PENGANTAR Tim Penyusun LKPJ Tahun 2014

PENGANTAR

Dokumen

ini

merupakan

versi

pendek

dari

Buku

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus merupakan risalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014 Kabupaten Wonosobo.

Ringkasan mencakup

pendahuluan (kondisi geografis, demografis dan ekonomi Kabupaten Wonosobo), kebijakan

pemerintahan

daerah,

kebijakan

keuangan

daerah,

penyelenggaraan

pemerintahan daerah (desentralisasi), penyelenggaraan tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan pada tahun 2014. Dokumen ini berfungsi sebagai pelengkap dan merupakan acuan cepat (quick reference) dalam proses pembahasan LKPJ Tahun 2014 di rapat paripurna/komisi/fraksi DPRD. Substansi dan konten dokumen ini bisa dilihat secara lebih komprehensif pada Buku LKPJ 2014 dan Lampiran Tabel Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2014 berdasarkan urusan pemerintahan. Semoga dokumen ini mempermudah pembahasan tentang LKPJ dan bisa digunakan sebagai salah satu referensi untuk pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014.

Tim Penyusun LKPJ Tahun 2014

Ringkasan LKPJ 2014

1

BAB I: PENDAHULUAN Profil demografi Kabupaten Wonosobo bisa dilihat pada tabel-tabel di bawah ini : Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Berdasarkan data BPS No.

Struktur Usia

Perempuan

Laki-laki

Jumlah

1

0-4

35.085

34.290

69.375

2

05-09

34.806

32.956

67.762

3

10-14

34.450

31.677

66.127

4

15-19

33.954

30.565

64.519

5

20-24

28.993

26.585

55.578

6

25-29

26.111

25.497

51.608

7

30-34

27.782

28.712

56.494

8

35-39

28.585

28.987

57.572

9

40-44

27.809

27.802

55.611

10

45-49

26.492

26.867

53.359

11

50-54

23.660

24.164

47.824

12

55-59

20.102

19.369

39.471

13

60-64

15.567

14.236

29.803

14

65-69

10.817

10.795

21.612

15

70-74

8.139

8.092

16.231

16

75 +

9.665

10.669

20.334

392.017

381.263

773.280

Jumlah

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2015

Data Penduduk Wonosobo Tahun 2014 Berdasarkan Pencatatan Administratif Kependudukan

No.

Kecamatan

Jumlah berdasarkan pencatatan Disdukcapil Desember 2014 Perempuan

Laki-laki

Jumlah

1

Wadaslintang

28.349

30.157

58.506

2

Kepil

31.062

32.531

63.593

3

Sapuran

28.893

30.478

59.371

4

Kaliwiro

24.801

25.966

50.767

5

Leksono

22.103

22.680

44.783

6

Selomerto

25.412

26.275

51.487

7

Kalikajar

31.789

33.865

65.654

8

Kertek

42.224

44.207

86.431

9

Wonosobo

44.497

45.829

90.326

10

Watumalang

26.348

27.669

54.017

11

Mojotengah

29.578

32.180

61.758

12

Garung

25.831

28.080

53.911

Ringkasan LKPJ 2014

2

No.

Jumlah berdasarkan pencatatan Disdukcapil Desember 2014

Kecamatan

Perempuan

Laki-laki

Jumlah

13

Kejajar

21.396

23.139

44.535

14

Sukoharjo

16.435

17.593

34.028

15

Kalibawang

12.755

13.710

26.465

411.473

434.359

845.832

Jumlah

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, 2015 (sesuai data kependudukan bersih semester II Tahun 2014)

Profil/perkembangan ekonomi makro Kabupaten Wonosobo disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini: No.

Tahun

Harga Berlaku

Harga Konstan

1

2004

2.063.216,41

1.521.807,34

2

2005

2.309.638,86

1.570.347,68

3

2006

2.630.737,89

1.621.132,33

4

2007

2.962.993,79

1.679.149,17

5

2008

3.332.061,77

1.741.148,31

6

2009

3.584.212,92

1.811.092,67

7

2010

3.927.280,91

1.888.808,28

8

2011

4.323.254,88

1.974.114,17

9

2012

4.876.102,38

2.068.664,00

10

2013

5.327.874,47

2.179.015,39

11

2014**

5.971.025,64

2.284.642,37

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo Keterangan:** angka 2014 angka sangat sementara

Data PDRB dan Statistik Makro Kabupaten Wonosobo Pertumbuhan Ekonomi No.

Indikator

Satuan

Pertumbuhan PDRB Laju Inflasi Provinsi Laju Inflasi Kabupaten Indeks Gini

%

4,98

4,85

%

7,99

8,22

%

6,42

8,44

0,34

0,35

5

Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

%

20,09

20,03

6

Indeks

%

n/a

n/a

1 2 3 4

Ringkasan LKPJ 2014

2013

2014

Keterangan angka 2014 angka sangat sementara

Th 2013 &2014 Pakai th dasar 2012 angka 2014 angka sangat sementara 40 % penduduk pendapatan terendah, angka 2014 angka sangat sementara Tidak ada data 3

No.

Indikator

Satuan

2013

2014

Keterangan

Satuan

2013

2014

Keterangan

Ketimpangan Williamson

Kependudukan No.

Indikator

1

Jumlah Penduduk

Jiwa (Ribu)

769.318,00

773.280,00

2

Jumlah Penduduk > 17 tahun atau telah Menikah Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Rumah Tangga(ribu) Jumlah Anak (ribu)

Jiwa (Ribu)

597,55

601,16

Jiwa (Ribu) RT

174,72

168 033,74

210,70

211,79

Anak

204,82

203,26

2013

3 4 5

jumlah penduduk memakai angka proyeksi hasil SP 2010

data tahun 2014 angka estimasi

anak adalah jumlah pdd dikurangi usia 15 tahun keatas

Ekonomi, Investasi, Tenaga Kerja No.

Indikator

Satuan

1 2 3

PDRB (atas dasar harga konstan) Nilai Tambah Pertanian Nilai Tambah Pertambangan Penggalian Nilai Tambah Industri Pengolahan Nilai Tambah Listrik Nilai Tambah Bangunan Nilai Tambah Perdagangan Nilai Tambah Pengangkutan dan Komunikasi Nilai Tambah Keuangan Nilai Tambah Jasa Rata-rata total Pengeluaran RT/bulan Rata-rata jumlah anggota RT Indeks harga yang diterima Petani Indeks harga yang dibayar Petani Total Pengeluaran RT Non Pangan

Rp Miliar Rp Juta Rp Juta

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ringkasan LKPJ 2014

2014*

2.179.015,39 2.455.760,37 27.497,79

2.284.642,37 2.663.367,32 31.681,87

Rp Juta

528.583,20

597.225,59

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

48.678,70 218.467,63 684.660,01 352.900,38

56.026,14 248.607,77 792.477,15 414.418,79

Rp Juta Rp Juta Rp Ribu

337.064,32 674.262,07 607,43

395.705,03 771.515,99 662,34

3,66 226,11

3,63 219,58

206,35

213,41

299,65

326,73

orang

Rp Ribu

4

Pendidikan dan Kesehatan No.

Indikator

1

Jumlah Penduduk Ijazah Terakhir SD Jumlah Penduduk Ijazah Terakhir SLTP Jumlah Penduduk Ijazah Terakhir SLTA Jumlah Penduduk Ijazah Terakhir Universitas Angka Usia Harapan Hidup

2 3 4 5

Satuan Jiwa (Ribu) Jiwa (Ribu) Jiwa (Ribu) Jiwa (Ribu) Tahun

2013

2014

250,72

250,72

89,13

91,21

55,02

57,41

22,92

24,52

70,58

70,80

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2015 Keterangan:

** angka 2014 angka sangat sementara (ASS)

Ringkasan LKPJ 2014

5

BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014 Visi berdasarkan RPJMD 2010-2015 adalah “menuju Wonosobo lebih maju dan sejahtera”, yang dituangkan ke dalam 5 misi, yaitu: a. Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera. b. Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah c. Meningkatkan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. d. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah. e. Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang.

Tema pembangunan tahun 2014 adalah “peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Untuk Percepatan Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs)” dengan Fokus pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 sebagai berikut : a. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pelayanan sosial dasar masyarakat dan percepatan pencapaian tujuan program MDGs . b. Peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap kelestarian alam dengan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat, untuk mengurangi potensi ancaman bencana alam c. Peningkatan daya saing daerah melalui optimalisasi potensi dan pengembangan sektor ekonomi kerakyatan, untuk peningkatan laju pertumbuhan ekonomi d. Peningkatan aksesibilitas daerah dengan meningkatkan kualitas infrastruktur terutama pada kawasan pedesaan dan perbatasan. e. Optimalisasi proses Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ringkasan LKPJ 2014

6

BAB III : KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2014

Risalah pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD tahun 2014 bisa dilihat pada tabel berikut: Uraian Pendapatan Tahun Anggaran 2014

Uraian 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran Setelah Perubahan APBD 2014 (Rp)

Realisasi (Rp)

126.737.232.802

175.319.364.867

1. Pajak Daerah

23.309.000.000,00

26.122.824.174,00

2. Retribusi Daerah

21.313.572.198,00

23.816.881.941,00

6.879.275.000,00

8.179.049.682,00

75.235.385.604,00

117.200.609.070,00

1.037.729.261.944

1.041.173.346.789

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Laba BUMD) 4. Lain - lain PAD yang Sah 2. Pendapatan Transfer 1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

812.486.954.944

824.656.337.009

19.970.845.084,00

20.364.515.512,00

8.848.090.860,00

20.623.802.497,00

c. Pendapatan Dana Alokasi Umum

724.245.009.000,00

724.245.009.000,00

d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus

59.423.010.000,00

59.423.010.000,00

176.682.013.000

169.467.713.000

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak

2. Transfer dari Pemerintah PusatLainnya a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian 3. Transfer Pemerintah Provinsi a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 1. Pendapatan Hibah 2. Pendapatan Dana Darurat 3. Pendapatan Lainnya JUMLAH PENDAPATAN

-

-

176.682.013.000,00

169.467.713.000,00

48.560.294.000

47.049.296.780

48.560.294.000,00

47.033.371.780,00

-

15.925.000,00

94.746.107.000

60.652.958.309

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

-

-

89.746.107.000,00

55.652.958.309,00

1.259.212.601.746

1.277.145.669.965

Sumber: DPPKAD, 2015

Ringkasan LKPJ 2014

7

Uraian Pendapatan menurut Organisasi Pengelola Pendapatan Tahun Anggaran 2014 No.

Unit Organisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DINAS KESEHATAN BADAN RUMAH SAKIT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEHUBUNGAN DAN KOMINFO DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI SEKRETARIAT DAERAH DPPKAD

10

KTR. PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DINAS PERINDUSTRIAN-PERDAGANGAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OR KELURAHAN JLAMPRANG KELURAHAN KEJIWAN KELURAHAN SAMBEK KELURAHAN MLIPAK KELURAHAN PAGERKUKUH KELURAHAN ROJOIMO KELURAHAN KRAMATAN KELURAHAN TAWANGSARI KELURAHAN JARAKSARI KELURAHAN BUMIRESO KELURAHAN KALIANGET KELURAHAN KERTEK KELURAHAN WRINGINANOM KELURAHAN SELOMERTO KELURAHAN WONOREJO KELURAHAN LEKSONO KELURAHAN WONOROTO KELURAHAN KALIBEBER KELURAHAN MUDAL KELURAHAN ANDONGSILI KELURAHAN GARUNG KELURAHAN KEJAJAR KELURAHAN KALIKAJAR KELURAHAN SAPURAN KELURAHAN KEPIL KELURAHAN KALIWIRO KELURAHAN WADASLINTANG Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

16.000.000,00 31.018.713.000,00 48.453.022.104,00 180.000.000,00 877.000.000,00 765.457.000,00 1.600.000,00 6.819.515.000,00 1.166.505.568.944,00

16.118.000,00 30.317.269.750,00 66.572.417.120,00 652.214.414,00 1.535.515.910,00 768.071.000,00 5.000.000,00 8.338.597.499,00 1.162.155.437.828,00

763.000.000,00

933.901.974,00

181.990.000,00 179.896.139,00 874.000.000,00 2.092.966.000,00 1.631.515.198,00 2.167.699.787,00 10.000.000,00 12.167.544,00 1.000.000,00 1.000.000,00 10.420.500,00 40.700.000,00 40.600.000,00 9.400.000,00 15.700.000,00 55.900.000,00 40.000.000,00 33.600.000,00 73.400.000,00 61.400.000,00 102.750.000,00 32.600.000,00 54.500.000,00 14.400.000,00 22.600.000,00 26.000.000,00 36.820.000,00 26.400.000,00 30.900.000,00 31.800.000,00 28.100.000,00 62.800.000,00 87.775.000,00 57.400.000,00 66.400.000,00 174.500.000,00 208.950.000,00 27.300.000,00 38.115.000,00 175.400.000,00 164.780.000,00 47.200.000,00 62.600.000,00 24.800.000,00 20.800.000,00 14.000.000,00 19.660.000,00 15.100.000,00 29.045.000,00 8.300.000,00 11.000.000,00 32.800.000,00 45.622.000,00 31.400.000,00 31.400.000,00 61.500.000,00 116.025.000,00 8.400.000,00 24.675.000,00 8.700.000,00 8.430.000,00 22.000.000,00 16.750.000,00 1.259.212.601.746,00 1.277.145.669.965,00


Ringkasan LKPJ 2014

8

Uraian Belanja Tahun Anggaran 2014 NO URUT

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

1.525.106.458.420,00

1.220.372.337.021,00

822.043.291.951,00

710.674.835.518,00

5.

BELANJA

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

728.676.919.951,00

628.028.931.278,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

682.287.535.351,00

595.942.326.956,00

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

40.217.900.000,00

26.480.854.505,00

5.1.1.03.

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

2.668.000.000,00

2.668.000.000,00

5.1.1.05. 5.1.1.06. 5.1.4.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah BELANJA HIBAH

1.690.714.060,00 1.812.770.540,00 32.104.250.000,00

1.675.764.060,00 1.261.985.757,00 25.416.559.950,00

5.1.4.03.

Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat BELANJA BANTUAN SOSIAL

770.000.000,00

739.388.950,00

7.791.500.000,00

7.470.500.000,00

23.542.750.000,00

17.206.671.000,00

4.802.122.000,00

3.340.356.690,00

217.000.000,00

203.000.000,00

590.000.000,00

590.000.000,00

3.995.122.000,00

2.547.356.690,00

53.960.000.000,00

51.418.016.600,00

53.060.000.000,00

50.544.891.600,00

900.000.000,00 2.500.000.000,00

873.125.000,00 2.470.971.000,00

2.500.000.000,00

2.470.971.000,00

703.063.166.469,00

509.697.501.503,00

16.397.374.032,00

13.751.715.714,00

5.1.4.05. 5.1.4.06. 5.1.5. 5.1.5.01.

5.1.7.05. 5.1.8.

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Belanja Bantuan kepada Partai Politik BELANJA TIDAK TERDUGA

5.1.8.01.

BelanjaTidak Terduga

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01.

Honorarium PNS

9.589.116.600,00

7.613.870.350,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.752.002.432,00

5.286.097.064,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

5.2.2. 5.2.2.01.

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

5.1.5.02. 5.1.5.03. 5.1.7.

5.1.7.03.

Ringkasan LKPJ 2014

1.056.255.000,00

851.748.300,00

332.210.792.587,00 8.179.628.698,00

289.777.428.160,00 7.489.996.867,00

42.043.649.490,00

40.562.401.074,00

103.949.924.414,00

79.052.711.924,00

550.478.000,00

530.195.000,00 9

NO URUT

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5.2.2.05. 5.2.2.06. 5.2.2.07. 5.2.2.08. 5.2.2.10.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan

5.743.111.100,00

5.139.899.489,00

5.882.656.850,00

5.464.850.545,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.636.982.500,00

1.478.268.937,00

1.065.870.000,00

887.120.000,00

401.839.500,00

370.524.500,00

10.869.735.010,00

9.905.271.177,00

2.089.025.000,00

573.515.900,00

5.2.2.11.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

400.611.100,00

392.824.415,00

5.2.2.14.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Perjalanan Dinas

514.615.000,00

487.214.950,00

19.422.394.850,00

15.515.663.159,00

484.525.000,00

484.128.600,00

1.991.050.000,00

1.647.528.720,00

5.737.441.300,00

5.383.173.150,00

1.030.000.000,00

748.857.050,00

5.2.2.15. 5.2.2.16.

5.2.2.20.

Belanja Beasiswa Pendidikan, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemeliharaan

5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.23.

Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

82.942.689.925,00

78.714.051.964,00

5.2.2.25.

37.274.564.850,00

34.949.230.739,00

5.2.3.

Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya BELANJA MODAL

354.454.999.850,00

206.168.357.629,00

5.2.3.01.

Belanja Modal Pengadaan Tanah

15.149.000.000,00

10.894.936.822,00

5.2.3.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer

3.170.290.000,00

2.260.043.350,00

8.861.337.100,00

8.746.069.550,00

152.950.000,00

149.705.000,00

413.500.000,00

404.526.000,00

150.000.000,00

146.708.000,00

2.446.426.600,00

2.348.419.154,00

3.254.301.200,00

3.151.477.810,00

5.487.516.420,00

4.106.701.880,00

Belanja Modal Pengadaan meubelair Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5.229.503.000,00 82.494.000,00

2.508.315.750,00 105.457.350,00

-

6.442.500,00

5.2.2.17.

5.2.3.03. 5.2.3.04. 5.2.3.08. 5.2.3.09. 5.2.3.10. 5.2.3.11. 5.2.3.12. 5.2.3.13. 5.2.3.14. 5.2.3.15.

Ringkasan LKPJ 2014

10

NO URUT

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Modal Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pedesaan Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perhubungan Belanja Modal Alat-alat Pengolahan

5.2.3.17. 5.2.3.18. 5.2.3.19. 5.2.3.20. 5.2.3.21. 5.2.3.22. 5.2.3.23. 5.2.3.24.

5.2.3.25. 5.2.3.26. 5.2.3.27. 5.2.3.28. 5.2.3.34. 5.2.3.35. 5.2.3.36.

JUMLAH

1.003.063.200,00

979.044.400,00

777.108.180,00

760.538.214,00

49.650.000,00

48.650.000,00

25.170.208.600,00

20.319.093.304,00

9.753.957.400,00

5.996.655.533,00

105.822.459.700,00

39.132.059.611,00

5.825.615.000,00

1.273.520.000,00

17.808.656.000,00

10.464.473.926,00

8.183.450.000,00

5.176.526.000,00

4.177.400.000,00

3.991.788.600,00

112.177.398.425,00

75.754.760.168,00

13.836.033.125,00

5.572.336.047,00

150.000.000,00

149.095.000,00

827.075.000,00

783.269.260,00

945.606.900,00

937.744.400,00

3.550.000.000,00

-

1.525.106.458.420,00

1.220.372.337.021,00


Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014: a. Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar Rp297.157.825.674,00 dapat direalisasi sebesar Rp297.208.756.864,00 atau 100,01%, lebih dari anggaran sebesar Rp50.931.190,00 yang terdiri dari :  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) Rp297.157.825.674,00 dapat direalisasi sebesar Rp297.157.825.674,00.

direncanakan

 Penerimaan Piutang Daerah direncanakan Rp0,00 dapat direalisasi sebesar Rp50.931.190,00. b. Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar Rp31.263.969.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp26.263.969.000,00 atau 84,00 % berupa :  Pembentukan Dana Cadangan direncanakan Rp7.000.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Ringkasan LKPJ 2014

11

Rp7.000.000.000,00  Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kab. Wonosobo Rp19.263.969.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp19.263.969.000,00

dengan

anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 327.718.120.808,00

Ringkasan LKPJ 2014

12

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan SKDP pelaksana bisa dilihat pada tabel berikut: Matriks Urusan Pemerintahan dan SKPD Pelaksana No.

Urusan Pemerintahan

1 2

Pendidikan Kesehatan

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16

Lingkungan hidup Pekerjaan umum Penataan ruang Perencanaan pembangunan Perumahan Kepemudaan dan olahraga Penanaman modal Koperasi dan UKM Kependudukan dan capil Ketenagakerjaan Ketahanan pangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Perhubungan

17

Komunikasi dan informatika

18 19

Pertanahan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

20

Otonomi daerah dan pemerintahan umum

21

Pemberdaan masyarakat dan Desa Sosial Kebudayaan Statistik Kearsipan Perpustakaan Perikanan Pertanian Kehutanan Energi dan sumberdaya mineral Pariwisata Perindustrian

15

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ringkasan LKPJ 2014

SKPD Pelaksana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan RSUD Setjonegoro Badan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum Bappeda Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kantor Ketahanan Pangan Bagian Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Bagian Tata Pemerintahan Kantor Kesbangpollinmas Satuan Polisi Pamong Praja Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, DPPKAD, Kecamatan, Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Sosial Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bappeda Kantor Arsip Kantor Perpustakaan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bappeda Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13

No. 33 34

Urusan Pemerintahan Perdagangan Transmigrasi

SKPD Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Alokasi dan realisasi belanja APBD tahun 2014 berdasarkan urusan pemerintahan bisa dilihat pada tabel berikut: Alokasi dan Realisasi APBD Tahun 2014

No.

Urusan Pemerintahan

Alokasi (Rp)

% Realisasi

Realisasi (Rp)

Jenis Belanja 1

Pendidikan Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

2

87,76

135.654.865.836

116.344.857.908

85,77

67.769.291.258

56.187.930.790

82,91

17.066.931.560

13.105.723.635

69,35

1,07

15.114.355.200

11.520.571.398

1.952.576.360

1.585.152.237

Pekerjaan Umum

229.607.379.225

128.408.490.476

36,28

10,52

Belanja Langsung

217.258.828.225

118.063.167.782 97,37

0,03

84,41

0,63

61,46

0,22

26,42

0,28

99,03

0,05

78,00

0,65

79,92

0,29

Lingkungan Hidup

12.348.551.000

10.345.322.694

Penataan Ruang

550.000.000

372.500.950

Belanja Langsung

550.000.000

372.500.950

-

-

11.627.389.500

7.731.763.660

8.745.322.500

5.364.128.438

Belanja Tidak Langsung Perencanaan pembangunan Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Perumahan Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung 8

77 84,81

Belanja Tidak Langsung

7

61.364.795.587 442.334.133.153


6

79.693.613.800

172.532.788.698

Belanja Langsung

5

86,30

503.999.454.873


4

502.437.477.124

203.424.157.094

Kesehatan Belanja Langsung

3

583.693.068.673

% dari Realisasi Belanja 2014 41,17

Kepemudaan dan Olahraga Belanja Langsung

2.882.067.000

2.367.635.222

2.664.750.000

2.660.619.339

2.664.750.000

2.660.619.339

-

-

8.807.500.000

3.312.373.600

8.807.500.000

3.312.373.600

600.000.000

555.735.400

600.000.000

555.735.400

-

-

8.447.374.500

7.896.636.472

6.029.982.500

5.888.279.725

14,14

Belanja Tidak Langsung 9

Penanaman Modal Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

10

Koperasi dan UKM Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

11

Kependudukan dan Capil

Ringkasan LKPJ 2014

2.417.392.000

2.008.356.747

4.293.919.000

3.498.051.457

14

No.

Urusan Pemerintahan Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

12

1.812.137.298 24.002.223.279

Belanja Langsung

21.220.445.250

20.560.578.435

4.139.381.000

3.441.644.844

7.713.094.200

7.370.133.143

6.967.300.200

6.736.741.273

745.794.000

633.391.870

1.600.250.000

1.590.368.450

1.435.250.000

1.425.368.450

Ketahanan Pangan

PP dan PA Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

16

165.000.000

165.000.000

11.240.280.700

9.947.566.946

Belanja Langsung

3.177.773.700

3.101.124.463


8.062.507.000

6.846.442.483

13.172.472.900

12.085.533.176

10.214.427.900

9.602.288.893

KB dan Keluarga Sejahtera

Perhubungan Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

17

2.958.045.000

2.483.244.283

1.205.000.000

1.194.359.988

1.205.000.000

1.194.359.988

-

-

16.399.000.000

11.086.866.522

16.399.000.000

11.086.866.522

-

-

11.476.316.550

9.985.237.615

7.056.043.550

6.404.994.388

4.420.273.000

3.580.243.227

Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Belanja Langsung

228.284.992.118

183.171.430.116

94.340.192.558

64.958.681.824


133.944.799.560

118.212.748.292

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belanja Langsung

12.026.945.000

11.061.636.323

9.914.950.000

9.476.203.010

Komunikasi dan informatika Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

18

Pertanahan Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

19

Kesatuan Bangsa dan Poldagri Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

20

21


23

2.111.995.000

1.585.433.313

9.852.298.000

9.339.263.038

Belanja Langsung

8.263.536.000

8.079.911.087


1.588.762.000

1.259.351.951

1.745.000.000

1.723.623.740

1.745.000.000

1.723.623.740

-

-

Sosial

Kebudayaan Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

Ringkasan LKPJ 2014

% Realisasi

% dari Realisasi Belanja 2014

94,65

1,97

98,09

0,60

99,82

0,13

97,58

0,82

50,53

0,99

98,83

0,10

67,61

0,90

94,04

0,82

80,88

15,01

76,01

0,91

67,92

0,77

90,64

0,14

1.685.914.159

2.228.796.000


15

2.065.123.000 25.359.826.250

Belanja Langsung 14

Realisasi (Rp)

Ketenagakerjaan Belanja Tidak Langsung

13

Alokasi (Rp)

15

No. 24

Urusan Pemerintahan Statistik

Alokasi (Rp)

% Realisasi

Realisasi (Rp)

85.000.000

83.430.000

85.000.000

83.430.000

1.720.453.000

1.394.716.042

Belanja Langsung

754.690.000

673.177.143


965.763.000

721.538.899

2.729.136.300

2.440.402.529

1.138.305.300

1.057.664.752

Belanja Langsung

91,09

% dari Realisasi Belanja 0,01 2014


26

Kearsipan

Perpustakaan Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

27

Perikanan Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

28

29

2.545.304.700 3.614.331.656 15.376.494.127

Belanja Langsung

8.512.955.400

7.701.726.352


9.224.714.000

7.674.767.775

7.083.965.600

6.103.863.461

2.825.581.600

2.654.391.885

Kehutanan

Energi dan Sumber Daya Mineral Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Kepariwisataan Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

32

2.945.440.700 4.313.062.600


31

1.382.737.777 6.159.636.356

17.737.669.400

Pertanian

Belanja Langsung 30

1.590.831.000 7.258.503.300

4.258.384.000

3.449.471.576

4.650.000.000

4.251.067.100

4.650.000.000

4.251.067.100

-

-

11.431.397.650

6.666.478.680

8.183.015.650

3.970.091.350

3.248.382.000

2.696.387.330

6.962.272.500

6.644.614.750

6.962.272.500

6.644.614.750

12.772.666.400

11.586.838.198

Belanja Langsung

6.980.645.100

6.726.947.720


Perindustrian Belanja Langsung

94,78

0,11

92,25

0,20

95,75

0,50

84,35

1,26

95,00

0,50

88,25

0,35

92,86

0,55

98,12

0,54

94,23

0,95

82,50

0,02


34

Perdagangan

5.792.021.300

4.859.890.478

Ketransmigrasian

225.000.000

198.705.000

Belanja Langsung

225.000.000

198.705.000

1.483.028.214.920

1.185.974.983.190

Belanja Tidak Langsung Jumlah total

79,97

Selengkapnya uraian singkat tentang belanja per urusan pemerintahan dan sebagai berikut:

Ringkasan LKPJ 2014

16

1. URUSAN WAJIB :PENDIDIKAN Anggaran

: Rp. 583.693.068.673,00 (BL Rp 79.693.613.800,00 BTL Rp 503.999.454.873,00)

Realisasi

: Rp. 502.437.477.124,00 (BL Rp 61.364.795.587,00 BTL Rp 442.334.133.153,00)

Fokus urusan pendidikan masih terkait program-program yang terkait dengan pemenuhan hak masyarakat akan pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah. Hal ini ditunjukkan dengan besaran anggaran belanja langsung untuk kedua program tersebut mendapatkan porsi terbesar yaitu Rp 45.157.388.000,00 untuk pendidikan dasar dan terealisasi 31.327.580.009,00. Sedangkan untuk pendidikan menengah anggaran sebesar 22.952.661.300 terealisasi 19.257.288.011. Kegiatan yang mendominasi program pendidikan dasar dan menengah adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan sumber anggaran utama dari Dana Alokasi Khusus (DAK Pendidikan. Namun demikian keberhasilan pelaksanaan program tersebut juga ditunjang oleh progam penopang lain seperti Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai soko guru yang jenis kegiatannya mayoritas untuk pelatihan dan bintek. Adapun Program Manajemen Pelayanan Pendidikan didesain untuk mendorong tata kelola pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain penyelenggaraan ujian nasional dan ujian sekolah, tata kelola data pendidikan dan forum stakeholder pendidikan. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seiring dengan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini (0-6 tahun) mendapatkan perhatian pemerintah dengan mengalokasikan anggaran baik untuk sarana maupun prasarana untuk penyelenggaran PAUD. Pengelolaan program dan kegiatan untuk urusan pendidikan hampir secara keseluruhan diampu oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo dengan 8 program utama. Dengan total anggaran untuk belanja langsung urusan pendidikan Rp8.379.319.300,00 dan realisasi Rp 60.103.343.971. Belanja tidak langsung menelan anggaran Rp 503.999.454.873 dan terealisasi Rp 442.334.133.153. Program dan Kegiatan didesain untuk memenuhi layanan dasar pendidikan yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator utama pendidikan yaitu sebagai berikut:

No.

Indikator Kinerja Kunci EKPPD

1

APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2

Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A

3

Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/PaketB

4

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MAN/Paket C

5

7

Angka Putus Sekolah SD/MI (Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya)x 100% Angka Putus Sekolah SMP/MTs (Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya) x 100% Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA

8

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

6

Ringkasan LKPJ 2014

Capaian Kinerja 2013

2014

48,52

66,05

91,44

91,70

64,81

70,13

34,47

35,65

0,1

0,10

0,39

0,35

1,39

1,36

98,99

99,92 17

No.

Indikator Kinerja Kunci EKPPD


2014

9

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

96,45

99,25

10

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

96,98

99,42

11

Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs) / (Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya) x 100 % Angka Melanjutkan (AM)dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/ SMK /MA) / (Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya) x 100 % Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV) / (Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) x 100 % Indikator tambahan: Rata-rata lama sekolah (tahun)

88,49

91,03

61,77

68,96

68,44

76,17

6,61

6,70 * (angka sangat sementara, BPS)

12

13

14

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan kewenangannya mengampu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk masing-masing jenjang masih terdapat berbagi kendala. Pada jenjang PAUD, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum beranggapan tentang pentingnya pendidikan anak usia dini serta kualitas lembaga penyelenggara PAUD dan personilnya memerlukan upaya peningkatan kapasitas secara tersistematis. Tantangan lain adalah masih terdapatnya anak putus sekolah di semua jenjang yang memerlukan penanganan secara terpadu dari semua sektor. Pendidikan menengah masih harus bergelut dengan opini masyarakat yang belum memandang perlu untuk menempuh pendidikan menengah. Pada saat bersamaan sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus menyiapkan diri dengan adanya peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo beberapa upaya yang masih harus dilakukan adalah melakukan formulasi tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan merespon kebijakan pengembangan PAUD Holistik Integratif sebagai media bagi anak untuk mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang. Kualitas lembaga penyelenggara perlu disertifikasi melalui mekanisme berjenjang dengan mengoptimalkan peran pejabat fungsional penilik. Untuk menekan angka putus sekolah, perlu dikembangkan formulasi BOS Daerah untuk menunjang BOS Pusat di semua jenjang. Perluasan akses pendidikan menengah dengan penambahan ruang kelas untuk meningkatkan daya tampung dan dengan didukung dengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang menopang. Pendidikan non formal (Kejar paket A, B dan C) diselenggarakan dengan pengawasan yang baik untuk menjamin kualitas penyelenggaraan kegiatan dan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi mereka yang putus sekolah. Disamping itu pendidikan kewirausahaan dan lifeskill melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha mandiri perlu ditingkatkan jangkauannya. Untuk merespon Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus melakukan persiapan peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan menegah dan mendesain kebijakan dalam bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong masyarakat untuk pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan skema beasiswa prestasi, dan stimulan tertentu.

Ringkasan LKPJ 2014

18

2. URUSAN WAJIB: KESEHATAN Anggaran : Rp. 207.152.279.094,00 (BL : Rp. 135.654.865.836,00 dan BTL : Rp.71.497.413.258,00) Realisasi

: Rp. 174.842.745.388,00 (BL : Rp. 116.344.857.908,00 dan BTL : Rp. 58.497.887.480,00)

Program utama dalam urusan kesehatan adalah : Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dengan kewenangan Pemerintah daerah untuk merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya, pada tahun 2014 ini telah dilaksanakan pengadaan obat generik esensial dan perbekalan kesehatan baik untuk rumah sakit maupun puskesmas dan pustu serta pemantauan pengelolaan vaksin, obat dan perbekalan kesehatan. Selain itu, dilaksanakan juga pembinaan dan pengendalian terhadap distribusi obat dan jamu tradisional yang beredar di masyarakat. Realisasi anggaran pada program ini sebesar Rp, 20.971.163.940 dari anggaran sebesar Rp. 21.057.100.796.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat baik ditingkat dasar (Puskesmas, Pustu dan PKD) maupun rujukan (Rumah Sakit). Pada tahun 2014, program upaya kesehatan masyarakat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 76.329.420.688,- dan realisasi Rp. 67.924.283.082. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: peningkatan layanan kesehatan di 24 puskesmas, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan Puskesmas jaringannya, Operasional Dana Kapitasi JKN FKTP di seluruh puskesmas.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 ini adalah kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC, kusta, DBD, malaria, Cikungunya, filariasis, HIV/AIDS dan IMS, ISPA dan diare serta kegiatan pelayanan imunisasi bagi bayi dan balita yang meliputi hepatitis, campak, polio, dipteri, pertusis dan tetanus. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 439.500.000,00 dan realisasi Rp. 412.262.185,00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Kegiatan ini bertujuan melengkapi sarana prasarana alat kesehatan dan kedokteran sesuai standar Rumah Sakit pada Kelas B melalui penambahan sarana prasarana pada ruang pasien kelas III dan VIP, peningkatan peralatan pada poli mata, pengadaan sarana prasarana kegawatdaruratan bayi dan peningkatan sarana dan prasarana klinis. Alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 897.941.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 834.783.790,00

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya optimalisasi mutu pelayanan Kelas III rumah sakit, pelayanan RS Siap PONEK dan pelayanan Bank Darah RS di RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo melalui penyediaan alat kedokteran/kesehatan antara lain serta sarana Ringkasan LKPJ 2014

19

operasional untuk bank darah. Alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 14.941.947.100 dan realisasi Rp. 14.731.991.750,00 Selain ketiga program utama, masih ada beberapa program yang sifatnya penunjang untuk menopang indikator kinerja kunci (IKK) di urusan kesehatan antara lain prorgam Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan,dan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh SKPD : a. Dinas Kesehatan dengan anggaran belanja langsung pada 13 program Rp. 70.982.372.632 dan realisasi Rp. 54.565.195.304 (76,87%). b. RSUD Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 64.094.993.204 realisasi Rp. 62.378.680.766 c. Bagian Kesra Setda dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 650.000.000 realisasi Rp. 317.295.000 pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. d. Kecamatan Kalikajar dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.500.000 realisasi Rp. 7.500.000 pada Program kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Capaian utama urusan Kesehatan : No.

Indikator

Satuan

2013

2014

1

Angka Kematian Bayi

per mil kelahiran hidup

13,1

9,55

2

Angka Kematian Ibu

per seratus ribu kelahiran hidup

84,25

85,38

3

Angka Harapan Hidup

Tahun

70.64

70,80

4

Prevalensi Gizi Kurang

%

2,49

2,29

%

99,53

99,67

5 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan dalam urusan kesehatan antara lain terkait masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB), masih tingginya kasus HIV/AIDS di Wonosobo, belum optimalnya standarisasi pelayanan kesehatan di Puskesmas serta belum optimalnya fungsi pelayanan di PKD belum optimal Beberapa solusi pemecahan yang dapat dilakukan diantaranya: a. Revitalisasi Posyandu dan peran kader, partisipasi keluarga, tokoh masyarakat dan peran aktif tenaga puskesmas dan bidan desa terus ditingkatkan dalam peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga tentang bahaya resiko tinggi kehamilan sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan ibu hamil yang mau memeriksakan kehamilannya secara lengkap. b. Pelibatan tokoh‐tokoh kunci seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar secara medik dan peneguhan secara kultural terkait pencegahan penularan HIV melalui transmisi seksual. Keterlibatan para tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah bentuk tanggungjawab sosial untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas agar tidak terinfeksi IMS dan HIV. Ringkasan LKPJ 2014

20

c. Pelaksanaan akreditasi Puskesmas yang menyeluruh sampai puskesmas benar-benar terstandarisasi serta d. Revitalisasi PKD dengan perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarananya dilanjutkan dengan pemenuhan tenaga bidan desa sampai standar operasional presedur pelanannya agar pelayanan PKD menjadi optimal dan kedepannya akan menjadi Pos UKM Desa sesuai dengan Perda Sistem Kesehatan Daerah yang telah disusun pada tahun 2014.

Ringkasan LKPJ 2014

21

3. URUSAN WAJIB: LINGKUNGAN HIDUP Anggaran

: Rp 17.066.881.560 (BL : Rp. 15.114.355.200,00 dan BTL : Rp. 1.952.576.360,00)

Realisasi

: Rp 13.105.723.635 (BL : Rp. 11.520.571.398,00 dan BTL : Rp. 1.585.152.237,00)

Program dan Kegiatan-kegiatan utama pada urusan ini: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program ini bertujuan untuk . Untuk mewujudkan program tersebut dilakukan kegiatan diantaranya Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, Pengadaan sarana prasarana persampahan (Kontainer Sampah, TPS, alat pengolah sampah, TPSTTempat Pengelolaan Sampah Terpadu), Pembentukan Bank Sampah, Pelatihan keterampilan pengolahan limbah sampah. Realisasi anggaran program ini sejumlah Rp. 1.667.662.000.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program ini bertujuan untuk menjaga agar ruang terbuka hijau dapat berfungsi secara optimal untuk turut mendukung lingkungan. Program ini diwujudkan dalam beberapa kegiatan diantaranya Pembuatan dan Pemeliharaan Taman dalam Kota serta Taman Blok Kota, Pemeliharaan Alun - alun Kota Wonosobo dan RTH Taman Kartini. Alokasi anggaran program ini merupakan yang terbesar dalam urusan lingkungan hidup yaitu mencapai Rp 10.293.450.000 yang terealisasi sejumlah Rp 7.131.484.298.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Tujuan program ini adalah untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya alam di wilayah agar dapat produktif dan berkelanjutan. Program ini diwujudkan dengan kegiatan diantaranya : Konservasi daerah agronomis, sekitar sabuk hijau waduk/sekitar telaga; Pelatihan Sekolah Lapang Peduli Lingkungan; Fasilitasi Perbaikan Lingkungan Bekas Penambangan Galian Golongan C; Fasilitasi Kegiatan Adiwiyata, Kalpataru, adipura, gerakan penghijauan. Realisasi anggaran program ini sejumlah Rp 849.369.600

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup hendaknya dikendalikan untuk dapat menopang kehidupan penduduk. Melalui program ini dilakukan kegiatan berupa : Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup; Pengendalian Dampak Lingkungan (DAK); Operasional Laboratorium Uji Kualitas Udara; Penyusunan SLHD (Status Lingkungan Hidup) dan Fasilitasi Penunjang Kegiatan Adipura. Selain program diatas, terdapat program penunjang yaitu Program Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan kegiatan berupa Revitalisasi Pertanian Organik SKPD yang melaksanakan program/kegiatan pada urusan ini pada tahun 2014 adalah Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Kecamatan Wonosobo.

Ringkasan LKPJ 2014

22

Capaian utama urusan lingkungan hidup: Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD

No. 1

Persentase penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3)/ Volume produksi sampah (m3) x 100%

2

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi/ Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL x 100% Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Jumlah daya tampung TPS (m3) / Jumlah penduduk x 100% Penegakan hukum lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda/ Jumlah kasus lingkungan yang ada x 100%

3

4

Capaian Kinerja (%) 2014 2013 68.197 x 100% 844676

76.497 x 100% 846.741

= 8% 3 100% = 75% 4

= 9% 2 100% = 50% 4

4

0

144 100% 84.637 = 0,17%

100

Melalui perhitungan ulang untuk tahun lalu, capaian kinerja penanganan sampah terdapat peningkatan 1% dari 8% menjadi 9 %. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan bank sampah dan sejenisnya dalam pengelolaan sampah sehingga juga dapat mengurangi sampah masuk TPA. Meskipun masih kecil, namun perlu diapresiasi kinerja persampahan ini. Komponen dari hasil bank sampah dapat mengurangi 12.933 m3 sampah yang masuk di TPA, semula 67.297 m3/tahun menjadi 54.364 m3/tahun.

Permasalahan dan solusi: Masalah:      

Rendahnya cakupan pelayanan persampahan Terbatasnya lahan TPA Terbatasnya SDM yang ahli dalam bidang lingkungan Praktik pertanian tidak ramah lingkungan Terbatasnya RTH publik Belum optimalnya kampanye dan edukasi bidang persampahan dan lingkungan hidup lainnya bagi upaya peningkatan kesadaran masyarakat

Solusi:      

Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan persampahan Penyiapan lahan TPA baru Fasilitasi TPST di setiap desa Edukasi intensif praktik pertanian terpadu berkelanjutan Pembuatan taman/RTH publik Peningkatan kesadaran masyarakat dalam urusan lingkungan hidup

Ringkasan LKPJ 2014

23

4. URUSAN WAJIB: PEKERJAAN UMUM Anggaran : Rp. 229.607.379.225,00 (BL : Rp. 217.258.828.225,00 dan BTL : Rp. 12.348.551.000,00) Realisasi

: Rp. 128.408.490.476,00 (BL : Rp. 118.063.437.782,00 dan BTL : Rp. 10.345.322.694,00)

Program dan kegiatan utama pada urusan pekerjaan umum antara lain : Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian di perdesaan. Implementasi program terutama untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur perdesaan berupa jalan lingkungan, jembatan, senderan dan irigasi juga untuk pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, air bersih dan air limbah. Total realisasi kegiatan pada program ini berjumlah Rp. 75.618.700.695,00. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program ini memiliki peran sangat penting dalam mendukung mobilitas orang dan barang juga berfungsi untuk mendukung pengembangan wilayah, membuka daerah terisolir, meningkatkan akses ke daerah potensial serta penggerak roda perekonomian daerah. Total realisasi belanja pada program ini berjumlah Rp. 19.724.268.700,00, Progam Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Signifikansi program ini adalah agar kondisi pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan bisa tetap optimal dan meningkatkan umur ekonomis aset sesuai perencanaan awal. Tahun 2014, total realisasi belanja pada program ini mencapai Rp 8.965.904.651,00. Selain ketiga program itu, masih ada beberapa program yang sifatnya penunjang untuk menopang indikator kinerja kunci (IKK) di urusan pekerjaan umum, antara lain progam peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendorong kinerja aparatur pemerintah, program pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan untuk mendukung upaya menuju kedaulatan pangan serta program-program penunjang lainya.

Urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh SKPD : a. Dinas Pekerjaan Umum (dengan realisasiRp. 172.728.557.725,00 atau 79,50%) mencakup 11 program. b. 15 Kecamatan (Rp 41.413.527.000,00 atau 19,06%) pada program pembangunan infrastruktur perdesaan. c. 19 Kelurahan (Rp 2.898.500.000,00 atau 1,44%) pada program pembangunan infrastruktur perdesaan. Capaian utama urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut: No.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target RPJMD

Capaian Pembangunan 2013 (%)

2014 (%)

1

% Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

62,28

54,12

2

% Daerah irigasi dalam kondisi baik

70,80

72,75

3

% Rumah tangga bersanitasi

50%

38,78

38,92

4

% Jumlah jembatan kondisi baik

72,24%

71,29

73,06

Ringkasan LKPJ 2014

24

Permasalahan dan Solusi Beberapa kendala utama pada urusan pekerjaan umum antara lain : a. Perubahan Regulasi Permen PU No.8 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa mulai bulan Juli tahun 2014 seluruh rekanan harus sudah menggunakan SBU yang sudah dikonversi. Masih terbatasnya rekanan yang sudah memenuhi regulasi tersebut mengakibatkan banyak paket pekerjaan menjadi gagal lelang. b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di DPU Tahapan perencanaan berupa survey lokasi, penyusunan RAB dan analisis merupakan tahapan awal yang mendasari pelaksanaan proses pengadaan. Tahapan ini membutuhkan pegawai dengan tingkat kompetensi teknis yang sesuai. Terbatasnya jumlah pegawai dimaksud di DPU menjadikan tahapan perencanaan menjadi terkendala yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pengadaan. c. Ketidaksiapan terhadap sistem Perubahan sistem layanan pengadaan menjadi berbasis elektronik menuntut kesiapan pihak penyedia untuk menyesuaikan perubahan disatu sisi dan kesiapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam menyiapkan jaringan disisi yang lain. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah dengan melakukan perbaikan internal di Dinas Pekerjaaan Umum melalui penyusunan perencanaan lebih awal (T-1), komprehensif dan berkelanjutan, serta berupaya meningkatkan kapasitas aparatur dan sarana prasana pendukung. Selain itu, terus mendorong kerjasama infrastruktur dengan pihak lain sehingga pembangunan infrastruktur dapat ditangani secara multistakeholder dan komprehensif.

Ringkasan LKPJ 2014

25

5. URUSAN PENATAAN RUANG Anggaran

: Rp 550.000.000,00 (BL : Rp. 550.000,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Realisasi

: Rp 372.500.950,00 (BL : Rp. 372.500.950,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Program dan Kegiatan-kegiatan utama pada urusan ini yaitu : Program perencanaan tata ruang, Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Program ini diwujudkan dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa: a. Fasilitasi Raperda RDTRK b. Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah c. Penyusunan Master Plan Kawasan Masjid Jami' SKPD yang melaksanakan program/kegiatan pada urusan ini adalahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Wonosobo Capaian utama urusan : (sertakan tabel indikator III.3 dan indikator RPJMD) No.

Indikator Kinerja

1

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (Luas ruang terbuka hijau) / (Luas wilayah ber HPL/HGB)

2

Perda RTRW

3

Dokumen RDTR

4

Perda RDTR


2014

0,38 (38,57%)

0,39 (39,12%)

Perda No 2/2011

Perda No 2/2011

13 RDTR

13 RDTR

0

0

Permasalahan dan solusi: Masalah: a. Masih ditemuinya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang b. Produk hukum tata ruang yang ada (Perda RTRW) masih kurang memadai untuk dijadikan sebagai acuan utama pengaturan tata ruang dan perijinan di daerah karena skala rinci dan kedetailanya yang kurang memenuhi persyaratan operasional. c. Hingga saat ini, syarat minimal raperda rencana detail tata ruang (RDTR) untuk dapat diajukan di BKPRD Provinsi secara teknis belum tercukupi. d. Kapasitas kelembagaan BKPRD (dengan bentuk kelembagaan adhoc) sebagai lembaga koordinasi penataan ruang belum begitu optimal. e. Rencana tata ruang belum sepenuhnya efektif menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang f. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang yang diakibatkan oleh masih rendahnya kapasitas ketataruangan daerah di Wonosobo. Solusi: a. Koordinasi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) untuk mendapatkan alokasi data citra satelit resolusi tinggi b. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antarsektor, antar wilayah, BKPRD Kabupaten, BKPRD Provinsi dan BKPRN Ringkasan LKPJ 2014

26

c. Asistensi, konsultasi dan supervisi secara intensif terkait materi raperda dan peta RDTR kepada instansi yang berwenang (fokus pada raperda RDTR Perkotaan) d. Optimalisasi BKPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah e. Peningkatan kapasitas SDM daerah dibidang penataan ruang melalui diklat dan bimtek penataan ruang tingkat pusat f. Mengalokasikan anggaran untuk pengolahan citra satelit, survei GCP, digitasi peta dasar g. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang dan memastikan bahwa proses pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang.

Ringkasan LKPJ 2014

27

6. URUSAN WAJIB: PERENCANAAN PEMBANGUNAN Anggaran

: Rp. 11.627.389.500,00 (BL : Rp. 8.745.322.500,00 dan BTL : Rp. 2.882.067.000,00)

Realisasi

: Rp. 7.731.763.660,00 (BL : Rp. 5.364.128.438,00 dan BTL : Rp. 2.367.635.222,00)

Program dan kegiatan utama yang dilaksanakan dalam urusan perencanaan pembangunan antara lain: Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum dibagi menjadi 3 jenis kegiatan yaitu perencanaan pembangunan rutin periodik (jangka pendek, menengah dan panjang), perencanaan dalam perumusan kebijakan (sektoral), dan perencanaan kegiatan teknis. Pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 38 kegiatan pada program perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh 21 SKPD yaitu Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan, DPU, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta 15 Kecamatan. Program Pengembangan Data/ Informasi Program Pengembangan data informasi mempunyai sasaran untuk meningkatkan kualitas data stistik Kabupaten dengan memperkuat sistem basis data guna keperluan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Pada Tahun 2014 diimplementasikan kedalam 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda, DPU, dan Sekretariat Daerah untuk memperkuat sistem basis data dalam pembangunan daerah. Penyusunan Analisa Harga Satuan Kabupaten Wonosobo Penyusunan Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 (Bantuan Provinsi) merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dalam bentuk bantuan keuangan dimana kegiatan dilaksanakan setiap tahun oleh seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Tengah. Di dalam Profil daerah terdapat gambaran umum kondisi wilayah Kabupaten Wonosobo dengan informasi data-data terkait pelaksanaan pembangunan daerah sampai lingkup wilayah kecamatan. Penyusunan profil daerah dilaksanakan setiap semester dengan penyusunan dokumen profil yang dilaksanakan tahunan (2 semester). Program Kerjasama Pembangunan Realisasi pelaksanaan program Kerjasama Pembangunan dilaksanakan oleh Bappeda dan Sekretariat daerah melalui pelaksanaan 4 kegiatan yaitu Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (Program KKN), Dana Pendamping Hibah DIKTI, Dana Pendamping Kegiatan Hi-Link dan Fasilitasi Kerjasama Melalui Forum Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKSD).

Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah No.

Indikator Kinerja

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Perda RPJP

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn

Ringkasan LKPJ 2014


2014

Ada Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJP 2005-2025 Ada Perda no. 1 Tahun

Ada Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJP 20052025 Ada Perda no. 1 Tahun 28

No.

Indikator Kinerja PERDA/PERKADA

3 4

% Ketepatan waktu tahapan Musrenbang RKPD % kesesuaian kegiatan RKPD dengan APBD


2014

2011 tentang RPJMD Kab Wonosobo Tahun 2011-2015 100%

2011 tentang RPJMD Kab Wonosobo Tahun 2011-2015 100%

83,69%

1060/1667x100%= 63,59

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan, yaitu :  Masih terjadinya permasalahan klasik dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu masih rendahnya komitmen dan konsistensi dari stake holder dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah kedalam proses penganggaran dalam APBD.  Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang.  Masih rendahnya kesesuaian program dan kegiatan antara Renstra SKPD dengan RPJMD Kabupaten, antara APBD dengan RKPD, dan RKPD dengan RPJMD.  Belum terlaksananya pengelolaan data secara optimal, baik dalam kegiatan pengumpulan data maupun dalam pengelolaannya karena pengelolaan data yang belum terintegrasi dengan baik. Upaya dan solusi yang perlu dilakukan yaitu :  Perlunya pemahaman akan pentingnya konsistensi dan komitmen kuat dari para Stake holder dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah, dan dapat secara konsisten untuk memperjuangkan bersama atas apa yang telah disepakati dalam forum musrenbang sebagai bagian dari pendekataan bottom up dalam perencanaan pembangunan yang memang wajib untuk diakomodir walaupun juga harus mempertimbangkan faktor pendekatan top down dan politis, sehingga semua stake holder terakomodir.  Perlunya melaksanakan penetapan pagu wilayah kecamatan (PWK) untuk memberikan batasan dan efektifitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Ringkasan LKPJ 2014

29

7. URUSAN PERUMAHAN Anggaran

: Rp 2.664.750.000,00 (BL : Rp. 2.664.750.000,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Realisasi

: Rp 2.660.619.339,00 (BL : Rp. 2.660.619.339,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Program dan Kegiatan utama pada urusan Perumahan yakni Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan Kegiatannya Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi (DAK) dan Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Capaian Kinerja Urusan Perumahan : Rasio jumlah rumah per jumlah KK mengalami penurunan dari angka 1,01 di tahun 2013 menjadi 0,876 di tahun 2014. Indikator lainnya adalah sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Rasio jumlah rumah per jumlah KK Rasio rumah layak huni per jumlah total rumah Jumlah kompleks perumahan yang dibangun pengembang % luasan permukiman kumuh % Rmh tangga pengguna air bersih % taman lingkungan/ruang terbuka hijau dari luasan pemukiman Jumlah sarana pelayanan penanganan bencana kebakaran


2014

1,01

0,876

0,724

0,734

22

24

0,25%

0,867 %

89,21%

92,46%

38,57 %

43,67

2

0

Permasalahan dan Solusi : Masih tingginya angka rumah tidak layak huni dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan sanitasi yang layak masih menjadikan masalah ini sebagai isu utama dalam capaian urusan perumahan. Solusi yang dilakukan antara lain melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, melakukan prioritasi penanganan, melakukan pentahapan. Untuk sanitasi lingkungan, berusaha memanfaatkan lahanlahan kosong milik umum/individu maupun jalan lingkungan yang telah disepakati bersama. Sedangkan pengentasan rumah tidak layak huni dengan prioritas rumah yang benar benar tidak layak dengan penilaian baik dari fisik bangunan rumah, kesehatan lingkungan maupun ekonomi

Ringkasan LKPJ 2014

30

8. URUSAN WAJIB: KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Anggaran

: Rp. 8.807.500.000,00

Realisasi

: Rp. 3.312.373.600,00

Urusan pemuda dan olahraga diimplementasikan dengan program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan anggaran Rp 870.000.000,00 , Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp 487.500.000,00 dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran 7.450.000.000,00. Program-program tersebut diampu oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Penyusunan Program dan Kegiatan ditujukan untuk pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah Gelanggang/balai remaja /1.000 penduduk

2

Jumlah lapangan olahraga/1.000 penduduk

3

Jumlah kegiatan produktif kepemudaan

4

Jumlah organisasi kepemudaan


2014

0,002

0,002

1,99

1,99

7

7

142

142

Di kalangan pelajar berbagai prestasi membanggakan telah dicapai oleh putra-putri Kabupaten Wonosobo dengan meraih medali di tingkat provinsi. Salah satu kegiatan yang belum bisa dilaksanakan pada tahun 2014 adalah untuk Penyempurnaan dan Pembangunan GOR Indoor belum dilakukan serah terima antara komite pembangunan dan pemerintah Kabupaten Wonosobo. Sehingga untuk Tahun 2014 menitikberatkan pada perencanaan dan persiapan pembangunan. Pembangunan Stadion yang direncanakan tahun 2014 terpaksa ditunda karena luas lahan yang belum mencukupi dan prioritas kegiatan beralih pada proses perencanaan dan pengadaan tanah untuk jalan masuk GOR dan perluasan stadion. Kegiatan-kegiatan kepemudaan berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. Kegiatan tersebut di antaranya adalah dialog pemuda, pelatihan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepemimipinan dan kepeloporan serta kegiatan lain dalam wadah organisasi kepemudaan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Tema dan fokus kegiatan bervariasi namun dari jumlah kegiatan dan jumlah organisasi kepemudaan masih berkisar di 142 organisasi. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga antara lain adalah tantangan bonus demografi di mana jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) akan meningkat. Apabila tidak dipersiapkan dengan baik maka akan beban pemerintah kabupaten Wonosobo akan semakin berat. Selain itu belum tuntasnya pembangunan sarana dan prasarana olahraga memerlukan proses perencanaan yang lebih tepat. Terbatasnya pembinaan atlet dan manajemen pembinaan olahraga unggulan di daerah masih perlu didorong melalui mekanisme peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana prasarana olahraga, pemberian beasiswa kepada atlit berprestasi dan pendanaan event olah raga serta pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga prioritas daerah.

Ringkasan LKPJ 2014

31

9. URUSAN WAJIB: PENANAMAN MODAL Anggaran

: Rp. 600.000.000,00 (BL : Rp. 600.000.000,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Realisasi

: Rp. 555.735.400,00 (BL : Rp. 555.735.400,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Program dan kegiatan utama dalam urusan Penanaman Modal: a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Program ini bertujuan untuk membawa citra daerah sebagai daerah tujuan investasi. Total realisasi belanja pada program ini adalah Rp 530.735.400,-. b. Program Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Program ini bertujuan untuk memantau, membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal daerah dengan sasaran untuk meningkatkan investasi daerah. Total realisasi belanja pada program ini adalah Rp 25.000.000,-. Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setda dengan total realisasi belanja Rp 555.735.400,Capaian utama urusan penanaman modal dapat diketahui dari adanya kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN tahun 2014 terhadap tahun 2013. Nilai realisasi PMDN ini dilihat dari nilai investasi yang didasarkan pada jumlah modal usaha yang dipantau melalui penerbitan ijin usaha. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan realisasi penanaman modal sebesar 15,29 %. Nilai investasi sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 789,91 milyar rupiah. Permasalahan umum yang muncul pada urusan penanaman modal antara lain : a. Belum terbentuknya SKPD yang merupakan penyatuan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan Penanaman Modal menyebabkan kurang optimal dan kurang sinkronnya pengambilan kebijakan dan pemantauan perijinan dan penanaman modal. b. Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM aparatur yang membidangi penanaman modal. c. Kurangnya tenaga kerja terdidik dan terampil sebagaimana dibutuhkan oleh calon investor. d. Masih perlunya sarana dan prasarana pendukung guna pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). e. Kondisi wilayah Wonosobo yang kurang strategis serta dukungan infrastruktur yang kurang memadai. f. Keseriusan calon investor yang masih kurang baik, setelah sebelumnya menyatakan kepeminatan. Upaya yang dilakukan dalam menangani pembangunan urusan penanaman modal adalah: a. Penataan kembali struktur organisasi pemerintah agar sesuai dengan Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah yang membidangi penanaman modal dan perijinan. c. Meningkatkan peran BLK dan lembaga pendidikan ketrampilan agar dapat mencetak tenaga kerja trampil. d. Peningkatan anggaran untuk promosi investasi dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung bidang penanaman modal. e. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur f. Mencermati setiap investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Wonosobo.

Ringkasan LKPJ 2014

32

10. URUSAN WAJIB: KOPERASI DAN UMKM Anggaran

: Rp 8.447.374.500,- (BL: Rp 6.029.982.500,- dan BTL: Rp 2.417.392.000,-)

Realisasi

: Rp 7.896.636.472,- (BL: Rp 5.888.279.725,- dan BTL: Rp 2.008.356.747,-)

Program dan kegiatan utama dalam urusan Koperasi dan UMKM antara lain : a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Program ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UMKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya dan ragam produk-produk unggulan UMKM semakin berkembang. Total realisasi belanja pada program ini adalah Rp 3.004.427.640,-. b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah.

Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembagalembaga keuangan bagi UMKM. Total realisasi belanja pada program ini adalah Rp 805.365.000,-. c. Program

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan

Koperasi.

Program ini bertujuan

untuk

meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri, serta praktek berkoperasi yang baik semakin berkembang di kalangan masyarakat. Total realisasi belanja pada program ini adalah Rp 1.683.808.000,-. Selain ketiga program diatas, masih ada beberapa program yang sifatnya penunjang untuk menopang indikator kinerja kunci di urusan koperasi dan UMKM yaitu program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dengan total realisasi belanja Rp 172.710.285,- dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan total realisasi belanja Rp 221.968.800,-. Urusan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dengan total realisasi belanja sebesar Rp 7.89.636.472,-. Capaian utama urusan koperasi dan UMKM dapat dilihat pada indikator sebagai berikut:

Ringkasan LKPJ 2014

33

No.


Capaian Pembangunan 2013

2014

58.216

59.794

1

Jumlah UMKM

2

Jumlah Koperasi

341

361

3

Jumlah Koperasi aktif

206

223

4

Jumlah aset koperasi (juta)

983

1.100

5

Jumlah asset UMKM (juta)

32.820

35.613

Permasalahan umum yang muncul pada urusan koperasi dan UMKM antara lain : a. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar. b. Masih kurangnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi informasi. c. Promosi dan pemasaran yang belum optimal serta terbatasnya informasi pasar mengenai produk unggulan daerah. d. Belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya. e. Masih sulitnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan Upaya yang perlu dilakukan dalam menangani pembangunan urusan koperasi dan UMKM adalah : a. Peningkatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif. b. Peningkatan nilai tambah produk dengan pemanfaatan teknologi yang inovatif, agar mampu bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara. c. Peningkatan promosi produk Koperasi dan UKM di pasar domestik maupun internasional, melalui promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar berbasis IT, dan menyediakan sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi pemasaran. d. Peningkatan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ekspor, atau investasi e. Fasilitasi akses koperasi dan UMKM kepada jenis sumber pembiayaan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan koperasi dan UMKM (sejenis KUR/KKPE dsb), kemudahan pembiayaan dan sertifikasi tanah, yang didukung adanya regulasi yang jelas.

Ringkasan LKPJ 2014

34

11. URUSAN WAJIB: KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Anggaran Realisasi

: Rp. 4.293.919.000,00 (BL : Rp. 2.065.123.000,00 dan BTL : Rp. 2.228.796.000,00) : Rp. 3.498.051.457,00 ( BL : Rp. 1.685.914.159,00 dan BTL : Rp. 1.812.137.298,00)

Program dan kegiatan utama pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain Program Penataan Administrasi Kependudukan Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kegiatan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data SIAK, Pengadaan Printer Cetak, Jemput Bola Pelayanan Akte Kelahiran, Penerbitan KTP Elektronik (KTP-E), Pengadaan Sarana Digitilasasi Dokumen, dan Monitoring Administrasi Kependudukan. Total realisasi kegiatan pada program ini berjumlah Rp. 416.813.000,00. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh SKPDDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dengan realisasi 3.498.051.457 atau 100%) mencakup 3 program. Capaian utama urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut : Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pembangunan No. Daerah 2013 2014 1

% jumlah pemilik KTP berbasis NIK

98,08

85,68

2

% Jumlah kepemilikan KK

99,71

97,31

3

% kepemilikan Akta kelahiran

76,68

71,76

4

99,71

97,31

96,65

96,42

14,89

20,08

7

% penduduk yang teregristrasi (jumlah penduduk yang mempunyai NIK) % Anak Lahir yg membuat Akta Kelahiran % penduduk meninggal yg membuat Akta Kematian lama pengurusan Akte kelahiran

14 hari

10 hari

8

lama pengurusan KTP

1 hari

1 hari

5 6

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain :  Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat baik dari masyarakat penduduk lokal atau pun penduduk pendatang tentang tata cara prosedur untuk pembuatan dokumen identitas diri.  Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dalam menunjang aktivitasnya sehingga kesadaran untuk mengurus atau memiliki dokumen kependudukan atas inisiatif sendiri masih rendah.  Belum diterapkannya sanksi administrasi terkait dengan pelanggaran administrasi kependudukan.  Topografis Kabupaten Wonosobo yang berupa wilayah perbukitan dengan luas wilayah 98.468 2 hektar atau 984,68 km terbagi dalam 15 kecamatan dan 265 desa. menjadi salah satu faktor kendala dalam rangka pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkatan desa. Selain itu itu juga menjadi faktor pemicu bagi masyarakat, enggan untuk mengurus atau memiliki dokumen kependudukan.  Jarak tempuh masyarakat selaku pengguna layanan dengan tempat layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang jauh.

Ringkasan LKPJ 2014

35

Upaya-upaya yang perlu dilakukan :  Melakukan pembinaan Administrasi kependudukan melalui Kades/Lurah, Kadus/Kaling, penyuluhan akta catatan sipil secara periodik.  Melakukan sosialisasi administrasi kependudukan ke masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui berbagai media dan sarana saluran, diantaranya melalui tatap muka langsung melalui sosialisasi kebijakan kependudukan, spot radio dengan materi khusus administrasi kependudukan, ataupun melalui leaflet, pamflet, buku saku, spanduk, pameran pembangunan dan lain-lain. Hal ini dilakukan secara intergratif dan berkesinambungan sehingga masyarakat semakin kenal dan dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dengan baik.  Meningkatkan jumlah pelayanan keliling administrasi kependudukan dengan menambah jumlah armada mobil keliling dan petugas administrasi.

Ringkasan LKPJ 2014

36

12. URUSAN WAJIB: KETENAGAKERJAAN Alokasi

: Rp.25.359.826.250,00 (BL Rp 21.220.445.250,00 dan BTL 4.139.381.000,00)

Realisasi

: Rp. 24.002.223.279,00 (BL Rp 20.560.578.435,00 dan BTL 3.441.644.844,00)

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut (semua kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) : 1.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi angkatan kerja melalui berbagai kegiatan pelatihan ketrampilan (rias pengantin dan salon kecantikan, pembuatan souvenir, bordir, perbengkalan dan las, dan pelatihan enterpreunership) serta kegiatan pengembangan kewirausahaan, yaitu kegiatan pelatihan yang diikuti dengan pemberian bantuan modal usaha.

2.

Program Perluasan dan Kesempatan Kerja, bertujuan untuk membuka, menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja baru yang sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan padat karya, pengembangan pasar kerja dan pengembangan kewirausahaan. Padat karya infrastruktur dilaksanakan di 81 titik lokasi dan di 51 titik lokasi, sementara padat karya produktif dilakukan melalui pembangunan sarana usaha dan pemberian bantuan modal di 37 lokasi. Bursa kerja (job fair) bertujuan memberikan informasi lowongan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan.

3.

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi serta kegiatan pengawasan dan perlindungan. Sosialisasi yang dilakukan meliputi sosialisasi prosedur penyelesaian PHI (Perselisihan Hubungan Industrial), sosialisasi berbagai

peraturan

pelaksanaan

tentang

ketenagakerjaan,

dan

sosialisasi

BPJS

Ketenagakerjaan dan penyelesaian klaim. Selain itu dilakukan kegiatan pengawasan dan perlindungan serta penegakan hukum terhadap K3, pemeriksaan dan pengujian alat obyek K3, peningkatan Lembaga Ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja, serta peningkatan Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten. Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari angka pencari kerja yang ditempatkan sebesar 54,44%, yaitu dari 7.392 pencari kerja yang mendaftar, sejumlah 4.024 telah ditempatkan, sedangkan sisanya masih belum memperoleh pekerjaan. Angka ini naik dari capaian tahun 2013 yaitu sebanyak 3.568 orang pencari kerja yang berhasil ditempatkan. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan juga mengalami peningkatan, yaitu pada pada tahun 2013 sejumlah 1.005 orang pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.557 orang. Permasalahan utama dalam urusan ketenagakerjaan diantaranya : peralatan pelatihan yang ketinggalan jaman dan tidak lengkap menjadikan pelayanan untuk meningkatkan kompetensi canaker tidak maksimal, pelayanan bagi pencari kerja yang belum berorientasi ke pelanggan (customer oriented) membuat layanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal, serta tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat. Solusi untuk masalah tersebut diantaranya : meningkatkan kemampuan pekerja/buruh melalui sertifikasi ketrampilan, kerjasama dengan perusahaan dibidang pendampingan dan persiapan masuk dunia kerja, dan memberikan fasilitasi dan pendampingan kewirausahaan bagi para pencari kerja.

Ringkasan LKPJ 2014

37

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Anggaran

: Rp 7.713.094.200,00 (BL : Rp. 6.967.300.200,00 dan BTL : Rp. 745.794.000,00)

Realisasi

: Rp 7.370.133.143,00 (BL : Rp. 6.736.741.273,00 dan BTL : Rp. 633.391.870,00)

Untuk mendukung pelaksanaan urusan ketahanan pangan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan melaui Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui terpenuhinya aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi. yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah. Capaian kinerja urusan ketahanan pangan, sudah sesuai dengan sasaran prioritas RKPD 2014 yaitu terjadinya peningkatan ketersediaan bahan pangan utama. Kondisi ini didukung dengan adaya kegiatan-kegiatan yang mengarah pada ketersediaan stok pangan serta pola penganekaragaman konsumsi pangan seperti Pengembangan dan Replikasi Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Sementara untuk produktivitas bahan pangan utama mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya produksi padi dan penurunan luas lahan pertanian. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas dan mempertahankan kualitas lingkungan melalui intensifikasi sistem pertanian dengan menerapkan teknologi seperti Pemberdayaan Perbenihan Tanaman Padi dan Peningkatan Ketahanan Pangan. Urusan ketahanan pangan juga membuka peluang bagi tumbuhnya industri rumah tangga melalui kegiatan Lomba Cipta Menu Pangan dan Pameran Pangan Lokal, di mana kegiatan ini berhasil mendapatkan juara favorit kategori Polo Sampar di tingkat Pusat. Capaian utama urusan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD sebagaimana tabel di bawah ini : No. 1

2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Rata2 jumlah ketersediaan bahan pangan utama per tahun (kg)) / (Jumlah penduduk) x 1000 Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar


2014

86.116 ----------- x 1.000 765.700

91.490 -----------x 1000 836.745

= 112,47

= 118,31

149.771/28.361 =5,20

125.942/26.048 =4,83

Permasalahan/kendala dalam urusan ketahanan pangan adalah : 

Belum optimalnya kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan secara berdaulat baik dari ketersediaan, distribusi maupun diversifikasi.



Menurunnya produksi pangan.



Masih rendahnya tingkat konsumsi protein.

Solusi Pemecahan Masalah: 

Membangun kemampuan pangan lokal yang berdaulat didukung dengan regenerasi petani, penyediaan alat produksi serta tanah di pedesaan.



Melindungi dan menata ulang sumber-sumber produksi pangan.

Ringkasan LKPJ 2014

38



Mewujudkan pertanian berkelanjutan melalui pemeliharaan dan pengembangan pertanian berbasis bahan baku, sumberdaya dan kearifan lokal.



Menciptakan cadangan pangan dari surplus produksi pangan.



Melakukan perdagangan pangan yang adil, yang mampu memberikan penghasilan lebih pada produsen pangan kecil.



Mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka pangan lokal dan tidak hanya tergantung pada bahan pangan eksternal.



Melakukan pengendalian konversi lahan pertanian, mecetak lahan pertanian baru dan intensifikasi sistem pertanian dengan menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan mempertahankan kualitas lingkungan.



Mewujudkan distribusi pangan yang efektif dan efisien sehingga dapat dijangkau secara merata untuk memenuhi akses pangan masyarakat sepanjang waktu baik jumlah, mutu, aman dan beragam untuk mendukung hidup yang aktif, sehat dan produktif.



Meningkatkan populasi ternak dan diversifikasi olahan ternak.

Ringkasan LKPJ 2014

39

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Untuk mendukung pelaksananan urusan ini, pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.600.250.000,- (BL Rp 1.435.250.000,- dan BTL 165.000.000,-) dan terealisir sebesar Rp 1.590.368.450,- (BL Rp 1.425.368.450,- dan BTL 165.000.000,-)atau 99.38% dari rencana. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta SKPD pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM perempuan dan kapasitas manajemen organisasi perempuan. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan PKK di 7 kecamatan dan 29 kelurahan dan melalui kegiatan pengarusutamaan gender yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dimaksudkan agar perspektif gender ikut terintegrasi dalam dunia pendidikan.

2.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dilakukan oleh Bagian PPPA Setda melalui kegiatan terkait Reorganisasi FORKOS (Forum Anak Kretaif Wonosobo), kegiatan terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Desa Ramah Anak, dan kegiatan terkait Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terrhadap Anak (GN-AKSA).

3.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dilaksanakan melalui kegiatan raker, sosialisasi, workshop dan pelatihan-pelatihan oleh Bagian PPPA Setda dalam rangka mendorong dan membantu SKPD-SKPD di lingkungan Pemkab Wonosobo untuk melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender).

4.

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak terutama di bidang ekonomi, politik dan kesehatan, diantaranya dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) Kabupaten Wonosobo, pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi kelompok ekonomi perempuan, deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara, kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Anak (GSIB), dan monitoring Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan kunjungan ke Hongkong. Semua kegiatan dilaksanakan oleh Bagian PPPA Setda.

Capaian kinerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan anak terutama dapat dilihat dari penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu yang pada tahun 2013 sejumlah 221 kasus dan pada tahun 2014 menurun menjadi 200 kasus. Semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dapat tertangani semua atau 100% dapat ditangani, hal tersebut disebabkan karena telah tersedianya lembaga dan unit-unit pengaduan korban kekerasan berbasis gender dan anak, dan juga karena meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta korban sendiri untuk melapor. Sementara itu, permasalahan utama dalam urusan pemberdayaan perempuan dan anak adalah proses dan mekanisme perencanaan yang responsif gender belum difahami oleh semua perencana program dalam SKPD, untuk itu perlu dorongan dan pendampingan agar program dan kebijakan responsif gender bisa diintegrasikan ke dalam kegiatan di berbagai SKPD yang terakit. Selain itu, konsep dan strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) belum sepenuhnya difahami oleh semua pihak, oleh karenanya upaya penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu terus ditingkatkan.

Ringkasan LKPJ 2014

40

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan

: Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Anggaran : Rp. 11.240.280.700 (BL : Rp. 3.177.773.700 dan BTL : Rp 8.062.507.000.) Realisasi

: Rp. 9.947.566.946 (BL : Rp. 3.1010.124.463 dan BTL : Rp. 6.846.442.483)

I. Program utama dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluaraga Sejahtera adalah :

1. Program Keluarga Berencana Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan layanan KB melalui pengadaan Mobil Pengangkut Akseptor KB dan pengadaan Gedung KB di 3 Kecamatan Sukoharjo, Kepil dan Garung, Layanan KB gratis untuk masyarakat miskin serta bhakti sosial Bhakti Sosial Pelayanan KB bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Pra KS dan KS 1) juga dilaksanakan pada tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.685.761.700,00 dan realisasi sebesar 1.674.419.680 2. Program Pelayanan Kontrasepsi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Wonosobo melaksanakan pengadaan alat kontrasepsi implant yang merupakan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP), dan alat kontrasepsi atau obat pil KB yang merupakan jenis alat kontrasepsi pemakaian tiap hari (jangka pendek). Diharapkan dengan pengadaan alat kontrasepsi implant dan pil KB dapat melayani para peserta KB baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif secara lebih optimal. Pada tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 258.855.450,00 dari total anggaran sebesar

Rp.

260.000.000 3. Program Pemberdayaan Keluarga Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga dengan membentuk keluarga yang mandiri dan sejahtera. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian pelatihan ketrampilan, bantuan modal usaha, pendampingan usaha ekonomi produktif dan fasilitasi peningkatan kualitas produksi. Realisasi anggaran pada tahun 2014 adalah Rp.597.110.000,00 dari total anggaran Rp. 645.000.000,00 Selain program utama beberapa program yang menjadi pendukung urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera untuk mencapai target kinerjanya adalah program kesehatan reproduksi remaja dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Urusan Keluaraga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh :  Badan KB dan Keluarga Sejahtera dengan total anggaran Rp. 3.155.273.700 dan realisasi Rp. 3.078.624.463,00  Kecamatan Kalikajar pada program keluarga berencana dengan total anggaranRp. 22.500.000 dan realisasi Rp. 22.500.000

Ringkasan LKPJ 2014

41

Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No.

Indikator


2014

1

Angka Penurunan TFR (Total Fertility Rate)

1.87

1,78

2

Angka Penurunan laju pertumbuhan penduduk

0.82

1,27

3

Cakupan unmetneed

9.73

8,51

4

% KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR)

80.98

80,27

5

% Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia

3.00

3,26

20 tahun %

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2014 diantaranya:  Masih rendahnya tingkat partisipasi kaum pria dalam ber-KB.  Masih tingginya angka dropout peserta KB  Tingkat partisipasi keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 untuk menjadi peserta KB aktif masih rendah (36,40 % dari PUS Total). Solusi pemecahan terhadap permasalahan yang ada dapat dilakukan antara lain :  Meningkatkan layanan informasi dan edukasi kepada para pria melalui kunjungan aktif ke rumah- rumah, mengoptimalkan peran narasumber pria ber KB untuk membagi pengetahuan dan pengalaman melalui lembaga yang ada serta meningkatkan layanan KB metode MOP secara gratis.  Meningkatkan kualitas dan cakupan KB baik informasi maupun pelayanan melalui layanan KB mobile secara intensif serta meningkatkan kapasitas SDM kader KB.  Meningkatkan layanan dan fasilitas KB dengan meberikan subsidi biaya pelayanan dan KB gratis kepada keluarga pra sejahtera dan sejahtera I melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Ringkasan LKPJ 2014

42

16. URUSAN WAJIB: PERHUBUNGAN Anggaran : Rp. 13.172.472.900,00 (BL : Rp. 10.214.427.900,00 dan BTL : Rp. 2.958.045.000,00) Realisasi

: Rp. 12.085.533.176,00 (BL : Rp. 9.602.288.893,00 dan BTL : Rp. 2.483.244.283,00)

Program utama yang dilaksanakan dalam urusan perhubungan : Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan yang dilakukan berupa Kalibrasi Alat Uji Kendaraan bermotor dan Penyediaan Bantuan Bus Angkutan Lebaran Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan kegiatan antara lain : Pembangunan Sapras Terminal Sawangan, Pembangunan sapras Mandala Wisata dan Terminal Mendolo, Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan, Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikas dan Review Desain dan Penataan Ruang Parkir (Bantuan Provinsi) Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan antara lain : Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Keselamatan transportasi darat, Pembinaan Perparkiran dan Seleksi Kerjasama Pengelolaan Parkir, Pembinaan Andong/Sais Dokar, Forum LLAJ, Orientasi Lalu lintas, Pembebasan tanah untuk jalur penyelamat, Penataan Peningkatan Alat Pengendali pemakai jalan Kab. Wonosobo ( Banprov), Penataan dan Peningkatan Marka Jalan Kabupaten Wonosobo (BANprov), Penataan Peningkatan Lampu penerang jalan Kab. Wonosobo (Banprov), Penataan Marka Jalan dan Pemsangan Pita KejutSKPD yang melakanakan urusan/kegiatan pada urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Capaian Kinerja Urusan Perhubungan a. Capaian Kinerja berdasarkan IKK EKPPD, indikator kinerja angkutan darat (Jumlah angkutan darat) / (Jumlah penumpang angkutan darat) x 100%) capaian kinerja mengalami peningkatan dari angka 0,548 di tahun 2013 meningkat menjadi 0,553 di tahun 2014 b. Capaian kinerja berdasarkan indikator RPJMD 2010-2015 Beberapa capaian kinerja yang mengalami penurunan di tahun 2014 antara lain indikator pengurusan perijinan dari angka 536 menjadi 530 di tahun 2014, % Kendaraan Laik Jalan dari 71,19 menjadi 33,67 , Jumlah Uji Kendaraan angkutan umum dari 3.102 menjadi 3041, % Kendaraan Laik Jalan dari 71,19 menjadi 33,67 dan % Jumlah Titik Kemacetan yang diurai/diatasi dari 100% menjadi 0% Sedangkan capaian kinerja yang mengalami peningkatan di tahun 2014 antara lain indikator Alat Uji yang memenuhi standar dari angka 5 menjadi 7, % Kawasan parkir yang teratur dari 78,049 menjadi 40, % Peningkatan Retribusi Pendapatan Parkir dari 26,182 menjadi 40,0 Untuk capaian kinerja yang konstan antara lain : % Standar Fasilitas Angkutan Umum dengan angka 100, Jumlah trayek dengan angka 28, Pemanfaatan/ Optimalisasi Terminal (resmi) dengan angka 2, Pemanfaatan Subterminal/ Pangkalan Parkir dengan angka 8 SKPD yang melaksanakan urusan Perhubungan adalah Dinas Perhubungan dan Kominfo Permasalahan dan Solusi : Pertumbuhan mobilisasi sarana transportasi yang sudah tidak seimbang dengan penyediaan prasarana transportasi yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik/simpul jalan pada saat jam sibuk (peak hour) demikian juga, terjadi genangan di beberapa titik badan jalan karena Belum Ringkasan LKPJ 2014

43

berfungsinya saluran drainase jalan sehingga mempercepat kerusakan badan jalan. Masih banyaknya jalan berlobang akibat curah hujan yang tinggi yang tidak segera ditangani sehingga menyebabkan ketidak nyamanan pengguna jalan yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan, Banyak rambu-rambu lalu lintas pada daerah rawan bahaya yang hilang, Belum optimalnya pelaksanaan manajemen transportasi perhubungan darat, Masih adanya angkutan barang yang melebihi muatan, Masih adanya angkutan/kendaraan yang yang melebihi tonase dan tidak sesuai dengan kelas jalan sehingga mempercepat kerusakan jalan, Belum optimalnya penataan parkir terutama pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan karena manuver parkir, Belum optimalnya manajemen transportasi perhubungan darat, Masih rendahnya kualitas prasarana perhubungan darat, Masih kurangnya jaringan transportasi perhubungan darat, Akibat terbakarnya pasar wonosobo pangkalan angktutan umum yang tadinya berada di sekitar pasar induk wonosobo akhirnya dipindahkan di beberapa tempat parkir tepi jalan, mengakibatkan penambahan titik kemacetan di beberapa ruas jalan pada jam padat kendaraan Solusi pemecahan yang dilakukan, antara lain : pengembangan sistem pelayanan transportasi angkutan umum, pengendalian penggunaan kendaraan pribadi, perlu dilakukan pemeliharaan dan pengecekan drainase jalan secara berkala, pengaturan parkir progesif dan berlangganan, Menggalakan program safety riding dan sosialisasi kesadaran berlalu lintas, Penambahan pemasangan perlengkapan keselamatan jalan. Audit keselamatan jalan Pemberian training terutama untuk pengemudi angkutan umum, Pengontrolan muatan pada untuk angkutan barang di Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan timbangan portabel untuk mengukur tonase angkutan barang dan dilakukan penertiban secara berkala, Pembangunan kawasan terminal angkutan barang, Pengujian KIR kendaraan bermotor sampai dengan pada uji kendaraan pribadi, Penggalakkan program uji secara priodik pada ruas jalan terpilih untuk uji emisi dan Pengembangan angkutan umum massal dan teknologi mesin ramah lingkungan.

Ringkasan LKPJ 2014

44

17. URUSAN WAJIB: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Anggaran : Rp. 1.205.000.000,00 (BL : Rp. 1.205.000.000,00 dan BTL : Rp. 0,00) Realisasi

: Rp. 1.194.359.988,00 (BL : Rp. 1.194.359.988,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Program utama dalam urusan komunikasi dan informatika antara lain: Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat dan tersedianya berbagai produk atau media sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan daerah Agar pelaksanakaan pelayanan informasi dan kegiatan diseminasi informasi berjalan secara lebih optimal, maka perlu melaksanakan Pembinaan jaringan komunikasi masyarakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo maupun stakeholdersnya seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Demi mengawal keterbukaan informasi public dan membuka kran komunikasi public berupa kegiatan artistic maupun jurnalistik melalui pelaksanaan penyiaran, perlu dilakukan kegiatan Fasilitasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah No.

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD

1

Website milik pemerintah daerah

2

Pameran/expo


2014

ada

ada

1

1

Sumber: Bagian Humas, 2014

Permasalahan umum yang muncul pada urusan Komunikasi dan Informatika antara lain: 

Belum optimalnya pemahaman PPID terhadap aplikasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta mekanisme pelayanan informasi public.



Jaringan WAN (Wide Area Network) Kabupaten Wonosobo belum dapat mencapai seluruh kecamatan.



Masih kurangnya SDM pengelola Teknologi Informasi di SKPD.

Langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain : 

Pembinaan PPID secara simultan dan berkelanjutan dengan mengarahkan kepada seluruh PPID SKPD agar membuat SOP Pelayanan Informasi Publik sesuai aturan yang berlaku.



Mengadakan pertemuan dengan pemilik radio komunitas se-Kabupaten Wonosobo, untuk pendataan sekaligus pembinaan dalam operasionalnya.



Melakukan perencanaan sistem jaringan WAN ke seluruh kecamatan didukung anggaran dan SDM yang memadai.



Perlunya pelatihan bagi SKPD dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan manajemen Informasi Teknologi (IT) dan perekrutan tenaga di luar PNS yang memiliki kapasitas dalam hal tersebut untuk membantu kelancaran kinerja bidang IT di tingkat Kabupaten maupun SKPD termasuk wilayah kecamatan.

Ringkasan LKPJ 2014

45

18. URUSAN WAJIB: PERTANAHAN Anggaran : Rp. 16.399.000.000,00 (BL : Rp. 16.399.000.000,00 dan BTL : Rp. 0,00) Realisasi

: Rp. 11.086.866.522,00 (BL : Rp. 11.086.866.522,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Program utama dalam urusan pertanahan antara lain: Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tujuan dari program ini adalah untuk penataan administrasi pertanahan serta pengadaan dan penyediaan sarana prasarana pemerintahan yang digunakan untuk menunjang program pemerintah baik di bidang pendidikan, kepariwisataan maupun fasilitas kepentingan umum lainnya. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Adapun tujuan dari program ini adalah memfasilitasi permasalahan dan penyelesaian konflik di bidang pertanahan, baik tanah masyarakat, tanah bengkok maupun tanah lainnya, terutama yang bersinggungan dan berhubungan langsung dengan aset Pemerintah Daerah. Permasalahan yang ada dan menjadi agenda kedepan dalam penyelesaian permasalahan pertanahan antara lain :  Adanya permohonan ganti rugi dari warga masyarakat dan juga dari Pemerintah Desa karena tanahnya digunakan untuk fasilitas Pemerintah Daerah  Tanah milik Pemerintah Daerah masih banyak yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah (masih atas nama Pemerintah Desa, tanah Hak Milik atau belum bersertifikat sama sekali);  Pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah berupa tanah yang belum maksimal dan sesuai peruntukannya;  Aset desa yang berupa tanah masih banyak yang belum bersertifikat;  Perlunya penertiban administrasi tanah aset milik Desa yang masih banyak digunakan untuk fasilitas Pemerintah Daerah baik digunakan sebagai sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya;  Biaya pembuatan sertifikat sebagai dokumen resmi kepemilikan tanah masih terhitung mahal menyebabkan masyarakat semakin enggan untuk mengurus sertifikat tanahnya, sehingga prosentase tanah milik masyarakat yang telah bersertifikat masih rendah;  Sedangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain :  Melakukan pengecekan dan meneliti serta mengkaji permohonan ganti rugi yang diajukan dan apabila sesuai dan memenuhi syarat diupayakan dianggarkan untuk pemberian ganti rugi;  Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah secara rutin dan bertahap guna terciptanya tertib administrasi aset Daerah;  Melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang belum berfungsi maksimal sesuai dengan rencana penggunaannya, untuk kemudian dilakukan pengkajian untuk pemanfaatannya;  Mendorong desa agar berupaya mensertifkatkan aset desa yang berupa tanah secara bertahap dengan menganggarkannya melalui ADD;  Identifikasi dan verifikasi aset desa yang digunakan untuk fasilitas pemerintahan guna tertib pemanfaatan asetnya;  Melakukan Sosialisasi dan program jemput bola kepada masyarakat baik melalui program SMS yang biayanya lebih murah dibandingkan secara reguler, juga melalui program Prona dan Proda.

Ringkasan LKPJ 2014

46

19. URUSAN WAJIB: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Anggaran : Rp. 11.903.316.550,00 (BL : Rp. 7.483.043.550,00 dan BTL : Rp. 4.420.273.000,00) Realisasi

: Rp. 10.402.521.265,00 (BL : Rp. 6.822.278.038,00 dan BTL : Rp. 3.580.243.227,00)

Program utama dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain: Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana melalui optimalisasi penanggulangan bencana alam, penanggulangan dan bantuan kepada korban bencana alam Program Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminalitas Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal bertujuan untuk mencegah dan sebagai bentuk deteksi dini akan adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) terhadap ketertiban masyarakat dan terjadinya tindak kriminal. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembangunan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial budaya pada hakekatnya ditujukan pada terciptanya kondisi masyarakat yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Wonosobo Program kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini dilaksanakan untuk mempererat jalinan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan Sarasehan Tomas, Toga dan Topa dengan Muspida dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Tatanan dan Solidaritas di kalangan masyarakat. Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat dan fasilitasi upaya penguatan suprastruktur maupun infrastruktur politik dan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik dan peningkatan rasa saling percaya serta harmonisasi antar kelompok masyarakat.

Permasalahan dan Solusi Hal yang harus dihadapi dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah masih tingginya angka kriminalitas seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan susila, sampai dengan kasus-kasus pembunuhan juga peran dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan dirasa masih kurang. Mengintensifkan komunikasi antara masyarakat dan Muspida, penanaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai usaha perwujudan jaminan keamanan dan kestabilan politik daerah yang tangguh demi terselenggaranya pemerintahan daerah yang aman, tertib dan demokratis adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi beberapa kendala/permasalahan diatas.

Ringkasan LKPJ 2014

47

20. URUSAN WAJIB : OTONOMI DAERAH , PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Anggaran : Rp. 228.284.992.118,00 (BL : Rp. 94.340.192.558,00 dan BTL : Rp. 133.944.799.560,00) Realisasi

: Rp. 181.953.313.917,00 (BL : Rp. 64.958.681.824,00 dan BTL : Rp. 118.212.748.292,00)

Program dan kegiatan pada urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum tahun anggaran 2014 terdiri dari : a. 20 (duapuluh) program untuk belanja langsung terdiri dari: 1). Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; 2). Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 3). Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 4).Penataan Peraturan Perundang-undangan; 5)Penataan Kelembagaan; 6). Pengembangan Wilayah Perbatasan; 7). Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 8). Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota; 9). Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 10). Peningkatan Disiplin Aparatur: 11). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 12). Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah;13). fasilitas pindah/purna tugas PNS; 14). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 15). Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;16). Peningkatan Pelayanan Publik; 17). Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama; 18). Peningkatan Kerukunan Umat Beragama;19). Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 20). Pelayanan Administrasi Perkantoran b. 3 (tiga) komponen untuk belanja tidak langsung yaitu :  Belanja Pegawai yang digunakan untuk gaji dan tunjanganserta tamsil SKPD Sekeretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, DPPKAD, 15 Kecamatan dan 29 kelurahan; Belanja penerimaan pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/Wakil KDH; Insentif pemungutan retribusi daerah dan biaya pemungutan pajak.  Belanja Hibah : kepada pemerintahan desa dan LKBH  Belanja Bantuan Sosial: Bantuan Keuangan kepada desa dan bantuan kepada Pertai politik. Urusan Otonomi daerah dan Pemerintahan Umum tahun 2014 dilaksanakan oleh : SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD), Inspektorat, sebagian kegiatan yang ada di KPPT , 15 Kecamatan dan 29 Kelurahan. Capaian Urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum berdasarkan RPJMD puluh satu) indikator adalah sebagai berikut: No.


1

% penyelesaian pelanggaran K3

2

ada 41 (empat


2014

100

100

Jumlah kegiatan penegakan perda

71

76

3

Jumlah raperda yang diusulkan

14

14

4

Jumlah perda yang ditetapkan

5

10

5

Jumlah perbup

40

72

6

Jumlah perda hasil inisiatif DPRD

2

-

7

(Jml) Perda yang dievaluasi/dikaji

1

3

Ringkasan LKPJ 2014

48

No.


8

% SKPD yang menyusun LAKIP

9

% OPD yang telah menyusun SOP


2014

100

100

7

7

15

15

100

100

11

10

(Jumlah OPD) 10

% SKPD yang memiliki SPM (Jumlah OPD yang melaksanakan SPM)

11

%SKPD yg menyusun IKU SKPD dan renstra SKPD

12

Jumlah pelaksanaan kerja sama daerah

13

% penetapan batas daerah

100

100

14

% OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tupoksi.

100

100

15

% capaian pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat

100

100

16

Ketepatan waktu penyelenggaraan agenda rutin daerah eksekutiflegislatif: KUPA PPA, APBD, LKPJ/LPPD, Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan)

100

100

17

Tersedianya pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement

Ada

Ada

18

% kenaikan pendapatan Asli Daerah

32,1

51,5

19

% SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.

98,6

98,6

20

% kesesuaian catatan barang dalam buku inventaris barang dengan keadaan barang

98,6

98,6

21

Jumlah BUMD yang berkinerja baik

8

8

22

Tersedianya Standar satuan harga

Ada

Ada

23

Tersedianya pedoman pengadaan barang dan jasa

Ada

Ada

24

% Terseselenggaranya pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP

100

100

25

%Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005

100

100

26

% Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100

100

27

% pelaksanaan kegiatan pembangunan

65,3

89,2

28

% Jumlah struktur jabatan struktural yang terisi

92

86

29

% Jumlah jabatan fungsional yang terisi

80

80

30

% Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kepangkatan

100

100

%Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan kepangkatan

100

100

-

-

% jumlah pelanggaran disiplin sedang

0,01

0,04

% jumlah pelanggaran disiplin berat

0,01

0,04

% penyelesaian pengelolaan pensiun pegawai

100

100

WDP

WDP

% jumlah pelanggaran disiplin ringan

36

Opini Hasil Pemeriksaan BPK

Ringkasan LKPJ 2014

49

Capaian Kinerja

No.


37

% Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti (jumlah yg di TL/semua temuan)

98.97

94,9

38

Tersedianya Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Ada

Ada

39

% tindak lanjut temuan pemeriksaan regular dan pengaduan masyarakat - Regular

32,3

36

- Pengaduan masyarakat

100

100

40

% kerugian negara yang diselamatkan berdasarkan temuan

41,1

39,4

41

Jumlah tenaga fungsional auditor ( dibawah BPKP) Jumlah Fungsional P2UPD ( Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah) dibawah Kemendagri

12 10

12 10

2013

2014

Permasalahandan Solusi a. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum tahun 2014 adalah:  Beberapa kegiatan pada Tahun 2014 tidak selesai dilaksanakan yang disebabkan oleh kendala teknis. Kegiatan tersebut antara lain Restorasi Pendopo Kabupaten Wonosobo dan Pembangunan Puskesmas Kaliwiro sehingga belum bisa memberikan manfaat secara optimal.  Sebanyak 43 paket kegiatan sudah selesai dilaksanakan tetapi belum terbayar pada Tahun 2014. Hal ini disebabkan keterlambatan penyelesaian administrasi sebagai syarat dalam pengajuan pembayaran. b. Solusi dari permasalahan tersebut adalah :  Kegiatan-kegiatan yang tidak selesai pada Tahun 2014 tersebut dianggarkan kembali pada Tahun 2015 untuk penyelesaian kegiatan sehingga dapat memberikan manfaat dan pelayanan yang baik bagi masyarakat.  Solusi untuk permasalahan paket kegiatan yang belum terbayar pada tahun 2014 adalah :  Solusi secara umum, bagi pengelola kegiatan perlu peningkatan pemahaman bagi pengelola kegiatan yang terkait dengan tata cara pengadaan mulai dari perencanaan sampai dengan penyesaian pembayaran kepada penyedia barang/jasa. Bagi penyedia, perlu peningkatan kapasitas terhadap persyaratan dan mekanisme termasuk ketentuan waktu pengajuan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pekerjaan agar diikuti penyusunan dengan kelengkapan administrasi sehingga tidak timbul keterlambatan maupun kekurangan kelengkapan persyaratan pengajuan pembayaran.  Menganggarkan kembali kegiatan yang belum terbayar pada APBD Perubahan Tahun 2015.

Ringkasan LKPJ 2014

50

21. URUSAN WAJIB: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Anggaran : Rp 12.026.945.000,00 (BL : Rp 9.914.950.000,00 dan BTL : Rp 2.111.995.000,00) Realisasi

: Rp. 11.061.636.323,00 (BL : Rp 9.476.203.010,00 dan BTL : Rp 1.585.433.313,00)

Program dan kegiatan utama pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain : Program peningkatan keberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin melalui upaya percepatan pembangunan desa/kelurahan yang terfokus pada penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat, perbaikan kualitas infrastruktur pedesaan/kelurahan, serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Upaya menanggulangi problem kemiskinan dengan mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat dilaksanakan melalui pemberian bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada 236 desa sebanyak Rp 27 M dan bantuan langsung masyarakat dari Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan Mandiri Pedesaan (PNPM-Md) sebesar Rp 25.9 M. Bantuan keuangan tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebutuhan, prioritas dan fokus pembangunan yang dimiliki masing-masing desa. Kedua program tersebut berhasil menyerap swadaya masyarakat sebesar Rp 11.2 M. Perbaikan kualitas infrastruktur pedesaan/kelurahan dilaksanakan melalui pemberian bantuan stimulan pembangunan kepada kelompok masyarakat melalui fasilitasi percepatan pembangunan pedesaan, fasilitasi pembangunan pedesaan, perangsang pembangunan pedesaan, fasilitasi dan stimulan imbal swadaya senilai sebesar Rp 8.411.825.000,00. Kegiatan ini menyerap swadaya sebesar Rp 1.742.626.750,00 atau sebesar 20.72% dari realisasi kegiatan. Upaya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dilaksanakan melalui fasilitasi pengembangan potensi desa, fasilitasi penguatan lembaga ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pelatihan dan bantuan alat usaha. Saat ini terdapat lembaga ekonomi pedesaan yakni 20 BUMDes, 33 pasar desa, 10 CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Desa), 80 UP2K ( Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga)dan 10 UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) yang secara aktif mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Untuk mencapai tujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin, program pendukung lainnya adalah program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yang dilaksanakan melalui kegiatan TMMD dan bulan bhakti gotong royong masyarakat serta program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan yang terfokus pada rangkaian kegiatan pelatihan manajemen usaha dan pelatihan teknis keterampilan tangan yang didanai oleh DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Tata kelola pemerintahan desa yang baik merupakan salah satu kunci sukses bagi keberhasilan penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat desa, sehingga program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desamenjadi program utama selanjutnya pada urusan ini.Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, meningkatkan kinerja pemerintahan desa, meningkatkan kualitas prasarana desa serta merevitalisasi fungsi lembaga kemasyarakatan desa yang diwujudkan melalui rangkaian kegiatan pelatihan, penyiapan tenaga fasilitator desa, pembentukan desa binaan administrasi, desa laboratorium bidang perencanaan desa dan komunitas aktivis pemberdayaan masyarakat desa. Program ini didukung oleh program pengembangan kecamatan dan kelurahan yang dimaksudkan untuk mendukung pelayanan kecamatan dan kelurahan dan juga untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan kemasyarakatan desa.

Ringkasan LKPJ 2014

51

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh SKPD :  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (dengan realisasi Rp 5.648.870.060,00 atau 93.40%) mencakup 7 program.  Dinas Pekerjaan Umum (dengan realisasi Rp 403.602.265,00 atau 83.65%) mencakup 1 program.  Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setda (dengan realisasi Rp 753.070.000,00 atau 98.83%) mencakup 1 program.  15 kecamatan dan 29 kelurahan (dengan realisasi Rp 2.670.660.685,00 atau 99.89% mencakup 2 program). 

Capaian utama urusan pemberdayaan masyarakat dan desaadalah sebagai berikut: No. Indikator Target 2013 2014 RPJMD (%) (%) 1 % Jumlah Raperdes yang disetujui bersama 100 100 100 2

% Jumlah BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ

100

89.41

91.95

3

% Kades yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % Perangkat desa lainnya yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % desa yang menyusun profil desa

100

96.61

98.31

90

91.1

95.76

60

35.79

54.82

100

62.26

71.69

80

94.92

50.42

236

235

235

236

235

235

100

96.19

91.95

4 5 6 7 8 9

% jumlah desa yang melaksanakan tertib adminitrasi keuangan dan aset desa Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu

10

Jumlah desa yang menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu % Jumlah LPMD yang aktif

11

Jumlah Desa yang membentuk BUMDes

52

11

18

12

% swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa

40

26.73

37.11

13

% penduduk miskin

13

25.33

22.08

14

% realisasi keuangan PNPM-MD

100

99.9

99.6

15

% realisasi kegiatan PNPM-MD

100

100

100



Permasalahan dan Solusi Kendala utama pada urusan pemberdayaan masyarakat adalah beberapa program pemerintah yang bersifat top down menyebabkan berkurangnya partisipasi dan rasa memiliki warga terhadap program yang dilaksanakan di desa. Tidak jarang program tersebut membawa dampak menurunkan kreativitas dan inisiatif lokal bahkan berpotensi memicu konflik antar warga dan menciptakan kesenjangan. Kualitas kinerja perangkat desa yang belum memadai nampaknya masih menjadi alasan klise yang tidak cukup diatasi oleh serangkaian kegiatan capacity buidling, akan tetapi membutuhan kebijakan khusus penataan SDM perangkat desa.



Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Untuk mengatasi kendala tersebut diambil langkah mulai mengubah model pendekatan pada beberapa sistem penyelenggaraan pemerintahan di desa, dari semula deficit based approach (pendekatan berbasis masalah) menjadi strength based approach (pendekatan berbasis kekuatan), mengoptimalkan pendampingan desa dengan membentuk fasilitator desa, serta dengan memfasilitasi sarana interaksi bagi desa dan komunitas masyarakat yang memiliki inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ringkasan LKPJ 2014

52

22. URUSAN WAJIB: SOSIAL Anggaran : Rp 9.852.298.000,00 (BL : Rp 8.263.536.000dan BTL : Rp 1.588.762.000,00) Realisasi : Rp 9.339.263.038,00 (BL : Rp 8.079.911.087 dan BTL : Rp 1.585.433.313,00) Program dan kegiatan utama pada urusan sosial Sebagai upaya memberikan jaminan sosial utamanya di bidang perumahan, melalui program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dilaksanakan kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni sebanyak 760 rumah yang didanai oleh APBD Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 5.63 M serta 905 rumah yang didanai oleh APBN melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 6.7 M. Upaya rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang diutamakan untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada anak , penyandang cacat dan tuna sosial yang diwujudkan melalui kegiatan petirahan 18 anak berkelakuan khusus, pelatihan keterampilan 224 anak putus sekolah, pengadaan alat bagi 98 penyandang cacat dan pembinaan PGOT dan tuna sosial. Selain itu melalui program pembinaan eks penyandang penyakit sosial dipersiapkan masa depan para penyandang penyakit sosial agar mereka dapat kembali hidup bermasyarakat secara mandiri baik di bidang sosial maupun ekonomi melalui serangkaian kegiatan pelatihan keterampilan bagi 147 orang penyandang penyakit sosial. Untuk memberdayakan kekuatan komunitas dan kelembagaan masyarakat untuk menangani permasalahan sosial ada di Kabupaten Wonosobo melalui program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilaksanakan rangkaian kegiatan capacity building bagi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Urusan sosial dilaksanakan oleh SKPD :  Dinas Sosial (dengan realisasi Rp 2.087.786.587,00 atau 93.46%) mencakup 5 program.  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (dengan realisasi Rp 5.725.041.000,00 atau 92.20%) mencakup 1 program.  Kantor Satpol PP (dengan realisasi Rp 22.083.500,00 atau 88.33%) mencakup 1 program.  Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setda (dengan realisasi Rp 245.000.000,00 atau 100%) mencakup 1 program. Capaian utama urusan sosial adalah sebagai berikut: Pada tahun 2014 ini sebanyak 32 % PMKS telah memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan sebanyak 33 % PMKS dapat disebut sebagai PMKS Mandiri. Seluruh PMKS telah terlayani jaminan sosial walaupun belum mendapatkan pelayanan secara tuntas dan komprehensif. Untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH), 100% dapat ditangani dengan baik, begitu pula dengan korban bencana atau kejadian luar biasa. Untuk mendukung proses rehabilitasi sosial, Kabupaten Wonosobo memiliki 14 panti sosial serta memiliki Rehabilitasi Berbasis Keluarga (RBK) yang dipusatkan di kecamatan-kecamatan. Permasalahan dan Solusi Permasalahan sosial atau PMKS jumlahnya selalu bertambah seiring dengan semakin kompleksnya kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum. Selain itu, kriteria PMKS yang harus dilayani sangat beragam sehingga menyulitkan penentuan sasaran program dan kegiatan kesejahteraan sosial. Jumlah tenaga sosial masyarakat yang terdidik dan terlatih yang siap bekerja di lapangan pun masih terbatas.

Ringkasan LKPJ 2014

53

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Mendorong adanya inisiatif lokal yang dilakukan oleh level desa maupun komunitas masyarakat dalam mengembangkan berbagai alternatif perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta memanfaatkan bentuk-bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) dari pihak lain untuk menunjang dan mengkolaborasikannya dengan program dan kegiatan kesejahteraan sosial.

Ringkasan LKPJ 2014

54

23. URUSAN WAJIB: KEBUDAYAAN Anggaran : Rp. 1.745.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.723.623.740,00 Kegiatan Urusan Kebudayaan antara lain: Program Pengembangan Nilai Budaya Pengembangan nilai budaya dilakukan melalui pembinaan dan pelestarian budaya yang berkembang di 15 kecamatan dengan keunikan dan kekhasan yang menyiratkan kearifan lokal. Untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat luas tentang ragam budaya yang ada, telah dilaksanakan Parade Kesenian Tradisonal yang menampilkan kesenian tradisional dari 15 kecamatan. Pada bulan Agustus Tahun 2014 diselenggarakan Opera Mahakarya Dieng, yaitu pagelaran tari kolosal yang dipadukan dengan iringan musik orkestra dan gamelan jawa dengan komposisi lagu dan musik karya seniman lokal. Pagelaran ini setidaknya melibatkan 300 seniman dan pelajar Wonosobo. Dalam rangka merunut sejarah perjalanan Syailendra dari India hingga membentuk dinasti di Jawa yang telah memberikan peninggalan sejarah yang tersebar di Kabupaten Batang, Pekalongan, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, dan Kota Semarang, telah dilaksanakan penyusunan 3 Buku Taman Syailendra yang berisi tentang peradaban dan sejarah Wonosobo sejak masuknya Dinasti Syailendra. Buku pertama dengan judul “Democracy Green Culture yang berisi tentang Peradaban dimulainya ketatanegaraan agraris di pulau Jawa. Buku kedua dengan judul The History of Java Dieng tentang dinamika peradaban di Dataran Tinggi Dieng masa lalu hingga kini. Buku kedua dengan judul Islam Kultur di Jawa yang berisi sejarah perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2014 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah No.



2014

1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

39

38

2

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

10

10

3

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

49%

48%

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kebudayaan antara lain :  Kesadaran masyarakat dan generasi muda pada khususnya terhadap nilai-nilai luhur seperti, cinta tanah air, nilai solidaritas sosial, dan keramahtamahan yang menjadi identitas budaya yang berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa dalam segenap aspek kehidupan masyarakat belum sepenuhnya terwujud;  Apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya belum sepenuhnya terwujud dengan baik;  Kualitas upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan pengembangan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatbelum sepenuhnya berjalan dengan baik. Ringkasan LKPJ 2014

55

Adapun langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan budaya daerah adalah :  Meningkatkan penguatan karakter dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman budaya melalui pendidikan formal pada materi muatan lokal pengenalan budaya.  Peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya melalui peningkatan frekuensi penyelengaraan festival seni dan budaya lokal serta pemberian penghargaan pada pelaku seni dan budaya lokal.  Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, serta pengembangan sumber daya kebudayaan. melalui pemberdayaan asset budaya lokal untuk memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, inventarisasi dan pemeliharaan aset budaya dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Ringkasan LKPJ 2014

56

24. URUSAN WAJIB: STATISTIK Anggaran

: Rp. 85.000.000,00 ( BL : Rp. 85.000.000,00 dan BTL : Rp. 0,00 )

Realisasi

: Rp. 83.430.000,00 ( BL : Rp. 83.430.000,00 dan BTL : Rp. 0,00 )

Program dan kegiatan utama pada urusan statistik yaitu : Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Penyediaan data statistik daerah dilakukan dengan menyusun data dan informasi dalam bentuk : Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa/Kelurahan, Pendataan Kekayaan dan Aset Desa, dan Penyusunan Data Base Pemerintahan Desa. Total realisasi kegiatan pada program ini berjumlah Rp. 83.430.000,00. Urusan statistik dilaksanakan oleh SKPD Bapermasdes (dengan realisasi Rp. 83.430.000,00 atau 100%) mencakup 1 program Capaian utama urusan statistic adalah sebagai berikut : No


1

Tersedianya data statistik daerah

2

% validitas data


2014

ada

ada 100,00

100,00

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan statistik yaitu :  Penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan selama ini adalah masih terbatas pada ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan keadaan saat ini (up to date). Hal ini menyebabkan proses perencanaan pembangunan itu sendiri terkadang dilakukan dengan menggunakan data yang tidak up to date.  Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi, sehingga data-data yang seharusnya saling berhubungan banyak terpisah-pisah dan sulit untuk diakses.  Pada kenyataannya, setidaknya terdapat dua isu utama dalam hal ketersediaan data dan informasi pembangunan. Pertama availability data itu sendiri, dan yang kedua adalah lokasi sumber data yang masih persial. Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data di Indonesia juga belum dapat menyediakan seluruh kebutuhan data untuk pembangunan daerah, terutama yang terkait dengan data sektoral di kabupaten/kota. Solusi yang dilakukan yaitu :  Pemerintah Daerah harus selalu mempunyai basis data (data base) yang terpercaya, valid dan senantiasa diperbaharui (up to date). Kerja sama dengan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik (BPS), dapat terus ditingkatkan. Namun, sebagai pelaksana pembangunan, Pemerintah Daerah juga sebaiknya menghimpun dan menginvetarisir sendiri seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk pembangunan.  Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempunyai database yang up to date, sehingga pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan teknis institusinya bisa diukur langsung dan diketahui target pencapaiannya. Selain itu perlu dibangun kemudahan pertukaran data antar SKPD serta memberikan efisiensi pemanfaatan dana dan waktu dalam proses pelaksanaan monitoring maupun evaluasi kegiatan dan juga bermanfaat bagi publik Ringkasan LKPJ 2014

57

 Perlunya mendorong kesamaan paradigma seluruh aparatur Pemerintah Daerah sebagai eksekutor pembangunan tentang pentingnya data dan informasi dalam proses perencanaan.  Perlunya membangun “One Data One Map” di Kabupaten Wonosobo dengan membangun simpul jaringan di kabupaten dengan menggunakan basis data yang sama dan terintegrasi yang merujuk pada referensi yang sama dengan pengelolaan terpadu dan selaras. Dengan adanya kebijakan “One Data One Map “ maka perlu segera dibentuk kelembagaan daerah dalam suatu sistem jaringan berbasis data spasial, diberikannya kemudahan akses antar SKPD dalam proses perencanaan, monitoring maupun evaluasi dalam berbagai kegiatan pembangunan, pengurangan adanya duplikasi informasi maupun kegiatan sehingga terbentuk data yang seragam dan standar, serta terhindar dari keraguan dalam pemanfaatan data spasial, dibangunnya satu referensi peta dasar yang sama pada skala tertentu;  Penyediaan data perlu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana diantaranya adalah komputer, format-format data, sistem pendataan, sarana komunikasi data bahkan pemanfaatan media teknologi komunikasi (internet maupun intranet) untuk mempercepat proses komunikasi data.

Ringkasan LKPJ 2014

58

25. URUSAN WAJIB: KEARSIPAN Anggaran : Rp. 1.720.453.000,00 (BL : Rp. 754.690.000,00 dan BTL : Rp. 965.763.000,00) Realisasi

: Rp. 1.394.716.042,00 (BL : Rp. 673.177.143,00 dan BTL : Rp. 721.538.899,00)

1. Program dan kegiatan utama pada urusan kearsipan antara lain : a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program ini bertujuan untuk melakukan meningkatkan sistem administrasi kearsipan di masing-masing SKPD dan desa, melalui Kegiatan Lomba Kearsipan di tingkat desa, dan peningkatan SDM. Total realisasi kegiatan pada program ini berjumlah Rp. 49.271.300,00 b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah Program ini bertujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip dokumen/arsip daerah melalui kegiatan : pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, seleksi arsip, akuisisi arsip, pelaksanaan fumigasi ruangan depo penyimpanan arsip, pelaksanaan penyusutan dan pemusnahan arsip SKPD, pemusnahan arsip-arsip musnah sesuai prosedur, penelusuran arsip Wonosobo, dan penanganan arsip-arsip vital/ kacau. Total realisasi belanja pada program ini berjumlah Rp.328.585.500,00. c. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program ini dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi arsip di SKPD dan desa. Total realisasi belanja pada program ini berjumlah Rp. 25.555.000,00. d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan dilakukan melalui kegiatan, Penyusunan dan Penertiban Naskah Sumber Arsip. Total realisasi belanja pada program ini berjumlah Rp. 28.022.000,00. 2. Urusan kearsipan dilaksanakan oleh SKPD : a. Kantor Arsip (dengan realisasi Rp. 1.296.586.042,00 atau 92,96%) mencakup 6 program. b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dengan realisasi Rp.19.615.000,00 atau 1,40%) pada program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan. c. Sekretariat DPRD (dengan realisasi Rp. 29.000.000 atau 2,07%) pada program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. d. DPPKAD (dengan realisasi Rp. 49.515.000 atau 3,55%) pada program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3. Capaian utama urusan kearsipan adalah sebagai berikut : No 1 2 3

Ringkasan LKPJ 2014

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah SKPD yg melaksanakan akuisisi arsip Tersedianya akses arsip/ dokumen elektronik Jumlah tenaga kearsipan yang memiliki sertifikat kearsipan

Capaian Kinerja 2013 6 (enam)

2014 3 (tiga)

SIM arsip aktif/ arsip in akti/ arsip satis 4 (empat)

1 (satu) 5 (lima)

59

No 4 5

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tersedianya kebijakan pedoman kearsipan Jumlah arsip yang terseleksi

Capaian Kinerja 2013 1 paket (500) buku tentang jadwal retensi 548 boks (7.432 lembar arsip tekstual, 16 buah arsip peta, 612 arsip foto, 26 keping arsip video)

2014 7 (tujuh) 2014 bungkus

4. Permasalahan Dan Solusi Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan Urusan Kearsipan:  Masih adanya paradigma yang menempatkan arsip sebagai posisi marginal dan membebankan tugas kearsipan pada petugas arsip atau arsiparis semata  Keterbatasan SDM di bidang kearsipan baik secara kaulitatif maupun kuantitatif..  Tenaga kearsipan yg di SKPD tidak ditempatkan di bidang kerasipan  Rendahnya apresiasi pimpinan terhadap bidang kearsipan yang menjadikan arsip tidak mendapat perhatian secara proporsional  Terbatasnya dan belum terstandarisasinya sarana kearsipan di masing-masing SKPD menyebabkan arsip tidak tertata secara sistematis (tidak sesuai dgn prosedur yg ditetapkan)  Belum berkembangnya arsip elektronik dan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan sistem kearsipan digital yang aman Solusi pemecahan masalah/upaya yang telah dilakukan antara lain :  Perubahan goodwill dari berbagai pihak, khususnya eksekutif dan legislatif untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan kearsipan di daerah yang memiliki daya dukung dalam manajemen informasi daerah  Pengelolaan arsip harus diarahkan untuk memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen modern dan pendayagunaan aparatur daerah.  Pemenuhan kebutuhan arsiparis terampil dengan latar belakang pendidikan Diploma 3 Kearsipan dan arsiparis ahli dengan latar belakang pendidikan Diploma 4 Kearsipan atau S1 Kearsipan/ Non Kearsipan atau pengangkatan SDM Tenaga Fungsional Arsiparis di lingkungan SKPD maupun Kantor Arsip yang didasarkan pada kebutuhan atas beban kerja  Memberikan dorongan agar setiap instansi melaksanakan tata kearsipan secara benar sehingga berdaya guna dan berhasil guna  Mengembangkan kerjasama dan koordinasi, baik internal maupun dengan lembaga lain untuk peningkatan profesionalitas bagi praktisi di bidang kearsipan  Mengembangkan situasi kondisi untuk pelaksanaan manajemen kearsipan  Mengembangkan pengawasan dan monitoring tata kearsipan di masing-masing SKPD  Optimalisasi sarana kearsipan di masing-masing SKPD dan pemenuhan kebutuhan sarana  Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan sistem kearsipan digital yang aman Ringkasan LKPJ 2014

60

26. URUSAN WAJIB: PERPUSTAKAAN Anggaran: Rp. 2.729.136.300,00 (BL : Rp. 1.138.305.300,00 dan BTL : Rp. 1.590.831.000,00) Realisasi: Rp. 2.440.402.529,00 (BL : Rp. 1.057.664.752,00 dan BTL : Rp. 1.382.737.777,00)

Program dan kegiatan utama pada urusan perpustakaan antara lain Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program ini dilakukan melalui lomba perpustakaan desa/kelurahan dan sekolah, lomba bercerita/ story telling, lomba mendongeng guru TK/PAU, pengadaan alat peraga pendidikan, permainan edukatif untuk anak dan story telling, penguatan rumah belajar dan pengadaan bahan pustaka. Nilai realisasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 204.428.840,00 atau sekitar 99,72%. SKPD yang melaksanakan urusan perpustakaan adalah Kantor Perpustakaan, mendapatkan secara keseluruhan anggaran belanja langsung Rp 1.138.305.300,00) untuk melaksanakan 4 program.

Capaian utama urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut: No.


1

Jumlah bahan pustaka (BUKU)

2

Jumlah perpustakaan :


2014

74.480

72.913

a. Perpustakaan Keliling

3

2

b. Perpustakaan Daerah

1

1

c. Perpustakaan Sekolah

360

359

72

60

3

jangkauan perpustakaan keliling (desa)

5

Jumlah peminjam buku perpustakaan

85.007

91.935

6

Jumlah judul buku

46.850

47.774

Dalam melaksanakan urusan perpustakaan masih dihadapkan pada beberapa hambatan antara lain:  Kondisi sumber daya manusia secara kualitas (kualifikasi pendidikan perpustakaan) masih rendah, dimana dari jumlah yang ada yaitu dua (2) orang pustakawan yang memiliki kualifikasi pendidikan perpustakaan baru 1 orang yaitu D3 Perpustakaan sedangkan di luar Kantor Perpustakaan atau SKPD lainnya belum ada.  Belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan terhadap perpustakaan yang ada di masing-masing SKPD, Kantor Kecamatan, Desa, seta lingkungan sekolah.  Masih minimnya penyelenggaraan diklat/pelatihan bagi pengelola perpustakaan kabupaten ataupun rendahnya minat pegawai untuk mengikuti diklat tentang perpustakaan.  Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi informasi yang semakin pesat membutuhkan kemampuan adaptasi terhadap teknologi bagi pengelola perpustakaan  Budaya dan minat baca masyarakat yang masih perlu distimulasi dan ditingkatkan guna meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup masyarakat. Ringkasan LKPJ 2014

61

 Belum berkembangnya perpustakaan digital atau digital library dimana sebahagian besar koleksinya dalam bentuk digital.  Belum adanya payung hukum ditingkatan daerah baik dalam bentuk perda maupun perbup dalam hal pengembangan perpustakaan desa.

Adapun solusi yang langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :  Pemenuhan kebutuhan pustakawan dengan latar belakang pendidikan D3/ S1 Perpustakaan atau pengangkatan SDM Tenaga Fungsional Pustakawan di lingkungan Kantor Perpustakaan yang didasarkan pada kebutuhan atas beban kerja. Ataupun mempekerjakan tenaga part time, honorer, magang dari mahasiswa Program Diploma III Ilmu Perpustakaan.  Pembinaan secara intensif oleh Kantor Perpustakaan terhadap perpustakaan yang ada di masing-masing SKPD, Kantor Kecamatan, Desa, serta lingkungan sekolah dalam hal status organlsasi, pembiayaan, gedung atau ruang perpustakaan, koleksi bahan pustaka, peralatan dan perlengkapan perpustakaan, ketenagaan (pengelola perpustakaan), teknik layanan, promosi, dan kerjasama perpustakaan dan jaringan informasi.  Mengembangkan situasi kondisi untuk pelaksanaan manajemen perpustakaan  Diversifikasi fungsi perpustakaan dengan memperluas jenis, metode dan fungsi layanan perpustakaan utamanya dengan mengadaptasi teknologi yang semakin berkembang.  Mengaktifkan perpustakaan keliling, kecamatan, dan desa.  Tenaga perpustakaan yang ada perlu segera dibekali pengetahuan tentang perpustakaan dan teknologi informasi  Perlunya pengembangan ke arah perpustakaan digital atau digital library

Ringkasan LKPJ 2014

62

27. URUSAN PILIHAN: PERIKANAN Anggaran

: Rp 7.258.503.300,00 (BL : Rp. 2.945.440.700,00 dan BTL : Rp. 4.313.062.600,00)

Realisasi

: Rp 6.159.636.356,00 (BL : Rp. 2.545.304.700,00 dan BTL : Rp. 3.614.331.656,00)

Program dan kegiatan-kegiatan utama pada urusan ini antara lain  Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan yang dilaksanakan berupa Kegiatan

Pembangunan/Rehabilitasi

Sarpras

Perikanan Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK), Pengembangan Ikan

Bibit

Unggul, Pembinaan dan Pengembangan Perikanan pada Kelompok Pembudidaya

Ikan,

Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Hasil Perikanan (DBHCHT), Pelatihan

Fisik

Keterampilan

Cara Budidaya Ikan yang Baik (DBHCHT), Pelatihan Keterampilan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (DBHCHT), Produksi UPTD Balai Benih Ikan, Intensifikasi

Budidaya

Rakyat, Restocking Bibit Ikan di Perairan Umum, Intensifikasi Mina

Padi, Pengadaan Bantuan

Perkolaman

Induk dan Pakan Ikan, Pengadaan Bibit Ikan  Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pengembangan pengolahan hasil perikanan SKPD yang melaksanakan program/kegiatan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Capaian Utama Urusan Perikanan Produksi perikanan pada tahun 2014 melebihi target daerah, yaitu sebanyak 30,24%. Produksi perikanan yang melebihi target produksi adalah pada budidaya kolam air tenang, karamba dasar, KJA Aqua Farm Nusantara dan KJA Petani, sedangkan yang tidak memenuhi target produksi adalah pada budidaya kolam air deras dan minapadi. Jenis ikan yang dibudidaya dan ditangkap berturut-turut adalah Ikan Nila sebanyak 87,20 %, Lele 6,91 % serta jenis ikan lainnya (Mas, Tawes, Nilem, Grasscarp, Gurami, Udang) sebanyak 5,89% Konsumsi ikan juga mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun lalu. Peningkatan konsumsi ikan menunjukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam memperoleh asupan protein hewani melalui produk perikanan semakin meningkat. Sementara untuk jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2014 sebesar 7.106 melebihi jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2013. Produksi perikanan tahun 2014 juga melebihi target tahun 2014 sebesar 5.876 ton.

ton, budidaya

Luas perikanan pada tahun 2014 sama dengan tahun 2013. Jumlah ikan konsumsi mengalami peningkatan, demikian juga dengan benih ikan. Jumlah ikan konsumsi melebihi target produksi yang berjumlah 6.015.038, demikian juga benih ikan juga melebihi target produksi yang berjumlah 53.109.583. Permasalahan yang muncul dalam urusan perikanan adalah :  Aspek pelayanan dalam bidang permodalan dan pemasaran masih kurang berkembang;  Kualitas lingkungan dan sumberdaya perikanan menurun;  Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Wonosobo dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan tingkat provinsi maupun nasional;  Kemampuan sumberdaya bidang perikanan kurang memadai;  Tingkat kesejahteraan petani ikan masih rendah;  Produktivitas dan kualitas produksi perikanan masih rendah;  Pengelolaan usaha perikanan belum optimal; Ringkasan LKPJ 2014

63

 Sarana dan prasarana perikanan yang ada di tingkat pembudidaya ikan maupun nelayan masih kurang memadai;  Harga pakan ikan relatif tinggi namun harga jual ikan relatif rendah; Solusi Pemecahan Masalah:  Pemanfaatan teknologi informatika untuk mengetahui data-data terbaru, mengembangkan perencanaan, akses modal dan sarana promosi produk perikanan;  Mengembalikan kualitas sumberdaya perikanan dan lingkungan;  Meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber makanan yang bergizi bagi kesehatan masyarakat;  Pengembangan sumberdaya nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan lainnya;  Mengembangkan diversifikasi usaha bidang perikanan yang dapat memberikan nilai tambah pada produk perikanan;  Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan melalui intensifikasi budidaya perikanan;  Memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan maupun nelayan.

Ringkasan LKPJ 2014

64

28. URUSAN PILIHAN: PERTANIAN Anggaran

: Rp 17.737.669.400,00 (BL : Rp. 8.512.955.400,00 dan BTL : Rp. 9.224.714.000,00)

Realisasi

: Rp 15.376.494.127,00 (BL : Rp. 7.701.726.352,00 dan BTL : Rp. 7.674.767.775,00)

Program dan kegiatan-kegiatan utama pada urusan ini antara lain  Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan sarana dan prasarana pertanian, penggunaan teknologi dalam pengelolaan pertanian, pengembangan tanaman pertanian dan perkebunan melalui bibit unggul, penggunaan pupuk yang sesuai prinsip 6 tepat serta pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan sumber daya manusia dibidang pertanian/perkebunan.  Program Pengembangan Agribisnis Kegiatan yang dilakukan dimaksudkan untuk menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi yaitu Kegiatan Primatani Berbasis Pekarangan, Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Pasar Lelang dan Agro Expo, serta pelatihan-pelatihan pengolahan produk pertanian.  Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan sarana dan prasarana peternakan, peningkatan kualitas ternak di masyarakat melalui bibit unggul ternakserta pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan sumber daya manusia di bidang peternakan.  Program Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Penguatan Kelembagaan Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pembinaan Manajemen KKP-E, KUPS dan Kredit Mikro, Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Konsumsi Daging dan Susu Segar serta Telur sebagai Bahan Makanan Bernilai Nutrisi Tinggi serta Penguatan Kelembagaan Peternak. Sedangkan program dan kegiatan pendukung antara lain: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. SKPD yang melaksanakan program/kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan

dan

Perkebunan serta Kecamatan Wonosobo. Capaian Utama Urusan Capaian kinerja urusan pertanian dapat dilihat dari produktivitas padi atau bahan pangan utama di mana tahun 2014 produktivitasnya menurun sebesar 1,34% dibandingkan tahun 2013. Sedangkan bila dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, pada tahun 2014 mencapai 44,50% yang merupakan kontribusi terbesar dari delapan sektor lainnya. Berdasarkan capaian tahun 2014, produksi tanaman pangan meningkat. Produksi tanaman hortikultura juga mengalami peningkatan. Produksi daging mengalami peningkatan, hal ini disebabkan populasi sapi, kambing, domba, kelinci dan entog meningkat. Produksi telur mengalami peningkatan populasi ayam petelur meningkat. Produksi susu menurun disebabkan menurunnya jumlah populasi ternak perah yang laktasi.

Ringkasan LKPJ 2014

65

Populasi ternak yang mengalami peningkatan adalah sapi, sapi perah, kambing, ayam petelur, kelinci dan entog. Peningkatan populasi kambing, domba dan kelinci dikarenakan jumlah kelahiran lebih banyak dibandingkan jumlah pemotongan. Selain itu minat masyarakat dalam memelihara kelinci juga meningkat. Populasi ayam petelur meningkat karena banyak masyarakat yang berminat usaha ayam petelur, ada pula sebagian peternak puyuh beralih ke ayam petelur. Populasi ternak yang mengalami penurunan adalah kerbau, ayam buras dan puyuh. Penurunan populasi kerbau dikarenakan para peternak biasanya menggunakan kerbau sebagai tenaga untuk membajak, namun saat ini sudah tergantikan dengan tenaga traktor. Penurunan populasi puyuh disebabkan beberapa peternak puyuh beralih usaha ke ayam petelur.

Permasalahan umum yang muncul pada urusan pertanian antara lain : 

Adanya alih fungsi lahan pertanian ;



Penurunan harga pada beberapa komoditas saat sedang panen raya;



Jumlah pemotongan ternak sapi lebih tinggi dibanding angka kelahiran hal ini akibat rendahnya minat peternak untuk memelihara sapi betina karena dianggap kurang manguntungkan peternak;



Untuk menghasilkan 1 kali kebuntingan ternak sapi membutuhkan perkawinan sebanyak 2 kali lebih, sehingga jarak kelahirannya lebih dari 1 tahun;



Tingkat pemahaman peternak terhadap pemeliharaan ternak sapi betina masih sangat kurang;



Ada beberapa desa yang membuat aturan/kebijakan yang berdampak menurunkan jumlah populasi ternak.

Upaya mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pertanian di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut : 

Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu dibuat agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang semakin meluas;



Diversifikasi hasil produk pertanian sehingga saat terjadi panen raya produk pertanian bisa diolah, tidak menumpuk dan mengakibatkan penurunan harga;



Melakukan pelarangan pemotongan ternak betina produktif;



Meningkatkan pelayanan Inseminasi Buatan dan Intensifikasi Kawin Alam;



Sosialisasi dan pembinaan kelompok, serta pelatihan ketrampilan usaha peternakan;



Pemberian bantuan bibit unggul ternak dan pakan ternak.

Ringkasan LKPJ 2014

66

29. URUSAN PILIHAN: KEHUTANAN Anggaran

: Rp 7.083.965.600,00 (BL : Rp. 2.825.581.600,00 dan BTL : Rp. 4.258.384.000,00)

Realisasi

: Rp 6.103.863.461,00 (BL : Rp. 4.258.384,00 dan BTL : Rp. 3.449.471.576,00)

Program dan Kegiatan-kegiatan utama pada urusan ini antara lain : a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program ini bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan DAS sebagai perlindungan lingkungan dan tata air serta mencegah bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan yang efektif. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini yaitu konservasi DAS hulu (DAK Kehutanan) dengan subkegiatan berupa Pengembangan hutan rakyat, pemeliharaan hutan rakyat,Penghijauan Lingkungan,Pembuatan bangunan sipil teknis konservasi seperti sumur resapan, gully plug, dan DAM pengendali. Total realisasi kegiatan pada program ini berjumlah Rp 1.899.326.600. b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program ini bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, konservasi, dan produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan ini merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, bencana alam, hama dan penyakit. Kegiatan yang dilakukan yaitu pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Konservasi; Pelestarian Plasma Nutfah Flora dan Fauna (Perdes tentang Perlindungan Satwa dan Flora Liar); Penguatan Kelembagaan Sekitar Hutan; Pengadaan Pupuk Organis untuk LMDH. Total realisasi kegiatan pada program ini berjumlah Rp 421.515.750. Selain kedua program diatas, masih ada satu program penunjang urusan kehutanan yaitu program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dnegan kegiatan berupa pengembangan wanatani, SKPD yang melaksanakan program/kegiatan pada urusan ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonosobo Capaian utama urusan : Capaian kinerja rehabilitasi hutan dan lahan dapat dikatakan meningkat meski secara angka persentase menurun. Tahun 2014, persentase yang direhabilitasi hanya 12,20 %, dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 24,48%. Kondisi ini justru menunjukkan peningkatan. Hal ini karena luasan lahan kritis semakin berkurang sementara luas lahan total tetap, sehingga yang direhabilitasi pun semakin sedikit. Untuk capaian indikator kerusakan kawasan hutan (akibat kebakaran hutan) tidak ada nilainya alias nol karena selama dua tahun ini tidak terjadi kebakaran hutan. Hal ini menunjukkan bahwa hutan dalam kondisi baik dan aman dari sisi kebakaran. Beberapa kendala dalam urusan kehutanan:  Belum optimalnya pemeliharaan bibit pohon yang ditanam melalui gerakan penghijauan (istilah untuk perilaku “isuk nandur, sore mbedhul” (pagi ditanam, sore dicabut).  Pendekatan pemecahan masalah degradasi hutan dan lahan lebih banyak pada faktor fisik  Penguasaan lahan oleh masyarakat di kawasan lindung  Eksploitasi lahan berlebihan menyebabkan lahan kritis  Belum tegasnya batas kawasan hutan negara dan lahan milik masyarakat

Ringkasan LKPJ 2014

67

Rumusan Solusi:  Peningkatan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dalam melakukan upaya konservasi hutan dan lahan  Konservasi Sumber Daya Air, tanah/lahan kritis, dan Pengendalian Kerusakan Lahan melalui rekayasa teknis dan vegetatif yang tepat  Penegasan batas kawasan hutan negara (lindung, produksi) dengan lahan milik masyarakat.  Peningkatan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait (khususnya LMDH dan Perhutani)

Ringkasan LKPJ 2014

68

30. URUSAN PILIHAN: ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Anggaran

: Rp 4.650.000.000,00 (BL : Rp. 4.650.000.000,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Realisasi

: Rp 4.251.067.100,00 (BL : Rp. 4.251.067.100,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Program dan kegiatan utama pada urusan Energi dan Sumberdaya Mineral adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. Sebagai program yang langsung menyentuh ke masyarakat pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan seperti Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum serta Pengadaan dan Pemasangan Lampu Mercury. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan umum terutama pada malam hari serta memperlancar arus perekonomian. Total realisasi belanja pada program tersebut adalah Rp 4.251.067.100,-. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan total realisasi belanja Rp 4.251.067.100,-. Capaian utama urusan energi dan sumberdaya mineral adalah sebagai berikut :

No. 1 2

Indikator

4

% dusun berlistrik % rumah tangga yg terelektrifikasi Rasio penyediaan daya listrik terhadap kebutuhan Jumlah SPBU

5

Agen LPG

3

Capaian Pembangunan 2013 100 99,16

2014 100 99,16

109

62,5

9

9

4

5

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2014 rata-rata menyumbang 0,53%. Pada tahun 2014, penambangan tanpa ijin yang ditertibkan adalah seluas 0,3476 hektar atau 1,46% dari luas areal penambangan tanpa ijin di Kabupaten Wonosobo. Permasalahan dan solusi Permasalahan umum yang muncul pada urusan ESDM antara lain tingkat kerusakan pada listrik penerangan jalan di Kabupaten Wonosobo akibat curah hujan yang tinggi. Banyaknya potensi hidro untuk pembangkit listrik skala kecil yang belum termanfaatkan secara optimal. Belum adanya regulasi yang mengatur pengelolaan potensi pertambangan termasuk pengawasan dan pengendaliannya. Upaya mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan ESDM di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :  Melakukan perbaikan secara rutin lampu penerangan jalan, sehingga fungsi dari lampu penerangan jalan tersebut dapat optimal sesuai dengan kebutuhan.  Mengundang investor untuk berusaha dibidang kelistrikan dengan membangun PLTMH di Kabupaten Wonosobo, melalui penyusunan potensi mikrohidro di Wilayah Kabupaten Wonosobo dan pemberian kemudahan perijinan dalam hal tersebut  Memanfaatkan jaringan irigasi sebagai sumber pembangkit listrik mikrohidro dan sumber energi alternatif lainnya. Ringkasan LKPJ 2014

69

31. URUSAN PILIHAN: KEPARIWISATAAN Anggaran

: Rp 11.431.397.650,00 (BL : Rp. 8.183.015.650,00 dan BTL : Rp. 3.970.091.350,00)

Realisasi

: Rp 6.666.478.680,00 (BL : Rp. 3.248.382.000,00 dan BTL : Rp. 2.696.387.330,00)

Urusan pariwisata merupakan urusan yang cukup strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai kabupaten yang mempunyai panorama alam yang indah, wisata alam dapat menjadi daya tarik dan menciptakan efek ganda pada sektor-sektor yang lain. Dalam rangka meningkatkan kinerja urusan kepariwisataan telah dilaksanakan program pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata, yang sebagian besar kegiatannya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan hanya satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kalikajar.Pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka promosi pariwisata dan meningkatkan pelayanan pada wisatawan yang semuanya bertujuan agar pariwisata Kabupaten Wonosobo bisa dikenal lebih luas sehingga akan meningkatkan arus kunjungan wisatawan. Promosi pariwisata masih terus dilakukan baik melalui pameran, pembuatan buku/majalah/kalender, kerjasama pariwisata serta pemilihan duta wisata. Sedangkan untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan program pengembangan destinasi pariwisata melalui kegiatan-kegiatan yang terkait dengan studi perencanaan pariwisata dan peningkatan sarana prasarana maupun fasilitas obyek wisata. Pada urusan kepariwisataan ini prioritas pembangunan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah. Di mana capaian kinerja untuk kontribusi sector pariwisata di tahun 2014 mengalami peningkatan yang berasal dari sub sektor hotel, restoran dan jasa hiburan/rekreasi. Sedangkan untuk kunjungan wisatawan juga mengalami peningkatan terutama untuk wisatawan nusantara. Untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo telah dikembangkan pariwisata secara terpadu melalui pendekatan klaster yang lebih efektif dan efisien, dalam bentuk klaster pariwisata berbasis desa wisata (community-based tourism development) dengan anggota seluruh desa wisata yang ada di Kabupaten Wonosob, Capaian utama urusan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD sebagaimana table di bawah ini : No.

Capaian Kinerja


1

Kunjungan wisata (orang)

2

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2014 (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata/ Jumlah total PDRB x 100%)

2013

2014

483.428

495.322

Rp. 27.393,99 ---------------- x 100% Rp. 2.179.015,39 = 1,257%

Rp. 28.820,33 ----------------- x 100% Rp. 2.284.642,37 = 1,261%

Permasalahan umum yang dihadapi dalam urusan kepariwisataan adalah:  Masih rendahnya pengelolaan pariwisata.  Terbatasnya sarana prasarana pariwisata.  Masih rendahnya kualitas SDM para pelaku pariwisata.  Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas event-event di destinasi unggulan.  Kurangnya keterpaduan dalam pengembangan pariwisata.

Ringkasan LKPJ 2014

70

Upaya yang perlu dilakukan untuk pengembangan kepariwisataan antara lain:  Mengadakan pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku pariwisata, pengelola dan pelaksana jasa pariwisata.  Meningkatkan pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata di dalam maupun luar negeri yang lebih gencar, efektif dan efisien melalui pengembangan kerjasama, riset pasar, penyediaan sarana promosi dan informasi, pameran, event, roadshow, famtour dan pemanfaatan teknologi.  Meningkatkan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata dengan melakukan diversifikasi dan pengembangan kualitas produk dan jasa pariwisata, pembangunan sarana dan prasarana yang lebih memadai di lingkungan obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para pelaku wisata lainnya.  Meningkatkan sinergi hubungan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat. Melalui pembentukan forum dan klaster pariwisata, perkuatan dan fasilitasi kelembagaan, asosiasi dan paguyuban pelaku kepariwisataan serta kelompok masyarakat peduli pariwisata.

Ringkasan LKPJ 2014

71

32. URUSAN PILIHAN: PERINDUSTRIAN Anggaran

: Rp 6.962.272.500,00 (BL : Rp. 6.962.272.500,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Realisasi

: Rp 6.644.614.750,00 (BL : Rp. 6.644.614.750,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Arah kebijakan dari urusan perindustrian adalah peningkatan daya saing dan pengembangan klaster industri, yang dilaksanakan melalui program pengembangan industri kecil dan menengah serta pengembangan sentra-sentra industri potensial yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk meningkatkan daya saing produk dan akses pasar telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan, pendampingan, studi banding dan pemberian bantuan peralatan untuk industry konveksi, kerajinan, makanan olahan, elektronik, otomotif, kayu olahan.Selain itu juga ditumbuhkembangkan kewirausahaan melalui kegiatan Penumbuhan WUB melalui Teknologi Business Incubator. Sedangkan untuk meningkatkan dan mengembangkan klaster industri telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan malalui pelatihan-pelatihan, pendampingan, bantuan peralatan dan studi banding maupun magang untuk industry aneka, kelapa, perbengkelan, meubelair, konveksi. Capaian kinerja urusan perindustrian dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB, yang pada tahun 2014 mengalami kenaikan 1,42%, yang disebabkan adanya peningkatan nilai tambah dari berbagai industri yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sementara untuk pertumbuhan industri pada tahun 2014 pertumbuhannya meningkat sebesar 84,13%, peningkatan ini sebagian besar berasal dari industri pangan. Industri pangan di Kabupaten Wonosobo dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun inovasi, yang ditunjukkan dengan terbentuknya klaster industry yaitu klaster carica dan klaster gula jawa serta industry kompetensi inti kelapa. Capaian utama urusan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD sebagaimana table di bawah ini : No. 1

2

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD Kontribusi sektor industri thd PDRB (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri) / (Jumlah total PDRB)x100% Pertumbuhan industry (Jumlah industri tahun 2013 Jumlah Industri tahun 2012) / Jumlah industri sampai tahun 2013) x 100%

Capaian Kinerja 2013 230.278,67 --------------- x 100% 2.179.015,39 = 10,56%

2014** 244.691,29 --------------- x 100% 2.284.642,37 = 10,71%

15.525 – 15.105 ------------------ x 100% 15.105 = 2,71%

16.300 – 15.525 ------------------ x 100% 15.525 = 4,99%

**) data sangat sementara

Permasalahan umum yang muncul pada urusan perindustrian antara lain masih lemahnya daya saing industri lokal, struktur industri, akses permodalan serta jaringan pemasaran. Upaya yang perlu dilakukan dalam menangani pembangunan urusan perindustrian adalah :  Mendorong pemanfaatan sumberdaya lokal sebagai industri unggulan dengan mengelompokkannya menjadi suatu klaster bisnis unggulan dengan memanfaatkan inovasi teknologi sehingga mampu memproduksi dalam skala besar dengan biaya yang efisien, serta bisa melakukan penjualan secara rutin dan berkelanjutan.

Ringkasan LKPJ 2014

72

 Memperkuat struktur industri terutama industri yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Lebih utamanya pada agroindustri.  Meningkatkan akses IKM terhadap sumber pembiayaan dengan memfasilitasi pertemuan antara IKM dengan CSR perusahaan serta fasilitasi permodalan dari perbankan.  Melakukan promosi produk unggulan baik pada skala regional, nasional maupun internasional serta memanfaatkan setiap event pameran untuk menjaring pasar yang lebih luas melalui kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha antara IKM dan BUMN sehingga dapat memperkuat struktur ekonomi wilayah.  Meningkatkan daya saing produk IKM dengan fasilitasi pelatihan-pelatihan teknik produksi dan kewirausahaan serta fasilitasi bantuan peralatan.

Ringkasan LKPJ 2014

73

33. URUSAN PILIHAN: PERDAGANGAN Anggaran

: Rp 12.772.666.400,00 (BL : Rp. 6.980.645.100,00 dan BTL : Rp. 5.792.021.300,00)

Realisasi

: Rp 11.586.838.198,00 (BL : Rp. 6.726.947.720,00 dan BTL : Rp. 4.859.890.478,00)

Sektor perdagangan di Kabupaten Wonosobo lebih didominasi pada perdagangan besar dan eceran dengan komoditas utama hasil pertanian dan produk hasil UMKM yang merupakan potensi untuk mendukung pertumbuhan ekspor. Untuk meningkatkan kualitas sector perdagangan telah dilaksanakan berbagai kegiatan melalui program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional, Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Perdagangan. Yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kelurahan Kalibeber. Unuk meningkatkan daya saing dan perlindungan terhadap konsumen telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya perlindungan produsen domestik, perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan kemetrologian. Sedangkan untuk mengembangkan sistem usaha perdagangan telah dilaksanakan kegiatan pasar lelang, promosi dagang, monitoring, pelatihan. Untuk mendukung kegiatan tersebut telah dilakukan pembinaan bagi pelaku ekspor impor dalam rangka meningkatkan kualitas ekspor. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menyediakan tempat transaksi yang lebih layak bagi pedagang dan masyarakattelah dilaksanakan pengembangan infrastruktur perdagangan berupa rehabilitasi bangunan pasar serta pengadaan sarana prasarana pasar. Capaian kinerja urusan perdagangan dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, yang pada tahun 2014 mengalami kenaikan 3,78%, yang disebabkan meningkatnya volume perdagangan besar dan eceran serta perdagangan ekspor.Sedangkan salah satu prioritas urusan perdagangan adalah meningkatnya ekspor, di mana pada tahun 2014 ekspor bersih meningkat 33,81% yang berasal dari ekspor non migas. Capaian utama urusan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD sebagaimana table di bawah ini : No. 1

2

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan) / (Jumlah total PDRB)x100% Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor


2014**

253.634,95 -------------- x 100% 2.179.015,39 = 11,64%

276.005,55 -------------- x 100% 2.284.642,37 = 12,08%

$ 41.896.616,50

$56.376.946,47 - $ 313.800 = $ 56.063.146,47

**) data sangat sementara

Permasalahan umum yang muncul pada urusan perdagangan antara lain :  Sistem distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat yang belum efektif dan efisien.  Masih rendahnya kesadaran pemakaian produksi dalam negeri.  Terbatasnya akses permodalan terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.  Masih minimnya ragam komoditas ekspor non migas dengan nilai tambah yang rendah.  Kurang tertatanya PKL dan parkir kendaraan di lingkungan pasar. Upaya yang perlu dilakukan dalam pembangunan urusan perdagangan kedepan adalah: Ringkasan LKPJ 2014

74

 Mengembangkan jaringan distribusi perdagangan untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga salah satunya dengan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur perdagangan.  Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik dan kampanye Gerakan Cinta Produk Dalam Negeri.  Mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku perdagangan maupun koperasi.  Mendorong ekspor komoditi non migas, dengan terus mengembangkan peningkatan daya saing serta perluasan pasar luar negeri melalui peningkatan efesiensi produksi, mutu komoditi, jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan, serta penganekaragaman produk dan pasar.  Mengatur dan merelokasi PKL dan Parkir yang berada dilingkungan pasar.

Ringkasan LKPJ 2014

75

34. URUSAN PILIHAN: KETRANSMIGRASIAN Alokasi

: Rp.225.000.000,00 (BL : Rp. 225.000.000,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Realisasi

: Rp. 198.705.000,00 (BL : Rp. 198.705.000,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Urusan ketransmigrasian dilaksanakan melalui satu program saja yaitu program pengembangan wilayah, yang kemudian diimplementasikan dengan tiga kegiatan yaitu : Peningkatan Pelayanan Pemberangkatan Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa, Penjajagan Kesepakatan Kerjasama (MoU) Bidang Ketransmigrasian dengan Daerah Penempatan Transmigran, dan Monitoring dan Evaluasi Penempatan Transmigrasi. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wonosobo. Lokasi transmigrasi untuk penempatan tahun 2014 adalah di Unit Penempatan Transmigrasi (UPT) Majuria Kabupaten Banyuasin, Prov Sumatera Selatan. Jumlah masyarakat yang mendaftar pada tahun 2014 sebanyak 59 KK, namun yang diberangkatkan hanya 5 KK, karenaalokasi yang diberikan oleh propinsi untuk Wonosobo dibatasi hanya 5 KK. Selain itu, kegiatan penjajagan kesepakatan kerjasama bidang ketransmigrasian untuk penempatan transmigran tahun 2015 telah dilakukan dengan Kabupaten Kaur Selatan dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, serta Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2014 kegiatan monitoring dan evaluasi penempatan transmigrasi ditujukan untuk melakukan peninjauan lokasi transmigrasi di Kabupaten Seluma, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu, serta Kabupaten Bangka Selatan Prov. Bangka belitung. Capaian kinerja urusan ketransmigrasian dapat dilihat dari jumlah calon transmigran yang ditempatkan, yaitu pada tahun 2014 hanya 5 Kepala Keluarga (KK), turun dari tahun sebelumnya, yaitu sejumlah 18 KK di tahun 2013, walaupun sebenarnya jumlah peminat yang mendaftar sejumlah 59 KK. Indikator lainnya, yaitu jumlah kerjasama antar daerah untuk memperoleh lokasi transmigrasi, pada tahun 2014 juga mengalami penurunan dari 3 kerjasama di tahun 2013 menjadi 1 kerjasama di tahun 2014. Angka ini lebih rendah dari target urusan ketransmigrasian dalam RPJMD 2010-2015 yaitu sebanyak 4 kerjasama setiap tahunnya. Berbagai permasalahan di bidang ketransmigrasian diantaranya pelaksanaan transmigrasi cenderung berorientasi pada upaya pemindahan penduduk dan pemenuhan fasilitas pemukiman dan penyiapan lahan saja, padahal seharusnya diperlukan juga jaminan kepastian usaha, peningkatan peluang berusaha dan kesempatan kerja. Untuk itu perlu dilakukan penguatan kompetensi transmigran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja transmigran. Permasalahan lainnya adalah karakteristik daerah tujuan penempatan

transmigrasi

mempengaruhi

minat

masyarakat

untuk

mengikuti

program

transmigrasi, terutama kesesuaian kultural dan kelayakan lahan, oleh sebab itu penjajagan kerjasama permukiman transmigrasi baru seharusnya diarahkan pada lokasi-lokasi strategis yang tidak memerlukan biaya besardan sesuai dengan minat para calon transmigran.

Ringkasan LKPJ 2014

76

BAB V: PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Tugas Pembantuan yang diterima Kabupaten Wonosobo Tahun 2014: a. Urusan Kesehatan, SKPD Dinas Kesehatan: 1) Bantuan Operasional Kesehatan; dari Kementerian Kesehatan RI. Anggaran : Rp 2.229.600.000,00 dengan Realisasi Anggaran: Rp 2.229.600.000,00 atau penyerapan anggaran sebesar 100%. Digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan untuk 24 Puskesmas untuk fasilitasi kegiatan promotif dan preventif dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui kegiatan posyandu, sosialisasi dan penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit.

b. Urusan Kesehatan, SKPD RSUD KRT. SETJONEGORO WONOSOBO 2) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Anggaran : Rp 10.000.000.000,00 dengan Realisasi Anggaran: Rp 9.399.973.280,00 atau penyerapan anggaran sebesar 94%.Realisasi/Output: sarpras untuk Instalasi Gawat Darurat, Kamar Bedah, Intensive Care Unit (ICU) / Intensive Cardiac Care Unit (ICCU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU) / Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Perawatan jenazah.

c. Urusan Ketenagakerjaan, SKPD: Dinas Tenaga Kerja dan Transmsigrasi 3) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja, dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Anggaran: Rp 525.520.000,00 dengan Realisasi Anggaran: Rp 524.489.400,00 atau penyerapan anggaran sebesar 99,80%, digunakan untuk layanan Perkantoran 6 bulan dan Padat Karya infrastruktur dengan melibatkan 264 orang

d. Urusan Pertanian, SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan 4) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan, dari Kementerian Pertanian. Anggaran : Rp 1.265.500.000,00 dengan Realisasi Anggaran: Rp 1.142.885.800,00 atau penyerapan anggaran sebesar 95%. Realisasi jegiatan untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan 5) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai swasembada dan Swasembada Berkelanjutan dari Kementerian Pertanian. Anggaran : Rp 1.304.050.000,00 dengan Realisasi Anggaran: Rp 1.200.082.580,00 atau penyerapan anggaran sebesar 92,03%. Kegiatan dilasanakan melalui kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Serealia 9.000,00 Hektar dengan SLPTT Komoditas Padi seluas 8.000 Ha, dan SLPTT Komoditas Jagung seluas 1.000 Ha ; Bimbingan teknis pasca panen; dan Penatausahaan dan Pembuatan Laporan Pengelolaan Produksi Serealia 3 laporan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada desa melalui pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan hasil pembangunan dari dana ADD bisa dilihat pada tabel berikut:

Ringkasan LKPJ 2014

77

Tabel5.1 Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2014 dan Dana Swadaya per Desa No.

Kecamatan/Jumlah Desa

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Swadaya (Rp)

Kec. Wonosobo Wonosobo (7 desa)

778.837.000

778.837.000

146.400.000

Kertek (19 desa)

2.127.052.000

2.127.052.000

788.000.000

Leksono (13 desa)

1.374.293.000

1.374.293.000

680.385.000

Garung (14 desa)

1.694.314.000

1.694.314.000

658.230.000

Sapuran (16 desa)

1.784.032.000

1.784.032.000

830.729.000

Kalikajar (18 desa)

2.154.189.000

2.154.189.000

641.627.000

Kepil (20 desa)

2.364.142.000

2.364.142.000

528.655.490

Kaliwiro (20 desa)

2.308.356.000

2.308.356.000

1.515.993.050

Wadaslintang (16 desa)

1.910.240.000

1.910.240.000

105.940.000

Kejajar (15 desa)

1.745.795.000

1.657.552.000

1.838.860.000

Sukoharjo (17 desa)

1.898.293.000

1.898.293.000

927.920.000

Selomerto (22 desa)

2.347.041.000

2.229.529.800

933.101.500

Mojotengah (16 desa)

1.812.885.000

1.812.885.000

383.224.000

Watumalang (15 desa)

1.772.471.000

1.772.471.000

378.125.000

928.060.000

928.060.000

320.840.000

27.000.000.000

26.794.245.800

10.678.030.040

Kalibawang (8 desa) Jumlah total 236 desa

Tabel5.2 Data Hasil pembangunan menggunakan dana ADD Tahun 2014 No.

Jenis Kegiatan

Jumlah

Satuan

1

Jalan telasah / rolak

14.255

m2

2

Rabat beton

27.660

m

3

Talud / senderan

3.154

m

4

Jembatan

102

5

Aspal

100

m

6

Air bersih

28

unit

7

Irigasi

344

m

8

Pavingisasi

9

Pemugaran rumah

10

Bantuan sosial masyarakat miskin

11

Bantuan ke TK/PAUD

404

lembaga

12

Bantuan ke TPQ

524

lembaga

13

Bantuan ke SD/MI

65

lembaga

14

Bantuan/fasilitasi sarpras perpustakaan desa

15

Beasiswa bagi siswa kurang mampu

1.323

16

Bantuan kesehatan/ untuk Polindes

136

Ringkasan LKPJ 2014

8.140 102 1.633

22

unit

m rumah KK

unit orang unit

78

No. 17

Jenis Kegiatan Pelayanan kesehatan (posyandu-PMT)

Jumlah 3.889

18

Bantuan Penyandang Masalah Sosial

19

Fasilitasi KB bagi warga miskin

131

orang

20

Fasilitasi kelas ibu hamil

156

kelompok

21

Penyuluhan Penanggulangan HIV/AIDS

60

kali

22

Pengadaan Papan Senja Keluarga

49

unit

23

Pembuatan MCK

10

unit

24

Pembuatan bak sampah

79

unit

25

Jambanisasi

15

unit

26

Rehab gedung balai desa

58

buah

27

Fasilitasi penerangan jalan

11

unit

28

Gapura Desa

60

buah

29

Tugu Batas Desa

43

buah

30

Rehab kantor Desa

23

unit

31

Pengadaan Sepeda motor

9

unit

32

Pengadaan tanah kas desa

225

m2

33

Pelatihan tentang pemerintahan desa

34

Rehabilitasi Lapangan OR

50

buah

35

Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan OR

21

kelompok

36

Bantuan alat kesenian

217

kelompok

37

Pelatihan keterampilan usaha

65

kelompok

38

99

lembaga

39

Penguatan modal koperasi/ kelompok usaha/ BUMDes Fasilitasi pengadaan bibit tanaman

40

Fasilitasi pengadaan bibit ternak

174

ekor

41

Fasilitasi kepada Gapoktan

22

kelompok

42

Bantuan sarpras pertanian

3

unit

1.828

1.025

43.774

Satuan kali orang

orang

buah

Sumber: Bapermasdes (analisis, 2015)

Ringkasan LKPJ 2014

79

BAB VI: PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Meliputi penyelenggaraan tugas umum pada aspek-aspek: a. kerjasama antar daerah b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga c. koordinasi dengan instansi vertikal daerah d. pembinaan batas wilayah e. pencegahan dan penanggulangan bencana f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah g. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah

Ringkasan LKPJ 2014

80

BAB VII: PENUTUP Penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014 bisa disimpulkan sebagai berikut: a. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.259.212.601.746,00 dapat direalisasi sebesar Rp1.277.145.669.965,00 atau 101,42 % yang berarti lebih dari anggaran sebesar Rp17.933.068.219,00. b. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 setelah Rp1.525.106.458.420,00 dapat direalisasi Rp1.220.372.337.021,00 atau anggaran sebesar Rp304.734.121.399,00 yang terdiri dari :

Perubahan sebesar 80,01% kurang dari

 Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp822.043.291.951,00 dapat direalisasi sebesar Rp710.674.835.518,00 atau 86,45%,  Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp703.063.166.469,00 dapat direalisasi sebesar Rp509.697.501.503,00 atau 72,50%. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut : c. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:  Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar Rp297.157.825.674,00 dapat direalisasi sebesar Rp297.208.756.864,00 atau 100,01%, lebih dari anggaran sebesar Rp50.931.190,00 yang terdiri dari : - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) direncanakan Rp297.157.825.674,00 dapat direalisasi sebesar Rp297.157.825.674,00. - PenerimaanPiutangDaerah direncanakan Rp0,00 dapat direalisasi sebesar Rp50.931.190,00.  Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar Rp31.263.969.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp26.263.969.000,00 atau 84,00 % berupa : - Pembentukan Dana Cadangan direncanakan Rp7.000.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp7.000.000.000,00 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kab. Wonosobo dengan anggaran Rp19.263.969.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp19.263.969.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp327.718.120.808,00 Sedangkan

perkembangan

data

statistik

makro

sebagai

indikator

penyelenggaraan

pemerintahan/pembangunan daerah bisa dilihat pada tabel berikut: No.

Indikator

Capaian

Capaian

2013

20141

Satuan

1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

71,90

72,60

2

Angka harapan hidup ( Eo )

70,58

70,80

tahun

3

Angka melek huruf ( Lit )

92,30

92,55

%

4

Rata-rata lama sekolah ( MYS )

6,56

6,70

5

Paritas daya beli ( PPP )

635,30

638,10

tahun ribu rupiah

angka sangat sementara berdasarkan data BPS Kabupaten Wonosobo Februari 2015

1

Ringkasan LKPJ 2014

81

PENGANTAR Tim Penyusun LKPJ Tahun 2014

Recommend Documents