Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Sidang Korupsi SPPD Fiktif Gianyar Jilid ll
Satu Terdakwa Belum Didampingi Penga cara, Sidang Ditunda DENPASAR, NusaBali
Sidang dugaan k{ rups i Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Dispenda
jilid ll yang rhengan pembaca4n dakwaan untuk 9 ter4 a kwA Gianyar
gen oaKa
ditunda maielis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (11/5). Penundaan ini karena salah satu terdakwa belum didampingi kuasa hukum,
Dalam sidang kem a rin, terdakwa yang belum didampingi kuasa hukum, yaitu Dewa Made Putra. Sedangkan
terdakwa lainnya Sang Ayu Ika Kencana Dewi didampingi
pengacara Nyoman Parwati
dan 7 terdakwa, yaitu I Ketut Rita ma, Ketut Puja, Made Darmaia, Nyoman Sulendra, Cok lstri Sri Siswarini, Dewa Putu Mudana dan Dewa Putu Suarnama d idampinqi kuasa hukumnya, Bernadin.-"Karena satu terdakwa tielum didam-
pingi kuasa hukum, sidang akan-kami tunda hingga pekan depan," tegas maielis hakim pimpinan Gede Hariyadi. Sebelum menutup sidang, Bernadi juga m engaju ka n
surat penangguhan penah anan kepada ma jelis hakim untuk terdakwa Cok Istri Siswarini yang 3edang sakit. "Kami mengajukan penangguhan penahanan karena terdakwa sakit," ujar Bernadin. "Kami akan tanggapi ini nanti setelah dikonsultasikan," jelas majelis hakim sambil menutup sidang. Kasus ini terjadi pada tahun 2013 silam. Saat
itu sebanyak semtiilan
PNS
di bagian tenaga pendata dan
penagih Dispenda
G
ianyar
berencana menggelar studi banding ke Dispenda {ogor dengan menggunakan dana
PARA terdakwa tinggalkan ruang sidang, Rabu (11/5).
14-16 Februari 2013. Dalam ini negara mengalarni kerugian sekitar Rp 61 iuta.. Menariknya, 6 dari 9 terdakwa ini merupakan terpidana dalam kasus SPPD fiktif,iilid I yang sudah divonis 1 tahun kasus
penlara,
terterat kasus SPPD fiktif rahun 2013 [SPPD nktifjilid 2), masrng-masing Cokorda lstri Sri Siswarini fstaf di Dinas Kependukan dan Catatan Sipil
Oktober 2015, telah divonis
hukuman L tahun penjara), I Nyoman Sulendra (staf Kan-
tor Camat Ubud, ditahan
ditahan setak 28 O ktober
D
isdikp ora
GianyarJ, dan Dewa Putu Su-
arnama (staf di Disdukcapil Gianyar).
.Sedangkan 6 PNS lainnya sebelumnya juga telah divonis bersalah dalam kasus SPPD fiktif tahun 2012 dan kembali jadi tersangka kasus SPPD fiktiftahun 2013 adalah
l(Zlttti!,tL lf@i ad6
:f
I
Olahraga atau
Dinas Pendudukan Pemuda
taan Objek Dinas Pariwisata
Hal
tahun pentaral,
sejak 28 Oktober 2015, telah
Malaysia selama dua harf dari
':
l
Ketut Puja (staf Kantor Camat Tegallalang, ditahan seiak 2B
atau Drsdukcapil Gianvai). Dewa Putu Mudana Jstaf di
Tapi pada kenyataan nya mereka justru plesirqn ke
Edisi
Dewi (staf Kantor Camat Tam-
paksiring, ditahan sejak 2B Oktober 2015, telah divonis hukuman
Tiga (3) dari 9 PNS hanya
Dewa Made Putra (Ka b id Kependudukan Disdukcapil Cianyar, ditahan seiak 28 Oktober 2015, telah divonis hukuman 1 tahun penjara), I Ketut Ritama (Kabid Pena-
APBD,
Gianyar, ditahan sejak 28 Oktober 2015, telah divonis hukuman 1 tahun penjara), Sang Ayu Made lka Kencana
divonis hukuman
l
tahun
penjara), dan I Made Darmaja (staf Kantor Camat Gianyar,
2015, telah divonis hukuman L tahun penjara).
6
rez
Sub Bagian Humas
dln Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Penilep tsantuan Pura Divonis Ringan *
Ngenteg dan Suwitra Sama-sama Kena 1 Tahun
Putusan ini send'irf jauh lebih ringari dari tuntutan Jaks{ Penuntut Umuni (JPU) Made Pasek yang menuntut hukuman 4 tahur! penjara.
TEdDAKWA. Ketul Ng€nleg be.diskusi dongan tuas€ hulumnya saa! ialana sidang putusan di ialanr srdans (loto tlnan)
DENPASAR, NusaBali
Mantan Sekretaris
DPC
PDIP Klungkung, Ketut Ngenteg dan rekannya BendaharE Panitia pemugaran Pura Mekar Sari, AA Oka Suwitra yang men-
jadi terdakwa kasus korupsi dana hibah'Pura Mekar Sari, Banjar Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarang1
kan, Klungkung bisa bernapas lega. Keduanya divonis ringan,
yaitu 1 tahun penjara oleh
hakim terlebih dahulu membacakan putusan untuk terdakwa Ngenteg. "Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Ketut Ngenteg dengan pidana
pen;ara selama satu tahun
dikurangi masa penahanan, Ditambah denda Rp 200 juta subsider kurungan satu bulan dan 15 harii'tegas majelis hakim dalam putusannya.
(1I/5)
Politisi PDIP inijuga dibebaskan dari biaya pengganti kerugian negara karena sebelumnya sudah mengembalikan uang Rp
Dalam putusan yang dibal cakan bergantian oleh majeli$
jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JpUl
majelis hakim Pengadilan Tin-
dak Pidana Korupsi [Tipikor) Denpasar pada, Rabu
petang.
hakim pimpinan Wayan
61,5 juta. Putusan ini sendiri
Su-
kanila dengan hakim anggota Dewa Gede Suardita dan Mip' tahul, kedua terdakwa din-
Made Pasek yang menuntut
yatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara
hukuman 4 tahun penjara. Atas putusan ini, Ngenteg Iangsung menyatakan menerima. Sementara fPU langsung menyatakan
bersama-sama. Sesuai pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI
"Kami masih pikir-pikir,"
nomor 31 tahun 1999 tipikof sebagaimana telah diubah den:
gan Undang Undang 20 tahun
2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1J ke -1 KTJHP. Setelah membacakan pel-
pikir-pikir.
tegas fPU. Sementara itu untuk terdakwa Suwitra yang merupakan Bendahara Panitia, majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sama, yaitu 1 tahun
penjara ditambah denda Rp 200 1 bulan 15 hari. Suwitra juga dibebaskan dari
timbangan memberatkanj,
jua subsider
yaitu tidak mendukung upayp pemerintah dalam pembeflantasan korupsi dan pertimbangan meringankan belurtr pernah dihukum dan menye-
pengganti kerugian negara karena
sali perbuatannya, majelip
sudah mengembalikan kepada jaksa. "Saya menerima putusan
inij'ujar Suwitra menjawab pertanyaan majelis hakim,
Dalam kasus ini, Suwitra dan Ngenteg mengajukan bantug;;r ke Pemprov Bali untuk peiilugaran Pura Mekar Sari
Edisi
Hal
: hnis, tz z5
tv\d 2o(6
ffiilrfffirr,
tunsdilan Tipikor Denpasi nabu
(11,6)
{loio
kadl. Terdsrwa AA Ok.
pada 2074. Padahal pura ini sudah dipugar pada 2011. Setelah cair Rp 90 juta, Ngenteg mengambil Rp 61,5 juta, sedangkan Rp 27 juta digunakan untuk pemugaran Pura Samuan Tiga dan sisanya Rp 1,5 juta diambil Suwitra untuk kepentingan pribadinya. Kasus
ini sendiri dilaporkan ke polisi pada April 2015 lalu. Jajaran
Polres Klungkung kemudi-
an menindaklanjuti laporan, sampai akhirnya menetapkan Ketut Ngenteg dan AAG Suwitra sebagai tersangka. Terdakwa Ketut Ngenteg adalah warga asal Banjar Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung yang mantan Sekretaris DPC PDIP Klungkung 19992004. Dia berperan mengurus pencairan dana pansos Pura Taman Sari melalui APBD Bali Perubahan 2014.
Sedangkan terdakwa, AA Gede Suwitra merupakan krama pangempon Pura Ta-
.man Sari di Banjar Kaleran, Desa Bungbuirgan, Kecamatan
Banjarangkan. Dia bertindak
sebagai Bendahara Panitia Pembangunan Pura Taman Sari. Dia.pula yang ajukan dan menandatangi proposal pengajuan bansos Rp 90 juta
,tersebut.6 rez
Suwir.
saal
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
,N,ffi$ffiffi PemprovBali Naikkan TPP Guru SI\{,VSMK Besarf n TPP perbulan untuk guru dan tenaga kependidikan PNS Golongan lV sebesar Rp4 juta, Golongan lll (Rp3,5 juta), Golbngan ll (Rp2,Q juta), Golonganll (Rp2 juta). DENPASAR, NusaBali
Pemerintah Provinsi Bali akan
menaikkan besaran !unjangan
profesi pendidik (TPP) !angakan diterima guru SMA/SMK, seiring dengan peralihan kewenangan
pengelolaan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. "Prinsipnya adalah kalau kewenangan beralih kelprovinsi, ' _!
.
tST
GUBERNUR Pastika didampingi wagub sudikerta saat rapat evaluasi
pembangunan, Rabu (l l/5).
haru rus lebih baik lagi gi. Iaangan famppai lebih ieleh u ntul pa dia:ukap apa
lihkan," lihkar n," kata kata Gubernrurr Bali E Made Mang ku Pastika Mangku Pas usaiti memimpin mr memi rapal evaluasi rapat evalu pem mbe bang an bangunan triwu an triwulan n I Pemprov Pempr( rBa P lali, li, di c Geledung 'iswa Sabha Utama dungWiswa Itanr rma K Kanto lor ".71./s Guber ur Bz Gubernur Bali, Rabur (1. ;1.
Se ing rdengantpe Seiring perallilihaan pemtrpro SMA/SMK SMAT MK ke pemprov I rov mula n lai 1 Okt Oktoberr 22077, 7, Pe Pemprov emp npforv Bal ali (an akan memb akan memberlakuk akukan n besara bes an TPP menga( mengacu pada pada Peraturaan
Grrhernrrr Ba li Nn
61fahun2n 1?
tentang Tunjangan Prestasi Kerja Bagi PNS Pemprov Bali. Dalam Pergub tersebut diatur
besaran TPP perbulan untuk guru dan tenaga kependidikan PNS Golongan lV sebesar Rp4
juta, Golongan III (Rp3,5 juta), Golongan Il (Rp2,5 juta), Golongan I [Rp2 juta). Pastika menandaskan den-
gan adanya 'bayaran'yang lebih tersebut, tentu harus dibarengi dengan kualitas guru yang lebih irr
sanliaotaranya harus bisa
\rr Edisi
Hal
: (oni\ lz Mar 2o16
t3
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
merifgankan anak didik dan akhirhya memberikan hasil yang lebih haik. Bahkan, dia berharap aqar mutu guru SMA/SMK bisi mirio dengqn kualitas guru di SMA/SMk
Bali Mandara yang meruoakan
sekolqh unggulin niilik eeinprov Bali, 'K'an sudah ada contohnya, bisa nggak begitu," uiarnya.
Pi\aknya menaruh perhatian }?ng Uesar terhadap bidang pendidikansupayaSDMBalii kualitasnya baik karena Bali tidak memiliki kekayaan sumber daya alam. Sedangkan terkait guru yang
berstatus tenaga kontrak, kata PastilG akan dievaluasi lagi apakah tenaga itu memang diperlukan
ahu tidak. "langan asal tuniuktunjuk saja, semua orang numpang
hiduD di situ. kacau [ita. Prini sipnya harus efekifefisien, tetapi hasilnya bagus," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga [Disdikpora) Provinsi Bali Tia Kusuma Wardhani mengatakan anggaran yang harus disiapkan untuk pembayaran TPP sesuai
Edisi
, Youis,lZ M
Hal
,j
bl6
dengan Pergub 6L/2013 itu mencapai lebih dari Rp344,72 miliar dalam setahun. Jumlah tersebut untuk membayar TPP bagi 6.869 guru dan tenaga kependidikan PNS dari SMA/SM K di Bali, seirins densan "Tia peralihan
kewenangan itu. menambahkan, dengan adanva TPP tersebut akan lebih menin-
gkatkan keseiahteraan guru yang sudah mendapatkan gaji pokok, sertifikasi dan uang lauk-pauk. Selama inr, ucup dia, bisaran TPP yang diterima pemerintah kabupaten di Balijauh lebih kecil
dibandingkan TPP vans akan " diberikan Pemprov Bili.
Dia mencontohkan untuk TPP bagi kepala sekolah di Kabupaten
Badung selama ini untuk kepala sekolah (golongan IV) saia sebesar Rp1,2 juta, berarti untuk para guru dengan golongan yang Iebih
kecil tentu TPP-nya di bawah
Rp1,2 juta. Disisilain, untuk gaji tenaga konrrak/honorer yang
akan diterin)a perbulan
sitiaf
orangnya direncanakan sebesai
Rp2.037.560.
6
ant, isu
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Pasca Pemerikiaan Dirut PD parkir Denoasar
Kuasa Hukum PD Parkir 'Serang' Balik Kejaksaan
,
Kuasa
kanan): AgusSujoko,Agus Samiiaya, Ari Soenaror.
DENPASA& NusaBali Pascd pemeriksaan
Direktur
Utama (Dirut) PD Patkir Kota Denpasar, Nyoman G{de Sudiantara, oleh penldik (ejakaan Negeri (KejariJ Denpasar, kuasa
hukum PD Parkir Kota Denpasar langsung bereaksi keras, ilabu [1115). Trio kuasa hukum pD Parkir Kota Denpasar, yalmi Agus Buwnbung ke Hol-15 Kdon
I
Kuasa Hulkum PD Parkir'serang' Balik Kejaksaan Samiiaya, Ari B Soenardi, dan Agus Suioko balik rlrenyerang
dan mempertanyakFn bnerja kejaksaan dalam p{nanganan K;tsus
KoruDsl.
l
Dalarn lieterangn ftrsrya di Denpasar, Rabu kemhrin, Ari B Soenardi mengatakad pihhloya sangat menghormati proses hu-
kum yang sedang berialan di
kejaksaan. Namun, Ari mensin-
gatkan iihak Kejari Denpaiar agar lebih berhati-hati dalam menangani perkara korupsi, Hal ini diingatkan Ari;setelah
melihat_kinerja penyidik keiaks€an dalam penahganan kasus
dugaan korupsi di lubuh PD Parkir Kota Denpasad Menurut Ari, sampai saat iniloenvidik keiaksaan belum bisS menunjukkan adanya kerugibn negara yang kabarnya masih dihituns oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan IBPKP) Wilavah Bali
"fnsur utama daldm tindak pidana korupsi adala! kerugian
Edisi :
(anrr(
,[:.
Hal
1
1g
dan
negara. Nah, untuk kasus pD Parkir Kota Denpasar ini, mana kerugian negaranya? Makanya saya bilang hati-hati dalam menangani perkara korupsi," tandas Ariyang kemarin didampingr anggota ! m kuasa hukum lalnnr€, Agus Samijaya dan Agus Suiok6.
tentang pidana korupsi, itu ada syaratnya yang harus dipenuhi. "Salah satunya, kerugian negara dan perbuatan melawan hukum, Apakah ini sudah terpenuhi?" tanyanya lagi.
Ari menambahkan, sebagai
peningkatan sau.is dari lidik fne-
sesama penegak hukum, pihaknya mempertanyakan apakah selama proses penyidikan
terka it kasus PD
dengan kaidahn}??
Ari juga meI[lpertanyakan
nyelidikan) samlai penyidiRan Farhr Kota Den-
pasar. Menurut Ari, sampai saat ini pihaknya juga masih meragukan dua alat bukti yang dimiliki penyidik kejaksaan, hingga bisa meningkatkan kasus ini ke tinskat
penyrdikan. "Kami juga pertanyakan, apakah penyidik sudah memiliki dasar dan bukti yang kuaq sampai bisa meninskadGn kasus ini lie tingkat penyiiikanZ' tanya Ari. Seharusnya, lanjut Ari, sebe-
lum meningkatkan status dari
penyelidikan ke penyidikan, keiaksaan sudah menmntonsi alat buki yang cukup slbagilmana tertuang dalam Undalg-urdan&
Leorn Knusus tast berbicara
Nrar ao\b
itu sudah benar dan telah sesuai
tbren4 kasus
ini bukan kasus pidana umum
yang syaratnya mungkin lebih ringan atau lebih mudah. Itu sebabnya, tim kuasa hukurn PD Parkir Kota Denpasar
menyayangkan statemen Kajari Denpasar yang dianggap cenderung mengarah pembunuhan karakter, bukan ke arah penanganan kasus korupsi. "Saran dari kami, penyidik harus lebih berhati-hati, karena baik penvelidikan maupun penyiditan aaitatr cermin dari penegakan hukum kita. Jadi, ;an9n sampai kelihatan jelek" tandas Ari. Sehari sebelumnya, Dirut PD Parkir Kota Denpasar, Nyoman
Sub Bagian Humas {an Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Gede I lan pe
tuk di
penuhi panggrDenpasar unselaku saksi terkait
kasus
dugaan korupsi
brkir Kota Denpasar sekitar tahun 201.4. Imanuel Zebua enggan deail kasus dugaan ko-
iuairr."r,it trtt"p ini. Menurut Zebua
proses penyidikan kasus
an tinggal memeriksa gga tiga saksi lagt, kasus
Edisi
Hal
: K.{h\$
\t
i 2r
\^e\
Ao\)"
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Kasus Bansos Fiktif Merajan SriArya Kresna Kepakisan
Anggota DPRD Klungkung akan Diperiksa SEMARAPURA, Nr*aBali
Penvidikan kadls bantuan sosial (bansos) fit*if perlbangunan Merajan Sri Arya Kiesna Kepakisan di Banjar Anjingan, Desa Getakan. Kecamatan Ban-
larangkan, Klungl{ung senilai Rp 200 iuta berla{lut dengan
membidik ayah thrsangka, I Ketut Krisnia AdiFutra yang
anggota DPRD Klungkung, I Wayan Kieen Adnyana untuk diperiksa. Saat ini, penyidik gudah layangk4n s{rat izin permohonan pomerillsaan Kicen kepada Cubernur Fali.
sudah turun terkait pemeriksaan Kicen hanya dijawab singkat. "Belum turun bli," ujar AKBP Arendra, Rabu (11l5J.
Sementara Karo Humaq Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra saat dikonfirmasi mengenai izin tersebut, mengaku bakal mengecek pada bagian teknis. Jika memang ada tentu
bakal diproses secepatnya.
Apalagi selama ini Gubernur Bali, Made Mangku Pastika me-
"Saya sudah
mewanti-wanti
kepada dia (Krisnia) agartidak
sembarangan menggunakan uang tersebut," ujarnya beberapa waktu lalu. Kasus bansos fiktifini sendiri terungkap ketika Tim Monitoring dan EYaluasi [Monev) Pemkab Klungkung turun bersama BPKP ke lokasi, Selasa (1/3)
lalu. Kala itu, Tim Monev yang melakukan pengecekan, menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi. Salah satunya, Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yang digelontor bansos/hibah
sebesar Rp 200 iuta tahun 2015, ternyata tidak ada di
jukan
izin permohona{ pemerik-
Sebelumnya, Wayan Kicen
Setelah ditelusuri, namanama yang tercantum dalam
di lapangan Rabur(11/5), pe-
nyidik Unit Tip ifor Polres I{ungkung sudah
rf.renga
saan terhadap andgota Fraksi
Adnyana memberikan klari-
Banjar Anjingan, Desa Pakraman Getakan.
fikasi terkait dugaan bansos fiktif tersebut, yang diketuai langsung oleh anaknya I
proposal tertdnggal 18 luli 2014 itu, sama sekali tidak mengetahui kalau namanyS
belum turun. Keteringan Kicen
Ketut Krisnia Adiputra. Sebagai
dicantumkan. Dalam proposal
dalam hal ini dia{ggap perlu
orangtua, Kicen mengaku kecewa dengan sikap anaknya. Bahkan dia menyerahkan persoalan tersebut ke proses hu'kum, Kicen marah dan jengkel dengan sikap anaknya, selaku orangtua dia mendukung secara moral saia. Apalagi uang itu telah habis, maka kini prosesnya diserahkan kepada yang bersangkutan untuk memper-
hibah dengan nomor 01/PP MSAKK/VII/20 14 itu, tercantum I Ketut Krisnia AdiDutra sebagai Ketua Panitia Pem-
Cerindra DPRD Klungku ng ini pada akhir Aprll 2016 lalu. Namun sampai sa4t ini izin itu oleh penyidik, kafena dinilai mengetahui isi ptrmohonan proposal bansos.
Sementara terkait kepas-
tian qpakah izirl Gubernur sudah turun atau Uelum, Kanit
Tipikor Ipda Nengah
Sula-
tta belum bisa dikonfirmasi, karena handphonenya tidak aktif. Sementara Kaoolres Klungkung, AKBP
Hal
Wahyudi saat dikonfirmasi via pesan singkat (SMS) apakah surat izin dari Gubernur Bali
minta kasus itu diusut tuntas. "Nanti akan segera kita cek," ujar mantan Penjabat Bupati Bangli ini.
lnformasi yan$ dihimpun
Edisi
,
:
IFX
Aiendra
tanggung jawabkannya,
K6m1g,l12 N&l ro\.b s
bangunan. Dia merupakan krama asal Banjar Aniingan, Desa Pakraman Getakan yang
kesehariannva bekeria sebagai pegaviai kontfak di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 0lahraga (Disdikpora) Klungkung. 6 w
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Dugaaln Korupsi Dana Punia IHDN Denpasar
Mpu layaAdharya Nanda jadi Saksi Meringankan DENPASA& NusaBali
Fn
Saksi meringankan Ida Pan-
dita Mpu Jaya AcharYa Nanda dihadirkan dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana punia IHDN (lnstitut H indu Dharma Negeril De npasar
(11l5).
pada, Rabu
Namun
tidak semua keterangan saksi merinAankan dua terdakwa,
l
.1. I .. .irl
ll-
F&
.,
yaitu mantan Rektor IH DN, Prof Titib dan mantan Kabiro Umum, Praptini.
Awalnya, saksi Ya,ng juga
merupakan dosen di IHDN Den
p;sar ini
d
itanya soal dana
punia yaEg diPungut kepada mahasiswa baru. Namun ia mengataka n jika selama ini
tidak-pernah ada keluhan ter' kait dana punia ini. Bahkan ia fienvebut iika mahasiswa sudah mampu untukdibebankan
dana punia. Nah, keterangan mulai ber-
balik arah menjadi memberatkan ketika saksi dicecar terkait pungutan dana Punia vang berdasarkan SK dobel, di inana salah satu SK diPastikan
siluman. "Kalau masalah SK dobel itu saya tidak tahu," ujarnya. Giliran Jaksa Penun-
TERDAKWA dugaan korupsi dana punia IHDN Denpasar, Prof Made Titib (kiri) mengikuti sidang dengan agenda mendengarkan keteraQgan saksi meringa;kan lda Pandita Mpu Jaya Acharya Nanda diPengadilan
T'pikor Denpasar, Rabu (11/5).
dari dana punia, saksi mengiyakan dan mengaku pernah
mendapat biaya transport
yang diambil dari dana punia. Namun saat ditanya soal payung hukum pemungutan,
ia mengatakan tidak tahu.
Termasuk saat ditanya soal payung hukum pemungutan dana punia. "Saya tidak tahu SoetoPo Hari Umum tut 0PU) yang mencecar saksi terka,it soal itu;'terangnya. Kasus yang menierat Prof penggunaan dana punla. la Titib dan Praptini ini, yaitu kapemoe' menanyakan apaKan lian aksesoris mobil, service sus pungutan liar dalam benmobil dan biaya TV kabelboleh menggunakan dana Punia? . Saksi Yang terPojok akh' irnya mengakui jika Pe ng-
sunaan dana Dunia un(uk
tuk dana punia terhadap calon mahasiswa baru pada IHDN Denpasar tahun 2011-2012. Awalnya, Prof Titib sebagai
hal rektor
dan Praptini sebagai
iersebut tidik dibenarkan. Kabiro Umum mengeluarkan
"Tidak dibenarkan, iika dana biaya SDPP (Sumbangan Dana punia digunakan di hlar lima Penunjang PendidikanJ bagi
komponin, atau lima aspek calon mahasiswa baru dan
yang masuk dalam tlhisama. mengalihkan selisih penguIntinya dana punia tidak boleh rangan biaya SDPP tersebut dipergunakan di luar kan,"
jelasnya.
peruntu- menjadi
Ditambahkannya, dana
pu-
biaya dana punia. Namun mereka tidak men-
sqngumkan SK penetapan
nia sepan,ang untuk pendidi- pNBp, yang berakibat tidak
kan tidak dipermasalahkan.
disetoinyi dana punia
dres, dah lain sebagainya, bisa dlgunat(an O-arl oana punla,,
berpotensi berkurangnya
ke
"Kebudayaan,. ketrJmp.ilan kas negera oleh bendahara. umatnya,ngayah.nop.en&99n- Akibat-perbuatan tersebut,
pNBp negara yang berasal tdmbahnva dari pelavinan penaidikan di :1i' yang 1lllry,l-Yl olamoll IHDN Denpasar lransport dosen
Edisi
Hal
It
I
,FI
-
Untuk itu uang SDPP dikurangi dan mahasiswa baru dikenakan uang dana punia. Yakni untuk 51 Rp 1juta, D3 Rp 800 ribu, 51 dari D3 Rp 200 ribu dan S1 dari D2 sebesar Rp 500 ribu. Dari dana pun ia inilah didapat dana Rp 752.a34.939 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Akibat perbuatannya, kedua terdakwa yang meru pakan mantan pejabat IHDN Denpasar ini dijerat Pasal2 ayat 1, pasal 3, jo pasal 1B ayat t huruf b UU No 3l tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana
korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 20101
tentang
Tipikor jo pasal 55 ayat KUnf. E rez
1 ke-1
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
ftadar Bali
Ach aryaNanda Bela Titib
Jaya Acharya Nanda (kanan) saat bersaksi untuk terdakwa Made Titib lmarin.
Korupsi Pura Diganjar Setahun SEMENTARA
itu,
kasus dua terdalo,va kasus
korupsi dana bansos pembangunan Pura Taman Sari Klungkung, Ketut Ngenteg dan AA Oka Suwitra, memasuki babak akiir. Majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila menjatuhkan vonis masing-masing terdakwa setahun penjara. Selain hukuman badan, kedua terdalrlwa yang disidang secara terpisah ini mendapat ganiaran denda Rp 200 juta subsider 1,5 bulan. Keduanya terbukti melakulqan korupsi sebagai mana diatur dalam Pasal 3 jo Fasal lB UU Tipikor jo Pasal 55 ayat ( I ) ke - I KUFfP berupa bansos pura senilai Rp 63 iuta, dari totalpansos Rp 90iuta. Namun mer-
eka tidak dikenakan wng pengganti lagi karena sudah mengembalikan kerugian negara tersebut.
Putusan hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (IPU) yang sebelumnya menuntut keduanya dengan 4d-E
Edisi
z Kqnn,
Haf
zLL
tZ /A(; 2016 I
[n^auDolxiRmaB
Ketut Ngenteg
