DIAJUKAN UNTUK UJIAN TERBUKA
DISERTASI
KONSEP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
JIMMY ZERAVIANUS USFUNAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
1
DIAJUKAN UNTUK UJIAN TERBUKA
DISERTASI
KONSEP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
JIMMY ZERAVIANUS USFUNAN NIM 1290971008
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
KONSEP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Disertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor Pada Program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana
JIMMY ZERAVIANUS USFUNAN NIM 1290971008
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
Lembar Pengesahan
DISERTASI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL …………………..
Promotor,
Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS NIP. 19461231 197403 1 025
Ko-Promotor I,
Ko-Promotor II
Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,MH NIP. 19591231 198602 1 001
Dr. I Gede Yusa, SH.,MH NIP. 196107201986091001
Mengetahui Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana,
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana,
Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudi,SH.MS NIP. 19530919 197903 1 002
Prof.Dr.dr.A.A. Raka Sudewi,Sp.S (K) NIP 195902151985102001
iii
Disertasi ini Telah Diuji pada Ujian Tertutup Tanggal, 22 April 2015
Panitia Penguji Disertasi Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana No.: 1069/UN.14.4/HK/2015 Tanggal : 10 April 2015
Ketua
: Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS
Anggota
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH.,MS Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,MH Dr. I Gede Yusa, SH.,MH Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH Dr. I Gede Marhaendra Wija Atmadja, SH.,MH Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH.,MH Dr. I Putu Gede Arya Sumertayasa, SH.,MH
iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Melalui surat ini, menerangkan bahwa saya : Nama
: Jimmy Zeravianus Usfunan
Alamat
: Jl. Gn. Bromo XI No. 8, Denpasar
Studi
: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dengan ini menyatakan bahwa Disertasi ini benar-benar saya buat sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme di dalamnya. Apabila terdapat tindakan melanggar hukum terkait dengan plagiarisme dalam tulisan ini, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan bebas plagiarisme ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun. Denpasar, 11 Mei 2015
Jimmy Z. Usfunan
v
UCAPAN TERIMA KASIH Pertama-pertama syukur dan pujian dihaturkan kepada Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Bunda Maria, atas berkatnya saya dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan baik dan tepat pada waktu yang direncanakan. Melalui kesempatan ini pula, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof.Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS selaku promotor, yang mau membagi keilmuannya kepada saya, melalui bimbingan dan arahan. Walaupun di tengahtengah kesibukan, beliau mau membimbing serta memberikan bahan-bahan literatur kepada saya. Terima kasih pula kepada Ko Promotor I Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,MH, dan Ko Promotor II Dr. I Gede Yusa, SH.,MH atas bimbingan dan dorongannya. Ucapan yang sama juga ditujukan kepada Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. I Ketut Suastika, Sp. PD-KEMD, Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof.Dr.dr.A.A. Raka Sudewi,Sp.S(K) dan Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudi,SH.MS selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana atas fasilitas yang diberikan selama mengenyam pendidikan Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Kepada bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH saya haturkan terima kasih, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengembangkan keilmuan saya melalui aktivitas mengajar. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada para penguji Disertasi, yaitu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH.,MS, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH, Dr. I Gede Marhaendra Wija Atmadja, SH.,MH, Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH.,MH dan Dr. I Putu Gede Arya Sumertayasa, SH.,MH yang telah memberikan masukan, saran, sanggahan dan koreksi sehingga Disertasi ini dapat terwujud seperti ini. Terima juga kepada Para Penguji Akademis, yang mau meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan untuk menguji pada ujian terbuka ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya, Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Drs.,SH.,MH dan Yudith Bana, SH yang telah melahirkan, merawat, mengasuh hingga menyekolahkan saya dari jenjang pendidikan dasar dan mengantarkan saya pada puncak pendidikan tertinggi ini. Semoga apa yang orang tua saya cita-citakan akan masa depan saya dapat terwujud karena berkat dan kemurahan Tuhan. Semoga saya juga akan senantiasa menjadi anak yang berbakti dan memberikan kebanggaan kepada orang tua. Terima kasih saya ucapkan kepada istri saya dr. Putu Arista Dewi, yang mau menemani dan memberikan dorongan kepada saya dalam menyelesaikan studi doktor ini, semoga selalu bersabar dalam menemani saya untuk mengarungi luasnya keilmuan hukum ini untuk selamanya. Putri kecil saya, Maria Gracentia Usfunan, yang memberikan saya semangat dengan membiarkan pipinya diciumcium oleh ayahnya. Adik-adik saya Charlie Yustus Usfunan,.SH, Maria Virginia Usfunan, Maria Angelina Usfunan yang terus mendoakan kakaknya agar dapat menyelesaikan studi ini. Semoga kalian bertiga juga bisa mengikuti jejak
vi
kakakmu ini. Terima kasih juga kepada bapak dan ibu mertua Putu Santika, S.P dan Luh Sukerti, S.Pd yang ikut memberi dorongan kepada saya. Saya haturkan pula terima kasih kepada Bai Zakarias Bano Usfunan (alm) dan Nenek Maria Naikofi (alm), serta Bai Michael Bana dan Nenek Wilhelmina Bana Sonbai (alm), yang selalu mendoakan cucunya agar bisa mengikuti jejak ayahnya. Terima kasih kepada om, tante dan semua keluarga besar saya, yang mendukung saya. Terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada Bapak Hashim Djojohadikusumo dan Ibu Anie Hashim Djojohadikusumo beserta Mas Aryo, Mbak Sarah, Mbak Indra serta seluruh pengurus Yayasan Arsari Djojohadikusumo yang mau memberikan bantuan kepada saya untuk dapat menyelesaikan studi ini. Kepada teman-teman S3 angkatan I terima kasih atas dukungannya, semoga teman-teman bisa segera menyusul saya dan pak Dr. I Ketut Tjukup, SH.,MH dalam menyelesaikan studi program doktor ilmu hukum Universitas Udayana. Terima kasih kepada para Guru Besar dan para doktor di lingkungan FH Universitas Udayana yang telah membagikan ilmunya kepada saya. Para dosen senior yang telah berpartisipasi dalam mendidik saya selama jenjang pendidikan S1 dan S2. Teman-teman dosen di FH Universitas Udayana, terima kasih atas dukungan, semangat dan bantuannya. Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan memberi dukungan kepada saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Semoga Tuhan memberikan berkatnya kepada bapak ibu semuanya. Denpasar,
vii
Mei 2015
ABSTRAK Nama Program Studi Judul Disertasi
: Jimmy Zeravianus Usfunan : Ilmu Hukum : Konsep Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Keberadaan asas legalitas dalam konsep negara hukum “Rechtstaat”, menunjukkan esensi peraturan perundang-undangan sebagai hal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif). Kondisi ini memperlihatkan “kepastian hukum” sebagai salah satu aksiologi dari hukum itu sendiri. Konsep kepastian hukum menekankan pada peraturan perundang-undangan (dalam penelitian ini dibatasi pada undang-undang dan peraturan daerah) yang pasti serta penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan peraturan. Karenanya, konsep kepastian hukum merupakan elemen penting dalam kajian politik hukum khususnya dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah yang merupakan telaah ilmu perundang-undangan dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan “Legislative Drafting”. Disamping itu konsep kepastian hukum dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, sebagai upaya dalam mewujudkan good governance. Pentingnya konsep kepastian hukum ini, masih mengundang perdebatan-perdebatan akademik secara filosofis, teori, maupun dalam level dogmatika hukum. Titik perdebatan tersebut menekankan pada korelasi antara norma dan keadilan (moral). Dengan kata lain, kepastian hukum dirasakan akan bertentangan dengan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan beberapa rumusan masalah diantaranya Kajian Filosofis dan Teoritis tentang Konsep Kepastian Hukum; Urgensi Konsep Kepastian hukum dalam Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah; Urgensi Konsep Kepastian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Perdebatan relevansi antara kepastian hukum dan keadilan ini sangat tepat dikaji melalui refleksi terhadap aliran positivisme hukum dari pandangan John Austin, Hans Kelsen dan HLA Hart, serta mengedepankan pandangan pengkritik yakni aliran realisme hukum “legal realism” dan pemikiran aliran hukum kritis “critical legal studies”. Hal ini dimaksudkan agar mendapat jawaban secara filosofis bahwa adanya keterkaitan antara konsep kepastian hukum dengan nilai keadilan. Kemudian hasil kajian filosofis tentang konsep kepastian hukum tersebut akan memberikan tuntunan dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah yang menjamin kepastian hukum. Dengan demikian diharapkan upaya tersebut menghasilkan undang-undang dan peraturan daerah yang pasti. Kepastian norma ini tentunya akan berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan, mengingat keberadaan asas legalitas serta pemikiran sistem hukum dari Lawrence Friedman. Secara tersirat pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan ini, menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman filosofis terkait dengan kepastian hukum, memberikan pemahaman akan urgensi viii
kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah, serta menghasilkan pemikiran terkait relevansi kepastian norma hukum dengan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengedepankan beberapa pendekatan. Berkaitan dengan kajian penelitian terhadap topik ”Konsep Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” ini, menghasilkan beberapa pemikiran yakni; (1) konsep kepastian hukum tidak terpisah keadilan (moral), (2) diperlukan pembatasan interpretasi dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah melalui moral, (3) mengedepankan aspek cita hukum (landasan filosofis), landasan sosiologis, landasan yuridis, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, penggunaan metode ROCCIPPI, serta melibatkan peran serta masyarakat. (4) adanya relevansi antara kepastian norma hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Kata Kunci : Konsep Kepastian Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Asas Legalitas
ix
ABSTRACT Name Study Program Title of Dissertation
: Jimmy Zeravianus Usfunan : Law Science : The Concept of The Legal Certainty in Governance
The existence of the principle of legality in the concept of state law “Rechtsstaat”, shows the essence of laws and regulations as the main points in governance (executive). This condition shows that “the legal certainty” as one of the axiology of law itself. The concept of the legal certainty emphasizes on the laws and regulations (in this study is limited to definite laws and local regulations) and in the governance which is based on the rule. Therefore, the concept of the legal certainty is an important element in the study of legal politics, particularly in the establishment of laws and regulations which is the study of the science area of legislation, and “Legislative Drafting”. In addition, the concept of the legal certainty in relation to governance was analyzed in order to realize good governance. The importance of the concept of the legal certainty, it is still inviting academic debates in philosophical, theoretical, and in the level of legal dogmatism. The debate point emphasizes on the correlation between norms and justice (moral). In other words, the legal certainty is deemed to be contrary to justice. This study uses normative law research, then the problems can be identified, as follows: Philosophical and Theoretical Study of the Concept of Legal Certainty; The urgency of concept of legal certainty in the Establishment of Law and Local Regulations; The urgency of concept of Legal Certainty in the Implementation of Law and Local Regulations. Descriptions of the problems, such as the relevance of the debate between the legal certainty and justice is very appropriate to be reviewed through the reflection of the school of legal positivism of the views of John Austin, Hans Kelsen and HLA Hart, and put forward the view of critics of legal realism and the thought of critical laws school or “critical legal studies”. This is intended to get answers philosophically that there is a correlation between the concepts of the legal certainty to the value of justice. Then the results of the philosophical study of the concepts of the legal certainty that will provide guidance in the establishment of laws and lcal regulations that ensure legal certainty or rule of law. It is exected these effors resulted in the definite laws and local regulations. The certainty of norms will certainty affect the governance, given the existence of the principle of legality and the legal systems of Lawrence Friedman. Implicitly, the ideas that have been described, indicating that the purpose of this research was to provide a philosohical understanding related to the legal certainty, and an understanding of the urgency of the legal certainty in the legislation of law and local reguations, as well as to generate ideas related to the relevance of the certainty of legal norms with governance. The method of this research is normative, highlighting several approaches.
x
In connection with the review of research on the topic “The Concept of Legal Certainty in Governance” led to some thoughts namely; (1) the concept of the legal certainty does not separate with justice (moral), (2) the limitation of interpretation is needed in the formation of laws and local regulations through moral, (3) the emphasis on asects of legal ideals (philosophical foundation), sociological basis, legal basis, principles of the formation of laws and regulations and the principles of the substance of laws and regulations, the use of the methods of ROCCIPPI, and the involvement of the public, (4) the relevance between the certainty of legal norms and the governance. Keywords: Concept of The Legal Certainty, Governance and Principle of Legality.
xi
RINGKASAN Secara konstitusional eksistensi Indonesia adalah negara hukum, yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 I ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Secara harafiah dari rujukan ketentuan diatas, memiliki makna bahwa tidak boleh lagi ada aturan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar, namun secara realita itu masih banyak terjadi. Hal ini memunculkan anggapan bahwa pemerintah dan DPR telah melakukan tindakan yang inkonstitusional. Pasal 28 I ayat (5) UUD NRI 1945, yang menyebutkan negara hukum demokratis, berimplikasi pada jaminan hak asasi manusia dan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, secara empirik masih banyak undang-undang atau peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Terdapat 159 Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang dari tahun 2003 – 2014. Begitu pula ribuan peraturan daerah yang dibatalkan oleh Mendagri. Permasalahan dalam peraturan perundangundangan dalam negara yang menganut sistem hukum eropa kontinenal dengan mengedepankan pola kodifikasi hukum, merupakan hal yang rentan terjadi. Asas legalitas menempatkan esensi perundang-undangan sebagai hal yang prioritas, namun banyak pihak yang meragukan eksistensi hukum tertulis ini dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keraguan akan eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis menjadi obyek kritikan dari para pemikir hukum, yang berpangkal pada pemikiran aliran Critical Legal Studies (CLS) dan American Legal Realism. Salah satu tokoh aliran Critical legal studies yakni Roberto Mangabeira Unger mengatakan kelemahan undang-undang dikarenakan adanya interasi politik yang kuat dalam pembentukannya. Disisi lain pemikir American Legal Realism seperti Jerome Frank mengetengahkan istilah “rules skeptics” yang menganggap keraguan terhadap suatu aturan karena kurangnya pertimbangan fakta-fakta dalam pembentukannya. Pemikiran-pemikiran kedua aliran ini memunculkan serangan yang kuat terhadap bentuk formalisme aturan yang dikembangkan oleh aliran postivisme hukum dan menganggap bahwa hukum sudah cacat sejak lahir. Ditambah dengan adanya pemahaman bahwa upaya memformulasikan gagasan atau aturan kedalam bentuk hukum tertulis menekankan pada ajaran legisme semata. Legisme yang dimaksud adalah dalam penerapan maupun penegakan undang-undang dan peraturan daerah, tidak boleh menafsirkan lain dari yang tertulis atau hanya mengedepankan penafsiran original intent. Dengan kata lain, apa yang tertulis itu yang harus dilakukan. Tidak peduli apakah isi aturan itu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang dijamin dalam konstitusi. Kondisi ini merambah luas sehingga menghadirkan adagium bahwa kepastian hukum identik dengan paham legisme, yang menghasilkan pemikiran idienzjurisprudence atau ajaran mekanistis yang mana hakim tidak boleh xii
menafsirkan lain isi dari suatu perundang-undangan, meskipun itu akan menghasilkan putusan yang tidak adil sekalipun. Apalagi dalam penerapan undang-undang dan peraturan daerah. Dengan kata lain kepastian hukum dianggap bertentangan dengan keadilan. Bertitik tolak dari permasalahan sebagaimana dideskripsikan dalam latar belakang, maka ruang lingkup permasalahannya, sebagai berikut: 1. Kajian Filosofis dan Teoritik tentang Konsep Kepastian Hukum 2. Urgensi Konsep Kepastian hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Urgensi Konsep Kepastian hukum dalam Penerapan Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Terdapat beberapa teori, konsep dan asas-asas sebagai jastifikasi teoritik terhadap “Konsep Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, diantaranya Teori Kedaulatan Hukum, Teori Hukum Murni, Teori Moralitas Hukum Teori Penjenjangan Norma, Teori Perundang-undangan, Konsep Negara Hukum. Pada bab III menguraikan pada kajian filosofis dan teoritis, dengan menunjukkan beberapa pandangan seperti Austin, Kelsen, Hart kemudian ditambah penjelasan Dworkin dan Maccormick, hal itu memberikan pemahaman yang mendasar tentang konsep “kepastian hukum” dari pandangan Positivisme hukum. Pada bab IV dilakukan pengkajian tentang hakikat peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, dengan memunculkan beberapa kelemahannya. Kendati demikian esensinya masih dibutuhan dan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan bernegara. Kelemahan-kelemahan dari hukum tertulis ini juga menjadi serangkaian serangan kritikan dari kaum realisme hukum Amerika (American Legal Realism) dan Critical Legal Studies (aliran hukum kritis) yang meragukan keberadaan peraturan perundang-undangan yang baik. Kritikan-kritikan itu, menambah kompleks kajian bab ini serta berupaya menghasilkan pemikiran dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah yang baik, melalui upaya refleksi kedua aliran tersebut. Kemudian pada bab V, hasil pembahasannya menunjukkan bahwa konsep kepastian hukum memberikan peluang adanya diskresi dalam penerapan undangundang dan peraturan daerah. Hal ini sejalan dengan fungsi pemerintahan yang aktif. Pada bab VI yang membahas Kesimpulan dan Saran, menghasilkan temuan dan gagasan yang dapat disimpulkan yakni Pertama, ciri-ciri “Konsep Kepastian Hukum” dari perspektif positivisme hukum, yaitu : - aturan harus diundangkan terlebih dahulu (tidak mempermasalahkan peraturan perundang-undangan itu sarat dengan moral). - aturan diundangkan oleh lembaga yang berwenang - aturan yang diundangkan harus bersumber dari aturan yang lebih tinggi xiii
-
adanya kejelasan ketentuan dalam aturan adanya kepastian dalam penerapan hukum sesuai dengan apa yang diundangkan (agar membatasi kekuasaan, dan masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya). - kepastian hukum memberi peluang bagi aturan tersebut dirubah sesuai dengan perkembangan (mempertimbangkan putusan pengadilan, dan fakta sosial lainnya) Kedua, Selain itu upaya penggunaan konsep kepastian hukum dalam pembentukan undang undang dan peraturan daerah, dengan cara : • Diperlukan pembatasan interpretasi dalam pembentukan uu/perda khususnya pada tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan. • Perancang atau drafter harus berpikir secara mendalam dengan melakukan penjelajahan terhadap fakta dalam kasus-kasus yang ada, termasuk kasus yang rumit (hard cases) sekalipun. • Perancang harus bisa berpikir antisipatif/memprediksi kasus-kasus yang kemungkinan terjadi kedepan, sebagai perkembangan tindakan setelah adanya aturan. Ketiga, Bahwa konsep kepastian hukum, memberikan peluang adanya diskresi dalam penerapan undang-undang dan peraturan daerah. Terkait dengan Saran, terdapat beberapa gagasan yang layak dikemukakan, diantaranya : a. Pembentuk undang-undang dan peraturan daerah harus mendalami metode interpretasi serta mengedepankan moral dalam menjalankan wewenangnya. b. Pembentuk undang-undang harus memperhatikan struktur bahasa yang jelas dan konsisten agar tidak menghasilkan norma yang kabur. c. Pembentuk undang-undang dan peraturan daerah, harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam masyarakat dan fakta-fakta sosial termasuk putusan pengadilan. Oleh sebab itu pembentuk undang-undang harus bisa menafsirkan fakta-fakta sosial itu. d. Pembentuk Undang-Undang dan Peraturan Daerah harus memperhatikan konsistensi antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya baik dalam satu undang-undang atau peraturan daerah maupun dalam perundangundangan yang sederajat. e. Pembentuk undang-undang dan peraturan daerah perlu menggunakan konsep kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah sebagai acuan.
xiv
DAFTAR ISI SAMPUL DALAM ..................................................................................... PRASYARAT GELAR ............................................................................... LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................ PENETAPAN PANITIA PENGUJI ........................................................... PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ................................................ UCAPAN TERIMA KASIH ....................................................................... ABSTRAK .................................................................................................. ABSTRACT ............................................................................................... RINGKASAN ............................................................................................. DAFTAR ISI ..............................................................................................
i ii iii iv v vi viii x xii xv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1.1 Permasalahan 1.1.1. Latar Belakang ............................................................. 1.1.2. Rumusan Masalah ........................................................ 1.1.3. Ruang Lingkup Masalah .............................................. 1.2 Tujuan Penelitian .................................................................. 1.2.1 Tujuan Umum .............................................................. 1.2.2 Tujuan Khusus ............................................................. 1.3 Manfaat Penelitian ................................................................ 1.4 Originalitas Penelitian ........................................................... 1.5 Metode Penelitian .................................................................. 1.5.1 Jenis Penelitian ............................................................ 1.5.2 Jenis Pendekatan .......................................................... 1.5.3 Sumber Bahan Hukum................................................. 1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum ............................ 1.5.5 Tekhnik Analisis ..........................................................
1
BAB II KERANGKA TEORITIK, KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA BERPIKIR ............................................................. 2.1 Jastifikasi Teoritik Terhadap Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ............................................. 2.1.1 Teori Kedaulatan Hukum ............................................ 2.1.2 Teori Hukum Murni..................................................... 2.1.3 Teori Penjenjangan Norma .......................................... 2.1.4 Teori Perundang-undangan.......................................... 2.1.5 Konsep Negara Hukum ............................................... 2.2 Kerangka Konseptual ............................................................. 2.2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan ................................... 2.2.2 Moral ........................................................................... 2.2.3 Peraturan Perundang-Undangan .................................. 2.2.4 Undang-Undang........................................................... 2.2.5 Peraturan Daerah ......................................................... 2.3 Kerangka Berpikir .................................................................. xv
1 23 23 24 24 24 24 25 28 29 29 31 32 33
35 36 36 40 43 46 47 54 54 57 59 69 72 78
BAB III KAJIAN FILOSOFIS DAN TEORITIS TENTANG KONSEP KEPASTIAN HUKUM ................................................................ 3.1. Istilah dan Pengertian Kepastian Hukum ............................... 3.2. Tinjauan Filosofis Tentang Kepastian Hukum Dari Perspektif Positivisme Hukum ............................................... 3.3. Perkembangan Hukum dan Negara ........................................ 3.4. Kepastian Hukum Sebagai Konsep, Asas dan Tujuan Hukum .................................................................................... BAB IV URGENSI KONSEP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH ................................................................................................................................... 4.1 Hakikat Peraturan Perundang-undangan .............................. 4.2 Peraturan Perundang-Undangan Dalam Dimensi Positivisme, Legisme dan Realisme Hukum ........................ 4.3 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..................... 4.3.1 Ilmu Perundang-undangan ......................................... 4.3.2 Undang-Undang dan Peraturan Daerah sebagai Kebijakan Publik ........................................................ 4.4 Pembatasan Interpretasi dalam Pembentukan UndangUndang dan Peraturan Daerah .............................................. 4.5 Kepastian Hukum Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah .................................................................. 4.6 Materi Muatan Undang-Undang dan Peraturan Daerah ....... 4.7 Pembentukan Undang-Undang ............................................ 4.7.1 Interpretasi dalam Perencanaan undang-undang ........ 4.7.2 Penyusunan undang-undang ....................................... 4.7.3 Pembahasan undang-undang ...................................... 4.8 Pembentukan Peraturan Daerah ........................................... 4.8.1 Perencanaan ................................................................ 4.8.2 Penyusunan ................................................................. 4.8.3 Pembahasan ................................................................ BAB V URGENSI KONSEP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANGDAN PERATURAN DAERAH ........................................ 5.1 Urgensi Konsep Kepastian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang dan Peraturan Daerah ................................ 5.2 Diskresi dalam Konsep Kepastian Hukum .......................... 5.3 Relevansi Kejelasan Norma dengan Penerapan UndangUndang dan Peraturan Daerah ............................................. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .................................................... 6.1 Kesimpulan ........................................................................... 6.2 Saran ..................................................................................... DAFTAR BACAAN xvi
79 80 91 146 174
190 191 212 228 228 243 248 271 275 284 284 294 299 302 302 304 306
308 309 317 334 343 343 344
