P U T U S A N NOMOR 305/PID/2014/PT.BDG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :
1. Nama lengkap
: H.SYAFRUDIN ILYAS;
Tempat lahir
: Payakumbuh;
Umur / tanggal lahir
: 59 tahun/15 April 1954;
Jenis kelamin
: Laki-laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: Kampung
Cilenggang
RT. 006 - RW. 02
Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang
atau
Jln. Sekejati
No. 2
Kelurahan Kiaracondong, Kota Bandung; Agama
: Islam;
Pekerjaan
: Wiraswasta;
2. Nama lengkap
: MAMAN YUDA;
Tempat lahir
: Subang;
Umur / tanggal lahir
: 54 tahun / 8 Maret 1959;
Jenis kelamin
: Laki-laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: Jln.Tamansari No.2 RT.17-RW.06 Desa Pasir Kereumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Kabupaten Subang;
Agama
: Islam;
Pekerjaan
: Wiraswasta;
( Para Terdakwa tidak ditahan );
PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 September 2014
Nomor 305/Pen/Pid/2014/PT.BDG
tentang penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas; 2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2013 No.Reg.Perk.: PDM-78/Inmyu/Epp.2/10/2013 atas nama para Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut:
Dakwaan : Bahwa mereka terdakwa I H. SYAFRUDIN ILYAS bersama-sama dengan terdakwa II MAMAN YUDA sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013 bertempat di Kali Cikandung Blok Kedung Cina, Desa Baleraja, kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Bupati atau Walikota, yang lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam satu wilayah Kabupaten atau Kota, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------------------------------------------------
Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012, saksi ROHMAT SUNANDI memberitahu terdakwa I H. SYAFRUDIN ILYAS bahwa terdapat lokasi galian C milik terdakwa II MAMAN YUDHA bertempat di Kali Cikandung Blok Kedung Cina, Desa Baleraja, kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, dan atas informasi tersebut terdakwa I
H.
SYAFRUDIN ILYAH bertemu dengan terdakwa II MAMAN YUDA, menanyakan lokasi Galian C tersebut milik siapa, yang kemudian di jawab
lokasi
galian
C
di
Kali
Cikandung
Nomor.
540/19-
IUP/DPPM/2007 tanggal 7 Desember 2007 tersebut milik sdr. MOHAMMAD URIP dan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) nya sudah habis sejak tanggal 5 November 2009, yang kemudian diperpanjang oleh terdakwa II MAMAN YUDA atas persetujuan sdr. MOHAMMAD URIP, selanjutnya setelah ada jawaban dari terdakwa II MAMAN
YUDA, kemudian terdakwa I H. SYAFRUDIN ILYAH bersama-sama dengan terdakwa II MAMAN YUDA dan saksi ROHMAT SUNANDI melihat lokasi galias C tersebut. -
Bahwa setelah merasa tertarik dengan lokasi galian C tersebut, kemudian terdakwa I H. SYAFRUDIN ILYAS selaku pemilik modal membuat kerjasama dengan terdakwa II MAMAN YUDA selaku pemilik lahan untuk melakukan penambangan pasir dan sirtu diatas lahan bekas galian C milik sdr. MOHAMMAD URIP yang telah diserahkan kepada terdakwa II MAMAN YUDA yang kemudian dituangkan dalam akta perjanjian kerjasama di hadapan Notaris ERIK AGUSTIAN, SH nomor : 06, tanggal 3 Januari 2013, yang isi perjanjiannya antara lain :
Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Akta ini dan berakhir pada tanggal 03 Januari 2014.
Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak;
Biaya pengurusan perizinan jalan dari perhutani akan dibagi antara pihak pertama (terdakwa II ) dan pihak kedua (terdakwa I);
Pihak kedua diwajibkan menyerahkan kepada pihak pertama deposit berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Pihak kedua berhak menerima pengembalian sisa deposit dari pihak pertama dengan dasar perhitungan dari hasil yang telah diproduksi oleh pihak kedua dan disepakati bersama;
Pihak kedua berkewajiban untuk membayar kepada phak pertama sebesar 25 % dari semua penjualan yang telah dilakukan oleh pihak kedua.
-
Bahwa setelah terdakwa I H. SYAFRUDIN ILYAS menyerahkan deposit uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa II MAMAN YUDA pada saat penandatanganan akte perjanjian kerjasama penambangan pasir, kemudian dengan berbekal IUP No. 540/19-IUP/DPPM/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang sudah habis masa berlakunya yang dipegang oleh terdakwa II MAMAN YUDA, pada akhir bulan Januari 2013 terdakwa I H. SYAFRUDIN
ILYAS mengirim alat untuk menambang pasir berupa 1 (satu) unit becko merk KOMATSU warna kuning beserta alat pengayak pasir ke lokasi galian C di Blok Kedung Cina desa Baleraja kecamatan Gantar kabupaten Indramayu, selanjutnya sejak tanggal 10 Januari 2013 dengan mempekerjakan 4 (empat) orang karyawan masing-masing saksi ROHMAT SUNANDI sebagai pengawas lapangan yang bertugas mencatat jumlah armada yang membeli pasir, saksi ADNAN sebagai Operator Becko yang bertugas mengerjakan penambangan pasir di Kali Cikandung, saksi HERMIZON TAHER yang bertugaas sebagai bendahara untuk menerima uang dari para pembelipasir dan saksi CARWADI sebagai satpam yang bertugas menjaga keamanan, terdakwa I H. SYAFRUDIN ILYAS menyuruh saksi ROHMAT SUNANDI untuk mulai melakukan penambangan pasir. -
Bahwa setelah ada perintah dari terdakwa I H. SYAFRUDIN ILYAS untuk segera memulai penambangan pasir yang diketahui oleh terdakwa II MAMAN YUDHA, akhirnya pada tanggal 10 Februari 2013 saksi ROHMAT SUNANDI menyuruh saksi ADNAN selaku operator becko untuk melakukan penambangan pasir yang dimulai sejak jam 08.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib setiap harinya dengan cara pasir dikeruk dengan menggunakan becko kemudian ditumpahkan diatas ayakan untuk memisahkan pasir dari batuan yang menyertainya, selanjutnya pasir hasil ayakan tersebut di jual kepada pembeli yang datang kelokasi penambangan dengan menggunakan dump truck dan setiap harinya pasir hasil produksi penambangan mencapai 15 Dump Truck.
-
Bahwa terdakwa I H. SYAFRUDIN ILYAS dan terdakwa II MAMAN YUDA dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir tersebut tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal kabupaten Indramayu karena IUP yang dijadikan dasar adalah IUP melakukan kegiatan penambangan pasir oleh terdakwa I H. SYAFRUDIN ILYAS dan terdakwa II MAMAN YUDA adalah IUP No. 540/19-IUP/DPPM/2007 atas nama MOH URIP yang masa berlakuknya telah habis tanggal 5 November 2009, sedangkan pengajuan perpanjangan IUP tersebut baru dilakukan oleh terdakwa II MAMAN YUDA pada tanggal 23 April 2013 sebagaimana Surat
Keterangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu Nomor : 702.623/SK.902-IP/BPMP/2013 tanggal 23 April 2013. Perbuatan mereka terdakwa I H. SYAFRUDIN ILYAS dan terdakwa II MAMAN YUDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Uundangundang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Juntho Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg Perk: PDM.-78/Inmyu/Epp.2/ XI/2013 yang dibacakan dipersidangan hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1.
Menyatakan terdakwa I H. SYAFRUDIN ILYAS dan terdakwa II MAMAN YUDHA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Bupati atau Walikota” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Uundangundang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Juntho Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H. SYAEFUDIN ILYAS dan terdakwa II MAMAN YUDHA dituntut hukuman penjara masing-masing selama 1 (satu) TAHUN , dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
1 (satu) unit exavator becko merk Komatsu PC 200 warna kuning, serta 1 (satu) kunci kontak alat berat exavator tersebut.
Dikembalikan kepada terdakwa I SYAFRUDIN ILYAS. -
1 (satu) eksemplar fotocopy surat Notaris ERIX AGUSTIAN, SH akta perjanjian kerjasama no. 06 tanggal 03 Januari 2013;
-
1 (satu) bendel nota.
-
1 (satu) lembar fotocopy surat badan penanaman modal dan perizinan nomor : 702.623/SK.902-IP/BPMP/2013 tanggal 23 April 2013 perihal permohonan izin usaha pertambangan.
-
Fotocopy surat pernyataan izin lingkungan masyarakat setempat.
-
Fotocopy
Izin
Usaha
Pertambangan
Nomor
:
540/19-
IUP/DPPM/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang dikeluarkan dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. -
Fotocopy 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan.
-
Fotocopy 3 (tiga) lembar surat tanda terima setoran (SST).
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.578/Pid.B/Sus/2013/PN.Im tanggal 21 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1.
Menyatakan para Terdakwa 1.H.SYAFRUDIN ILYAS dan terdakwa 2.MAMAN YUDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama Melakukan kegiatan pertambangan tanpa dilengkapi oleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati/Walikota“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1.H.SYAFRUDIN ILYAS dan terdakwa 2.MAMAN YUDA dengan pidana penjara masing-masing selama
6
(enam)
bulan
dan
denda
masing-masing
sebasar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa kecuali ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; 4. Menyatakan barang bukti berupa :
-
1 (satu) unit exavator becko merk Komatsu PC 200 warna kuning, serta 1 (satu) kunci kontak alat berat exavator tersebut.
Dikembalikan kepada terdakwa I. H.SYAFRUDIN ILYAS. -
1 (satu) eksemplar fotocopy surat Notaris ERIX AGUSTIAN, SH akta perjanjian kerjasama No. 06 tanggal 03 Januari 2013;
-
1 (satu) bendel nota.
-
1 (satu) lembar fotocopy surat badan penanaman modal dan perizinan nomor : 702.623/SK.902-IP/BPMP/2013 tanggal 23 April 2013 perihal permohonan izin usaha pertambangan.
-
Fotocopy surat pernyataan izin lingkungan masyarakat setempat.
-
Fotocopy
Izin
Usaha
Pertambangan
Nomor
:
540/19-
IUP/DPPM/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang dikeluarkan dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. -
Fotocopy 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan.
-
Fotocopy 3 (tiga) lembar surat tanda terima setoran (SST). Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah) ; 5. Akta Permintaan Banding No.13/Akta.Pid/2014/PN.Im yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 578/Pid.B/Sus/2013/PN.Im tanggal 21 Agustus 2014, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa II pada tanggal 10 September 2014; 6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.13/Pid.B/2014/PN.Im yang ditanda tangani oleh Jurusita-pengganti Pengadilan Negeri Indramayu tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding;
Menimbang, bahwa karena pembacaan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.578/Pid.B/Sus/2013/PN.Im atas nama para Terdakwa dilakukan
pada persidangan tanggal 21 Agustus 2014 dan pengajuan permintaan banding oleh Penuntut Umum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 28 Agustus 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga karenanya
pengajuan permintaan banding dari
Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara atas nama Terdakwa di Pengadilan Tinggi Bandung pihak Pembanding tidak juga membuat/mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun demikian karena
memori banding bukanlah
merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 578/Pid.B/Sus/2013/PN.Im tanggal 21 Agustus 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti, sehingga pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maupun kwalifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga untuk kedua hal itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut dibawah ini; Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding selain mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama,
menganggap
perlu
untuk
mempertimbangkan adanya fakta yang terbukti dipersidangan yaitu bahwa sekalipun surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2013, namun pada
kenyataannya pengajuan permohonan perpanjangan Ijin Usaha Penambangan (IUP) yang telah habis masa berlakunya sejak tahun 2009 itu baru dilakukan/diajukan oleh Terdakwa II pada tanggal 23 April 2013 (vide Surat Keterangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Indramayu tanggal 23 April 2013 No.702.623/SK.902-IP/BPMP/2013), dimana pada waktu itu kegiatan penambangan tanpa ijin itu sudah dihentikan oleh Kepolisian, sehingga dari fakta tersebut dapat dilihat bahwa Terdakwa II sudah berusaha untuk mengaburkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan cara seolah-olah permohonan perpanjangan itu dilakukan sebelum para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan, sehingga dari hal itu Terdakwa II dapat berharap ada alasan pemaaf atau setidak-tidaknya alasan untuk memperingan pidananya; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
alasan
diatas,
maka
pengajuan
permohonan perpanjangan Ijin Usaha Penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa II tersebut
tidak dapat dipandang sebagai hal yang meringankan
sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi justru harus dipandang sebagai hal yang memberatkan; Menimbang, bahwa selain mengenai perpanjangan IUP diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga melihat bahwa kegiatan penambangan tanpa ijin seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa sangat berpotensi mengabaikan pengelolaan
lingkungan
hidup,
keselamatan
kerja
penambangan
dan
pembayaran pajak/iuran produksi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 70 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Menimbang, bahwa mengingat fakta-fakta yang terungkap diatas adalah merupakan keadaan yang harus dipandang sebagai hal-hal yang memberatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap kurang tepat dan terlalu ringan sehingga perlu diperbaiki agar dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan disisi lain dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa; Menimbang, bahwa selain mengenai penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga menganggap perlu untuk memperbaiki kwalifikasi tindak pidana yang tercantum dalam amar putusan agar sesuai dengan rumusan delik yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan
Pengadilan Negeri Indramayu
Nomor 578/Pid.B/Sus/2013/
PN.Im tanggal 21 Agustus 2014 haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa maupun kwalifikasinya; Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding; Mengingat, selain pada pasal 158 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang-Undang
No.8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;
MENGADILI: -
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu;
-
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 578/Pid.B/ SUS/2013/PN.Im tanggal 21 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut mengenai penjatuhan pidana dan kwalifikasinya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa I H.SYAFRUDIN ILYAS
dan Terdakwa II
MAMAN YUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ Tanpa hak secara bersama - sama
melakukan kegiatan penambangan pasir dan batuan ” 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan bulan)
dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,-- (lima
puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit excavator becko merk merk “Komatsu” PC 200 warna kuning, serta 1 (satu) kunci kontak alat berat excavator tersebut; Dikembalikan kepada Terdakwa I H.SYAFRUDIN ILYAS; - 1 (satu) eksemplar fotocopy akta Notaris Erix Agustian,SH. tentang perjanjian kerjasama No.06 tanggal 3 Januari 2013;
- 1 (satu) bendel nota; - 1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Nomor 702.623/SK.902-IP/BPMP/2013 tanggal 23 April 2013 perihal permohonan izin usaha pertambangan; - Fotocopy surat pernyataan izin lingkungan masyarakat setempat; - Fotocopy Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/19-IUP/DPPM/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang dikeluarkan dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal; - Fotocopy 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan; - Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS); Tetap terlampir dalam berkas perkara; 4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.1.000,-- (seribu rupiah);
Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan Edi Widodo,SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, Willem Djari,SH. dan Syamsul Ali,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ny.Deni Setiani,SH., Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera-pengganti tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;
Hakim Anggota;
Willem Djari, SH.
Syamsul Ali,SH.MH.
Hakim Ketua;
Edi Widodo,SH.MHum.
Panitera-pengganti;
Ny.Deni Setiani,SH.
