FORM 3 BAHAN PENYUSUNAN LKPJ WALIKOTA
PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014 URUSAN 1. Bidang Keamanan dan Ketertiban
I.
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil a. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk
b. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan : pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan dan peceraian
PERMASALAHAN 1. Kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Perda K-3 masih rendah. 2. Jumlah SDM di Tingkat Kecamatan masih terbatas (terutama di bidang tramtib)
SOLUSI 1. Sosialisasi Perda K-3 harus ditingkatkan\ 2. Mengajukan penambahan personil (SDM) di Tingkat Kecamatan/Kelurahan 3. Melakukan pembinaan/ pemantauan secara berkesinambungan
a. Masih banyak anggota masyarakat yang kurang tanggap dalam melaporkan perubahan/ mutasi data kependudukan. Contoh : Laporan kematian, kelahiran, pindah datang sering telat atau bahkan tidak lapor sama sekali. Hal ini menyebabkan keakuratan data kependudukan sulit diakui validitasnya.
a. Dalam UU No.24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa Ketua Rukun Tetangga berkewajiban melaporkan mutasi kependudukan. Oleh sebab itu melalui pembinaan RT/RW yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan berulang kali disampaikan mengenail hal dimaksud. Selain juga dalam setiap kesempatan warga selalu dihimbau selalu cepat tanggap dalam hal pelaporan perubahan mutasi kependudukan.
b. Untuk urusan pelayanan pencatatan sipil baik kecamatan maupun kelurahan tidak menerima pelimpahan urusan ini. Namun demikian, masih banyak warga masyarakat yang belum memahami arti pentingnya memiliki dokumen dimaksud sehingga pada saat membutuhkan dokumen dimaksud sebagai salah satu persyaratan suatu pelayanan maka munculan masalah.
b. Melaksanakan sosialisasi kepada para ketua RT/RW dan PKK serta organisasi kemasyarakatan lainnya mengenai arti penting pemilikan dokumen pencatatan sipil.
c. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan
d. Penyelenggaraan kerjasama dengan ormas dalam rangka tertib adminitrasi kependudukan
II.
Bidang Pertanahan a. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah (pengadaan tanah untuk kepentingan umum)
c. Dalam hal pengelolaan dan perekaman data pelayanan administrasi kependudukan kadang ditemui database warga yang belum pernah mengajukan pindah keluar, namun datanya tidak ada dalam data base dimaksud. Hal ini menyebabkan warga dimaksud harus mengecek sendiri dan mengkonfirmasi sendiri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung
d. Hampir tidak ditemui permasalahan
a. Selama tahun 2013-2014 tidak pernah ada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umumdi Kecamatan Rancasari
b. Koordinasi pelaksanaan b. Akhir tahun 2014 inventarisasi aset Inspektorat Kota Bandung daerah atau kekayaan mengadakan inventaris daerah yang ada di asset daerah (tanah sewa wilayah kerja milik Pemda). Aparat kecamatan rancasari Kewilayahan/Kelurahan membantu mendampingi ke lokasi. Namun kenyataan di lapangan ditemukan bahwa alamat yang tercantum dan penyewa lahan tidak ada/tidak ditemukan III. Bidang Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup a. Perekonomian a. Jumlah peserta yang hadir dalam pelatihan pengembangan kewirausahaan bagi pedagang non formal belum memenuhi sasaran.
c. Untuk meredam ketidakpuasan warga masyarakat terhadap pelayanan ini maka pihak kecamatana menyampaikan bahwa otoritas pemeliharaan data base kependudukan sepenuhnya berada dipihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung d. Dalam setiap kegiatan sosialisasi tertib adminitrasi kependudukan unsur-unsur organisasi kemasyarakatan selalu dilibatkan sebagai peserta. Contoh PKK dan Posyandu, bahkan kedua jenis ormas tersebut dianggap dapat lebih efektif dalam peneyebarluasan informasi kependudukan
a. Tidak ada
b. Karena kewenangan berada di DPKAD maka kami selaku aparat kewilayahan hanya dapat membantu bilamana sewaktu waktu diperlukan untuk mendampingi ke lokasi
a. Diselenggarakan ditiap RW (jemput bola)
b. Lingkunangan Hidup
b. Promosi dan pemasaran hasil usaha para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
b. Mengikutsertakan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai pelatihan/bimtek.
a. Banyak sampah setelah kegiatan selesai CULINARI NIGHT
a. gerakan pungut sampah di akhir acara
b. Volume sampah di TPS lebih banyak dari pada produk yang dihasilkan biodigester
b. memberikan himbauan kepada masyarakat agar melakukan pemilahan sampah mulai dari rumahnya masing-masing
c. Kegiatan Urban Varming belum menyeluruh karena tidak setiap RW memiliki Urban Farming
c. mengajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini dalam skala rumah tangga dan menyarankan agar kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang diusulkan dalam PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat)
d. Pameran PNPM
d. tidak ada
e. Sosialisasi Penegakan Perda K3 No. 11 tahun 2005 kepada masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang sanksi akibat dari pelanggaran Perda tersebut
e. menyebarluaskan isi Perda ini lisan maupun tulisan dengan membagi bagikan edaran kepada masyarakat
f. Monitoring normalisasi gorong-gorong : beberapa ruas gorong-gorong tutup salurannya permanen atau sebagian sulit dibuka tutup
f. menyampaikan usulan kepada dinas terkait dan menghimbau masyarakat agar menggunakan tutup saluran gorong-gorong yang bisa dibuka dan ditutup agar memudahkan dalam membersihkannya
g. Biaya operasional kendaraan pengangkut sampah
g. Dianggarkan dalam program PIPPK
h. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan Gerakan Pungut Sampah
h. Terus menerus memberikan himbauan dan contoh
IV. Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan
i.
Sampah masih menumpuk dan belum dapat dikelola maksimal
i.
Sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah unorganik melalui bank sampah dan sampah organik terpilih melalui biodigester.
j.
Banjir yang merata hampir disebagian wilayah rancasari terutama dipemukiman dekat sungai.
j.
Sosialisasi penegakan perda K-3, baik melalui pertemuan pertemuan maupun selebaran dan spanduk agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai
a. Masyarakat Miskin
a. Peningkatan kesejahteraan dibidang kesehatan dan mulai diberlakukannya Jaminan Kesejahteraan Nasional (JKN) melalui Badan penyelenggara Jaminan Sosial.
b. Punahnya seni tradisional di wilayah Kec. Rancasari
b. Peningkatan pengetahuan dan wawasan warga pelaku seni dan sosial Perda Kota Bandung tentang Pelestarian seni tradisional di Kota Bandung
Bandung , 9 Februari 2015 CAMAT RANCASARI
Hj. AI SUTRIANSIH, S.Sos.,M.Pd NIP. 19580324 197811 2 001
FORM 4 BAHAN PENYUSUNAN LKPJ WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2014
FORMAT ISIAN PRESTASI SKPD TAHUN 2013-2014 NO 1
NAMA KEJUARAAN/ KEGIATAN Gebyar Biopori
TINGKAT KEJUARAAN/ KEGIATAN Juara 1 Tingkat Kota Bandung
PRESTASI TAHUN 2013
TAHUN 2014
Kecamatan Terbaik
-
KETERANGAN
Bandung , 9 Februari 2015 CAMAT RANCASARI
Hj. AI SUTRIANSIH, S.Sos.,M.Pd NIP. 19580324 197811 2 001
