,00

113,06

Pajak Daerah

Lain-lain PAD yang Sah

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang (belum diaudit)

Grafik 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi per Jenis PAD Kota Magelang Tahun Anggaran 2016


BAB I

- 59

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan rincian per jenis komponen dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pajak Daerah dari target sebesar Rp 24.748.872.000,00 terealisasi sebesar 104,95% atau sejumlah

Rp

25.974.837.133,00. Salah satu pencapaian kontribusi terbesar Pajak Daerah antara lain diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) sebesar Rp 7.460.354.497,00 dari target di Tahun 2016 sejumlah Rp 7.009.000.000,00 atau 106,44 Kemudian disusul oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) realisasinya sebesar Rp 5.553.879.993,00 atau 117,23% dari target sebesar Rp 4.737.426.000,00. BPHTB realisasinya adalah sebesar Rp 4.669.609.585. Selanjutnya adalah Pajak Hotel realisasinya adalah Rp 2.910.250.748,00 atau 110,84% dari target sebesar Rp 2.625.515.000,00, disusul Pajak Restoran sebesar Rp 2.418.552.101,00 atau 106,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.267.200.000,00 2) Retribusi Daerah tercapai sebesar Rp 6.662.360.989,00 atau 111,01% dari target sebesar Rp 6.001.756.000. Kontribusi terbesar antara lain pada Retribusi Jasa Umum sebesar

Rp

3.291.254.175.000,00 atau 106,68% dari target sebesar

Rp

3.085.186.000,00 disusul Retribusi Jasa Usaha tercapai sebesar Rp 1.907.506.314,00 atau 107,27% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.778.195.000,00 dan terakhir adalah Retribusi Perizinan tertentu


BAB I

- 60

sebesar target sebesar

Rp 1.463.600.500,00 atau 128,57% dari Rp 1.138.375.000,00;

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasinya adalah sebesar Rp 6.182.279.953,00 atau 100,01% dari target sebesar Rp 6.181.760.000,00. Adapun kontribusi terbesar dari Bagian Laba BUMD dari sektor Perbankan sebesar

Rp 4.152.577.636,00,

yang terdiri dari: a)

Bagian Laba dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) sebesar Rp 2.461.237.186,00.

b)

Bagian Laba dari PD BPR Bank Magelang sebesar 1.642.152.600,00.

Rp

c)

Bagian Laba BKK Kota Magelang sebesar 49.187.850,00.

Rp

kemudian dari Bagian Laba dari Penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) sebesar Rp 2.029.185.650,00 terdiri dari : a) Bagian Laba dari PDAM sebesar Rp 741.590.000,00. b) Bagian Laba Perusahaan Daerah Obyek Wisata (PDOW) Taman Kyai Langgeng sebesar Rp 1.262.731.250,00. c)

Bagian Laba PD.Perbengkelan sebesar Rp 24.864.400,00.

dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi kepada Pihak Ketiga (dana bergulir) sebesar Rp 516.667,00 terdiri dari: a) Pengusaha kecil dan menengah sebesar Rp 516.667,00. 4) Lain-lain PAD yang sah tercapai sebesar Rp 181.496.234.078,00 atau 113,06% dari target yang ditetapkan sebesar

Rp

160.533.090.000,00. Salah satu pencapaian kontribusi terbesar antara lain diperoleh dari Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) sebesar Rp 165.158.271.260,00 kemudian dari Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp 7.565.252.536,00 disusul Penerimaan Bunga Deposito sejumlah Rp 2.535.445.219,00,

dan

penerimaan

lain-lain

sebesar

Rp

2.463.023.459,00. b.

Dana Perimbangan Absorbsi dana perimbangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 102,07% atau sebesar Rp 567.636.707.545,00 dari target sebanyak Rp 556.101.119.000,00. Terdiri dari: 1) Bagi hasil pajak/bukan pajak dari target Rp 29.017.550.000,00, realisasinya adalah sebesar Rp 30.333.059.082 atau 104,53%.


BAB I

- 61

2) Dana Alokasi Umum dari target Rp 415.469.412.000,00, realisasinya adalah sebesar Rp 447.909.575.000 atau 107,81%. 3) Dana Alokasi Khusus dari target Rp 111.614.157.000,00, realisasinya adalah sebesar Rp 89.394.073.463 atau 80,09%. Tidak tercapainya target DAK karena Terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.07/2016 pasal 73 bahwa penyerapan DAK dilakukan secara triwulanan dan setiap laporan triwulanan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. DAK bidang kesehatan tidak dapat terserap optimal dikarenakan aturan waktu penyaluran/birokrasi yang lebih panjang dari Kementerian Keuangan sehingga sulit dilakukan pencairannya. Sedangkan DAK bidang pendidikan, transportasi, kedaulatan pangan dan infrastruktur perumahan, air minum dan sanitasi hanya dapat ditransfer sampai dengan Triwulan III baru masuk pada Kas Daerah di tanggal 28 Desember 2016. Secara rinci perbandingan target dan realisasi Dana Perimbangan Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2016 tersaji pada Tabel 3.3 berikut. Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Magelang Tahun Anggaran 2016 Jumlah (Rp)

Bertambah/ (Berkurang)

Uraian Target

Realisasi

(Rp)

%

DANA PERIMBANGAN

556.101.119.000,00

567.636.707.545,00

11.535.588.545,00

102,07

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

29.017.550.000,00

30.333.059.082,00

1.315.509.082,00

104,53

Dana Alokasi Umum

415.469.412.000,00

447.909.575.000,00

32.440.163.000,00

107,81

Dana Alokasi Khusus

111.614.157.000,00

89.394.073.463,00

(22.220.083.537,00 )

80.09

Sumber :

c.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang (belum diaudit)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah di tahun 2016 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 69.610.678.000 terealisasi sebesar Rp 52.090.070.278 atau sebesar 74,83%. Tidak tercapainya target dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah ini salah satunya dikarenakan tidak tercapainya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang realisasinya sebesar Rp 37.179.177.579,00 atau 67,08% dari target yang ditetapkan pada akhir Tahun 2016 yaitu sebesar Rp 55.424.183.000,00. Begitu pula dengan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya yang ditargetkan sebesar Rp 14.186.495.000,00 terealiasasi sebesar Rp 14.146.495.000,00 atau 99,72%. Perbandingan target dan realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2016 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini. Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016


BAB I

- 62

Uraian

Jumlah (Rp) Target

Realisasi

(Rp)

%

LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

69.610.678.000,00

52.090.070.278,00

(17.520.607.722,00)

74,83

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

55.424.183.000,00

37.179.177.579,00

(18.245.005.421,00)

67,08

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

14.186.495.000,00

14.146.495.000,00

(40.000.000,00)

99,72

0,00

764.397.699,00

764.397.699,00

0,00

Pendapatan Lainnya

Sumber

3.


:

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang (belum diaudit)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan utama pendapatan daerah Kota Magelang tahun 2016 adalah: a.

Belum sepenuhnya penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) didasarkan pada studi potensi, khususnya studi potensi untuk Retribusi Daerah;

b.

Belum terdapat petugas penyidik khusus pajak dan auditor pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bisnis wajib pajak;

c.

Belum optimalnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut beberapa upaya sudah dan akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Magelang di tahun 2016 antara lain: a. Pengiriman beberapa pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) audit pajak; b.

Melakukan studi potensi PAD dari sektor Retribusi Daerah;

c.

Terus ditingkatkan performance financial dari BUMD yang terdapat di Kota Magelang sesuai dengan core bussines masing-masing. Prinsip profit oriented harus terus dipegang sebagai tujuan (goal) di akhir periode keuangan. Kemudian bagi BUMD yang mempunyai fungsi sosial seperti PDAM, harus tetap juga memperhatikan prinsip profit oriented dalam menjalankan usahanya.

4.

Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Derajat desentralisasi fiskal daerah diukur berdasarkan kemampuan fiskal kemandirian daerah dalam rangka membiayai pembangunan yang


BAB I

- 63

bersumber dari pembiayaan sendiri. Untuk mengukur derajat kemandirian daerah (derajat desentralisasi fiskal) dengan menggunakan formula yaitu: Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah

PAD TPD TPD

= = =

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Peneriman Daerah (TPD)

=

=

Rp 220.315.949.153 Rp 840.042.489.976

=

26,22%

X 100%

X 100%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Total Penerimaan Daerah PAD+BHPBP+DAU+DAK

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka tingkat kemandirian fiskal Kota Magelang Tahun 2016 sebesar 26,22% termasuk kategori tinggi dan jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 23,89%, tingkat kemandirian fiskal daerah meningkat sebesar 2,33%. B.

Pengelolaan Belanja Daerah 1.

Kebijakan Umum Belanja Daerah Kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan kepada alokasi belanja yang berlandaskan azas kewajaran dan kepatutan serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah di tahun 2016 dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Adapun kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut: a. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. serta setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib dan urusan pilihan terlebih dahulu. b. Belanja tidak terduga diasumsikan tetap. atau minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya. c. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun. d. Belanja diutamakan untuk memenuhi/mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan fasilitas umum pemukiman; e. Menguatkan

program–program

penanggulangan

kemiskinan

serta

pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; f.

Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat

g. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah diharapkan


BAB I

- 64

dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektorsektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi. h. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektivitas anggaran belanja daerah secara proporsional akan dilakukan melalui: 1) Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatanyang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota magelang dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat. yaitu

program

kegiatan

yang

terkait

dengan

Penanggulangan

Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi RAD Masyarakat Ekonomi Asean, Pengembangan E-Government secara Komprehensif dan Integral: Menuju Smart City, dan Sustainable Development Goals. 2) Mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan rencana program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat. dengan pengalokasian kegiatan yang diampu kelurahan, kecamatan dan perangkat daerah sesuai dengan batasan kriteria. 2.

Target dan Realisasi Belanja Realisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2016 dapat terlihat dalam target dan realisasi belanja daerah sebagaimana Tabel 3.5 di bawah ini: Tabel 3.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016 Jumlah (Rp)

Bertambah/(Berkurang)

Uraian Target BELANJA

Realisasi

(Rp)

%

1.017.467.369.000

871.865.630.603

(145.601.738.397)

85,69

BELANJA TIDAK LANGSUNG

432.348.738.000

350.207.766.658

(82.140.971.342)

81,00

Belanja Pegawai

376.822.627.000

344.173.396.158

(32.649.230.842)

91,34

Belanja Hibah

3.598.396.000

1.486.806.000

(2.111.590.000)

41,32

Belanja Bantuan Sosial

3.791.514.000

3.198.764.000

(592.750.000)

84,37


BAB I

- 65

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

641.830.000

641.828.500

(1.500)

99,99

47.494.371.000

706.972.000

(46.787.399.000)

1,49

585.118.631.000

521.657.863.945

(63.460.767.055)

89,15

44.510.249.000

40.785.045.910

(3.725.203.090)

91,63

Belanja Barang dan jasa

294.099.708.000

258.948.360.119

(35.151.347.881)

88,05

Belanja Modal

246.508.674.000

221.924.457.916

(24.584.216.084)

90,03

Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai


Untuk realisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp 871.865.630.603 atau 85,69% dari target belanja daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.017.467.369.000,00. Apabila dilihat dari penyerapan anggaran sudah di atas 76% maka penyerapan belanja daerah ini masuk dalam kategori baik. Adapun penjelasan perincian belanja daerah tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut: a.

Belanja Tidak Langsung

Penyerapan belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 350.207.766.658,00 atau 81,00% dari rencana anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 432.348.738.000,00. Dengan perincian sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai realisasi penyerapannya mencapai 91,34% atau sebesar Rp 344.173.396.158,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 376.822.627.000,00. 2)

Belanja Hibah realisasi penyerapannya mencapai 41,32% atau sebesar Rp 1.486.806.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.598.396.000,00.

3)

Belanja Bantuan Sosial realisasi penyerapannya mencapai 84,37% atau sebesar Rp 3.198.764.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.791.514.000,00.

4)

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa realisasi penyerapannya mencapai 99,99% atau sebesar Rp 641.828.500,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 641.830.000,00.

5)

Belanja Tidak terduga realisasi penyerapannya mencapai 1,49% atau sebesar Rp 706.972.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 47.494.371.000,00.

b.

Belanja Langsung

Penyerapan belanja langsung pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 521.657.863.945 atau 89,15% dari rencana anggaran belanja langsung yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun 2016 sebesar Rp LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB I

- 66

585.118.631.000,00. Penyerapan yang tinggi pada belanja langsung ini menunjukkan indikator bahwa penyerapan belanja untuk publik lebih besar daripada belanja aparatur. Adapun perincian belanja langsung di tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1) Belanja pegawai realisasinya adalah sebesar 91,63% atau sebesar Rp 40.785.045.910,00

dari

target

yang

ditetapkan

sebesar

Rp

44.510.249.000,00. 2)

Belanja barang dan jasa realisasinya adalah sebesar 88,05% atau sebesar Rp 258.948.360.119,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 294.099.708.000,00.

3)

Belanja modal realisasinya adalah sebesar 90,03% atau sebesar Rp 221.924.457.916,00 dari target yang ditetapkan sebesar

Rp

246.508.674.000,00. 3.

Permasalahan dan Solusi Secara umum permasalahan utama Belanja Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut : a.

Deviasi belanja daerah terhadap kapasitas fiskal yang terbatas.

b.

Terlambatnya data pagu indikatif dana transfer dari pemerintah pusat untuk digunakan dalam penyusunan Anggaran, sehingga pengalokasian dana untuk belanja daerah menjadi tidak optimal.

c.

Belum dilakukan secara optimal perhitungan kontribusi penyerapan belanja daerah terhadap pencapaian indikator sasaran.

Solusi yang ditempuh dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut antara lain: a.

Penentuan skala prioritas pembangunan daerah dalam pengalokasian anggaran belanja daerah;

b.

Penyerapan anggaran untuk lebih dioptimalkan agar SILPA tidak terlalu besar pada saat perhitungan anggaran;

c.

Mengoptimalkan fungsi rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan (Rakor-POK) selain melihat penyerapan anggaran dan fisik sekaligus melihat pencapaian indikator sasaran (outcome).

C.

Pengelolaan Pembiayaan Daerah 1.

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah


BAB I

- 67

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang yaitu: 1) Peningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan

karena

terjadinya

efisiensi,

efektivitas

dalam

pengelolaan belanja daerah. 2) Peningkatan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) karena terdapat pelampauan pendapatan daerah dari target pendapatan yang sudah ditetapkan. b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama tahun 2016 diarahkan untuk: meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Adapun target Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp 201.377.094.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 201.248.404.030,00 atau 99,93% terdiri dari: 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya realisasinya sebesar Rp 201.227.094.865,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp 201.227.094.000,00 dengan perincian: a)

Sisa dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 3.151.221.703,00;

b)

Sisa DAK sebesar Rp 16.857.411.769,00;

c)

Sisa BLUD RSU Tidar sebesar Rp 38.117.567.310,00;

d)

Sisa BLUD Puskesmas sebesar Rp 4.667.601.264,00;

e)

Sisa

Sertifikasi

dan

tambahan

penghasilan

sebesar

Rp 36.409.439.205,00; f)

Sisa dari Pembangunan Pasar Rejowinangun sebesar Rp 4.991.030.000,00;

g)

Bagi

Hasil

Pajak

Rokok

tahun

2015

sebesar

Rp 19.716.815.387,00; h)

SiLPA murni sebesar Rp 77.316.008.227,00;

2) Penerimaan dana bergulir realisasi sebesar Rp 21.309.165,00 atau

14,20%

dari

target

yang

ditetapkan,

yaitu

sebesar

Rp 150.000.000,00 yang terdiri dari: a)

Koperasi sebesar Rp 10.387.500,00


BAB I

- 68

b)

LPT-INDAG sebesar Rp 10.921.665,00

Untuk pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp 7.087.000.000,00 atau sama dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 7.087.000.000,00 atau 100%. Adapun pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut: 1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) sebesar Rp 1.245.000.000,00. 2) PD Percetakan Vita Grafika sebesar Rp 900.000.000,00. 3) PD BPR Bank Magelang sebesar Rp 3.000.000.000,00. 4) PD Obyek Wisata Kyai Langgeng sebesar Rp 1.942.000.000,00. Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui pembiayaan netto yang berasal dari selisih perhitungan antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 194.161.404.030, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebesar Rp 162.338.263.403,00. 2.

Target dan Realisasi Pembiayaan Adapun realisasi untuk pembiayaan daerah pada tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel 3.6 berikut ini: Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 Jumlah (Rp)


Uraian Target

Realisasi

Rp

%

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

201.377.094.000

201.248.404.030

(128.689.970,00)

99,93

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

201.227.094.000

201.227.094.865

865,00

100.00

Pencairan Dana Cadangan

0

0

0

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

0

0

0

Pinjaman Dalam Negeri

0

0

0

0,00

150.000.000

21.309.165

(128.690.835)

14,20

Penerimaan Piutang Daerah

0

0

0

0,00

Penerimaan Hasil penarikan

0

0

0

0,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

7.087.000.000

7.087.000.000

0

Penerimaan Dana Bergulir

Pembentukan Dana Cadangan

0,00

100,00

0

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

7.087.000.000

7.087.000.000

0

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

0

0

0

0

(210.803.641.483)

(210.803.641.483)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun berkenaan

0,00

100,00

(


BAB I

- 69

Pembiayaan Netto

194.290.094.000

194.161.404.030

(128.689.970)

0

162.338.263.403

162.338.263.403

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

0


3.

Permasalahan dan Solusi Sampai dengan saat ini permasalahan utama berkaitan dengan pembiayaan daerah adalah masih terdapat kurang optimalnya kontribusi dari penyertaan modal yang di serahkan kepada entitas bisnis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan dalam pembiayaan daerah adalah setiap entitas bisnis yang mendapatkan penyertaan modal harus melakukan kegiatan yang mendatangkan profit oriented dengan tetap memperhatikan core bussines-nya. BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 11 yang berbunyi “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi”. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan. Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan Tugas Pembantuan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian. Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah

non

kementerian

sebagaimana

dimaksud

ditetapkan

setelah

berkoordinasi dengan menteri.


BAB I

- 70

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan dan dengan cara menugasi Desa yang ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselengarakan sendiri

oleh

Daerah

kabupaten/kota

atau

dapat

ditugaskan

sebagian

pelaksanaannya kepaa Desa. Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.

Tugas Pembantuan yang Diterima Pada tahun 2016 Kota Magelang mendapat tugas pembantuan yang berasal dari pemerintahan pusat dengan nilai sebesar Rp 415.871.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu). Adapun pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Magelang dapat dilaporkan sebagaimana penjelasan di bawah ini. Tugas pembantuan tersebut dilaksanakan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.

B.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam Rangka Tugas Pembantuan Untuk mengetahui lebih jelas kinerja tugas pembantuan dapat dilaporkan sebagai berikut: 1.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a. Dasar Hukum 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-010.08.4.035518/2016 tanggal 7 Desember 2015;


BAB I

- 71

2) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-010.08.4.035518/2016 tanggal 7 Desember 2015 tentang Revisi ke: 01 tanggal 25 Juli 2016; 3) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-010.08.4.035518/2016 tanggal 7 Desember 2015 tentang Revisi ke: 02 tanggal 11 Agustus 2016; 4) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-010.08.4.035518/2016 tanggal 7 Desember 2015 tentang Revisi ke: 03 tanggal 27 Oktober 2016. b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Tugas Pembantuan APBN Tahun 2016 yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri Rp 415.871.000,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) program, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu: 1)

Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Masukan (input) Alokasi dana sebesar Rp 415.871.000,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 216.895.150,00 atau 52,15%. b) Keluaran (output) Laporan

Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan

(Adminduk) dengan target 1 laporan, terealisasi 1 laporan dengan nilai capaian kinerja 100%. Adapun yang tidak terealisasi adalah monitoring dan evaluasi ke kecamatan karena perjalanan tersebut dibawah 8 jam sehingga


BAB I

- 72

monitoring dan evaluasi ke kecamatan sesuai ketentuan tidak dapat diberi uang transport. c) Hasil (outcome) Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai

dasar

pelayanan

penerbitan

publik

dan

dokumen

pembangunan

kependudukan nasional

serta

mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada dengan target 100% terealisasi 100% dengan nilai capaian kinerja 100%. e. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber

Anggaran

Tugas

Pembantuan

APBN

Tahun

Anggaran 2016 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang berasal dari Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran

2016

sebesar

Rp

1.055.185.000,00.

Dalam

perkembangannya mendapat revisi 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 25 Juli 2016, 11 Agustus 2016 dan 27 Oktober 2016 dikarenakan adanya penggantian pejabat perbendaharaan dan adanya surat dari Direktur

Jenderal

Kementerian

902/5966/DUKCAPIL.SES

tanggal

Dalam 17

Negeri

Nomor

2016

perihal

Juni

Penghematan Anggaran Tugas Pembantuan (TP) pada APBN TA 2016 dan surat dari Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/9311/DUKCAPIL.SES tanggal 5 September 2016 Juni 2016 perihal Penghematan Anggaran DK/TP pada APBN TA 2016 yang

memerintahkan

kepada

seluruh

kota/kabupaten

untuk

melakukan penghematan/pemotongan melalui self blocking masingmasing

RKAKL

Tugas

Pembantuan

APBN

TA

2016

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang harus direvisi dan pagu anggaran menjadi Rp 415.871.000,00, dengan rincian self blocking adalah:

f.

Total self blocking

: Rp 639.314.000,00

- self blocking I

: Rp 66.203.000,00

- self blocking II

: Rp 573.111.000,00

Permasalahan dan Solusi


BAB I

- 73

Permasalahan: Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

Tugas

Pembantuan APBN Tahun 2016 dari Kementerian Dalam Negeri adalah penyerapan dana tidak maksimal yang disebabkan oleh: 1)

Pelaksanaan kegiatan yang seharusnya 12 bulan hanya dapat terealisasi 11 bulan dikarenakan DIPA Petikan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada akhir Bulan Januari Tahun 2016;

2)

Perjalanan Dinas Dalam Kota tidak dapat dilaksanakan karena pelaksanaannya di bawah 8 jam;

3)

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa serta belanja untuk

persediaan

barang

konsumsinya

tidak

dapat

direalisasikan karena ketersediaan blangko dan formulir-formulir kependudukan dan pencatatan sipil masih cukup banyak. Solusi: 1)

Koordinasi dengan instansi terkait (Kementerian Dalam Negeri, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng, dan KPPN);

2)

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada. BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan

tugas

umum

pemerintahan

di

Kota

Magelang

merupakan salah satu substansi penting dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 adalah wajib diinformasikan sebagai bagian keterangan pertanggungjawaban Walikota Magelang kepada DPRD Kota Magelang. Pengertian tugas umum pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 adalah tugas kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota selain pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Mengacu pada cakupan penyelenggaraan tugas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 18 dan 22, maka penyelenggaraan tugas umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang, antara lain meliputi: kerja sama antardaerah, kerja LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB I

- 74

sama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, kerja sama pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan

kawasan

khusus,

serta

penyelenggaraan

ketenteraman

dan

dilaksanakan

oleh

ketertiban umum. Pelaksanan

tugas

umum

pemerintahan

yang

Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut: A.

Kerja Sama Antardaerah Kerja sama antardaerah dapat menjadi salah satu pilihan alternatif dalam

mengembangkan

daerah

sehingga

pemerintah

daerah

dapat

melakukan akselerasi pembangunan yang didasarkan pada pertimbangan efesiensi dan efektifitas, sinergi dan saling menguntungkan, terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kerja sama antardaerah diharapkan dapat menjadi jembatan yang meminimalisasi potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan, mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, meningkatkan pertukaran teknologi dan pengetahuan sehingga dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam pelaksanaan pelayanan umum. 1. Kebijakan dan Kegiatan Upaya pelaksanaan kerja sama antardaerah bertujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Di samping itu, kerja sama antardaerah dimaksudkan untuk meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan lintas wilayah administratif, meningkatkan pelayanan dan kesejahterahan masyarakat di daerah, dan pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pengembangan ekonomi di daerah masing-masing serta mensinkronkan program pembangunan. Upaya Pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan kerja sama antardaerah adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).


BAB I

- 75

Kegiatan kerja sama daerah yang masih berlangsung sampai dengan 2016 adalah: a. Kerja sama bidang transmigrasi; b. Kerja sama bidang penanaman modal. 2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Berikut uraian kerja sama antardaerah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Magelang dengan daerah lain pada tahun 2016 dan yang masih berjalan sampai dengan tahun 2016: a.

Kerja sama bidang transmigrasi

No. 1.

Nomor dan Tanggal Perjanjian 04 Tahun 2016 tertanggal 26 Mei 2016

2.

05.1 Tahun 2014 03-A/Sosnakertrans/ 2014 tanggal 25 Juni 2014

3.

04.2 Tahun 2013 475.1/214.1/SNTD/2013 tertanggal 30 April 2013

4.

07 Tahun 2012 595/390.A/SKTK-D/ 2012 tanggal 18 April 2012

5.

07 Tahun 2011 870/777/IV/Dinsosnakertr ans-2011 tanggal 13 April 2011

Daerah yang Diajak Kerja sama

Materi Kerja sama

Jangka Waktu

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat

Program Transmigrasi di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukangma, Kabupaten Kayong Utara

5 tahun

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Program Transmigrasi di lokasi Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

5 tahun

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat

Program Transmigrasi di Desa Simatamata, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara

5 tahun

Pemerintah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Program Transmigrasi di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang

5 tahun

Pemerintah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Transmigrasi di Kabupaten Lamandau

5 tahun


BAB I

- 76

b.

Kerja sama bidang penanaman modal

No. 1.

Nomor dan Tanggal Perjanjian 570/863/BPMPPT/2016 570/846/450/2016 tanggal 8 Oktober 2016

2.

570/01/K.PM/XI/2016 570/1001/450/2016 tanggal 24 November 2016

3.

120.13/916/2016 570/1064/450/2016 tanggal 21 Desember 2016

4.

570/603/450/2015 570/1128/ 2015 tanggal 2 Oktober 2015

5.

570/290/450/2014 503/01-BPMPPT/XI/ 2014 tanggal 17 November 2014

6.

570/289/450/2014 570/438/BPMPT tanggal 17 November 2014

B.

Daerah yang Diajak Kerja sama

Materi Kerja sama

Pemerintah Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Fasilitasi kerja sama bidang penanaman modal

Pemerintah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah


1 tahun

Pemerintah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah


1 tahun

Pemerintah Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah


5 tahun

Pemerintah Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat


5 tahun

Pemerintah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah


5 tahun

Jangka Waktu

Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga Kota Magelang dapat dikatakan hampir tidak mempunyai sumber daya alam yang dapat dieksploitasi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini Kota Magelang berupaya untuk memposisikan diri

sebagai

kota

stakeholders.

Kerja

jasa

yang

sama

mampu

dengan

memenuhi

pihak

ketiga

kebutuhan

semua

dilaksanakan

untuk

mengoptimalisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan pengelolaan potensi daerah yang ada sehingga dapat memenuhi penyediaan pelayanan publik dan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah. 1. Kebijakan dan Kegiatan Kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Magelang dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga adalah:


BAB I

- 77

a.

Meningkatkan

dukungan

pihak

ketiga

guna

mengoptimalkan

kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah; b.

Meningkatkan pelayanan publik;

c.

Meningkatkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016 dan yang masih berjalan pada tahun 2016, yaitu: a.

Kerja sama bidang pendidikan;

b.

Kerja sama bidang kesehatan;

c.

Kerja sama bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d.

Kerja

sama

bidang

otonomi

daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; e.

Kerja sama bidang perdagangan;

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi pelaksanaan kerja sama Pemerintah Kota Magelang dengan pihak ketiga yang masih berlaku/berlangsung sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut: a. Kerja sama bidang pendidikan Perjanjian kerja sama/kesepakatan dalam bidang pendidikan, yaitu: No. 1.

Nomor dan Tanggal Perjanjian 3 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015

2.

08/PKS.P/RSUDT/II/2015 053/AKPER/NWU/II/2015 tanggal 28 Februari 2015

3.

7/PKS.PI/RSUDT/IV/2015 1035/UN7.3.4/KS/2015 tanggal 1 April 2015

Jangka Waktu

Pihak Ketiga

Materi Kerja sama

Kepolisian Resor Magelang Kota

Pembinaan pendidikan lalulintas pada siswa SD, SMP SMA dan SMK

1 tahun

Akademi Keperawatan (AKPER) Ngudi Waluyo Ungaran

Praktik keperawatan mahasiswa AKPER Ngudi Waluyo Ungaran

22 bulan

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang

Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan pengalaman dan keterampilan peserta Program Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis

2 tahun


BAB I

- 78

I FK UNDIP Semarang 4.

13/PKS.B/RSUDT/V/2015 149/CM/V/2015

SMK Citra Medika Magelang

Praktik kerja lapangan siswa Program Studi Farmasi SMK Citra Medika Magelang

2 tahun

tanggal 31 Mei 2015

5.

421.26/482.P/SMK.3/2015

Daffam Hotel Malioboro Yogyakarta

Paktek Kerja Industri siswa SMK Negeri 3 Magelang

2 tahun

6.

421.25/482.P/SMK.3/2015

Jambuluwuk Malioboro Boutique Hotel Yogyakarta


2 tahun

7

421.24/482.P/SMK.3/2015

Hotel Plataran Borobudur Magelang


2 tahun

8.

421.23/482.P/SMK.3/2015

Nueve Hotel Yogyakarta


2 tahun

9.

421.22/482.P/SMK.3/2015

Ros In Hotel Yogyakarta


3 tahun

PT Royal Fashion


2 tahun

10.

0012/HRD/RF/V/2015

Kabupaten Semarang 11.

05/NKS/BKK/SMK3/2015

PT Ungaran Sari Garmen Kabupaten Semarang


4 tahun

12.

415/4/780/SMK.3/230

Larissa Aesthetic


2 tahun

13.

415/4/780/SMK.3/230

PT Martina Berto


2 tahun

14.

06/PKS.B/RSUDT/II/2014 075/UNIMUS.G/KS/2014

Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS)

Praktik belajar lapangan mahasiswa Program D-III Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan UNIMUS

2 tahun

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kesiapan penyelenggaraan Universitas Tidar menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

5 tahun

Akademi Perekam Medik dan Informatika Kesehatan

Praktik kerja lapangan/magang mahasiswa APIKES Citra Medika

2 tahun

tanggal 1 Februari 2014

15.

03 Tahun 2014 05/KB/E/II/2014 tanggal 27 Februari 2014

16.

13/PKS.B/RSUDT/IV/2014

012/C.5-IV/III/2014 tanggal 1 April 2014


BAB I

- 79

17.

28/PK.P/RSUDT/IV/2014 04.1/PK-FKIKA/UMY/IV/2014

tanggal 31 Mei 2014

18.

29/PKS.PII/RSUDT/V/2014

HK.06.01/A.II.3/573/2014 tanggal 31 Mei 2014

19.

20/PKS.PI/RSUDT/VI/2014 006/MoU/DIR/AMA-YK/2014

tanggal 1 Juni 2014

20.

46/PKS.PI/RSUDT/VII/2014

19.1A/Dir/KS/SV/2014 tanggal 1 Juli 2014

21.

25/PKS.B/RSUDT/VIII/2014

761/C.8-II/FIK/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014

22.

27/PKS.PII/RSUDT/XI/2014

B/120/VI/2014 tanggal 1 November 2014

23.

30/PKS.PI/RSUDT/XII/2014

025/AKBID/NWU/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014

24.

35/PKS.B/RSUDT/XII/2014 MOU/032/STIKES A.YANI/XII/2014

(APIKES) Citra Medika Surakarta

Surakarta

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FKIK UMY)

Program Pendidikan Profesi Dokter dan Profesi Ners FKIK UMY

5 tahun

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Semarang

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

3 tahun

Akademi Manajamen Administrasi (AMA) Yogyakarta

Pelayanan/pengabdi an masyarakat, pendidikan, penelitian dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan

2 tahun

Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM)

Praktik kerja lapangan mahasiswa Program Studi D-IV Bidan Pendidik dan D-III Rekam Medis

2 tahun

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

Praktik kerja lapangan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Fisioterapi dan Gizi UMS

3 tahun

Akademi Keperawatan (AKBID) Kesdam IV/Diponegoro Semarang

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

3 tahun

Akademi Kebidanan (AKBID) Ngudi Waluyo Ungaran

Praktik klinik mahasiswa Akademi Kebidanan (AKBID) Ngudi Waluyo Ungaran

2 tahun

STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Praktik klinik Program Studi Rekam MedisInformasi Kesehatan (D3)

2 tahun

STIKES Widya Husada Semarang

Praktik kerja lapangan mahasiswa STIKES Widya Husada Semarang

2 tahun

tanggal 1 Desember 2014 25.

36/PKS.B/RSUDT/XII/2014 IKS-PB 30/ADAK/STIKESWH/I-2015

tanggal 1 Desember 2014


BAB I

- 80

26.

37/PKS.B/RSUDT/XII/2014 IKS-613/AKFIS-WH/XII-2014


27.

07/PKS.B/RSUD/I/2013 101.3/060.a/MOU/A-MH/I/2013

tanggal 2 Januari 2013

28.

061/PKS.B/RSUD/III/2013 006/MoU/UNRIYO/III/2013

tanggal 30 Maret 2013

29.

11/PKS.B/RSUDT/IV/2013

HK.06.01/1/0810.1/2013 tanggal 1 April 2013

30.

32/PKS.II/RSUDT/V/2013 046/A/STIKES/NWU/V/2013

tanggal 1 Mei 2013

31.

34/PKS.PI/RSUDT/VII/2013 373/Akper-KBN/A.PKK/VII /2013

tanggal 29 Juli 2013

32.

25/PKS-B/RSUDT/X/2013 HK.06.01/I/1/7432/2013 tanggal 1 Oktober 2013

33.

12/PKS-P/DIR/RSUD/VII/2012

355/FIKES/II.3.AU/F/2012

tanggal 1 Juli 2012

34.

20/P/RSUD/VIII/2011 4224A/UN7.3.4/D/KS/2011

tanggal 22 Agustus 2011

Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang

Praktik kerja lapangan mahasiswa Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang

2 tahun

Akademi Perekam Medik dan Informatika Kesehatan (APIKES) Mitra Husada Karanganyar

Praktik lapangan, magang kerja dan penelitian mahasiswa APIKES Karanganyar

3 tahun

Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO)

Praktik mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program S-1 Ilmu Gizi UNRIYO

3 tahun

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Banjarmasin

Praktik belajar lapangan mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

3 tahun

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ngudi Waluyo Ungaran

Pendidikan, pelatihan dan pengembangan dalam bidang kesehatan

3 tahun

Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara (AKPER KBN) Magelang

Praktik kerja lapangan mahasiswa AKPER KBN Magelang

3 tahun

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Yogyakarta

Praktik kerja lapangan mahasiswa jurusan Ilmu Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

3 tahun

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang

Kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengembangan pelayanan kesehatan

4 tahun

Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (PSIK FK UNDIP) Semarang

Praktik klinik dan magang civitas akademika PSIK FK UNDIP Semarang

5 tahun


BAB I

- 81

b. Kerja sama bidang kesehatan Pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pelayanan bidang kesehatan telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Perjanjian kerja sama tersebut, antara lain: No. 1.

Nomor dan Tanggal Perjanjian 441.91/33/226 HK.05.01/S/III.5/0120/2016 tanggal 4 Januari 2016

2.

441.92/1075/220 HK.05.01/II.2.2/00009/2016 tanggal 4 Januari 2016

3.

441.92/1027/220 KS.01.01/I.IV/57/2016 tanggal 4 Januari 2016

4.

441.92/28/226 440.92/02/6

Materi Kerja sama

RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang

Pelayanan kesehatan jiwa/tumbuh kembang dan pelayanan kesehatan pelimpahan dari RSUD Tidar Kota Magelang untuk Pelayanan Umum bagi peserta Jamkesda Kota Magelang

1 tahun

Rumah Sakit Ortophedi Pusat dr. Soeharso Surakarta

Pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jamkesda Kota Magelang

1 tahun

RSUP dr. Kariadi Semarang


1 tahun

BKPM Wilayah Magelang


1 tahun

Rumah Sakit Lestari Raharja Kota Magelang

Pelayanan Kesehatan bagi Program Jamkesda (pelimpahan pasien dari RSUD Tidar Kota Magelang)

1 tahun

BPJS Cabang Magelang

Kerjasama Optimalisasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

1 tahun

BPJS Cabang Magelang

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional dari Warga Kota Magelang

3 bulan

RSUP dr. Sardjito Yogyakarta


1 tahun

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima

1 tahun

tanggal 4 Januari 2016

5.

441.92/35/226 18/PKS/RSLR/III/2016 tanggal 4 Januari 2016

6.

15 Tahun 2016 142/MOU/VI-04/0916 tanggal 29 September 2016

7.

441.92/3148/220 143/KTR/VI-04/0916 tanggal 29 September 2016

8.

441.92/31/226 HK.05.01/IV/30732/2015 tanggal 31 Desember 2015

9.

441.91/3583/2015/4 790/KTR/VI-04/1215 441.91/5773/220

Jangka Waktu

Pihak Ketiga


BAB I

- 82

10.


Tengah dan BPJS Cabang Magelang

Bantuan Iuran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kota Magelang

12/PKS.B/RSUDT/IV/2014 004/II/KSO/M/IV/XIV

PT Tirta Teknosys

Pinjam pakai peralatan reusedialiser dan penyediaan cairannya

2 tahun

PT Aimed Indonesia Yogyakarta

Operasional alat CTScan dan accessories pendukungnya untuk pelayanan CT-Scan

4 tahun

PT Sinar Roda Utama

Pelayanan hemodialisa bagi pasien Jamkesmas

5 tahun

PT Sinar Roda Utama

Pelayanan hemodialisa bagi pasien umum/swasta/ ASKES

5 tahun

tanggal 1 April 2014

11.

08/PKS.B/DIR/RSUD/VI/2012

015/KSO/024.06/2012 tanggal 15 Juni 2012

12.

16/P/RSUD/VIII/2011 654/SRU/N/HD/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011

13.

17/P/RSUD/VIII/2011 655/SRU/N/HD/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011

c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perjanjian kerja sama bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dituangkan dalam perjanjian kersama, antara lain:

No. 1.

Nomor dan Tanggal Perjanjian 006/Sekr.P2TP2A/I/2016 tanggal 4 Januari 2016

2.

007/Sekr.P2TP2A/I/2016 tanggal 4 Januari 2016

3.


Jangka Waktu

Pihak Ketiga

Materi Kerja sama

Kantor Pengacara Bambang Tjatur Iswanto, SH & Rekan

Pendampingan hukum dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh masyarakat Kota Magelang, khususnya perempuan dan anak

1 tahun

Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Lilis Sri Rahayu Kurniawaty, SH


1 tahun

Kantor Pengacara dan Konsultan

Pendampingan hukum dalam menyelesaikan

1 tahun


BAB I

- 83

4.


5.

044/Sekr.P2TP2A/XI/2014 tanggal 30 November 2014

Hukum Aryo Gatot Widodo, SH & Partners

kasus yang dihadapi oleh masyarakat Kota Magelang, khususnya perempuan dan anak

Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Erna Indrayani, SH & Associates


1 tahun

Lembaga Pusat Pengembangan SDM “Entrans” (LP SDM Entrans)

Penanganan masalah sosial dan psikis korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

3 tahun

d. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian No. 1.

Nomor dan Tanggal Perjanjian 900/010/290/2016 tanggal 11 Januari 2016

2.

01 Tahun 2016 07/ADV-ZA/PEKJ/I/2016 tanggal 15 Januari 2016

3.

02 Tahun 2016 11/ADV-ZA/PEKJ/I/2016 tanggal 15 Januari 2015

4.

03 Tahun 2016 330/0.3.13/05/03/2016

5.

05.1 Tahun 2016 4237/HI.17/KL/2016 tanggal 1 Juni 2016

6.

183.14/63/112 Tahun 2016

Jangka Waktu

Pihak Ketiga

Materi Kerja sama

PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Magelang

Pengelolaan Uang dan Pajak Daerah secara Online

1 tahun

Kantor Advokat M. Zazin & Associates

Pemberian Jasa Hukum dan Bantuan Hukum (advokasi)

1 tahun

Kantor Advokat M. Zazin & Associates

Pemberian Jasa Hukum dan Bantuan Hukum (advokasi)

Kejaksaan Negeri Kota Magelang

Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

1 tahun

Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Jogjakarta

Fasilitasi Kerjasama dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi oleh SKPD di Pemerintah Kota Magelang

1 tahun

Kejaksaan Negeri Kota Magelang

Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada

1 tahun


BAB I

- 84

Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang 7.

14/PKS/PPIT/VIII/2016 070/871/430/2016 tanggal 10 Agustus 2016

8.

14 Tahun 2016 tanggal 6 September 2016

9.

18 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016

10.

27 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016

11.

562.2/SP/643/800/2015 34/HKM/AA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015

12.

10/PKS.PI/RSUDT/I/2015 0500/HT.01.02/005/2015 tanggal 31 Januari 2015

13.

05 Tahun 2014 0586.b/HT.01.04/005/2014 tanggal 14 Maret 2014

14.

08 Tahun 2011 25/KB/BPPT-PEMKOT MAGELANG/V/2011 tanggal 18 Mei 2011

Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Sinergi Penelitian, Pengembangan, dan Komersialisasi Produk Inovasi di Kota Magelang

3 tahun

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SKIP)

1 tahun

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Area Pelayanan dan Jaringan Magelang

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah

1 tahun


Pengelolaan Uang Daerah

1 tahun

PT Asiadaya Abadi, Pati, Jawa Tengah

Penambahan bantuan pengamanan asetaset milik Pemerintah Kota Magelang

1 tahun


Sewa sebagian lahan untuk pemasangan box ATM di RSUD Tidar Kota Magelang

3 tahun


Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil melalui Kartu Pegawai Sipil Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang

15 tahun

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Republik

Pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan

5 tahun


BAB I

- 85

15.

10 Tahun 2011 070/PK_PAS/V/2011

Indonesia

daerah Kota Magelang

PT Putera Agung Setia

Pembuatan design prototype kendaraan smart car dan membantu pelaksanaan teknis dan non-teknis dalam terwujudnya prototype kendaraan dengan nama Spyder

tanggal 18 Mei 2011

5 tahun

e. Kerja sama bidang perdagangan No. 1.

Nomor dan Tanggal Perjanjian 19 Tahun 2016 tanggal 7 November 2016

2.

518.3/152/250/2016 0217/HT.01.04/KRD/2016 tanggal 9 Februari 2016

3.

8599/HT.01.04/KRD/2015 19 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015

C.

Jangka Waktu

Pihak Ketiga

Materi Kerja sama

Akademi MIliter/TNI AD

Perjanjian Pinjam Pakai Tanah TNI-AD digunakan untuk Taman dan Sentra Kuliner di Jalan Tidar Magelang antara TNI-AD dengan Pemerintah Kota Magelang

2 tahun

PT Bnak Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Program Kredit Usaha Produktif (KUP) kepada Pelaku Usaha Mikro di Kota Magelang

3 tahun

PT Bnak Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Penyelenggaraan Program Kredit Usaha Produktif kepada Pelaku Usaha Mikro di Kota Magelang

1 tahun

Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi dengan instansi vertikal di Kota Magelang merupakan salah satu aspek yang mutlak dilakukan dalam kerangka memenuhi kebijakan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan. 1. Kebijakan dan Kegiatan Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Instansi vertikal merupakan perangkat kementerian atau lembaga


BAB I

- 86

pemerintah yang mengatur urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Kebijakan koordinasi dengan instansi vertikal bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinkronkan berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Magelang dalam rangka mengembangkan hubungan antar tingkatan pemerintahan yang harmonis. Koordinasi

dengan

instansi

vertikal

yang

dilaksanakan

Pemerintah Kota Magelang dalam beberapa bidang, yaitu: a. Koordinasi stabilitas daerah; b. Koordinasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban; c.

Koordinasi dalam bidang pertanahan;

d. Koordinasi dalam bidang keagamaan; e. Koordinasi dalam bidang tata ruang. 2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan a. Koordinasi stabilitas daerah Kota Magelang merupakan wilayah yang selama ini dikenal kondusif. Pemerintah Kota Magelang senantiasa berupaya untuk mempertahankan iklim sejuk dan damai sebagai modal utama demi terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah yang muaranya adalah terwujudnya keberhasilan pembangunan di tingkat nasional. Jalinan kerja sama pemerintah daerah dengan instansi vertikal merupakan upaya untuk menciptakan sinergi yang kokoh dalam

melaksanakan

tugas

pemerintahan

sesuai

dengan

kewenangan masing-masing. Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) merupakan wadah komunikasi dan koordinasi dalam rangka terwujudnya hubungan kerja yang harmonis serta sinergis di antara unsur pimpinan daerah dan vertikal di Kota Magelang dengan tujuan akhir adalah memantapkan stabilitas daerah. Kegiatan koordinasi dalam rangka stabilitas daerah antara Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Komandan

Kodim

0705/Magelang,

Kepala

Kepolisian

Resort

Magelang Kota, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Pengadilan Negeri didasari dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 134/45/112

Tahun

2016

tanggal


19

Februari

2016

tentang

BAB I

- 87

Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Magelang Tahun 2016. Di samping itu, dibentuk pula tim terpadu terkait dengan penanganan stabilitas dan permasalahan strategis daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 300/45/112 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Stabilitas Daerah Kota Magelang Tahun 2016. Rapat koordinasi stabilitas daerah diselenggarakan secara rutin setiap bulan dan insidental pada saat-saat tertentu apabila diperlukan

dalam

membutuhkan

rangka

penanganan

mengantisipasi segera.

permasalahan

Pelaksanaan

yang

kegiatan

ini

dimaksudkan untuk membangun koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agenda rapat koordinasi stabilitas daerah membahas materi berupa permasalahan-permasalahan strategis yang ada di daerah yang harus ditindaklanjuti dalam kerangka kebijakan daerah, seperti permasalahan bidang ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban daerah serta penanganan bencana alam dan lainnya. Hasil atau

kesimpulan

rapat

koordinasi

Forpimda

yang

berisi

saran/masukan dan perintah/instruksi akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Koordinasi rutin juga dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Magelang untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan situasi dan kondisi wilayah. Di samping itu, implementasi dari peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur/lembaga serta stakeholder yang ada serta sebagai wujud partisipasi dalam upaya menjaga stabilitas daerah, masyarakat juga dilibatkan dengan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat kota hingga di tingkat kelurahan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai elemen. Koordinasi stabilitas daerah juga dilakukan di tingkat kecamatan. Rapat koordinasi dilaksanakan setiap bulan oleh unsur


BAB I

- 88

Tri Pimpinan Kecamatan (Tripika), yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor

(Kapolsek)

dan

Komandan

Rayon

Militer

(Danramil).

Koordinasi ini melibatkan Lurah, Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan

Ketertiban

Pembinaan

Masyarakat

Desa

(Babinsa)

(Bhabinkamtibmas) di

wilayahnya

dan

dengan

Bintara materi

pembahasan penekanan pada permasalahan-permasalahan aktual bidang sosial, keamanan dan ketertiban. b. Koordinasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban Pemerintah Kota Magelang melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, baik dengan pihak Kepolisian maupun TNI, dalam bidang ketentraman dan ketertiban untuk menciptakan situasi yang kondusif, aman dan terkendali di Kota Magelang. Selama ini jalinan hubungan koordinasi telah berjalan dengan baik dan selalu diupayakan untuk lebih dimantapkan untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul yang dapat mengganggu kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Unsur Kepolisian dan TNI juga selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan operasi atau razia dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, seperti razia pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), operasi penyakit masyarakat (Pekat) dan patroli pencegahan dan pengamanan terhadap vandalisme. c. Koordinasi dalam bidang pertanahan Berkaitan dengan bidang pertanahan, Pemerintah Kota Magelang berupaya untuk selalu meningkatkan koordinasi dan menjalin

komunikasi

secara

intensif

dengan

instansi-instansi

pemangku kepentingan, antara lain: 1) Kantor

Pertanahan,

yaitu

sebagai

instansi

penyelenggara

layanan administrasi pertanahan dan pengendalian tata guna tanah dalam rangka pengamanan aset tanah milik daerah. 2) Instansi militer, yang mempunyai proporsi besar penguasaan lahan terkait dengan pengelolaan lahan dan penanganan beberapa permasalahan aset tanah milik Pemerintah Kota Magelang;


BAB I

- 89

3) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo (PSDA-Probolo),

yaitu

terkait

pengelolaan

tanah

atas

kewenangan saluran/tanah irigasi; 4) Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset (UP3AD) Kota Magelang; Dengan

terjalinnya

koordinasi

yang

baik

dan

efektif

diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan permasalahanpermasalahan dan juga dalam rangka antisipasi atau menghindari permasalahan yang akan muncul di kemudian hari di bidang pertanahan. d. Koordinasi dalam bidang keagamaan Urusan agama merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Magelang senantiasa melakukan koordinasi

dengan

instansi

vertikal

yang

ada,

yaitu

Kantor

Kementerian Agama Kota Magelang. Koordinasi dilakukan dalam rangka pembinaan kerukunan hidup antarumat beragama, intern umat agama dan antara umat agama dengan pemerintah serta dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kegiatan keagamaan. Terlebih lagi salah satu unsur visi Kota Magelang 2016-2021 yang adalah upaya mewujudkan masyarakat yang religius. Di samping itu, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Paguyuban Umat Beriman (PUBM) di Kota Magelang yang beranggotakan tokoh-tokoh agama telah memberikan kontribusi nyata dalam menjalin ikatan persaudaraan antar pemeluk agama. Toleransi antarumat agama sangat dijunjung tinggi tercermin dengan saling hormat-menghormati antar pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya sesuai keyakinannya. e. Koordinasi dalam bidang tata ruang Dalam

rangka

penataan

ruang

Kota

Magelang

guna

mempercantik wajah kota dan mendukung Magelang Kota Sejuta Bunga dilaksanakan koordinasi dalam bidang tata ruang yang terealisasi dengan penataan pedagang kaki lima (PKL) dan pengelolaan taman kota.


BAB I

- 90

Beberapa lokasi taman kota dan sentra kuliner menggunakan lahan milik instansi pemerintah lain, antara lain milik TNI-AD/Akademi Militer, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo (PSDA Probolo) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Taman Lansia di Jalan A. Yani dan Taman di Jalan Tidar sebelah utara Stadion Abu Bakrin berada di atas lahan milik instansi militer yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang. Lokasi taman kota di kaki Gunung Tidar sisi sebelah timur yang berada di tepi Saluran Manggis merupakan lahan milik Balai PSDA Probolo. Untuk mempercantik wajah kota maka di atas saluran tersebut yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dipercantik dengan pembuatan taman. Terkait dengan penataan kota, Pemerintah Kota Magelang tidak memperbolehkan adanya usaha perdagangan sektor informal (PKL) di sepanjang jalan-jalan protokol. Di samping melakukan penataan dengan memanfaatkan aset daerah yang dimiliki seperti pembuatan shelter permanen kuliner Tuin van Java di alun-alun, maka solusi lainnya adalah Pemerintah Kota Magelang bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki lahan yang diperuntukan sebagai tempat relokasi para PKL. Tabel 6.1 berikut menguraikan titik-titik lokasi taman dan pusat wisata kuliner di Kota Magelang sebagai relokasi para PKL yang sebelumnya melakukan usaha dagang di tepi jalan-jalan protokol. Tabel 6.1 Titik Lokasi Penataan Ruang untuk Taman dan Sentra Kuliner di Kota Magelang No.

Lokasi

1.

Taman Lansia Jalan Ahmad Yani

2.

Taman Gunung Tidar

3.

Taman di Jalan Tidar (utara Stadion Abu Bakrin)

4.

Kuliner Kartika Sari

5.

Kuliner Sejuta Bunga

6.

Kuliner Badaan

Lokasi Awal

Status Kepemilikan Tanah TNI PSDA Probolo TNI/Akmil

Sepanjang Jalan Tidar

TNI/Akmil

Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Kawasan Rejo Tumoto

PT KAI (PJKA)

Sepanjang Jalan Pahlawan

Pemkot


BAB I

- 91

7.

Kuliner Boga Kencana

Sepanjang Jalan A. Yani dan Urip Sumoharjo

PT KAI (PJKA)

8.

Kuliner Sigaluh

Sepanjang Jalan A. Yani dan Pemuda

Pemkot

9.

Kuliner Jendralan

Sepanjang Jalan Diponegoro

Pemkot

10.

Kuliner Daha

Sepanjang Jalan Tentara Pelajar

Pemkot

11.

Kuliner Pajajaran

Sepanjang Jalan Pajajaran

Pemkot

12.

Kuliner Jenggala

Sekitar Pasar Tukangan

Pemkot

13.

Kuliner Lembah Tidar

Sepanjang Jalan Letjen Suprapto

Pemkot

14.

Kuliner Rejo Mulyo

Sepanjang Jalan Ikhlas

Pemkot

15.

Kuliner Tuin van Java

Sekitar Alun-alun

Pemkot

16.

Kawasan Car Free Day di Lapangan Tentara I Rindam IV/Diponegoro

TNI

Sumber : Data diolah.

D.

Pembinaan Batas Wilayah 1. Kebijakan dan Kegiatan Kebijakan

tentang

pembinaan

batas

wilayah

berupa

perencanaan dan persiapan koordinasi pembinaan batas acuan, penyelesaian dan penegasan batas wilayah yang sangat penting dalam hubungannya

dengan

tertib

administrasi

dan

untuk

keperluan

perencanaan pembangunan serta pelayanan kepada publik. 2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan

Penjelasan

Pasal

Demi

Pasal

Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Pasal 6 menyebutkan bahwa pembinaan batas wilayah di tingkat kabupaten/kota adalah batas wilayah antar kecamatan dan antar desa/kelurahan. Terkait pembinaan penegasan batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan di Pemerintah Kota Magelang telah selesai dilaksanakan kegiatan survey, pemetaan dan tinjauan lapangan. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan di delapan kelurahan dan tahun 2011 dilaksanakan di sembilan kelurahan, sehingga batas wilayah ke-17 kelurahan yang ada di Kota Magelang telah diatur dengan tegas dan jelas.


BAB I

- 92

Penegasan batas antar kelurahan dan kecamatan memberikan kejelasan dalam pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik kepada masyarakat, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Sementara itu, penegasan batas wilayah antardaerah, yaitu antara

Kota

Magelang

dan

Kabupaten

Magelang

masih

belum

sepenuhnya terjadi kesepakatan. Ketegasan batas wilayah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang yang saat ini sudah tidak menjadi permasalahan adalah sebelah utara namun batas di sebelah selatan masih belum terwujud kesepakatan di antara kedua pemerintah daerah. Sikap Pemerintah Kota Magelang seperti yang tertuang dalam Surat Walikota Magelang kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor 135/1132/111 tanggal 2 Desember 2013 adalah: a. Bahwa kondisi existing wilayah administrasi Kota Magelang saat ini sama persis dengan kondisi wilayah administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana surat dari Pemerintah DaerahDaerah Swatantra Tingkat Ke-I Jawa Tengah Nomor U.85/I/12 tanggal 29 September 1958 dan juga telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor OP 273/1977 tanggal 8 Agustus 1977; b. Bahwa wilayah administrasi Kota Magelang sebagaimana surat dari Pemerintah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ke-I Jawa Tengah, Nomor U.85/I/12 tanggal 29 September 1958 dan penegasan Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Nomor: OP 273/1977 tanggal 8 Agustus 1977 sebagaimana tersebut di atas juga sama persis (sesuai) dengan wilayah

administrasi

Kota

Magelang

yang

tercantum

dalam

Staatblaad Nomor 2 tahun 1927; c.

Bahwa sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6/DPRD/1987 tanggal 15 September 1987 dan Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14/1987 tanggal 13 Oktober 1987 telah diserahkan sebagian wilayah administrasi Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (13 desa) kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dalam rangka


BAB I

- 93

perubahan batas wilayah administrasi dan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang telah menerima 13 desa dimaksud; d. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang tersebut di atas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pemerintah Pusat, dengan surat Nomor 136/034064 tanggal 4 September 1990, yang inti surat tersebut adalah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang; Berkaitan dengan proses penyelesaian permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi dan menjadi mediator namun masih belum ada titik temu kesepakatan sehingga ranah penyelesaian akhir (final) diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Pada intinya Pemerintah Kota Magelang meninginkan adanya penegasan batas wilayah antardaerah, antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, sesuai dengan kondisi existing saat ini. Kemudian apabila ketegasan batas wilayah sudah disepakati maka dilanjutkan dengan perluasan wilayah Kota Magelang (tambahan 13 desa) mengacu pada Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6/DPRD/1987 tanggal 15 September 1987 dan Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14/1987 tanggal 13 Oktober 1987 yang secara hukum belum dicabut. Posisi Pemerintah Kota Magelang saat ini adalah menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penegasan batas wilayah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. E.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dengan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Menurut PP ini definisi penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan


BAB I

- 94

bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi, sedangkan yang dimaksud dengan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Bencana dapat terjadi karena faktor alam dan non alam. Secara keseluruhan kejadian-kejadian bencana selama tahun 2016 masih didominasi oleh faktor alam, yaitu terjadinya tanah longsor yang didahului oleh hujan lebat merupakan presentase terbesar dan bencana yang terjadi di Kota Magelang selama ini bersifat lokal. Sepanjang tahun 2016 sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami musim penghujan dengan curah hujan tinggi yang berlangsung lebih panjang dari tahuntahun sebelumnya termasuk di Kota Magelang. Peta pada Gambar 6.1 berikut menunjukkan titik-titik rawan longsor yang tersebar di wilayah Kota Magelang.

Grafik 6.1 Peta Rawan Longsor Kota Magelang


BAB I

- 95

Berdasarkan jenis bencana selama tahun 2016 telah terjadi 42 kejadian yang dapat dilihat dalam ilustrasi Grafik 6.1 berikut ini: Grafik 6.1 Jumlah Kejadian dan Jenis Bencana yang Terjadi di Kota Magelang Tahun 2016


BAB I

- 96

Sumber: Sekretariat BPBD Kota Magelang (data diolah)

Selanjutnya, pengelompokan lokasi kejadian bencana yang terjadi di Kota Magelang berdasarkan wilayah administrasi kelurahan selama tahun 2016 tersaji pada Grafik 6.2 berikut ini: Grafik 6.2 Jumlah dan Lokasi Bencana yang Terjadi di Kota Magelang Menurut Wilayah Administrasi Kelurahan Tahun 2016

Sumber: Sekretariat BPBD Kota Magelang (data diolah)

Berdasarkan Grafik 6.2 di atas, Kelurahan Magelang merupakan wilayah yang paling sering terkena bencana pada Tahun 2016 (9 titik lokasi). Secara terperinci kejadian-kejadian bencana sepanjang tahun 2016 di Kota Magelang adalah sebagai berikut: No.

Jenis Bencana

1.

Tanah/talud longsor

Jumlah Kejadian 28

Lokasi Bencana

Ket.

1.

Saluran Kali Manggis Jl. Maluku RT 01 RW 02 Kelurahan Wates

2.

Jalan kampung RT 05 RW 06 Kelurahan Cacaban

3.

RT 05 RW 07 Kelurahan Magelang

4.

Taman Jalan Cempaka Kelurahan Kemirirejo

5.

Perumahan Cluster Sanggriya RW 13 Kelurahan Wates

6.

Nambangan RT 05 RW 20 Kelurahan Rejowinangun Utara

7.

RT 05 RW 02 Kelurahan Wates

8.

Meteseh RT 02 RW 12 Kelurahan Magelang


BAB I

- 97

9.

Sanden RT 03 RW 06 Kelurahan Kramat Selatan

10.


11.

Wates Prontaan RT 02 RW 04 Kelurahan Wates

12.

Kios di Terminal Soekarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara

13.

Jl. Teuku Umar RT 04 RW 01 Kelurahan Gelangan

14.

Meteseh Tengah RT 02 RW 11 Kelurahan Magelang

15.

Panggungsari RT 03 RW 08 Kelurahan Cacaban

16.

Patenjurang RT 03 RW 15 Kelurahan Rejowinangun Utara

17.

Panjang Baru RT 04 RW 07 Kelurahan Gelangan

18.

Botton Kopen RT 03 RW 07 Kelurahan Magelang

19.

Kampung Tulung RT 07 RW 01 Kelurahan Magelang

20.

Tidar Campur RT 01 RW 01 Kelurahan Tidar Selatan

21.


22.

Botton Nambangan RT 02 RW 04 Kelurahan Magelang

23.

Meteseh Tengah RT 01 RW 11 Kelurahan Magelang

24.

Gumukrejo RT 01 RW 04 Kelurahan Potrobangsan

25.

Pinggirrejo RT 02 RW 07 Kelurahan Wates

26.

RT 07 RW 06 Kelurahan Potrobangsan

27.

Wates Tengah RT 05 RW 02 Kelurahan Wates

28.

Jambesari RT 04 RW 11 Kelurahan Wates

2.

Angin ribut/ lesus/puting beliung

1

1.

Meteseh Utara RT 03 RW 13 Kelurahan Magelang

3.

Kebakaran

1

1.

Pasar Burung Merpati (Timur Pasar Sidomukti) RW 06 Kelurahan Magersari

4.

Pagar/tembok pembatas roboh

5

1.

Balai Benih Ikan Dinas Pertanian, Peternakaqn dan Perikanan Kota Magelang di Kelurahan Jurangombo Selatan

2.

Perumahan Puri Tuk Songo Jalan Arwana VI RT 02 RW 12


BAB I

- 98

Kelurahan Cacaban

4.

5.

6.

Rumah roboh

2

Banjir/air meluap

3

Jalan amblas

2

3.

SMAN 5 Kota Magelang di Sidotopo, Kelurahan Kedungsari

4.

Jambesari RT 02 RW 11 Kelurahan Wates

5.

RT 03 RW 08 Dalangan Kelurahan Kramat Utara

1.

Karanggading RT 02 RW 04 Kelurahan Rejowinangun Selatan

2.


1.

Kiringan RT 02 RW 03 Kelurahan Tidar Utara

2.

Nambangan RT 05 dan RT 08 RW 18 Kelurahan Rejowinangun Utara

3.

RT 04 RW 06 Kelurahan Potrobangsan

1.


2.

Meteseh Selatan RT 02 RW 12 Kelurahan Magelang

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Magelang

Berbagai kejadian tersebut memerlukan penanganan atau rehabilitasi. Pada beberapa kejadian bencana, penanganan atau rehabilitasi dilakukan oleh pribadi secara swadana, gotong royong warga masyarakat bersama dengan TNI-POLRI dan sukarelawan dari berbagai unsur (PMI, Tagana, Garda Rescue) dalam penanganan darurat. PMI Kota Magelang juga melakukan survey dan verifikasi data pada setiap kejadian di lokasi bencana untuk pengkajian dalam rangka pemberian bantuan kepada korban atau warga yang terkena dampak. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kota Magelang juga telah mengalokasikan

Pos

Belanja

Tak

Terduga

untuk

membiayai

penanggulangan kejadian bencana dengan memperhatikan ketentuan peraturan

yang

berlaku.

Penanganan

kejadian

bencana

yang

pembiayaannya melalui alokasi Pos Belanja Tak Terduga adalah rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas umum dan merupakan aset Pemerintah Kota Magelang, bukan milik perorangan atau swasta. 2. Sumber dan Jumlah Anggaran


BAB I

- 99

Adapun besaran pendanaan melalui Pos Belanja Tak Terduga pada tahun 2016 yang digunakan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam rangka penanggulangan bencana adalah sebesar Rp 753.574.000,00 (sesuai perhitungan RAB dari SKPD teknis Dinas Pekerjaan Umum) terealisasi sebesar Rp 706.972.000,00 dengan rincian seperti tersaji pada Tabel 6.2 berikut ini. Tabel 6.2 Jumlah Alokasi Pos Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Bencana di Kota Magelang Tahun 2016 Alokasi RAB (000 Rp)

Realisasi (000 Rp)

Nambangan RT 05 RW 19 Kelurahan Rejowinangun Utara*)

132.129

126.181

2

Terminal Soekarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara

167.222

162.530

3

Wates Tengah RT 05 RW 02 Kelurahan Wates

128.571

121.946

4

Gumukrejo RT 01 RW 04 Kelurahan Potrobangsan

171.613

144.630

5

Tidar Sari RT 03 RW 11 Kelurahan Tidar Utara

74.698

72.835

6


81.341

78.850

Jumlah

753.574

706.972

No.

Lokasi Bencana

1

Sumber : DPPKD Kota Magelang. *) kejadian bencana akhir bulan Desember 2015

3. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Beberapa Magelang

dalam

kegiatan

yang

menggantisipasi

dilaksanakan dan

Pemerintah

menghadapi

Kota

kemungkinan

bencana yang terjadi di Kota Magelang antara lain: a.

Penyusunan Peraturan Walikota Magelang Nomor 67 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

b.

Penyusunan Peta Rawan Bencana Kota Magelang;

c.

Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).

d.

dengan penyusunan data inventarisasi kejadian bencana di Kota Magelang;

e.

Melaksanakan pelatihan kepada tenaga pengendali bencana Kota Magelang;

f.

Melaksanakan kegiatan simulasi menghadapi bencana;

g.

Melaksanakan

pembangunan

prasarana

pendukung

pencegah

terjadinya bencana; LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB I

- 100

h.

Kesiapan mobil pemadam kebakaran;

i.

Melaksanakan koordinasi secara berkesinambungan dengan instansi terkait, antara lain dengan PMI dan Balai PSDA-Probolo mengenai pemeliharaan dan penanganan bencana terkait dengan daerah saluran irigasi dalam penanganan bencana antara lain sehingga penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat.

j.

Mengikuti kegiatan rapat koordinasi di tingkat Bakorwil, Provinsi dan Pusat untuk menyelaraskan kebijakan, program dan kegiatan kebencanaan. Perlu diketahui bahwa hingga akhir tahun 2016, dari 35

kabupaten/kota se Jawa Tengah yang belum membentuk BPBD dengan payung hukum Peraturan Daerah tersisa dua, yaitu: Pemerintah Kota Magelang dan Pemerintah Kota Salatiga. Mensikapi belum terbentuknya BPBD sebagai sebuah SKPD, maka demi efisiensi pelaksanaan tugas di Kota Magelang disusunlah Peraturan Walikota Magelang Nomor 67 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kelembagaan ini dipimpin Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Di bawah Kepala BPBD terdapat Unsur Pelaksana (diketuai oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra) yang membawahi beberapa SKPD terkait dengan tugas-tugas kebencanaan, yaitu Badan Kesbangpol dan Linmas, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Pelaksana dibantu oleh Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Magelang. Di samping itu, antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana dilakukan oleh SKPD terkait dengan metode-metode preventif, seperti

peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pencegahan

terjadinya bencana, penyuluhan hukum tentang pentingnya memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan ruang dan permukiman, peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat

Daerah

maka


terjadi

dinamika

kelembagaan

BAB I

- 101

pemerintahan

di

daerah.

Pemerintah

Kota

Magelang

telah

menindaklanjuti PP tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut terdapat perubahan kewenangan tugas pokok dan fungsi terkait dengan perlindungan masyarakat dan kebencanaan.

Nomenklatur

organisasi

perangkat

daerah

Badan

Kesbangpol dan Linmas untuk sementara waktu masih tetap (belum berubah) menunggu ketentuan yang akan mengaturnya, namun untuk urusan dalam bidang perlindungan masyarakat dan kebencanaan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Satpol PP dan efektif mulai berjalan pada tahun 2017. 4. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana bahkan ada yang menyebutnya supermarket bencana. Setiap wilayah di kabupaten/kota mempunyai potensi mengalami kejadian bencana, baik bencana alam atau bencana non alam. Berdasarkan pengalaman ditahun-tahun yang lalu, potensi bencana alam di Kota Magelang adalah terjadi pada musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi. Curah hujan

tersebut

mengakibatkan

terjadinya

tanah

longsor

yang

menyebabkan talud ambrol, bangunan roboh dan jalan ambles. Pada musim penghujan biasanya juga terjadi hujan yang disertai dengan angin ribut atau puting beliung. Sebagian besar wilayah Kota Magelang merupakan kawasan pemukiman penduduk. Kawasan pemukiman yang padat penduduk merupakan titik rawan terjadinya kebakaran, terutama pada musim kemarau, mengingat sebagian besar penyebab kebakaran adalah faktor manusia (human error), sehingga kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran perlu diinformasikan kepada masyarakat luas. Di samping itu, kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai menjadi hal yang mutlak dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan apabila terjadi kebakaran, bahkan kebakaran yang terjadi di luar wilayah Kota Magelang.


BAB I

- 102

Secara topografis, kontur landscape Kota Magelang menyerupai punggung sapi, karena di sisi barat dan timur ketinggian tanahnya lebih rendah dibandingkan dengan di bagian tengah. Kondisi demikian memberikan keuntungan bagi Kota Magelang, yaitu sangat kecil kemungkinan terjadi banjir dalam skala besar. Terjadinya banjir dalam skala kecil berupa genangan adalah disebabkan meluapnya saluran atau drainase yang tidak mampu menampung curah hujan yang sangat tinggi terutama pada musim penghujan. Di samping itu, potensi yang mungkin muncul berkaitan dengan bencana adalah dampak erupsi gunung berapi yang berada di sekitar Kota Magelang. Erupsi Gunung Merapi yang berada di wilayah Kabupaten Magelang memberikan dampak terhadap Kota Magelang. Dampak tersebut adalah hujan abu yang jatuh di Kota Magelang pada saat Merapi meletus, mengeluarkan abu vulkanik dan angin berhembus ke arah barat. Pengalaman erupsi Gunung Merapi tahun 2010, abu vulkanik yang diterbangkan oleh angin ke arah Kota Magelang cukup mengganggu kenyamanan warga masyarakat dalam beraktifitas. Faktor lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah apabila Gunung Merapi mengalami

erupsi

yang

hebat

maka

Kota

Magelang

perlu

mempersiapkan diri karena dimungkinkan menjadi tujuan para eksodan untuk mengungsi sementara seperti yang terjadi pada tahun 2010. F.

Pengelolaan Kawasan Khusus Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus disebutkan bahwa pengertian kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau

kabupaten/kota

yang

ditetapkan

oleh

Pemerintah

untuk

menyelenggarakan fungsi–fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Sedangkan kawasan khusus sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 antara lain meliputi kawasan sumber daya alam,

kawasan

sumber daya

buatan, kawasan

industri, pariwisata,

perdagangan dan otoritas, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang menjadi kewenangan daerah.


BAB I

- 103

Jenis kawasan khusus sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 Kota Magelang, antara lain Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya, Kawasan Perkotaan, Kawasan Strategis Daerah, Kawasan Rawan Bencana, dan Kawasan Pertahanan Negara. Kawasan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Magelang, antara lain: 1. Kawasan hutan perlindungan (Gunung Tidar seluas 73,74 ha) Kawasan Gunung Tidar merupakan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Pengelolaan kawasan Gunung Tidar menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Magelang. Pada tahun 2014 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gunung Tidar dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Gunung Tidar pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Magelang. Kawasan Gunung Tidar merupakan potensi Kota Magelang yang perlu

dikembangkan

karena

mempunyai

magnet

tersendiri

bagi

wisatawan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Magelang berusaha membangun sarana dan prasarana yang dapat menambah daya tarik bagi pengunjungnya. Selain secara topografis sangat unik karena adanya bukit hijau di daerah perkotaan, Gunung Tidar merupakan tujuan atau destinasi wisata religi dari berbagai penjuru tanah air yang ingin mengunjungi petilasan Syeh Subakir, salah seorang penyebar agama Islam di tanah Jawa. 2. Kawasan cagar alam dan budaya (Taman Kyai Langgeng seluas 25,8 ha) Kawasan lindung yang merupakan cagar alam dan budaya adalah Taman Kyai Langgeng. Seperti halnya Gunung Tidar, lokasi Taman Kyai Langgeng yang berada di tepi Sungai Progo di sisi barat Kota Magelang, merupakan ruang terbuka hijau yang ditumbuhi oleh beranekaragam jenis flora yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Pengelolaan Taman Kyai Langgeng dilakukan oleh sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng yang ditetapkan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2009. Keberadaan Taman


BAB I

- 104

Kyai Langgeng sebagai destinasi wisata keluarga dan ilmu pengetahuan terus dikembangkan potensinya untuk lebih menarik para wisatawan berkunjung dengan daya tarik di dalamnya terdapat berbagai jenis tanaman langka, wahana permainan dan Desa Buku. G.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (tramtibum) merupakan bagian dari tugas-tugas umum pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan kota dan pelayanan umum yang dilaksanakan. Terwujudnya tramtibum merupakan modal dasar kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Upaya mewujudkan tramtibum yang efektif sangat terkait dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Meningkatnya kesadaran hukum dan disiplin masyarakat serta seluruh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara merupakan faktor penting dalam terwujudnya tramtibum. Arah dan kebijakan pemeliharaan dan peningkatan tramtibum di Kota Magelang ditujukan pada penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif. Selama kurun waktu tahun 2016 kondisi tramtibum di Kota Magelang secara umum dapat dikategorikan kondusif. 1. Gangguan yang Terjadi Tramtibum merupakan suatu keadaan yang bersifat dinamis. Berbagai upaya senantiasa dilakukan untuk dapat menjaga kondusifitas di Kota Magelang yang selama ini telah terjaga. Kota Magelang dengan wilayah yang tidak begitu luas secara logika tentunya lebih mudah diatur, dan dikelola segala potensi konflik yang dapat mengganggu tramtibum. Terlebih lagi Kota Magelang sejak dulu dikenal sebagai Kota ABRI/TNI, sehingga secara psikologis akan membawa dampak bahwa Magelang adalah kota yang aman. Meskipun upaya–upaya peningkatan menjaga tramtibum telah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, namun harus diakui bahwa pada tahun 2016 masih terjadi berbagai kasus kriminalitas dengan berbagai jenis kasus di Kota Magelang. Pada Tabel 6.3 berikut


BAB I

- 105

menyajikan data jenis kasus gangguan tramtibum yang terjadi di Kota Magelang selama tahun 2016 dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya. Tabel 6.3 Perbandingan Gangguan Tramtibum yang Terjadi di Kota Magelang Menurut Jenis Kasus Tahun 2015 dan 2016 No.

Jenis Kasus

Jumlah Kasus 2015

2016

1.

Pencurian Berat (Curat)

22

26

2.

Pencurian dengan Kekerasan (Curas)

9

5

3.

Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)

18

14

4.

Pembakaran/Kebakaran

1

1

5.

Penganiayaan Berat

0

0

6.

Pembunuhan

1

0

7.

Uang Palsu

0

0

8.

Narkotika

26

20

9.

Perkosaan

0

0

10.

Kenakalan Remaja

0

0

11.

Gangguan Ketertiban Umum

1

0

12.

Pemalsuan Surat

0

0

13.

Perzinahan

0

0

14.

Perjudian

11

2

15.

Penghinaan

0

0

16.

Penculikan

0

0

17.

Penganiayaan Ringan

15

0

18.

Penganiayaan Lain

0

18

19.

Pengeroyokan

4

9

No.

Jenis Kasus

Jumlah Kasus 2015

2015

20.

Pencurian Biasa

10

11

21.

Pencurian Ringan

0

0

22.

Pencurian dalam Keluarga

0

0

23.

Pemerasan

0

3

24.

Penggelapan

11

18

25.

Penipuan

15

20

26.

Pengrusakan

3

3

27.

Penyuapan

0

0

28.

Penadahan

0

0

29.

Penyalahgunaan Senjata Api Bahan Peledak

1

2

30.

Kejahatan/pelanggaran lain

23

17

171

169

Jumlah

Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang (Data dari Polres Magelang Kota)

Secara garis besar, kuantitas kasus kriminalitas atau gangguan tramtibum pada kurun waktu selama tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 hampir sama namun terjadi sedikit penurunan, yaitu dari 171 laporan kasus menjadi 169 laporan kasus. Jenis tindak kejahatan yang


BAB I

- 106

menonjol adalah kasus pencurian (pencurian berat, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor), perjudian, penganiayaan, pengeroyokan, pencurian biasa, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan penyalahgunaan narkotika. Tanpa mengecilkan perhatian terhadap kasus kriminalitas yang lain, kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) perlu mendapatkan perhatian lebih. Meskipun pada tahun 2016 terjadi penurunan kasus penyalahgunaan narkotika dibandngkan tahun sebelumnya, yaitu dari 26 kasus menjadi 20 kasus, namun peredaran gelap

dan

penyalahgunaan

narkotika

di

Kota

Magelang

perlu

membutuhkan perhatian dari semua pihak. Kasus penyalahgunaan narkoba

yang terjadi merupakan

pekerjaan rumah yang harus mendapatkan perhatian serius semua stakeholders, bukan hanya tanggung jawab penegak hukum (aparat kepolisian) semata. Penyalahgunaan narkoba merupakan hambatan dalam upaya mewujudkan generasi penerus yang memiliki sumber daya manusia berkualitas karena dampak negatifnya dapat merusak generasi bahkan bisa terjadi lost generation. Oleh karena itu, unsur institusi pemerintah, institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli narkoba, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga masyarakat luas harus bersinergi dalam melaksanakan upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Upaya preemptif, preventif, dan represif terus dilakukan guna mengatasi permasalahan besar ini. Beragam strategi dan kebijakan yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan telah dilakukan untuk menekan angka laju melalui cara P4GN. Mulai dari kegiatan sosialisasi, penyuluhan, rehabilitasi hingga pengkaderan di lingkungan pendidikan dan masyarakat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berkaitan dengan tramtibum adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kota Magelang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang. Payung hukum yang mendasari terbentuknya kedua SKPD tersebut LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB I

- 107

adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan Pada akhir tahun 2016 jumlah pegawai pada Badan Kesbangpol dan Linmas dan Satpol PP tersaji pada Grafik 6.3 berikut ini: Grafik 6.3 Jumlah Personel Badan Kesbangpol dan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2016 (per 31 Desember 2016)

Sumber : Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang dan Satpol PP Kota Magelang

Komposisi jumlah personel Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang dan Satpol PP pada akhir tahun 2016 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 6.4 berikut: Grafik 6.4 Jumlah Personel Badan Kesbangpol dan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 (per 31 Desember 2016)


BAB I

- 108


Sedangkan

berdasarkan

tingkat

pendidikan

formal

yang

ditempuh, komposisi jumlah personel Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang dan Satpol PP pada akhir tahun 2016 tergambar pada Grafik 6.5 berikut: Grafik 6.5 Jumlah Personel Badan Kesbangpol dan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2016 (per 31 Desember 2016)


Jumlah personel Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang berdasarkan Pangkat/Golongan pada akhir tahun 2016 tersaji pada Grafik 6.6 berikut ini: Grafik 6.6 Jumlah Personel Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2016 (per 31 Desember 2016)


BAB I

- 109

Sumber : Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang

Sedangkan

jumlah

personel

Satpol

PP

Kota

Magelang

berdasarkan Pangkat/Golongan pada akhir tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 6.7 berikut ini: Grafik 6.7 Jumlah Personel Satpol PP Kota Magelang Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2016 (per 31 Desember 2016)

Sumber : Satpol PP Kota Magelang

4. Sumber dan Jumlah Anggaran Badan Kesbangpol dan Linmas dan Satpol PP mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kota Magelang. Alokasi anggaran APBD Kota Magelang TA 2016 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan ketentraman dan ketertiban umum pada SKPD Badan Kesbang Pol dan Linmas dan Satpol PP adalah seperti tersaji pada Tabel 6.4 berikut ini. Tabel 6.4 Jumlah Alokasi Dana Program dan Kegiatan untuk Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2016 No.

SKPD

Anggaran TA 2015 (ribu Rp)

1

Badan Kesbangpol dan Linmas

1.038.861,00

2

Satpol PP

1.394.996,00

Jumlah

2.433.857,00


BAB I

- 110

Sumber : DPPKD Kota Magelang (Penjabaran APBD Perubahan TA 2016 diolah).

5. Penanggulangan dan Kendalanya Pemerintah

Kota

Magelang

melaksanakan

implementasi

kegiatan dalam rangka penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban dan koordinasi antar instansi terkait, antara lain: a. Tindakan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan tramtibum melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas, antara lain: 1)

Penyiapan

tenaga

kerja

pengendali

keamanan

dan

kenyamanan lingkungan; 2)

Pelatihan

pengendalian

keamanan

dan

kenyamanan

lingkungan; 3)

Pengendalian keamanan lingkungan;

4)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

5)

Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;

6)

Koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

7)

Penyuluhan

pencegahan

peredaran/penggunaan

minuman

keras dan narkoba; 8)

Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);

9)

Peningkatan

kapasitas

ormas/LSM

dalam

partisipasi

mendukung terciptanya stabilitas daerah; b. Tindakan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan tramtibum melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP, antara lain: 1)

Penyuluhan,

pencegahan

pelanggaran

dan

penegakan

peraturan daerah/peraturan walikota; 2)

Penyuluhan pencegahan perkembangan praktek prostitusi;

3)

Pengendalian keamanan lingkungan;

4)

Pengendalian

kebisingan

dan

gangguan

dari

kegiatan

masyarakat; 5)

Penyiapan

tenaga

kerja

pengendali

keamanan

dan

kenyamanan lingkungan. 6)

Pelatihan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan


BAB I

- 111

c.

Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang ditetapkan

dengan

Keputusan

Walikota

Magelang

Nomor

300.3/21/112 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM) dan Penasehat FKDM Kota Magelang Masa Bhakti 2014-2017. d. Tindakan penindakan terhadap gangguan keamanan lingkungan, dilakukan oleh instansi yang berwenang yaitu kepolisian/POLRI. e. Upaya mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang berasal dari dalam atau dari luar merupakan kewenangan penuh TNI dengan

dukungan

pemerintah

daerah

dan

semua

elemen

masyarakat. f.

Adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang terealisasi dengan adanya FKDM yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk pencegahan

dan

penanggulangan

gangguan

keamanan

di

lingkungan masing-masing. Kendala yang dihadapi dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola dan pelaksana di lapangan masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal teknis pengamanan dan perlindungan masyarakat. Di samping itu, gangguan tramtibum adalah bermuara pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Bentuk sinergi antara aparat keamanan dengan masyarakat melalui tindakan preventif dan antisipatif, antara lain dengan peningkatan kerja sama kemitraan aparat keamanan masyarakat, pengamanan swakarsa (optimalisasi siskamling) dan pembinaan mental dan spiritual masyarakat sangat perlu ditingkatkan dan dimantapkan. 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Kota Magelang selama ini merupakan wilayah yang secara umum dikenal aman dan kondusif. Kondisi ini diharapkan dapat terus berkesinambungan demi lancarnya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan ketentraman dan ketertiban adalah Badan Kesbangpol dan Linmas dan Satpol PP, namun demikian pemerintah daerah tidak akan mampu bekerja sendiri dalam

menjaganya.

Dalam

membantu


penegakkan

Peraturan BAB I

- 112

Daerah/Peraturan Walikota, Satpol PP bekerja sama dengan instansi yang terkait dengan proses penegakkan hukum, yaitu TNI dan POLRI. Kerja sama tersebut antara lain berupa bantuan personel dalam pengamanan berbagai kegiatan, penertiban-penertiban dan operasi– operasi gabungan pada di wilayah Kota Magelang. Keikutsertaan aparat keamanan dari unsur instansi vertikal, yaitu POLRI dan TNI, dan segenap elemen masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Kota Magelang merupakan suatu hal yang mutlak dibutuhkan dalam rangka menciptakan kondisi dan lingkungan yang aman, tenteram dan tertib. Pemerintah Kota Magelang senantiasa berupaya untuk lebih meningkatkan dan memantapkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan semua pihak, yaitu aparat keamanan dan masyarakat, guna mewujudkan Kota Magelang yang senantiasa kondusif, aman, tertib dan damai.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian penutup ini disampaikan ringkasan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 1.

Bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016 telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu secara teknis mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2.

Selanjutnya gambaran capaian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut: a.

Berdasarkan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:


BAB I

- 113

1)

Rasio Efektivitas yang merupakan perbandingan antara total Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2016 rasio efektivitas mencapai 111,57%, berbagai upaya

dilakukan

Pemerintah

Kota

Magelang

guna

terus

menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 2)

Derajat Otonomi Fiskal merupakan perbandingan antara total PAD terhadap total penerimaan daerah. Pada tahun 2016 tercatat sebesar 26,76%, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 23,89%.

3)

Rasio Kemandirian Daerah merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan dana transfer (pemerintah) ditambah dengan dana yang berasal dari pemerintah propinsi. Pada tahun 2016 rasio kemandirian daerah Kota Magelang sebesar 36,43%. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun pendapatan daerah masih sangat tergantung dari alokasi dana dari Pemerintah, namun terdapat peningkatan kemandirian keuangan daerah.

b.

Berdasarkan data capaian indikator kinerja program, indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, khususnya untuk target tahun 2016 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1)

Dari 482 indikator kinerja program telah tercapai sebanyak 421 indikator atau 87,34%. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 61 indikator atau 12,66%.

2)

Dari 83 indikator kinerja sasaran telah tercapai sebanyak 67 indikator atau 80,72%. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 16 indikator atau 19,28%.

3)

Dari 108 indikator kinerja daerah telah tercapai sebanyak 89 indikator atau 82,40%. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 19 indikator atau 17,60%.


BAB I

- 114

DATA PRESTASI KOTA MAGELANG TAHUN 2016 A. Tingkat Internasional No. 1.

2.

Bidang Agama

Olahraga

Kategori Kejuaraan/Lomba

Hasil

Atas Nama

International Olimpiad Of Quran and Technology (OLYQ) 2016 1.

Cabang Kaligrafi

Peringkat I (Medali Emas)

Athaya Cendana Pambudi (SD Muhammadiyah 1 Alternatif/ Mutual Magelang)

2.

Cabang Kaligrafi

Peringkat II (Medali Perak)

Chiquita Salsabila (SD Mutual Magelang)

3.

Cabang Tilawah Al-Quran


Millati Tauhida Al-Haris Fauzia (SD Mutual Magelang)

4.

Cabang Tahfidzul Quran


Fakhri Roofid Aqillah (SD Mutual Magelang)

5.

Cabang Tilawah Al-Quran

Peringkat III (Medali Perunggu)

M. Naufal Gunawan (SD Mutual Magelang)

6.

Cabang Tahfidzul Quran


Arti Annisa (SD Mutual Magelang)

7.

Cabang Kaligrafi


Bagas Adi Prasetyo (SD Mutual Magelang)

8.

Cabang Azan


M. Yusuf (SD Mutual Magelang)

9.

Cabang Azan


Ghiffari Imanul Haq (SD Mutual Magelang)

The 2016 Xichang QiongHai Lake Wetland International Roller Skating Open di China


BAB I

- 115

1.

Nomor Half Marathon 21 km Usia Junior (15-19 tahun)

Peringkat I (Medali Emas)

Stefanus Gita Surya Nugraha

2.

Nomor Half Marathon 21 km Usia Junior (15-19 tahun)


Yoshua Samolal Buaya

B. Tingkat Nasional No.

Bidang


Hasil

Atas Nama

1.

Keluarga Berencana

1.

Penghargaan Penggerak Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Satyalancana Pembangunan

Ir. H. Sigit Widyonindito, MT (Walikota Magelang)

2.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.

Komitmen dan Keberhasilan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Penerapan KTP-el (Berhasil mencapai target penerbitan KTP-el sesuai jumlah wajib KTP-el yang telah ditetapkan)

Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri

Pemerintah Kota Magelang

3.

Penataan Lingkungan Hidup

1.

Penghargaan kepada Kota Sedang dalam Penataan Lingkungan Hidup

Adipura Kirana


2.

Penghargaan kepada Sekolah Berwawasan Lingkungan

Adiwiyata

SDN Kramat 1 Kota Magelang SMAN 5 Kota Magelang

4.

Penataan Lalu Lintas dan Sarana Transportasi

1.

Penghargaan kepada Kota Sedang dalam Penataan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Wahana Tata Nugraha


5.

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

1.

Anugerah Parahita Ekapraya

Madya


2.

Lomba Pelaksana Kesatuan Gerak PKK-KB dan Kesehatan dalam rangka Hari Keluarga Nasional XXIII Kategori Kota

Pakarti Madya II (Juara II)

TP PKK Kelurahan Gelangan

3.

Lomba Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

Juara V

TP PKK Kota Magelang

4.

Inisiator Tempat Penitipan Anak (TPA) Ramah Anak

Pelopor

TPA Pasar Rejowinangun

6.

Perdagangan

1.

Kompetisi Pasar Rakyat

Juara III

Pasar Rejowinangun

7.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1.

Penghargaan kepada Kabupaten/Kota Pemanfaat Teknologi Tepat Guna dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Anugerah Widigdapura (Peringkat I)


2.

Penghargaan kepada Kabupaten/Kota oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi

Anugerah Budhipraja (Peringkat 3 Besar)



BAB I

- 116

3.

No. 8.

Bidang Pendidikan

Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) Kategori Umum yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan


Juara II

Andjar Prasetyo, SE, M.Si (Peneliti pada Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang)

Hasil

Atas Nama

1.

School Challenges Award 2016 yang diselenggarakan oleh Indonesian Achievement Center (IAC) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

The Best Excellent Education Of The Year 2016

SD Muhammadiyah 1 Alternatif (Mutual) Kota Magelang

2.

Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Juara I Penulis Cilik Cerita Pendek

Amarylisse Magnifizia Cesare Ganz (SD Mutual Kota Magelang)

Olimpiade Matematika, Sains, dan Bahasa Inggris (OMNAS) Nasional

9.

Olahraga

1.

Mata Pelajaran Sains Kelas 3

Juara I

Athaya Cendana Pambudi (SD Mutual Kota Magelang)

2.


Juara I

Muhammad Iqdamul Umam (SD Mutual Kota Magelang)

Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 di Jawa Barat 1.

Cabang Paralayang (Nomor Beregu dan Perorangan Tandem)

2 Medali Emas, 2 Perak, 1 Perunggu

Lilik Darmono

2.

Cabang Arung Jeram Nomor DRR R6 Putri

Medali Emas

Rahma dan Aprilia

3.

Cabang Arung Jeram Nomor Sprint R6 Putri

Medali Perak

Rahma dan Aprilia

4.

Cabang Arung Jeram Nomor Sprint R6 Putra

Medali Perak

Heri Arfiyanto

Kejuaraan Nasional Sepatu Roda Piala Walikota Malang VII 1.

Kelas Standard Kategori KU B Putra 1.000 m

Medali Emas (Peringkat I)

Farhan Arya Satya (KRC Kota Magelang)

2.

Kelas Speed 5.000 m Point to Point

Medali Emas (Peringkat I)

Yoshua Samolala Buaya (KRC Kota Magelang)

Kejuaraan Tenis Lapangan Sportama National Junior Super Series Master di Jakarta 1.

Jakarta Nomor Tunggal Putri Kelompok Umur 12 Tahun


Peringkat 8

Talitha Araminta

BAB I

- 117

C. Tingkat Provinsi No.

Bidang


Hasil

Atas Nama

1.

Perencanaan

1.

Penghargaan kepada Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2016

Anugrah Pangripta Abipraya (Juara II)


2.

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

1.

Lomba Pelaksana Kesatuan Gerak PKK-KB dan Kesehatan

Juara I

TP PKK Kelurahan Gelangan

2.

Penghargaan sebagai Pelaksana Gotong Royong Masyarakat Kategori Kelurahan

Juara I

Kelurahan Kemirirejo

3.

Penghargaan sebagai Pelaksana Gotong Royong Masyarakat Kategori Kelurahan

Juara III

Kelurahan Jurangombo Utara

4.

Lomba Lingkungan Kelurahan Bersih dan Hijau

Juara II

Kelurahan Jurangombo Utara

5.

Lomba Keluarga Harmonis

Juara II

Keluarga Hadi Sucipto (Kelurahan Kramat Selatan)

6.

Lomba Desa Kategori Kelurahan

Juara Harapan III

Kelurahan Kramat Utara

3.

Keamanan dan Ketertiban Umum

1.

Lomba Kawasan Tertib Trantibum

Juara II

Satpol PP Kota Magelang

4.

Komunikasi dan Informasi

1.

Anugerah Media Humas Kategori Profil Lembaga Humas Provinsi/Kabupaten/Kota yang dislenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informasi

Juara III

Bagian Humas, Protokol dan Satel Setda Kota Magelang

5.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1.

Lomba Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat

Juara Favorit

Sam Wahyono (Kelurahan Rejowinangun Selatan)

2.

Lomba Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat

Juara Harapan

Lukman Hardy (Kelurahan Potrobangsan)

6.

Agama

Festival Anak Sholeh (FASI) VI Tingkat Provinsi Jawa Tengah 1.

Cabang Ikrar dan Puitisasi Terjemah Al Quran Kategori TKQ Grup


Juara I

- Melodia Larasati Hayuningtyas - Hafizha Khairana Rizky - Anugerah Arsy Ramadhan - Dhirandra Rafif Ghathfa’an - Zada Hafizah Tsafiq

BAB I

- 118

No.

7.

Bidang

Pendidikan


Hasil

Atas Nama

2.

Cabang Ikrar dan Puitisasi Terjemah Al Quran Kategori TPQ Grup

Juara I

- Nashriyyah Nur Imani - Hegata Iktiara Sanyoto - Ayuqya Amandha Amalia Rizqi - Shafira Raafi’ah Trianirwana - Nisrina Nadhifa Putri

3.

Nasyid TKQ Grup

Juara I

- Aisyah Alma Fitriana Putri - Kayla Badru Taqqiya - Fadhlyn Fatkhia Kamila - Asbiq Badru Rufi’il Wafa - Arin Althafunnisa

4.

Nasyid TPQ Grup

Juara I

- Adzra Zulfa Rabbani - Millati Tauhida Al Haris Fauzia - Fennan Manara Baraka - Dauda Chmada Alwie Kaldie - Amelia Kusumawardani

Ujian Nasional 1.

Ujian Nasional SMA Program IPS Kategori Sekolah Negeri/Swasta

Peringkat I

SMA Negeri 1 Kota Magelang

2.

Ujian Nasional SMK Kategori Sekolah Negeri

Peringkat II

SMK Negeri 2 Kota Magelang

3.

Peraih Nilai Tertinggi (Sempurna) Ujian Sekolah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2015/ 2016 dengan Nilai 300 (3 Mata Pelajaran)

4 Besar

Nabila Shalaisya Muna (SD Muhammadiyah 1 Alternatif Magelang)

Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris Tingkat SLTA 1.

Kategori Keseluruhan

2.

Lomba Tata Upacara Bendera

Juara III

3.

Lomba Baris Berbaris

Juara II

4.

Pemimpin Upacara

Terbaik I


Juara Umum II

Tim SMAN 1 Kota Magelang

BAB I

- 119

No.

Bidang


Hasil

5.

Pemimpin Barisan

Terbaik II

6.

Paduan Suara dan Pemimpin Regu

Terbaik I

7.

Komandan Peleton

Terbaik II

8.

Pembaca Teks UUD 1945

Terbaik II

9.

Pembaca Doa

Terbaik I

Atas Nama

Olimpiade Matematika, Sains, dan Bahasa Inggris (OMNAS) Regional Jateng-DIY

8.

Seni Budaya

9.

Olahraga

1.

Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 6

Juara I

Devita Armia Purasani (SD Mutual Kota Magelang)

2.


Juara I

Athaya Cendana Pambudi (SD Mutual Kota Magelang)

3.


Juara I

Muhammad Iqdamul Umam (SD Mutual Kota Magelang)

4.


Juara II

Balqis Miza (SD Mutual Kota Magelang)

5.


Juara III

Agha Prakoso (SD Mutual Kota Magelang)

6.


Juara III

Ammar Muhammad (SD Mutual Kota Magelang)

1.

Festival Jamu dan Kuliner Kategori Stand Terbaik

Juara II

Dinas Pemuda, Olahrga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar (O2SN SD) Tingkat Jawa Tengah 1.

Cabang Renang Nomor 50 m Gaya Dada Putri

Juara I (Medali Emas)

Gravila Ciquita Dewi

2.

Cabang Renang Nomor 50 m Gaya Bebas Putri



3.

Cabang Renang Nomor 50 m Gaya Kupu-kupu Putri




BAB I

- 120

No.

Bidang


Hasil

Atas Nama

Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sekolah Dasar (POPDA SD) Jawa Tengah Cabang Renang 1.

Nomor 100 m Gaya Bebas Putri



2.

Nomor 100 m Gaya Dada Putri



3.

Nomor 100 m Gaya Kupu-kupu Putri


Valen Gabriella

4.

Nomor 4x50 m Gaya Bebas Estafet Putri


Tim Kota Magelang

5.

Nomor 4x50 m Gaya Ganti Estafet Putri

Juara II (Medali Perak)

Tim Kota Magelang

6.

Nomor 100 m Gaya Punggung Putri



7.


Juara III (Medali Perunggu)

Valen Gabriella

8.



Valen Gabriella

9.

Nomor 200 m Gaya Ganti Perseorangan Putri


Valen Gabriella

Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sekolah Menangah Atas (POPDA SMA) Jawa Tengah Cabang Renang 1.

Nomor 200 m Gaya Kupu-kupu Putra


Ivandriyant Samudro

2.



Anancy Reza N.

3.



Anancy Reza N.

4.

Nomor 200 m Gaya Bebas Putra


Fernando Trisno S.


BAB I

- 121

No.

Bidang


Hasil

Atas Nama

Kejuaraan Daerah Renang Kelompok Umur (Kejurda Renang KU) di Semarang 1.

Nomor 50 m Gaya Bebas Putri KU V


Aulia Zahra (Prima)

2.



Aulia Zahra (Prima)

3.

Nomor 100 m Gaya Kupu-Kupu Putri KU V


Aulia Zahra (Prima)

4.

Nomor 50 m Gaya Dada Putri KU V


Aulia Zahra (Prima)

5.

Nomor 200 m Gaya Ganti Perorangan Putri KU V


Aulia Zahra (Prima)

6.

Nomor 50 m Gaya Dada Putra KU V


Aldero Apriliano Prasito (Prima)

7.

Nomor 50 m Gaya Dada Putri KU III


Gravilla Ciquita Dewi (Barracuda)

8.




9.




10.

Nomor 400 m Gaya Ganti Perorangan Putri KU III



11.

Nomor 100 m Gaya Bebas Putra KU V


Jovan Immanuelle (Prima)

12.

Nomor 50 m Gaya Punggung Putra KU V



13.

Nomor 50 m Gaya Kupu-kupu Putra KU V


Avreen Verdino I. (Prima)

14.

Nomor 400 m Gaya Bebas Putri KU III




BAB I

- 122

No.

Bidang


Hasil

Atas Nama

15.




16.




17.

Nomor 200 m Gaya Kupu-Kupu Putra KU I


Ivandriyant Samudro (Prima)

18.




19.




20.




21.

Nomor 100 m Gaya Punggung Putri KU III



22.

Nomor 100 m Gaya Dada Putri KU IV


Lintang Azzahra Putri (Prima)

23.

Nomor 50 m Gaya Punggung Putri KU V


Aulia Zahra (Prima)

24.

Nomor 100 m Gaya Punggung Putri KU V


Aulia Zahra (Prima)

25.



Aulia Zahra (Prima)

26.




27.




28.

Nomor 200 m Gaya Ganti Perorangan Putra KU V




BAB I

- 123

No.

Bidang


Hasil

Atas Nama

Kejurda Renang Antar Perkumpulan Daerah Kelompok Umur (KRAPDA KU) Taruna di Boja Kendal 1.

Nomor 100 m Gaya Kupu-kupu Putra KU IV


Cornelius Alvin Bintang F. (Barracuda)

Kejuaraan Renang Taruna Jawa Tengah di Semarang 1.

Nomor 50 m Gaya Kupu-kupu Putri KU III


Valen Gabriella (Prima)

2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.



Chelsy Nuradena (Barracuda)

9.

Nomor 100 m Gaya Kupu-kupu Putri KU V



10.




Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) PASWIND Cup I di Manahan, Solo 1.




2.



Aulia Zahra (Prima)


BAB I

- 124

No.

Bidang


Hasil

Atas Nama

3.



Aulia Zahra (Prima)

4.



Aulia Zahra (Prima)

5.



Aulia Zahra (Prima)

6.



Aulia Zahra (Prima)

7.



Aulia Zahra (Prima)

8.



Aulia Zahra (Prima)

9.

Nomor 200 m Gaya Ganti Perseorangan Putri KU V


Aulia Zahra (Prima)

10.




11.




12.




13.

Nomor 200 m Gaya Kupu-kupu Putra KU I


Fernando Trisno S. (Barracuda)

14.

Nomor 200 m Gaya Bebas Putra KU I



15.

Nomor 400 m Gaya Bebas Putra KU I



16.




17.

Nomor 50 m Gaya Kupu-kupu Putri KU IV


Putri Izzati Shafa (Prima)


BAB I

- 125

No.

Bidang


Hasil

Atas Nama

18.



Putri Izzati Shafa (Prima)

19.




20.




21.



Anteo Cailendra (Prima)

22.



Anteo Cailendra (Prima)

Kejuaraan Renang Walikota Cup IV di UNY Yogyakarta 1.




Kejuaraan Tenis Lapangan Sportama Junior Super Series V Jawa Tengah 1.

Nomor Tunggal Putri Kelompok Umur 12 Tahun

Juara III

Talitha Araminta

Kejuaraan Tenis Lapangan Gubernur Akademi Militer Jateng-DIY 1.

Nomor Ganda Putri Kelompok Umur 12 Tahun


Juara I

Talitha Araminta berpasangan dengan Griffith Rose June (Klaten)

BAB I

- 126


BAB I

- 127

LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016 BAB I - 1

Recommend Documents