ilENTEru PEKER.,M}I
UTUIUI
REPUBUK I]{DONEgN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN I]MTJM NOMOR : 33/KPTS/1VI/201 I TENTANG PEMBENTITI(AN TIM KOORI}INASI PENGELOLAAI{ SUMBER DAYA AIR WII,AYAH SUNGAI TOBA. ASAHAN
MENTERI PEKERJAAN [JM[JM, Menimbang
'. a. bahwa dalam rangka mengoordinasikan
kepentingan berbagai seklor,
wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Toba-Asahan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2A04 tentang Sumber Daya Air, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04lPRT/tr[/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/I(ota, dan Wilayah Sungai, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) Toba - Asahan;
Mengingat
:
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 4 perlu ditetapkan.TKPSDA Wilayah Sungai Toba - Asahan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 $;
J.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahwr 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
-l-
4
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
47 tahun
2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7.
Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 84/P Tahun 2OO9
8.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor llA/PRT/IvI/2006 tentang Penetapan Wilayah Sungai,
9.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor O4|PRT|MI2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, KabupatenA(ota, dan Wilayah Sungai;
MEMU TUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PEKERIAAN UMUM TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI TOBA-ASAHAN. KESATU
Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Toba - Asahan, yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Toba Asahan, dengan $rsunan keanggotaan sebagaimana tercanfum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
a.
TKPSDA Wilayah Sungai Toba
- Asahan berkedudukan di Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara.
b.
TKPSDA Wilayah Sungai Toba
-
Asahan bersifat nonstruktural, jawab berada di bawah dan bertanggung langsung kepada Menteri Pekerjaan lJmum.
KETIGA
TKPSDA Wilayah Sungai Toba - Asahan mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:
a. pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana
pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Toba - Asahan guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
b. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana
kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Toba - Asahan guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air; t
G.
d.
pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada Wilayah Sungai Toba - Asahan guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologr pada Wilayah Sungai Toba Asahan untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi; pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusi4 keuangarq peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Toba - Asahan; dan
pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber dayaat pada Wilayah Sungai Toba - Asahan. KEEMPAT
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA TKPSDA Wilayah Sungai Toba - Asahan menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:
a. konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Toba Asahan serta tercapainya kesepahaman antarsektoq antarwilayah dan antarpemilik kepentingan;
b. pengintegrasian
dan
penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Toba - Asahan; dan
c.
kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Toba Asahan.
KELIMA
Keanggotaan TKPSDA Wilayah Sungai Toba - Asahan dapat dikelompokkan dalam komisi-komisi sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua TKPSDA WS Toba - Asahan, kecuali Ketua dan KetuaHarian.
KEENAM
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA TKPSDA Wilayah Sungai Toba - Asahan harus menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum paling sedikit 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota terkait.
KETUJUH
a. Untuk membantu tugas TKPSDA WS Toba sekretariat TKPSDA WS Toba - Asahan.
-
Asahan, dibentuk
b. Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS Toba Asahan ditetapkan oleh Ketua Harian TKPSDA WS Toba - Asahan.
c. Sekretariat TKPSDA WS Toba
-
Asahan dipimpin oleh Kepala
Sekretariat TKPSDA WS Toba - Asahan. -J-
d. Kepala Sekretariat TKPSDA WS Toba - Asahan dijabat oleh salah satu kepala seksi pada Balai Wilayah Sqngai Sumatera II.
KEDELAPAN :
Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan
Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera tr, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
KESEMBILAN
.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Plbtangeal 14 Februarj
/iffil;5$\Umum,
Tembusan disampaikan kepada Yth:
l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Gubernur Provinsi Sumatera Utara; Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum; Staf Ahli Menteri Pekerjaan Ilmum Bidang Hubungan Antar Lembaga; Bupati Simalungun; Bupati Samosir; Bupati Toba Samosir; Bupati Tapanuli Utara; Bupati HumbangHasundutan; Bupati Dairi; Bupati Karo; Bupati Asahan; Walikota Tanjung Balai; Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Pertinggal.
-4-
2011
Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : Tanggal
:
33AGTSA{/201I 14 Februari20ll
DAFTAR ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGELOI.AAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI TOBA-ASAHAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
J
NAMA/TTNIT I(ERJA/ JABATAN/ ASOSIASVORGANISASI Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II.
4
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten
Anggota
5
Simalunzun. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba
Anggota
NO I 2
Ketua merangkap anggota Ketua Harian meranpftao anggota Anggota
Samosir. 6 7 8
9
l0 l1
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan. Kepala B adan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Taniung Balai. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara. Kepala Bidang PLA dan Sarana Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.
Anggota
Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan
Anggota
Lahan, Dinas Kehutanan
dan
Anggota Anggota Anggota Anggota
Provinsi
Sumatera Utara.
t2
Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan
Anggota
dan Pemulihan Lingkungan" Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera IJtara.
l3
Kepala Bidang Fisik dan Prasaran4
Anggota
l4
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabuoaten Samosir. dan Kepala Bidang Kehutanan dan Dinas Kehutanan Perkebunan, Perkebunan Kabuoaten Dairi.
Anggota
l5
Kepala Kantor Lingkungan
Anggota
Hidup
Kabupaten Karo.
-5-
KETERANGAN
NO
NAMAAJMT KERJA/ JABATAN/ ASOSIASVORGA}{ISASI
KEDT]DI}KAII DALAM TIM
16
Syahril Syawal Harahap, SP.M.Si., Wakil Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia (PTIHKTD Kabunaten Asahan. Muhammadsyah, Wakil Sekretaris DPC Pemuda Tani Indonesia (PTI-HKTD
Anggota
l7
Anggota
Kabupaten Simalunzun.
l8
l9 20
21
M. Fadly Abdina" SP., Sekretaris
DPC Pemuda Tani Indonesia HKTI Kabupaten Humbans Hasundutan. Hendra Gunawan Simbolon, SE., Wakil Sekretaris DPC Pemuda Tani Indonesia OTI-HKTI) Kabuoaten Taoanuli Utara. Maratua Siahaan, Sekretaris DPC Pemuda Tani Indonesia (PTI-HKTI) Kabupaten Toba Samosir. Jose Anwar Dalimunthg SE., Ketua DPC
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Pemuda Tani Indonesia (PTI-HKfi) Kabuoaten Samosir. ,>,,
DR.Ir. Edi Irwansyatq M.Si., Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet
Indonesia (GAPKINDO),
Anggota
Cabang
Sumatera Utara. 23
Agus Susanto, SE., Sekretariat Forum Komunikasi Masyarakat Pelanggan Air,
Anggota
(FKMPA) PDAM Tirtanadi, Provinsi Sumatera Utara.
24
Julianto, Sekretaris Assosiasi Masyarakat dan Pengusaha Hutan Tanaman Rakyat Indonesia (AI\[PHTRD, Provinsi
25
Bernat Tambun, Ketua
Anggota
Sumatera Utara.
26
27
Assosiasi Masyarakat dan Pengusaha Hutan Tanaman Rakyat Indonesia (AMPHTRI),, Kabupaten Toba Samosir. Robert Hutauruk, Ketua Asosiasi Masyarakat dan Pengusaha Hutan Tanaman Rakyat Indonesia (AMPHTRI), Kabupaten Tapanuli Utar a. Abdul Wahab Margalang Wakil Ketua Asosiasi Masyarakat dan Pengusaha Hutan Tanaman Rakyat Indonesia (AMPI{[RD- Kabuoaten Asahan.
-6-
Anggota
Anggota
Anggota
KETERANGAN
NO
NAMAA]MT KERJA/ JABATAI\T/
KEDT]DUKAN
DALAM TIM
28
ASOSIASVORGAIUSASI Drs. Alarif Longser Simanjuntalg Ketua Asosiasi Masyarakat dan Pengusaha
Hutan Tanaman Rakyat (AMPHTRI), Kabupaten
KETERANGAI{
Anggota
Indonesia Humbang
Hasudutan. 29
Ir. Zanal Abidin Siregar, M.Kom.,
Anggota
30
Kepala Divisi Operasi ZanaZ, Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi, Provinsi Sumatera Utara. DR. Ir. A. Perwira Mulia Tarigan, M.Sc., Lembaga Penelitian dan Staf Pengabdian/Pelayanan pada Masyarakat, Universitas Sumatera Utar:a.
Anggota
Ahli
lvfe.interi
-7-
"P
ekerj aan lJmum,
