PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN B4B 6

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

B4B 6 Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan. Desentralisasi memberi penekanan kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan

mengatur semua kewenangan diluar yang menjadi kewenangan pemerintah

(pusat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan asas dekonsentrasi dan tugas

pembantuan dilaksanakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) implementasi dari asas-

asas tersebut memuat tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum yang terbagi menjadi :

1. Urusan Desentralisasi yang memuat 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan;

2. Tugas Pembantuan dan;

3. Tugas Umum Pemerintahan. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah

Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2014 antara lain mencakup: 1. Kerjasama antar daerah;

2. Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga;

3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah; 4. Pembinaan batas wilayah;

5. Pencegahan dan penanggulangan Bencana;

6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; 7. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014

VI - 1

Dengan uraian masing-masing sebagai berikut : A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Seperti yang termuat dalam Bab IX Pasal 195 ayat 1 UU Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Pada Tahun 2014 beberapa kerjasama antar daerah dilaksanakan

antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dalam bidang transmigrasi selama jangka waktu 5

tahun. Dasar hukum pelaksanaan kerjasama ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh SKPD dalam

rangka pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan aturan

yang berlaku, utamanya dalam pengadaan barang dan jasa baik melalui pengadaan langsung maupun proses tender lewat e procurement.

Pada tahun 2014, Kabupaten Blitar selain melakukan kerjasama

dengan pihak III penyedia barang dan jasa juga melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi/instansi, diantaranya:

1. Dinas

Pendidikan

bekerjasama

dengan

USAID

dalam

rangka

penyelenggaraan bantuan teknis USAID untuk peningkatan kualitas pembelajaran, tata layanan dan manajemen pendidikan, serta koordinasi antar institusi pendidikan.

Dasar dari pelaksanaan

kerjasama ini adalah USAID Grant Agreement Nomor 497-025 tentang Kesepakatan Bantuan Hibah antara Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat untuk Program Pendidikan di Indonesia tanggal 25 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014

VI - 2

September 2009 yang diamandemenkan pada tanggal 30 September 2011. Jangka waktu kerjasama ini adalah selama lima tahun.

2. Dinas Perhubungan bekerjasama dengan PT Telekomunikasi Unit Enterprise Regional V Jawa Timur (PT. telekomunikasi Indonesia Tbk.)

dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

dalam rangka peningkatan implementasi Electronic Government di Kabupaten Blitar.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH lebih

Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dimaksudkan untuk

memaksimalkan

penyelenggaraan

pembangunan dan pelayanan publik.

pemerintahan,

pengelolaan

Beberapa SKPD sebagai representasi Pemerintah Kabupaten

Blitar melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) - Bekerja sama dengan Kodim 0808 Blitar, Polres Blitar, Yonif 511 Blitar, Pengadilan Negeri Blitar, Kejaksaan Negeri Blitar, Kantor

Imigrasi Kelas II Blitar, Kantor Pos Cabang Blitar, dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Blitar dalam rangka pembentukan

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Forum ini dibentuk dalam rangka antisipasi dini situasi dan kondisi keamanan daerah guna terwujudnya kondusifitas di Kabupaten Blitar.

- Bekerja sama dengan Kodim 0808 Blitar, Polres Blitar, Yonif 511 Blitar, Kejaksaan Negeri Blitar, Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, Sub Den pom V/I-3 Blitar, Badan Intelejen Negara, Kodam V Brawijaya,

Korem 081 Madiun, Pos Kamladu blitar, dan Kantor Pelayanan Bea

dan Cukai Tipe B Blitar dalam rangka pembentukan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA).

Forum ini dibentuk untuk

memantapkan koordinasi yang mantap lintas anggota KOMINDA guna diperolehnya data yang valid dan akurat sehingga tercipta IPOLEKSOSBUD yang kondusif.


VI - 3

- Bekerja sama dengan Kodim 0808 Blitar, Polres Blitar, Pengadilan Negeri Blitar, Kejaksaan Negeri Blitar, dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Blitar dalam rangka pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Forum ini dibentuk untuk

mewujudkan kerukunan antar tokoh agama, umat beragama dalam

kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai serta penanganan konflik di daerah khususnya masalah keagamaan.

- Bekerja sama dengan Kodim 0808 Blitar, Polres Blitar, dan Kejaksaan Negeri Blitar dalam rangka pembentukan Forum

Pembauran Kebangsaan (FPK). Forum ini dibentuk dalam rangka

terlaksananya kegiatan pembauran antar suku, ras dan agama di Kabupaten Blitar.

2. Badan Kepegawaian Daerah 1. Bekerja sama dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur dalam

rangka penyelenggaraan Diklat Pajak Bumi dan Bangunan, Diklat

Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Struktural.

2. Bekerja sama dengan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara

Jawa Timur dalam rangka penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Bekerja sama dengan Kodim 0808 Blitar, Polresta Blitar, dan Polres Blitar dalam rangka koordinasi penanganan erupsi Gunung Kelud

4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1. Bekerja sama BKKBN Pusat dalam rangka penyelenggaraan capacity building

5. Dinas Pendapatan 1. Bekerjasama dengan PT PLN Area Pelayanan dan Jaringan Kediri dalam rangka pemungutan pajak penerangan jalan


VI - 4

2. Bekerjasama dengan PT PLN Area Pelayanan dan Jaringan Malang dalam rangka pemungutan pajak penerangan jalan

6. Dinas Sosial

1. Bekerjasama dengan Kantor Kementrian Agama, Pengadilan Agama, Advokat dan Polres Blitar dalam rangka peningkatan kelembagaan kerja LK3

2. Bekerjasama dengan PT Pos dalam rangka peningkatan kemampuan sasaran, petugas dan pendamping sosial, pemberdayaan fakir

miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui program keluarga harapan (PKH)

3. Bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembinaan Pahlawan Perintis Kemerdekaan

7. Dinas Perhubungan

1. Bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Polres Blitar dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Blitar

2. Bekerjasama dengan Polresta, Polres Blitar, PT KAI, dan Organda

dalam Forum Lalu Lintas untuk mengkoordinasikan tentang keselamatan berlalu lintas dan mensinergikan tugas pokok dan

fungsi penyelenggara lalu lintas dengan mengacu pada UndangUndang No 22 Tahun 2009.

8. Bagian Kesejahteraan Rakyat 1. Bekerja sama dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Blitar

dalam rangka pembentukan Tim Pelaksana Teknis kegiatan Rukyatul Hilal awal romadhon, 1 syawal dan dhulhijah

2. Bekerja sama dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Blitar dalam rangka penetapan panitia pendamping bus dan truk dalam

rangka kegiatan pembinaan calon jemaah haji Kabupaten Blitar Tahun 2014


VI - 5

3. Bekerja sama dengan Polres Blitar dalam rangka penyediaan tenaga

keamanan untuk pemberangkatan calon jamaah hai, penjemputan jamaah haji, dan tasyakuran haji

4. Bekerja sama dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Blitar

dalam rangka pembentukan Tim Dewan hakim dan Majelis hakim (tim juri) serta panitia pelaksanaan lomba MTQ Kabupaten Blitar Tahun 2014.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH Sengketa batas wilayah dengan Kabupaten Kediri

yang

menyangkut wilayah Gunung Kelud akhirnya menemui titik terang pada tahun 2014.

Setelah terbitnya SK Gubernur jawa Timur Nomor:

188/282/KPTS/013/2014 tentang Pencabutan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/113/KPTS/013/2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan kabupaten Kediri yang terletak pada Kawasan Gunung Kelud di provinsi Jawa Timur

tanggal 11 Desember 2014, Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penegasan batas Daerah telah melaksanakan rapat koordinasi dengan

seluruh anggota Tim dan menghasilkan sikap resmi pemerintah kabupaten Blitar terkait terbitnya SK tersebut.

Sikap resmi tersebut disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui surat Bupati Blitar nomor 100/168/409.011/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Sikap Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap Penerbitan SK

Gubernur jawa Timur Nomor 188/282/KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014.

Isi surat tersebut menyampaikan bentuk komitmen

penyelesaian penegasan batas daerah maka Pemerintah Kabupaten Blitar :

1.

Mengapresiasi dan menyambut baik atas terbitnya SK Gubernur

tersebut dan memaknai adanya langkah konkrit dari Pemerintah

Provinsi jawa Timur terkait Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri di Kawasan Puncak Gunung Kelud;


VI - 6

2. 3.

Memohon untuk segera dilaksanakan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

Batas Daerah di Kawasan Gunung Kelud oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa Timur;

Memohon agar semua kegiatan pembangunan fisik di Kawasan

Puncak Gunung Kelud yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dihentikan sampai adanya penetapan batas daerah secara definitif.

Untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Blitar akan sangat

serius dalam melaksanakan setiap proses tahapan penegasan batas daerah baik yang difasilitasi Pemerintah Provinsi maupun Kementrian Dalam Negeri.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Secara teknis pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah

menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Blitar pada

tahun 2014. Bencana terbesar yang terjadi adalah erupsi Gunung Kelud

yang terjadi pada tanggal 13 Februari 2014, yang dampak letusannya terasa sampai ke Jawa Tengah. Namun demikian, dibandingkan dengan daerah lain disekitarnya kerugian yang dialami Kabupaten Blitar tidak terlalu besar. Kejadian bencana lain yang terjadi adalah tanah longsor, kebakaran, puting beliung, dan kekeringan.

Koordinasi penanganan Gunung Kelud dilaksanakan oleh semua

Dinas Instansi, Organisasi Masyarakat dan Relawan yang tergabung dalam

Komando Tanggap Darurat yang telah ditetapkan Bupati Blitar dengan SK

No. 188/61/409.012/KPTS/2014, Penetapan Komando Tanggap Darurat Bencana Gunung Kelud, disamping juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB Pusat.

Ada 3 wilayah Kecamatan terdampak yaitu Gandusari, Garum,

Nglegok, terdidri dari 15 desa yaitu

Gadungan,

Ngaringan, Krisik,

Tulungrejo, Slumbung, Sumberagung, Sukosewu, Semen, Karangrejo, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014

VI - 7

Slorok, Sidodadi, Penataran, Modangan, Sumberasri, Kedawung, Kerusakan dan kerugian yang diakibatkan dari Bencana Erupsi Gunung Api Kelud adalah Sebagai berikut :

Tabel 6. ….

Rekapitulasi Kerugian Akibat Bencana Letusan Gunung Kelud No I 1 2 3

Uraian Jumlah Bidang Permukiman Pemukiman perumahan 504 Infrastruktur jembatan 1 Sumber daya air Sabuk 6 DAM 4 Air dan sanitasi ground 6 cap dan pipa air II Bidang Ekonomi 1 Pertanian 2 Peternakan 3 Pariwisata III Bidang Sosial 1 Pendidikan : 5 - PAUD 7 - TK 13 - SD 3 - SMP IV Bidang Agama Masjid 2 Mushola 2 Gereja 4 V Lintas Sektoral Pemerintahan 1 Balai Desa 1 JUMLAH Sumber : BPBD, 2015

Satuan unit unit lokasi unit

Biaya (Rp) 944.862.000 1.184.250.000 7.144.500.000 4.763.250.000

543.400.000 9.540.000 90.000.000 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

435.412.000

75.640.000 17.266.000 26.008.120.000


VI - 8

Secara terperinci kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Blitar selama tahun 2014 disajikan dalam tabel di bawah ini: Tabel 6.1

Kejadian Bencana di Kabupaten Blitar Tahun 2014 NO

JENIS BENCANA

JUMLAH KEJADIAN

1

Kebakaran

34

3

Tanah Longsor

40

Erupsi

1

2 4 5 6 7 8 9

10

Banjir

Puting Beliung Lahar Hujan

Kecelakaan laut Gagal Panen

Gempa bumi Kekeringan

Sumber : BPBD, 2015

7

14 2

KORBAN PENANGANAN LUKA BERAT/ MENINGGAL RINGAN Pemadam kebakaran / logistic -

-

Pengadaan logistic

-

-

Pengadaan logistic

-

2

2

1

-

1 20

-

-

Pengadaan logistic Peningkatan kapasitas/Pembuatan peta dan jalur evakuasi -

Evakuasi jenasah -

Pengadaan air bersih


VI - 9

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Beberapa kawasan khusus yang menjadi kewenangan dan dikelola

oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, antara lain adalah : 1. Kawasan Minapolitan Kecamatan Nglegok

Berawal dari visi Kementrian Perikanan dan Kelautan yang

mentargetkan Indonesia sebagai produsen perikanan terbesar di

dunia pada tahun 2020, maka dikembangkanlah suatu program untuk

mendukung pencapaian target tersebut yaitu Minapolitan. Kabupaten

Blitar yang memiliki potensi perikanan darat yang cukup bagus menyambut baik program nasional ini sehingga pada tahun 2009

mulai menyusun Masterplan Kawasan Minapolitan di Kecamatan

Nglegok, yang kemudian pada tahun 2010 melalui Keputusan Bupati

Blitar Nomor 188/151/409.012/KPTS/2010 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Minapolitan di Kabupaten Blitar maka ditetapkanlah Kecamatan Nglegok sebagai kawasan Minapolitan di Kabupaten Blitar.

Penetapan ini diperkuat dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 050/2005/202.2/2011 tanggal 4 Mei 2011 perihal Penetapan

Kabupaten Blitar sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Jawa Timur.

Kecamatan Nglegok dipilih sebagai lokasi pengembangan

Kawasan Minapolitan karena kecamatan ini memiliki potensi perikanan darat yang sangat bagus dengan komoditi andalan ikan koi

dan didukung dengan komoditas ikan konsumsi seperti lele, gurami dan nila.

Pendanaan

pengembangan

Kawasan

Minapolitan

ini

dianggarkan dalam APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Blitar.

Pengembangan Kawasan Minapolitan selain

dilakukan melalui pembangunan sektor perikanan, juga dilakukan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014

VI - 10

pembangunan sektor-sektor yang mendukung seperti pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2014, untuk pembangunan Kawasan Minapolitan di

Kecamatan Nglegok dianggarkan sebesar Rp. 24.924.308.250,-. Dana tersebut berasal dari APBD serta APBN melalui dana Tugas Pembantuan. SKPD yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan di Kawasan minapolitan diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan. Secara terperinci kegiatan pembangunan yang dilaksanakan serta SKPD penanggungjawab di Kawasan Minapolitan pada tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut:


VI - 11

Tabel 6. …. Kegiatan Pembangunan Kawasan Minapolitan Tahun 2014 No Program Lokasi 1 Tugas Pembantuan (TP) Program KawasanMinapolitan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya - Rapat Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan - Pengembangan Demfarm Budidaya Ikan Koi 2 Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Kabupaten Blitar Pedesaan (PUMP) 3 Optimalisasi Sub Raiser Ikan Hias Desa Penataran Kecamatan Nglegok 4 Pameran dan Kontes Ikan Hias Kabupaten Blitar

Biaya/Rp. 650.000.000

Sumber Dana APBN

InstansiPenanggungjawab DKP Kab. Blitar

1

paket

45.000.000

APBD Kab.

DKP Kab. Blitar

1

paket

43.000.000

APBD Kab.

DKP Kab. Blitar

1

paket

82.000.000

APBD Kab.

DKP Kab. Blitar

1

paket

60.000.000

APBD Kab.

DKP Kab. Blitar

Optimalisasi Balai Benih Ikan

6

Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kabupaten Blitar Pembudidaya Ikan

100

paket

20.000.000

APBD Kab

DKP Kab. Blitar

7

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP-PB) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP-P2HP) Fasilitasi Pengembangan Produk Perikanan Non Konsumsi (Pembangunan Kolam Filter) P2MKP Kelompok Sumber Harapan dan

Kabupaten Blitar

24

paket

840.000.000

APBD Kab.

DKP Kab. Blitar

Kabupaten Blitar

5

paket

150.000.000

APBD Kab.

DKP Kab. Blitar

Kabupaten Blitar

1

paket

93.250.000

APBD Kab.

DKP Kab. Blitar

Kabupaten Blitar

1

paket

APBN

DKP Kab. Blitar

9

10

Kabupaten Blitar

Satuan paket

5

8

(BBI)

Volume 1


VI - 12

No

12

Program Lokasi Akrimna Fish Koi Kegiatan Pelatihan Budidaya Koi Pengembangan Destinasi Wisata Penataran Kecamatan Nglegok (Pembuatan Patung Koi ) Kabupaten Blitar Pembangunan Jalan Produksi Kecamatan Nglegok

13

Revitalisasi Balai Benih Ikan (BBI)

14

Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Kecamatan Nglegok Saluran Irigasi dan pemeliharaan DAM Kabupaten Blitar Kecamatan Nglegok - Pembangunan Saluran Pengaman Kabupaten Blitar Badan Jalan - Pembangunan, Pemeliharaan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan (Aspal dan Paving) - Plat Deker - Pembangunan Talud dan Lapen

11

15

Jumlah Sumber : BAPPEDA Kabupaten Blitar, 2015

Kabupaten Blitar

Volume

Satuan

1

paket

1

Biaya/Rp.

Sumber Dana

InstansiPenanggungjawab

2.420.000.000

APBD Kab.

Paket

500.000.000

1

Paket

3.010.098.250

36

paket

5.448.500.000

APBN/Silpa DAK 2012 & 2013 DAK dan APBD Kab. APBD Kab.

Dinas Porbudpar Kab. Blitar DKP Kab. Blitar

60

paket

11.562.460.000

APBD Kab.

235

paket

24.924.308.250

DKP Kab. Blitar Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Blitar


VI - 13

2. Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan program

inovatif

pembangunan

ekonomi

di

kawasan

agrobisnis

dan

agroindustri yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya

sistem dan usaha agro yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat

serta difasilitasi oleh pemerintah berupa penyediaan infrastruktur strategis dan fasilitas lainnya yang berdampak pada peningkatan ekonomi lokal, maupun regional. Implementasinya melalui :

a. Pengembangan Kawasan Agrobisnis dengan memasarkan hasilhasil produksi pertanian, perikanan, peternakan serta lingkungan pertanian;

b. Pengembangan kawasan Agroindustri dengan mengolah hasil

produksi hasil primer menjadi olahan (Intermediate Product) on farm maupun off farm dan hasil ikutan;

c. Pembangunan Infrastruktur Strategis melalui pembangunan dan pengembangan Jalan Poros Desa (JPD) dan Jalan Usaha Tani (JUT),

prasarana irigasi dan program lain untuk menunjang kegiatan kawasan agropolitan.

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Blitar

dilaksanakan berdasarkan pada:

a. Surat Menteri Pertanian RI Nomor : 144/OT.210/A/V/2002 tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan;

b. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman

Operasional

Pengembangan

Departemen Pertanian Tahun 2002;

Kawasan

Agropolitan


VI - 14

c. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman

Operasional

Pengembangan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009;

Kawasan

Agropolitan

d. Masterplan dan RPJM disusun pada tahun 2006; Rentang waktu

rencana pengembangan jangka menengah : 5 tahun (2006 – 2011)  Review TA 2012;

e. Surat penetapan Gubernur Jatim – Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kanigoro Nomor 520/5621/201.2/2007;

f. SK Penetapan Lokasi No. 297 Tgl 30 Desember 2005, ditetapkan 6 Desa 1 Kelurahan di Kecamatan Kanigoro;

g. SK Perubahan Penetapan Lokasi Kawasan Agropolitan SK Bupati

Blitar No. 188/319/409.012/KPTS/2008, ditetapkan 10 Desa 2 Kelurahan di Kecamatan Kanigoro.

Perubahan penambahan lokasi ini mengikuti perkembangan

produk unggulan yang memerlukan penambahan wilayah yang masih

dalam satu lingkup Kecamatan Kanigoro. Oleh karena itu pada tahun pertama

(tahun

2006)

pengembangan

Kawasan

Agropolitan

dilaksanakan di 6 desa 1 kelurahan percontohan yaitu: Ds.

Minggirsari, Ds. Jatinom, Ds.Karangsono, Ds.Gaprang, Ds.Gogodeso, Ds.Tlogo, dan Kel. Kanigoro. Sejak tahun ketiga, yaitu tahun 2008

sudah dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di kecamatan Kanigoro.

Adapun potensi yang dikembangkan di Kawasan Agropolitan

Kecamatan Kanigoro adalah sebagai berikut:

a. Potensi Tanaman Bahan Makanan : Padi Sawah, Jagung, Ubi Kayu, Kacang Tanah;

b. Potensi Tanaman Sayuran : Cabe, Kacang Panjang, Buncis; LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014

VI - 15

c. Potensi Tanaman Buah-Buahan : Rambutan, Jeruk, Mangga, Nangka, Durian, Alpukat, Jambu Biji, Duku, Belimbing, Langsep, Salak, Pepaya;

d. Potensi Tanaman Perkebunan : Kelapa, Kopi, Kapuk Randu, Bunga Kenanga, Bambu;

e. Potensi Ternak Besar : Sapi Perah, Sapi Potong; f. Potensi Ternak Kecil : Kambing / Domba;

g. Potensi Ternak Unggas : Ayam Ras, Itik, Ayam Buras, Itik Manila, Burung Puyuh;

h. Potensi Perikanan Darat : Tawes, Mujair, Gurami, Lele, Nila.

Pada tahun 2014, di Kawasan Agropolitan dilaksanakan

berbagai pembangunan untuk semakin meningkatkan eksistensi

Kawasan Agropolitan. Secara terperinci kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :


VI - 16

Tabel 6. …. Kegiatan Pembangunan Kawasan Agropolitan Tahun 2014 No I 1 2 3

Kegiatan

Sasaran Lokasi

Badan Lingkungan Hidup Tanaman Penghijauan RTH Kanigoro Pengurukan Tanah RTH Kanigoro Desa BERSERI Desa Banggle Desa Jatinom

4 5 6

II 1

Kelurahan Kanigoro

Pengadaan Tanaman Desa Tepi Jalan Karangsono Sarana dan prasarana Desa bank sampah Jatinom Pengadaan bibit kayu- Desa kayuan dan produktif Sawentar Dinas Kelautan dan Perikanan Pembesaran Lele Desa Tlogo

Volume Satuan 1

paket

1

paket

1

Sumber Dana DAU

paket

APBD

1

paket

APBD

1

paket

APBD

1

paket

APBD

1

paket

1

1

paket

paket

APBD

APBN / PPEJ APBN / PPEJ APBN

Jumlah Dana (Rp.)

Output

75.000.000 Penghijauan RTH

200.000.000 Pemerataah tanah di lokasi RTH 2.000.000 Pembinaan/Sosialisasi Desa/Kel BERSERI Kategori Pratama 1.000.000 Pembinaan/Sosialisasi Desa/Kel BERSERI Kategori Pratama 1.000.000 Pembinaan/Sosialisasi Desa/Kel BERSERI Kategori Pratama 3.500.000 Penghijauan tepi jalan - Pengelolaan Bank Sampah - Konservasi Lahan kritis

35.000.000 Terbelinya bibit lele 600 kg

Outcome Taman Terbuka Hijau -

Merubah Perilaku Masyarakat untuk bersih dan lestari Merubah Perilaku Masyarakat untuk bersih dan lestari Merubah Perilaku Masyarakat untuk bersih dan lestari Jalan menjadi rindang, teduh dan hijau Pemilihan/ Daur Ulang sampah Mengurangi lahan vegetasi dan rumah kaca Peningkatan

pendapatan


VI - 17

No

Kegiatan

Sasaran Lokasi

Volume Satuan

2

PUMP-PB Pembesaran Kelurahan Lele Kanigoro

III 1

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Pembangunan Kec.amatan 60 kebinamargaan Kanigoro Pembangunan Kecamatan 48 pengairan (saluran Kanigoro irigasi) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemeliharaan Hutan Kelurahan 1,68 Kota Kanigoro Penghijauan Desa Bangle 1.200 Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bantuan alat-alat Gogodeso, 8 produksi Karangsono, Papungan, Bangle Dinas Pertanian Pembangunan Embung Jatinom 1

2

IV 1 2

V 1 VI 1

1

Sumber Dana

paket

APBN

paket

APBD

Ha

APBN

paket

APBN

paket

Batang

Jumlah Dana (Rp.)

Outcome

Terbelinya pakan lele keluarga pokdakan 101,26 sak 35.000.000 Terbelinya bibit lele 36.000 Peningkatan pendapatan ekor keluarga pokdakan Terbelinya pakan lele 120,85 sak

21.048.750.000

APBD

DAK

Output

8.061.150.000

-

Terbentuknya Hutan kota

-

Terbentuknya penghijauan 387.550.000

unit LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014

VI - 18

No 2 3 4

5

6 7

Sasaran Sumber Volume Satuan Lokasi Dana Pembangunan JUT Bangle, 2 Unit Sawentar Pengadaan sarana dan Gogodeso 4 Unit prasarana teknologi pertanian SLPTT Padi Hibrida Minggirsari, 5 Paket Gogodeso, Satriyan, Sawentar, Bangle SPTT Padi Non Hibrida Minggrisari, 10 Paket Gaprang, Tlogo, Sawentar, Bangle, Satriyan, Karangsono, Kanigoro Pengembangan Kanigoro, 4 Paket Kawasan Buah Sawentar Kegiatan Pasca Panen Gogodeso 1 Unit (Peralatan Pengolah Jagung) Sumber : BAPPEDA, 2015 Kegiatan

Jumlah Dana (Rp.)

Output

Outcome

2 unit handtractor 2 unit cultivator

Pengembangan Badugol

Durian


VI - 19

3. Kawasan Wisata Kabupaten Blitar memiliki banyak potensi wisata dengan

berbagai karakteristik yang menjadi daya tariknya. Jenis-jenis wisata yang dapat ditemui di Kabupaten Blitar adalah: a.

Wisata Budaya

Obyek wisata budaya yang ditawarkan Kabupaten Blitar adalah : - Prosesi

peringatan

Hari

Jadi

Kabupaten

dilaksanakan setiap tanggal 5 Agustus

Blitar

yang

- Festival Penataran

- Gelar Pesona Bumi Penataran

- Gelar Upacara Adat Larung Sesaji di Pantai Selatan Kabupaten Blitar, dilaksanakan setiap tanggal 1 Syuro

b.

- Siraman Gong Kyai Pradah setiap tanggal 12 Maulud Wisata Sejarah

- Kawasan Wisata Candi Penataran

Wisata Candi Penataran merupakan kawasan wisata dengan obyek wisata yang terdiri atas Candi Penataran, Kolam Renang berstandard nasional, Museum Penataran, Kolam

Perahu, Lapangan Tenis, Flying Fox, Makam Syekh Subakir, olah raga panjat tebing, dan Raiser Ikan Koi.

- Petilasan Rambut Monte

Petilasan Rambut Monte menyimpan peninggalan purbakala

berupa candi yang digunakan sebagai tempat pemujaan oleh

Umat Hindu, selain itu juga terdapat kolam ikan Sengkaring yang konon sudah berusia ratusan tahun dan dikeramatkan

oleh masyarakat setempat. Hawa sejuk, keasrian alam dan keindahan Panorama Gunung Kelud menambah keindahan Petilasan Rambut Monte.


VI - 20

- Monumen Trisula, terletak di desa Bakung Kecamatan Bakung,

d.

untuk

September / PKI

mengenang

Penumpasan

Gerakan

30

Wisata Alam

- Kawasan Wisata Pantai Tambak Rejo

Pantai Tambakrejo menawarkan keindahan pantai serta pelelangan ikan, pasar ikan sekaligus wisata kulinernya.

Pantai Tambakrejo oleh Pemerintah Kabupaten Blitar juga

dilengkapi dengan Pesanggrahan dan gazebo-gazebo untuk kenyamanan pengunjung. Setiap tanggal 1 Suro juga terdapat

wisata budaya yaitu upacara Larung Sesaji yang dilakukan oleh penduduk setempat.

- Kawasan Wisata Pantai Serang :

Pantai Serang menawarkan keindahan pasir putih dengan

serpihan kerang dan batu-batu karang, serta arena pancing di laut bebas. Seperti halnya Pantai Tambakrejo, Pantai Serang oleh Pemerintah Kabupaten Blitar juga dilengkapi dengan gazebo-gazebo untuk kenyamanan pengunjung. tanggal 1 Suro juga diadakan upacara Larung Sesaji.

Setiap

- Kawasan Wisata Pantai Jolosutro :

Pantai Jolosutro merupakan pantai dengan hamparan pasir putih yang sangat indah didukung panorama alam laut dan perbukitan yang masih asri.

Umat Hindu melaksanakan

Upacara Melasti yang melibatkan ribuan orang tiap tahunnya.

- Kawasan Wisata Gunung Kelud

- Goa Embultug di kecamatan bakung

- Goa Jedog di Kecamatan Kademangan - Goa Ngetup di Kecamatan Bakung


VI - 21

e.

Wisata Buatan

- Kawasan Wisata Olak Alen

Di kawasan wisata ini dikenal sebagai Wisata Lahor, terletak

di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Dengan naik ke atas

gardu pandang yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, pengunjung akan dapat melihat keindahan

panorama lingkungan Bendungan Lahor. Selain itu juga terdapat Pasar Ikan, dan terdapat tempat untuk berwisata kuliner dengan menu berbagai masakan ikan air tawar.

- Bendungan Serut di Kecamatan Kanigoro f.

- Bendungan Wlingi Raya di Kecamatan Talun Kawasan Desa Wisata :

- Desa Wisata Semen Kecamatan Gandusari (Kampung Wisata Ekologis)

- Desa Wisata Tulungrejo Kecamatan Gandusari (Wisata Adventure Gunung Kelud)

- Desa Wisata Soso Kecamatan Gandusari (Wisata Tirta Waduk Nyunyur)

- Desa Wisata Krisik Kecamatan Gandusari (Wisata Alam dan Budaya Rambut Monte)

- Desa Wisata Tlogo Kecamatan kanigoro (Wisata Agropolitan)

- Desa Wisata Plosorejo Kecamatan Kademangan (Wisata Kampung Coklat)

- Desa Wisata Rejowinangun Kecamatan Kademangan (Wisata Aneka Olahan Makanan

- Desa Wisata Penataran Kecamatan Nglegok (Wisata Budaya Candi Penataran)

- Desa Wisata Siraman Kecamatan Kesamben (Wisata Kuliner Olahan Siput)


VI - 22

- Desa Wisata Serang Kecamatan Panggungrejo (Ekowiasata Penangkaran Penyu)

- Desa Wisata Jaten Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan (Kampung Ekologis)

- Desa Wisata Plumbangan Kecamatan Doko (Adventure Ngarai Genjong)

4. Kawasan Kehutanan Potensi hutan di Kabupaten Blitar terdiri dari hutan negara

dan hutan rakyat. Untuk hutan negara, data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar tahun 2010 menunjukkan bahwa luas

hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani di Kabupaten Blitar adalah 35.418,6 Ha. Kawasan hutan tersebut terbagi dalam hutan

produksi seluas 23.515 Ha dan hutan lindung seluas 11.903,6 Ha. Berikut ini pertumbuhan potensi Hutan Negara tahun 2014: Tabel 6.2

Produksi Hutan Negara di Wilayah Kabupaten Blitar No. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Jenis Kayu Jati

Acc Mangium Mahoni Sengon Pinus Damar Sonokeling Mindi Johar Flamboyan Gmelina Acasia Au Acasia Csrp Eucalyptus Salam Mimbo

Tahun 2013 Jumlah Produksi Pohon (M3) 47.543

42.047 9.809 1.858 2.252 1.603 562 874 913 103 2.139 7 148 108 56

6.561,748

5.682,040 3.129,210 734,560 201,670 1.826,630 387,760 82,600 116,250 19,370 241,910 7,200 11,960 99,630 0,580

Tahun 2014 Jumlah Produksi Pohon (M3) 32.782

22.713 14.687 116 5.014 1.469 205 4.357 51 714 14 1.135 -

7.319,705

3.545,760 2.401,250 54,180 470,770 1.653,800 63,230 479,220 43,910 102,200 7,320 150,040 -


VI - 23

Tahun 2013 No. Jenis Kayu Jumlah Produksi Pohon (M3) 17. Kesambi 70 20,320 18. Winong 1 5,180 19. Trembesi 3 0,930 20. Sonokembang 5 0,360 21. Sengonbuto 12 26,890 JUMLAH 110,113 19,156.798 Sumber: Dinas HUTBUN, 2015

Tahun 2014 Jumlah Produksi Pohon (M3) 1.730 1.113,790 34 63,370 85.021 17.468,545

Kayu merupakan produk hutan yang memerlukan waktu

tertentu untuk siap diambil hasilnya, oleh karena itu tidak semua kayu/pohon menghasilkan setiap tahunnya.

G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SKPD Kabupaten Blitar yang melaksanakan kegiatan yang terkait

dengan upaya pemeliharaaan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Secara umum kondisi trantibum di Kabupaten Blitar cukup kondusif. Tidak terjadi

gangguan yang bersifat masal dan fatal. Dengan kerjasama yang terjalin baik dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan koordinasi

dengan perangkat di wilayah, gangguan trantibum semisal pencurian dan tindakan kriminal lainnya relatif dapat diatasi dengan baik.

Hanya saja memang masih ditemui beberapa kendala yang apabila

dapat diatasi dengan baik akan semakin mempercepat terciptanya

kamtibmas yang stabil dan kondusif. Beberapa hal yang dirasakan masih menjadi kendala adalah :

1. Masyarakat masih cenderung berperilaku melanggar Perda

2. Pelanggaran Perda terbanyak pada tahun 2014 adalah Perda tentang reklame, IMB dan HO

3. Kurangnya intensitas koordinasi dengan instansi terkait tentang penyelenggaraan trantibum serta penegakan Perda

4. Terbatasnya personil satpol PP

5. Pemberian sanksi pada para pelanggar perda kurang tegas


VI - 24

Adapun

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

pemeliharaan trantibum selama tahun 2014 adalah :

dalam

rangka

Tabel 6.3 Kegiatan Penyelenggaraan Trantibum di Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2014 NO

Kegiatan

1. Patroli Keamanan Wilayah 2. Pengamanan Tempat Keramaian/Pejabat 3. Pengamanan Unjuk Rasa 4. Pengamanan Tamu VIP/VVIP 5. Operasi Spanduk Pileg 6. Penertiban/Penataan Pasar 7. Penertiban PKL Liar Sumber : Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2015

Jumlah 383 kali 23 kali 13 kali 3 kali 4 kali 2 kali 1 kali

Dari berbagai kendala diatas, beberapa hal yang dapat diupayakan guna memaksimalkan upaya pemeliharaan trantibum antara lain : 1.

Intensifikasi penyuluhan baik melalui media cetak, radio atau melalui

2.

Meningkatkan intensitas dalam melaksanakan koordinasi dan

sosialisasi langsung ke masyarakat

kerjasama yang baik untuk mempermudah dalam penyelesaian kasuskasus gangguan trantibum dan pelanggaran perda khususnya pada

3. 4. 5.

kejaksaan

Ketegasan sanksi untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggar perda sesuai dengan peraturan yang berlaku

Memaksimalkan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan dengan keterbatasan personil yang ada

Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini BKD untuk memberikan solusi masalah penambahan personil.


VI - 25

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN B4B 6

Recommend Documents