PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUII !
NOMOR..
07
TAHUN
2OIO
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAII KOTA PAYAKUMBUH DENGAN RAHMAT TT'IIAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH, Menimbang
:
a. bahwa
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
lebih efektif dan efisien serta diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkat an day a saing daerah;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan arttara pemerintah,
Pemerintahan Daerah propinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kota payakumbuh perlu mengatur dan menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.
Mengingat
1.
undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor l9);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Grrtang pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 43 Tahun 1999 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4_
undang-undang Nomor 32 Tahun 20a4 tentang pemerintahan Daerah ( (Lembaran Negara Republik Indonesi-a Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberipa kali diubah, terakhir undang-undang Nomor 12 Tahun 200g tentang perubahan !_engan Kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun zoo+ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a844);
5.
undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah pJnbaran Neiara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4a3\;
6.
undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ; 7
-
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 200s tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45gs); Peraturan Pemerintah Nomor 3g
rahun 20a7 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Fropinsi ian Pemerintahan Kabupatena(ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran N"guru
Republik Indonesia Nomor 4503)
9.
;
Peraturan Pemerintah Nomor 4l rahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2007 Nomor 49, Tatrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
l0.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 200g tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 200g Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ag26); l l.Peraturan Daerah propinsi sumatera Barat Nomor 13 Tahun 200g Tentang urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah proplnsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor l3);
r-
I)engan Persctujuan Bcrsame
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH Dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMBRINTAH KOTA PAYAKUMBUH BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
1.
Daerah adalah Kota Payakurnbuh;
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pernerirrtahan olelr Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuarr dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagainrana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945:
3.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelerrggara pemerintahan daerah;
4. 5.
Walikota adalah Walikota Payakumbuh; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakurnbuh selanjutrrl'a disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara penrerirrtaharr daerah;
6.
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan rnasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur darr nrerlgurus urusan pernerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonotn untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8.
Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi peurerintahan yang rnerrjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalarn rangka rnelindungi, rnelayani, nremberdayakan, dan rnenyejahterakan masyarakat;
9.
Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa nortra, standar prosedur dan atau criteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai Pedornan Penyelenggaraan urLlsan pemerirrtahan;
I]AB II URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 2
(1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pernerintahan yang sepenuhnya rnerrjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan vang dibagi bersatla antar tirrgkatan dan/atau susunan pemerintahan.
(2) Urusan pemerintahan yang rnenjacli kewerrangatt Pernerintah sebagainrana dirnaksud pada ayat (l) meliputi politik luar negeri, pertalranan, keamartan. yustisi, moneter dan fiskal nasional, sefta agama. (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersarla antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan ' ' sebagaimana dimaksud padiayat(l) adalah sernua urusau pemerintaltan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
)
(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas urusan pemerintahan meliputi
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
.
3l (tiga puluh satu) bidang
:
pendidikan; kesehatan;
pekerjaan umllm; perumahan; penataan ruang; perencanaarl pembangunan;
perhubungan;
lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan dan perlindurrgan arrak: keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m.
sosial;
n. o. p. q. r. s. t.
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; koperasi dan usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kebudayaan dan pariwisata; kepemudaan dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalarn negeri;
otonomi daerah, pernerintahan uulurn, administrasi keuangan daerah, perarrgkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. v.
pemberdayaan masyarakat dan desa;
w.
kearsipan;
x. y. z.
perpustakaan;
statistik;
komunikasi dan inforrratika; pertanian dan ketaharran pangan:
aa. kelrutanan;
bb. energi dan sumber daya mineral; cc. kelautan dan perikanan; dd. perdagangan; dan ee. perindustrian.
BAB
III
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWBNANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 3
(1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerirrtaltart berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagairnana dimaksud dalanr Pasal 2 ayat (4) yang rnenjadi kewenangannya.
(2) Urusan Pemerintahan
a. b.
Urusan Wajib Urusan Pilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) terdiri atas
:
EF-rrc
Pasal4
(l)
Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) lruruf a adalah urusan perlerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pernerintah Daerah berkaitan derrgan pelayanan dasar.
(2) Urusan wajib sebagaimana
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j k. L
dirnaksLrd pada ayat ( I) adalah
pendidikan; kesehatan;
lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan;
perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal;
koperasi dan usaha kecil darr menengalr: kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan;
m.
ketahanan pangan:
n. o. p. q. r. s. t.
pemberdayaah perempuan dan perlindungan anak: keluarga berencana dan keluarga seiahtera: perhubungan;
komunikasi dan inforrnatikal pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalanr negeri:
otonomi daerah, pemerintahan urnunr. adnrinistrasi keuattgan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. v.
pemberdayaan masyarakat dan desa;
w.
kebudayaan;
x. y. z.
statistik;
sosial;
kearsipan; dan perpustakaan.
(3)
Urusan pilihan sebagaimana dirnaksud dalanr Pasal 3 ayal (2) huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk rnerringkatkan kese.iahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Kota Payaktrntbulr.
(4)
Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melipLrti:
a. b. c. d. e. f. g. (5)
Pertanian
Perikanan; Kehutanan; Pariwisata;
Industri; Perdagangan;
Energi dan sumber daYa mineral;
Setiap bidang urusap pemerintahan sebagaintatta ditnaksud ay'at (2) dan ayal (4) terdiri dari sub bidang dan setiap sub bidang terdiri dari sub-strb bidang' sebagaimana clinraksud ayat (2) tercanrtum dalatn lampirarr merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daeralr ini.
(6) Rincian urusan pemerintahan
I
dan
sebagaimana dimaksud ayat (4) tercarntum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkarr dari peraturan daerah ini.
(7) Rincian urusan pemerintahan
II
dan
Pasal 5
(1)
Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berpedoman pada norma, standar pelayanan rninirnal, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dilaksartakan secara ber-talrap.
(2)
Penetapan norma, standar pelayanan mirrirnal. prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud ayat I dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahurr. Pasal 6
Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang telah ditetapkan dalanr Peraturan Daerah ini menjadi dasar Penyusunan Organisasi Perangkat Daeralr.
BAB IV
PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH Pasal 7
(l)
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urLrsan pemerintahan daerah dikelola bersama olelr daerah terkait.
yang mengakibatkan dampak lintas
(2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaintana dirnaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V URUSAN PEMERINTAHAN SISA Pasal8 Daerah akan rnerryelenggarakan LrrLrsan pemerintaharl yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daeralr ini. terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintalr melalui Mentbri Dalam Negeri untuk mettdapat perletapantlya'
(1) Dalam hal Pemerintahan
(2) Kriteria pembagian urusan pemerintahan
sisa sebagaittrana dirnaksrrd pada ayat
(l),
norma, standar
dan prosedurnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangatt-undangan yang berlaku.
I]AT} VI
PENYELENGGARAAN IJIIUSAN PEMERINTAHAN Pasal 9
Dalam menyelenggarakan urusau pemerintahan )ang nrcnjadi kervenaltgalr daerah, Perlerintah Daerah dapat
a. b. c.
:
Menyelenggarakan sendiri;
Melimpahkan sebagian urusan pemerintalran kepada kecarrratatr dan/atau kelurahan Menugaskan sebagian urusan pemerintalran kepada kecantatan dan/atau kelurahan sesuai asas tugas Pembantuan.
Pasal 10 (I
)
pemerintah Daerah dapat rnenyelenggarakart urlrsan pemerintahan yang diselenggrakan oleh pemerintah selain yang dimakrui Autu* pasal 2 ayat (2) yang diserahkan oleh Pernerintalr kepada Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.
(2) pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan urusiur penterintahan yang menjadi kewenangan Propinsi yang diserahkan dan ditugaskan kepada Penrerintah Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.
(3)
Penyerahan Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan dan sarana atau prasaranayarlg diperlukan serta diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan atau/lebih berhasil guna.
BAB VII KETENTUAI\I PENUTUP Pasal 11 Dengan berlakunya Perafuran Daerah ini, maka segala Peraturan yang setingkat dan/atau yang berada dibawah Peraturan Daerah ini yang mengatur tentang kewenangan dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh n ,april 7o9
pada tanggal
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
JOSRIZAL ZAIN
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal Apii t LotO
l\
SEKRETARIS DAERCJT{'OTA PAYAKUMBUH
IRWANDI LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHLIN 2OIO NOMOR 04.
PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR
OA
TAHUN 2OJO
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANC MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
I.
UMUM Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nonror
32 Tahun 2004 terrtang Pemerintahan
Daerah,
pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan )'ang rnenjadi kewenangannya, kecuali
urusan pemerintahan yang rnenjadi urusan Pernerintah. Dalarn merryelenggarakan
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daeralr tersebut. penrerintahan daerah rnenjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan rnengurus sendiri urusan pemerintalran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Penyelenggaraan desentralisasi rnensyaratkan pembagian urusau penrerirrtahan antara Pernerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pernerintalran yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pernerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunarr pemerintahan atau konkuren. Urusan pernerintalran.yang sepenuhnya menjadi
kewenangan pemerintah adalah urusan dalarn bidang politik lLrar rtegeri. pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agarna. Urusan pernerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pernerintah.
Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang rnenjadi kewenangan Pemerintah. pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Untuk mewujudkan pembagiatl urusan penrcrintaltan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah plovinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pernbagian unrsan penterintaltan yang rneliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertirn-bangkan keserasiarr dan keadilan hubLrngan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
Kriteria eksternalitas didasarkan atas penrikiran balrrvu tingkat pernerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan olclr jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerirrtahan terscbut. Untuk tttettcegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, rrraka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pernirintahan yang paling dekat dengan darnpak yang tirnbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemeri ntahan tersebut.
Hal ini adalah sesuai dengan prinsip dernokrasi yaitu nrendorottg akuntabilitas Pernerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada penrikiran bahwa perryelenggaraalt urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dirnaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalant penyelenggaraarr urusart pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalarn rnerrglradapi persaingan di era global. Dengan p.n.rupun ketiga kriteria tersebut, semangat dernokrasi yang diterapkan rnelalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonornis yang diwujudkan rnelalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka rnewujudkan kesejahteraan rnasyarakat dan dernokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.
Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan )'ang r.r,ajib diselenggarakarr oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (hasic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan. kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalalr urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan y'ang terkait dengarr upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yarrg diselenggarakarr oleh perrerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pernerintalrarr daerah yang bersangkutan.
Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sunrber dana yarrg dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada Lrrusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daeralr yang bersangkutarr.
Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan piliharr sebagairnana tercanturn dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintalran yang berdasarkan kriteria pernbagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.
Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenulri norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintalran yang menjadi kewenangannya.
II, PASAL DEMI PASAL Pasal
I
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersarna antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan "urusan pernerintalran yang bersifat konkttren" adalalr urusan pemerintahan di luar urusan penrerintahan yang rlenjadi kewenangarr sepenuhnya Femerintah, yang diselenggarakan bersarna oleh Pernerintah. pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Ayat (4) Ketigapuluh satu bidang urusan pernerintaharr sebagairnana diatur dalam pasal ini berkaitan langsung dengan otonomi daerah.
Pasal 3
Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 4
Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
Pasal
5
Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (l ) Cukup jelas. Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Peraturan Peruudang-undangart" adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentaug Pernbagian urLlsan Pemerirrtahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daeralr Provinsi dan Penrerirrtaltan Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 8
Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 9
Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal I
I
Cukup jelas.
Pasal
12
Cukup jelas.
