KEBERATAN (EKSEPSI) PENASEHAT HUKUM Atas Nama Terdakwa
MONIKA ZONGGONAU Terhadap Surat Dakwaan dalam Perkara Pidana Nomor Reg. Perkara: PDM-12/NABIRE/05/2009 Di Pengadilan Negeri Nabire Majelis Hakim yang terhormat Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati, dan Sdr. Panitera yang kami hormati, Pengunjung Sidang yang juga kami hormati, Pertama-tama perkenankan kami menyampaikan terima-kasih Kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami Penasehat Hukum Terdakwa, untuk menyampaikan Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 29 Juni 2009 yang lalu. Sebelum kami menanggapi Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum kiranya perlu kami sampaikan bahwa Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan, oleh karena itu Surat Dakwaan merupakan hal yang sangat penting dalam proses penuntutan perkara pidana, maka Surat Dakwaan haruslah dibuat sedemikian rupa dalam arti cermat, jelas dan lengkap yang didukung oleh fakta fakta sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam asal 143 ayat (2) KUHAP. Di samping itu pentingnya Surat Dakwaan bagi terdakwa adalah merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaannya, karrena Surat Dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan pasal 143 ayat (2) KUHAP akan merugikan hak pembelaan diri terdakwa sebagai pencari keadilan. Selanjutnya bagi Jaksa Penuntut Umum Surat Dakwaan penting artinya sebagai dasar untuk proses pembuktian perbuatan terdakwa, dan juga sebagai dasar untuk pembuatan Surat Tuntutan. Kemudian bagi hakim Surat Dakwaan mempunyai arti sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dan sekaligus merupakan ruang lingkup pemeriksaan, serta sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan kelak. Sidang yang kami hormati, Menurut ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, syarat syarat sahnya Surat Dakwaan harus memenuhi syarat syarat formil dan materiil : Syarat Formil :
Syarat Materiil:
harus memuat identitas terdakwa yang berisi : nama lengkap, Tempat lahir umur, dan tanggal lahir, jenis kelamin ,kebangsaan,tempat tinggal,agama dan pekerjaan terdakwa; harus memuat uraian secara cermat ,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
2 Bahwa apabila waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tidak cermat,tidak jelas dan tidak lengkap, maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dakwaan Sdr. Penuntut Umum batal demi hukum, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut : “…3. Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum…” Bapak Majelis Hakim yang terhormat ! Jaksa Penuntut Hukum yang terhormat ! Sebelum masuk pada Eksepsi terhadap syarat materiil, perlu kami tanggapi Proses hukum ditingkat penyidikan awal terhadap Terdakwa Monika Zonggonau yang tidak sesuai prosedur-prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain sebagai berikut : 1.Bahwa Pemeriksaan terhadap Tedakwa Monika Zonggonau (Tersangka saat di Kepolisian) tanpa didampingi Penasehat Hukum, hal ini bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka", dengan tidak ditunjuknya Penasehat Hukum menyebabkan penyidikan terhadap Terdakwa tidak sah, maka BAP penyidik menjadi cacat yuridis sehingga surat dakwaan yang disusun berdasarkan hasil penyidikan yang cacat yuridis tersebut mengakibatkan surat dakwaan menjadi tidak sah ". 2. Bahwa Terdakwa Monika Zonggonau/Penasehat Hukum tidak diberikan Berkas Perkara, Jaksa Penuntut Umum tidak menjalankan perintah UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yakni tidak menyerahkan berkas perkara secara lengkap kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Nabire. Padahal sangat jelas bahwa ketentuan pasal 143 ayat (4) KUHAP telah menyatakan bahwa “Turunan Surat Pelimpahan perkara beserta dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau Penasehat Hukumnya dan Penyidik, pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri”, dan dalam Penjelasan pasal 143 ayat (4) KUHAP dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “surat pelimpahan perkara” adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap dengan surat dakwaan dan berkas perkara. Pengertian berkas perkara yang patut dan diterima dalam praktek adalah segala surat-surat dan seluruh Berita Acara Pemeriksaan yang digunakan untuk proses pemeriksaan perkara di Pengadilan.
3 Jadi dengan adanya penjelasan ini, sangat nampak bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah nyata-nyata tidak melaksanakan perintah ketentuan pasal 143 ayat (4) KUHAP dan Penjelasannya dan sangat aneh jika kesalahan ini tetap dipertahankan. Karena dalam perkara ini Terdakwa dan Penasehat Hukumnya “Tetap tidak diberikan Berkas Perkara” padahal yang sangat berkepentingan atas berkas perkara adalah Terdakwa yang sedang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. karena itu tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memerintahkan agar Sdr. Penuntut Umum segera menyerahkan turunan Berkas Perkara kepada Terdakwa/Penasehat Hukum sebagai perintah undang-undang agar kita dapat sama-sama bekerja dalam melancarkan pemeriksaan perkara ini. Tanggapan terhadap syarat materiil dalam Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-12/NABIRE/05/2009, terdapat hal-hal yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebagai berikut : 1. Bahwa dalam surat dakwaan , Jaksa Penuntut Umum telah menyusunnya secara tunggal dimana Terdakwa Monika Zonggonau didakwa, “…dimuka umum dengan lisan maupun tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP, namun Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya telah pula mencampur-adukkan ataupun menghubung-hubungkan teriakan Terdakwa Monika Zonggonau, “ Serang…Serang…Serang…Petugas tahan kita punya orang-orang tanpa sebab…”, dengan tindakan massa berupa penyerangan terhadap anggota Dalmas Polres Nabire dengan cara melempari batu dan ada juga yang menggunakan panah dan kayu yang menyebabkan Jejen Jumadi salah satu anggota Dalmas Polres Nabire tertusuk panah pada perutnya dan juga mengakibatkan kaca mobil Patroli Lalu Lintas Polres Nabire pecah, yang akhirnya mengacaukan surat dakwaan dan merugikan pihak terdakwa. Kelemahan dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menjabarkan apakah massa yang melakukan penyerangan terhadap aparat Dalmas Polres Nabire yang mengakibatkan Jejen Jumadi tertusuk panah dan rusaknya (Pecah) kaca mobil partroli lalu lintas Polres Nabire, adalah orang-orang yang benarbenar secara langsung mendengar hasutan Terdakwa Monika Zonggonau ataukah tindakkan mereka merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (Tidak terkait dengan hasutan Terdakwa) ? Jika Jaksa Penuntut Umum berdalil bahwa tindakkan Terdakwa, merupakan tindakan penghasutan seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga mampu menetapkan Terdakwa lain yang dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang terhasut oleh Terdakwa dan dengan demikian pasal 160 KUHP harus di Junctokan dengan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Oleh karena tidak dijelaskan secara detail hubungan antara hasutan Terdakwa dan tindakkan penyerangan massa terhadap aparat Dalmas Polres Nabire, maka dakwaan Jaksa dapat dikategorikan “tidak jelas” / Obcur Libel, karena itu dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum karena Surat Dakwaan yang demikian merugikan kepentingan terdakwa dalam mengadakan pembelaan terhadap dirinya.
4
2. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal.1 paragraf 1 (Satu), terdapat kalimat-kalimat antara lain berbunyi : A. …”atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2009”… B. …”atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire”… Dari kalimat-kalimat seperti diatas yang ada dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum masih berpikir, baik waktunya masih ada kemungkinan tanggal lain selain tanggal 06 April 2009, maupun tempatnya yakni masih ada kemungkinan ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire. Cara berpikir Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut diatas dari soal waktu dan tempat kejadian tindak pidana terdapat sikap yang ragu-ragu, sikap yang tidak pasti, maka unsure waktu dan tempat seperti cara berpikir Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, termasuk tidak memenuhi uraian cermat, jelas dan lengkap, oleh karena itu dapat menjadi alasan Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 3. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal 1 (satu) terdapat uraian fakta yang terdiri dari 6 (enam) point yang merupakan hasil dari pemutar balikan fakta, uraian tersebut antara lain : a. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa ikut dalam gerombolan massa yang sedang melakukan demonstrasi. b. Bahwa awalnya, gerombolan massa yang melakukan demontrasi tersebut berkumpul di Taman Gizi, Kabupaten Nabire kemudian bergerak menuju Pasar Karang Tumaritis, Distrik Nabire Kabupaten Nabire. c. Bahwa ditempat tersebut terdapat anggota Dalmas Polres Nabire yang bertugas untuk mengamankan massa yang melakukan demontrasi tersebut. d. Bahwa di Pasar Karang Tumaritis di depan massa yang melakukan demontrasi, terdakwa meneriakkan kata-kata” Serang…..Serang…..Serang Petugas tahan kita punya orang-orang tanpa sebab”. e. Bahwa setelah terdakwa meneriakan kata-kata tersebut, massa seketika itu langsung menyerang anggota Dalmas Polres Nabire dengan cara melempari batu dan ada juga yang menggunakan panah dan kayu. f. Bahwa akibat dari penyerangan yang dilakukan massa tersebut mengakibatkan Jejen Jumadi, salah satu anggota Dalmas Polres Nabire tertsuk panah pada perutnya dan juga mengakibatkan kaca mobil patroli lalu lintas Polres Nabire Pecah, Uraian diatas yang menurut versi Jaksa Penuntut Umum sebagai cara terdakwa menghasut didepan umum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 160 KUHP, kalau Jaksa Penuntut Umum mau jujur, kalimatkalimat dalam uraian fakta diatas merupakan hasil rekayasa penyidik yang kemudian membentuk suatu wacana dan mulai dikembangkan ditingkat penyidik, kemudian di perkuat menjadi wacana jaksa yang dimasukan dalam dakwaan, dengan demikian Dakwaan merupakan karya Jaksa Penuntut Umum sendiri dan bukan dari suatu hasil pemeriksaan yang sesuai dengan KUHAP.
5 Hal-hal yang merupakan fakta sesungguhnya yang tidak jelaskan atau sengaja ditutupi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah : a. Bahwa pada tanggal 06 April 2006, sekitar pukul 04.30 WIT (Pagi), aparat Kepolisian dari Polres Nabire melakukan pengerebekkan dan penangkapan terhadap massa yang melakukan aksi damai dengan mendirikan Posko di Taman Gizi Bekas Kantor DPRD Kab. Nabire. b. Bahwa pada tanggal yang bersamaan sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa Monika Zonggonau datang ke Pasar Karang Tumaritis Kab. Nabire dengan maksud melihat keributan dan membantu untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan Kepala-Kepala Suku yang ada di Kab. Nabire. c. Bahwa saat sedang berdiri di Pasar karang Tumaritis, Terdakwa mendengar ada seorang anggota polisi yang mengatakan “ Itu Ibu yang orasi di Kantor KPU tangkap dia ”, lalu datang aparat kepolisian lainnya menangkap Terdakwa tanpa surat tugas dan surat perintah penangkapan, selanjutnya Terdakwa dipukul di kepala bagian belakang, tangan yang menyebabkan luka-luka serius pada bagian-bagian tersebut. d. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Markas Polisi Resort Nabire untuk menjalani pemeriksaan dan di Mapolrespun, Terdakwa masih diperlakukan tidak wajar antara lain dilempar dengan sepatu dibagian alis yang menyebabkan alisnya pecah, jadi sangat tidak benar Terdakwa yang mengucapkan kata-kata, “serang….serang….serang petugas tahan kita punya orang tanpa sebab”. e. Bahwa tidaklah benar Terdakwa yang menyebabkan massa menyerang anggota Dalmas Polres Nabire dan kemudian menyebabkan Jejen Jumadi salah satu anggota Dalmas Polres Nabire tertusuk panah dan rusaknya mobil Patroli Lalu Lintas Polres Nabire. Dengan demikian tindakan penyidikan yang sengaja merekayasa dan memutarbalikan fakta yang sebenarnya kemudian dilanjutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memasukan hasil rekayasa tersebut kedalam surat dakwaan menyebabkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian dapat dikategorikan, “tidak cermat” dan patut ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat. Majelis Hakim yang terhormat, Dari seluruh uraian yang disampaikan di atas dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Prosedur-prosedur dilakukan dengan tidak sesuai aturan-aturan yang ditetapkan oleh KUHAP, sehingga seluruh proses penyidikan yang dilakukan sampai dengan terbitnya surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak sah; 2. Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa; Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menetapkan atau memutuskan: MENYATAKAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM No.Reg. Perk: PDM-12/NABIRE/05/2009 Tertanggal 17 Juni 2009 adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.
6 Demikianlah Eksepsi kami Penasehat Hukum Terdakwa untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan jujur, adil, bijaksana, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nabire, 07 Juli 2009 KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEADILAN DAN PERDAMAIAN PAPUA Penasehat Hukum Terdakwa,
ROBERT KORWA, S.H;
GUSTAF R.KAWER, S.H., M.Si;
MANFRED NAA, S.H
