TERDAKWA MENURUT HUKUM NASIONAL

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. HASIL PENELITIAN

1. PERLINDUNGAN

NORMATIF

HAK

TERSANGKA

/

TERDAKWA MENURUT HUKUM NASIONAL

Jaminan dan perlindungan terhadap HAM dalam peraturan hukum acara dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus

kepada

penangkapan

,

pembatasanpenahanan,

pembatasan

penyitaan,

HAM

seperti

penggeledahan

dan

penghukuman , yang pada hakekatnya adalah pembatasan – pembatasan HAM.

1

Meskipun rumusan pasal – pasal KUHAP

secara jelas merupakan rumusan HAM untuk tersangka atau terdakwa ,

Implementasi Hak Asasi Manusia secara tersirat

sebenarnya sudah diakui dalam KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 117 ayat 1, “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.” Artinya dengan adanya Pasal tersebut, pemeriksaan oleh penyidik

untuk

kepentingan

penyidikan

harus

sesuai

dan

menghormati HAM. Di samping asas persamaan kedudukan di 1

Erni Widhayati, Hak – hak Tersangka / Terdakwa di dalam KUHAP, hlm 34

hadapan hukum (equality before the law) menjadi element pokok dari konsepsi HAM , juga dikenal element lainnya , yaitu asas peradilan yang adil (fair trial) dan yang menjadi inti dari fair trial ini secara sederhana dapat dijelaskan bahwa peradilan yang adil adalah seluruh tahapan proses pengadilan dalam rangka penegakan HAM , termasuk hak asasi tersangka atau terdakwa berdasarkan etika (moral), akal sehat (rasional) dan hati nurani yang bersih yang berpegang teguh kepada integritas.

2

Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa peradilan yang adil (fair trial) yang tetap mengedepankan persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) menjadi prasyarat mutlak dalam rangka melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa .

a. KUHAP

Di dalam hukum pidana kita mengenal istilah tersangka atau terdakwa , istilah tersebut terdapat di dalam hukum acara pidana yang termuat di dalam kitab hukum acara pidana atau disebut KUHAP, KUHAP ini yang menjadi buku pedoman bagi aparat penegak hukum dalam beracara dari tingkat Penangkapan, penahanan, sampai Proses Persidangan.

Disini

juga

diatur

tahap-tahap

penyidikan

dan

penyelidikan, siapa saja yang berhak untuk melakukan penyidikan dan 2

Pengertian “ integritas” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah “mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran”

peyelidikan dan berapa lama tersangka dan terdakwa dapat ditahan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hak atas kemerdekaan diri seperti bebas dari penangkapan atau penahanan sewenang wenang dan otoritas mana yang berwenang untuk menahan dan menangkap atau mencabut kemerdekaan diri setiap orang. Mengenai penangkapan dan penahanan yang sewenang wenang, tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan , seperti dalam Pasal 79 KUHAP. Selain tersangka dan terdakwa juga berhak atas penasehat hukum selama persidangan dan memperoleh pengacara secara gratis dan juga memperoleh akses untuk bertemu dan dikunjungi keluarga.

Untuk mengingat arti dari pada tersangka atau terdakwa , perlu diperhatikan kembali pengertian yang dirumuskan pada pasal 1 butir 14 dan 15 KUHAP yang menjelaskan :

Tersangka adalah

seseorang yang karena perbuatannya atau

keadaannya , berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa adalah seorang tersagka yang dituntut , diperiksa dan diadili di sidang pengadilan

Dari penjelasan diatas , baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta , oleh karena itu orang tersebut : 3 Harus diselidiki , disidik dan iperiksa oleh penyidik Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan undang- undang Akan tetapi seorang tersangka atau terdakwa sering dianggap apriori sebagai orang jahat dan dapat diperlakukan sebagai objek pemerasan, penganiayaan dan pembalasan dendam yang dalam kedudukannya sebagai tersangka atau terdakwa yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya yang melihat tersangka atau terdakwa tidak lebih daripada objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sesuka hati oleh aparat penegak hukum.

Hukum nasional kita (baca : KUHAP) telah meletakkan landasan prinsip legalitas dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat dengan sistem akuisator . menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat , sebagai perisai untuk 3

M . Yahya Harahap , S. H , Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua . hlm 330

membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka atau terdakwa , di dalam KUHAP diatur pada bab VI yaitu : 1. Hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksaan Prinsip peradilan sederhana , cepat dan biaya ringan dipertegas dalam pasal 50 KUHAP , yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang- undang kepada tersangka atau terdakwa : Berhak segera diperiksa oleh penyidik Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan

2. Hak untuk melakukan pembelaan Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa termuat dalam pasal 51 – 57 KUHAP, yaitu : Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya Hak pemberitahuan dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan kepada tersangka atau terdakwa Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya Berhak memberi keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan, penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Berhak mendapat juru bicara Berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam setiap waktu yang diperlukan Berhak secara bebas memilih penasehat hukum Ketentuan pasal 55 ini menimbulkan cacat dalam praktek penegakan hukum, karena kebebasan dan hak memilih penasehat hukum pasti menimbulkan praktek diskriminatif Dalam tindak pidana tertentu , hak mendapattkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi “wajib” Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam pasal 56 : Jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana hukuman mati , hukuman 15 tahun atau lebih. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa , di gantungkan pada dua keadaan yaitu tersangka atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasehat hukum dan ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan 15 tahun atau lebih. Penasehat hukum yang ditunjuk pejabat memberi bantuan hukum adalah cuma – cuma.

3. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan Undang – undang memberi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan , yaitu : 4 a. Berhak menghubungi penasehat hukum b. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan c. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada : Keluarganya Kepada orang yang serumah dengannya Orang lain yang dibutuhkan bantuannya Terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi pengguhan penahanannya d. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak : Menghubungi pihak keluarga Mendapat kunjungan dari pihak keluarga e. Berhak secara langsung atau perantara penasehat hukum melakukan hubungan : Menghubungi dan menerima sanak keluarganya Baik hal itu untu kepentingan perkaranya atau untuk kepentingan kelurga maupun kepentingan pekerjaan

4

Ibid hlm 336 - 337

f. berhak atas surat menyurat hak ini diatur dalam pasal 62 , yang memberi hak sepenuhnya kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan mengirim dan menerima surat dari penasehat hukumnya serta dari sanak keluarganya g. berhak atas kebebasan rahasia surat : tidak boleh diperiksa oleh penyidik , penuntut umum, hakim,atau pejabat rumah tahanan negara kecuali cukup alasan untuk menduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan. h. Tersangka atau terdakwa

berhak menghubungi dan menerima

kunjungan rohaniawan.

4. Hak terdakwa di muka persidangan pengadilan Selain hak yang diberikan dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberikan hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan. a. Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum b. Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi terdakwa atau a de charge ditafsirkansecara “konsisiten” dari ketentuan pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) , serta pasal 160 ayat (1) huruf e KUHAP

c. Terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum

5. Hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum Undang -undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan. Ketidakpuasaan atas putusan , memberi kesempatan bagi terdakwa : 5 Berhak memanfaatkan upaya hukum biasa , berupa permintaan pemeriksaan

tingkat

banding

kepada

pengadilan

tinggi

atau

permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung Berhak memanfaatkan upaya hukum luar biasa , berupa permintaan pemeriksaan “peninjauan kembali” putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, apabila : 6 Penangkapan, penahanan, penggeledahan , atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah

5 6

Ibid hlm 338 Ibid hlm 338

Putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran

Selain mengatur semua mengenai tersangka atau terdakwa dan aparat penegak hukum yang paling penting adalah apa yang menjadi hak tersangka atau terdakwa , seperti apa hak tersebut telah diuraikan diatas , dan hak tesebut harus disesuaikah dengan intrumen hak asasi manusia.

b. Di luar KUHAP UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Di dalam UU HAM juga melindungi hak tersangka atau terdakwa yang dimuat di dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang

ditangkap,

ditahan,

dan

dituntut

karena

disangka

melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jamina hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (praduga tak bersalah)

UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman memuat beberapa pasal yang secara tidak langsung turut melindungi hak tersangka atau terdakwa yang terdapat di dalam pasal : a. Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (equality before the law) b. Pasal 6 Ayat (2) : Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa

seseorang

yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. (praduga tak bersalah) c. Pasal 9 ayat (1) : Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena

kekeliruan

mengenai

orangnya

atau

hukum

yang

diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

2. PERLINDUNGAN

NORMATIF

HAK

TERSANGKA

/

TERDAKWA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

a. KOMPENDIUM PBB Bila dilihat dari isi Kompendium yang yang terdiri dari 4 bagian pokok, maka penulis hanya akan mengambil bagian yang langsung mengacu pada standar perlindungan bagi tersangka atau terdakwa yaitu pada Bagian I yang mengatur mengenai Orang dalam tahanan, non-penahanan sanksi, peradilan anak dan keadilan restoratif , yaitu : Standar

Minimum

Peraturan

bagi

Perlakuan

terhadap

Narapidana

Sebagai prinsip dasar dari bagian standar minimum peraturan terhadap narapidana , Kompendium menghendaki agar perlakuan terhadap narapidana tidak boleh diskriminatif dan bagi setiap orang yang ditahan atau dipenjara akan didata dan para tahanan masing-masing akan menerima: Informasi mengenai identitasnya; Alasan komitmennya dan untuk itu kewenangan; Hari dan jam masuk dan rilis.

Di dalam tahanan harus danya pemisahan kategori yang akan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan penahanan dan

kebutuhan

pengobatan,

selain

itu

di

dalam

Kompendium yang mengatur standar minimum perlakuan terhadap narpidana , para narapidana akan mendapatkan fasilitas yang memadai seperti : Ruang sel tahanan kamar yang individu dan memenuhi semua persyaratan kesehatan Tersediannya kamar mandi yang memadai untuk kebersihan umum Untuk menunjang kebersihan pribadi harus disediakannya fasilias untuk perawatan seperti rambut dan jenggot untuk bercukur secara teratur , disediakan pakaian yang cocok untuk iklim dan sesuai dengan standar lokal atau nasional, diberikan tempat tidur terpisah dan harus sering diganti untuk memastikannya kebersihannya. Untuk memenuhi standar perlindungan narapidana Pemerintah harus menyediakan setiap tahanan makanan dari nilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, serta Air minum harus tersedia untuk setiap tahanan setiap kali dia membutuhkannya dan bagi tahanan yang tidak digunakan dalam pekerjaan luar harus memiliki setidaknya satu jam latihan yang cocok di udara terbuka setiap hari jika cuaca memungkinkan , di dalam tahanan juga harus tersedia pelayanan medis yaitu layanan yang memenuhi syarat medis dan petugas yang harus memiliki beberapa pengetahuan psikiatri .

Tubuh Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang Setiap bawah Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan Prinsip-prinsip ini berlaku untuk perlindungan semua orang dalam segala bentuk penahanan atau pemenjaraan yang terdiri dari Prinsip 1 – Prinsip 38 yang akan diuraikan sebagai berikut : Setiap

tahanan

harus

diperlakukan

secara

manusiawi

dan

menghormati martabat manusia berdasarkan ketentuan hukum dan hanya pejabat yang berwenang yang dapat melakukan penangkapan atau pemenjaraan yang tunduk pada kendali otorias pengadilan tanpa adanya diskriminasi , atas dasar perbedaan ras , bahasa , warna , jenis kelamin , agama , pendapat politik , nasional etnis ataupun status sosial yang mana prinsip ini harus diterapkan kepada semua orang yang berada di dalam wilayah setiap negara dan tidak akan dianggap sutau diskriminasi bila memberikan status khusus kepada perempuan hamil , ibu menyusui , anak – anak dan remaja perempuan untuk melindungi hak – haknya , di dalam tahanan tidak dibenarkannya suatu tindakan penyiksaan , perlakuan kejam dan tidak manusiawi dan untuk melindungi hak tersangka atau terdakwa negara harus memberikan sangsi dan tidak memihak terhadap setiap tindakan yang bertentangan dengan pelanggaran hak , dan apabila terjadi atau diduga akan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip ini para pejabat harus melaporkannya kepada yang berwenang, dalam prosedur penangkapan siapapun orang yang ditangkap harus segera diberitahukan tentang

biaya terhadap dirinya pada saat pengkapan dan alasan pengkapan terhadap dirinya , selain itu orang yang berada di dalam tahanan diberikan hak : 1. Melalukan pembelaan terhadap dirinya atau dibantu oleh penasehat hukum seperti yang ditentukan oleh hukum dan dalam hal tersebut harus adanya catatan mengenai : a. Alasan penangkapan b. Tempat dimana orang tersebut ditangkap c. Identitas petugas penegak hukum yang melakukan pengkapan d. Informasi yang tepat mengenai tempat penahanan kemudian catatan tersebut harus disampaikan kepada orang yang ditahan atau penasehat hukumnya begitu juga saat dimulainya pemenjaraan atau penahanan atas penagkapan seseorang wajib diberikan penjelasan dan informasi atas hak – hak terhadap dirinya yang dapat dimanfaatkannya . 2. Mendapatkan penerjemah bahasa dengan segera apabila orang yang ditangkap tidak dapat memahami atau berbicara bahasa yang digunakan. 3. Memberitahu atau meminta pihak yang berwenang untuk memberitahukan anggota keluarganya atau orang lain jika orang yang ditahan atau dipenjarakan dipindahkan kepenjara lain dimana ia berada dalam tahanan dan apabila tahanan adalah orang asing ia wajib diberitahukan tentang haknya untuk berkomunikasi

dengan cara yang sesuai dengan konsuler atau misi diplomatik dari negara asalnya sesuai dengan hukum internasional dengan wakil internasional yang kompeten dan jika orang yang ditahan dan apabila terjadi penundaan pemberitahuan dalam prinsip ini harus dalam jangka waktu yang wajar sesuai kebutuhan penyelidikan selain itu orang yang ditahan berhak mendapatkan bantuan dari penasehat hukum dan diberitahukan tentang hak – haknya

serta

diberikan

fasilitas

yang

memadai

setelah

pengkapannya. 4. Memiliki penasehat hukum yang diberikan oleh hukum jika ia tidak memiliki penasehat hukum pilihannya sendiri atau dikarenakan tidak mampu membayar. 5. Untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya dengan waktu dan fasilitas yang memadai di dalam tahanan dalam kerahasiaan penuh atau tanpa sensor dengan kuasa hukumnya saat melakukan wawancara dan komunikasi antara orang yang ditahan dengan penasehat hukumnya dapat dijadikan bukti. 6. Untuk dikunjungi oleh anggota keluarga dan harus diberikan cukup kesempatan untuk berkomunikasi dengan dunia luar, dengan wajar sesuai peraturan yang sah dan jika dimungkinkan orang yang ditahan dapat meminta tempat penahanan yang cukup dekat dengan tempat biasanya ia tinggal

7.

Untuk tidak dipaksa mengaku atau mengambil keuntungan dari situasi yang memberatkan diri orang yang ditahan untuk bersaksi melawan orang lain dan juga tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai eksperimen medis atau ilmiah yang dapat merugikan kesehatannya tanpa atau dengan persetujuannya , dalam setiap melakukan intrograsi terhadap orang yang ditahan durasi dari setiap intrograsi harus dicatat beserta identitas petugas yang melakukan introgasi maupun orang yang hadir seperti yang ditentukan oleh hukum dengan memberikan akses ke informasi terhadap orang yang ditahan , apabila orang yang ditahan sakit perlu dilakukan pemeriksaan medis yang layak serta perawatan dan pengobatan medis kepada tahanan harus disediakan secara gratis dalam menjalani pemeriksaan medis, nama dokter dan hasil pemeriksaan tersebut harus diberi catantan.

8. Untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia, dari sumbersumber publik dan jumlah yang wajar dari pendidikan, kebudayaan dan informasi , sesuai dengan kondisi yang wajar untuk menjamin keamanan dan ketertiban di tempat penahanan atau penjara. 9. Untuk berkomunikasi secara bebas dan dalam kerahasiaan penuh dengan orang yang mengunjungi tempat-tempat penahanan atau penjara. Dan untuk mengawasi ketaatan yang ketat dari hukum dan peraturan, tempat penahanan harus dikunjungi secara teratur

oleh orang-orang berkualitas dan berpengalaman ditunjuk dan bertanggung jawab kepada otoritas, di dalam tahanan juga diterapkannya berbagai jenis tindakan disipliner terhadap prilaku orang yang ditahan yang melakukan pelanggaran disiplin yang mana hukuman tersebut ditentukan oleh peraturan sah yang telah dibuat.. 10. Untuk mengambil proses menurut hukum domestik sebelum adanya keabsahan penahanan untuk memperoleh pembebasan namun apabila terjadi kasus penyiksaan yang kejam dan tidak manusiawi orang yang ditahan berhak membuat permintaan atau keluhan atas pengobatannya kepada pihak yang bertanggung jawab dan apabila selama dalam penahanan terjadi hilangnya orang yang ditahan atau kematian wajib dilakukan penyelidikan oleh peradilan atas penyebab hal tersebut yang mana timbulnya suatu kelalaian atau kerusakan karena suatu tindakan harus diberikan kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh hukum domestic dan untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi harus diberikan prosedur dan informasi yang disediakan oleh hukum dalam negeri.

Seperti yang kita ketahui mengenai asas equality before the law , orang yang ditahan diduga atau dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah dan harus

diperlakukan seperti itu sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuknya dengan prosedur penangkapan dan penahanan , tahanan harus segera dibawa ke peradilan yang disediakan oleh hukum setelah penangkapannya tanpa penundaan atas keabsahan perlu tidaknya penahanan, orang yang ditahan berdasarkan tuduhan pidana berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan.

Prosedur untuk pelaksaan yang efektif dari Standar Minimum Aturan untuk Perlakuan terhadap narapidana Untuk memenuhi standar minimum perlakuan terhadap narapidana ada beberapa prosedur yang harus diterapkan , antara lain :

Bagi semua negara yang belum memenuhi standar minimum aturan untuk perlakuan terhadap narapidana harus mengadopsi peraturan ini untuk adaptasi terhadap hukum dan budaya tanpa penyimpangan tujuan dalam aplikasi dan eksekusi sistem peradilan pidana harus tersedia untuk semua orang yang bersangkutan terutama untuk penegak hukum dan personil pemasyarakatan.

Tentang pendaftaran masuk dan selama mereka dalam tahanan harus tersedia sebagaimana yang terdapat di dalam peraturan

nasional maupun peraturan lain yang mana Negara harus memberikan informasi sejauh mana pelaksanaan dan kemajuan yang dibuat dengan memperhatikan penerapan Peraturan Minimum Standar beserta faktor dan kesulitannya jika ada dan apa yang mempengaruhi pelaksanaannya kepada Sekretaris Jenderal PBB setiap lima tahun, dengan menanggapi Kuesioner Sekretaris Jenderal dan untuk mempermudah penerapan prosedur, Negara harus memberikan Sekretaris Jenderal : (a) Salinan atau abstrak dari semua peraturan hukum dan tindakan administratif tentang penerapan Aturan Standar Minimum untuk orang di bawah penahanan dan ke tempat-tempat dan program penahanan (b) Setiap data statistik yang tersedia dan bahan deskriptif pada program pengobatan, tenaga dan jumlah orang dalam segala bentuk penahanan (c) Setiap informasi lain yang relevan mengenai pelaksanaan dari Peraturan, serta informasi tentang kemungkinan kesulitan dalam aplikasi mereka.

Sekretaris Jenderal juga harus menyebarkan Peraturan Standar Minimum dengan menerapkan prosedur ini agar tersedia bagi semua Negara dan antar pemerintah dan non-pemerintah organisasi yang bersangkutan, untuk memastikan sirkulasi terluas yang telah

menerapkan

prosedur

beserta

laporan

tentang

pelaksanaan

Peraturan, termasuk ringkasan analisis survei periodik, laporan Komite

Pencegahan

Kejahatan

dan

Pengendalian,

laporan

dipersiapkan untuk Amerika dan harus ada referensi seluas mungkin dari penggunaan teks peraturan di semua program yang relevan , termasuk kegiatan kerja sama teknis dan hal ini harus dipastikan oleh sekretaris jendral. Sebagai bagian dari kerjasama teknis dan program pembangunan PBB harus: (a) Memberi bantuan kepada Pemerintah atas permintaan mereka, dalam mendirikan dan memperkuat komprehensif dan sistem pemasyarakatan yang manusiawi; (b) Meminta layanan dari para ahli dan penasihat regional dan interregional pada pencegahan kejahatan dan peradilan pidana; (c) Menggalakkan seminar nasional dan regional dan pertemuan lain pada tingkat profesional dan non-profesional untuk memajukan penyebaran Standar Minimum Aturan dan prosedur pelaksanaan ini; (d) Memperkuat dukungan substantif untuk riset regional dan pelatihan lembaga dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana yang berkaitan dengan PBB.

Selain itu Komite Pencegahan Kejahatan dan Pengendalian wajib membantu Jenderal Majelis, Dewan Ekonomi dan Sosial dan setiap Serikat Bangsa lainnya ,badan hak asasi manusia, sebagaimana

mestinya, dengan rekomendasi yang berkaitan dengan laporan komisi penyelidikan ad hoc, sehubungan dengan masalah yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan dari Peraturan Standar Minimum dan tidak ada dalam prosedur pelaksanaan ini dapat dianggap sebagai menghalangi resor di bawah hukum internasional atau ditetapkan oleh badan-badan PBB lainnya .

Prinsip Dasar untuk Perlakuan terhadap Narapidana Dalam memeperlakukan narapidana , harus berpedoman dalam prinsip dasar yang berupa : Semua tahanan harus diperlakukan dengan hormat karena martabat mereka dan nilai sebagai manusia. Tidak akan ada diskriminasi atas dasar ras, bahasa, warna, jenis kelamin, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya. Untuk menghormati keyakinan agama dan ajaran budaya dari kelompok mana tahanan dalam kondisi lokal. Tanggung jawab penjara atas penahanan tahanan dan untuk perlindungan masyarakat terhadap kejahatan harus dibuat sesuai dengan Negara sosial lainnya tujuan dan tanggung jawab mendasar untuk mempromosikan kesejahteraan dan perkembangan semua anggota masyarakat.

Kecuali untuk keterbatasan yang terbukti, semua tahanan akan mempertahankan hak asasi manusia dan fundamental kebebasan yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Semua tahanan memiliki hak untuk ambil bagian dalam kegiatan budaya dan pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia. Upaya yang ditujukan kepada penghapusan sel isolasi sebagai hukuman, atau pembatasan penggunaannya. Ketentuan ini dibuat memungkinkan tahanan untuk melakukan pekerjaan yang akan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam negara pasar tenaga kerja dan mengizinkan mereka untuk berkontribusi pada keuangan mereka sendiri dukungan dan untuk keluarga mereka. Tahanan harus memiliki akses ke layanan kesehatan yang tersedia di negara ini tanpa diskriminasi atas dasar situasi hukum mereka. Dengan partisipasi dan bantuan dari masyarakat dan lembaga sosial, dan dengan memperhatikan kepentingan korban, kondisi yang menguntungkan harus dibuat untuk reintegrasi mantan tahanan ke dalam masyarakat di bawah kondisi terbaik yang memungkinkan. Prinsip-prinsip di atas harus diterapkan tidak memihak.

b. Di luar Kompendium DUHAM Penegakan HAM dalam upaya melindungi hak tersangka atau terdakwa dimuat di dalam beberapa pasal yang terdapat di dalam DUHAM, antara lain : a. Pasal 2 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. b. Pasal 7 DUHAM menegasakan Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. (equality before the law) c. Pasal 10 DUHAM menjelaskan Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. (hak atas peradilan yang fair, independent dan tidak memihak dan hak atas peradilan yang terbuka untuk umum)

d. Pasal 11 ayat (1) DUHAM menyatakan Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya. (praduga tak bersalah)

ICCPR Dapat diketahui bahwa ICCPR sebagai konvensi internasional yang kini menjadi hukum positif di indonesia memiliki bayak persamaan dengan KUHAP, ada beberapa ketentuan hak tersangka maupun terdakwa di atur di dalam ICCPR yang telah diakomodasi di dalam KUHAP , hak – hak tersebut antara lain :

1. Hak – hak dasar yang harus dihormati Untuk menghormati standar non diskriminasi dapat dikaji dalam artikel 3 dan 26 ICCPR

2. Hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan atau tindakan pemidanaan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan yang lain : a. Hak untuk hidup Perampasan terhadap hak untuk hidup merupakan pengingkaran utama dari martabat kemanusiaan

b. Penyiksaan Walaupun larangan penyiksaan dilarang dalam berbagai instrument internasional dan hukum nasional namun dalam praktek masih sering terjadi maka hal ini diatur di dalam artikel 6, 7 dan 10 ICCPR.

3. Hak atas kebebasan dan hak – hak terpidana Penangkapan dan penahanan secara abrtrair merupakan pelanggaran berat terhadap martabat kemanusiaan, mereka yang sejatinya merupakan orang- orang yang menjadi korban penagkapan sewengwenang termasuk perlakuan yang tidak manusiawi di penjara dan hal ini di kaji dalam artikel 9 dan 11 ICCPR.

4. Hak atas fair trial Memberikan jaminan terselenggaranya peradilan yang jujur terhadap semua orang yang dituduh melakukan tindak pidana, landasan fair trial ini terdapat dalam artikel 14 dan 15 ICCPR yang menegaskan eksistensi hak seseorang atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan. Dari hak – hak diatas yang terdapat di dalam ICCPR , bila diuraikan lebih rinci mengenai hak – hak tersangka atau terdakwa , yaitu : a. Pasal 14 ICCPR Ayat (1) : Hak atas peradilan yang fair, independent dan tidak memihak

Hak atas peradilan yang terbuka untuk umum Hak persamaan kedudukan di hadapan hukum Ayat (2) : Hak atas presumption of innocence Ayat (3) : Hak untuk diberitahukan tentang sangkaan atau dakwaan terhadapnya (huruf a) Hak untuk menunjuk penasehat hukum dan hak atas waktu cukup untuk mempersiapkan pembelaan (huruf b) Hak untuk diadili seepatnya (huruf c) Hak untuk membela diri secara langsung atau lewat penasehat atas biaya sendiri atau biaya negara (huruf d) Hak untuk diadili dengan kehadirannya (huruf d) Hak untuk menguji pernyataan saksi a de chage di hadapan sidang (huruf d) Hak untuk menghadirkan saksi a de chage di hadapan sidang (huruf e) Hak untuk meminta penerjemah (huruf f) Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau mengaku bersalah (huruf g) Ayat (5) : Hak atas upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi Ayat (6) : Hak untuk ganti rugi apabila terjadi kesalahan penerapan peradilan

Ayat (7) : Hak untuk tidak diadili atas perbuatan yang substansi materinya sama b. Pasal 15 ICCPR Ayat (1) : Hak atas keringanan hukuman manakala terjadi perubahan peraturan yang meringankan Ayat (2) : Hak atas non retro aktif

Konvensi Anti Penyiksaan

Adanya Konvensi anti penyiksaan adalah untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari adanya penyiksaan ataupun dugaan penyiksaan yang dimuat di dalam pasal 1 yang berbunyi “Untuk tujuan Konvensi ini, penyiksaan adalah setiap perbuatan dengan mana sakit parah atau penderitaan, apakah fisik atau mental, sengaja ditimpakan pada seseorang untuk tujuan seperti memperoleh darinya atau dari orang ketiga informasi atau pengakuan, menghukumnya atas suatu perbuatan dia atau orang ketiga yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan, atau mengintimidasi atau memaksa dia atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi dalam bentuk apapun, ketika rasa sakit atau penderitaan yang ditimbulkan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau

persetujuan dari orang resmi atau umum lainnya yang bertindak dalam kapasitas resmi. Ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat atau yang terkait dengan sanksi hukum” .

B. ANALISIS

Pada bagian ini Penulis mencoba melakukan analisis perbandingan antara pengaturan hak-hak tersangka/terdakwa di dalam Kompendium dengan di dalam hukum nasional Indonesia. Analisis terutama akan dilakukan

dengan

berpijak

pada

kategorisasi

hak-hak

tersangka/terdakwa dalam konteks pengaturan baik oleh Kompendium maupun hukum nasional. Apabila

diperbandingkan,

pengaturan

hak-hak

tersangka

atau

terdakwa dalam Kompendium dan hukum nasional bisa dikategorikan menjadi 3 jenis. Pertama, ada hak-hak tersangka atau terdakwa yang sama-sama diatur dalam Kompendium maupun dalam hukum nasional. Kedua, ada pula hak-hak yang hanya diatur dalam Kompendium, tetapi tidak diatur dalam hukum nasional. Ketiga, ada hak-hak yang diatur dalam hukum nasional, namun tidak diatur dalam kompendium. Ketiga kategori tersebut ditampilkan dalam tabel-tabel di bawah ini.

No. 1.

Tabel Perbandingan Perlindungan Hak – hak Tersangka atau Terdakwa dilihat dari Kompendium dan Hukum Nasional Substansi Hak Kompendium Hukum Keterangan Nasional Hak untuk tidak didiskriminasi

Prinsip 5

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Asas equality before the law (persamaan dimuka hukum)

Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 2.

Hak untuk diperlakukan secara manusiawi

Prinsip 6

Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

3.

Hak untuk diberitahukan alasan penangkapan

Prinsip 10

Pasal 59 KUHAP

4.

Hak untuk memilih penasehat hukum

Prinsip 11

Pasal 55 KUHAP

5.

Hak untuk diberi informasi dan penjelasan mengenai hak – haknya

Prinsip 13

Tidak ada

6.

Hak untuk memperoleh

Prinsip 14

Pasal 53 ayat (1) KUHAP

Hak untuk bebas dari penyiksaan

penerjemah bahasa atau juru bicara 7.

Hak untuk meminta memberitahukan keluarganya mengenai tempat ia ditahan

Prinsip 16 huruf (a)

8.

Hak untuk berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan konsuler atau misi diplomatik dari Negara asalnya

Prinsip 16 huruf (b)

Pasal 57 ayat (2) KUHAP

9.

Hak untuk mendapatkan bantuan dari penasehat hukum dan fasilitas yang memadai

Prinsip 17

Pasal 54

ayat (1)

KUHAP

Hak untuk mendapatkan penasehat hukum secara cuma- cuma

Prinsip 17

Pasal 56

ayat (2)

KUHAP

Hak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya

Prinsip 18

Pasal 57 ayat (1) KUHAP

Hak untuk diberikan waktu yang memadai dan fasilitas untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya

Prinsip 18

10.

11.

12.

ayat (1)

ayat (2)

Pasal 59 KUHAP

Tidak ada

Berlaku bagi orang asing

13.

ayat (3)

Pasal 19 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat

Memberikan hak kepada orang yang ditahan untuk melakukan komunikasi dengan kuasa hukum tanpa di mata – matai dan terjaga kerahasiaan dari isi pembicaraannya.

Hak untuk dikunjungi anggota keluarga dan harus diberikan cukup kesempatan untuk berkomunikasi dengan dunia luar

Prinsip 19

Pasal 60 KUHAP

Sesuai dengan peraturah yang sah

15.

Hak untuk meminta ditahan di tempat penahanan yang dekat dengan tempat tinggalnya

Prinsip 20

Tidak ada

Dalam peraturan tertulis tidak ada namun dalam prakteknya hak ini memungkinkan untuk diperoleh

16.

Hak untuk tidak tunduk pada intrograsi dengan menggunakan ancaman

Prinsip 21

Pasal 52 KUHAP

Bebas memberikan keterangan

17.

Hak untuk menolak dijadikan eksperimen medis

Prinsip 22

Tidak ada

18.

Hak untuk mendapatkan

Prinsip 24

Pasal 28 H

14.

Hak untuk dikunjungi oleh kuasa hukumnya dalam kerahasiaan penuh

Prinsip 18

Pasal 61 KUHAP

ayat (2)

Di dalam hukum nasional tidak ada

perawatan dan pengobatan medis secara gratis

UUD 1945

pengaturan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pengobatan medis secara gratis tetapi bisa mengacu pada peraturan khusus yang ada di dalam UUD 1945 secara umum bagi warga negara indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan Di dalam pasal 4 UU No. 14 tahun 2008 menyebutkan semua orang berhak memperoleh informasi publik , maka tersangka atau terdakwa pun mempunyai hak tersebut sebagai warga negara sesuai ketentuan undang- undang

19.

Hak untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia seperti pendidikan , kebudayaan dan informasi

Prinsip 28

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik

20.

Hak untuk berkomunikasi secara bebas dan rahasia dengan orang yang mengunjungi tempat penahanan atau penjara

Prinsip 29

Tidak ada

ayat (2)

21.

Hak untuk didengar sebelum tindakan disipliner diambil

Prinsip 30

Tidak ada

Untuk orang yang di tahan atau dipenjarakan selama dalam penahanan

22.

Hak untuk menantang keabsahan penahanannya untuk memperoleh pembebasannya

Prinsip 32

Pasal 67 KUHAP

Hak ini bisa digunakan dengan pemanfaatan upaya hukum baik itu upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa

23.

Hak untuk membuat permintaan atau keluhan tentang pengobatannya kepada pihak yang bertanggung jawab

Prinsip 33

Tidak ada

Bila keluhan kesehatan akibat kasus penyiksaan kejam dan tidak manusiawi

24.

Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada bukti atas kesalahannya

Prinsip 36

Pasal 6 ayat (2)

ayat (1)

UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman

ayat (2)

Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM 25.

Hak untuk segera dihadapkan kemuka sidang pengadilan

Prinsip 37

Pasal 50 ayat (2) KUHAP

26.

Hak untuk diadili secepatnya

Prinsip 38

Pasal 50 ayat (3) KUHAP

Menganut asas praduga tak bersalah

27.

Hak atas Non retr aktif

Tidak ada

Pasal 28 huruf (i) UUD 1945

28.

Hak segera mendapatkan pemeriksaan

Tidak ada

Pasal 50 ayat (1) KUHAP

29.

Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan

Tidak ada

Pasal 58

Hak mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasehat hukum dan keluargannya

Tidak ada

Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan

Tidak ada

Hak diadiili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum

Tidak ada

Hak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan baginya

Tidak ada

Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi

Tidak ada

30.

31.

32.

33.

34.

KUHAP

Pasal 62 KUHAP

Pasal 63 KUHAP

Pasal 64 KUHAP

Pasal 65 KUHAP

Pasal 68 KUHAP

Sumber : diolah dari berbagai dokumen atau instrumen hokum

a. Tabel Kategori I : Hak tersangka atau terdakwa yang sama – sama dijamin di dalam Kompendium dan Hukum nasional No. 1.

Substansi Hak Hak untuk tidak didiskriminasi

Kompendium

Hukum Nasional

Penjelasan

Prinsip 5

Pasal 28I ayat (2)

Hak ini berlaku dan diterapkan kepada semua orang tanpa membedakan ras, bahasa, warna, jenis kelamin, agama dan status sosial

UUD 1945

Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

2.

Hak untuk diperlakukan secara manusiawi

Prinsip 6

Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

3.

Hak untuk diberitahukan alasan penagkapan

Prinsip 10

Pasal 59 KUHAP

Hak tidak dikenai penyiksaan atau perlakuan kejam (bebas dari penyiksaan) Hak untuk diberitahukan alasan penangkapan berlaku bagi siapapun yang ditangkap dan wajib memberitahukan tentang

penahanannya kepada keluarganya 4.

Hak untuk memilih penasehat hukumnya

Prinsip 11

5.

Hak untuk memperoleh penerjemah bahasa atau juru bicara

Prinsip 14

6.

Hak untuk meminta memberitahukan keluarganya mengenai tempat ia ditahan

Prinsip 16 huruf (a)

7.

Hak untuk berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan konsuler atau misi diplomatik dari negara asalnya

Prinsip 16 huruf (b)

Pasal 55 KUHAP

Orang yang ditahan mempunyai hak untuk membela diri dengan memilih sendiri penasehat hukumnya

Pasal 53 ayat (1) Tersangaka atau KUHAP terdakwa berhak mendapat bantuan juru bicara apabila tidak cukup memahami bahasa yang digunakan Pasal 59 KUHAP

Orang yang ditahan berhak memberitahukan keluarganya mengenai tempat ia ditahan dimaksudkan agar dapat meminta bantuan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya

Pasal 57 ayat (2) Bagi tersangka atau KUHAP terdakwa yang berkebangsaan asing juga berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dengan cara yang sesuai dengan konsuler dan

misi diplomatik 8.

9.

10.

11.

12.

Hak untuk mendapatkan bantuan dari penasehat hukum dan fasilitas yang memadai

Prinsip 17

Hak untuk mendapatkan penasehat hukum secara cuma - cuma

Prinsip 17

Hak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya

prinsip 18

Hak untuk dikunjungi oleh kuasa hukumnya dalam kerahasiaan penuh

Prinsip 18

Hak untuk dikunjungi anggota keluarga dan kesempatan cukup untuk berkomunikasi

Prinsip 19

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (3)

Pasal 54 KUHAP

Orang yang ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum guna untuk kepentingan pembelaannya pada setiap tingkat pemeriksaan

Pasal 56 KUHAP

Bila orang yang ditahan tidak mempunyai pilihan penasehat hukumnya maka ia berhak untuk mendapatkan penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan akan memberikan bantuannya secara cuma - cuma

Pasal 57 ayat (1) KUHAP

Pasal 19 UU No. Advokat wajib 18 tahun 2003 merahasiakan segala tentang Advokat sesuatu yang diketahui dan berhak atas kerahasiaan penuh Pasal 60 KUHAP Pasal 61

dengan dunia luar

13.

14.

KUHAP

Hak untuk tidak tunduk pada intrograsi dengan menggunakan ancaman

Prinsip 21

Hak untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan medis secara gratis

Prinsip 24

ayat (2)

Pasal 52 KUHAP

Pasal 28 H UUD 1945

Tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tidak memaksa untuk mengaku dengan menggunakan ancaman ataupun kekerasan Tahanan ditawarkan Pemeriksaan medis beserta perawatan dan pengobatan bila diperlukan dan diberikan secara gratis

Dalam Pasal 28 H UUD 1945 , hanya menyebutkan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan hal ini ditujukan untuk warga negara dan tidak khusus mengacu terhadap tersangka atau terdakwa (namun tidak ada penekanan apakah diberikan secara gratis atau tidak)

15.

Hak untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia

Prinsip 28

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

Orang yang ditahan berhak mendapatkan pendidikan beserta informasi publik dan kebudayaan dengan kondisi yang wajar

Di dalam pasal 4 UU No. 14 tahun 2008 menyebutkan semua orang berhak memperoleh informasi publik , maka tersangka atau terdakwa pun mempunyai hak tsb sebagai warga negara sesuai ketentuan undangundang 16.

Hak untuk menentang keabsahan penahanan untuk memperoleh pembebasannya

Prinsip 32

Pasal 67 KUHAP

Tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk memanfaatkan upaya hukum biasa (banding dan kasasi) atau upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) dengan proses yang sederhana , cepat dan tanpa biaya

17.

Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada bukti atas kesalahannya

Prinsip 36

Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hak ini berpedoman kepada asas praduga tak bersalah

ayat (1)

Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM 18.

Hak untuk segera dihadapkan kemuka sidang pengadilan

Prinsip 37

Pasal 50 ayat (2) Tersangka atau KUHAP terdakwa mempunyai hak untuk segera dihadapkan kemuka sidang pengadilan dengan maksud tidak berlama- lama di dalam tahanan

19.

Hak untuk diadili secepatnya

Prinsip 38

Pasal 50 ayat (3) Dimaksudkan agar KUHAP segera diadili dalam jangka waktu yang wajar dan tidak ditunda terus menerus

Sumber : diolah dari berbagai dokumen atau instrumen hukum.

Untuk hak-hak yang diatur baik dalam Kompendium maupun dalam hukum nasional, tidak dapat dikatakan bahwa pengaturan keduanya identik. Ada hak-hak tertentu yang meskipun diatur dalam Kompendium maupun dalam hukum nasional ternyata memiliki keluasan pengaturan yang berbeda. Hak-hak tersebut diuraikan di bawah ini:

1. Hak tersangka atau terdakwa untuk meminta memberitahukan keluarganya mengenai tempat ia ditahan

Kompendium prinsip 16 huruf (a) hanya memberikan hak untuk memberitahukan penahanannya

keluarga sedangkan

tersangka di

dalam

atau pasal

terdakwa 59

hak

tentang untuk

memberitahukan keluarga tentang penahanan tersangka atau terdakwa dilihat sebagai suatu kewajiban oleh pejabat yang berwenang karena wajib memberitahukan penahanan tersangka tidak hanya kepada keluarga tetapi juga kepada orang lain yang serumah dengan tersangka atau orang yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka.

2. Hak untuk mendapatkan bantuan dari penasehat hukum dan fasilitas yang memadai

Kompendium prinsip 17 ayat (1) selain memberikan hak untuk mendapatkan bantuan dari penasehat hukum , tersangka atau terdakwa akan diberitahu tentang haknya oleh pejabat yang berwenang serta diberikan fasilitas yang memadai sedangkan pasal 54 KUHAP hanya memberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum tanpa mengatur tentang memberitahukan tentang hak tersangka atau terdakwa dan memberikan fasilitas yang memadai kepada tersangka atau terdakwa.

3. Hak untuk mendapatkan penasehat hukum secara cuma – cuma

Kompendium prinsip 17 ayat (2) memberikan hak untuk memiliki penasihat hukum yang diberikan kepadanya jika ia tidak memiliki penasihat hukum pilihan sendiri karena tidak mampu membayar penasehat hukum sedangkan pasal 56 KUHAP mengatur lebih rinci mengenai tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum wajib diberikan penasehat hukum yang bantuannya secara cuma – cuma.

4. Hak untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan medis secara gratis

Di dalam Kompendium prinsip 24 adanya penawaran pemeriksaan medis beserta perawatan dan pengobatan bila diperlukan dan diberikan secara gratis kepada tersangka atau terdakwa sedangkan di dalam hukum nasional tidak ada pengaturan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pengobatan medis secara gratis tetapi bisa mengacu pada peraturan khusus yang ada di dalam pasal 28 H UUD 1945 secara umum bagi warga negara indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

5. Hak untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia

Di dalam kompendium prinsip 28 memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia dari sumber-sumber publik dalam jumlah yang wajar dari pendidikan, kebudayaan dan informasi sesuai dengan kondisi yang wajar sedangkan di dalam hukum nasional yang terdapat pada pasal 4 UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan semua orang berhak memperoleh informasi publik , maka tersangka atau terdakwa pun mempunyai hak tersebutb sebagai warga negara sesuai ketentuan undang- undang.

6. Hak

untuk

dikunjungi

oleh

kuasa

hukumnya

dalam

kerahasiaan penuh

Prinsip 18 ayat (3) di dalam Kompendium menegaskan orang yang ditahan mempunyai hak untuk berkonsultasi dan berkomunikasi, tanpa penundaan atau sensor dan dalam kerahasiaan penuh, dengan kuasa hukumnya sedangkan pasal

19 ayat (1) dan (2) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya dan Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien serta perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat yang membedakan antara pengaturan di dalam kompendium dan UU No 19 tahun 2003 tentang Advokat ialah kompendium menerapkan hak dikunjungi kuasa hukum dalam kerahasiaan penuh dimiliki oleh orang yang ditahan dalam hal ini tersangka atau terdakwa sedangan pasal 19 UU Advokat memberikan hak atas kerahasian yang diketahui dari klien ( tersangka atau terdakwa) lebih bersifat menjadi hak dari kuasa hukum bukan hak dari tersangka atau terdakwa walaupun demikian UU advokat secara tidak langsung telah melindungi hak tersangka atau terdakwa untuk dikunjungi kuasa hukumnya dalam kerahasian penuh. b. Tabel Kategori II : Hak tersangka atau terdakwa yang dijamin di dalam Kompendium tetapi tidak dijamin di dalam Hukum nasional

No. 1.

Substansi Hak Hak untuk diberi informasi dan penjelasan mengenai

Kompendium

Hukum Nasional

Prinsip 13

Tidak ada

Penjelasan Pada saat penagkapan , penahanan atau

hak – haknya

2.

pemenjaraan orang tersebut berhak diberitahukan mengenai hak – haknya agar dapat dimanfaatkan

Hak untuk diberikan waktu yang memadai dan fasilitas untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya

Prinsip 18

Tidak ada

Yang dimaksud waktu yang memadai adalah waktu yang cukup untuk dapat berkonsultasi dengan kuasa hukumnya tanpa harus terburuburu dan fasilitas yang dimaksud disini adalah ruangan yang layak dipergunakan untuk berkonsultasi.

3.

Hak untuk meminta di tahan di tempat penahanan yang dekat dengan tempat tinggalnya

Prinsip 20

Tidak ada

Di dalam substansi hak ini tidak nyata tertulis dalam peraturan perundangan hukum nasional akan tetapi dalam prakteknya hak ini ada

4.

Hak untuk menolak dijadikan eksperimen medis

Prinsip 22

Tidak ada

Orang yang ditahan mempunyai hak untuk menolak dijadikan ekperimen terhadap dirinya bila hal itu bisa merusak kesehatannya baik itu ekperimen medis ataupun ilmiah.

ayat (2)

5.

6.

Hak untuk didengar sebelum tindakan disipliner diambil

Prinsip 30

Hak untuk membuat permintaan atau keluhan tentang pengobatan kepada pihak yang bertanggung jawab apabila mengalami penyiksaan

Prinsip 33

Tidak ada

Untuk orang yang di tahan atau dipenjarakan selama dalam penahanan menimbulkan terjadinya pelanggaran disiplin

Tidak ada

Tersangka atau terdakwa berhak membuat keluhan bila keluhan kesehatan tersebut akibat kasus penyiksaan kejam dan tidak manusiawi

ayat (2)

Sumber : diolah dari berbagai dokumen atau instrumen hukum

Berdasarkan tabel diatas adanya substansi hak tersangka atau terdakwa yang hanya diatur di dalam Kompendium saja namun ada substansi hak tersangka atau terdakwa yang di dalam hukum nasional substansi hak ini tidak nyata tertulis dalam peraturan perundangan hukum nasional akan tetapi dalam prakteknya hak ini ada yaitu Hak untuk meminta di tahan di tempat penahanan yang dekat dengan tempat tinggalnya.

c. Tabel Kategori III : Hak tersangka atau terdakwa yang tidak dijamin di dalam Kompendium tetapi di jamin di dalam Hukum nasional

No.

Substansi Hak

Kompendium

Hukum Nasional

1.

Hak segera mendapatkan pemeriksaan

Tidak ada

Pasal 50 ayat (1) KUHAP

2.

Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan

Tidak ada

Pasal 58

Hak mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasehat hukum dan keluarganya

Tidak ada

Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan

Tidak ada

3.

4.

KUHAP

Pasal 62 KUHAP

Pasal 63 KUHAP

Penjelasan

Apabila tersangka atau terdakwa sakit maka mempunyai hak untuk dikunjungi dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya Tersangka atau terdakwa mempunyai hak dalam hal surat menyurat yang tidak harus diperiksa oleh penyidik kecuali terdapat cukup alasan surat menyurat tersebut disalahgunakan Tersangka atau terdakwa di berikan hak untuk mendapatkan ketenanganan rohaninya dengan

menerima kunjungan rohaniawan 5.

6.

7.

Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum

Tidak ada

Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan baginya

Tidak ada

Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi

Tidak ada

Pasal 64 KUHAP

Pasal 65 KUHAP

Pasal 68 KUHAP

Tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk diadili di sidang yang terbuka untuk umum dengan maksud agar dapat di lihatnya proses persidangan oleh keluarganya Tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang dapat meringankan atau membebaskannya dari hukuman dengan memanfaatkan haknya untuk mengajukan saksi a de charge Tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan ganti rugi atau rehabilitasi terhadap dirinya apabila terjadi kesalahan dalam penangkapan, penyidikan, penyelidikan maupun dalam

pengadilan sidang Sumber : diolah dari berbagai dokumen atau intrument hukum

Bila melihat tabel substansi hak tersangka atau terdakwa diatas teryata ada substansi hak tersangka atau terdakwa yang telah diatur oleh hukum nasional tetapi tidak diatur di dalam Kompendium .