bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima, unluk

PEM

ERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

BADAN PEIAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Jl. Jend. Ahmad Yanl Km. V Telp. 077L'2L8ZZ e-mail : [email protected] Kode Pos 29124 Website.

http://bp2tom.taniunqpin

KEPUTUSATV KEPALIT BADAIT PELAYAIVA.IT PERIZITTAil "ERPADU DAN PET{ANAMATT }IODAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 1.741 Tahun 2O14 TEIYTANG

STANDAR' OPENASIONAL PROSEDUR PENERBITAIT IZIN MENDIRII(AN BAITGUNAN (IMBI DI LIIIGKT'ITGAI{ BN)AN PELAYANAI{ PERIZINAN TERPAI)U DAN PEITANASIAIT }IODAL KOTA TANJT'ITGPINANG

I{EPALA BN)AII PELI\YAITAJT PERIZIITAIT TERPADU DAIIT PET{AIIAMAT{ MODAL KOTA TAITJTINGPINAITG,

bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima, unluk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik khususnya pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara maksimal serta mewujudkan

Menimbang

partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan

Standar Operasional Prosedur Penerbitan Inn b.

Mendirikan Bangunan (IMB); bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu mengatur Standar Operasional Frosedur

Penerbitan

lzin Mendirkan Bangunan (IMB) da,lam

pelaksanaan T\rgas dan fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Fernerintah Kota Tanjungpinang;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20Ol tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2.

all2);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484a1; 3"

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Felayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5O38); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang

Pembentukan

Perundang-Undangan

Peraturan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Taltun 2OIl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 5.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 54941; 6"

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20O8 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 54 Tahun 2U09 tenta.ng Tata Naskah Dinas

di Lingkungan

Pemerintah

Daerah; 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

52 Tahun 2011

tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7O4l; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2OI2 tentang Pedoman Penl'usunan Standar Operasional Frosedur Adminisrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 649);

12.

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321

13.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN17l2OO3 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

14. Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pembangunan

Daerah Kementrian Dalam Negei Nomor soo/ll9LlY/Bangda Tanggal 08 Juni 2OO9 tentang Penyempurnatrn Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Perafuran Daerah Nomor

3 Tahun

2OO9 tentang Organisasi

dan Tata

Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor l4);

Nomor 53 Tahun 2OI2 Tentang Uraian T\:gas Pokok dan Fungsi

t7. Peraturan Walikota Tanjungpinang

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal; 18.

Peraluran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 20 1 3 Tentang Penyelenggaraan Perlzinan;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan KESATU

Standar Operasional Prosedur Penerbitan lnn Mendirikan Bangunan (IMB) Badan Pelayanan Ferizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang sebagaimana disebut

dalam lampiran keputusan ini

.

I(EDUA

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus

KErIGA

dilaksanakan oleh Aparat di Bidang Perizinan Tertentu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang. Waktu penyelesaian penerbitan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja terhitung kelengkapan berkas permohonan diterima.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 10 September 2014 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINA TERPADU MODAL DANiPPNANAMAN .;." KOTA TANJUNGPINANG,

uda

t98702 I

OO4

:l:: lii:r::::r.:::r:j .r

{

: o

i..

ta3 eE<

f.1.:-

.

i:: ..;

toci<

-

AE' €>4 tE3 3se

I Rz

lll FT J :.r :

lFs ,H= r?!

*r

3E* 4Az

I$

et{ -o< diltr -*t<

393 <3. s56

H6q * 196 sR

BEiI!E $ : 3 s ifi i f; i i*: 3 t < SEA c f, 6 itE

E?AEq-l

; s i

lrsF I

Estr:

lrr$

Ig th

et }EF5 n:? .E? q9-

g

!nE Et b

c;;

{ ix E i<

*r !;

.E

sg E-38 EPs 9c: &4

:r4 s+ tl !s3 9E ir !i5

I 3 E

g E

=;9&

sEg 1b5 i iET 3 gE :It€$€ :i €

iiFi€ $il tE iEh Er $if si i c! tI t<

q

!:

3 5

E 2: i:-i

:ifl

e

3 e