LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014 Bab V halaman 286

Pemerintah Kabupaten Berau

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksudkan Dana Tugas Pembantuan memiliki

diskripsi sebagai

berikut: 

Merupakan belanja kementerian/lembaga pusat



Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada daerah atau desa.



Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD.



Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah



SKPD yang melaksanakan, melaporkan kepada Kepala Daerah kemudian dilaporkan ke Kementerian/lembaga.



Semua barang yang diperoleh dari dana Tugas Pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada Daerah.



Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan maupun non fisik.



Tidak memerlukan dana pendamping. Sedangkan

menurut

PP

Nomor

3

tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah “Penugasan dari Pemerintah Kepada daerah atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pemerintah Kabupaten Berau mendapatkan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa Kementrian yang

langsung ditujukan ke Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang menangani Tugas Pembantuan. Pemberian Tugas Pembantuan LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014

Bab V – halaman | 286


dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah

memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian

permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten kepada Desa mencakup sebagian tugas yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. A. Tugas Pembantuan yang diterima. 1. Dasar Hukum. Tugas Pembantuan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tugas Pembantuan tercantum dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang merupakan implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari Departemen

yang

bersangkutan. Dalam DIPA, selain tercantum Departemen yang memberikan Tugas Pembantuan, juga tercantum jumlah dan nomor DIPA, Kode Satuan Kerja, Unit yang menerima Tugas Pembantuan, program, kegiatan serta anggarannya. a.

Dinas Pertanian Tanaman pangan 

DIPA

Tahun

Anggaran

2014

Nomor

:

SP

DIPA-

SP

DIPA-

SP

DIPA-

SP

DIPA-

018.04.04.4.169047/2014, Tanggal 5 Desember 2013 

DIPA

Tahun

Anggaran

2014

Nomor:

018.03.4.169080/2014, Tanggal 05 Desember 2013 b. Dinas Kesehatan 

DIPA

tahun

Anggaran

2014

Nomor:

024.03.4.169200/2014. 

DIPA

Tahun

Anggaran

2014

Nomor:

024.04.4.160452/AG/2014

LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



c.

Dinas Kehutanan 

DIPA tahun Anggaran 2013 Nomor: SP DIPA-029.01.4.160412/2014

d. Dinas Perikanan dan Kelautan 

DIPA

Tahun

Anggaran

2014

Nomor:

SP

DIPA-

032.03.4.160455/2014, Tanggal05 Desember 2012 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan. Pada tahun 2014

ada beberapa Kementerian yang memberikan Tugas

Pembantuan, yaitu: a. Kementerian Pertanian, melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau. b. Kementerian Kesehatan, Melalui Dinas Kesehatan kabupaten Berau c. Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau. d. Kementerian Kehutanan, melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. 3. Program dan Kegiatan Pada tahun 2014 Program dan Kegiatan tugas perbantuan yang dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut: 1) Kementerian Pertanian Pemerintah Kabupaten Berau menerima tugas perbantuan dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau 

Program peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada berkelanjutan. -

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka kacang dan Umbi.

-

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia

-

Kegiatan Pengelolaan system pengadaan Benih Tanaman Pangan.




-

Kegiatan Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura.



Program peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura berkelanjutan. -

Kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan.

-

Kegiatan dukungan manajemen teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura.

2) Kementerian Kesehatan Pemerintah Kabupaten Berau menerima tugas perbantuan dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau  Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 

Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pembinaan Upaya kesehatan dasar

3) Kementeterian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Berau menerima tugas perbantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah: Dinas Kelautan dan Perikanan 

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap. -

Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat tagkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan.

4) Kementerian Kehutanan Pemerintah Kabupaten Berau menerima tugas perbantuan dari Kementerian Kehutanan dan Perikanan melalui Dinas Kehutanan. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:




Dinas Kehutanan Kabupaten Berau 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Kehutanan. -

Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tabel V.1 Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tugas Perbantuan NO

SKPD

PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN

PELAKSANA

(Rp)

REALISASI FISIK

KEUANGAN

TUGAS PERBANTUAN 1.

Dinas



Program Bina Gizi dan Kesehatan

Kesehatan

2.052.000.000

100%

1.531.119.000

Ibu dan Anak. -

74,62%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)



Program

Pembinaan

Upaya 3.147.820.000

Kesehatan -

Kegiatan

Pembinaan

100%

96,13% 3.026.285.000

Upaya

kesehatan dasar

2.

Dinas Pertanian



Program peningkatan Produksi,

Tanaman

Produktifitas dan Mutu Tanaman

Pangan

pangan

untuk

mencapai

dan

Swasembada

Swasembada

3.897.090.000

100%

91,23% 3.555.305.207

berkelanjutan. 

Program peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman

Hortikultura

839.430.000

100%

3.

97% 810.711.500

berkelanjutan.

Dinas

Program Dukungan Manajemen dan

Kehutanan

Pelaksanaan

12.221.424.263

49,66%

Tugas Teknis lainnya

49,66% 6.068.615.745

Kementerian Kehutanan.

4.

Dinas Kelautan

Program

dan Perikanan

Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Pengembangan

dan

750.000.000

100%

98,02% 735.155.000

Sumber data : SKPD terkait LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014



5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan Sumber dan jumlah anggaran yang dipergunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan yang berkenaan dengan azas Tugas

Pembantuan untuk tahun 2014 di masing masing SKPD di Kabupaen Berau berasal dari dana APBN tiap Kemeterian yang memberikan Tugas Perbantuan. Adapun jumlah anggaran yang digunakan sebagai berikut: a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 2 ( dua) Program Kegiatan Sumber Anggaran Adalah Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara Tahun 2014 dari Kementerian Pertanian. Adapun besaran anggaran yang diberikan: 

Program peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada berkelanjutan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.897.090.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).



Program peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura berkelanjutan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.141.000.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah).

b. Dinas Kesehatan 2 (Dua) Program Kegiatan Sumber Anggaran Adalah Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara Tahun 2014 dari Kementerian Kesehatan. Adapun besaran anggaran yang diterima oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: 

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.052.000.000,-.(Dua Milyar Lima Puluh Dua Juta Rupiah)






Program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.147.820.000,- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

c. Dinas Kelautan dan Perikanan 1 (satu) Proram Kegiatan Sumber Anggaran Adalah Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara Tahun 2014 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun besaran anggaran yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan adalah: 

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan jumalah anggaran sebesar Rp. 750.000,000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

d. Dinas Kehutanan Sumber Anggaran Adalah Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara Tahun 2014 dari Kementerian Kehutanan. Adapun besaran anggaran yang diterima adalah sebagai berikut: 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Kehutanan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.221.424.263,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh satu Juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga Rupiah).

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan a) Dinas Kesehatan b) Dinas Pertanian Tanaman Pangan c) Dinas Kelautan dan Perikanan d) Dinas Kehutanan 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Secara umum dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang dipergunakan cukup memadai untuk menunjang kinerja satuan kerja perangkat daerah pelaksana Tugas Perbantuan. SKPD yang melaksanakan tugas perbantuan seluruhnya telah memiliki Gedung Kantor Dinas di Ibukota Kabupaten Tanjung Redeb.




Sarana transportasi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD dapat dipergunakan untuk menunjang kinerja yang terkait dengan kegiatan Tugas perbantuan di Kabupaten Berau. 8. Permasalahan Dan Solusi Beberapa

permasalahan

yang

timbul

dalam

pelaksanaan

Tugas

Pembantuan yaitu : 

Terbatasnya SDM yang memadai untuk melaksanakan tahapan tahapan yang ada sesuai dengan anggaran yang ada.



Terbatasnya

waktu

antara

keluarnya

DIPA

dengan

masa

berakhirnya Tahun Anggaran. Sedangkan solusi yang dapat diberikan adalah : 

Mengupayakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat.



Perlunya perencanaan kegiatan lebih matang, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan.



Perlunya Peningkatan SDM melalui pendidikan dan latihan.

B. Tugas Pembantuan yang diberikan Pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Berau tidak memberikan tugas Pembantuan.



LKPJ- Bupati Berau Tahun 2014 Bab V halaman 286

Recommend Documents