Layanan Haji Satu Atap dan Optimalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Pelayanan Prima yang Visioner

Layanan Haji Satu Atap dan Optimalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Pelayanan Prima yang Visioner

MEDIA PEMBINAAN | EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2016 | TAHUN XLIII

Kakanwil Kemenag Prov. Jabar, H. A. Buchori didampingi Kabid PHU H. Ajam Mustajam saat membuka kegiatan Pendampingan Finalisasi Hasil Sensus Barang Milik Haji (BMH) Tingkat Prov. Jawa Barat

EDISI

06

Direktur Urais dan Binsyar Kemenag RI HM. Tambrin didampingi Kakanwil Kemenag Prov. Jabar Jawa Barat H. A. Buchori pada acara Evaluasi Pengelolaan PNBP NR Tahun 2016

Kakanwil Kemenag Prov. Jabar H. A. Buchori saat membuka acara Orientasi PPIHK dan PPIU Provinsi Jawa Barat di Hotel Mercure Karawang (24/11)

Pejabat Eselon III di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jabar pada acara Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2016 di Hotel Putri Lembang (7/11)

Kakanwil Kemenag Prov. Jabar Kemenag Jabar H. A. Buchori menandatangani pencanangan Jawa Barat sebagai Provinsi Madrasah di Gedung Pusdai Bandung

Kakanwil Kemenag Prov. Jabar Kemenag Jabar H. A. Buchori foto bersama dengan FKPD Jabar dan pengurus PGM usai penandatanganan pencanangan Jawa Barat sebagai Provinsi Madrasah di Gedung Pusdai Bandung

Kabag TU H. A. Handiman Romdony memberikan sambutan pada acara Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2016 di Hotel Putri Lembang (7/11)

Kabag TU H. A. Handiman Romdony pada acara pembukaan Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (PAOH) di Hotel Jayakarta Bandung (13/12)


EDISI

06

Salam Redaksi Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

P

eningkatan layanan prima dalam berbagai program terus ditingkatkan Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat. Salah satu layanan unggulan di penghujung tahun 2016, kebijakan unggulan diluncurkan untuk meningkatkan pelayanan prima tersebut, di antaranya pelayanan haji satu atap dan pelayanan penyuluhan agama. Dua jenis pelayanan tersebut menjadi kajian utama dalam Majalah Media Pembinaan di penghujung tahun 2016. Terkait dengan pelayanan haji satu atap, Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat menjadi pioneer yang menyelenggarakan layanan tersebut. Melalui layanan satu atap pendaftaran haji dapat dipersingkat, dalam satu hari pada satu tempat, para calon jemaah haji sudah dapat mendaftarkan diri sekaligus mendapatkan nomor urut porsi. Dengan nomor tersebut mereka dapat mengetahui estimasi perkiraan keberangkatan hajinya. Kankemenag Kota Bandung dan Kab. Indramayu, menjadi dua Kankemenag yang telah memiliki gedung tersendiri dalam hal pelayanan haji satu atap tersebut. Selain layanan prima haji diatas, peran penyuluh agama pada internalisasi dan implementasi nilai agama dalam program keagamaan menjadi penting sehingga rekruitmennya harus profesional. Rekruitmen penyuluh agama Islam non PNS yang digelar serentak di seluruh Kankemenag seJawa Barat untuk memperebutkan delapan kursi untuk setiap KUA di Jawa Barat, merupakan upaya peningkatan pelayanan dalam pembangunan keagamaan. Disamping melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing ibadah dan pelaku dakwah di masyarakat, Penyuluh Agama Islam non PNS juga mengemban tugas dan fungsi Kebimas-Islaman dengan spesialisasi masing-masing yang berkompeten mengurus dan melaksanakan tugas di bidang pengentasan buta huruf Al Quran, zakat, wakaf, kerukunan ummat, keluarga sakinah/perkawinan, radikalisme dan aliran sempalan, Narkoba dan HIV serta produk Halal. Sebagai tambahan edukasi dan khazanah, Majalah Media Pembinaan juga menurunkan berita-berita penting lainnya yang terkait dengan peran Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat sebagai institusi yang memiliki peranan dalam hal pelayanan dan pembangunan bidang keagamaan. Semoga di tahun 2017, Kemenag dapat meraih prestasi lebih gemilang lagi. Majalah Media Pembinaan senantiasa hadir untuk memberikan informasi, motivasi, serta inspirasi di lingkungan Kanwil Kemenag Jawa Barat. Selamat menikmati sajian kami di penghujung akhir tahun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth. Pembaca Setia MP Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami mengundang pembaca setia MP/masyarakat umum/mahasiswa/pelajar untuk mengirim naskah informasi, artikel sesuai dengan rubrikasi yang kami sajikan dalam MP, dengan ketentuan sebagai berikut: • Naskah Artikel diketik rapi 1,5 spasi, maksimal 2 halaman polio; dan akan diutamakan jika dilengkapi dengan soft copy, termasuk di dalamnya terdapat foto penulis atau foto lainnya sebagai ilustrasi yang sesuai dengan tema tulisan yang dikirim; untuk kiriman berita diketik rapi 1,5 spasi maksimal 1 halaman folia serta harap dilengkapi dengan foto dokumentasi kegiatan; • Naskah Rubrik Berita diketik dengan jumlah maksimal 350 karakter. • Diketik menggunakan format file Notepad/Microsoft word versi 2003/2007 dengan font Times New Roman; • Naskah diterima redaksi selambat-lambatnya tanggal 10 awal bulan; • Redaksi berhak untuk mengubah judul dan isi naskah dengan tidak mengubah esensinya; • Naskah yang tidak dimuat akan dikirim kembali jika dilengkapi dengan amplop dan perangko secukupnya; • Naskah wajib disertai fotokopi KTP penulis, Contact Person (Nomor telepon); • Setiap naskah yang dimuat akan diberi honorarium, untuk itu harap menyertakan no. rekening bank; • Naskah dikirim ke alamat “Redaksi Media Pembinaan” Jl. Jenderal Sudirman no. 644 Bandung atau melalui email: [email protected] & mp_depag@ yahoo.com

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Bandung, Desember 2016 REDAKSI

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

3

Daftar Isi MEDIA PEMBINAAN | EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2016 | TAHUN XLIII

3 4 5 7 31

DAFTAR ISI EDITORIAL

PENYULUH AGAMA SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PEMBANGUNAN BANGSA

BERITA UTAMA ARTIKEL/INSPIRASI

PENGUATAN PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM

ARTIKEL/INSPIRASI

KEPENYULUHAN DALAM PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI Tri Budiono, S. Sos.

36

ARTIKEL/INSPIRASI

PERCERAIAN DAPAT MERUNTUHKAN KETAHANAN BANGSA Ade Irawan

4

06

SALAM REDAKSI

Undang Lukmanul Hakim

34

EDISI


Layanan Haji Satu Atap dan Optimalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Pelayanan Prima yang Visioner KETERANGAN COVER: Kakanwil H. A. Buchori didampingi Kabid Penais Zawa H. A. Patoni saat menyerahkan penghargaan pada Penyuluh Agama Islam Teladan Tk. Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

37

GALERI FOTO


EDISI

06

Rubrik Pembaca Email dari Anda melalui humas_jabar.kemenag.go.id Assalamu’alaikum wr. wb. Saya Ade, pejabat pengadaan barang dan jasa. Saya ingin menginput Rencana Umum Pengadaan di satker tempat saya bertugas. Bagaimanakah caranya untuk mendapatkan userid dan password admin SIRUP SATKER? Wassalamu alaikum Wr Wb, Terima kasih atas pertanyaannya. Mulai tanggal 5 Nopember 2016 Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) sekarang sudah berubah ke aplikasi RUP versi 2.0. Pada aplikasi rup versi 2.0 tidak mengenal lagi adanya admin sirup. Yang ada adalah userid KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Nanti userid KPA bisa membuat userid admin KPA, akan tetapi wewenang userid admin KPA terbatas hanya menginput saja tidak bisa mengumumkan. Mengumumkan RUP wewenang dari userid KPA. Userid KPA juga bisa langsung menginput dan mengumumkan RUP. Permohonan yang dikirimkan terkait admin sirup tidak bisa kami tindak lanjuti. Karena sudah tidak ada lagi admin sirup. Untuk sirup 2017, permohonan yang bisa ditindaklanjuti adalah permohonan userid KPA, yang langsung ditujukan kepada Kepala Pusat Informasi dan Humas, dengan perihal permohonan userid KPA, dalam surat di sebutkan data KPA, nama , nip,golongan jabatan, kode satker, email dan nomor telepon. Surat ditandatangani oleh KPA sendiri. Surat dapat diemailkan langsung ke alamat email : lpse.kemenag.go.id. Masingmasing KPA mengajukan surat permohonan userid admin KPA sendiri dengan menggunakan alamat email satker resmi yang berdomain “@ kemenag.go.id”. Atau dapat juga melalui website : sigap.kemenag.go.id dengan menggunakan userid dan password email resmi masing-masing satker. Setiap KPA berkewajiban untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada aplikasi SIRUP. Wassalamu’alaikum wr. wb.

PENGARAH Kepala Kanwil PENANGGUNGJAWAB Kabag TU PEMIMPIN REDAKSI H. Ahmad Shiddiq EDITOR H. Jamaluddin H. Slamet H. Ahmad Nizar H. Denny H.Umaran SEKRETARIAT Deden Faried Moh. Yusuf FOTOGRAFER H. Deden Dharmawan Tri Budiono DESIGN GRAFIS Gun Gun Wiguna Alamat Sekretariat: Sub Bagian Informasi & Humas Jl. Jend. Sudirman No. 644 Bandung website: jabar.kemenag.go.id email: [email protected] [email protected]


5

EDISI

06


EDITORIAL

Penyuluh Agama Sebagai Garda Terdepan dalam Pembangunan Bangsa

P

ENYULUH agama memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, baik dalam lingkup kehidupan beragama, bermasyarakat maupun bernegara. Sebagai aparatur negara, penyuluh agama berperan sebagai pembimbing masyarakat, panutan serta penyambung tugas pemerintah, dengan tugas utama, sebagaimana yang diatur dalam KMA No. 516 Tahun 2003, melaksanakan pembimbing atau penyuluhan agama dan mengembangkan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui Bahasa agama. Ada tiga fungsi yang dimiliki oleh penyuluh agama, yaitu pertama fungsi informatif dan edukatif, dimana setiap penyuluh memposisikan dirinya sebagai da’i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama. Kedua fungsi konsultatif, yaitu menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan KASUBAG INMAS persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umH. AHMAD SHIDDIQ, S. Ag.,M.M. umya. Terakhir fungsi advokatif, yaitu melakukan kegiatan advokasi (pembelaan) terhadap umat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat menggoyahkan akidah, mengganggu pelaksanaan ibadah dan merusak akhlak dan tatanan moral umat. Rekruitmen Penyuluh Agama Islam Non PNS, yang diselenggarakan serentak dilaksanakan seJawa Barat, Ahad (20/11), merupakan penguatan terhadap pelayanan bidang keagamaan ini yang telah dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam PNS. Penetapan kuota Penyuluh Agama Islam Non PNS secara nasional didasarkan pada basis keberadaan KUA sebagai representasi layanan terhadap ummat Islam dengan masing-masing Kecamatan/KUA kuotanya ditetapkan sebanyak 8 (delapan) orang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.III/432 Tahun 2016, bahwa Penyuluh agama Islam Non PNS adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat. Di samping melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing ibadah dan pelaku dakwah di masyarakat, juga mengemban tugas dan fungsi Kebimas-Islaman dengan spesialisasi masing-masing yang berkompeten mengurus dan melaksanakan tugas di bidang pengentasan buta huruf al-quran, zakat, wakaf, kerukunan ummat, keluarga sakinah/perkawinan, radikalisme dan aliran sempalan, Narkoba dan HIV serta produk Halal. Kehadiran Penyuluh Agama Islam baik PNS maupun non PNS diharapkan mampu memberikan pelayanan dan menghasilkan kepenyuluhan agama yang terbaik, terutama dalam penciptaan masyarakat yang religius, berakhlaktul karimah, harmonis dan hidup damai bersama umat beragama lainnya. Selamat menjalankan tugas bagi para penyuluh agama Islam non PNS yang telah dinyatakan lulus dalam proses rekruitmen.

6


BERITA UTAMA


EDISI

06

Apresiasi Pelayanan Haji Satu Atap Kankemenag Kota Bandung

Sebelumnya, proses pelaksanaan pendaftaran haji dapat mencapai waktu selama 2 atau bahkan 4 hari, maka dengan adanya Pelayanan Haji Satu Atap hanya membutuhkan waktu 1 jam, Demikian disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, Drs. H. Buchori, MM. dalam acara Launching Payment Point Bank penerima setoran BPIH PT Bank CIMB Niaga Syariah dan Penandatanganan MoU Pengelolaan Anggaran Operasional Haji (PAOH) Tahun 2016-2018

K

antor Kemenag Kota Bandung sukses menggelar acara Launching Payment Point Bank penerima setoran BPIH PT Bank CIMB Niaga Syariah dan Penandatanganan

MoU Pengelolaan Anggaran Operasional Haji Tahun 2016-2018 antara CIMB Indonesia dengan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat sangat mengapresiasi peresmian layanan haji satu

atap, Senin (28/11). Acara launching dan penandatanganan MoU Pengelolaan Dana PAOH tersebut dihadiri oleh Dirjen PHU Kemenag RI, Prof. Dr. H. Abdul Djamil,MA., Wakil Rektor I UIN SGD Kota Bandung, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd., Walikota Bandung, Ridwan Kamil, ST., MUD., Direktur Syariah Banking PT. Bank CIMB Niaga, Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, Drs. H. Buchori, MM. Kepala Bidang PHU, Drs. H. Ajam Mustajam, M.Si., Kepala Kemenag Se Jawa Barat, Para Kepala Seksi PHU Se Jawa Barat dan Para Ketua KBIH Se Jawa Barat.


7

EDISI

06


Acara diawali dengan penampilan Grup Musik Angklung dari peserta didik MI Ar-Rohmah yang tampil memukau. Kemudian acara dilanjutkan dengan Penandatanganan MoU Pengelolaan Anggaran Operasional Haji (PAOH) Tahun 2016-2018 antara CIMB Indonesia yang diwakili langsung oleh Direktur Syariah Banking PT. Bank CIMB Niaga, Panji dan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat oleh Kepala Kanwil Drs. H. Buchori, MM. Usai acara Penandatanganan MoU, Kepala Dirjen PHU Kemenag RI bersama dengan Kepala Kanwil meninjau langsung pelayanan Gedung Pelayanan Haji satu atap sekaligus meresmikan payment point bank penerima setoran BPIH PT Bank CIMB Niaga Syariah dengan pengguntingan pita secara simbolis. Kepala Kemenag Kota Bandung, Dr. H. Yusuf, M.Pd dalam keterangannya menyampaikan rasa syukur atas suksesnya menggelar acara . Kepala Kemenag berharap adanya Gedung Pelayanan Haji Satu Atap yang cukup representatif ini maka masyarakat kota Bandung dapat lebih mudah, cepat dan nyaman dalam melakukan proses pendaftaran ibadah haji. Kepala Kemenag juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kota Bandung yang telah memberikan dukungan yang begitu besar dalam pembangunan Pelayanan Haji Satu Atap di Kota Bandung. Walikota Bandung, Ridwan Kamil, ST. yang hadir dalam Launching Payment Point Bank penerima setoran BPIH PT Bank CIMB Niaga Syariah dan Penandatanganan MoU Pengelolaan Dana PAOH atau Pengelolaan Anggaran Operasional Haji Tahun 2016-2018 antara CIMB Indonesia dengan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat sangat mengapresiasi peresmian pembayaran haji satu atap. Menurut Walikota Bandung itu, dengan langkah adanya pelayanan haji satu atap ini pengurusan untuk pendaftaran ibadah haji dan umroh bisa diselesaikan dalam satu gedung. “Pelayanan satu atap sudah mulai dimaksimalkan, pendaftaran dan pelayanan dengan cara membuka 8

cabang-cabang perbankan syariah dalam satu gedung,” ujar Walikota Bandung. Lebih lanjut, Walikota Bandung mengatakan dengan adanya pembayaran satu atap dapat menghemat waktu lebih banyak. Sehingga kalau dulu orang bisa dua hari bolak balik hanya untuk satu urusan, sekarang bisa diselesaikan dengan satu kali datang di Kantor Kemenag melalui layanan haji satu atap. Tak hanya Walikota Bandung, Kepala Dirjen PHU Kemenag RI, Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA meninjau langsung pelayanan Gedung Pelayanan Haji Terpadu Kemenag Kota Bandung sekaligus meresmikan payment point bank penerima setoran BPIH PT Bank CIMB Niaga Syariah dan penandatanganan MoU Pengelolaan Dana PAOH atau Pengelolaan Anggaran Operasional Haji Tahun 2016-2018 antara CIMB Indonesia dengan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Senin (28/11). Lebih lanjut Dirjen PHU, Prof Dr. H. Abdul Jamil, MA sangat apresiatif dengan penyelengaraan pelayanan Haji Satu Atap di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung. Menurut Dirjen PHU pelayanan satu atap yang dilaksanakan beberapa Kankemenag di Jawa Barat dapat mempercepat dan memudahkan bagi para calon jemaah dalam melakukan pendaftaran Haji.


BERITA UTAMA

Dirjen PHU, Prof Dr. H. Abdul Jamil, MA sangat apresiatif dengan penyelengaraan pelayanan Haji Satu Atap di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung. Menurut Dirjen PHU pelayanan satu atap yang dilaksanakan beberapa Kankemenag di Jawa Barat dapat mempercepat dan memudahkan bagi para calon jemaah dalam melakukan pendaftaran Haji

Kemudian disampaikan juga oleh Dirjen PHU apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah kota Bandung yang begitu besar perhatiannya dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan termasuk pelayanan haji. Dirjen PHU berharap kedepannya pelaksanaan Pelayanan Haji Terpadu di Kemenag Kota Bandung dan beberapa Kantor Kemenag lainnya dapat diikuti oleh Kantor Kemenag di seluruh Indonesia, karena hal itu merupakan bentuk peningkatan kualitas bagi pelayanan haji. Adanya Pelayanan Haji Satu Atap yang terdapat di empat Kantor Ke-

BERITA UTAMA

menag yakni Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Indramayu dan Kab. Karawang maka proses pelaksanaan pendaftaran haji ini akan lebih mudan dan cepat. Sebelumnya, proses pelaksanaan pendaftaran haji dapat mencapai waktu selama 2 atau bahkan 4 hari, maka dengan adanya Pelayanan Haji Satu Atap hanya membutuhkan waktu 1 jam, Demikian disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, Drs. H. Buchori, MM. dalam acara Launching Payment Point Bank penerima setoran BPIH PT Bank CIMB Niaga Syariah dan Penandatanganan MoU Pengelolaan Anggaran Operasional Haji (PAOH) Tahun 2016-2018. Selanjutnya, Kakanwil menyampaikan bahwa kualitas pelayanan haji di Provinsi Jawa Barat senantiasa terus ditingkatkan. Pelayanan Haji Satu Atap yang sudah dlaksanakan di empat Kantor Kemenag yakni Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Indramayu dan Kab. Karawang adalah bukti nyata peningkatan kualitas layanan haji. Bahkan


Kakanwil menginformasikan bahwa saat ini jumlah pendaftar ibadah haji se Jawa Barat sudah mencapai 466.234 orang. Maka dengan konversi quota pemberangkatan haji tiap tahunnya maka waktu tunggu jamaah untuk melaksanakan ibadah haji sudah mencapai 15 tahun, bahkan di kota Bandung sudah mencapai 17 tahun

EDISI

06

pada tahun 2017 mendatang menyusul adalah Kab. Sumedang, Kab. Cirebon, Kab. Purwakata, Kab. Bogor dan Kota Bekasi. Dalam acara tersebut, Kakanwil sengaja mengundang Kepala Kemenag, Kepala Seksi Haji dan Ketua KBIH daerah lainnya di Jawa Barat agar dapat mencontoh langsung bagaimana kota Bandung sebagai salah satu Kantor Kemenag yang telah melaksanakan pelayanan haji satu atap. Kakanwil juga mengapresiasi kepada Kepala Daerah di Jawa Barat yang telah memberikan dukungan moril untuk proses pelaksanaan pembangunan layanan haji satu atap. Secara khusus Kakanwil mengapresiasi Walikota Bandung, H. Ridwan Kamil yang telah banyak membantu Kemenag kota Bandung untuk mensukseskan program-program keagamaan dalam mewujudkan kota Bandung kota juara dan agamis. Kemudian, Kakanwil menyampaikan bahwa saat ini jumlah pendaftar ibadah haji se Jawa Barat sudah mencapai 466.234 orang. Maka dengan konversi quota pemberangkatan haji tiap tahunnya maka waktu tunggu jamaah untuk melaksanakan ibadah haji sudah mencapai 15 tahun, bahkan di kota Bandung sudah mencapai 17 tahun. Terkait pembangunan Gedung E Asrama Haji Bekasi, Kakanwil mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunannya sudah akan rampung. Pada tahun 2017 mendatang para calon jamaah haji dapat menikmati Asrama Haji Bekasi layaknya seperti menginap di hotel bintang tiga.


9

EDISI

06


BERITA UTAMA

Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Barat Buka Orientasi Pembinaan dan Pengelolaan PIHK dan PPIU

A

da banyak hal yang perlu disepakati dan diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Ibadah Imrah, sehingga di tingkat pusat yang dulunya di bawah eselon III sekarang sudah ada direktorat tersendiri yang mengelola PIHK dan PPIU dibawah seorang Direktur yang khusus melayani hal ini, demikian disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H. A. Buchori, MM saat membuka acara Orientasi Pembinaan dan Pengelolaan PIHK dan PPIU di Hotel Mercure, Kamis (24/11). Lebih Jauh Kakanwil mengatakan bahwa Penyelenggaraan PIHK dan PPIU ini adalah semuanya untuk proses perjalanan ibadah, jangan sampai perjalanan ibadah ini terganggu oleh hal-hal yang dapat mengurangi pahala ibadahnya. Kakanwil berharap pengelolaan dan pelayanan ini jangan sampai menonjolkan aspek finansial dan tidak menyentuh substansi ibadah. Sehingga tidak banyak memberikan manfaat 10

yang jelas sepulang ibadahnya. Kakanwil berharap kepada peserta sebagai para penanggung jawab agar lebih baik lagi dalam mengelola PIHK dan PPIU , jangan sampai ada masyarakat yang tertipu dengan tawaran-tawaran murah dan tidak rasional ketika ingin menjalankan ibadah umrah. Di akhir arahannya Kakanwil menegaskan agar memberikan pemahaman kepada jemaah sepulang dari ibadah dapat membawa berkah dan asar yang lebih baik dibanding sebelum ibadah haji dan umrahnya. Hasil dari ibadah haji harus dapat membawa perubahan yang signifikan menjadi haji mabrur. Oleh sebab itu Kakanwil meminta kepada para peserta sebagai pengelola harus dapat menyakinkan jemaah dan memberikan pemahan bahwa apa yang dilakukannya sebagai ibadah, dengan lebih fokus dalam beribadah. Sehingga pekerjaan para pengelola akan lebih membawa berkah. Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang Peny. Haji dan Umrah, H. Ajam Mustajam menyampaikan bahwa


tujuan penyelenggaran kegiatan ini adalah memberikan pembinaan dan memberikan pemahaman kepada para pengelola Ibadah Haji Khusus dan penyelenggara ibadah umrah, Sasaran dari kegiatan ini para pengelola dan para penyelenggara PIHK dan PPIU. Peserta kegiatan ini berjumlah 50 orang yang terdiri 40 orang PPIU dan 10 PIHK. Jumlah peserta PPIU lebih banyak karena Jumlah PPIU di Jawa Barat lebih banyak dari PIHK. Kabid menyampaikan bahwa di Jawa Barat ada 106 PPIU di Jawa Barat 27 PIHK yang sudah mendapat ijin di Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari mulai 24 s.d. 26 November 2016 waktunya 3 hari dari 24 sd 26. Sementara itu KaKemenag Karawang H. Sopian dalam sambutan selamat datangnya menyampaikan rasa bangga karena kegiatan ini dilkasanakan di wilayah Kemenag Kab. Karawang. Semoga menjadi berkah bagi Kemenag dan masyarakat Karawang. Ia mengucapkan ahlan wasahlan di Kab. Karawang. Melihat latar sejarah Karawang sangat layak kalau dijadikan sebagai Kota Santri. Karawang Tandang Makalang Ajeng Pangkal Perjuangan. Ia juga menyampaikan kemajuan di Kemenag Kab. Karawang dalam pelayana Haji diantaranya Kantor Kemenag Karawang membangun pelayanan haji satu atap jadi pendaftaran disederhanakan. Sehingga dapat mempermudah jemaah, sehingga pelayanan pendaftaran hanya 1 jam sudah selesai. 2017 di Karawang akan dibangun MAN IC yang lahannya sekitar 20 Ha. Kota Santri berati, Sejahtera Aman Nyaman Tenteram Rukun dan Indah.(DDN)

BERITA DAERAH


Dirjen Haji dan Umrah Launcing Aplikasi SIMPU dan Aplikasi Umrah Cerdas

EDISI

06

Menag LHS : Mari Kita Jaga Kerukunan Ummat Beragama

I

H

aji Pintar atau Smart Hajj sangat membantu masyarakat dalam mencari informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam waktu sekejap, bagi mereka yang tidak sempat membaca literatur tentang ibadah haji. Saat ini ada terobosan baru yang dilakukan dari Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah Kementeria Agama RI yaitu Sistim Informasi Manjemen dan Pelaporan Umrah (SIMPU) yang segala sesuatu bersifat online, sehingga dapat memudahkan semua pihak dalam memperoleh informasi serta ada kesamaan data bagi pihak pihak yang membutuhkannya untuk keperluan tertentu. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Prof Dr. H. Abdul Jamil, MA saat melaunching Aplikasi Sistim Informasi Manajemen Pelaporan Umrah dan Aplikasi Umrah Cerdas, di Hotel Panghegar, Bandung Jumat (2/12). Lebih lanjut Dirjen menegaskan melalui sistim online kita dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak. dengan aplikasi ini jarak tidak ada arti apa apa, lain halnya apabila dilakukan secara manual. Dengan online tidak dibatasi

oleh sekat sekat idiologi dan budaya, sehingga ada aspek yang positif dan negatif, sekarang sudah serba online. Akan tetapi negatifnya memang tidak bisa menjangkau ke daerah daerah tertentu yang mana jamaah yang akan beribadah umrah tidak semuanya melek teknologi. Dirjen juga memberikan apresiasi dan ucakan terima kasih kepada jajaran Direktur Pembinaan Haji dan Umrah yang telah membuat terobosan baru yang akan mempermudah para Jemaah dalam memperoleh informasi sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Secara perlahan masyarakat akan terbiasa dengan kecanggihan teknologi dan mereka akan merasakan keuntungan dari aplikasi online ini. Diakhir arahannya Dirjen meminta kepada para Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah diseluruh Kanwil Kemenag se-Indonesia agar melakukan sosialisasi aplikasi Sistem Sosialisasi Informasi Manjemen dan Pelaporan Umrah (SIMPU) yang saat ini akan launching penggunaannya. (DEEF)

ndonesia nerupakan negara besar yang terdiri dari berbagai keragaman mulai dari bahasa, suku bangsa dan agama. Tentunya keragaman ini menjadi asset bangsa yang sangat berharga untuk tetap dijaga kerukunannya. Untuk mewujudkan hal itu, Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI menyelenggarakan kegiatan Kemah Nasional Pemuda Lintas Agama (KNPLA), di Citra Alam Riverside, Puncak Kabupaten Bogor, Senin (07/11). Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat (Kakanwil Kemenag Jabar) H. A. Buchori mengatakan, Kehadiran para pemuda dalam kegiatan ini menjawab keraguan segelintir orang terhadap NKRI. kehadiran kita sebagai simbol negara NKRI akan tetap jaya dan utuh, sebagai simbol NKRI, saya mengapreasiasi kehadiran Menag LHS yang begitu konsernya menyatukan ummat, dan kegiatan ini menjadi tanda bahwa kekuatan ummat begitu kuat, kata Buchori. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, melalui kegiatan ini interaksi komponen antar ummat beragama bisa saling berbagai dan berinteraksi dalam segala hal terutama bagaimana mewujudkan kerukunan ummat beragama di NKRI. Sesungguhnya kita bangsa besar, dalam kerukunan kita bukan bangsa yang asing lagi, karena Indonesia majemuk tidak hanya dalam budaya, suku bangsa tetapi juga agama. Jadi keragaman kita besar karena kita bangsa besar. semua kearifan lokal ada keterkaitan dgn agama, kita bangsa yag religius, jadi nilai-nilai agama haruslah terinternalisasi salam segala aspek kehidupan kita, kata Lukman. (Ade Irawan)


11

EDISI

06


BERITA DAERAH

Jabar Gelar Seleksi Penyuluh Agama Islam Non PNS

R

ekruitmen Penyuluh Agama Islam Non PNS digelar serentak di seluruh Wilayah Indonesia, Ahad (20/11). Begitu juga pelaksanaan yang digelar di Provinis Jawa Barat. Berbagai Kantor Kementerian Agama Kota/Kab melaksanakan seleksi Penyuluh Agama Islam Non PNS tahun 2016. Pelaksanaan rekruitmen PAI Non PNS untuk Wilayah Kabupaten Kuningan dipusatkan di Kampus MAN I Cigugur Kuningan sebagai tempat Ujian Tertulis, dan untuk test lisan akan dilaksanakan di Aula Kantor Kemenag Kab. Kuningan. Pada acara pembukaan Test Tertulis Kepala Kantor Kemenag Kab. Kuningan H. Undang Munawar menyampaikan sambutan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat, yang intinya sesuai arahan Menteri Agama RI bahwa eksistensi Penyuluh Agama Islam memegang peranan penting dalam membangun akhlak masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan, karena itu sangat dibutuhkan para Penyuluh Agama Islam yang berkualitas dan profesional, yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah khususnya dalam pembangunan bidang Agama dan keagamaan. Disamping itu Rekruitmen PAI Non PNS Tahun 2017 diproyeksikan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan keagamaan pada masyarakat melalui Penyuluh Agama Islam, dengan harapan program ini bisa berjalan lancar, tertib, aman dan objektif sehingga peserta yang tersaring nanti merupakan para penyuluh yang berkualitas dan dapat memberikan yang terbaik bagi pembinaan dan pembangunan keagamaan di masyarakat. Sementara itu Ketua Pelakasana Rekruitmen PAI Non PNS Tingkat Kab. Kuningan H. Rohaedi, S.Ag dalam laporannya menyampaikan bahwa 12

Suasana pelaksanaan test wawancara calon penyuluh agama Islam non-PNS di Kab. Cirebon pelaksanaan rekruitmen ini mulai dari pengumpulan berkas persyaratan sampai pelaksanaan ujian tertulis dan test lisan nanti berjalan lancar dan objektif serta sifat transparansi lebih dikedepankan. Dan pada pelaksanaan test tertulis hari ini disaksikan langsung petugas dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI dan Pengawas dari Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat, diharapkan beliau-beliau ini dapat melihat dan monitoring langsung pelaksanaan rekruitmen ini. Untuk dimaklumi bahwa pelaksanaan rekruitmen diikuti 306 peserta yang akan bersaing memperebutkan kuota penerimaan PAI Non PNS 2017 sebanyak 256. Adapun pelaksanaan test lisan/wawancara akan dilaksanakan selama dua hari, mulai Senin 21 Nopember 2016 dan Selasa 23 Novem-


bet 2016, untuk tempat pelaksanaan di Aula Kankemenag Kabupaten Kuningan. Sementara itu Tim Penguji Test Lisan diambil dari para tokoh agama dan petugas yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya, salah satunya KH Abdul Azis Ketua MUI Kabupaten Kuningan tambah H. Rohaedi. Hal sama juga terlihat di Kantor Kemenag Kabupaten Indramayu melalui Seksi Bimas Islam gelar Test wawancara Rekruitmen Penyuluh Agama Islam Honorer Non PNS, Kamis Jumat (24-25/11) di Aula Kantor kemenag Kab. Indramayu yang diikuti oleh 275 peserta. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Indramayu, H. Rahmat Jaya, SH, MH, mengatakan, Test wawancara ini adalah prosesi tahap akhir yang

BERITA DAERAH


Suasana pelaksanaan test wawancara calon penyuluh agama Islam non PNS di Kota Cirebon

harus dilalui oleh Para Peserta Calon Penyuluh Agama Islam Honorer setelah lolos dalam verifikasi administrasi dan lulus dalam Test Tertulis Dirinya menambahkan, pelaksanaan Test Tertulistelah dilaksanakan dan berlangsung secara Nasional dan serentak, khusus untuk Kabupaten Indramayu sendiri pelaksanaannya bertempat di MAN I Indramayu, Minggu (20/11). Bagi peserta yang lulus dalam test wawancara, nantinya akan ditempatkan di 31 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, selanjutnya akan disebar ke seluruh Desa/ Kelurahan di wilayah Kabupaten Indramayu, ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Kasi Bimas Islam Mengatakan, Rekruitmen PAH Non PNS yang dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten Indramayu adalah tindak lanjut dari Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.III/432 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS. Sementara itu, Ketua Panita Rekruitmen PAH Non PNS, Saefudin Nasiri, M.Si mengatakan, Jumlah Pendaftar

dalam Rekruitmen PAH untuk tahun 2017 sebanyak 360 orang. Adapun peserta yang mengikuti Test Tertulisberjumlah 307 orang, yang tidak hadir 53 orang. Dari 307 Peserta Test Tertulis, terjaring 275 orang . Dari 275 peserta akan disaring lagi dalam test wawancara menjadi 249 orang. Hal ini sesuai dengan kuota Kabupaten Indramayu. Begitu juga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Minggu (20/11), dilaksanakan Test Tertulis Calon Penyuluh Agama Islam non PNS se-rentak yang bertempat di MAN Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Test Tertulisdalam rangka pe-nerimaan Penyuluh Agama Islam Non-PNS disambut dengan antusias, hal ini terbukti dengan banyaknya pendaftar, di Kabupaten Cirebon yang mendaftar dan mengikuti Test Tertulis483 orang. Menurut salah satu Panitia dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jabar, Drs.H. D. Suherman, M.Ag Kasi Pengembangan SBI, MTQ, pada Bidang Penais Zawa Kanwil Kemenag Prov Jabar, di Kabupaten Cirebon diperkirakan jumlah pendaftar terbanyak Se-Jawa Barat yang hampir mencapai angka 500 orang pendaftar. Tuturnya.

EDISI

06

Rekruitmen PAI Non PNS Tahun 2017 diproyeksikan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan keagamaan pada masyarakat melalui penyuluh agama Islam, dengan harapan program ini bisa berjalan lancar, tertib, aman dan objektif sehingga peserta yang tersaring nanti merupakan para penyuluh yang berkualitas dan dapat memberikan yang terbaik bagi pembinaan dan pembangunan keagamaan di masyarakat

Lebih lanjut ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kemenag Kab. Cirebon, Kasubbag TU, para Kepala Seksi dan Panitia terkait dengan pelaksanaan Test Tertulisdalam rangka rekruitmen Penyuluh Agama Islam Non-PNS di Kab. Cirebon yang dilaksanakan di kampus MAN Buntet Pesantren Astanajapura Kab. Cirebon. Selanjutnya Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag Kab. Cirebon, Moh. Mulyadi menyampaikan nada yang sama, ucapan terima kasih kepada seluruh komponan yang terkait dalam pelaksanaan Test TertulisPenyuluh Agama Islam Non-PNS, baik kepada para Kasi, Kepala MAN Buntet, para pengawas Ruangan, dan Panitia lainnya, yang telah turut mensukseskan kegiatan Test TertulisPenyuluh Non-PNS. “Test Tertulisini merupakan tahap pertama bagi Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang akan dilanjutkan dengan Test wawancara, yang kemudian nantinya yang lulus dalam seleksi ini akan ditempatkan di 40 wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kabupaten Cirebon, yang akan disebar ke semua Desa/Kelurahan yang ada di Kab. Cirebon.”Ujar Kasi Bimas Islam.


13

EDISI

06


Dengan adanya rekruitmen yang baik dan ketat, sesuai aturan/juklan yang ada, mudah-mudahan pelaksanaan penerimaan Penyuluh PAI Non-PNS bisa menghasilkan Penyuluh Agama Islam yang berintegritas, berkualitas, berkompeten, bertanggungjawab dan amanah pada tugasnya. Kita berharap Penyuluh Agama Islam sebagai Ujung Tombak Kementerian Agamaa bisa terwujud. Penyuluh Agama Islam disamping mempunyai fungsi utama sebagai pembimbing ibadah dan pelaku dakwah di masyarakat. Penyuluh Agama Islam (PAI) mengemban tugas dan fungsi selaku petugas Bimas Islam, yang antara lain bidang pengentasan buta huruf Al-Qur’an, zakat, wakaf, kerukunan ummat, keluarga sakinah/perkawinan dll. Kegiatan yang sama juga terlihat di Kemenag Kab Ciamis, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kab. Ciamis H. Komar Ismail, MM. hari ini Minggu (20/11) bertempat di MAN 2 Ciamis, Kementerian Agama Kab. Ciamis berdasarkan Juknis Dirjen Bimas Islam melaksanakan rekruitmen Penyuluh Agama Islam Non PNS berdasarkan hasil administrasi yang lolos untuk mengikuti rekruitmen PAI tersebut sebanyak 333 orang, dan dari 333 orang tersebut berdasarkan Kuota Kab. Ciamis akan di saring menjadi 209 orang, peserta tidak dipungut biaya karena telah ditanggung sepenuhnya oleh DIPA Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, kecuali alat tulis harus bawa sendiri katanya. Selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis Drs. H. Ahmad Sanukri, SH, MM. menambahkan rekruitmen ini adalah bagian dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, Kami jajaran Kementerian Agama bersama sama Bapak dan Ibu dalam rangka membangun umat, ingin menjadikan sebagai pegawai Kemenag tapi karena keadaan anggaran dan sebagainya maka rekruitmen PAI ini melalui ketentuan sebagaimana yang telah ditetapakan dalam UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang ASN yang berbunyi: Pegawai pemerintah itu terdiri dari dua bagian yaitu PNS ( Pegawai 14

BERITA DAERAH

Para peserta tengah mengikuti Test wawancara Penyuluh Agama Islam Non PNS Kab. Indramayu

Negeri Sipil) dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) jadi yang jumlahnya 209 itu adalah pegawai pemerintah hanya dengan istilah kontrak. Bapak dan Ibu sebetulnya kami ingin mengangkat semua, tapi karena keterbatasan kuota maka dilaksanakan testing dan nanti setelah lulus testing maka Bapa dan Ibu sudah menjadi bagian pegawai Kemenag, oleh sebab itu tugas Kemenag yang paling pokok adalah memunculkan wajah ilahiyah. “Sekali lagi kami mohon maaf apabila dari jumlah yang 333 orang ini ada yang tidak lulus, tapi karena keterbatasan kuota saya minta Kasi Bimas Islam selaku penyelenggara di mohon seobjektifitas mungkin dan transparan dalam pelaksanaan rekruitmen ini “, katanya di hadapan para peserta rekruitmen PAI tersebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor menyelenggarakan seleksi calon Penyuluh Agama islam (PAI) Non PNS tingkat Kabupaten Bogor, Minggu (20/11). Karena luasnya wilayah dan banyaknyapendaftar akhirnya Keg-


iatan dilaksanakan didua titik, yaitu MAN 2 Bogor di Kecamatan Leuwiliang dan MAN 1 Bogor di Kecamatan Cibinong. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bogor H. Dadang Ramdani mengungkapkan, kegiatan seleksi PAI Non PNS itu untuk membangun sebuah kinerja dengan kebersamaan sehingga prosesnya harus disukseskan secara bersama. Dengan berbagai karakteristik menuntut kepiawaian dalam menuntaskan pekerjaan ini, dan kita diberikan waktu jeda satu hari, namun ini kita bisa selesaikan dengan baik, kata Dadang. Lebih jauh dia mengatakan, sebanyak 417 peserta harus mengikuti tes ini sebagai bagian pertanggungjawaban admistrasi yang telah digariskan. Kita seleksi administrasi, tertulis dan wawancara, itu semua memiliki pemahaman yg harus diimplementasikan. Dengan kekompakan bisa terlaksana dengan maksimal, tandasnya. Dirinya berharap dengan semua proses yang dilaksanakan, para PAI

BERITA DAERAH

non PNS yang nanti lulus benar-benar yang terbaik dan yang memang bisa menjadi ujung tombak Kemenag Kab Bogor dalam tugas kepenyuluhan di masyarakat. “Itulah harapan kita, kita ingin PAI non PNS yang terbaik yang sesuai karakteristik wilayah masingmasing, pungkasnya. Proses perekrutan Penyuluh Agama Islam non PNS digelar Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, menyelenggarakan Tes Tahap Ke-2 bagi Calon Penyuluh Agama Islam Non-PNS. Pelaksanaan Tes ini bertempat di MAN 1 Weru Kabupaten Cirebon. Test wawancara ini di ikuti kurang lebih 364 orang peserta. Yang hadir 359 orang dan yang tidak hadir 5 orang peserta. Ketua Panitia Pelaksana Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Cirebon Drs. H. Moh. Mulyadi, MM.Pd menyampaikan bahwa test wawancara kali ini wajib diikuti oleh seluruh peserta dengan beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh masing-masing tim penguji. Adapun tim penguji wawancara berasal dari Pejabat di lingkungan Kankemenag dan Penyuluh Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten


Cirebon dengan jumlah 20 orang penguji. Sedangkan materi yang diujikan dalam Test wawancara antara lain : Praktikum Ibadah Sholat, Praktikum BTQ, Praktikum Khutbah/Ceramah, Pengetahuan tentang 4 (empat) Pilar Kebangsaan (pengetahuan umum). Lebih lanjut Kasi Bimas Islam mengatakan, peserta Tes yang lulus akan menjadi tenaga Penyuluh Agama Islam Non-PNS di wilayah tugasnya masingmasing tutur H.Mulyadi. Selanjutnya tenaga Penyuluh ini akan bertugas di lapangan antara lain untuk menyampaikan program-program pemerintah di bidang keagamaan dan sekaligus menjadi penghubung bagi Kemenag dan masyarakat untuk menyampaikan dan menetralisir persolalan-persoalan keagamaan yang muncul di masyarakat. Menurutnya pelaksanaan Test wawancara ini secara umum berjalan dengan baik dan lancar, semua peserta telah mengikuti proses tes penerimaan Penyuluh Agama Islam Non-PNS dengan baik, dan penyuluh yang dinyatakan lulus itu nanti akan di tempatkan di 40 Kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon. Hal yang sama di lakukan Seksi

EDISI

06

Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Cirebon, Rabu (30/11), bertempat di Aula, menggelar Test wawancara bagi Penyuluh Agama Islam Non PNS, sebagai kelanjutan dari Test Tertulispada hari Ahad (20/11). Dari jumlah awal 68 Orang yang ikut Test Tertulisdiseleksi menjadi 47 Orang yang dinyatakan berhak ikut seleksi wawancara dan akan disaring lagi menjadi 40 Orang dari 5 Kecamatan Se Kota Cirebon. Ketua Panitia Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon Drs. H. Yasin, M.Pd.I, menyampaikan bahwa test wawancara kali ini akan dilewati oleh seluruh peserta dengan beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh masing-masing tim wawancara. Adapun tim wawancara kali ini berasal dari Ketua FKUB Kota Cirebon Drs. KH. Solihin Uzer, Penyuluh Agama Didin Nasirudin, S. Ag, dan JFU Bimas Islam Tabri Ali, S. Pd.I yang dianggap berkompeten dalam bidangnya. Dan diharapkan nantinya, bisa menyaring para Penyuluh Agama Islam Non PNS yang benar-benar mampu dalam bidangnya. Selanjutnya tenaga Penyuluh Agama Islam Non PNS ini akan menjadi tenaga Penyuluh di lapangan un-

Kepala Kantor Kemenag Kab. Kuningan, H. Undang Munawar, Pantau Pelaksanaan Test Tertulis Calon Penyuluh Agama Islam Non PNS


15

EDISI

06


Penyuluh Agama Islam disamping mempunyai fungsi utama sebagai pembimbing ibadah dan pelaku dakwah di masyarakat. Penyuluh Agama Islam mengemban tugas dan fungsi selaku petugas Bimas Islam, yang antara lain bidang pengentasan buta huruf Al-Qur’an, zakat, wakaf, kerukunan ummat, keluarga sakinah/perkawinan dll

tuk menyampaikan program-program pemerintah di bidang keagamaan dan sekaligus menjadi corong bagi kita untuk menyampaikan dan menetralisir persolalan-persoalan keagamaan di masyarakat. Menurutnya semua peserta telah mengikuti proses tes penerimaan Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS dengan baik. Menurutnya para penyuluh yang dinyatakan lulus itu nanti akan di tempatkan di 5 Kecamatan Se Kota Cirebon. Begitu juga yang dilakukan Kantor Kemenag Kabupaten Indramayu melalui Seksi Bimas Islam gelar Test wawancara Rekruitmen Penyuluh Agama Islam Honorer Non PNS, KamisJumat (24-25/11) di Aula Kantor kemenag Kab. Indramayu yang diikuti oleh 275 peserta. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Indramayu, H. Rahmat Jaya, SH, MH, mengatakan, Test wawancara ini adalah prosesi tahap akhir yang harus dilalui oleh Para Peserta Calon Penyuluh Agama Islam Honorer setelah lolos dalam verifikasi administrasi dan lulus dalam Test Tertulis 16

BERITA DAERAH

111 Orang Peserta Calon Penyuluh Agama Islam Non PNS mengikuti test tertulis di Kota Bogor

Ia menambahkan, pelaksanaan Test Tertulistelah dilaksanakan dan berlangsung secara Nasional dan serentak, khusus untuk Kabupaten Indramayu sendiri pelaksanaannya bertempat di MAN I Indramayu, Minggu (20/11). Bagi peserta yang lulus dalam test wawancara, nantinya akan ditempatkan di 31 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, selanjutnya akan disebar ke seluruh desa/ kelurahan di wilayah Kabupaten indramayu, ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Kasi Bimas Islam Mengatakan, Rekruitmen PAH Non PNS yang dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten Indramayu adalah tindak lanjut dari Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.III/432 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS. Sementara itu, Ketua Panita Rekruitmen PAH Non PNS, Saefudin Nasiri, M.Si mengatakan, Jumlah Pendaftar dalam Rekruitmen PAH untuk Tahun 2017 sebanyak 360 orang.Adapun


Peserta yang mengikuti Test Tertulisberjumlah 307 orang, yang tidak hadir 53 orang. Dari 307 Peserta Test Tertulis, terjaring 275 orang .Dan dari 275 peserta akan di saring lagi dalam test wawancara menjadi 249 orang. Hal ini sesuai dengan kuota Kabupaten Indramayu. Di Kota Bogor Sebanyak 111 peserta calon Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Kota Bogor mengikuti test seleksi tulis yang bertempat di Gedung PPIB, Baranang siang, Minggu,(20/11/16). Test tertulis ini dibuka langsung oleh Kasi Bimas Islam,Drs. H. Sufyan Suri, di hadiri oleh staf Bagian Umum Kanwil Kementerian Agama Provisi Jawa Barat , Drs. Agus Komarudin, dan di hadiri oleh Kasubag Tata Usaha, H. Dede Supriatna, S.Ag, para Penyuluh beserta JFU dari seksi Bimas Islam. Dalam sambutannya, Kasi Bimas Islam, Drs. H. Sufyan Suri mengatakan bahwa kegiatan ini adalah Program dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk Kementerian Agama Kota Bogor mendapatkan kuota sebanyak 49 orang dari jumlah pendaftar

BERITA DAERAH


EDISI

06

sebanyak 113 orang.Dan dari hasil test seleksi yang lulus sebanyak 111 orang., dan berhak untuk mengikuti ujian Test Tertulis , ujarnya. Selanjutnya, H Sufyan menjelaskan, Penyuluh Agama Islam Non PNS untuk masing masing ditetapkan sebanyak sembilan orang di setiap Kantor Urusan Agama ( KUA ) kecamatan atau dengan kata lain setiap KUA diisi oleh 9 orang PAH di 6 KUA. “Diharapkan kepada seluruh calon Penyuluh Agama Islam Non PNS ini untuk bisa mengikuti test ini dengan baik dan seksama, dan siap untuk menerima hasil dari seleksi Test Tertulis ini, serta nantinya akan menghasilkan penyuluh- penyuluh yang handal sesuai dengan kemampuannya dibidang masing masing”, pungkasnya.

Pembukaan Soal Test Tertulis Penyuluh Agama Islam Non-PNS Kab. Cirebon

Sebanyak 333 Orang Peserta Penyuluh Agama Islam Non PNS Ikuti Test di Kab. Ciamis

417 Orang Ikuti Test Calon PAI Non PNS Kemenag Kab Bogor

Kemenag Majalengka Gelar Test Tertulis Penyuluh Non PNS


17

EDISI

06


BERITA DAERAH

Kakanwil : Harus Ada Aturan Tegas Tentang P3N

K

akanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H.A. Buchori memandang penting adanya aturan yang menaungi keberadaan P3N (Petugas Pencatatan Peristiwa Nikah). Menurutnya keberadaan mereka merupakan bagian dari kearifan lokal yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Pernyataan ini diungkapkannya saat memberikan sambutan pada kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan NR Tahun 2016 di Hotel West Point, Jl. Garuda Bandung, Senin (21/11). Secara yuridis, keberadaan P3N masih diakui, karena Undang-undang tersebut belum dicabut. Kakanwil, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala di beberapa KUA Kota Depok, mengungkapkan bahwa keberadaan P3N atau yang biasa disebut amil atau

modin masih diperlukan di tengah-tengah masyarakat, terutama di Jawa Barat. Mereka tidak hanya mengurusi masalah pernikahan saja melainkan juga mengurusi masalah pengurusan jenazah serta memimpin tahlilan bagi almarhum. Sebelumnya, P3N di daerah luar Jawa dan Madura masih bisa melakukan pencatatan nikah, namun dalam perkembangan karena dipandang sebagai sumber gratifikasi hal tersebut dihentikan. Menurut Kakanwil, keberadaan P3N perlu ada kejelasan payung hukumnya. Selain itu Kakanwil juga mengungkapkan bahwa angka Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya pencatatan nikah untuk Jawa Barat meningkat karena

adanya kesadaran dalam pencatatan peristiwa nikah. Kakanwil berharap agar pencairan PNBP jangan terlalu lama, terutama untuk transportasi para penghulu. Menurutnya, keterlambatan dalam pencairan ini menimbulkan peluang melahirkan manipulasi yang berujung pada gratifikasi. Direktur Urais dan Pembinaan Syariah Bimas Islam Kemenag RI, H.M. Tambrin, menanggapi tentang keterlambatan pencairan PNBP dikarenakan sesuai dengan mekanisme peraturan bahwa PNBP harus dimasukkan ke kas negara. Sementara itu, ada keterlambatan KUA dalam penyetoran PNBP. Oleh sebab itu penyusunan laporan NR harus cepat dan secara berkala. Menurut Direktur Urais dan Binsyar, yang juga mantan Kakanwil Kemenag Prov. Kalimantan Selatan, capaian PNBP NR Provinsi Jawa Barat tertinggi. Dari 441.813 peristiwa nikah, tercatat 315.272 merupakan pencatatn nikah yang dilaksanakan di luar KUA. Kegiatan yang ditujukan untuk sosialisasi dan sekaligus evaluasi pengelolaan PNBP NR ini diikuti oleh 85 orang peserta yang terdiri dari 75 orang operator Kankemenag Kab./ kota dan utusan dari Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat. Hadir pada kesempatan tersebut, Kabid Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H. Aldim dan Kasi Pembinaan Kepenghuluan Dirjen Bimas Islam, H. Burhanudin. (Tri Budiono)

Kanwil Kemenag Jabar Tingkatkan Penataan Barang Milik Haji

S

ebagai upaya pengamanan Aset Barang Milik Haji, Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan BMH. Untuk hal itu Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat menggelar kegiatan Pendampingan Finalisasi Hasil Sensus Barang Milik Haji (BMH) Tingkat Prov. Jawa Barat selama dua hari, 21-22 November 2016, di Hotel Grand Jl. Peta Pasundan Bandung. Kakanwil, H.A. Buchori, sangat prihatin dengan pengelolaan BMH yang masih bercampur baur dengan pengelolaan BMN yang bersumber dari DIPA. Ia mengharapkan dengan pendampingan yang diselenggarakan ini dapat dihasilkan penataan BMH yang lebih baik lagi. Pada kesempatan tersebut ia mengaskan agar jangan sampai asset BMH dikuasai oleh unit kerja lain yang tidak ada hubungannya dengan haji. BMH sebagaimana yang diatur dalam PMA No. 36 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Haji, adalah asset negara yang pembeliannya bukan berasal dari dana APBN melainkan dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau yang dikenal den-

18

gan Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (PAOH). Oleh sebab itu Kakanwil memandang bahwa hal yang terpenting dalam pengelolaan BMH tidak hanya sekedar administrasi, akan tetapi bagaimana berpikir agar pengelolaan ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah. Sebab barang dan asset haji adalah salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan haji dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya jemaah haji.


Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, H. Ajam Mustajam, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh seluruh operator pelaksana pengelolaan BMH se- Jawa Barat. Ia mengungkapkan bahwa dalam kegiatan ini seluruh peserta diwajibkan membawa data inventarisasi BMH yang kemudian akan disusun untuk dijadikan bahan laporan. (Tri Budiono)

BERITA DAERAH


EDISI

06

Kabag TU : Penyusunan Anggaran Harus Sinergis

K

epala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H. A. Handiman Romdony, menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus sinergis antara Kantol Wilayah dengan Kantor Kemenag Kab./ kota. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP dan Laporan Kinerja di Lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat di Hotel Grand Hani Lembang Kab. Bandung Barat, Rabu (16/11). Kabag TU mengungkapkan bahwa penyusunan anggaran harus benar-benar hasil dari kerja koordinatif dan sinergitas di antara unit kerja. Penyusunan anggaran untuk tingkat Kankemenag Kab./Kota berada di bawah koordinasi Kasubbag Tata Usaha, sementara tingkat Kanwil di bawah koordinasi Kasubbag Perencanaan dan Keuangan. Penyusunan Anggaran yang sinergis akan menghasilkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL) yang sinergis pula. RKAKL yang telah tersusun akan tersinkronisasikan dalam perjanjian kinerja yang diajukan,yaitu perjanjian kinerja dari JFT/JFU kepada Pejabat Eselon IV di atasnya, perjanjian kinerja dari Pejabat Eselon IV ke Pejabat Eselon III di atasnya, perjanjian kinerja dari Pejabat Eselon III ke Kepala Kanwil, dan Perjanjian Kinerja dari Kakanwil ke Sekjen Kemenag RI. Dengan tersingkronisas-

inya perencanaan anggaran dan perjanjian kinerja maka dapat indikator pencapaian kinerja pun dapat terukur. Pada kesempatan tersebut, Kabag TU menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenag RI, H. Hilmy Muhammadiyah, bahwa seluruh ASN di Lingkungan Kemenag Jawa Barat tanpa terkecuali harus menyampaikan laporan keuangan pegawai. Bagi yang belum menyampaikan laporan keuangan akan diberlakukan penahanan terhadap pembayaran tunjangan kinerjanya.

Kegiatan Bimtek Penyusunan SAKIP dan Laporan Kinerja ini dilaksanakan selama dua hari 16 s.d. 17 November 2016. Kasubbag Ortala dan Kepeegawaian, H. Abdurrahim, melaporkan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 30 orang yang terdiri dari Kasubbag TU Kankemenag se- Jawa Barat dan unit kerja Eselon III pada Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat. Harapannya, dengan terlaksananya kegiatan ini dapat memberikan gambaran dalam peningkatan kinerja dalam upaya peningkatan terhadap layanan masyarakat. (Tri Budiono)

Kakanwil : Segera Upload Data Emis

M

enjelang akhir tahun angaran tahun 2016 atau sekitar 22 hari kerja lagi semua anggaran harus sudah bisa serap. Oleh karena itu, setiap satuan kerja di Kementerian Agama Jawa Barat agar segera menyelesaikan pekerjaannya terutama yang berkaitan dengan anggaran dan memperhatikan serta menyiapkan laporannya masing masing. Demikian disampaikan Kepala kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat, Drs. H.A. Buchori, MM saat memberikan arahan sekaligus membuka acara Penyelesaian Pagu Minus Tahun 2016 dan Pengukuhan Duta Akrual Kanwil kemenag Prov. Jawa Barat, di hotel Avita kab. Cirebon, Rabu (16/11). Lebih lanjut Kakanwil menyampaikan bah-

wa Provinsi Jawa barat memduduki rangking lima besar terbaik dari 34 Provinsi di Indonesia dalam hal penyerapan anggaran. Hal ini menjadi motivasi bagi satker untuk lebih giat lagi dan mempercepat proses penyerapan anggaran. kakanwil mengatakan bahwa di Bidang Pendidikan Islam daya serapnya sekitar 83,47%. jadi Jawa Barat masih memiliki jumlah anggaran yang masih cukup besar yang harus segera di tuntaskan. Kakanwil mengintruksikan agar setiap Madrasah di Kab./kota agar segera mengunggah data Emis , karena data berkaitan dengan keikut sertaan peserta didik dalam mengikuti Ujian Akhir Madrasah. Ia juga menyampaikan beberapa kemenag Kab/Kota yang blm

mengunggah data Emisnya diantaranya Kab. Sumedang 1 MTs dan 1 MA, Kab. Garut 10 MTs dan 1 MA, Kab. Tasikmalaya 8 MTs, Kota Depok 5 MTs, Kab. Bogor 26 MTs dan 11 MA, Kab. Bandung 35 MTs dan 16 MA, Kab. Bekasi 30 MTs dan 8 MA, Kota Cirebon 6 MTs dan 3 MA , Kab. Cirebon 1 MA dan Kab. Karawang 1 MA. kakanwil mengucapkan terima kepada Kab/Kota yang sudah melengkapinya. Kepada Kab/Kota yang belum mengunggah agar segera menyelesaikan pengunggahan Emisnya. Diakhir arahannya Kakanwil menyampaikan bahwa berdasarkan Edaran Sekjen mulai 16 November Tidak ada lagi open biding bagi eselon III ke bawah. Akan tetapi asesmen, rekan jejak dan kinerja menjadi bahan pertimbangannya. Sementara itu Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Drs. H. Abudin, M.Ag dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah terselesaikannya pagu minus untuk belanja pegawai, memperoleh laporan keuangan satker yang valid dan akuntabel serta persamaan persepsi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.kegiatan ini diikuti oleh 90 orang peserta yang terdiri dari para kepala seksi Pendidikan Madrasah, perencana, Operator dan unsur kantor Wilayah.Dilaksanakan selama 3 Hari dari tanggal 16 s.d 18 November 2016. (DDN)


19

EDISI

06

BERITA DAERAH


Lebih Dekat dengan Rosentina Lopes

T

erhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 Bimas Katolik Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat tidak memiliki Pembimbing Masyarakat Katolik (Pembimas), yang dikarenakan Rudyanto Petrus, S. Pd telah memasuki masa pensiun setelah mengabdi selama 37 Tahun. Pelaksana Tugas Bimas Katolik langsung berada di tangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Suksesi kepemimpinan jabatan Pembimas Katolik sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara haruslah melalui proses seleksi. Jumat, (23/09), Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H. A. Buchori, melantik Rosentina Lopes S. Pd menjadi Pembimas Katolik setelah melalui proses seleksi dan uji kompetensi. Pelantikan dan angkat sumpah Rosentina Lopes, S. Pd sebagai Pembimas Katolik di-

dampingi oleh Pastor Agus Sugiarto, OSC. Dengan demikian Rosentina Lopes menjadi Pembimas Katolik pertama yang dihasilkan melalui proses seleksi dan uji kompetensi. Rosentina Lopes, lahir di Uato Carbau Timor Leste, 2 Agustus 1966. Gelar kesarjanaannya ia peroleh dari Jurusan Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1995 Rosentina Lopes diangkat menjadi CPNS. Sejak tanggal 15 Desember 1998 sampai Agustus 1999, ibu yang dikaruniai dua orang anak ini dipercaya menjadi Kepala Urusan Umum pada Departemen Agama Kota Dili Timor Timur. Setelah Terpisahnya Timor Timur dari NKRI, Rosentina Lopes hijrah ke Kota Bekasi dan berkhidmat sebagai penyuluh Agama Katolik pada Kemenag Kota Bekasi. Hingga akhirnya tanggal 8 Januari 2009, ia diangkat menjadi penyelenggara Bimas Katolik Kemenag Kota Bekasi. Komitmennya setelah dilantik pada tanggal 23 September 2016 adalah mewujudkan Good Governance, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Paradigma pemerintahan dewasa ini telah bergesar dari pemerintah yang dilayani kepada pemerintah yang melayani. Perubahan paradigma ini menurutnya mengandung konsekuensi bahwa Pejabat termasuk Pembimas adalah pelayan, abdi masyarakat. Dalam pandangannya, Bimas Katolik ada karena ada umat Katolik oleh karena itu eksis-

tensinya adalah untuk melayani umat di Jawa Barat khususnya umat Katolik. Pelayanan yang murah, mudah, cepat, tepat dan memuaskan dan terpadu (Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik). Saya akan membangun team work yang solid, suasana kerja yang kondusif dan perilaku organisasi yang baik. Demikian tekadnya. Rosentina Lopes pun berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung sehingga ia sampai pada jabatan Pembimas khususnya kepercayaan dan amanah. Termasuk kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Barat, Drs. H.A. BUCHORI, MM. yang diharapkan bimbingan dan pembinaannya untuk menjalankan tugasnya. Ia pun berterimakasih pula kepada para pendahulunya, dalam hal ini Rudyanto Petrus, S. Pd. Yang telah menjalin relasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak khusunya dengan Gereja Katolik; Keuskupan Bandung, Keuskupan Bogor dan Keuskupan Agung Jakarta. Kerjasama dengan Gereja Katolik didasarkan pada relasi kemitraan simbiosis mutualis (saling menguntungkan kedua belah pihak) dengan tetap menghargai otonomitas masing-masing. Karakteristik Gereja di Jawa barat adalah satu provinsi namun melayani di tiga keuskupan yaitu Keuskupan Bandung, Keuskupan Bogor dan Keuskupan Agung Jakarta. (Tri Budiono)

Kakanwil : Lima Hari Sekolah Berpengaruh pada Pendidikan Agama Anak

K

akanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H. A. Buchori, mengajak kepada para ulama dari Ormas Islam peduli dan memperhatikan perkembangan terhadap regulasi yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umat, termasuk pendidikan agama anak-anak. Ajakan ini diungkapkannya saat membuka Musyawarah Ormas Islam Tingkat Prov. Jawa Barat Tahun 2016 di Hotel Regata, Jl. Dr. Setiabudhi Bandung, Rabu (09/11). Kakanwil mengungkapkan bahwa rencana penerapan kebijakan lima hari sekolah (dari Senin sampai Jumat), akan berpengaruh pada pendidikan agama anak-anak. Menurutnya, biasanya anak-anak pulang pada pukul 14.00 WIB, kemudian waktu yang ada dimanfaatkan untuk mengikuti kegiatan belajar di madrasah diniyah. Kakanwil menambahkan bila kebijakan lima hari sekolah diterapkan maka waktu belajar di sekolah akan bertambah, yaitu pulang pada pukul 16.00 WIB. Dampaknya, waktu untuk belajar pendidikan agama akan berkurang. Berkaitan dengan hal itu, Kakanwil sangat

20

mengkhawatirkan terhadap pendidikan agama terutama bagi mereka yang belajar di sekolah umum yang jumlahnya mencapai 83% . Permasalahan seperti ini harus menjadi perhatian para ulama dari ormas Islam untuk memberikan kontribusi kebaikan. Musyawarah Ormas Islam menjadi hal yang penting terkait banyaknya permasalahan yang harus disikapi serta membangun komunikasi yang baik di antara ormas Islam dan juga Kementerian Agama. Menurut Kakanwil kewenangan Kemenag hanya pada wilayah pelaksanaan regulasi. Sementara itu terkait dengan hal-hal yang menyangkut pemahaman agama Kemenag tidak memiliki kewenangan. Kewenangan untuk membenarkan ataupun menyalahkan pemahaman terhadap suatu pemahaman ajaran agama berada pada Majelis-majelis Agama. Untuk umat Islam kewenangan berada di Majelis Ulama Indonesia (MUI).


Kegiatan Musyawarah Ormas Islam diselenggarakan oleh Bidang Penerangan Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat. Kepala Bidang Penais, Zakat dan Wakaf, H. A. Patoni, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 60 orang peserta, yang terdiri dari 27 orang Utusan pengurus MUI Kab./Kota se-Jawa Barat, 23 orang pengurus Ormas Islam dan 10 orang dari unsur Kemenag. (Tri Budiono)

BERITA DAERAH


EDISI

06

Kemenag Siapkan Peraturan untuk Penilaian Buku Keagamaan

K

esalahan dalam penulisan ayat Al Quran dan Hadits kerap terjadi pada penerbitan Buku Agama dan Keagamaan. Untuk antisipasi hal tersebut, Kementerian Agama akan mengeluarkan suatu peraturan yang akan menjadi pedoman dan penilaian sebelum diterbitkan. Senin, (14/11), Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Kemenag RI, menyelenggarakan sosialisasi rancangan Peraturan Menteri Agama Tentang Tadqiq dan Penilaian Buku Teks dan Pustaka untuk Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Kegiatan berlangsung di Aula Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, Jl Jenderal

Sudirman, Bandung, yang dibuka secara langsung oleh Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H. A. Buchori. Kakanwil mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia memandang sebuah peraturan sangat penting sebagai payung hukum dalam melaksanakan kegiatan. Menurutnya, dalam penyusunan peraturan harus memperhatikan beberapa aspek seperti filosofis, sosiologis, hukum dan harus juga melalui kajian akademik. Dengan memperhatikan aspek tersebut, menurutnya akan menghindari peraturan yang hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Sebuah peraturan dalam aspek filosofisnya tidak mengabaikan nilai-nilai

inti agama. Sedangkan dari aspek hukumnya jangan sampai suatu peraturan membuat bias dan tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Menurutnya penulisan sebuah buku sangat dipengaruhi oleh latar belakang penulis bukunya. Mazmur Syaroni, narasumber pada kesempatan tersebut memaparkan ada beberapa aspek kesalahan dalam penulisan buku agama dan keagamaan yang seringkali terjadi, di antaranya penulisan Al Quran dan Hadist yang tidak tepat huruf dan tanda bacanya, arti bahkan dengan konteks yang sedang dijelaskan. Dalam aspek grafis sering juga grafis yang ditampilkan tidak sesuai dengan konteks yang dijelaskan pula Ia berharap peraturan yang akan dikeluarkan nanti dapat menjadi pedoman dalam tadqiq dan penilaian buku agama dan keagamaan. Dengan adanya pedoman ini akan menghindarkan dari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan buku. Selain itu, pedoman ini akan menghasilkan buku agama dan keagamaan yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang benar, menyediakan bahan ajar yang selaras dengan pemahaman keagamaan di Indonesia, serta menghindari bahan ajar yang tidak sesuai dengan kerangka kenegaraan Indonesia. Dalam tadqiq dan penilaian buku agama dan keagamaan penulisan ayat dan hadits tidak boleh ada kesalahan, validitas kebenarannya harus 100%. Menurut H. Mazmur, hal ini untuk menghindari dari kesalahpemahaman. (Tri Budiono)

Pemprov Jabar Berikan Penghargaan Kepada Kontingen Pospenas dan Popwilnas

P

emerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan kepada para atlit yang tergabung dalam kontingen Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (Pospenas) dan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah II Nasional (Popwilnas). Penyerahan penghargaan disampaikan oleh

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov. Jawa Barat DR. H. Yudha. M. Saputra, yang didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H. A. Handiman Romdony, di Hotel Horison, Jl. Pelajar Pejuang Bandung, Senin (19/12). Menurut Kadispora, penghargaan ini

diberikan untuk memotivasi para atlit untuk lebih berprestasi. Karena menurutnya para atlit yang tergabung dalam kontingen Pospenas dan Popwilnas merupakan bibit unggul bagi Jawa Barat untuk meraih prestasi dalam bidang Olahraga dan Seni. Ia berharap agar mereka tidak hijrah dan mendukung ke daerah lain. Pada ajang Popwilnas di Jakarta Kontingen Jawa Barat meraih juara umum dengan perolehan 34 medali, yang terdiri dari 16 emas, 15 perak dan 3 perunggu. Sementara itu pada ajang Pospenas di Banten, Kontingen Jawa Barat meraih juara II dengan 43 medali yang terdiri dari 13 emas, 18 perak dan 12 perunggu. Menurut Kabag TU, posisi kontingen Jawa Barat naik satu tingkat dari Pospenas sebelumnya tahun 2013 di Gorontalo yang meraih posisi tiga. Ia mengungkapkan bahwa selama perhelatan Pospenas, kontingen Jawa Barat menjadi yang terfavorit dibandingkan peserta dari provinsi lainnya. Para santri yang terlibat mampu menunjukkan sikap yang santun, sportif dan religius, termasuk sikap Someahnya yang menjadi karakter masyarakat Jawa Barat. (Tri Budiono)


21

EDISI

06


BERITA DAERAH

Pemkab Bersama Kemenag Kab. Indramayu Gelar Pembinaan Pasca Haji Bagi Jamaah

P

emerintah Kabupaten Indramayu bersama Kemenag Kabupaten Indramayu Gelar Pembinaan Pasca Haji Dalam Upaya Melestarikan Kemabruran Haji Bagi Jamaah Haji Kabupaten Indramayu. Acara Pembinaan dilaksanakan di halaman depan Gedung Pusat Pelayanan Ibadah Haji Terpadu (PUSPIHAT) Kantor Kementerian agama Kabupaten Indramayu, Kamis (01/12), dihadiri oleh Bupati Indramayu, Kepala Kemenag, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Ketua DPRD, IPHI, Ketua DMI, Ketua Forum Komunikasi KBIH, Pengurus KBIH se-Kabupaten Indramayu

dan 1530 Jamaah Haji Kabupaten Indramayu Tahun 1437 H/2016 M. Kepala Kemenag Kabupaten Indramayu, Dr. H. Yayat Hidayat, M.Ag. mengatakan, Haji Mabrur adalah dambaan setiap muslim, karena di dalam Hadits Nabi dikatakan, tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Beliau mengajak kepada para jamaah haji untuk dapat melestarikan kemabrurannya dengan cara menjalankan berbagai amal kebaikan secara terus-menerus. Selanjutnya H. Yayat Hidayat memberikan apresiasi kepada IPHI Kabupaten Indramayu yang telah memberikan pem-

bekalan dan pembinaan kepada para jamaah haji. Sementara itu, Bupati Indramayu, H. Anna Sophana dalam sambutannya mengatakan, Ada tugas berat bagi jamaah haji pasca ibadah haji yaitu menjaga perilaku yang baik, agar para jamaah haji dapat menjadi teladan dan panutan di masyarakat, dimana saja berada. Selanjutnya Bupati mengajak untuk menjaga kondusifitas di wilayah Indramayu, agar nyaman dan aman, Sehingga tercapai visi Pembangunan Kabupaten Indramayu yaitu mewujudkan masyarakat religius, maju, mandiri, sejahtera (Remaja). Semoga Kegiatan Pembinaan ini dapat terlaksana secara kesinambungan, sehingga akan terikat jalinan emosional antar jamaah haji, ungkapnya. Acara Pembinaan ini ditutup dengan Tausyiyah/ Ceramah Agama oleh Ketua DMI Jawa Barat, KH. Ir. Zulkarnaen. Sedangkan untuk doa dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Indramayu, KH. Syathori, S.HI. MA. Dalam ceramahnya, KH.Zulkarnaen menyampaikan, ada 3 (tiga) ciri-ciri haji mabrur yaitu: Senang menafkahkan rizki di jalan Allah SWT. Baik dalam keadaan lapang atau sempit; Berkumpul dengan orang-orang sholeh; dan Memaafkan kesalahan orang lain. (Amad)

Kemenag Kab. Cirebon Gelar Rapat Evaluasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Tahun 2016

S

ehubungan telah berakhirnya kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah haji Kabupaten Cirebon tahun 1437 H/2016 M, Panitia Penyelenggaraan Ibadah haji (PPIH) Kabupaten Cirebon melaksanakan Rapat Evaluasi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 22 November 2016 yang bertempat di AULA Baznas Kab. Cirebon. Rapat di hadiri oleh semua Panitia dan perwakilan dari Instansi yang terkait, antara lain Kabag Kesra, KBIH, Polres, Polsek, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, Kodim, Koramil, Linmas dan semua unsur yang terkait termasuk Semua Panitia lainnya. Kepala Kemenag selaku Ketua PPIH Kabupaten Cirebon dalam sambutannya menyampaikan, secara umum penyelenggaraan Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Tahun ini (2016) berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Akan tetapi bukan berarti tidak ada kendala sama sekali, setiap tahun permasalahan haji pasti ada, untuk itu mari kita perbaiki dan kita sikapi dengan bijak, karena jemaah haji-nya pun tiap tahun berbeda, maka akan berbeda pula dalam pengetahuan, karakter, emo-

22

sionalnya dll-nya. Hal ini yang harus kita maklumi dan kita sadari bersama bahwa penyelenggaraan ibadah haji pasti ada masalah walaupun hanya hal yang kecil. Senada dengan Ketua PPIH, Kepala Seksi PHU yang sekaligus selaku Sekretaris PPIH kab. Cirebon H. Sudirna mengatakan,pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji kab. Cirebon tahun ini (2016) secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada semua pihak yang terkait dan selaku mitra kerja dalam kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah haji, pungkasnya. Selanjutnya Ketua Forum KBIH H. Karna samsy dalam sambutanya menyampaikan,agar semua KBIH yang tergabung dalam Forum KBIH Kab. Cirebon, agar turut membantu pemerintah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Ibadah haji, dengan cara mematuhi aturan-aturan/ regulasi yang telah di tentukan oleh Pemer-


intah, jaga kekompakan dan saling membantu baik didalam Negeri maupun ketika berada di Tanah Suci, Tutur H. Karna. Akhirnya Kepala Seksi PHU Kemenag Kab. Cirebon, mengharapkan semoga pelaksanaan dan Penyelenggaraah Ibadah haji tahun mendatang akan lebih baik lagi, terus berupaya untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan tahun ini dan berusaha untuk memperbaikinya, tutur H. Sudirna. (Heryanto)

BERITA DAERAH


EDISI

06

Kakemenag Majalengka Dorong Guru PAI Gunakan ICT Dalam Pembelajaran

D

ewasa ini Information and Communication Technology (ICT) atau TIK berkembang sangat cepat dan telah merambah hampir setiap sendi kehidupan tidak terkecuali dalam bidang pembelajaran. Perkembangan ICT tersebut tentunya menjadi potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Karena teknologi informasi menyimpan informasi tentang segala hal yang tak terbatas ruang dan waktu. Pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) atau TIK diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Sehingga tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang, materi, tugas dan pembelajaran di lakukan melalui ICT. Itulah salah satu yang diingatkan oleh Kepala Kantor Kemenag Kab. Majalengka, Cece Hidayat saat membuka kegiatan Workshop Pengembangan Model Pembelajaran PAI Berbasis ICT di Zamrud Hotel, Selasa (6/12). Cece berharap agar guru PAI mampu untuk mengerti, memahami, mengoperasikan, dan mengeksplor ICT dengan baik sehingga dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. Di samping itu, guru harus berpikir lebih kreatif, inovatif, dan berwawasan luas sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga peserta didik enjoy dalam belajar. Lebih lanjut Cece menjelaskan, ICT

dalam pembelajaran dapat menjadi dua peran, yaitu: sebagai media presentasi pembelajaran, misal berbentuk slide power point dan animasi dengan program flash; sebagai media pembelajaran mandiri atau E-Learning, misal peserta didik diberikan tugas untuk membaca atau mencari sumber dari internet, mengirimkan jawaban tugas,bahkan mencoba dan melakukan materi pembelajaran. Menurut Cece Fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk belajar melalui E-Learning diantaranya : E-Book, E-Library, interaksi dengan pa-

kar, email, mailling List, News Group, dan lain-lain. Sedangkan manfaat penggunaan ICT dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran adalah: meningkatkan kualitas pembelajaran; memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran; membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak; mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari; menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik; dan memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. (Taupik Hidayat)

Pemkab Kab. Kuningan Gelar Istighosah

P

emkab Kuningan gelar Kegiatan doa bersama Istighosah Qubro bersama masyarakatdi halaman Setda Kab. Kuningan, Jumat (02/12). Kegiatan doa bersama yang dihadiri Bupati, para pejabat di Lingkungan Pemda dan Dinas Intansi, para tokoh Agama, para Kiyai serta ribuan warga Kuningan berjalan cukup hidmat. Kegiatan Istighosah yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan Maulud Nabi Besar Muhammad SAW ting-

kat Kab. Kuningan. Bupati Kuningan H. Acep Purnama dalam sambutannya mengatakan bahwa doa bersama sebagai bentuk upaya kita membangun hubungan dialogis secara bathiniah Kepada Allah SWT, dengan harapan selalu mendapat bimbingan dan ridlo Nya dalam menghadapi ujian dan cobaan yang sedang menimpa Bangsa dan Negara kita saat ini. Mari kita bersama dengan penuh keikhlasan untuk memanjatkan doa memo-

hon perlindungan serta anugerah Nya serta dibukakan pintu kemudahan dalam mengatasi segala permasalahan bangsa dan rakyat Indonesia, yang sedang dan terus berupaya mewujudkan cita-cita luhur negeri ini sebagai negara baldatun toyyibathun warobbun ghofur, lanjut H. Acep. Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan H. Undang Munawar yang bertindak selaku petugas doa menampaikan apresiasi atas diselenggarakannya doa bersama ini, dan terima kasih kepada keluarga besar Kemenag yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini. H. Undang menegaskan bahwa kita sebagai umat Islam harus berani mengungkapkkan dan menegakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, hal ini merupakan salah satu modal dasar dalam membangun dan mendambakan masyarakat bangsa Indonesia yang baldatun toyyibatun warubbun ghofur, untuk itu mari kita berdoa untuk untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat, dikuatkan dalam menghadapi segala cobaan dan ujian Allah SWT, dan demi keselematan bangsa dan Rakyat Indonesia. (Zaenal Arifin)


23

EDISI

06


BERITA DAERAH

Kemenag Kab Sukabumi Gelar Madrasah Award 2016

A

wards ini dalam rangka peringatan hari amal Bhakti Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yang ke -71 tahun 2017.(17/11/2016). Demikian sambutan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Madrasah Drs.H. Oja Haerul Syam, melalui Ketua Panitia Madrasah Awards Drs.H. Dede Sudanta,H. Dede sudanta menambahkan dimana Madrasah Awards tahun 2016 ini dalam rangka memberikan apresiasi kepada Kepala Sekolah,Guru,Peserta didik dan instuisi madrasah yang memiliki prestasi dan keunggulan kompetitif serta komparatif di bidang tertentu, di hadiri oleh unsur panitia Madrasah Awards 2016 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Selain hal tersebut diatas, H. Dede Sudanta yang didampingi oleh Sekretaris Panitia Awards 2016 Erwan Hermawan menekankan, Bagi Ra/Madrasah yang sudah membuat bisa dikumpulkan langsung di sekretariat Seksi Pendidikan Madrasah atau Kantor Kelompok Kerja Pengawas ( Pokjawas ) Kementerian Agama kabupaten Sukabumi dan berharap dengan adanya Madrasah Awards 2016 ini memberikan semangat baru kepada tenaga pendidik,

Kepala Madrasah,Siswa dan pengelola Pendidikan Madrasah untuk terus meningkatkan frofesionalitas, kualitas,Prestasi dan Manajerial untuk menjadi Madrasah lebih baik. Adapun jenis kategori lomba ini ada 13

jenis dan hal ini sudah ditetapkan pada keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Nomor 5487 tahun 2016 tentang penetapan panitia dan koordinator lomba madrasah Awards Tahun 2016. (Sri Ida Fitriani)

Penyelenggara Katholik kankemenag Kota Bekasi Ajak ASN Tingkatkan Kedispilinan

Penyelenggara Katolik Kankemenag Kota Bekasi, Yulis Sundari SFK, MM.

D

alam melakukan pekerjaan, diperlukan kedisiplinan, terutama kedisiplinan kerja. Kedisiplinan kerja tidak saja dapat memberikan kebaikan kepada diri sendiri, namun juga pada lembaga atau organisasi dimana kita bekerja. Demikian dikatakan penyelenggara Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Yulis Sundari, SFK,MM dikantornya, Selasa 20/12. Dampak positif bagi diri kita sendiri,

24

terutama dengan disiplin kerja yang diterapkan pada diri kita akan terlihat dari pemberian kepercayaan atasan kepada kita. Kepercayaan atasan, tentu saja dapat memuluskan perjalanan karir kita. Sedangkan bagi lembaga atau organisasi tempat kita bekerja, akan memberikan kemajuan dan prestasi. Lembaga, perusahaan atau organisasi dapat berjalan dinamis dan maju jika pegawainya mengedepankan kedisiplinan kerja.


Untuk itulah, pemerintah memberikan aturan dasar kedisiplinan kepada pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini telah berganti menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai yang utama dan merupakan dasar dari setiap kebijakan. Misalkan dengan dikeluarkannya PP 53 Tahun 2010 yang menjadi dasar dari digelontorkannya aturan pemberian Tunjangan Kinerja bagi ASN. Tunjangan Kinerja pegawai, Lanjut Yulis dapat diberikan dengan mengacu kedisiplinan pegawai. Karena itulah, hal pertama yang harus ditanamkan dalam diri kita sebagai ASN adalah menanamkan rasa disiplin kerja. Disiplin kerja juga merupakan tanggung jawab pegawai yang harus dikerjakan demi kemajuan lembaga/ organisasi. Kedisiplinan itu berawal dari diri kita sendiri, jadi kalau mau rubah citra ASN yang kurang baik terutama soal kedisiplinan ya harus dimulai dari diri kita sendiri, Jelas Yulis. Karena itulah, ajak Yulis kepada segenap ASN di Kementerian Agama maupun di seluruh nusantara, untuk segera merubah kinerja dan tanggung jawab dengan mengedepankan kedisiplinan. (Evi Agustin)

BERITA DAERAH

MEDIA PEMBINAAN | EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2016 | TAHUN XLIII

EDISI

05

Kankemenag Kota Tasikmalaya Gelar PORSADIN ke-VII

P

ORSADIN (Pekan Olahraga dan Seni Diniyah Takmiliyah) merupakan ajang menunjukkan potensi peserta didik Diniyah Takmiliyah. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa Kota Tasikmalaya yang merupakan pelopor lahirnya ajang 2 tahun sekali ini hingga mampu dilaksanakan hingga tingkat nasional. Jumat hingga minggu kemarin (25-27/11/2016) Kota Tasikmalaya membuktikan perjuangannya untuk terus melaksanakan PORSADIN yang bertempat di Balai Kota Tasikmalaya. PORSADIN ke-VII tingkat Kota Tasikmalaya ini dihadiri oleh pejabat-pejabat eselon di lingkungan Kota Tasikmalaya, Ketua FKDT Provinsi Jawa Barat, dan seluruh keluarga Diniyah Takmiliyah. Diawali dengan pawai depile yang diikuti oleh usnsur-unsur Diniyah ini dari mulai halaman Aulia Futsal Center hingga halaman Balai Kota Tasikmalaya. Kedatangan peserta depile ini disambut oleh para tamu undangan yang merupakan pejabat eselon dilingungan Kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah Kepala Sub Bagian TU Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Selain itu, peserta depile memberikan sentuhan yang menarik dengan menyertakan ciri khas dan seni dari tiap kecamatannya. Dari laporan panitia yang disampaikan langsung oleh Ketua FKDT Kota Tasikmalaya Ahmad Safei bahwa PORSADIN ke-VII tingkat Kota Tasikmalaya ini diiukuti oleh 200 orang peserta dari 10 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya. 200 orang peserta ini disebarkan di 10 mata lomba yang mengacu pada mata lomba yang dilaksanakan di tingkat nasional.

Selanjutnya, Kasubag TU Kemenang Kota Tasikmalaya Drs. H. Yudhi Yusufyandi, MM. mewakili Kepala Kantor Kemenag Kota Tasikmalaya pada kesempatan itu dalam sambutannya menyampaikan banyak terimakasih kepada Walikota Tasikmalaya yang telah memfasilitasi kegiatan PORSADIN ini. Harapan besar dengan kegiatan ini menjadi pendorong bagi Diniyah tetap jaya dan malah lebih maju lagi, karena pendidikan keagamaan ini adalah cikal bakal lahirnya generasi yang berakhlakulkarimah dan menjadi penerus bangsa yang berkualitas. H. Yudhi menutup sambutannya dengan meneriakkan DINIYAH JAYA hingga 3x dengan harapan perjuangan Islam terus berjaya di Tasikmalaya. Pembukaan yang dilaksanakan pukul

14.00 WIB ini secara resmi dibuka oleh plt. Walikota Tasikmalaya Abas Basari yang pada kesempatan itu membuka dengan diawali dengan kata-kata sambutan. Rasa bangga melihat Kota Tasikmalaya yang merupakan kota santri ini dapat terus mengembangkan jai diri agama dengan baik. Hal ini terbukti dengan guyuran hujan, para keluarga Diniyah tetap semangat mengikuti kegiatan hinga penuh kebahagiaan. Semoga ini menjadi hal yang terus dipertahankan malah ditingkatkan dari tahun ketahunnya. Pungkas Abas Basari dengan melapalkan basmallah ini kegiatan un akhirnya resmi dibuka dan dilepas untuk mengadakan segala bentuk perlombaan di lingkungan Balai Kota Tasikmalaya. (Samrotul Fuaddah)

Siswa MTsN Talaga Wakili Indonesia pada Jambore Pramuka Se-Dunia di Malaysia

P

restasi luar biasa kembali ditorehkan oleh MTsN Talaga Majalengka. Dimana salah satu siswanya, FAR-

HAN berhasil menjadi wakil Indonesia untuk mengikuti Jambore Pramuka Sedunia di MALAYASIA mulai tanggal 23 Nopember s.d 3 Desember 2016. Hal ini semakin menunjukan siswa siswi madrasah memiliki potensi dan prestasi yang luar biasa, sehingga pantas jika dikatakan madrasah lebih baik, lebih baik madrasah. Terkait hal ini, Kepala Kemenag Majalengka, Cece Hidayat menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Kepala MTsN Talaga dan FARHAN. “Sukses untuk Farhan dan sukses juga untuk pak kepala

Mts. N Talaga”, tulis Cece melalui akun whatsapp. Sementara itu, Kepala MTsN Talaga, H. Maman meminta doa dan dukungannya kepada semua pihak untuk kesuksesan dan kelancaran kegiatan tersebut.Banyaknya prestasi yang diraih MTsN yang belokasi di jalan Jendral Sudirman No. 33 Talaga tersebut tak lepas dari komitmen Kepala Madrasah dan seluruh civitas akademika MTsN Talaga dalam menyediakan pelayanan dan pembelajaran terbaik sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua/wali murid dan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan mulia tersebut, MTsN talaga selalu melakukan terobosan dan strategi dalam bidang pembelajaran pendidikan agama, bidang umum dan olahraga serta kepramukaan. (Taupik H)


25

EDISI

06


BERITA DAERAH

FKDT Kab. Pangandaran Gelar Kegiatan Porsadin Ke II Tingkat Kabupaten

F

orum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Kementerian Agama Kab. Pangandaran menyelenggarakan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Takmiliyah (Porsadin) yang kedua tingkat Kabupaten Pangandaran, Minggu (05/11/2016) di Alun-Alun Parigi. Kegiatan tersebut di buka secara resmi oleh Wakil Bupati Pangandaran H. Adang Hadari dan Kepala Kemenag Kab. Pangandaran yang diwakili oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan H. Syarif Hidayat, S.Ag, M.Pd.i yang sama-sama memberikan apresiasinya atas terselengaranya Porsadin Ke-II tingkat Kabupaten.

Dalam sambutanya wabup meyampaikan, atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran mengucapkan ucapkan terimakasih apresiasi dan penghargaannya yang setingi-tingginya kepada pengurus Diniyah Taklimiyah FKDT Kab. Pangandaran selaku peyelengara Porsadin Ke dua tahun 2016 Tingkat Kabupaten Pangandaran, tentunya kami Pemerintah Daerah sangat gembira dan meyambut baik kegiatan ini sebagai salah satu momentum yang tepat dalam upaya meletakan dasar-dasar yang kuat dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia agar madrasah diniyah mampu mengembangkan jati dirinya. Wabup menambahkan bahwa Porsadin ke dua tingkat Kabupaten ini menjadi sangat penting perannya dalam mendorong penciptaan karya nyata disegala bidang terutama bidang olahraga dan seni yang pada gilirannya memberikan dukungan untuk pendidikan anak didik yang lebih cerdas, sehat, sejahtera dan berakhlakul karimah. Porsadin merupak sarana untuk mencari bibit-bibit yang memiliki keunggulan komparatif dibidang olah raga dan seni dan juga sebagai wahana dan untuk memotivasi bagi kita dan anak-anak dalam mendalami ilmu agama. Sementara itu Ketua FKDT Kab. Pangandaran H. Gani, S.Ag selaku ketua panitia menyampaikan bahwa Porsadin bertujuan untuk mengembangkan peserta potensi

didik dan pendidik agar menjadi manusia beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab kegiatan ini merupakan salah satu momen pengembangan bakat dan kreatifitas santri Diniyah Taklimiyah sebagai relevansi antara pendidikan di diniyah taklimiyah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional karana pendidikan Diniyah dan Taklimiyah menjadi sangat penting sebagai salah satu garda pengembangan pendidikan Islam dan pembangunan karkter. Semoga kegiatan Porsadin Kedua ini dapat melahirkan generasi penerus yang lebih jenius, handal, kompeten dan keperibadian luhur demi terciptanya mujahid yang bermanfaat untuk agama dan Negara khususnya kab. Pangandaran ungakap Abdul Gani. Kegiatan tersebut akan diisi beberapa perlombaan diantaranya lomba kosidah, Murotal, Atletik, Murotal, Tahpiiz Quran, Kaligrafi, Pidato tiga Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh, Wakil Bupati Pangandaran Seluruh Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pangandaran dan Kementerian Agama Kab. Pangandaran serta pengurus FKDT se-Kabupaten Pangandaran dan turut hadir juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat dan DPW FKDT Provinsi Jawa Barat. (Andri Nazarudin M)

Kakankemenag Kab Bogor Adakan Pelantikan Pejabat Eselon IV

P

ergeseran jabatan Eseloan IV kembali terjadi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, jabatan Kepala Subbagian Kepala Tata Usaha Kemenag Kab Bogor yang ditinggal pensiun oleh H. Deden Effendi kini dijabat oleh H. A. Sihabudin yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi PD dan Pontren. Proses pelantikan digelar di Aula Kemenag Kab Bogor, Kamis (01/12). Tak hanya Kepala Subag TU, Kankemenag juga melantik H. Ahyan Maemun menjadi Kepala Seksi PD dan Pontren dan melantik H. Baday menjadi Kepala KUA Kecamatan Cibungbulang. Kepala Kantor Kemenag Kab Bogor H. Dadang Ramdani mengungkapkan, proses mutasi dan promosi dalam dunia birokrasi merupakan hal biasa mutasi dan promosi pegawai sudah ada ukuran dan aturannya. “Jadi, mutasi dan promosi ini jangan dijadikan hal yang dipertahankan, karena semuanya bergerak dan bergeser karena ini menjadi dinamika ASN hari ini, marilah

26

kita ikuti dan ketentuan, jangan campuri urusan prosedural dgn kepentingan pribadi dan dengan hal-hal yang justru merusak citra kemenag,” kata Dadang. Dirinya pun mengingatkan, Kepada pegawai yang dilantik tugastugas hari ini sangat banyak dan kompleks, banyak sekali hal-hal, program kebijakan yang harus digulirkan, termasuk juga kondisi hari ini yang begitu cepat berubah dinamikanya. Dan ini harus kita jadikan hikmah, agar kondisi ini menunjang terhadap tugas dan kelancaran tugas kita, kontribusi pelayanan kita bisa dirasakan masyarakat, tegasnya. Sementara itu, Kepala Subag TU yang baru H.A Sihabudin mengatakan, siap mengemban tugas baru ini sebagai bentuk


tanggungjawab jabatan dan amanah yang diberikan kepadanya, dan dirinya akan terus berkoordinasi untuk tugas-tugas kedinasan yang baru diembannya ini. Ini menjadi amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan, tentunya kita akan segera berkonsolidasi dan berkomunikasi dengan semua elemen, agar tugas-tugas yang ada di Kemenag bisa selaras, kata Sihabudin. (Ade Irawan)

BERITA DAERAH


EDISI

06

Kakankemenag Kab. Kuningan Lantik Kepala KUA Pasawahan

D

alam mengisi kekosongan jabatan Kepala KUA di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan bertempat di Aula Kakankemenag Kab Kuningan, H. Undang Munawar, melantik Kepala KUA Kecamatan Pasawahan, Jumat (18/11). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan langsung Kepala Kantor Kankemenag Kab. Kuningan H. Undang Munawar, dihadiri kepala Subbag TU, Para Kepala Seksi / Penyelenggara , para Kepala KUA dan undangan lainnya berjalan cukup lancar dan hidmat. Dalam sambutan dan arahannya H. Undang Munawar menyampaikan selamat kepada pejabat baru dan ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, khususnya dalam melaksanakan tupoksi yang telah ditentukan. H, Undang menambahkan bahwa tugas kepala KUA tidak hanya terbatas pada melayani pelakaksanaan pernikahan dan penataan administrasi di KUA, namun banyak tugas yang harus dilaksanakan khususnya pembinaan keagamaan pada masyarakat, Kepala KUA dituntut Pro aktif dalam menyikapi perkembangan sektor keagamaan di masyarakat, tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintahan

di kecamatan dan lembaga-lembaga agama serta keagamaan yang ada di wilayah Kecamatan tersebut, hal ini sangat penting dalam upaya mengawal dan meningkatkan tercapainya tujuan visi misi Kementerian Agama. Sementara itu Analis Kepegawaian H. Hinhin Muiz Hilmi saat membacakan Surat

Keputusan Menteri Agama RI, bahwa dalam mengisi kekosongan jabatan Kepala KUA Kecamatan Pasawahan telah di tetapkan Sdr. SUKA, S.Hi yang sebelmnya menjabat sebagai Penghulu pada KUA Kecamatan Kuningan, di angkat menjadi Kepala KUA Kec. Pasawahan Kabupaten Kuningan. (Zaenal Arifin)

Isi Kekosongan, Kakemenag Majalengka Lantik Dua Kepala KUA Baru

P

erubahan-perubahan dinamis perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Sumber daya disuatu lembaga. Tak ketinggalan pula dengan SDM yang ada di lingkungan Kementerian Agama Majalengka harus senantiasa ditingkatkan agar mampu bekerja melayani dengan sepenuh hati dan mampu untuk melakukan perubahan yang diharapkan. Perubahan yang dimaksud tentu perubahan positif yang mampu mendorong terciptanya Ke-

menterian Agama Majalengka bebas dari korupsi dan menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani sesuai dengan program Zona Integritas yang sedang diperjuangkan saat ini. Saat ini ada dua KUA di Kemenag Majalengka yang mengalami kekosongan pimpinan, terkait dengan hal tersebut, Kemenag Majalengka lakukan pelantikanpejabat baru untuk mengisi kekosongan di dua KUA tersebut, yakni KUA Kec. Sindang dan

KUA Kec. Banjaran. Pelantikan dilangsungkan diAula Koperasi Hikmah Kementerian Agama Majalengka, Rabu (9/11). Drs. H. Liman yang sebelumnya menjabat sebagai Pengembang Pegawai Sub Bagian Tata Usaha Kantour Kementerian Agama Kabupaten Majalengka diangkat menjadi kepala KUA Kec. Sindang dan Drs. Muhtaruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Penghulu Muda KUA Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka diangkat menjadi kepala KUA Kec. Banjaran. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Majalengka Dr. H. Cece Hidayat, M. Si. Yang sekaligus melantik. Mendampingi para pejabat di lingkungan Kementerian Agama Majalengka Kasubbag TU Drs. H. Dede Saepul Uyun, M. Ag. Kasi Bimas Islam Dr. H. Agus Sutisna, M. Pd. Kasi Pendidikan dan Madrasah Dr. H. Hasan Sarip, M. Si. Kasi PAIS Drs. H. M. Ali Rahman, M. Si. Kasi PD Pontren Dr. H. Rosidi Rido, MA. M.Pd. Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Drs. H. Moch Risan, M. Pd. I. Kasi Penyelenggara Syariah H. Saepulloh, M. Pd. Selain para pejabat, hadir pula Kepala KUA, Kepala MIN, Kepala MTsN, Kepala MAN, Pengawas Madrasah dan PAI, IGRA dan Kepala MI, MTs MA Swasta. (Taupik/ Endang)


27

EDISI

06

BERITA DAERAH


Kepala KUA Kec. Limo Di Lantik

U

pacara pengambilan sumpah jabatan dan Pelantikan Kepala KUA Kecamatan Limo kota Depok dilaksanakan di aula Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Rabu (16/11). Upacara Pelantikan disaksikan dan dihadiri oleh segenap jajaran pejabat yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Depok, pegawai dan undangan. Kamaluddin diambil sumpahnya dan dilantik menjadi Kepala KUA Kecamatan Limo yang baru menggantikan H. Misro yang sudah purna bhakti. Sebelumnya H.

Kamaluddin menjabat sebagai penghulu pada KUA Kecamatan Cipayung Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok Drs. H. A. Chalik Mawardi, M.Ag menyampaikan bahwa tugas seorang kepala KUA bukan hanya mengerjakan yang terkait dalam hal kepenghuluan dan pernikahan saja, namun juga sebagai Pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), yang memiliki tugas untuk menginventarisir tanah wakaf yang merupakan asset Kementerian Agama, yang saat ini, khususnya di Kota Depok masih

memerlukan perhatian yang serius terkait dengan pengurusan akta ikrar wakafnya (AIW). Hal lain yang disampaikan H. Chalik adalah mengenai Pungli. Menurut H. chalik segenap jajaran Kemenag Kota Depok harus memahami dan mematuhi aturan terkait dengan pencegahan dan pelarangan pungli. Hal ini perlu diingatkan agar segenap jajaran Kemenag Kota Depok betutbetul menghindari pungli yang hanya akan dapat merugikan, bukan hanya diri sendiri tapi juga masyarakat dan institusi. apalagi sekarang sudah terbentuk tim sapu bersih pungli (Saberpungli) yang akan terus bergerak untuk memantau praktek-praktek pungli di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Depok, jangan sampai hanya garagara uang Rp. 5000 10.000,- ada ASN yang terkena operasi tangkap tangan. Demikian ujar H. Chalik. Menutup amanatnya H. Chalik berpesan agar kepala KUA Kecamatan Limo yang baru di lantik terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kecamatan untuk memadukan program-program yang bisa dilakukan secara bersama, sehingga visi dan misi Kementerian Agama bisa berjalan selaras dengan visi dan misi Pemerintahan Kota Depok, yaitu mewujudkan masyarakat yang Unggul, Nyaman dan Religius. (Lan Stiawan)

Jaga Sinergitas Antara Kepala Madrasah dan Kaur TU

S

elamat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya kepada Kepala Urusan MTsN dan MAN yang baru dilantik. Pahami segala urusan Administrasi Negara karena segala tugas baik yang berkaitan dengan keuangan atau kepegawaian menjadi tanggungjawab anda. Merapat dengan Kepala Madrasah dan jaga sinergitas karena keharmonisan disuatu lembaga bergantung pada hubungan antara atasan dan bawahannya. Kata Kepala Kemenag Kab. Ciamis Drs. H. Ahmad Sanukri, SH. MM. usai pelantikan Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur TU) MTsN dan MAN di aula Kemenag Ciamis yang dihadiri Ketua Dharma Wanita, Kepala Seksi dan Kasubag juga Kepala MTsN/MAN (31/10/2016). Selanjutnya para Kepala Urusan Tata Usaha yang dilantik dan disampaikan oleh Analis Kepegawaian H. Mamay Kokon, S.Ag. MM., yaitu : Agus Rustiwa dari Kaur TU MAN 2 Ciamis menjadi Kaur TU MTsN 15 Ciamis, Slamet dari Kaur TU MTsN 15 Ciamis menjadi Kaur TU MAN 1 Ciamis, Enuh, M.Pd.I dari Kaur TU MAN 1 Ciamis menjadi

28

Kaur TU MAN 2 Ciamis, Saepurohman dari Kaur MTsN 8 Ciamis menjadi Kaur TU MAN 3 Ciamis, Totong Suryana, S.Pd. dari Pengadministrasi TU MTsN 7 Ciamis menjadi Kaur TU MTsN 8 Ciamis, Yulianto dari Kaur TU MTsN 4 Ciamis menjadi Kaur TU MTsN 7 Ciamis, Budi Hermawan, S.Pd.I dari Bendahara TU MTsN 15 Ciamis menjadi Kaur


TU MTsN 4 Ciamis, Agun Sri Gunawan, SE. M.Pd.I dari Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA Kec. Rancah menjadi Kaur TU MAN 6 Ciamis, dan Aip Zenal Mutaqin, S.Pd.I dari Pengadministrasi TU MTsN 10 Ciamis menjadi Kaur TU MtsN 10 Ciamis. (WN)

BERITA DAERAH


EDISI

06

Kepala KUA Cidolog Dilantik

S

ebagaimana disampaikan Analis Kepegawaian Kementerian Agama Kab. Ciamis H. Mamay Kokon, S.Ag, M.Si. saat pelantikan Kepala KUA Kec. Cidolog yang dihadiri seluruh Kepala KUA di Kabupaten

Ciamis (08/11). KUA Cidolog yang selama ini mengalami kekosongan pemimpin, kini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama, KUA tersebut telah terisi kembali oleh sdr. Hamim, S.Ag yang selama ini men-

jabat sebagai penghulu muda di KUA Kec. Rancah. Selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis Drs. H. Ahmad Sanukri, SH. MM. mengatakan mekanisme pengangkatan jabatan sebagaimana kita ketahui sangat berbeda dengan satu atau dua tahun yang lalu, ini yang harus kita pahami secara bersama- sama yang tentunya mengandung maksud bahwa pejabat pejabat yang diberi amanah itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitasnya, oleh sebab itu ada istilah Asesment yang tentunya hasil pelantikan ini adalah produk Asesment itu. Pesannya Kepala kantor Kemenag Kab. Ciamis Drs. H. Ahmad Sanukri, SH, MM. kepada sdr. Hamim, S.Ag yang sejak saat ini menjabat sebagai Kepala KUA Kec.Cidolog dapat melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya, pahami semua aturan perundangundangan kepegawaian, sehingga tentunya akan dapat membuktikan sebagai pejabat yang benar-benar berkualitas. (WN)

Acep Nurlaeli Dilantik Menjadi Kepala Seksi Madrasah

Dr. H. Acep Nurlaeli, M.Ag dilantik menjadi Kepala Seksi Pendidikan Madrasah kota Bandung yang baru, Kamis, 10/11/2016. Acara pelantikan dilaksanakan di Gedung Aula Kemenag Kota Bandung dan dipimpin oleh Kepala Kemenag, Dr. H.

Yusuf, M.Pd. bersamaan dengan pelantikan 4 Kepala KUA. Hadir dalam acara pelantikan tersebut Kasubag TU, Para Kepala Seksi dan Penyelenggara, Para Kepala Madrasah Negeri dan Para Kepala KUA.

Sebelum menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Acep Nurlaeli sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya pada Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Kepala Kemenag meminta kepada Acep Nurlaeli agar dapat meningkatkan kinerja para ASN di Seksi Madrasah, meningkatkan profesionalisme guru madrasah dan secara kelembagaan dapat mewujudkan madrasah unggulan yang berbasis tahfidz Al Quran serta meningkatkan pretasi para peserta didik. Kepala Kemenag mengharapkan tahfidz Al Quran sebagai program unggulan madrasah di kota Bandung. Kemenag Kota Bandung akan sangat mengapresiasi dan mengupayakan bagi para peserta didik di madrasah yang mampu menghafal Al Quran dengan pemberian besiswa pendidikan dan beasiswa untuk dapat meneruskan pendidikannya ke Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. (Agus Saparudin)


29

EDISI

06


BERITA DAERAH

Kepala Kemenag Kota Bandung Lantik 5 Kepala KUA Baru

K

epala Kemenag Kota Bandung, Dr. H. Yusuf, M.Pd. melantik 4 Kepala KUA baru, Kamis, 10/11/2016. 4 Kepala KUA tersebut yakni Umar Mansur, M.Ag menjabat Kepala KUA Kec. Panyileukan, Ayep Jaohari, S.Ag menjabat Kepala KUA Kec. Bandung Wetan, Dendin Umar, S.Ag menjabat Kepala KUA Kec. Sumur Bandung, Lukman Hakim, S.Ag menjabat

sebagai Kepala KUA Kec. Gedebage dan Nuaman Kamil, S.Ag menjabat Kepala KUA Kec. Cinambo. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Aula Kemenag Kota Bandung dan berlangsung khidmat. Hadir dalam acara pelantikan tersebut Kasubag TU, Para Kepala Seksi dan Penyelenggara, Para Kepala Madrasah Negeri dan Para Kepala KUA.

Kepala Kemenag Kota Bandung Dr. H. Yusuf, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan bahwa jabatan itu bukanlah hak, tetapi kepercayaan. Kepala KUA yang baru dalam menduduki jabatannya saat ini adalah bukan karena haknya tetapi sematamata karena kepercayaan dari pimpinan. Dalam memimpin KUA saat ini bukan zamannya lagi melihat dari jumlah peristiwa nikah tapi bagaimana seharusnya melayani pencatatan pernikahan dengan baik sesuai dengan peraturan. Disiplin kerja serta integritas kerja harus menjadi landasan peningkatan kinerja dan pelayanan pada masyarakat. Kepala Kemenag berpesan sebagai pimpinan Kepala KUA harus mampu menyelesaikan masalah-masalah administrasi dilingkungan KUA khususnya adalah masalah administrasi pernikahan. Kepala KUA sebagai pimpinan keagamaan harus mampu membaca dan memahami situasi lingkungan keagamaan yang berada diwilayahnya artinya Kepala KUA dituntut untuk mampu membangun suasana kondusif keagamaan untuk menciptakan kota Bandung sebagai kota yang Agamis. (Agus Saparudin)

Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Barat Lantik Kepala Seksi Sistem Informasi Haji Bidang PHU

S

etelah beberapa bulan seksi sistim Informasi Haji, Pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat mengalami kekosongan , akhirnya pada Kamis bertepatan dengan hari Pahlawan 10 November 2016, Kakanwil Drs. H. A. Buchori, MM melantik dan mengambil sumpah Drs. H. Yiyi Hilmanudin, M.Si sebagai kepala Seksi Sistem Informasi Haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat , yang sebelumnya menjabat kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kab. Tasikmalaya, di aula Ussisa Al-Maula. Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan bahwa jabatan ini adalah amanah yang pada akhirnya akan diminta pertanggungjawabannya, oleh sebab itu amanah ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kakanwil menambahkan bahwa pejabat hari ini berbeda dengan masa sebelumnya, tantangannya semakin komplek dan semakin rumit. Kakanwil berpesan agar pe-

30

jabat yang dilantik harus kuat iman, tahan godaan agar dapat melului berbagai ujian dan cobaan yang akan di hadapinya. Diakhir arahannya Kakanwil berpesan agar setiap pejabat khususnya yang dilantik agar mengikuti aturan yang berlaku,


tidak lupa kakanwil juga berpesan kepada istri pejabat yang dilantik agar memberi dukungan yang nyata sehingga suami dapat lebih tengang dalam bekerja dan mengabdi kepada bangsa , Negara dan masyarakat. (Deef)

EDISI

06


ARTIKEL

PENGUATAN PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM (Menuju Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas dan Profesional)

Undang Lukmanul Hakim Kepala Seksi Penerangan & Penyuluhan pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

P

enyuluh Agama adalah juru penerang, pelita di tengah kegelapan yang memberikan pencerahan, mengajarkan kearifan bagi masyarakat sekitarnya (Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama RI) Ungkapan di atas tentu bukan sekedar asal bunyi. Namun dibalik itu tersirat ekspektasi yang berkenaan dengan tugas utama seorang Penyuluh Agama Islam dalam membimbing, membina, memberdayakan dan mengembangkan umat sehingga umat menjadi tercerahkan.Penyuluh Agama Islam hadir untuk memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, sekaligus bertugas memberikan penyuluhan untuk menyampaikan pesan-pesan Pembangunan melalui bahasa dan pintu agama. Harapan luhur yang diamanatkan kepada para Penyuluh Agama Islam sejatinya adalah bagaimana seorang Penyuluh Agama Islam mampu membangun keseimbangan dan memberikan penguatan nilai-nilai ketaqwaan di masyarakat sebagai tonggak utama terciptanya masyarakat yang harmonis dan penuh keadaban. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Penyuluhan keagamaan merupakan bagian penting bagi tata kelola kehidupan beragama.Agama sangat berperan besar dalam penanaman nilai-nilai moralitas dalam menjaga keseimbangan spiritual dan aktualitas.Agama bagi bangsa Indonesia adalah sesuatu yang inhern dan tidak bisa dipisahkan.Lebih jauhnya, tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat dipengaruhi oleh sehatnya kehidupan keagamaan.Pada posisi

ini kehadiran Penyuluh Agama Islam menjadi sangat vital terkait dengan perannya dalam memberikan penguatan melalui perspektif moral untuk tegaknya bangunan NKRI tersebut. Sejarah telah mencatat bahwa peran Penyuluh Agama tidak bisa diabaikan begitu saja.Secara fungsi, penyuluhan agama telah berjalan semenjak dekade awal keberadaan Kementerian Agama. Bahkan Direktorat Penerangan Agama Islam (d/h Jawatan Penerangan Agama) yang menangani penyuluhan agama, merupakan satu dari empat pilar penting penyangga eksistensi Kementerian Agama bersama dengan tiga pilar lainnya, seperti Direktorat Urusan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Agama dan Direktorat Peradilan Agama. Tugas pokok Jawatan Penerangan Agama, antara lain menyelenggarakan Penyuluhan Agama kepada anggota kepolisian, asrama-asrama militer, rumah tahanan, wilayah transmigrasi serta tempat – tempat lainnya.Disamping itu turut membantu penyelenggaraan penyuluhan agama kepada anggota Angkatan Perang (sekarang TNI). Pada masa itu sosok Penyuluh Agama digunakan istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang diangkat di seluruhIndonesia dengan tugas memberikan penyuluhan agama. Dalam term lain, dengan memperhatikan obyek penyuluhan agama dapat ditarik benang merah, betapa strategisnya tugas Jawatan Penerangan Agama dengan GAH-nya untuk mengisi kerohanian masyarakat dengan materi-materi agama dalam upaya meninggikan derajat akhlak dan memperkuat budi pekerti masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Kini, istilah Guru Agama Honorer (GAH) mengalami transformasi menjadi Penyuluh Agama yang mulai dipakai sejak tahun 1985, yang didalamnya terdiri dari Penyuluh Agama Fungsional dan Penyuluh Agama Honorer (PAH) atau sekarang lebih dikenal dengan isitilah Penyuluh Agama Non-PNS. Mengacu pada Keputusan Menkowasbang Nomor 54/KEPMK. WASPAN/0/1999 dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999, pengertian Penyuluh Agamaadalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Dalam hal ini Penyuluh Agama adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang termasuk kedalam rumpun jabatan keagamaan. Tugas-tugas yang diemban Penyuluh Agama Islam cukup berat jika dilihat dari tugas dan fungsi yang harus dijalankan tersebut. 4 (empat) fungsi Penyuluh Agama yang melekat pada sosok Penyuluh Agama seperti fungsi edukatif, informatif, konsultatif dan advokatif didasarkan pada kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memberikan edukasi, informasi dan pendampingan untuk mencari solusi – solusi yang bersentuhan dengan masalahan keagamaan. Intinya mereka adalah para pembagi


31

ARTIKEL

kebajikan yang berusaha menuntun masyarakat untuk dapat mengubah prilaku dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik.Bagaimana strategi dalam mengubah pengetahuan agama masyarakat menjadi menu dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari – hari.Oleh karena itu, Penyuluh Agama memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa dan stabilitas kehidupan umat beragama.Proses Bimbingan dan Penyuluhan yang selama ini berjalan dilakukan tanpa mengenal waktu.Terkadang Penyuluh Agama bertugas untuk menjalankan tugas sebagai pelaku dakwah atau membantu pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan maupun pemecahan solusi-solusi keagamaan, diluar jam kerja, bahkan hari liburpun terkadang melaksanakan pembinaan, misalnya kepada majelis ta’lim atau kelompok masyarakat lainnya.Problem keummatan yang muncul silih berganti, dari mulai masalah aliran sempalan, kasus-kasus internal bernuansa agama, maraknya kasus narkoba di kalangan remaja, terorisme dan permasalahan umat lainnya, menyiratkan bahwa kehadiran Penyuluh sangat dibutuhkan dan diharapkan mampu memberikan “resep” jitu untuk memberikan solusi-solusi nya. Pada sisi lain, apa yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama ini nyaris sepi dari publikasi, kerjanya tidak terlihat, sehingga standar dan hasil kerjanya sulit terukur, serta masih ada yang memandang kurang positif dan sebelah mata kinerja Penyuluh. Kita tentu haru mencari akar pokok faktor apa yang menjadi penyebabnya itu. Apakahmenyangkut kapasitas dan kompetensi yang belum memenuhi standaratau faktor lainnya yang menjadi kendala operasional Penyuluh Agama, semisal medan dakwah yang cukup berat dan jauh dan dukungan mobilitas yang kurang. Atau juga lemahnya dalam pengelolaanadministrasikepenyuluhan seperti “keengganan” atau kurang tekun dalam menginput format instrument yang mencatat progress bimbingan dan penyuluhan sebagai bukti fisik proses bingluh yang menjadi dasar penilaian atau evaluasi pimpinan diatasnya. Revitalisasi Penyuluh Agama Islam Permasalahan klasik Penyuluh agama Islam sebagaimana diungkap diatas, tentunya harus disikapi dan dijawab dengan upaya perbaikan secara komprehensif.Langkah-langkah konstruktif terkait penataan, revitalisasi, reposisi atau apapun namanya yang bermuara pada upaya perbaikan kinerja Penyuluh, telah direspons dan dilakukan secara tripartit oleh Kementerian PMK, Bappenas dan Kementerian Agama untuk mendesain ulang posisi dan tata kelola Penyuluh Agama dalam kerangka Pembangunan Nasional. Bahwa kemudian Penyuluh Agama berada pada posisi strategis dan penting untuk menjaga stabilitas kehidupan umat beragama sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional, tentunya harus didukung dengan segenap aspek penting yang menjadi landasan optimalisasi kinerja penyuluh agama. Tahun 2016 telah dicanangkan oleh Menteri Agama sebagai Tahun Revitalisasi Penyuluh Agama, dimana segenap aspek yang melingkupi tugas dan kinerja Penyuluh Agama mulai mendapat perhatian.Penguatan aspek regulasi, kompetensi, pola rekruitmenmaupun infrastruktur menjadi prioritas perhatian dalam mendukung terciptanya Penyuluh Agama yang berkualitas. Peran dakwah yang selama ini menjadi brand image Penyuluh Agama harus dikemas dan dilakukan perbaikan, agar kinerja Penyuluh Agama tidak terkesan “sunyi” dan sepi publikasi. Dalam kerangka penguatan tersebut, perbaikan ini tidak hanya dari peningkatan aspek materi maupun metode Bimbingan dan penyuluhan, tetapi terkait juga dengan penetapan standar 32



EDISI

06

kinerja yang jelas dan terukur. Beban tugas yang beragam dan tingkat capaian yang sulit diukur menjadi faktor utama yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan kualitas penyuluh agama. Dengan demikian, untuk memperbaiki tata kelola pada kualitas kinerja penyuluh agama, harus dibuat standar tugas dan kinerja yang jelas dan terukur yang akan menjadi pedoman bersama seluruh penyuluh agama. Langkah-langkah penting yang menjadi prioritas Kementerian Agama dalam penguatan peran penyuluh agama ini antara lain : Pertama, aspek regulasi. Langkah ini menjadi ruh sangat penting dalam menata ulang posisi penyuluh agama agar memiliki posisi tawar memadai. Regulasi yang selama ini menjadi acuan kinerja penyuluh agama perlu disesuaikan dan diharmonisasikan dengan hadirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sehingga ada keselarasan dan kinerja Penyuluh Agama menjadi lebih dinamis. Begitupun perihal regulasi Penyuluh Agama NonPNS, belum diatur dalam payung hukum yang lebih kuat seperti dalam bentuk Undang-Undang, atau setidaknyaPeraturan Pemerintah. Akibat dari lemahnya payung hukum tersebut, poladan mekanisme rekruitmen selama ini belum sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai untuk memperoleh dan menjamin input penyuluh agama yang berkualitas. Disamping itu dalam aspek kesejahteraan Penyuluh Agama Non-PNS belum dapat dihargai dengan jumlah honorarium yang layak dan memadai sesuai dengan standar yang berlaku. Artinya kondisi ini belum sebanding dengan beban tugas yang cukup berat yang harus diemban oleh mereka.Oleh karenanya perlu segera diatur dan disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan, tugas, mekanisme kerja penilaian kinerja PAI NonPNS. Sebagai tolok ukur (Benchmarking) yang menjadi bahan evaluasi Bappenas untuk mendukung menuju Penyuluh agama yang berkualitas, bagaimana pengelolaan SDM Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Koperasi (Non-PNS), baik aspek regulasi, kesejahteraan maupun institusi pengelola, telah mendekati sesuai dengan pola kerja berbasis output dan didukung dengan aspek payung hukum yang memadai. Dengan demikian maka hal ini berdampak pada penetapan kesejahteraan yang mereka terima yang telah sesuai dengan UMR. Kedua, Kompetensi Penyuluh Agama. Aspek kompetensi menjadi perhatian serius dalam membangun kinerja Penyuluh Agama agar lebih optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Label Penyuluh sebagai agen perubahan di masyarakat harus mampu mentransformasi keadaan masyarakat kearah yang lebih baik dan mencerahkan yang didukung pula dengan kecerdasan dalam beradaptasi dengan kekinian (perkembangan zaman) Seiring dengan cepatnya berbagai perubahan di masyarakat, peran Penyuluh Agama Islam semakin dituntut bersikap professional.Jika dahulu penyuluhan hanya sebatas lisan dan tulisan, sekarang penggunaan media sosial dan produk modernitas lainnya telah menjadi kebutuhan dalam menunjang kinerja Penyuluh dalam memberikan Bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat. Untuk mencapai standar kompetensi Penyuluh Agama tersebut, perlu ada upaya sinergis yang melibatkan lini penting dalam penguatan kompetensi Penyuluh Agama (JFT) di lingkungan Kementerian Agama dengan skema sinergi sebagai berikut :

EDISI

06


Ketiga, Dukungan infrastruktur dimaksudkan adalah media yang dijadikan perangkat atau alat untuk bekerja melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan sehingga mernghasilkan produk yang lebih baik dan lebih optimal. Infrastruktur, baik yang bersifat soft maupun hard, harus menjadi daya dukung yang seimbang dalam konteks atau kerangka penguatan institusi. Selama ini memang fasilitas dukungan diberikan kepada para Penyuluh Agama belum dapat dikatakan merata. Mobilitas kendaraan operasional sebagai sarana penunjang untuk menembus medan dakwah yang jauh dan terjal sesuai dengan karakter geografis di tiap Kabupaten/Kotanya, belum sepenuhnya dapat terakomodasi. Kemudian dukungan referensi atau bahan baku untuk pengayaan materi dan metode Bimbingan Penyuluhan masih minim, baik sumber rujukan yang bernuansa keagamaan maupun pengetahuan umum. Hal ini tentunya upaya untuk membangun budaya atau tradisi keilmuan di kalangan Penyuluh Agama masih jauh dari harapan. Kalaupun ada Penyuluh yang menonjol secara akademik dan rajin memproduksi karya-karya ilmiah, nuansanya lebih personal. Kementerian Agama sangat mendorong upaya membangun tradisi ini agar menjadi kesadaran kolektif sehingga kehadiran sosok Penyuluh agama, baik dari sisi intelektual maupun kecerdasan operasional dapat berjalan secara seimbang. Keempat, Rekruitmen PAI Non-PNS. Salah satu SDM Kementerian Agama yang turut berkontribusi dalam membantu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat adalah Penyuluh Agama Islam Non-PNS. Peran yang dijalankan PAI Non-PNS ini cukup vital dalam membantu kelancaran tugas Kementerian Agama khususnya dalam memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Telah diketahui bersama bahwa kebanyakan dari mereka adalah tokoh-tokoh agama yang sudah diakui keberadaan dan tanggungjawab keilmuannya (agama) sudah teruji di masyarakat, sehingga peran mereka sebagai pelaku dakwah cukup memudahkan terdistribusinya pesan-pesan keagamaan dan pembangunan karena sejatinya mereka telah bergaul lama dan secara alamiah diterima masyarakat. Namun lagi-lagi muaranya terbentur pada keterbatasan daya dukung yang seharusnya memenuhi standar kerja penyuluh, seperti lemahnya latar belakang pendidikan, kompetensi, ketokohan (ketergantungan), mekanisme kerja, kurangnya dukungan sarana prasarana dan dana operasional. Kita memang belum bisa menuntut lebih besar dari peran vital penyuluh agama jika posisi atau dukungan dalam memberikan pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dukungan regulasi

ARTIKEL dan sarana dan prasarana belum dapat dipenuhi secara maksimal. Berangkat dari niat tulus untuk menghasilkan penyuluh agama yang berkualitas serta berdasarkan hasil evaluasi bersama dengan jajajaran terkait, maka perbaikan yang dilakukan adalah melakukan penataan ulang dalam pola dan mekanisme rekruitmen PAI Non-PNS. Terkait dengan upaya Reviltalisasi Penyuluh Agama Islam, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI telah mengeluarkan regulasi pola rekruitmen PAI Non-PNS melalui SK Nomor DJ.III/432 Tahun 2016, sebagai bagian dari upaya untuk menghadirkan Penyuluh Agama yang berkualitas. Memang ada resiko yang harus diambil dalam upaya penerapan melalui optimalisasi ini, Anggaran fungsi agama jumlahnya belum sebesar fungsi pendidikan yang telah dipatok sebesar minimal 20% dari total anggaran K/L yang mengelola pendidikan, sehingga upaya rasionalisasi menjadi salah satu jalan terbaik untuk memenuhi kebutuhan minimal kesejahteraan penyuluh agama.Upaya rasionalisasi ini tentunya tidak boleh mengabaikan tujuan utama awal untuk peningkatan kualitas penyuluh agama. Dalam upaya tersebut, pola rekruimtnen PAI Non-PNS untuk Tahun 2017 telah diatur tahapan-tahapannya dan penuh kehatias-hatian. Seluruh tahapan rekruitmen dan pelibatan unsur terkait dalam pelaksanaan rekruitmen, penetapan kualifikasi dan kriteria dalam pengangkatan, pola penjaringan yang terbuka (open recruitment) , standar kompetensi dan sebagainya telah diatur sedemikian rupa.Dalam kegiatan rekruitmenyang dilakukan secara terbuka (open recruitment) ini dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, tentunya yang memenuhi kualifikasi dan kriteria yang disyaratkan. Kemudian penentuan jumlah rekruitmen Penyuluh Agama Islam Non-PNS berbasis pada keberadaan Kantor urusan Agama (KUA) yang merupakan representasi dari keberadaan umat Islam dan di desain berdasarkan. Dari hasil perhitungan kuota nasional dibagi dengan keberadaan KUA maka diperoleh angka kuota untuk masing-masing KUA/Kecamatan sebanyak 8 orang. Dari jumlah kuota 8 (delapan) ini selanjutnya di-desain spesialisasi tugas PAI Non-PNS berdasarkan tugas dan fungsi kebimas-Islaman seperti Pengentasan buta huruf Al-Qur’an, Zakat, Wakaf, Kerukunan umat, keluarga sakinah/pembinaan perkawinan, Aliran sempalan dan Narkoba dan HIV.Bukan sebuah kebetulan, rancangan spesialisasi dimaksud untuk menjawab “kenyinyiran” tentang stigma Penyuluh Agama selama ini tidak kerjaan. Dengan adanya spesialisasi tersebut, tugas-tugas PAI Non-PNS standar kinerjanya menjadi jelas dan akan terukur, disamping tugas utamanya sebagai pembimbing keagamaan dan pelaku dakwah di tengah masyarakat. Paradigma baru dalam rekruitmen PAI Non-PNS ini, paling tidak telah memberikan setitik harapan, kedepannya Insya Allah input Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi dan kapasitas yang dibutuhkan akan tercapai. Spirit dari rekruitmen ini adalah adanya upaya untuk peningkatan status mereka yang dirancang kedepannya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, peningkatan secara bertahap aspek kesejahteraan PAI Non PNS,Indikator kinerja penyuluh yang jelas dan terukur. Terlepas masih adanya beberapa kekurangan dalam pelaksanaan proses rekruitmen PAI Non PNS ini, paling tidak langkah berani Kementerian Agama ini menjadi starting point yang baik untuk memulai perbaikan-perbaikan pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan. Semoga. MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

33

ARTIKEL


EDISI

06

Kepenyuluhan dalam Perspektif Ilmu Komunikasi

P Tri Budiono, S.Sos. Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung

“Disamping melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing ibadah dan pelaku dakwah di masyarakat, juga mengemban tugas dan fungsi Kebimas-Islaman dengan spesialisasi masing-masing yang berkompeten mengurus dan melaksanakan tugas di bidang pengentasan buta huruf Al Quran, zakat, wakaf, kerukunan ummat, keluarga sakinah/perkawinan, radikalisme dan aliran sempalan, Narkoba dan HIV serta produk Halal”

34


ENYULUH Agama Islam menjadi elemen terdepan dalam pembangunan agama yang berefek pada peningkatan moralitas dan keberadaban masyarakat. Secara resmi, penyuluh menjadi komunikator dakwah yang ditugaskan oleh negara untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan serta memberikan bimbingan spiritual kepada masyarakat. Upaya memaksimalkan peran kepenyuluhan dalam pembangunan keagamaan dilakukan dengan rekrutmen Penyuluh Agama Islam Non PNS yang dilakukan secara serentak pada Ahad (20/11). Untuk Jawa Barat peserta ujian penerimaan mencapai angka 8.222 orang untuk memperebutkan kursi dengan kuota delapan orang untuk setiap KUA yang ada di Jawa Barat. Harapan dari proses rekrutmen ini adalah menghasilkan Penyuluh Agama Islam yang berkualitas, berkompeten, bertanggungjawab dan amanah pada tugasnya. Dengan demikian Penyuluh Agama Islam sebagai Garda terdepan Kementerian Agama bisa terwujud serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada masyarakat bisa dioptimalkan. Di samping melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing ibadah dan pelaku dakwah di masyarakat, juga mengemban tugas dan fungsi KebimasIslaman dengan spesialisasi masing-masing yang berkompeten mengurus dan melaksanakan tugas di bidang pengentasan buta huruf Al Quran, zakat, wakaf, kerukunan ummat, keluarga sakinah/perkawinan, radikalisme dan aliran sempalan, Narkoba dan HIV serta produk Halal. Dalam perspektif ilmu komunikasi, kepenyuluhan merupakan aktivitas dari komunikasi dakwah. Komunikasi dakwah, menurut Dr. Bambang S. Ma’arif, Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung, adalah upaya menyebarluaskan informasi keislaman dan mengajak manusia ke Jalan Allah dengan mengenalkan Al Qur’an dan mengamalkannya. Awalnya hanya dikenal istilah dakwah, namun kemudian menjadi “Komunikasi Dakwah” setelah media komunikasi masuk dalam agenda dakwah. Media komunikasi sangat mempengaruhi pesannya. Dengan kata lain, apa pun media komunikasi yang dipergunakan, pesan akan menyesuaikan dengan media yang digunakan. Keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dalam mengemban tugas kepenyuluhan, sejauhmana penyuluh sebagai komunikator mampu menyampaikan pesan-pesan dakwah secara efektif sehingga menghasilkan perubahan pikiran, sikap dan perilaku masyarakat

EDISI

06


yang menjadi obyek dakwahnya. Keterampilan ini harus diasah untuk menghasilkan strategi dakwah dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Untuk menyusun strategi komunikasi, hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan proses kepenyuluhan adalah memperhatikan komponen-komponen dakwah yang harus dipenuhi. Dalam perspektif ilmu komunikasi, komponen dakwah yang harus diperhatikan, sebagaimana yang diungkapkan Sidi Gazalba dan Zainab Ismail dari Universiti Kebangsaan Malaysia, adalah : Pertama, Materi dakwah sebagai pesan yang disampaikan, yang meliputi agama dan masalah yang berkaitan dengan kebudayaan Islam. Adapun yang termasuk pola kebudayaan meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, iptek, kesenian dan falsafah Islam sehingga Islam mencakup seluruh Aspek kehidupan yang merujuk pada Al Qur’an dan Hadits. Komponen kedua adalah, pendakwah atau komunikator yang menyampaikan materi kepada khalayak sasaran, dalam hal ini masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Pendakwah atau komunikator harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu : memiliki pengetahuan tentang din Islam, berkepribadian Islam, memahami suasana dan keadaan sasaran dakwah, dan berusaha bijaksana dan memiliki motivasi dalam menyampaikan dakwah. Al Qur’an Surat Al Mudatstsir (74: 1-7) patut untuk menjadi renungan bagi para komunikator dakwah dalam menyampaiakan pesan-pesan dakwahnya : “Hai orang yang berkemul (berselimut). Bangunlah, lalu berilah peringatan! Dan Tuhanmu agungkanlah! Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak, dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.” Ayat tersebut mengandung pemahaman bahwa komunikator dakwah harus memiliki sifat-sifat : pertama, spirit yang kuat untuk menyebarkan dakwah dan tidak mudah putus asa, walau aral dan rintangan menghadang namun jiwa harus tetap dalam stamina yang tinggi. Kedua, senantiasa mengagungkan Allah SWT (dzikir) dalam berbagai peristiwa komunikasinya, dengan hal itu akan membersihkan bathin dan menguatkan hati. Ketiga, seorang pendakwah harus memberikan pesonanya yang membuat sasaran dakwahnya tertarik, baik berupa penampilan fisik yang baik, dalam Surat tersebut digambarkan dengan pakaian yang bersih, maupun pesona inner beauty, dengan kebersihan hati dan kedalaman pemahaman dan wawasan. Keempat adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena hal ini akan mempengaruhi ruh dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Kelima adalah tidak pamrih terhadap duniawi. Serta yang keenam adalah bersabar dalam melaksanakan dakwah. Komponen dakwah ketiga yang harus diperhatikan adalah kaidah atau saluran dakwah yang dipergunakan, yaitu media atau saluran dakwah (channel) yang meli-

ARTIKEL

“Keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dalam mengemban tugas kepenyuluhan, sejauhamana penyuluh sebagai komunikator mampu menyampaikan pesan-pesan dakwah secara efektif sehingga menghasilkan perubahan pikiran, sikap dan perilaku masyarakat yang menjadi obyek dakwahnya. Keterampilan ini harus diasah untuk menghasilkan strategi dakwah dan pencapaian tujuan yang diinginkan”

puti cara-cara dan saluran teknis serta kebijaksanaan yang digunakan oleh pendakwah dengan berkesan sehingga sasaran tergerak untuk mempercayai dan mengamalkannya. Para pendakwah harus tepat memilih media dan bentuk penyampaian komunikasi yang efektif sehingga pesan dakwahnya dapat tersampaikan dengan baik. Komponen keempat yang harus diperhatikan adalah sasaran dakwah (Komunikan/khalayak) yang terdiri atas individu, kelompok atau masyarakat, kepada siapa materi dakwah itu disampaikan. Dalam hal ini penyampaian pesan harus disesuaikan dengan bahasa kaumnya, sebab masyarakat yang dihadapi dalam proses kepenyuluhan adalah masyarakat yang heterogen, di mana tingkat intelektualitas, budaya dan usianya yang beragam. Cara penyampaian pesan komunikasi kepada masyarakat yang rata-rata berpendidikan sarjana berbeda dengan penyampaian pesan terhadap masyarakat yang berpendidikan rendah. Dengan peningkatan pemahaman terhadap strategi komunikasi dalam proses kepenyuluhan diharapkan para penyuluh mampu melaksanakan tugas kepenyuluhannya secara efektif dan efisien. Sehingga dari kepenyuluhan itu dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perubahan moralitas dan spiritualitas masyarakat yang lebih baik, yeng menjadi indeks keberhasilan dalam pembangunan keagamaan.


35

ARTIKEL


EDISI

06

Perceraian dapat Meruntuhkan Ketahanan Bangsa

Ade Irawan Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Kemenag Kab Bogor

B

ELUM lama ini, Handphone (HP) penulis bordering terus menerus ketika penulis angkat bunyi HP itu datang dari salah seorang anak Kiyai besar. Penasaran dengan telephonnya, lalu penulis coba angkat HP yang ada di atas meja. Betapa kaget, dari suara telephon yang ada sang anak kiyai itu ternyata berkeluh kesah soal rumah tangganya yang kini retak dan sedang dipertaruhkan di “Meja Hijau”. Bak bagai petir disiang hari, mendengar rumah tangga sang anak kiyai besar itu kini tengah dipertaruhkan di Pengadilan untuk menunggu perceraian. Padahal, pernikahan sang anak kiyai ini pun terbilang megah saat resepsinya dan terkesan adem ayem saja tanpa ada masalah apapun. Ternyata, perceraian kini menjadi momok yang lumrah dikalangan masyarakat Bogor maupun di Jawa Barat atau bahkan nasional. Hampir setiap hari masyarakat disuguhkan dengan berbagai contoh kasus perceraian di media cetak maupun elektronik. Dan memang tidak bisa dipungkiri, kini perceraian telah hinggap ke semua kalangan masyarakat mulai dari Artis, anak pejabat, TNI, Polri, ASN, Kiyai, Ustad, tokoh masyarakat bahkan tokoh 36


agama pun kerap terjebak pada persoalan perceraian. Perceraian Dalam Angka Mengambil beberapa data perceraian dari media elektronik (online), cukup mencengangkan jumlah angka perceraian relative tinggi dibeberapa wilayah, Angka perceraian di Kota Depok dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama (PA) Kota Depok, pada tahun 2014 ada sebanyak 3.788 pasangan memilih bercerai. Memasuki tahun 2015 ada sebanyak 3.786 pasangan yang bercerai. (http://www. republika.co.id/berita/koran/urbana/16/09/30/oeblgp404kasus-perceraian-di-depok-terus-meningkat). Sepanjang Januari-Agustus 2015, Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Kabupaten Bogor menerima sekitar 2.600 gugatan cerai. 2014 tingkat perceraian yang ditangani pengadilan agama tersebut berjumlah 2.300 orang, 2015 berjumlah 3.300, dan 2016 dari Januari per akhir Mei hanya 1.800 orang. Dari ribuan gugatan cerai itu, sebanyak 90 persen didominasi gugat cerai istri terhadap suaminya. (http://jabar.pojoksatu.id/bogor/2015/06/24/seribu-istritinggalkan-suami/). Tentunya menjadi pertanyaan besar, mengapa perceraian marak, mengapa krisis rumah tangga ini harus berakhir di meja hijau, mengapa konflik rumah tangga ini semakin meluas, apakah yang menjadi penyebabnya bukankah menikah itu tuntunan agama. Membicarakan persoalan dam penyebab perceraian tentu tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi, banyak hal yang mempengaruhi mengapa perceraian itu terjadi. Kalau dilihat satu sisi saja, tentu akan sangat mudah mengurai penyebab dan solusinya. Tapi tidak demikian, justru karena banyaknya hal yang mempengaruhi perkawinan itulah yang menjadikan penyebab perceraian marak. Dirakum dari beberapa informasi dan literasi maupun melihat langsung proses perceraian, banyak faktor yang mempengaruhi sebuah rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian, berikut ini adalah beberapa penyebab umum terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga : 1. Minimnya ekonomi Hidup dalam kekurangan membutuhkan kesabaran yang besar, banyak orang yang tidak kuasa bertahan dalam kekurangan, khususnya wanita. Salah satu syarat untuk menjalin pernikahan adalah mempunyai pekerjaan layak dan ekonomi yang cukup. Jika keadaan ekonomi dalam rumah tangga semakin menipis, tentu akan menyebabkan banyak masalah baru sehingga menimbulkan cek-cok antara suami istri. 2. Komunikasi pasif

EDISI

06


Komunikasi pasif antara suami dan istri juga sering menimbulkan masalah yang merujuk pada perceraian. Banyak perceraian terjadi di masyarakat karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Jalan utama untuk mengatasi komunikasi pasif adalah mencoba untuk melakukan komunikasi aktif dan bersifat terbuka. 3. Perbedaan Sering kali sebuah perbedaan menyebabkan seseorang melepas hubungan dengan orang lain tanpa tolerasi terlebih dahulu. Seharusnya perbedaan menjadikan seseorang mengerti kekurangan antar satu dengan lainnya dan mewujudkan solusi untuk bersatu dan saling mengisi, bukan menjadikan perpisahan dan perpecahan. Contog perbedaan dalam masalah pernikahan bisa seperti : • Perbedaan faham dan keyakinan • Perbedaan ide dan pemikiran • Perbedaan status sosial dari masing-masing keluarga (kaya dan miskin) • Dan lain-lain 4. Tidak konsekuensi Menikah adalah sebuah konsekuensi untuk saling setia, saling mencintai, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling menjaga, dan saling menghargai. Jika rasa konsekuensi ini hilang, maka sangat mudah terjadi perceraian. Contoh tindak tidak konsekuensi dalam pernikahan adalah : • Mencintai pihak ketiga • Suami mengabaikan tanggung jawab untuk mencari nafkah • Istri tidak menjaga kehormatan dan martabat keluarga 5. Perselingkuhan Selingkuh adalah sebuah penghianatan dalam rumah tangga. Semua orang tidak menginginkan orang yang dicintai melakukan perselingkuhan kepada orang lain. Tentu saja hal ini menyebabkan luka dalam yang membekas di hati. Luka karena merea dihianati akan menyebabkan keputusan dini tanpa pertimbangan terlebih dahulu, yaitu perceraian. 6. Masalah nafkah batin Nafkah batin atau seks adalah salah satu alasan penting mengapa seseorang melangsungkan pernikahan. Selain kebutuhan dhohir, kebutuhan batin pun harus terpenuhi agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Terkadang ketidakpuasan dalam nafkah batin menyebabkan seseorang melakukan perselingkuhan, dan tentu titik fatal dari masalah ini adalah perceraian. 7. Kesibukan pekerjaan yang berlebihan Sibuk bekerja membuat kedua pihak (suami dan istri) jarang melakukan komunikasi aktif. Aktifitas pekerjaan yang berlebihan membuat lelah, saat pulang bekerja keduanya mungkin akan menghabiskan waktu untuk istirahat. Keadaan seperti ini tentunya sangat tidak harmonis, apalagi ketika beban pekerjaan semakin bertambah dan menumpuk. Beban pikiran karena pekerjaan terkadang membuat keduanya mudah emosi

ARTIKEL

sehingga menimbulkan pertengkaran. 8. Kurangnya perhatian Manusia memiliki watak senang diperhatikan, diakui, dicintai, dan disayangi. Jika dalam keluarga salah satu pasangan mendapatkan perhatian kurang, maka bunga kemesraan dalam rumah tangga pun akan layu. Dan tentu saja hal ini bisa memperbesar peluang perceraian antara keduanya. 9. Saling curiga Mencurigai pasangan adalah sebuah penyakit yang harus diobati karena ini akan menimbulkan prasangka buruk, menuduh, dan fitnah dalam keluarga. Sifat ini biasanya dimiliki oleh pasangan yang protektif. 10. Sering bertengkar Pertengkaran dalam rumah tangga pasti dialami oleh banyak orang. Pertengkaran kecil sebaiknya tidak dianggap remeh, apalagi jika watak keduanya (suami dan istri) mudah tersinggung dan sulit untuk berdamai, tentu ini akan sangat mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang bernada perceraian. Jika pertengkaran suami istri sering terjadi, maka akan sangat mudah mereka untuk bercerai. 11. Intimidasi dan tindak kekerasan Intimidasi atau perkataan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istri dapat mematikan keharmonisan dalam rumah tangga, apalagi jika sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Seorang istri adalah manusia yang mempunyai perasaan dan hati, intimidasi dan kekerasan akan membuatnya lebih memilih memutuskan hubungan perkawinan daripada bertahan. (http://www.pelangiblog. com/2014/12/11-penyebab-umum-terjadi-perceraian. html) Masalah perceraian seharusnya menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, ini tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Dan bahkan muaranya menjadi persoalan bangsa. Ya, mengapa dengan tidak harmoninya kehidupan masyarakat karena terbelahnya problem dalam berkeluarga tentu akan timbul persoalan lainnya, mungkin tidak bisa dinafikan akibat dari itu muncul persoalan kejahatan seksual anak dibawah umur, kasus perkosaan yang terus meningkat, dan kejahatan lainnya pun akan berdampak. Bisa dibayangkan, jika banyak anak dari korban perceraian tidak bisa lagi menemukan keteduhan sosok orangtua yang hilang akibat terpecahnya keluarga akibat perceraian. Maka dari itu, penulis mengajak masyarakat bagaimana meneguhkan sebuah perkawinan sebagai bagian dari proses menerapkan ajaran Al Quran, yaitu: “Hai orangorang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” .[at-Tahrîm/66:6]. Sehingga menjadi bagian ummat yang mendapat rahmat. Amien. (*) MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

37

EDISI

06


eri O galO F T

Menag RI Lukman Hakim Saifuddin didampingi Kakanwil Kemenag Jabar H. A. Buchori saat menandatangani prasasti peresmian Masjid Raya Baiturrahim Kota Sukabumi (9/12)

Menag RI Lukman Hakim Saifuddin foto bersama dengan anakanak yatim dan kurang mampu usai menandatangani prasasti peresmian Masjid Raya Baiturrahim Kota Sukabumi (9/12)

Kedua dari kanan Kakanwil Kemenag Jabar H. A. Buchori saat hadir pada acara pembukaan Porsadin Tingkat Prov. Jabar di Kab. Cianjur

Ketua umum PPP pusat H. Muhamad Romahurmuzy Kakanwil Kemenag Jabar H. A. Buchori dan eselon III di Lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jabar foto bersama usai acara Maulid Nabi Muhamad SAW dan Silaturahmi di Rumah Dinas Kakanwil Jl. Supratman Bandung

Menag RI Lukman Hakim Saifuddin didampingi Kakanwil Kemenag Jabar H. A. Buchori foto bersama usai acara pembukaan Kemah Nasional Pemuda Lintas Agama Tahun 2016 di Cisarua

Menag RI Lukman Hakim Saifuddin didampingi Kakanwil Kemenag Jabar H. A. Buchori foto bersama dengan peserta Jawa Barat pada Kemah Nasional Pemuda Lintas Agama Tahun 2016 di Cisatua Puncak Kab. Bogor usai acara pembukaan


EDISI

06

Kakanwil Kemenag Jabar Drs. H. A. Buchori, MM saat memberikan arahan pada acara pembinaan pegawai (Kepala KUA/Penghulu) di Lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jabar di GOR Saparua Pajajaran Bandung (27/12)

Kakanwil Kemenag Jabar Drs. H. A. Buchori, MM saat mengukuhkan pengurus BWI Prov. Jabar periode 2016 s.d 2019 di Hotel Puri Katulistiwa Jatinangor Kab. Sumedang

Kakanwil Kemenag Jabar Drs. H. A. Buchori, MM foto bersama dengan pegurus BWI Prov. Jabar periode 2016 s.d 2019 di Hotel Puri Katulistiwa Jatinangor Kab. Sumedang usai pengukuhan

Kakanwil Kemenag Jabar Drs. H. A. Buchori, MM saat memberikan arahan pada acara Peringatan DWP ke 17, HAB Kementerian Agama ke 71 dan Hari Ibu Tahun 2016 di Kemenag Kab. Indramayu (16/12)

Kakanwil Kemenag Jabar Drs. H. A. Buchori, MM beserta istri foto bersama usai penyerahan bantuan ke Ketua DWP se Wilayah IV Cirebon (16/12)

Kakanwil Kemenag Jabar Drs. H. A. Buchori, MM foto bersama dengan peserta Jawa Barat pada Kemah Nasional Pemuda Lintas Agama Tahun 2016 di Cisatua Puncak Kab. Bogor

EDISI

06


KHUTBAH JUM’AT

KHUTBAH JUM’AT IBADAH SEBAGAI INSTRUMEN PENDIDIKAN DALAM MEMBENTUK WATAK ANTIKORUPSI oleh REDAKSI

Jamaah Jum’at yang Berbahagia Pada kesempatan yang berbahagia ini, di antara orang-orang yang sakit, kita masih diberi kesempatan sehat oleh Allah swt. Di antara orangorang yang sibuk kita masih diberi kesempatan meluangkan waktu untuk melaksanakan shalat Jum’at berjama’ah, dan di antara orang-orang yang sudah meninggal kita masih diberi kesempatan oleh Allah swt. hidup setidaknya sampai hari ini. Inilah alasan, mengapa kita wajib mensyukuri karunia dan rahmat Allah swt. Adapun yang menjadi tema khutbah kali ini adalah “Ibadah sebagai Instrumen Pendidikan dalam Membentuk Watak Antikorupsi”. Jamaah Jum’at yang Berbahagia Ibadah berasal dari kata abada, yarbudu yang berarti menghamba atau tunduk dan patuh; cabdun berarti budak atau hamba sahaya; al-ma `bad berarti mulia dan agung; abada bihi artinya selalu mengikutinya; atau al-ma’bud berarti yang memiliki, yang dipatuhi dan diagungkan. Jika makna kata-kata ini diurutkan,maka dapat disebutkan, “bila seseorang menghambakan diri terhadap yang lain, ia akan mengikuti, mengagungkan, memuliakan, mematuhi dan tunduk kepadanya serta bersedia mengorbankan kemerdekaannya”. Jika seseorang menghambakan diri kepada Allah swt. berarti ia siap menyerahkan kemerdekaannya hanya kepada Allah swt. yang telah menciptakannya, karena dirinya hanyalah hamba sahaya di hadapan-Nya. Seseorang yang menolak menjadi hamba Allah sesungguhnya dia telah menjadi budak makhluk. Bisa jadi dia adalah hamba manusia, jin, harta kekayaan, ideologi, dan kekuasaan yang bentuk penghambaannya mengarah kepada tindak korupsi. Berkaitan dengan hal ini, Allah swt. berfirman dalam surat al-Baqarah, ayat 165:

Artinya: Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

1

KHUTBAH JUM’AT


EDISI

06

mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaanNya (niscaya mereka menyesal). Jika dipahami lebih luas, ibadah mempunyai makna universal dalam tataran kehidupan manusia. Dikatakan demikian, karena ibadah merupakan suatu aktivitas yang memiliki kedalaman makna dan tujuan yang jelas bagi penghambaan diri seseorang terhadap Tuhannya. Jika seluruh kegiatan hidup seseorang dipahami sebagai ibadah, maka sudah barang tentu keputusan tindakan yang dilakukan cenderung berhati-hati. Sebab, dikhawatirkan tindakan yang dilakukannya akan berimbas kepada kehidupannya di kemudian hari. Lebih dari itu, sudah menjadi kebutuhan rohani bila seluruh keputusan tindakannya menjadi berkah bila bemilai ibadah. Di sini tampak sekali bahwa ibadah, sekaligus pemaknaannya lebih luas, merupakan instrumen pendidikan yang efektif bagi pengembangan kepribadian muslim yang berkarakter dan unggul secara intelektual, kaya dalam beramal serta unggul dalam moral dan kebajikan. Itulah implementasi dari ibadah sebagai instrumen pendidikan. Dalam Bahasa Arab pengertian pendidikan biasa dipergunakan kata ta’lim dan tarbiyah, meskipun sebagian pendidikan Islam berpendapat bahwa kata tarbiyah memiliki arti lebih luas daripada teaim, karena ta’lim hanya berarti pengajaran. Sebagaimana telah difirmankan Allah swt. dalam surat al-Baqarah, ayat 31:

Artinya: Dan Allah mengaj arkan kepada Adam segala nama, kemudian Ia berkata kepada malaikat : “beritahukan Aku nama-nama semua itu jika kamu benar.” Dan dalam surat Bani Israil ayat 24 dikatakan:

Artinya: Hai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku sewaktu kecil. Ditinjau dari individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi dalam diri seseorang. Ia perlu dipancing dan digali supaya dapat menjadi suatu hal yang berharga dan bermanfaat bagi dirinya. Jika dikaitkan antara ibadah dan pendidikan maka tali sambung keduanya adalah kesadaran moralitas. Dalam hubungannya dengan kualitas hidup manusia, ada dua kata, kunci: pertama kesadaran moralitas, dan kedua, iman. Kesadaran moralitas dimanfaatkan untuk membentuk watak seseorang di dalam membedakan hal yang balk dan buruk; salah dan benar; serta yang batil dan hag. Sedangkan iman, diaksentuasikan pada proses aktualisasi dan implementasi seseorang di dalam menjalani sisa-sisa hidupnya di dunia. Menurut Musa AsYarie dalam bukunya berjudul Dialektika Agama untuk Pembebasan Spiritual (2002) mengatakan, bahwa iman bukan kata benda, tetapi sebagai kata kerja yang membuat seseorang berpikir keras dan bertindak cerdas untuk mencari jalan keluar dan menemukan altematif pemecahan masalah yang rasional. Iman sebagai kata kerja bersifat spiritual, dan berbasis pada ketajaman mata hati untuk melihat kebenaran di balik realitas, dan meyakinkan bahwa kebenaran di balik realitas sesungguhnya juga merupakan sumber semangat, kekuatan dan kreatifitas yang tidak pemah kering, dan dengan ketajaman mata hatinya seseorang mendapatkan bimbingan, ketenangan dan pencerahan. Iman yang sedemikian itu mampu melahirkan petunjuk Ilahi, itulah iman yang melahirkan hidayah. Dengan iman, seseorang akan mendapatkan keterangan dan penjelasan dalam menghadapi setiap kejadian. AI-Qur’an dalam surat al-Baqarah, ayat 38 menjelaskan:

Artinya: Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak Pula mereka bersedih hati. Lantas, apa urgensi ibadah sebagai instrumen pendidikan dalam membentuk watak Antikorupsi? Jamaah Jum’at yang Berbahagia Pemberantasan korupsi sudah menjadi prioritas nomor satu di dunia, karena tindak korupsi merupakan tindakan tercela yang berakibat tragis bagi banyak orang. Contoh konkret dari tindak korupsi, seperti kepolisian seringkali karena telah disuap pura-pura tidak tabu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya; pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi; demi untuk mendapatkan surat ijin dan lisensi warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang dipaksa oleh sistem dan keadaan untuk menyuap agar surat ijin dan lisensi itu bisa terbit; layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya resmi; dan lebih tragis lagi, keputusan hukum seringkali dipengaruhi oleh aroma korupsi, dan seterusnya. Pendek kata, apapun definisi korupsi, ia telah mencapai tingkat hypercorruption yang membawa dampak mematikan. Ibarat penyakit kanker yang mengakar dan sulit disembuhkan.

2


EDISI

06


KHUTBAH JUM’AT

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya tindak korupsi, adalah 1) ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, 2) kelemahan pengajaran agama dan etika, 3) kolonialisme, 4) kurangnya pendidikan, 5) kemiskinan, 6) tiadanya tindak hukuman yang keras dan tegas, 7) kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi, 8) struktur pemerintahan, 9) perubahan radikal sebagai penyakit transisional, dan 10) keadaan masyarakat yang sakit. Term korupsi yang berasal clari kata Latin corruptio yang berarti perbuatan busuk, buruk, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang Bari kesucian; atau dari kata Bahasa Inggris corruption yang berarti jahat, curang, rusak, soap, penyelewengan atau penggelapan untuk kepentingan pribadi, dalam kajian keislaman disebut dengan ar-risywah yang berarti hadiah, upah, pemberian atau komisi. Ar-risywah diambil dari kata ar-risya’ yang berarti tali yang dapat mengantarkan ke air sumur. Dua kata tersebut mempunyai arti yang sejalan, yakni menggunakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tegasnya, mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu. Adapun padanan kata Bahasa Indonesia dari ar-Risywah adalah sogok, suap. Oleh karena itu, dalam Islam, pemberi dan penerima suap samasama haramnya. Al-Qur’an surat al-Baqarah, ayat 188 menegaskan:

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta Benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini menjelaskan secara umum larangan memakan harta orang lain dengan jalan tidak sah. Perbuatan itu dilarang karena merugikan orang lain. Orang lain dirugikan karena haknya diambil secara tidak benar dengan tameng hukum. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, hadis Nabi Muhammad saw. juga menjelaskan secara tegas perihal suap. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh at tirmizi, hadis ini juga diriwayatkan Ibn Majah dengan redaksi yang sedikit berbeda, tetapi sama-sama melalui jalur Abdullah ibn Amr, yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Laknat Allah ditimpakan kepada orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap Dalam pengertiannya yang lebih lugs, korupsi telah menggurita di hampir semua lini kehidupan manusia. Oleh karena itulah, penting kiranya membantu mencari solusi dan altematif antisipatif perscialan tersebut sebagai bentuk kepedulian kita sebagai orang yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah swt. Aktivitas hidup yang mengarah kepada tindak korupsi balk secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan dipahaminya dapat mengarah pula kepada kerusakan iman dan takwa kepada Allah swt. Dengan demikian, ibadah yang telah dibangunnya selama ini menjadi sia-sia belaka. Jamaah Jum’at yang Berbahagia Fakta menunjukkan, bahwa tindakan seseorang tak sepenuhnya selalu konsisten dengan kesadaran moralitasnya, yang sudah dibentuk oleh pendidikan dan penghayatan keagamaan yang ada dan mungkin sudah berjalan bertahun-tahun lamanya. Ada saja ruang potensi untuk penyimpangan yang seringkali mengalahkan kesadaran moral. Kita menemukan fakta kehidupan yang memprihatinkan, seperti bagaimana seseorang yang beragama melakukan tindakan yang dilarang agamanya, seakan-akan agama tidak lagi berkaitan dengan perilaku sosial seseorang. Seperti tindak korupsi temyata justru dilakukan oleh orang-orang yang beragama dan memahami keyakinannya secara sempit. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari cara dan gaga hidup mereka yang bermewah-mewah dan mementingkan diri sendiri. Tapi bertindak atas nama aturan dan Tuhan. Dalam Al-Qur’an surat Al Isra’ ayat 16 dijelaskan:

Artinya: Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan kami, keniudian Kami hancurkan negeri itu sehancur hancurnya. Ayat ini menjelaskan tentang kejatuhan suatu bangsa atau masyarakat selalu bermula dari para pimpinannya yang hidup bermewah-mewah dan cenderung melampaui batas. Akibatnya kezhaliman merajalela, karena sudah tak jelas lagi batas-batas hukum dan moralitas. Sehingga masyarakat diliputi oleh kebingungan dan kegelisahan, dan Tuhan pun memberikan azab. Mereka hancur dan jatuh karena perbuatan zhalimnya sendiri. Contoh konkretnya, adalah ketiadaan atau kelemahan kekuasaan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku bawahannya untuk berbuat jujur dan baik tapi malah membangun dualisme dalam kegiatan lembaga-lembaga negara/swasta dengan istilah prosedur resmi dan prosedur tidak resmi. Gejala korupsi adalah bentuk lain dari pendistorsian nilai nilai moral yang berakibat secara politis. Orang-orang yang melakukan tindak korupsi, pada dasarnya mengetahui betul bahwa hal itu tidak dibenarkan secara hukum positif dan hukum agama. Hanya saja, hasrat kebutuhan dan keinginan untuk hidup berlebih-lebihan telah mengalahkan akal sehatnya untuk berpikir sehat lagi positif bahwa tindakan korupsi merugikan banyak pihak. Adapun bentuk konkret Bari pendistorsian nilai-nilai moral adalah memahami secara politis MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

3

KHUTBAH JUM’AT


EDISI

06

nilai-nilai tersebut untuk mendukung “kejahatan-kejahatan tersembunyi” bagi kepentingannya sendiri. Di sinilah kemudian pentingnya fungsi ibadah dalam mendidik watak umat untuk bersih dari budaya korupsi. Jamaah Jum’at yang Dirahmati Allah Pada hakikatnya, ibadah bukan sekadar menjalankan rutinitas keagamaan dan gugur kewajiban. Bukan pula sebagai pengukuhan din sebagai hamba yang shaleh, tapi tanpa pendalaman makna, tanpa kesadaran total, tanpa pengamalan dan penyerahan diri yang utuh. Ibadah hanya sekedar disimbolkan, tak bermakna, dan tidak memancarkan nilai-nilai dari ibadah yang dilakukannya. la ibadah mampu diwujudkan sebagai media refleksi dini, maka penyerahan diri yang utuh kepada Sang Khalik menjadi syarat mutlak dilakukan. Karena pengertian ibadah itu sendiri adalah suatu bentuk penyerahan din secara totalitas tanpa syarat kepada Allah swt., dan di sana pula mengandung pengertian “mendirikan ibadah” dan bukan “mengerjakan ibadah”. Kata “mendirikan” mempunyai kandungan maksud “menjaga” agar ibadah lebih konsisten dan berimbas kepada perilaku yang baik bagi orang yang mendirikannya. Sebaliknya, kata “mengerjakan ibadah” lebih mengarah kepada sekadar gugur kewajiban, dan seringkali tidak mempertimbangkan, apakah keputusan tindakan di dalam melakukan ibadah tersebut mempunyai makna dan mengukir pribadi tangguh bagi pelakunya atau tidak sama sekali. Berkaitan dengan tindak korupsi, perbuatan-perbuatan yang dikategorikan ar-risywah atau suap, sogok, baik secara langsung atau tidak langsung, adalah merugikan masyarakat. Salah satu pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut adalah orang yang sebenarnya diberi amanat oleh masyarakat (rakyat) untuk mengemban tugas tetapi malah menyalahgunakannya sehingga mengakibatkan kerugian berbagai pihak, maka apapun dalih orang tersebut atas nama hukum dan Tuhan, tetap status keputusan hukumnya haram. Ada sebuah contoh kasus menarik Bari tindak korupsi yang dilakukan orang semasa Nabi Muhammad saw. masih hidup. Kasus tersebut demikian: Dari Abi Hurairah, dia berkata: “Kami pergi bersama Rasulullah ke Khaibar dan Allah menaklukkan Khaibar untuk kami. Akan tetapi, kami tidak mendapatkan ghanimah (rampasan perang) yang berupa emas dan perak kecuali ghanimah yang berupa barang-barang, makanan, dan pakaian; kemudian kami pergi ke lembah. Pada waktu itu Rasulullah bersama seorang budak yang dihadiahkan oleh seorang laki-laki dari Juclzarn yang bernama Rif ’ah Ibn Zaid dari Bani Dlubaib. Ketika kami turun di lembah itu, budak Rasulullah menurunkan pelana Rasulullah dan dia terkena pariah sehingga mati. Kami berkata, berbahagialah karena dia gugur di jalan Allah (sebagai syahid) wahai Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, Tidak, demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya mantel yang ia ambil dari ghanimah Khaibar yang belum dibagi benar-benar akan menyalakan api untuk membakarnya. Orang-orang terkejut mendengar hal itu, kemudian seorang datang sambil membawa seutas atau dua utas tali sepatu dan dia berkata, Wahai Rasulullah, ini saya dapatkan pada perang Khaibar. Rasulullah menjawab bahwa itu adalah seutas dan dua utas tali dari neraka. Kasus tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih Muslim. Dalam kasus lain, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih atau yang diakui validitasnya, sebagaimana tertera dalam bukunya Manshur Ali Nashif berjudul At- Tajul-Jami’ fi al-Wadistsir Rasul (1986) Juz 1V, menyeebutkan. Salah seorang sahabat gugur dalam. perang Khaibar. Kabar kematian itu sampai pada Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, “Shalatilah teman kalian” (padahal biasanya Rasulullah mengajak para sahabat bersama-sama menshalati jenazah; rupanya dalam kasus ini Rasulullah tidak berkenan menshalati jenazah tersebut). Wajah orang-orang berubah karena terkejut mendengar sabda Rasulullah. Kekagetan orang-orang itu diketahui Rasulullah kemudian Beliau menjelaskan bahwa teman yang mati telah melakukan penggelapan ghanimah di jalan Allah swt. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah, mereka memeriksa barangnya dan ternyata mereka menemukan seuntai kalung mutiara yang biasa dipakai orang Yahudi, padahal harganya tidak mencapai dua dirham. Dua kasus di atas dapat kita ambil hikmah dan kesimpulan umum, bahwa tindak korupsi merupakan tindakan yang tidak saja mencoreng sebuah perjuangan suci di jalan Allah di dalam menegakkan kebenaran tetapi juga membahayakan jalannya sebuah sistem dan aturan bagi orangorang yang berada di sekelilingnya. Di sinilah kemudian pentingnya fungsi ibadah dalam mendidik watak umat untuk bersih dari budaya korupsi. Adapun langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan di dalam mendidik watak melalui instrumen ibadah sebagai berikut. Pertama, merombak cara berpikir, bahwa ibadah yang kita dilakukan bukan untuk Tuhan, karena memang Tuhan tidak memerlukan ibadah. ibadah adalah untuk kita manusia, agar di dalam menjalani hidup kita mempunyai kepatuhan kepada Hukum Tuhan (syari:10 dan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu ibadah harus benar-benar untuk pembebasan manusia dari hasrat ketubuhan menjadi hasrat keilahian, agar manusia dapat berdiri tegak di hadapan Tuhan secara cerdas dan kreatif. Kedua, sikap mental, yakni mempertegas mentalitas bahwa dalam hal kebaikan dan kejujuran tidak pernah ada dan terwujud tanpa din kita sendiri yang memulai, ibda’ binafsika, mulai dari diri sendiri. Jika menginginkan korupsi berkurang dan hilang dari kehidupan kita, maka jangan berharap mulai dari orang lain tetapi mulailah Bari kita sendiri. Ketiga, perilaku, yakni menyadari bahwa aktivitas dan seluruh keputusan tindakan adalah cara kita merefleksikan kepribadian. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa kepribadian seorang muslim yang unggul adalah menyadari bahwa perilaku yang kita jalani merupakan cermin bagi keberlangsungan generasi sesudahnya. Oleh karena itu, jika kita menginginkan suatu generasi yang mat dan patuh kepada hukum Allah swt. sudah barang tentu sebagai generasi sekarang berkewajiban memberi contoh. Tegasnya, membangun kesadaran adalah dengan contoh, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah, bahwa “aku diutus untuk menyempumakan akhlak yang baik”. Sebagai akhir dari khutbah ini, ada baiknya kita perhatikan nasihat dari Lukman al-Hakim: “Berontaklah kalian terhadap kegagalan dengan usaha yang halal. Bila kalian patuhi, mustahil kesengsaraan Bakal menimpa, kecuali kalian dihinggapi tiga jenis penyakit, yaitu: tidak setia memikul amanat, lemah semangat dan tidak memiliki rasa malu”. Ingatlah, bahwa Allah swt. tidak pernah meninggalkan kita sendirian di manapun kita berada. Penyembahan merupakan kunci semua aksi. Apa yang disembah sangat menentukan apa yang dilakukan. Jika seseorang menyembah berhala maka is akan membatu; dan jika ia menyembah dan menghamba kepada uang melalui tindakan korupsi, maka sesungguhnya kualitas dirinya sama dengan barang itu.

4


Layanan Haji Satu Atap dan Optimalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Pelayanan Prima yang Visioner

Recommend Documents