Pelayanan Satu Atap Belum Berjalan

TERBITAN DWIMINGGUAN

GELIAT KOTA METROPOLITAN

EDISI XIII / JULI 2008

http://inforkom.palembang.go.id

Pelayanan Satu Atap Belum Berjalan * Masih Dikaji Ulang Palembang, WK Realisasi pelayanan satu atap (one stop service) yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang belum berjalan. Padahal, anggarannya sudah masuk dalam APBD 2008 senilai Rp18,5 miliar dengan pola tahun jamak. Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang Lukman Hakim, pihaknya masih melakukan kaji ulang terhadap pembangunan gedung satu pintu yang rencananya akan dibangun di eks Hotel Musi, di Jalan Merdeka, Palembang, tersebut. Termasuk masalah pembebasan lahan. ”Sebab, lahan yang digunakan masih harus dikurangi karena mengganggu rumah warga di belakangnya,” kata Lukman. Selain itu, lanjut Lukman, terhambatnya pembangunan karena pihak pemkot bersama dengan konsultan dari PT Maconn dari Jakarta masih mengkaji sistem pelayanan ini, mulai dari pengkajian sistem dan aturan mainnya hingga pola penggabungan per- AREAL BANGUNAN HOTEL MUSI YANG DIRENCANAKAN MENJADI KANTOR PELAYANAN SATU ATAP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG. FOTO: RYO izinan. “Kapan dilaksanakan, saya belum tahu mua perizinan. Karena pembangunan ge- pelayanan satu atap sudah mulai berjalan pasti karena masih ada pengaturan baru. dung dengan tiga tower ini akan digu”Wacana ini sebenarnya sudah lama, Sekarang belum bisa saya omongi karena nakan untuk beragam berinvestasi. Seba- tapi pemkot bekerjanya lambat. Karena belum final,” tambahnya. gai tahap awal akan dibangun tower A di kebutuhan pelayanan satu atap sangat Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sek- lantai dasar. Tower A tersebut digunakan mendesak, tidak dapat ditawar-tawar lagi. da) Kota Palembang Marwan Hasmen untuk mengurusi perizinan. Ini agar investasi banyak berdatangan,” mengatakan, meskipun ada keterlam”Bila gedung pelayanan satu atap sele- pungkas Mulyadi, dari Fraksi Demokrat. batan kantor pelayanan satu atap akan sai, akan ada kemungkinan dibangun lagi Sementara itu, anggota Komisi III DPRD segera di fungsikan dengan mengguna- dengan membongkar kantor Dinas Kese- Palembang Sulaiman Jahri berpendapat, kan Kantor DPRD Palembang yang bakal hatan, Bappeda, atau PMD,” kata Lukman. pemerintah kota tidak perlu terlalu pindah ke gedung DPRD yang baru di Segera Direalisasikan memaksakan pembangunan gedung satu Jakabaring pada tahun ini. Sementara itu, Wakil rakyat di DPRD atap ini kalau memang belum siap sarana “Kendalanya masih diserahkan kepada Kota Palembang menyayangkan belum dan sumber dayanya. Menurut Sulaiman, Bappeda dan Dinas PU” ujar Marwan. jelasnya pelayanan satu pintu ini. Sebagai pelayanan terpadu di Indonesia baru Menurut Lukman, jika pembangunan kota metropolitan, idealnya sejak dua berjalan tak lebih dari 20 persen. gedung satu atap yang membutuhkan da- tahun lalu pelayanan satu pintu segera di“Namun, penerapan pelayanan itu na secara keseluruhan Rp 40 miliar ini realisasikan. Berkaca pada daerah-da- menunjukkan komitmen yang kuat teralisasi, maka dipastikan akan mem- erah lain di beberapa kabupaten/kota, eksekutif untuk lebih unggul dari daerah permudah masyarakat memeroses se- seperti di Semarang dan Sragen, lain,” katanya. (yat/rio/sen)

2

Teras

EDISI XIII / JULI 2008

Salam Redaksi Diterbitkan Oleh: DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA PALEMBANG SUSUNAN REDAKSI Pengarah: Drs. H. Rismalyani Kepala Dinas Inforkom Kota Palembang Penanggung Jawab: Kasubdin Pelayanan Inforkom Kota Palembang Pemimpin Redaksi: Drs. H. Thamrin Redaktur Pelaksana: Hidayatullah Adronafis, SE Sekretaris Redaksi: Tuty Eliaty Efrodina, SH Keuangan: Zamhari, S.Sos, Zubaidah Staf Redaksi: Bambang Irawan S, SH Drs. H. Thamrin, Hj. Djuwita Ghazali,SH, Hj. Asmawaty Thohironie, SH, Drs. Husin Djauhari, Iin Indraswari, S.Kom, Indra Sena Wirawan, SE, Lilik Wijayanti, Widya Oktarina, ST, Hidayatullah Adronafis, SE, Rio Esha Saputra Juan Kelly, SH Fotografer: Mastop, SH, Sairin, Winardi, SE Desain Grafis/Lay Out: Djoean Kellij Distribusi: Syahlan, Junaidi Alamat Redaksi: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Palembang Jl. Nyoman Ratu No.1271 Palembang (Depan Wisma Prodexim) Telp. : (0711) 352271 Fax : (0711) 353262 Website: http:// inforkom.palembang.go.id E-mail: [email protected] Percetakan: CV. JAYA SEMPURNA (Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Segera Wujudkan Pelayanan Satu Atap! Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang telah merancang program pelayanan satu atap di kota metropolis. Dana APBD dengan pola tahun jamak senilai Rp 18,5 miliar dari total dana Rp 40 miliar yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung di eks Hotel Musi, Jalan Merdeka Palembang ini, pun telah dianggarkan oleh pemerintah kota. Pemerintah berharap, melalui program ini, semua sistem pelayanan dan perizinan birokrasi yang selama ini terpisah-terpisah, akan ditempatkan pada satu lokasi sehingga diharapkan memudahkan pelayanan publik bagi warga masyarakat. Sayangnya, realisasi pembangunan gedung satu atap hingga saat ini belum kunjung rampung. Pemerintah masih terkendala pada pembebasan lahan serta terus melakukan pengkajian dengan pihak terkait termasuk soal sistem pelayanan maupun perizinan. Dalam Surat Keputusan (SK) Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan satu atap antara lain disebutkan bahwa dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara dalam hal ini dititikberatkan kepada aparatur pemerintah, hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan barang dan jasa. SK Menpan itu selanjutnya menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, dalam hemat kami, pemerintah beserta instansi yang terkait hendaknya sesegera mungkin mewujudkan program pelayanan satu atap yang sudah digulirkan sejak beberapa

tahun yang lalu oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara ini. Bukan apa-apa. Jika sistem pelayanan satu atap itu diterapkan, banyak pihak yang bakal merasakan manfaatnya. Terutama koperasi, usaha mikrokecil dan menengah (UMKM). Maklum, kelompok usaha inilah yang selama ini sering mengeluhkan pelayanan yang berbelit-belit. Para investor atau pemilik modal, baik domestik maupun mancanegara pun akan tertarik berinvestasi di kota ini bila proses perizinan lancar dan tidak birokratif. Tentu saja, bila investasi sudah banyak yang masuk, pada gilirannya dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan memerluas akses lapangan pekerjaan bagi warga Palembang. Akan banyak tenaga kerja yang terserap. Artinya, upaya akselerasi untuk mengatasi pengangguran, pada gilirannya mengentaskan kemiskinan, akan menjadi suatu keniscayaan. Sejalan dengan itu, pemerintah pun perlu memikirkan langkah-langkah terbaik agar pelayanan satu atap ini benar-benar berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah harus menjamin bila pelayanan satu atap ini berjalan, tidak akan lagi pungutanpungutan liar yang kerap terjadi. Hal ini dimaksudkan agar proses pelayanan publik yang diberikan benar-benar berkualitas, memberikan rasa aman dan dijiwai dengan semangat dan paradigma clean and good government seperti yang disuarakan selama ini. Semoga saja! (***)

daksi, e R m Sala

KRONIKA Rp 30 Miliar Untuk Hotel Swarna Dwipa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menyiapkan anggaran senilai Rp 30 miliar dari total dana sebesar Rp 44 miliar yang dibutuhkan guna mengembangkan Hotel Swarna Dwipa. Menurut Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Budi Rahardjo, hotel milik pemprov tersebut nantinya akan dibangun setinggi tujuh lantai dan berkapasitas 150 kamar, serta ditargetkan akan selesai pada akhir 2008. (iin)

EDISI XIII / JULI 2008

Warta Utama

3

Buang Sampah Sembarangan Terancam Denda Palembang, WK Bagi Anda yang kerap membuang sampah sembarangan mulai sekarang harus segera menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kebersihan. “Dalam Perda tersebut disebutkan, bagi mereka yang terbukti membuang sampah sembarangan terancam denda dan sanksi berupa kurungan. Denda sebesar Rp 50.000–Rp 5 juta, serta sanksi kurungan 3–6 bulan,” terang Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKP) Kota Palembang Zulfikri Simin. Saat ini, pemerintah, kata Zulkifli, terus berkordinasi dengan instansi terkait mengenai pemberlakuan sanksi dan denda termasuk penyiapan teknis pelaksanaannya. Salah satu bentuknya adalah melakukan razia atau operasi yustisi sebagai shock therapy bagi masyarakat. “Ini penting untuk mengubah mental masyarakat agar lebih tertib, khususnya menyangkut kepentingan masyarakat luas,” katanya. Meski Palembang berhasil memertahankan Piala Adipura, menurut Zulkifli, kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dinilai masih rendah. Hal ini dapat terlihat dari sampah-sampah yang berserakan di sudut kota. Padahal, kebersihan kota tidak cukup hanya mengandalkan pasukan kuning, tetapi dibutuhkan kesadaran setiap individu. Dalam hal ini, Palembang bisa mencontoh Singapura yang memiliki tingkat kebersihan sangat baik. “Di negeri Singa Putih tersebut, penduduknya bahkan mengantongi sampah di saku celana karena takut di denda. Pemerintahnya pun menggunakan kamera di setiap sudut kota guna

KEBERSIHAN YANG SELALU TERJAGA, SAAT INI PEMKOT TENGAH MEMPERSIAPKAN SANKSI BAGI YANG MELANGGARNYA AGAR MENJADI SHOCK THERAPHY BAGI MASYARAKAT. FOTO:RYO

memantau perilaku masyarakatnya. Tidak ada salahnya bila kita mengambil hal positif dari sana untuk bisa disesuaikan di Palembang,” terangnya, sembari berjanji pihaknya akan terus menyiapkan sarana dan prasarana kebersihan kota. Segera Disosialisasikan Sementara itu, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang Lidrin Lubay menyatakan siap menyosialisasikan pemberlakuan sanksi denda bagi pembuang sampah dari kendaraan. “Dari wacana awal, pemberlakuan denda bagi pelanggar bukan saja diperuntukkan bagi pejalan kaki, melainkan juga untuk kendaraan bermotor, seperti

angkot dan kendaraan pribadi,” kata Lidrin. Pol PP kata Lidrin, tidak akan segansegan menindak pelanggar yang tertangkap basah membuang sampah dari kendaraan. Untuk itu, pihaknya telah berkerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mencegat kendaraan yang melanggar aturan. ”Kita cegat di jalan. Bila ketahuan, kita catat nomor BG-nya. Kalau perlu, ada sanksi tegas berupa denda sesuai ketentuan,”ujar Lidrin, sembari menambahkan, selain sosialisasi pihaknya terus gencar merazia penyakit masyarakat seperti penertiban minuman beralkohol. (yat/rio)

Siswa Kurang Mampu di Palembang Terima Subsidi Dari Pemprov Sumsel Palembang, WK Sebanyak 43.159 siswa SMA/SMK/MA yang kurang mampu di Kota Palembang akan menerima subsidi dana pendidikan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Subsidi dana pendidikan tersebut bersumber dari APBD Sumsel serta akan disalurkan ke 31 sekolah negeri dan 147 sekolah swasta. ”Masing-masing siswa akan menerima sebesar Rp 300 ribu per tahun yang akan di salurkan langsung ke rekening masingmasing siswa. Setiap siswa yang telah terdaftar sebagai penerima beasiswa, secara kolektif akan dibuatkan buku tabungan oleh Dinas Diknas Kota Palem-

bang,” terang Kepala Seksi (Kasi) Sarana Subdinas SMP/SM pada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Palembang Sri Hidayati, Kamis (17/7). Sri menjelaskan, pada awalnya, kuota siswa yang berhak menerima subsidi di Kota Palembang berjumlah 45.306 orang. Namun setelah dilakukan pendataan ulang serta penawaran jumlah siswa yang terkumpul tidak memenuhi kouta. ”Dari seluruh jumlah kuota yang telah ditawarkan, tersisa 2.147 orang,” ujar Sri Kekurangan kuota disebabkan sekolah yang memiliki siswa lebih banyak memiliki kuota bantuan yang lebih besar. Selain itu, kekurangan kouta disebabkan seba-

gian sekolah juga sedikit memiliki siswa yang terkategori kurang mampu. ”Diknas Palembang telah bekerja sama dengan Bank Sumsel dalam penyaluran dana ini,” tambah Sri. Sementara itu, Imran, Kasi Pendidikan Swasta pada Dinas Diknas Kota Palembang mengatakan, para siswa yang terdaftar sebagai penerima subsidi atau beasiswa adalah siswa yang tidak mendapat dana bantuan khusus murid (BKM). “Sebab semua beasiswa yang dialirkan ke sekolah bisa dinikmati banyak siswa. Karena itu siswa yang mendapat BKM, tidak berhak menerima subsidi,” katanya. (iin)

4

Liputan Kota

EDISI XIII / JULI 2008

Bangunan di Palembang Minim Lahan Parkir Palembang, WK. Minimnya ketersediaan lahan parkir di kota Palembang harus segera dicermati. Jika tidak, maka akan berdampak serius bagi arus lalu lintas. Pihak pengembang pun dituntut untuk melakukan kajian mendalam sebelum melakukan pembangunan. Di beberapa tempat seperti hotel, restoran, perkantoran, pasar swalayan, kerap ditemui kendaraan yang parkir hingga memakan badan jalan akibat minimnya areal parkir. Apalagi pada saat jam padat seperti jam berangkat dan pulang kerja, arus kendaraan di kota metropolis ini cukup tinggi. “Kondisi ini jelas mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Mereka harus ekstra hati-hati saat melintas. Belum lagi persoalan kemacetannya,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Syaidina Ali. Karena itu, Syaidina menghimbau semua pihak, utamanya pihak pengembang atau kontraktor, sebelum melakukan pembangunan baik gedung maupun perkantoran melakukan kajian mendalam serta bekoordinasi dengan dinasdinas terkait mengenai ketersediaan lahan parkir ini.

WALIKOTA PALEMBANG SAAT SIDAK DI SALAH SATU MAL YANG MENYEDIAKAN FASILITAS GEDUNG PARKIR DI PALEMBANG BEBERAPA WAKTU LALU. FOTO:WIN

“Kita sangat mengharapkan partisipasi semua pihak agar memperhatikan lahan parkir,” kata Syaidina. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang Mulyadi berjanji pi-

haknya akan memantau semua bangunan di Kota Palembang. “Jika memang tidak sesuai aturan, akan dilakukan langkah-langkah penyelesaian,” katanya. (yat)

Palembang Butuh 3 JPO Lagi

TINGKAT PENYEBERANGAN YANG TINGGI MEMBUAT JEMBATAN PENYEBERANGAN BEGITU DIBUTUHKAN. FOTO:RYO

Palembang, WK Meski sudah memiliki beberapa Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), Kota Palembang dinilai masih butuh tiga JPO lagi. Tiga tempat yang diusulkan tersebut yaitu 1 JPO di depan RS Mohammad Hoesin (RSMH), serta 2 JPO lagi disekitar kawasan Monpera dan Bundaran Air

Mancur (BAM). “Di Palembang sudah ada 10 JPO. Sudah cukup. Jika memang mesti ditambah, ya di tiga tempat itu. Karena, arus pejalan kaki yang hendak menyebrang termasuk tinggi, begitu juga arus kendaraan yang lewat,” terang Kadishub Kota Palembang, Syaidina Ali MSi di dampingi Kasubdin

LLAJ Edi Nursalam. Konsep JPO di depan RSMH, kata Syaidina, dapat mencontoh JPO yang ada di beberapa ruas jalan di Kota Metropolis. Mulai dari JPO di KM 5, SD Muhammadiyah Balayudha, depan Methodist (dekat SMAN 3), dua di kawasan Pasar Cinde, dua di dekat International Plaza (IP), jembatan Pusri serta jembatan Masjid Agung. “Di RSMH, tingkat penyebrang jalan tergolong tinggi. Begitu juga arus kendaraan yang lewat. Masalahnya, tidak ada pagar pembatas ditengah jalan. Kalo tidak ada pagar, warga pasti lewat bawah lagi dong,” kata Kasubdin LLAJ Edi Nursalam. Sedangkan dua JPO lagi dibutuhkan warga untuk menyebrang dari Masjid Agung menuju Monpera, dan dari arah Monpera ke arah Jalan Tengkuruk (bawah jembatan Ampera seberang Ilir). “Yang paling cocok, dibangun sistem Under Pass. Warga menyebrang lebih aman, tidak merusak pemandangan dan estetika kota. Usulnya sudah lama kita ajukan ke Pemkot, tapi belum ada respon. Ya, masalahnya dana dibutuhkan sangat besar. Tapi, nanti kita ajukan lagi. Titik lain, sejauh ini masih bisa dibantu dengan Zebra Cross,’ papar Edi. (wid)

EDISI XIII / JULI 2008

Liputan Kota

5

2009, Palembang akan Miliki Bus Berbahan Bakar Gas Palembang, WK Pemerintah Kota (Pemkot Palembang) pada 2009 mendatang akan mengoperasikan Bus Berbahan Bakar Gas (BBG) sebagai salah satu solusi mengatasi pencemaran udara. Pengadaan bus BBG ini direncanakan menggunakan anggaran tahun 2009. Saat ini teknis pengadaan serta pengoperasiannya masih dibahas Pemkot Palembang. “Bus BBG ini nantinya akan dikelola dengan cara konsorsium, dimana pengusaha-pengusaha bus yang ada dikumpulkan lalu mereka mengoperasikannya dengan para sopir digaji,” terang Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT, usai memimpin rapat pembahasan rencana mengoperasikan bus BBG ini di Pemkot, pertengahan bulan lalu. Dipilihnya pemakaian bus BBG, kata Eddy, dikarenakan kondisi umum bus kota yang ada di Palembang saat ini banyak yang tidak layak pakai lagi. Sebagian besar bus-bus tersebut bahkan menyebabkan polusi yang cukup tinggi karena kendaraannya sudah tua dan tidak terurus. “Ini ide saya sendiri, mengacu kepada daerah Yogya. Disana sudah hampir setahun bus BBG di operasionalkan,” ujar Eddy, sembari mengaku jika bus BBG dioperasionalkan, maka Pemkot Palembang akan memasilitasi stasiun pengisian bahan bakar gasnya.

BUS TRANSJAKARTA SAAT INI SUDAH BANYAK YANG BERALIH KE BBG, DIHARAPKAN HAL YANG SAMA UNTUK KOTA PALEMBANG UNTUK MENEKAN POLUSI UDARA YANG CUKUP MEMPRIHATINKAN

“Dulu kita sudah ada stasiun pengisian gas di Jalan Demang Lebar Daun, nanti kita tambah lagi kalau program ini sudah jalan,” ungkap Eddy. Untuk tahap uji coba, pemerintah akan membeli sebanyak 30 unit bus dengan harga Rp 400 juta per unit.

“Jika programnya lancar bukan tidak mungkin ditambah,” tambah Eddy. Bus BBG memiliki kapasitas 20 tempat duduk (seats) dengan ruang yang cukup lapang untuk penumpang serta melayani semua rute termasuk juga di bandara. (yat)

Koperasi Unggulan di Palembang Masih Minim

ZUHRI LUBIS

Palembang, WK Jumlah koperasi yang ada di Kota Palembang dari waktu ke waktu terus mengalami pertumbuhan yang positif. Kendati demikian, perlu upaya lebih gigih lagi guna memaksimalkan lembaga yang menjadi soko guru per-

ekonomian ini. Pasalnya, meski secara kuantitas kian meningkat, koperasi di kota metropolis ternyata belum memuaskan secara kualitas. Ini dibuktikan dengan masih rendahnya jumlah koperasi klasifikasi A atau setara koperasi unggulan. Koperasi klasifikasi A merupakan jenis koperasi yang terdiri dari koperasi karyawan, koperasi PNS, ibu-ibu dan pensiunan TNI/Polri. Data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mencatat, pada 2007, dari 100 koperasi yang masuk nominasi, hanya 22 koperasi saja yang dinilai layak berpredikat koperasi klasifikasi A. Sementara untuk koperasi klasifikasi B, Kota Palembang punya 72 koperasi, klasifikasi C 6 koperasi. Sedangkan klasifikasi D atau kurang baik dengan nilai di bawah 55, nihil. Rasio persebaran koperasi unggulan pun belum merata. Dari 16 kecamatan hanya beberapa kecamatan saja yang telah memiliki koperasi unggulan itu. “Di Kecamatan Gandus bahkan belum memiliki koperasi unggulan. Hanya terdapat KUD Bhakti Jaya di Pulokerto

dengan omzet yang belum begitu besar,” ujar Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Disperindagkop Palembang Y Susanto. Karena itu, kata Yustianus, pada 2008 ini pihaknya akan memerketat penilaian guna meningkatkan kualitas koperasi di Kota Palembang ini. Penilaian tidak hanya dari dinas koperasi, tapi juga dari lembaga independen yang dianggap lebih kredibel. Sedangkan hasil penilaian lembaga independen itu akan di laporkan ke pemerintah pusat untuk kemudian diumumkan ke masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Palembang Zuhri Lubis meminta pemerintah proaktif lagi lagi memacu partumbuhan kualitas dan kuantitas koperasi di kota ini. Menurut dia, gerakan koperasi di Palembang masih lemah sehingga peran koperasi belum dapat dirasakan seluruh masyarakat. “Hal ini (gerakan koperasi yang lemah-red) dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi,’ katanya. (lik)

6

Liputan Kota

EDISI XIII / JULI 2008

Pasar Plaju Segera Beroperasi

PEDAGANG LAMA DI PASAR PLAJU TETAP MENDAPATKAN PRIORITAS MENDAPATKAN KIOS BARU

Palembang, WK Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya menargetkan pembangunan Pasar Plaju rampung pada September atau paling lambat akhir 2008. “Saat ini proses pembangunan sudah memasuki tahap penyelesaian akhir. Fisik bangunan sudah selesai sekitar 80 %, se-

perti atap sudah sebagian besar dipasang, termasuk kios, tinggal penambahan sarana pendukungnya,” kata Direktur Utama PD Pasar Palembang Jaya Syaifuddin Azhar. Menurut Syaifuddin, pasar yang dibangun dengan biaya Rp 30 miliar melalui Koperasi Melati ini diperkirakan

akan dapat menampung sekitar 800 pedagang, baik yang akan berjualan di kios maupun di lapak. Disinggung mengenai relokasi pedagang dari pinggir jalan Pasar Plaju, menurut Syaifuddin, baru akan dilakukan setelah pasar selesai dengan cara persuasif. “Semua pedagang kita perkirakan akan tertampung di sana, tinggal penempatan lokasinya yang diatur melalui koperasi,” jelasnya. Ditambahkannya, selain pembangunan pasar, di daerah ini juga akan dibangun terminal bagi angkot dan bus kota di pasar lama. “Namun, realisasinya baru akan dilaksanakan pada 2009,” katanya. Prioritaskan Pedagang Lama Sementara itu, Camat Plaju Sunarto menyambut baik beroperasinya Pasar Plaju dalam waktu dekat ini. Lokasi Pasar Plaju yang baru, menurut Sunarto, sudah ideal bagi pedagang dan dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kemacetan di pangkal Jalan Kapten Abdullah. Kendati demikian, Sunarto juga mengharapkan ada komunikasi yang baik antar pemerintah dengan masyarakat terutama saat pemindahan pedagang. “Jangan sampai saat relokasi ada polemik dengan masyarakat,” ujarnya. Selain itu, kata Sunarto, Koperasi Melati sebagai pengelola Pasar Plaju dapat memprioritaskan pedagang lama di sekitar Pasar Plaju daripada pedagang baru, termasuk juga soal harga kios. “Jangan sampai harga kios memberatkan, apalagi seperti pedagang sayur ekonominya pas-pasan,” tandasnya. (rio)

Pendataan Penduduk Musiman Belum Optimal Palembang, WK Pendataan penduduk, terutama bagi warga yang tidak menetap secara permanen (musiman) di Kota Palembang belum optimal. Buktinya, pembuatan Kartu Penduduk Musiman (Kipem) di kota metropolis ini masih sangat minim. “Selama 2007 hanya ada 26 permintaan pembuatan Kipem. Sementara hingga pertengahan 2008 ini belum ada,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Husni Thamrin. Menurut Husni, minimnya permintaan ini terjadi karena warga pendatang belum tahu hak dan kewajibannya untuk membuat Kipem. Selain itu, para ketua RT juga belum berperan optimal dalam melaporkan pendatang baru lebih dari 1x24 jam. “Sebenarnya, kita sudah kecolongan seperti ditemukannya tersangka teroris di Kota Palembang,” ujar Husni, sembari menambahkan, agar lebih maksimal pihaknya akan melakukan sosialisasi ulang Kipem melalui perguruan tinggi, camat, lurah, serta RT di Kota Palembang.

Jauhari, Kepala Seksi (Kasi) KTP menambahkan, ketentuan mengenai Kipem ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 42 Tahun 2002 jo (ditetapkan juga-red)) dalam Perda Nomor 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan di Capil, hanya saja namanya sudah berubah menjadi Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). “Dalam Perda No 15/2007 bab X Pasal 78 secara umum sudah ada sanksi administratif yang jelas. Bagi penduduk yang tidak memiliki identitas diganjar tiga bulan kurungan atau denda Rp 50.000,” terang Jauhari. Karena itu, Jauhari meminta warga pendatang segera proaktif membuat SKTS ini. Apalagi syarat pembuatannya sangat mudah. “Hanya dengan membawa KTP dari daerah asal, surat keterangan jalan dari tempat asal, kuliah ataupun tempat kerja. Serta hanya dikenakan biaya senilai Rp 5.000 berdasarkan Perda No 21/2007 tentang Retribusi Administrasi Kepen-

dudukan dan Capil,” jelas Jauhari. RT harus Aktif Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Irmaidi, mengatakan, sanksi bagi penduduk musiman belum bisa diterapkan bila mereka masih mengantongi kartu pengenal (KTP, kartu mahasiswa). “Apalagi pembuatan Kipem bagi warga musiman ini belum diatur secara khusus dalam perda. Namun, bila mereka berdomisili lebih dari enam bulan, harus segera menentukan pilihan untuk menjadi penduduk atau tidak, baru dapat dikenakan sanksi,” jelas Irmaidi. Wakil rakyat dari Fraksi Golkar ini menambahkan, persoalan pendataan warga musiman tidak akan mengemuka bila RT sebagai perangkat pemerintahan terkecil di masyarakat proaktif melakukan pendataan penduduk musiman. “Sebenarnya bila fungsi tamu harap lapor ke RT pada 1 x 24 jam berjalan, semua pendatang akan diketahui,” katanya. (yat)

Opini

EDISI XIII / JULI 2008

7

Fungsi Ruang Publik bagi Masyarakat Demokratis Oleh: Amich Alhumami

P

artisipasi masyarakat yang kritis tersebut dapat menemukan salurannya didalam konsep ruang publik. Memang, ruang publik ini bukanlah konsep khas dari teori demokrasi modern, tetapi sudah ada sejak dahulu, namun perkembangan kesadaran masyarakat akan kontrol terhadap negara dan ekonomi semakin menunjukkan betapa penting ruang publik ini dijaga fungsi kritisnya. Di negara-negara demokrasi modern, komunikasi dalam ruang publik dapat dibagi menjadi dua aliran besar (Dahlgren, 1995), yakni melalui media-media yang demokratis, yang juga melibatkan proses komunikasi berbasiskan komputer (CMC), dan gerakan-gerakan sosial yang menggunakan media ini secara efektif untuk menciptakan perubahan sosial. Pada tulisan ini, saya akan memfokuskan diri pada yang pertama. Untuk memperdalam wacana sampai menyentuh akar-akar epistemologis maupun ontologisnya, saya akan menggunakan kerangka pemikiran filsuf Jerman Jürgen Habermas, terutama dalam karyanya The Structural Transformation of Public Sphere. Ruang publik Habermas merumuskan unsur normatif dari ruang publik, yakni sebagai bagian dari kehidupan sosial, dimana setiap warga negara dapat saling berargumentasi tentang berbagai masalah yang terkait dengan kehidupan publik dan kebaikan bersama, sehingga opini publik dapat terbentuk. Ruang publik ini dapat terwujud, ketika warga berkumpul bersama untuk berdiskusi tentang masalah-masalah politik. Refleksi Habermas tentang ruang publik berdasarkan deskripsi historisnya selama abad ke17 dan ke-18, ketika cafe-cafe, komunitaskomunitas diskusi, dan salon menjadi pusat berkumpul dan berdebat tentang masalah-masalah politik. Refleksi atas deskripsi historis tersebut diperluas Habermas untuk merumuskan konsep ideal partisipasi publik didalam masyarakat demokratis dewasa ini. Arti penting dari refleksi Habermas ini terletak pada konsepsinya tentang proses diskursus, yang diidealkannya haruslah berbentuk perdebatan yang rasional dan kritis. Perdebatan ini dipagari oleh aturan-aturan yang melarang penggunaan bahasa yang bersifat emotif, dan fokus terhadap isi serta kerangka yang rasional saja. Partisipan debat juga diharuskan memiliki kepentingan bersama atas kebenaran, yang berarti mereka juga harus dapat menunda perbedaan status, sehingga mereka berbicara dalam keadaan setara. Sikap kritis juga merupakan salah satu unsur kunci yang memegang peranan, sehingga berbagai bentuk argumentasi yang disodorkan dapat diuji melalui debat publik, dan partisipan dapat menemukan makna secara bersama sebagai hasil dari proses debat rasional kritis tersebut (calhoun, 1993). Media dan Demokrasi Habermas juga sangat menekankan peran kritis dari media didalam ruang publik. Ia membedakan antara media dimasa-masa awal yang meusatkan diri pada berbagai isu kontroversi dan debat politik rasional, dan media dewasa ini yang seringkali menjadikan berita sebagai barang dagangan saja. Ia kemudian mendeskripsikan perkembangan surat kabar pada awal abad ke-17 di Jerman, dan berkomentar “pers telah pertama kali dalam sejarah menciptakan badan publik yang kritis yang terlibat dalam debat kritis tentang masalah-masalah politik” (Habermas, 1989) Kondisi semacam itu tidak bertahan lama. Kontroversi semakin berkurang didalam media dewasa ini. Media tidak lagi mengambil posisi dan berargumentasi atas posisinya, melainkan menghindar, karena menurut mereka, semakin mereka mengambil jarak, semakin berita itu akan mengandung kebenaran. Editorial diberbagai media jarang sekali menyediakan ruang yang kondunsif untuk menciptakan

“Tidak ada demokrasi tanpa ruang publik yang kritis!” Pernyataan itu kiranya tidak berlebihan, terutama jika sadar pentingnya peran partisipasi masyarakat keseluruhan didalam proses pengaturan politik dan ekonomi yang adil.

debat politik rasional kritis yang melibatkan warga negara lainnya. (Calhoun, 1993) Masalah Peran Media Peran dari media tradisional, seperti televisi, majalah, dan surat kabar, didalam masyarakat demokratis tampak semakin problematik. Problematikanya terletak pada sejauh mana media tersebut mampu menjadi tempat bagi sikap kritis publik ataupun debat rasional tentang berbagai problem yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Demokrasi memang telah menjadi “ideologi” dominan didalam kehidupan politik modern. Akan tetapi, jarak antara perumusan ideologi yang luhur dengan implementasi praktisnya tampak sangat jelas, sehingga semakin banyak orang yang bertanya, “apakah citacita ideal demokrasi dapat tercapai, terutama dengan meningkatkan peran praksis komunikatif didalam ruang publik?” (Blumler dan Gurevitch). Banyak pusat dari ruang publik masih ada sampai sekarang, seperti cafe, salon, tetapi kini tempat tersebut tidak lagi menjadi ruang untuk partisipasi masyarakat untuk melakukan debat rasional. Habermas sendiri juga menyatakan bahwa televisi dan berbagai media elektronik telah mengisolasikan warga negara dari warga negara lainnya, sehingga “ruang publik telah kehilangan fungsi politiknya.” (Poster, 1993). Alih-alih menjadi ruang bagi partisipasi masyarakat didalam debat rasional, media telah melakukan proses reifikasi terhadap berita-berita yang mereka tayangkan, yakni menjadikan media sebagai ruang iklan, dimana politisi dapat menjual ide-ide mereka untuk dibeli oleh rakyat. Konsekuensinya, politisi jujur yang tidak sering tampil di media serta secara aktif “menjual” ide-idenya di televisi akan cepat kehilangan pamornya, seberapapun jenius ide-ide yang dikembangkannya. Politisi yang tidak bisa menjadi selebriti media akan mendapatkan nasib yang sama. Dengan demikian, berbagai debat publik di televisi ataupun di koran tidak memenuhi syarat-syarat dari debat rasional kritis yang dirumuskan oleh Habermas. Partisipasi tanpa Perubahan Berbagai peristiwa dimanipulasi sedemikian rupa untuk memenuhi standar tayang yang memukau penonton. Perdebatan telah diatur terlebih dahulu, sehingga dapat menimbulkan efek dramatis terhadap para penontonnya, dapat meningkatkan rating, tetapi tidak memberikan kontribusi nyata bagi pemahaman publik tentang inti permasalahan, ataupun menyumbang didalam proses pembentukan opini publik yang otentik. Tema-tema politik yang diperdebatkan bukanlah yang penting bagi masyarakat, tetapi topik yang paling laku dijual, yang paling banyak menyerap penonton, dan paling banyak menyerap iklan. Semua hal ini membuat debat publik di televisi dan surat kabar menjadi sebentuk partisipasi semu, yang tidak menyumbangkan apapun bagi perkembangan kesadaran publik. Program debat politik pun dapat juga ditelaah sebagai upaya untuk menciptakan semacam ilusi kolektif dari partisipasi kritis publik, yang membuat warga seolah-olah merasa bahwa hak-hak politik demokratis mereka telah terpenuhi. (Dahlgren, 1995) Peran Ruang publik di dalam demokrasi Habermas menekankan bahwa pendapat pribadi seseorang, setelah disosialisasikan secara publik, belumlah dapat dijadikan sebagai opini publik hasil proses debat didalam ruang publik. Opini semacam itu belumlah menempuh proses pembentukan opini melalui debat kritis rasional. Ia juga menyatakan bahwa jika demokrasi ingin diterapkan didalam masyarakat kompleks dan majemuk seperti dewasa ini, proses mencapai kesepakatan bersama melalui kehadiran fisik partisipaan haruslah dilampaui, yakni warga negara, yang karena berbagai alasan tidak bisa hadir secara fisik didalam proses deliberasi, dapat menyumbangkan opininya secara tidak langsung, yakni secara virtual. (Habermas, 1990)

Virtualitas kehadiran partisipan tersebut bukanlah tanpa kritik. Habermas sendiri melihat kemunduran akibat rekayasa media atas subyek partisipan, dan kemudian menjatuhkan semua tanggungjawab pada para wartawan, yang kerap kali memanipulasi data untuk mendapatkan berita yang lebih sensional, dan lebih menjual. Kondisi semacam itu tidak akan pernah dapat menciptakan suatu bentuk opini publik yang otentik, yang sungguh-sungguh mengena ke inti permasalahan, dan kemudian mencari solusi dari inti permasalah tersebut. Opini publik yang otentik hanya dapat terbentuk, jika partisipan rasional ikut serta di dalam debat politik rasional, yang menyangkut kepentingan bersama diantara pihak-pihak yang berbeda secara rasional. “Proses komunikasi masyarakat, sesuai dengan ide akarnya, adalah sebuah prinsip demokrasi yang tidak hanya mengandaikan bahwa semua orang dapat berbicara, dengan kesempatan yang sama, tentang persoalan pribadinya, keinginan dan keyakinannya, proses komunikasi yang otentik hanya dapat dicapai didalam kerangka bahwa semua pendapat pribadi ataupun kelompok dapat berkembang didalam debat rasional kritis dan kemudian membentuk opini publik.” (Habermas, 1989) Pada awal abad ke-19, opini publik yang terbentuk dari debat rasional kritis menjadi proses resmi di dalam parlemen-parlemen di Jerman dan Inggris. Berbagai pidato politik dibacakan didepan parlemen, seperti yang juga dilakukan sekarang, dengan pertimbangan rasional atas kepentingan publik sebagai keseluruhan, sehingga pengaruhnya semakin besar didalam kehidupan masyarakat untuk mendorong kemajuan di semua bidang kehidupan sosial. (Habermas, 1989) “Pembentukan opini publik dengan segala mekanismenya melampaui periklanan belaka. Opini publik dapat terbentuk dengan secara sistematis menciptakan isu-isu krusial dan substansial yang menyangkut kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan” (Habermas, 1989) Didalam upayanya untuk membentuk opini publik yang otentik, media tampak belum maksimal menjalankan fungsinya, terutama karena media tidak memberikan ruang yang cukup untuk proses debat rasional, dan proses diskursif didalam pembentukan opini, dan yang lebih penting lagi didalam proses pembentukan kehendak politik. Proses komunikasi didalam ruang publik berarti proses pembentukan opini publik yang otentik, yang dimatangkan didalam proses debat kritis itu sendiri. “Keputusan politik yang otentik tidak mencerminkan kehendak dari semua, melainkan hasil dari pertimbangan semua pihak. Ini adalah proses dimana kehendak semua orang dibentuk dan dirundingkan untuk menjamin legitimitas dari hasilnya, daripada kumpulan semua kehendak yang sudah ada sebelumnya.” (Habermas, 1989) Menurut Habermas, upaya untuk merevitalisasi ruang publik terletak pada upaya pembentukan konsensus rasional bersama, daripada memanipulasi opini masyarakat umum demi kepentingan kekuasaan ataupun peraihan keuntungan finansial semata. Untuk itu, ia membedakan dua macam opini publik, yakni sebagai opini publik yang bersikap kritis terhadap kekuatan politik dan ekonomi, dan opini publik yang dapat dimanipulasi untuk mendukung orang-orang, institusi, ataupun ideologi tertentu, yang notabene ini bukanlah opini publik sama sekali. Ruang publik memiliki fungsi yang sangat besar didalam masyarakat demokratis, yakni sebagai ruang dimana opini publik yang otentik, yang bersikap kritis terhadap kekuatan politik maupun ekonomi demi mencapai keseimbangan dan keadilan sosial, dapat terbentuk dan tersebar luas kepada seluruh warga negara, sekaligus sebagai penekan terhadap segala bentuk manipulasi ruang publik, yang seringkali digunakan untuk membenarkan aspek kekuasaan tertentu, dan itu juga berarti, membenarkan ketidakadilan tertentu. (net)

8

Liputan Kota

EDISI XIII / JULI 2008

Meningkat, Pembuatan Akta Kelahiran Palembang, WK Dalam beberapa minggu terakhir, permintaan pembuatan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Palembang mengalami peningkatan hampir 300 persen. Menurut Kepala Seksi (Kasi) Dukcapil Kelahiran, Fathoni, kenaikan tersebut terjadi setelah sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. ”Peningkatan pembuatan akta secara bertahap dimulai Januari lalu dan puncaknya dua minggu ini. Dari biasanya hanya 400–500 akta per minggu, kini menjadi 1.000–1.500 akta per minggu,” terang Fathoni. Peningkatan ini sebenarnya diluar perkiraan. Namun demikian bisa dipahami karena pemerintah memberikan sanksi yang cukup berat bagi keterlambatan pembuatan akta kelahiran ini. Pasal 89 ayat 2 UU No 23/2006 menetapkan, setiap penduduk dikenai sanksi administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan. Palembang, WK Pengembangan gas perkotaan yang seyogyanya dimulai tahun ini, terpaksa ditunda. Pasalnya, alokasi gas yang dibutuhkan ternyata belum mendapat persetujuan Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas). ”Pengembangan terpaksa ditunda hingga 2009 mendatang,” kata Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Sumsel Budi Raharjo, usai menghadiri pelantikan gubernur definitif di gedung DPRD Sumsel, beberapa waktu lalu. Selain belum mendapat persetujuan dari BP Migas, penundaan juga dikarenakan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) belum siap membangun instalasi suplai gas perkotaan. ”PGN masih perlu melakukan penghitungan dulu, dan harus melalui persetujuan dari BP Migas,” ujar Budi. Dengan penundaan ini, kata Budi, anggaran untuk subsidi pemasangan jaringan dari pipa induk ke rumah warga akan dikembalikan pada kas daerah, atau disebut sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Silpa tersebut kembali akan dianggarkan pada 2009 mendatang. Kendati ditunda, pengembangan gas perotaan tetap akan dilanjutkan pada 2009 mendatang dengan mengajukan alokasi gas sebesar 0,5 million metric standard cubic foot per day (MMSCFD). ”Saat ini, PGN dan BP Migas masih fokus dengan alokasi gas pada pihak yang sudah terkontrak,” kata Budi. Budi menambahkan, Pemprov Sumsel segera akan melakukan pembicaraan dengan PT Pertamina, PT PGN, dan berkoordinasi dengan BP Migas, agar pada tahun anggaran mendatang, program pengembangan gas perkotaan bisa terlaksana. Pada sisi lain, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nono Suratno menerangkan, alokasi gas yang dibutuhkan ha-

Denda untuk WNI Rp 1 juta, sedangkan warga negara asing (WNA) Rp 2 juta. Ketentuan ini pun dikuatkan dalam Perda Nomor 21 Tahun 2007 tentang Retribusi Pencatatan Sipil. Dalam aturannya, bila pengurusan akta kelahiran di bawah 60 hari (2 bulan) sejak tanggal kelahiran, maka dibebaskan dari segala biaya. Sedangkan mulai dari 61 hari hingga satu tahun, maka akta dapat diurus bila mendapatkan rekomendasi Wali Kota. Namun, apabila diurus setelah satu tahun sejak kelahiran, maka terlebih dahulu harus melalui penetapan pengadilan tinggi dan diwajibkan membayar denda Rp1 juta. Lonjakan permintaan pembuatan akta kelahiran ini, kata Husni, membuat pihaknya mesti bekerja ekstra keras mengantisipasi berbagai kendala teknis. ”Kendala yang kita alami saat penyalinan akta dari cuplikan ke buku registrasi yang dikerjakan manual, tidak memungkinkan dikomputerkan karena berbentuk buku. Akibatnya, pekerjaan tidak seimbang dengan permintaan permohonan akta,” jelas Husni.

Kendati demikian, Husni menjamin akta kelahiran umum di bawah 60 hari dapat di selesai sekitar 2–3 hari asalkan memenuhi kelengkapan syarat, seperti melampirkan surat nikah orangtua, tercantum dalam kartu keluarga, dan disertai surat keterangan kelahiran. Sedangkan bila akta kelahiran baru diajukan di atas 60 hari maka berlaku ketentuan seperti yang diatur dalam UU. Namun pemerintah, kata Husni, belum akan memberlakukan sanksi karena saat ini masih tahap sosialisasi . ”Perda itu kan filosofinya baru berlaku kalau sudah ada sosialisasi dan ada penerimaan masyarakat,” ujarnya, sembari menambahkan, untuk akta kelahiran yang mengalami kekeliruan saat pembuatan agar segera dibenahi. Sebab, di dalamnya terdapat nomor induk kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup. Pada sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Irmaidi menyambut positif peningkatan animo masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran ini. ”Amanah perda kan bertujuan agar tidak ada kelahiran penduduk tanpa diketahui identitasnya,” katanya. (yat)

Gas Perkotaan Ditunda rus melalui koordinasi dan pembagian alokasi dari BP Migas. Sehingga untuk mendapatkan alokasi gas, diperlukan pengajuan dari pemprov yang kemudian BP Migas akan menindaklanjutinya dengan menurunkan tim peneliti. ”Kalau tim BP Migas sudah turun dan

memperhitungkan kelayakan serta kebutuhan riil, baru alokasi dapat diberikan,” kata Nono, sembari menambahkan kendati suplai gas memang banyak, tapi pembagian alokasi harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Hal yang sama berlaku juga untuk sektor industri. (sen)

Beasiswa 825 Guru Madrasah Palembang, WK Sebanyak 285 guru yang berada di lingkungan Departemen Agama (Depag) Kota Palembang mendapat beasiswa atau bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan strata 1 (S-1) dari Depag. Mereka yang mendapatkan beasiswa tersebut meliputi guru madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), serta madrasah aliah (MA), baik negeri ataupun swasta. “Tujuan pemberian beasiswa ini adalah selain untuk pengentasan guru berpendidikan non-S-1, juga meningkatkan kualitas dari guru itu sendiri yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Madrasah Pendidikan Agama (Mapenda) Depag Palembang M Izzy Teguh. Izzy menerangkan, saat ini di Kota Palembang terdapat sebanyak 2293 guru madrasah yang terdiri dari 1.493 guru dari madrasah negeri serta 800 guru dari madrasah swasta. Hanya saja dari jumlah tenaga pengajar tersebut, sebanyak 40 persen belum memiliki kualifikasi S-1. “Dengan beasiswa ini, para guru yang masih mengantongi ijazah Diploma 1, 2, dan 3, dapat melanjutkan pendidikan S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang dengan mengambil Jurusan Tarbiyah,” papar Izzy sembari menambahkan, anggaran beasiswa ini tidak berasal APBD Palembang namun murni pendanaan dari Depag. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Hasbullah Akib menyambut positif program pemberian beasiswa bagi para guru madrasah ini guna peningkatan mutu pendidikan. “Sepanjang itu untuk peningkatan mutu pendidikan ya harus di dukung oleh semua pihak yang terkait,” kata Hasbullah (sen)

EDISI XIII / JULI 2008

Serba - Serbi

9

Enzim dan Bioaktif sebagai Penopang Devisa Negara EBAGAI negara berkembang Indonesia sangat jauh tertinggal dalam bidang bioteknologi dan rekayasa genetika. Padahal dua bidang ini merupakan bidang unggulan yang bisa mengubah secara eksponensial pendapatan negara melalui jalur pendapatan hasil pertanian, peternakan, obat, enzim, kosmetika, bahan makanan, dan sebagainya. Negara-negara dengan areal kecil, seperti Israel, Jepang, Thailand, dan Singapura sudah sangat jauh mengembangkan bidang ini. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia, dan Jepang bahkan telah menjual produk-produk baru seperti antibiotik, obatobatan, bahan kosmetik, bahan makanan serta tanaman transgenik, dan sebagainya dengan hak paten dari hasil biotek dan rekayasa genetika, Bangsa Indonesia yang merupakan negara terbesar kedua akan plasma nutfahnya setelah Brasil, belum menampakkan niatnya untuk memanfaatkan produk bidang ini sebagai sumber devisa negaranya. Padahal, kalau kita ambil satu gram sampel tanah sawah atau kita ambil beberapa mili liter air laut dan danau, akan kita temukan banyak jenis bakteri atau jamur yang menghasilkan enzim dan bioaktiv tertentu. Sebagai contoh, dari hasil screening pada sampel tanah sawah pertanian dengan tanaman pokok padi IR64, diperoleh beberapa strain bakteria penghasil enzim phytase dan phosphatase, di antaranya marga Bacillus, Klebsiella, Enterobacter, Pantoea, dan bakteri-bakteri baru yang sama sekali belum dikenal secara taksonomi. Enzim phytase merupakan komoditas yang sangat bagus karena merupakan salah satu anggota dari kelompok enzim phosphatase yang mampu menghidrolisis senyawa phytat (Myo-Inositol (1,2,3,4,5,6)hexakisphosphat). Enzim ini sekarang menjadi salah satu enzim komersial di dunia. Senyawa Phytat adalah senyawa phosphatkomplek hingga 88 persen oleh tanaman disimpan dalam biji-bijian (kelompok padi-padian dan polong-polongan). Senyawa ini mampu mengikat logam-logam seperti Mg, Mn, Fe, Zn, Ca, dan protein yang sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman, hewan, dan manusia. Karena ketiadaan enzim phytase pada saluran pencernaan hewan (khususnya hewan monogastric/nonruminantia: seperti unggas dan ikan) serta manusia, maka kandungan senyawa phytat dalam biji yang dikonsumsi tidak bisa dicerna karena kuatnya sifat chelating pada senyawa phytat. Untuk itu maka senyawa ini terbuang percuma bersama kotoran (feses). Padahal, biji-bijian umumnya adalah sumber makanan ternak dan makanan pokok kita. Enzim phytase dari bakteria marga Klebsiella yang diisolasi dari tanah sawah pertanian Indonesia oleh penulis telah berhasil dipurifikasi, dikloning, disequensing, dioverekspressikan, dan dikarakterisasi.

S

Enzim rekombinant ini mempunyai aktivitas spesifik yang tinggi, atau sekitar 1.000 x dari bakteri biasa dan 5 x lebih tinggi bila dibandingkan phytase rekombinant dari marga Bacillus. Di samping itu, phytase rekombinant ini selain mampu menghidrolisis senyawa phytat sampai pada Inositol (2) monophosphat, juga mempunyai aktivitas merombak senyawa phosphatkomplek organik dan anorganik lainnya. Dengan demikian secara ekonomis enzim rekombinant ini dapat digunakan untuk keperluan industri. Keunggulan bakterial phytase bila dibandingkan dengan phytase dari tanaman dan jamur adalah, bakterial phytase mempunyai kemampuan merombak senyawa phytat sampai pada Inositol monophosphat dan lebih tahan pada suasana pH netral dalam saluran pencernaan dan tanah pertanian. Keuntungan pekerjaan bioteknologi adalah tidak memerlukan lahan yang luas, efisien waktu, dan sedikit tenaga kerja dalam meproduksi suatu produk. Namun, sisi lain yang harus dipersiapkan adalah laboratorium sentral penelitian dan pengembangan bioteknologi di Indonesia. Biotek di negara maju Berikut ini diberikan contoh salah satu model yang sudah dikembangakan di negara-negara maju seperti Jerman. Di bawah bidang pengembangan riset bioteknologi dan badan pusat pengembangan biosensorik telah dikerjakan langkahlangkah sebagai berikut: 1. Screening: inventarisasi bahan-bahan yang berguna dapat dikelompokkan eksplorasinya, meliputi: a) screening, isolasi, dan karakterisasi dari bahan-bahan aktif biologi yang bermanfaat dalam bidang farmasi, kedokteran, kedokteran hewan, bidang industri makanan dan biologi molekuler. b) screening, isolasi, dan karakterisasi dari bahan alam yang bermanfaat dalam bidang biotransformasi dan bahan perombak limbah, sumber makanan, kosmetik, dan perlindungan tanaman. 2. Hasil screening, isolasi, dan karakterisasi tersebut kemudian dikerjakan dalam skala industri sehingga menghasilkan produk baru (paten) yang dapat menyumbang devisa. 3. Selaian itu dikembangan penelitian tentang biosensorik khusus dalam penggunaan di bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan analisis makanan. Dalam kerja ini melibatkan ahli bidang kimia, fisika, farmasi, biologi, teknik kesehatan, teknik elektro, mineralogi, dan teknik kimia. Untuk mencapai kemajuan seperti di negara-negara yang penulis sebut di atas mungkin masih sulit, apalagi dengan situasi perekonomian negara seperti sekarang ini. Namun, minimal kita perlu memulai untuk memelihara plasma nutfah kita agar tidak mengalir ke luar negeri, sambil mengadakan inventarisasi plasma nutfah dan bank gen yang merupakan pinjaman kita kepada anak cucu kita. Harapan kepada pemerintah Sejak zaman penjajahan, plasma nutfah dari Tanah Air mengalir deras ke luar ne-

geri, dan banyak pula yang telah mendapatkan hak paten hanya atas nama orang luar negeri. Kalaupun ada paten atas nama peneliti Indonesia, barangkali belum memberikan kontribusi kepada pendapatan devisa negara. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan, kebijakan, atau undangundang baru tentang pelestarian plasma nutfah Indonesia. Untuk itu maka kerja sama dengan dunia luar harus dikaji pengaruh jangka panjangnya terhadap perlindungan plasma nutfah kita. Beberapa kasus pengambilan plasma nutfah yang akhir-akhir ini terjadi perlu kita cermati: 1. Negara donor pemberi bantuan beasiswa atau kerja sama penelitian dengan melalui mahasiswa program studi lanjut keluar negeri atau partner riset, khususnya untuk bidang bioscience, adalah wahana pengambilan plasma nutfah yang tidak sedikit. Pembimbing umumnya memberikan tugas kepada para mahasiswanya mengambil sampel dari Indonesia, seperti tanah, tanaman, mikroorganisma, dan hewan. Untuk itu perlu adanya perjanjian tertulis bilateral dengan negara donor pemberi beasiswa/pemberi dana penelitian, sehingga kepemilikan dan hak paten dari isolat plasma nutfah dapat dilaksanakan bersama dengan prosentase minimal 50 persen : 50 persen. 2. Kerja sama pengelolaan taman nasional, kebun raya, kebun binatang, museum purbakala, hutan, laut dan pantai yang melibatkan negara asing perlu adanya perjanjian tertulis yang berkaitan dengan upaya penyelamatan plasma nutfah Indonesia. Dari beberapa seminar internasional yang pernah penulis ikuti, Indonesia sudah merupakan target eksplorasi palsma nutfah, misalnya zat antibakteria yang diburu dari strain jamur dan bakteri, terutama yang berasal dari ekosistem ekstrem. Tidak menutup kemungkinan enzim dan bahan bioaktiv lainnya yang mempunyai nilai ekonomis menjadi sasaran eksplorasi oleh peneliti luar negeri. 3. Aliran plasma nutfah melalui penumpang pesawat terbang dan kapal laut yang menuju luar negeri perlu dipantau dan didokumentasikan. Baik sengaja maupun tidak sengaja, para penumpang (WNI maupun WNA) membawa plasma nutfah (tanaman, tanah yang berisi mikroorganisme, dan hewan) dari Indonesia. Untuk itu perlu adanya kerja sama antara beberapa departemen terkait dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan dan kebijakan. 4. Pengembangan riset terpadu di daerah darat, perairan laut, dan pantai perlu segera direncanakan dan sebisa mungkin dilaksanakan di Indonesia dengan melibatkan beberapa instansi dan metode terkait, termasuk di dalamnya adalah swasta, dengan dibentuk suatu badan pengkajian riset dan bioteknologi kelautan, misalnya di bawah naungan Kementerian Negara Ristek atau Departemen Kelautan dan Perikanan. Adjid Sajidan Staf pengajar Universitas Sebelas Maret, Mahasiswa S3 Biologi/Genetika Bakteridi Humboldt Universitdt zu Berlin, Jerman

10

Ragam

EDISI XIII / JULI 2008

Nanoteknologi, antara Impian dan Kenyataan N

ANOTEKNOLOGI saat ini tengah ramai dibicarakan. Bahkan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Kanada dan negara-negara Eropa, serta beberapa negara Asia, seperti Singapura, Cina, dan Korea tengah giatgiatnya mengembangkan suatu cabang baru teknologi yang populer disebut Nanoteknologi. Milyaran dollar dana mulai dikucurkan di negara-negara ini, di berbagai bidang penelitian. Semuanya berlomba-lomba menggunakan kata kunci Nanoteknologi. Sesuai dengan namanya, nanoteknologi adalah teknologi pada skala nanometer, atau sepersemilyar meter. Untuk dapat membayangkan dimensi nanometer, bisa kita ambil contoh dari tubuh kita sendiri. Sehelai rambut manusia kira-kira memiliki diameter 50 mikrometer. Satu mikrometer sendiri adalah seperseribu milimeter. Dan satu milimeter adalah ukuran satuan panjang terkecil pada penggaris tulis 30 cm yang biasa dipakai anak-anak sekolah. Dan satu nanometer adalah seperseribu mikrometer, atau kira-kira sama dengan diameter rambut kita yang telah dibelah 50.000 kali!! Sebagai perbandingan lain, ukuran sel darah merah kita adalah sekitar 20 mikro meter, dan sel bakteri perut adalah 2 mikro meter. Protein memiliki ukuran beberapa puluh nanometer. Dari sudut pandang ukuran atas ke bawah (top-down) seperti itu, nanoteknologi menjadi penting dalam dunia rekayasa karena manusia berusaha untuk mengintegrasikan suatu fungsi atau kerja dalam skala ukuran yang lebih kecil dan lebih kecil. Mengapa? Karena ini dapat memerkecil energi yang diperlukan per suatu fungsi kerja dan berarti pula mempercepat proses serta mempermurah biaya pekerjaan. Sebagai contoh yang mudah kita pahami adalah apa yang terjadi pada dunia komputer dan mikroprosesor. Pabrik-pabrik mikroprosesor seperti IBM, Intel dan Motorola terus berusaha mempertinggi tingkat integrasi mikroprosesornya. Sekira sepuluh sampai lima belas tahun yang lalu, jarak antar gate (gerbang) MOS (Semikonduktor oksida logam) adalah 0,75 m, dan level integrasinya pada 5P 80386 hingga 80486 adalah sekira 100.000 sampai 1 juta transistor dalam satu chip. Tapi, pada Pentium IV, teknologi pemrosesan IC (rangkaian terintegrasi) yang dipakai telah berhasil memperkecil jarak antar gerbang menjadi hanya 0,125 m dan mencapai level integrasi hingga 100 juta transistor dalam satu keping chip. Jarak yang lebih kecil antar gerbang berarti makin kecilnya waktu yang diperlukan untuk perjalanan suatu elektron (artinya switching rate makin cepat) dan berarti pula makin kecilnya daya yang diperlukan prosesor tersebut. Lebih dari itu, makin banyak fungsi yang bisa diintegrasikan dalam prosesor tersebut, seperti built-in multimedia, pemrosesan suara, dan lain sebagainya. Selain itu, teknologi pemrosesan IC ini mulai digunakan pula untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi mekanik dan elektrik untuk membuat mesin, sensor atau aktuator pada ukuran milli, mikro, hingga nanometer. Struktur mikro yang mengintegrasikan fungsi mekanik dan elektrik inilah yang biasa disebut

Micro Electro Mechanical System (MEMS). Ternyata memang nanoteknologi yang kini tengah booming tidak hanya terkait dengan rekayasa konvensional top-down IC atau MEMS. Semuanya ini bermula dari pidato ilmiah pemenang Nobel, Richard Feynman tahun 1959, yang berjudul “There is plenty room at the bottom” (Ada banyak ruang di bawah), yang kini banyak dikutip para peminat nanoteknologi. Saat itu Feynman mengatakan, adalah mungkin (setidaknya saat itu masih dalam impian) untuk membuat suatu mesin dalam ukuran demikian kecil, yang kemudian dapat digunakan untuk memanipulasi material pada skala ukuran tersebut. Bahkan, saat itu Feynman menyatakan pula, seandainya seorang fisikawan dibekali “mesin” yang tepat untuk memanipulasi atom dan menaruhnya pada tempat yang sesuai, maka ia secara teoritis dapat membuat senyawa atau molekul apa saja, tentu saja yang stabil energinya (stabil = level energi minimum). Sistem seperti itu, sekalipun bukan pada level atom, setidaknya telah ada di alam, sebagaimana telah ditulis pula oleh K. Eric Drexler dalam landmark papernya tahun 1981, dan mengenalkan istilah molecular manufacturing (manufaktur molekular). Kemampuan untuk memanipulasi material pada skala nanometer adalah penting, sebab pada skala ukuran inilah material mulai membentuk sifat-sifat tertentu berdasarkan strukturnya. Pada level yang lebih kecil, level atomik (skala Angstrom), sifat yang dimiliki adalah sifat dasar atom itu sendiri. Ketika atom mulai bergandeng satu sama lain dan menyusun struktur molekular tertentu, sifatnya pun akan berbeda menurut struktur tersebut. Misalnya, atom Karbon (C), yang ketika tersusun dalam struktur tetrahedron tiga dimensi akan membentuk intan yang keras, tetapi ketika tersusun dalam struktur heksagonal dua dimensi dan membentuk lapisan-lapisan, maka yang kita dapati adalah grafit (bahan baku pensil) yang rapuh. Nanoteknologi manufaktur molekular diarahkan pada pengembangan metoda (misal berupa ‘mesin’ berukuran nanometer) yang dapat melakukan penyusunan atom atau molekul komponen tersebut secara teratur dan terkendali untuk membentuk struktur yang diinginkan. Model fabrikasi material bawah ke atas (bottom-up) yang berlawanan dengan teknologi top-down konvensional seperti ini akan memungkinan pengontrolan yang amat presisi sifat material yang terbentuk (misalnya bebas defek/cacat). Selain itu mengurangi timbulnya limbah saat fabrikasi karena hanya atom/molekul yang akan dipakai saja yang dimanipulasi dan tentu saja kemungkinan penghematan energi yang juga berarti penghematan biaya. Masalahnya kemudian, bagaimanakah komponen atom atau molekul tersebut dapat disusun? Ini dapat dilakukan melalui metode yang disebut Mekanosintesis, melakukan sintesis kimia secara mekanis. Beberapa struktur mesin ukuran nano (yang dibentuk dari beberapa ribu hingga juta atom) telah berhasil disimulasi dengan komputer, yang berarti secara matematis dan fisis mungkin untuk dibuat. Masalah berikutnya, seandainya struktur seperti itu memang “mungkin” (baca: stabil secara termodinamis) untuk dibuat,

bagaimanakah proses untuk membuat struktur-struktur awal yang akan digunakan sebagai mesin-mesin untuk fabrikasi nano berikutnya? Dan dari manakah energi penggerak mulanya? Beberapa alternatif telah mulai diusulkan dicoba untuk mengatasi masalah pertama. Nadrian Seeman mencoba untuk membuat struktur-struktur dasar tersebut dari molekul DNA (asam deoksiribonukleat, senyawa dasar gen) dengan mengandalkan sifat swa-rakit (self-assembly) dari DNA, yaitu Adenin berikatan dengan Thymin dan Guanin berikatan dengan Cytosin. Dengan mensintesis DNA dengan deret tertentu, Seeman berhasil membuat bentuk-bentuk dasar kubus dan devais nanomekanik DNA. Cara lain untuk menyusun komponen atom atau molekul pada tahap awal ini adalah dengan menggunakan instrumen nanoteknologi, seperti Mikroskop Gaya Atom (Atomic Force Microscope, AFM), dan Mikroskop Pemindaian Terobosan Elektron (Scanning Tunneling Microscope, STM). Alternatif lain yang mungkin adalah mengkombinasikan nanoteknologi atasbawah MEMS dengan nanoteknologi bawah-atas. Motor elektrik dan pembangkit energi (misal baterai lapisan tipis) pada skala mikrometer dengan teknologi MEMS telah banyak dilaporkan. Berikutnya tinggal mentransmisikan gerak dari motor tersebut ke struktur “lengan” robot pada skala yang lebih kecil - nanometer. Impian nanoteknologi untuk dapat memanipulasi bahan dengan tingkat fleksibilitas sama dengan yang telah dicapai manusia dalam memanipulasi data dengan teknologi informasi, mungkin masih terasa jauh dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Namun, dalam perkembangannya yang masih muda saat ini pun, nanoteknologi telah memberikan warna baru dalam bidang-bidang lain. Penerapan nanoteknologi dalam bioteknologi analitis misalnya memungkinkan metode-metode baru yang jauh lebih sensitif dan stabil dibandingkan metode konvensional. Perkembangan MEMS, yang sekalipun berangkat dari teknologi konvensional IC, masih berlangsung demikian pesat, dengan adanya aplikasi-aplikasi baru dalam optik (muncul MOEMS - Micro Optical Electro Mechanical System), dalam sistem sensor terintegrasi nir-kawat, dan juga dalam aplikasi RF (Radio Frequency)-MEMS. Pada pengembangan nanoteknologi inilah demikian terasa, betapa latar belakang ilmu dan teknologi yang multi disiplin sangat diperlukan: matematika untuk pemodelan, fisika untuk pemahaman fenomena-fenomena gaya dan energi, kimia (anorganik maupun organik) untuk pemahaman sifat material, serta biologi untuk pembelajaran sistem-sistem rekayasa pada makhluk hidup. Tentu saja keluhuran moral dan agama tetap diperlukan agar penerapan teknologi ini tidak malah merugikan keberlangsungan hidup ummat manusia. Dedy H.B. Wicaksono, Alumnus Teknik Fisika ITB, kandidat doktor bidang Biomimetic Sensor di Dept. Microelectronics, Technische Universiteit Delft, Belanda.(pr/ net)

EDISI XIII / JULI 2008

11

Profil

Revo Arka Giri Soekatno Perintis Wikipedia Indonesia

B

AGI Anda yang sering berselancar di internet, pasti tak asing lagi dengan nama Wikipedia Indonesia. Hanya dengan menulis suatu kata atau kalimat pada mesin pencari (search engineer) seperti Goggle, Yahoo dan Opera, kemudian diklik, maka akan langsung terhubung dengan informasi-infomasi yang kita inginkan. Dan biasanya pula informasi itu akan terhubung dengan situs Wikipedia Indonesia di bagian awal karena kelengkapan konten di dalamnya. Wikipedia adalah ensikolpedia isi bebas yang dimulai pada tahun 2001 (versi bahasa Indonesia dimulai pada tahun 2003). Artikel-artikel di Wikipedia merupakan hasil kolaborasi oleh para penyumbangsih dari seluruh dunia. Situs ini merupakan situs wiki, yang berarti siapapun dapat menyunting artikel, memperbaiki dan menambahkan informasi, hanya dengan mengklik pranala sunting yang berada di atas setiap halaman. Wikipedia merupakan merek dagang dari Wikimedia Foundation, Inc. yang juga membawahi proyek multibahasa seperti Wikiquote (koleksi kutipan), Wiktionary (kamus dan tesaurus), Wikisource (perpustakaan naskah), Wikibooks (buku teks), Wikinews (sumber berita), Wikispecies (direktori spesies), dan Wikiversity (bahan belajar). Wikipedia dimulai pada 15 Januari 2001 oleh Jimmy Wales, Larry Sanger, dan beberapa kolaborator antusias bahasa Inggris. Kini ada 13.000 kontributor aktif yang mengerjakan 7.000.000 artikel dalam lebih dari 250 bahasa. Saat ini terdapat 87.652 artikel dalam bahasa Indonesia; setiap harinya ratusan ribu pengunjung dari seluruh dunia membuat puluhan ribu suntingan dan membuat ribuan artikel baru di Wikipedia berbahasa Inggris. Semua teks dalam Wikipedia, dan kebanyakan gambar serta isi lainnya, dilindung oleh GFDL. Kontribusi tetap merupakan hak dari pembuatnya, sementara izin GFDL memastikan isinya akan tetap dapat didistribusikan secara gratis dan memungkinkan untuk direproduksi. Kebijakan Wikipedia yaitu semua artikel harus ditulis dari sudut pandang yang netral atau neutral point of view (NPOV). NPOV ini merupakan kewajiban dan tidak boleh diganggu gugat. Di seluruh dunia, kini ada 67.000 kontributor aktif yang mengerjakan 4.600.000 artikel pada lebih dari 100 bahasa. Wikipedia terbesar adalah versi bahasa Inggris yang saat ini memiliki 1.532.057 artikel. Berbicara mengenai Wikipedia Indoenesia pastilah tak bisa dilepaskan dari nama Revo Arka Giri Soekatno. Revo adalah seorang peneliti, wiraswastawan dan juga seorang penulis buku. Pria yang lahir 2 Agustus 1975 ini adalah orang Indonesia pertama yang ditunjuk menjadi pengurus Wikipedia berbahasa Indonesia on line. Revo lahir di Ambon, Maluku. Namun, kedua orang tuanya berasal dari Surakarta,

Jawa Tengah. Ia menghabiskan waktu masa kecilnya berpindah-pindah sesuai dengan penempatan kerja ayahnya. Tahun 1975 di Ambon; 1975 1978 di Yogyakarta; 1979 1981di Tokyo, Jepang; 1981 1982 di Denpasar, Bali; 1981 - 1982 di Jakarta; 1983 - 1986 di Semarang, Jawa Tengah; Kemudian bermukim di Belanda hingga saat ini. Di Belanda Revo belajar di Erasmus Universiteit Rotterdam, jurusan Filsafat Ekonomi, Universiteit Leiden S2 jurusan Sastra Jawa dan Universiteit Leiden mengambil S3 jurusan Sastra Jawa Kuna. Wikipedia Masih Jelek Menurut Revo, waktu pertama kali menemukan situs Wikipedia pada 2003, terlihat masih jelek dan tidak informatif. Saat itu dia mencari informasi soal suku Guanches di Spanyol. “Waktu itu informasi yang dia tampilkan sedikit, ternyata saya baru tahu jika informasi yang kita cari tidak ada atau sedikit, kita bisa menambahkan sendiri. Daripada iseng buat web log, di Wikipedia kita bisa menyumbangkan karya yang bisa digunakan orang lain,” kata Revo mengenang. Revo ingat, artikel pertama di Wikipedia Indonesia adalah soal elektron yang dibuat pengguna tak terdaftar. Setelah itu, Revo rutin menyumbang artikel hingga akhirnya pengurus Wikipedia di Florida mengangkat Revo via online sebagai pengurus Wikipedia Indonesia pertama kali. Selanjutnya, Wikipedia berkembang pesat bahkan Wikipedia berbahasa daerah juga bermunculan, seperti Wikipedia Jawa, Sunda, Banyumas, Bugis, Melayu, dan Tetun. Wikipedia memiliki keanggotaan bertingkat. Tingkatan dibagi menjadi pengguna anonim, pengguna terdaftar, dan pengurus. Semua pengguna bisa menyumbangkan artikel. Kerinduan Revo akan Indonesia dia tuangkan bersama wikiwan dan wikiwati lainnya dalam sumbangan artikel yang mungkin setiap hari kita gunakan jika sedang mencari informasi di http:// id.wikipedia.org. Revo bersama wikiwan-wikiwati lainnya membuktikan Indonesia memiliki semangat kerja sukarela untuk menghasilkan karya besar yang ikut dicatat dunia. Lebih dari sekadar web log, atau multiply, ataupun friendster, bahkan lebih dari sekadar kerja birokrasi pemerintahan, inilah candu dunia maya yang harus mendapat dukungan: Wikipedia. Wikipedia yang jumlah artikelnya di edisi

bahasa Inggris telah melampaui Ecyclopedia Britannica, ternyata tumbuh pesat di Indonesia. Wikipedia adalah ensiklopedia online multibahasa yang disusun gotong royong para anggotanya agar dapat dibaca dan disunting siapa pun. Pada 15 Desember 2006, statistik Wikipedia bahasa Indonesia menunjukkan jumlah artikel tercatat lebih dari 46.051 dan pengguna terdaftar lebih dari 31.353 orang. Menduduki ranking 21 dunia dan terbesar untuk negara berkembang. Pengurus Wikipedia Pengurus ada dua jenis yaitu sistem operator atau Sysop dan tertinggi birokrat. Ya, birokrat, istilahnya sama dengan pemerintahan. Sysop bisa menghapus artikel dan bisa memblokir pengguna yang melakukan vandalisme. Wikipedia adalah ensiklopedia yang paling radikal yang menawarkan kebebasan pengeditan, karena itu wajar jika banyak yang iseng mengganggunya. Namun, sebagai komunitas terbuka Wikipedia juga menunjukkan kemampuannya untuk “menyembuhkan diri” dari setiap serangan. Hingga kini Revo telah membuat 6.500 artikel di Wikipedia Indonesia serta 1.000 artikel untuk bahasa Jawa. Rekor artikel terbanyak di Wikipedia Indonesia dan daerah masih dipegang Revo. Jumlah artikel lain yang dia edit juga mencengangkan, 25.000 untuk artikel Wikipedia Indonesia dan 3.000 artikel Wikipedia Jawa. Saat ini proyek keroyokan Wikipedia Indonesia adalah menampilkan informasi soal Nusantara. Mulai dari provinsi, kabupaten, kota, serta kecamatan sudah mereka garap dan kini mulai menggarap desa dan kelurahan. Bahkan, ada yang iseng usul menggarap dusun. Sesuatu yang berlebihan, tetapi cukup melukiskan mereka gila kerja tanpa dibayar. Ketika Revo, sang birokrat yang memiliki kekuasaan hampir absolut di Wikipedia Indonesia itu, sedang berlibur di Jakarta, kecanduan akan Wikipedia tetap menjangkit. “Saya sempat keliling ke beberapa kelurahan di Jakarta untuk memotret kantornya, foto itu untuk melengkapi database kelurahan di Jakarta,” kata Revo.

Biografi Nama : Revo Arka Giri Soekatno Tempat/Tgl: Ambon, 2 Agustus 1975 Domisili : 1975: Ambon 1975- 1978: Yogyakarta 1979 - 1981: Tokyo, Jepang 1981 - 1982: Denpasar, Bali 1981 - 1982: Jakarta 1983 - 1986: Semarang Pendidikan : Erasmus Universiteit Rotterdam, jurusan Filsafat Ekonomi. Universiteit Leiden dan mengambil jurusan Sastra Jawa.

12

Geliat Kota

EDISI XIII / JULI 2008

KOTA PALEMBANG DARI WAKTU KE WAKTU TERUS BERBENAH. SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN, BAIK SECARA FISIK MAUPUN MENTAL TERUS DIUPAYAKAN. DEMI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. BERIKUT GELIAT KOTA PALEMBANG DALAM BIDIKAN LENSA WARTA KOTA. (FOTO-FOTO: MASTOP, SAIRIN, WINARDI, RYO, IST/NET)

PERAHU GETEK DAN SPEEDBOAD MERUPAKAN ALAT TRANSPORTASI SUNGAI YANG MASIH DIGUNAKAN MASYARAKAT PALEMBANG

SEPASANG ORANG TUA DAN ANAK INI SEDANG MENYAKSIKAN PERAHU HIAS DARI DEKAT SEBELUM AIR PASANG NAIK

LEGENDA PULO KEMARO,CERITA RAKYAT PALEMBANG YANG MENYATUKAN KEBUDAYAAN CHINA DAN PALEMBANG

SUASAN PASAR RETAIL JAKABARING SAAT FAJAR SUDAH MULAI RAMAI OLEH PEDAGANG DAN PEMBELI

SEORANG BOCAH PEMULUNG TAMPAK SEDANG MENANTI GELAS BEKAS AIR MINERAL YANG TAK TERPAKAI LAGI.

SALAH SATU TARIAN DARI DAERAH DI SUMSEL, YANG MEMPERKAYA SENI DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA