,
KEPUTUSAN KEPALA BAI}AN PELAYAF{AN PERIZINAN TERPADU ACIH
NOMOR: 067to2gl20l3 TENTANG PENETAPAN STA}{DAR PELAYAFIAi{ PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAI{ PNLAYANAF{ PERIZINAN TERPAI}U ACEH I
Menimbang
: a.
b.
Mengingat :
1.
') J.
4. 5.
6.
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggata&n pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang taik, dan guna mewujudkan f<epastian hak dan kewajiban berbagai pihak yarig terkait dengan penyelengg pelayanan' setiap peny*t.ttg{*u pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
batrwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan seperti dimaksud huruf a, jenis maka perlu diietapkan starrdar Pelayanan untuk setiap pelayanan yang diUerit
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Propinsi Atjeh. dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peratuian Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peratrnan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu; peraturan-tvtenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan
-1-
-2-
8. 9. 10. 11. 12.
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penzinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Peraturan Gubemur Aceh Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonpeizrnarr kepada Badan Pelayanan Pelizinan Terpadu Aceh; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2}rc tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Penanaman Modal Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
MEMUTUSKAI{:
Menetapkan
:
PERTAMA :
Standar pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA
Standar pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh, meliputi ruang lingkup pelayanan :
:
l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
10) 11) 12) 13) 14)
l5)
16) 17) 18) 19) 20)
2l)
22) 23)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (ILIPHHK-HA/RE) Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan TanamanAlutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT/HTI) Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Izin Pemasukan & Penggunaan Peralatan Kehutanan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan RencanaKerjaUPHHK-HA/I{T/I{TVUPHHBK Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (ruIPHHK) Izin Usaha Perkebunan (IUP) Izin Usaha Perkebunan untuk Budi daya (IIIP-B) Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Izin Pembukaan.Lahan (Land Clearing) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPD Izin Pemasukan DOC dan DOD Izin Rumah Potong Hewan Izin Rumah Potong Unggas Izin Usaha Obat Hewan Izin Usaha Peternakan SertifikatNomor Kontrol Veteriner Unit UsahaPangan Asal Hewan 24) Izin Pengeluaran........
-3-
24) Izin Pengeluaran dan Pemasukan Temak Serta Bahan Asal Hewan 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35)
Ternak Dari dan Ke Aceh Surat Keterangan Jalan Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Serta Bahan Asal Hewan Ternak Dari dan Ke Aceh Izin Prinsip Pendirian SPBU Rekomendasi Usaha Kelistrikan Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM Izin Usaha Kelistrikan Lintas Kabupaten/Kota Rekomendasi Kegiatan Usaha Hilir Migas Rekomendasi Kegiatan Usaha Hulu Migas Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas Rekomendasi Pemakaianatau Pengusahaan Air Tanah Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Laut yang digrrnakan di
Darat
36) IUP Operasi
Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian
pada lintas kabupatenlkota
37) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Mineral
38)
Bukan Logam dan Batuan lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut4 (empat) mil sampai dengan 12 (duabelas) mil Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Mineral
Logam dan Batubara lintas Kabupaten/Kota danlatauwilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil 39) IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan lintas Kabupaten/Kota 40) IUP Operasi Produksi Penjualan lintas Kabupaten/Kota 4t) lzin Sementara Melakukan Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara Bagi Pemegang IUP Eksplorasi untuk WIUP lintas wilayah kabupeten/kota . 42) Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian untuk WIUP eksplorasi pada lintas KabupetenA(ota 43) Izin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan 44) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batuan untuk lintas Kabupaten/Kota danlatau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (duabelas) mil 45) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan untuk lintas Kabupaten/I(ota danlatau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (duabelas) mil 46) Izin Usaha Pertambangan {IUP) Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan lintas Kabupaten/ Kota danlatau wilayah latt4 (empat) mil sampai dengan 12 (duabelas) mil 47) lzin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam dan Batubara lintas KabupatenA(ota dan/atau wilayah laut4 (empat) mil sampai dengan 12 (dtnbelas) mil 48) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi Komoditas Mineral atau Batubara 49) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Komoditas Mineral atau Batubara. 50) Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus 51) Persetujuan
-5-
84) Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kelas B 85) Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Kelas B 86) Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMA atau PMDN
87) Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan 88) Rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit 89) Rekomendasi Peningkatan Kelas Rumah Sakit 90) Surat Izin Pemakaian Aset Milik Pemerintah Aceh 91) Srnat Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/ 92)
Kota Surat Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata (TDU-KP) Lintas Kabupaten/Kota
93) Izin Galian Kabel Telekomunikasi Wilayah Daerah
Provinsi
(rGKrwDP)
94) Izin Insidentil 95) Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang flJT-KC) 96) Izin Operasi Angkutan Orang (Angkutan TAKSI) 97) Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator Wilayah Daerah Provinsi (IPKCLPOWDP)
98) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi 99) 100) 101) 102) 103)
Khusus Wilayah Daerah Provinsi (IPTKHDP) Izin Prinsip Penambahan Armada dan Perluasan Izin Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Izin Produksi Jasa Perfilman Provinsi (IPJPP) Izin Trayek Mobil Bus Umum Angkukn Antff Kota Dalam Propinsi (TTMBUA-AKDP) Karhr Pengawasan (KPS) Kartu Tanda Operasional Angkutan Barang Laadbak Tertutup
(Kro-ABLT) 104) Surat Penetapan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Regional 105) Rekomendasi Penetapan Induk Pelabuhan Internasional dan Nasional 106) Rekomendasi Penetapan Pelabuhan Internasional Hubungan, Internasional dan Nasional 107) Rekomendasi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wilayah Daerah Provinsi (zuPJTLWDP) 108) Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Internasional dan Nasional 109) Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja (DLK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Internasional Hubungan, Internasional dan Nasional
110) Izin Angkutan Barang Khusus (IKABK)
1) Rekomendasi
Pembangunan Tower/lvlenara Telekomunikasi 112) Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus 11
113) Rekomendasi / Advis Trayek Antar Kota Antar Propinsi (RTAKAP) 114) Surat Keterangan Pengecekan Fisik Kendaraan Bermotor Dinas (DEM) 115) Surat Izin Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Regional 11
6) Surat l2in..................
7 -6-
116) Surat Izin Pengelolaan Dermaga Kepentingan Sendiri Yang Berlokasi Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional
117) Surat Izin Penetapan Batas-Batas Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional (SIPBLKDL) 118) Surat Izin Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Regional. 1 19) Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan 120) Surat lzin Pertimbangan Teknis Untuk Penambahan danlatau Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Regional
121) Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) 122) Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SruPPER) 123) Surat Izin Usaha Pengusahaan Tally (SIUPT) 124) Srnat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) 125) Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) 126) Surat Keterangan Plafond Kendaraan 127) Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) 128) Rekomendasi Tenaga Kerja Asing Dibidang Sosial 129) Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah. 130) Surat Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (SIK-UKS) Panti Sosial
131) Surat IzinTempat Penitipan Anak (SI-TPA) 132) Surat Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (SIK-UKS) Non 133) 134) 135) 136) 137)
Panti Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh Iztn Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ke Luar Negeri Izin Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS - AKL) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tenaga Kerja WargaNegara Asing Pedatang (TKWNAP) Surat Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA) 138) Surat Izin Pemakaian Pesawat Uap 139) Rekomendasi Industri 140) Persetujuan Prinsip Usaha Industri l4l) IzitUsaha Industri 142) Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahapan Persetujuan Prinsip 143) Tanda Daftra Industri (TDI) 144) lzin Perluasan Industri 145) Rekomendasi Perdagangan 146) Rekomendasi Koperasi 147) Pengesahan Akte Pendirian Koperasi 148) Pengesahan Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 149) lznPrinsip Penanaman Modal 150) Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal 151) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 152) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 153) Izin Usaha Penanaman Modal 154) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 155) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 156) Izin Usaha....
-7-
156) 157) 158) 159) 160) 161) | 62)
Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal InsentifDaerah Verifikasi dan Pemeriksaan Izin di Lapangan Surat Masuk Proses Perizinan danNon Perizinan Surat Keluar Proses Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Informasi P
elay anan Pengaduan
KETIGA
Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelengg ara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelengg aran pelayanan publik;
KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal
hryPELAYANA^T
21 NovrMBEp 2ol3 M
24
MUHARRAM 1435 H
KEPALA BAI}AT\ PERIZINAIY TERPADU ACEH
/ PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196406A7 D9AA2 1 001 Disahkan
oleh
a.n. GUBERNUR
VfnrcnarARts
ACEH
DAERAH
I
W
fr
pBs. pERMAWAN. MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19590126 198303 1005
