IIENTERI PEKERJMN UTIUTI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN T}MUM NOMOR : 26IKPTS lMIlz0ll TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BALI. PENIDA
MENTERI PEKERJAAN UMIIM, Menimbang
'. a.
bahwa dalam rangka mengoordinasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bali - Penida, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRTA[,/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/I(ota, dan Wilayah Sungai, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Bali - Penida;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan TKPSDA Wilayah Sungai Bali - Penida dengan Keputusan.Menteri Pekerj aan Umum;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377);
a
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBa!;
J.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
L.
-1-
Peraturan Presiden Republik Indonesia tcntang Dewan Sumber Daya Air; 5
6
Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Presiden Republik Indondsia Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2OIO tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
8.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Wilayah Sungai;
9.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/^[/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/I(ota, dan Wilayah Sungai;
Nomor 11A/PRTA[/2006
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PEKERIAAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN ST'MBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BALI - PENIDA.
KESATU
Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bali - Penida" yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Bali Penid4 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini:
KEDUA
a.
TKPSDA Wilayah Sungai Bali
-
Penida berkedudukan
di
Kota
Denpasar, Provinsi Bali.
b.
TKPSDA Wilayah Sungai Bali - Penida bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum.
KETIGA
TKPSDA Wilayah Sungai Bali - Penida mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam melakukan koordinasi:
a.
pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan zumber daya air pada Wilayah Sungai Bali - Penida guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
b.
pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan zumber daya air pada Wilayah Sungai Bali - Penida guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;
-2-
pcmbahasan usulan rencana alokasi
air dari setiap sumber air pada
Wilayah Sungai Bali - Penida guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air; d
pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai Bali Penida untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
e.
pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusi4 keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan zumber daya air pada Wilayah Sungai Bali Penida; dan
pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber dayaair pada Wilayah Sungai Bali - Penida. KEEMPAT
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTIIM KETIGA TKPSDA Wilayah Sungai Bali - Penida menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:
a. konsultasi
dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bali Penida serta tercapainya kesepahaman antarset:toq antarwilayah dan antarpemi I ik kepentingan;
b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarseklor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bali - Penida; dan
c.
KELIMA
kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bali Penida.
Keanggotaan TKPSDA Wilayah Sungai Bali - Penida dapat dikelompokkan dalam komisi-komisi sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua TKPSDA Wilayah Sungai Bali - Penida, kecuali Ketua dan Ketua Harian.
KEENAM
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA TKPSDA Wilayah Sungai Bali - Penida harus menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum paling sedikit 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota terkait.
KETUJUH
a. Untuk membantu tugas TKPSDA Wilayah Sungai Bali - Penida, dibentuk sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Bali - Penida.
b. Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Bali - Penida ditetapkan oleh Ketua Harian TKPSDA Wilayah Sungai Bali - Penida.
c. Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Bali - Penida dipimpin oleh Kepala Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Bali - Penida. -3-
d. Kepala Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Bali - Penida dijabat oleh salah satu Kepala Seksi pada Balai Wilayah Sungai Bali l)onida.
KEDEI",APN N
:
Scgala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kcrja llalai Wilayah Sungai Bali - Penida, Direktorat Jenderal Surnbcr Daya Air.
KESEMBIT,AN
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
d[ rtr!
Tembusan disampaikan kepada Yth:
1.
Gubernur Provinsi Bali;
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
10. I
l.
MANTO
lnspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum; Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga; Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
Direktur Bina PSDA" Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum; Walikota Denpasar; BupatiGianyar; Bupati Tabanan; Bupati Klungkung; Bupati Jembrana; Bupati Bangli; Bupati Karangasem; Bupati Buleleng; Bupati Badung; Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Pertinggal.
-4-
Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/KP'[S/M/201 I Tanggal : 2 Februari 201 I
DAFTAR ANGGO'I'A']'IM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BALI - PENIDA NO
A/t' N I'I' K RR.IA/ .'ABATAN/ ASOSIASI/ORGANISASI
NA M
KEDUDUKAN DALAM TIM
I
Kepala Badan Perencanaan Pcmbangunan Dacrah (Bappcda) Provinsi Bali
2
Kepala Dinas Pckerjaan Umum Provinsr Bali
J
Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida
Anggota
4
Kepala Dinas Peflanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali
Anggota
Kepala Badan Lingkungan
Anggota
5
Hidup
Ketua Merangkap Anggota
Ketua Harian Merangkap Anggota
Provinsi Bali 6
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
Anggota
7
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota
Anggota
Denpasar 8
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Anggota
Kabupaten Gianyar 9
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Anggota
Kabupaten Tabanan 10
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Anggota
Kabupaten Klungkung
1l
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Anggota
Kabupaten Jembrana 12
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng
Anggota
-5-
KETERANGAN
NO
NAMAruNIT KERJA/ JABATAN/
l3
ASOSIASI/ORGANISASI Kepala Dinas llina Marga dan Pengairan
KEDUDUKAN DALAM TIM Anggota
Kabupnten Bodung
t4
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
Anggota
l5
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem
Anggota
16
I Made Sudiarsana, SE., Juru Raksa (Bendahara) Desa Adat Timbrah Kabupaten Karangasem
Anggota
l7
Ir. I Wayan Pasek Arimbaw4 MP, Ketua
Anggota
Umum Sabhantara Pekaseh Kabupaten Tabanan 18
I Nyoman Renda, Ketua Forum Pekaseh dan Kelian Subak Abian Kabupaten Badung
Anggota
l9
I Putu Sukadana, Anggota
Anggota
Subak Sampalan Baler Margi Pasedahan Toya
Unda Timur, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung 20
Ir. I Nengah Mawan, Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kab. Tabanan
Anggota
21
Ir. Gede Sedan4 M.Sc. MMA., Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTD Cabang Buleleng
Anggota
22
Prof Dr. Ir. Nyoman
Suparta, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ([IKTI) Bali
Anggota
23
I Kade Parta Adi Wrjaya ST., Bendahara
Anggota
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) DPD Bali
-6-
KETERANGAN
NO 24
NAMA/TJN IT KERJA/ JABATAN/
ASOSIASI/ORGANISASI I Nyoman Sukanada, S1'., MM , Ketua
KEDUDUKAN DAI-AM TIM Anggotd
Dcwan Pcngurus l)acrah Pcrsatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indnncsia (PI,ll{PAMSI) Provinsi Bali 25
Komang Purnama, S'l'., Komite Tetap Kebijaksanaan Daerah Kamar Dagang dan lndustri (KADIN) Provinsi Bali
Anggota
26
I Gedc Nyoman Darma Susila, S.Pt., Ketua Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) Darma Nadi
,dnggota
27
I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, SE., MBA., Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran lndonesia (PHRI) Badung
Anggota
28
Drs.
Gusti Ketut Narya, M.Si., Ketua Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh Indonesia, Pengurus Provinsi Bali
Anggota
29
Ni Nyoman Sri Widhiyanti,
Anggota
I
SH.,
Anggota Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Bali 30
Dr. Ir. Ni Luh Kartini, MS., Ketua Yayasan Bali Organic Association
Anggota
(BoA)
-7-
KETERANGA}[
