MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA MELALUI LAYANAN TERPADU & LAYANAN ONLINE
PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI FOKUS DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG BAIK /GOOD GOVERNANCE
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK / GOOD GOVERNANCE PADA DASARNYA BERORIENTASI PADA MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN DAN PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN.
PELAYANAN PUBLIK MENJADI TUGAS TERPENTING DALAM PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Secara Umum Tugas Negara Adalah Memberikan Pelayanan Bagi Warganegaranya).
FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Hasil Study Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Tahun 2006): -
Komitmen Pimpinan Dasar Hukum Yang Kuat Dukungan Dari Lingkungan Internal dan Masyarakat Inisatif, Gagasan dan Inovasi Internal
2
RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK :
Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik;
Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik;
Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik; dan
Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat;
ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK :
KEPENTINGAN UMUM; KESAMAAN HAK; KEPROFESIONALAN; PERSAMAAN PERLAKUAN; AKUNTABILITAS; KETEPATAN WAKTU;
KEPASTIAN HUKUM; KESEIMBANGAN HAK & KEWAJIBAN; PARTISIPATIF; KETERBUKAAN; FASILITAS KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN; KECEPATAN, KEMUDAHAN& KETERJANGKAUAN 3
KENAPA HARUS TERPADU DAN ONLINE 1. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan;. 2. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 4. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 5. Efisien, yaitu proses pelayanan hanya melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan personil yang telah di tetapkan. 6. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 7. Profesional, pemprosesan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik untuk validasi administratif, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan
TUJUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DAN LAYANAN ONLINE
• mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; • memperpendek prosedur pelayanan;
• mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan • memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan. • memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
9
POTRET TERAKHIR PELAYANAN PUBLIK HASIL PENELITIAN TAHUN 2015 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA KEPATUHAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK SESUAI UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK No
Kementerian
Nilai
Zonasi
1
Kementerian Kesehatan RI
105,50
Hijau
2
Kementerian Perindustrian RI
96,93
Hijau
3
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
96,65
Hijau
4
Kementerian Perdagangan RI
95,00
Hijau
5
Kementerian Pertanian RI
92,79
Hijau
6
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
89,00
Hijau
7
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
85,93
Kuning
8
Kementerian Dalam Negeri RI
84,70
Kuning
9
Kementerian Perhubungan RI
83,87
Kuning
83,43
Kuning
10 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
No
Kementerian
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Kementerian Ketenagakerjaan RI Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI Kementerian Luar Negeri RI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Kementerian Pertahanan RI Kementerian Agama RI Kementerian Sosial RI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Zona Penilaian Kementerian/ Lembaga Nilai
Tingkat Kepatuhan
Zona
0 – 55
Rendah
Merah
56 – 88
Sedang
Kuning
89 – 110
Tinggi
Hijau
Nilai
Zonasi
81,00 80,35 79,55 73,83 71,92 71,50 66,00 60,75 54,30 51,95 50,50 49,50
Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Merah Merah Merah Merah
Kategorisasi Kementerian Hasil observasi Ombusdman 2015 : 1. Sebanyak 18,18% atau 4 kementerian masuk dalam zona merah yang berarti rendah tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Sebanyak 54,55% atau 12 kementerian masuk dalam zona kuning yang berarti sedang tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Sebanyak 27,22% atau 6 Kementerian masuk dalam zona hijau yang berarti tinggi tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
ORGANISASI KEMENTERIAN RISTEKDIKTI Kemenristekdikti
6 LPNK (BPPT, LIPI, BAPETEN, LAPAN, BATAN, BSN)
121 PTN
BAGAIMANA PERAN KOPERTIS WILAYAH VII DENGAN 330 PTS
??
14 Kopertis
± 3.200 PTS
LANGKAH-LANGKAH KOPERTIS VII MENUNJANG PENINGKATAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK KEMRISTEK-DIKTI 1. Menyusun RENSTRA 2015 – 2019; 2. Melaksanakan Agenda Reformasi Birokrasi Kemristek-Dikti; (SK Koordinator No. 109/K7/KP/2016 tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kopertis Wilayah VII) 3. Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Negara; 4. Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik: a. Melaksanakan Evaluasi SOP sesuai kondisi sekarang; (Kuisener Indek Kepuasan Masyarakat dan Uji Publik) b. Menetapkan SOP dan Standart Layanan Publik tahun 2016; c. Memperbaiki Sarana, Prasarana dan Meningkatkan Kenyamanan serta keamanan pelayanan publik; (Ruang Tunggu Pelayanan, Lingkungan Kantor dan Peralatan IT serta sarana pendukung lainnya) d. Menetapkan Quik Wins (Membentuk Unit Layanan Terpadu (PINTU) dan SILA DIKTI) e. Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik; f. Menetapkan Zona Integritas;
1. MENYUSUN RENSTRA KOPERTIS WIL. VII 2015 - 2019 Renstra 2015-2019 Visi
Menjadi lembaga layanan pendidikan tinggi yang akuntabel dan kredibel untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu
Misi
1. Memberikan layanan pendidikan tinggi yang akuntabel, kredibel berbasis TIK. 2. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan Perguruan Tinggi di Jawa Timur untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.
Tujuan Strategis
Meningkatnya mutu tata kelola dan tridharma perguruan tinggi dalam menghasilkan SDM yang memiliki daya saing bangsa
Sasaran Strategis
1. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM 2. Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel dan kredibel 3. Terwujudnya jejaring kerjasama dan tata kelola kelembagaan Perguruan Tinggi yang taat asas 4. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang akuntabel dan kredibel 5. Meningkatnya partisipasi dan mutu mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non akademik
2. MELAKSANAKAN AGENDA REFORMASI BIROKRASI KEMRISTEKDIKTI; KOPERTIS WILAYAH VII JATIM KEMRISTEK-DIKTI 8 Area Perubahan + Quick Wins
1 Manajemen Perubahan
2
Penguatan Peraturan Perundangundangan
3 Penguatan Kelembagaan 4 Penguatan Tata Laksana 5
Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6 Penguatan Sistem Pengawasan 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. a. Penguatan layanan mahasiswa; b.Penguatan layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 8 c. Penguatan layanan Riset dan Pengembangan; d.Penguatan layanan Kelembagaan.
4 Kelompok Area Perubahan + Quick Wins
Bagian Umum Kelompok area Perubahan 1 a. Manajemen Prubahan; b. Penguatan Tatalaksana; c. Penguatan Sistem Manajemen SDM; 1 d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; e. Peningkatan Kualitas pelayanan Publik, pada sub b. Penguatan Layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Bidang Akademik, Kemahsiswaan dan Ketenagaan Kelompok area perubahan 2 a. Penguatan layanan mahasiswa; 2 b.Penguatan layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; c. Penguatan layanan Riset dan Pengembangan; Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Kelompok area perubahan 3 3 a. Penguatan Kelembagaan; b. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada sub d Penguatan layanan kelembagaan Tim SPI Kopertis Wilayah VII Kelompok area perubahan 4 4 a. Penguatan Sistem Pengawasan; b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK: a. Melaksanakan Evaluasi SOP sesuai kondisi sekarang; (Kuisener Indek Kepuasan Masyarakat dan Uji Publik) b. Menetapkan SOP dan Standart Layanan Publik tahun 2016; c. Memperbaiki Sarana, Prasarana dan Meningkatkan Kenyamanan serta keamanan pelayanan publik; (Ruang Tunggu Pelayanan, Lingkungan Kantor dan Peralatan IT serta sarana pendukung lainnya) d. Menetapkan Quik Wins (Membentuk Unit Layanan Terpadu (PINTU) dan SILA DIKTI) e. Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik; f. Menetapkan Zona Integritas; 5. Meningkatkan Kompetensi SDM; (Diklat teknis dan Jenjang Pendidikan) 6. Meningkatkan Kinerja dan Budaya Kerja Pegawai. a. Mengacu PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai b. Mengacu PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Kopertis
KOMITMEN MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG AKUNTABLE
REKAP LAPORAN SOP dan SPP TAHUN 2017 NO 1
BAGIAN / BIDANG
Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Ketenagaan a. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan b. Seksi Ketenagaan 2 Bagian Umum a. Kepegawaian b. Tata Usaha c. Keuangan 3 Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi a. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama b. Sistem Informasi TOTAL
SOP SPP 21 13 8 51 16 17 18 15 12 3 87
15 9 6 16 14 0 2 12 9 3 43
TERIMA KASIH “KOPERTIS 7 Excelent Service”,
