GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
TAHUN
2@15
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa dalam rangka mewujudkan
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Tahun 2075, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
1.
pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang PemLrentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92\;
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
J.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2B6\;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Ir.rdonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemtraran Negara Republik Indonesia Nomor 3a55);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah clengan Peraturan Pemerintah Pengganti tJndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang f)ana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurn 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara IRepublik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pecloman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 TahUn 2006 tentang Pelaporan I(euangan Dan tr(inerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6la);
38 Tahun 2OO7 tentang (Jrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pembagian
10. Peraturan Pemerintah Nomor
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Repurblik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor a737); 1
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan l,embaran Negara Repurblik Indonesia Nomor a816);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr.rn 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2Q1O tentang Tata cara Pelaksanaan'lugas Dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur selaku wakil Pemerintah Di wilayah provinii (l-embaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2OIO Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20lO tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Seita I{edudukan l(euangan Gubernur Selakur Wakil Pemerintah Di Wila1'6[ Provinsi (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2oll Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 15. Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Tengah Nomor
2008 tentang Umsan Pemerintahan Yang
4 Tahun
Menjadi Kewenanga., Pemerintahan Daerah Provinsi .Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Irlomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1O);
16. Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jarva Tengah Tahun 20 13-20 18
(l,ernbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
201"4
Nomor 5); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dart Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahr.rn 2008 Nomor 7 seri D nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Prclvinsi Jawa Tengah Nomor 13);
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahr'rn 2OOT tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan- Pemerintahan l)aerah sebagaimana telah diubah d"r-rgor-t Peraturan Menteri I)alam Negeri Nomor 8 Tahun 2OOg tentang Perubahan Atas Peraturan lVlenteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Tata cara Pengaurasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Talrlun 2OO7 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnyzt Masa .Jabatan KePala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 TahUn 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2Ol4 tentang tentang I(ebijakan Pembinaan dan Pengarvasan Di Lingkr.rngan Kementerian Dalarn Negeri Dan Pemerintah Daerah Tahun 2OI5; 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nortor 82 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jau,a Tengah (Berita Daerah Provinsi .Jawa Tengah Tahun 2OO8 Nomor 82); 25. Peraturan Gubernur Ja'uva Tengah Nomor 85 Tahun 2O1O tentang Petunjuk Pelaksanaan Bvaluasi l,aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OtO Nomor 86);
26. Peraturan Gubernur .Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi .Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89); MEMUTUSI(AN:
Menetapkan
:
PERATURAN GTJBERNUR TBNTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PBMERINTAH DAERAH DI PROVINSI .JAWA TBNGAH TAHUN 2015.
Pasal I Dalam Peraturan Gubernttr ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Provinsi .Jawa Tengah 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerale menurut asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya otonomi dan tugas -dan prinsip Negara Kesatuan [tepublik Indonesia, dalam sistem sebagaimana dirnaksucl dalarn tJnclang-Undang Dasar Negara Republil< Indonesia Tahun 1945. pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 3. penyelenggara pemerintahan claerah 4. Kebijakan-pembinaan Dan Pengarvasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas p".ry.1..rggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa :
.
Tengah.
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang clitujukan untuk m-enjamin agar pemerintahan daerah
5. Pengawasan
dan ketentuan berjalan secara efektif dan efisien sesLlai dengan rencana peraturan perundang-tlndangan' disingkat APIP 6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan ale.Jr, sesuai fungsi d.., kewenangannya yang meliputi Pemerintah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Kota' Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupatenf Pasal 2 Pemerintahan Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Dalrah cli Provinsi.Jawa Tengah Tahun 2Ol5 : Jenderal a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh lnspektorat Kota ; I(ementerian / I n spelitorat Provin si dan I nspektorat Kabupaten / pemerintahan dan b. meningkatkan Penjamtnan mutu atas penyelenggaraan Intern kepercayaan masYarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Pemerintahan. Pasal 3 kegiatan Kebijakan sebagaimana climaksucl dalam Pasal 2 merupal
pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan perrrbinaan dan terhadap: a. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Provinsi;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan cli daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah; dan c. percepatan menuju good gol)errLQnce' clean gouerment, . dan pelayanan pembinaar"t puuhr< pada pe.rreriniahan provinsi clan I(egiatan penuniang dan pengawasan lainnYa.
Pasal 5
Pemerintahan uraian Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan dalam dimaksud Daerah di Provinsi .Jawa Tengah Tahun 2015 sebagaimana terpisahkan Pasal 3, tercantum dalam Lampirzn lrspg merupakan bagian tidak
dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 6
wajib (1) Kepala satuan I(erja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabr-rpaten/l(ota t relak.o.rakan tindak lanjut hasil pengawasan'
(2)
'lindak lanjut hasilpengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1) setelah tanggal diterimanya
paling lambat OO t.r,"* iufufii hari ka-iender laporan hasil pengawasan. bertanggungjarvab atas (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota oleh Kepala tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan pelaksanaan 'satuan Kerja Perangkat Daerah' Pasal 7
(1)WakilC}ubernurdanWakilBupati/Wakil.Walikotamemerintahkankepada penvelesaian dalam ha1 Majelis Tr-rntutan Ganti n.rgi'lr"i"k melakukan indikasi kerugian keuangan tindak lanjut hasil p.r'rgr"*."u.r, terkaitwaktu 60 (enam puluh) hari negarafclae.ah tidak diselesaikan clalam kalender.
kerugian lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi hari pr'rluh) 60 (enam keuangan negara tidak diselesaikan clalam waktu walikota memberikan kalender, wailt Gubernur dan wakil Bupati/wakil Perangkat Daerah untuk penilaiar-r t".n,a^p Ke pala Satuan l(erja sebagai bahan disampaikan kepacla Gubernur dan Bupati/Walikota
(2) Dalam hal tindak
pertimbangan dalam pengambilan keputusan' tujuan tertentu terkait (3) Dalam hal tinciak lanjut hasil pemeriksaan.clengan dengan ketentuart Kepala Oaerah p..,.yl1""r,-lannya clilaksanakan sesuai peraturan Perundan g-undangan' Pasal 8
peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' pengundangan Peraturan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Daerah Provinsi Jawa Gubernur ini dengan p..t.-pitannya clalam Berita Tengah.
Ditetapkan pada
di
Semarang
tanggal 9 Januari 7)15
GIJBERNUR JAWA TENGAFI,
GAN.]AR PRANOWO
Diundangkan di Semarrang pada tan[gal 9 Januari m15 SEKRETARIS DABRAH PROVINS] AH JAWA'IE
SRI PURYON
BERITA DA
RTO SOEDARMO AH PROVINSI .]AWA TENGAH TAHUN
zo15
NoMoR
4
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2Al5 TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI .]AWA TENGAH TAHUN 2015
URAIANKEGIATANKEBIJAKANPEMBINAANDANPENGAWASANDILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI ..]AWA TENGAH DAN 2OI5 PEMERINTAH KABUPATEN/I(OTA JAWA TENGAI'{ TAHUN
I.
ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN
Dalam rangka menindaklanjr-rti Peraturan Menteri Dalam Negeri Atas Penyelenggaraan Nomor 7g Tahun 2o14 tentang Kebijakan Pengawasan PemerintahanDaerahTahun2015terdapatpenekananarahkebijakan
pengawasan yang meliputi antara lain : Provinsi; 1. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan pemerintahan di claerah kabupaten/kota di Jawa
2. pelaksanaan urusan 3.
II.
Tengah; dan dan pelayanan percep atan menuju good goue.n'Lance, clean goue-rment, penunjang publik pada pemerintahan frrovinsi .Jawa'lengah clan Kegiatan pembinaan dan pengawasan lainnya'
PROVINSI RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEI(TORAT JAWA TENGA}.{ A. Kegiatan Pembinaan clan pengawasan Satuan tr(erja Perangkat Daerah/unit
KerjalingkupPemerintahProvinsiJawaTengah,meliputi: 1. pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, ker.tangandanasetpadaSatuanKerjaPerangkatDaeralr/LInitt(erja;
2. Reviu LaPoran Keuangan; 3. Pemeriksaan Pengelolaan Dana Hibah; 4. Pemeriksaan Bantuan Gubernur; 5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas l(inerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit l(erja; 6. Pengaduan masyarakat clan pemeriksaan dengan tujr'ran tertentu; 7. Pengarusutamaan Gender; B. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi' penyelenggaraan B. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota: 1. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan I(epala Daerah meliputi a. Pembinaan dan Pengawasan l(ebijakan Daerah dengan SKPD :
pengampuBagianhukum,BagianOrganisasi,BagianTata b.
Pemerintahan dan Bappeda atau sebutan lain yang sejenis; Manusia Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya
denganSKPDpengampuBKDatausebutanlainyangsejenis;
C.PembinaandanPengawasanPengelolaanBarangDaerahdan PengelolaanKerranganDaerahdenganSI(PDpengampuDPPKAD atau sebutan lain Yang sejenis; meliputi: 2. Penyelenggaraan urusan pemerinta}ran kabupaten/kota Inspektorat Kabupaten/Kota dengan sasaran pemeriksaan tindak
a.
b.
lanjuthasilpemeriksaandenganfokusper}ratian: . Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan Itjen Kemendagri; perhatian : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan fokus Aset Daerah; 2) Anggaran Daerah; 3) Pendapatan dan Investasi Daerah; (DAK) dan Dana 4) Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 1)
Perimbangan; 5) Pelaksanaan, Penatausahaan, J.
Akuntansi clan Pertanggungjawaban
Anggaran PendaPatan Belanja' Administrasi umum pemerintahan clengan fokus perhatian: a. Bagian Pemerintahan dengan sasaran pemeriksaan: Prioritas 1)Kebijakan urusan Pemerintahan yang merttpakan Program Daerah; 2) Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama; 3) Wilayah Perbatasan dan Khusus'
b. Bagian Umum dengan fokus perhatian: Penggunaan, Pemeliharaan,Pengamanan dau lnventarisasi; 2) Pengadaan Barang dan Jasa' 1)
c. Bacian perencanaan clan PembangLlnan Daerah dengan
lbkus
perhatian: 1)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
2)
Perencanaan, Pengaturan, Pemanfaat'an' Pembinaan dan
Pengendalian'[ata Ruang; d. Dinas Kependudukan clan Catatan Sipil clengan fokus perhatian : 1) Pendaftaran Penduduk; 2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudr-rkan. e. Baclan Kesatuan Bangsa clan Politik dengan fokus perhatian Umat Beragama' 1) Pembinaan Kerukunan Antar Sr-rku dan Intra Suku, :
Ras dan Golongan; 2) Penanganan Konflik Sosial'
Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan fokus perhatian 1) Keuangan dan asset desa; 2) Pemantapan clata profil desa clan kelurahan'
f. Badan
:
4,PemeriksaandengantujuantertentuberupaPemeriksaanBantuan dan bidang Prasarana Gubernur baik Bantuan Ker-rangan di bidang sarana PendiclikanmaupunBantuankepadaPemerintahDesa; Pengelolaan Dana 5. Pengelolaan Anggaran Pendidikan berupa Pemeriksaan Bos;
C.
percepatan menuju good Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka publik pada pemerintahan gouen-Lance, clean qouerment, dan pelayanan
provinsi
:
1. Mengawal retormasi birokrasi melalui kegiatan : (PMPRB); a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
b.Evaluasiperiodikpelaksanaa'nreformasibirokrasi(setiaptriwulan); c. Pembangunan zorta integritas; d.PenguatanAparatPengawaslnternPemerintah(APIP). Strategi 2. PemanLauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2Ol2 tentang Jangka Panjang Tahun Nasional pencegahan clan pemberantasan Korupsi tindak lanjutnya; 20 12,2025 serta peraturan perundang-undangan 3. Pengr-ratan Sistem Pengendalian Internal; 4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; 5. Pemantauan perkembangan indikator kinerja; 6. Evarluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan)'
D.
Kegiatan penuniang pcmbinaan dan pengawasan' bidang pengawasan 1. Penyusuniln peraturan perundang - undangan 2. Penyustlnan pedornan / standar di bidang pengawasan; 3. Koordinasi Program Pengawasan; hal 4. Tugas lain sesuai kebijakan ()ubernur antara lain mengenai dianggap strategis di lingkup daerah'
- hal yang
Jawa Tengah ditetapkan Sasaran dan jadwal Pengawasan oleh APIP
aW GANJAR PRANOWO
