NOTA PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM

NOTA PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM

“MENGADILI DEMOKRASI DAN PERJUANGAN DAMAI RAKYAT PAPUA”

DALAM PERKARA PIDANA NOMOR : 17/PID.B/2012/PN-JPR

ATAS NAMA TERDAKWA : 1. SELPIUS BOBII 2. AUGUST MAKBRAWEN SANANAY KRAAR, S.IP 3. DOMINIKUS SORABUT 4. EDISON KLADIUS WAROMI, SH. 5. FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd

Yang Didakwa : Dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP DIAJUKAN OLEH : TIM PENASEHAT HUKUM KOALISI MASYARATKAT SIPIL UNTUK PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI PAPUA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A JAYAPURA JAYAPURA 2012

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum & HAM Di Papua

1

Nota Pembelaan Penasehat Hukum “MENGADILI DEMOKRASI DAN PERJUANGAN DAMAI RAKYAT PAPUA” Dalam Perkara Pidana Nomor :17/Pid.B/2012/PN-JPR Atas Nama Terdakwa : 1. Selpius Bobii, 2. August Makbrawen Sananay Kraar, S.IP, 3. Dominikus Sorabut, 4. Edison Kladius Waromi, SH 5. Forkorus Yaboisembut, S.Pd Dakwaan: Dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP jo Pasal 53 (1) KUHP Di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura I. PENDAHULUAN Majelis Hakim Yang Terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang kami Hormati, Panitera Pengganti Yang Kami Hargai, Pengunjung sidang yang kami Kasihi, Pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sebagai umat ciptaan Tuhan, patut kita semua yang hadir dalam ruangan sidang ini, mengangkat hati menaikan puji dan syukur kepada Allah dalam Nama AnakNya Yesus Kristus karena Allah baik, serta memohon kehadiran-Nya memberikan “MARIFAT” pengetahuan Allah kepada kita semua agar peradilan ini dapat berjalan lancar, aman, tenang, terkendali dan dapat menghasilkan suatu nilai keadilan dan kebenaran yang diharapharapkan oleh kita semua. Di dalam Nota Pembelaan ini atas nama Para Terdakwa Saudara 1. Selpius Bobii; 2. August Makbrawen Sananay Kraar, S.IP; 3. Dominikus Sorabut; 4. Edison Kladius Waromi, SH; 5. Forkorus Yaboisembut, S.Pd. Kami Tim Penasehat Hukum patut menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang telah memimpin persidangan dengan arif dan bijaksana hingga memberi kesempatan kepada kami dan Para Terdakwa secara pribadi menyampaikan Nota Pembelaan. Dalam kaitan itu, kami juga patut menyampaikan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum, yang telah bersusah payah menyusun Surat Dakwaan berdasar pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Poda Papua di Jayapura, menggali fakta persidangan serta menyusun surat Tuntutan seraya mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa: Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


2

1.Selpius Bobii, 2.August Makbrawen Sananay Kraar, S.IP, 3.Dominikus Sorabut, 4. Edison Kladius Waromi, SH dan 5.Forkorus Yaboisembut, S.Pd, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Mencoba Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan tunggal Sdr. JPU, para terdakwa melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP jo Pasal 53 (1) KUHP. Sdr JPU telah menuntut Para Terdakwa dengan tuntutan pidana 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan. Tuntutan ini sangat tinggi untuk suatu perkara percobaan karena melaksanakan KRP III yang dilakukan secara demokratis dan sebelumnya telah dikoordinasikan oleh panitia kepada Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor : B.962/Ses/Polhulkam/10/2011 yang bersifat segera kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, perihal Penugasan Dirjen Otda Kepdagri untuk membuka dan menjadi Keynote Speaker pada KRP-III, surat tersebut tembusannya juga ditujukan kepada Yang Terhormat : 1) Menko Polhukham (Sebagai Laporan; 2) Mensegneg RI; 3) Gubernur Papua 4) Pangdam XVII/Cenderawasih 5) Kapolda Papua. Kemudian oleh panitia juga telah mengajukan surat pemberitahuan kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua dengan nomor : 33-SPK/TKRNRPB/X/2011, tertanggal, 07 Oktober 2011. Kepada Saudara Panitera Pengganti juga kami sampaikan terima kasih atas peranannya yang demikian penting dalam proses persidangan ini, dan ucapan yang sama kami sampaikan pula kepada para pengunjung persidangan yang terhormat ini. Kami percaya bahwa kehadiran para pengunjung akan semakin menjadi suatu bukti, betapa rakyat di tanah Papua ini juga sedang menantikan lahirnya putusan-putusan pengadilan yang mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat di tanah ini. Kami Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajak peserta sidang yang terhormat untuk tenang sejenak merenungkan Firman Allah yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab AMSAL Pasal 11 ayat (1) : yang berbunyi : “NERACA SERONG ADALAH KEKEJIAN BAGI TUHAN, TETAPI IA BERKENAN AKAN BATU TIMBANGAN YANG TEPAT” Nats dalam Firman Tuhan ini mengingatkan Majelis Hakim agar tidak berbuat curang dalam peradilan perkara ini. Tetapi haruslah mengadili dengan Kebenaran. Selanjutnya dalam Kitab Injil YOHANES pasal 7 ayat (24) menyebutkan: ”JANGANLAH MENGHAKIMI MENURUT APA YANG NAMPAK, TETAPI HAKIMILAH DENGAN ADIL”, nats ini mengingatkan Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


3

II. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN a. Keterangan saksi-saksi : 1. Saksi Lambertus Limbong Sattu, alamat di Jln. Baru Kotaraja, RT 01/RW I, Jayapura, lahir di Kendari, 11 November 1969, agama Kristen Protestan, pekerjaan anggota Polisi, menerangkan sebagai berikut : • Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa dihadapkan di sidang karena perbuatan Makar, mendirikan Negara diatas Negara, pada saat Kongres III Rakyat Papua; • Bahwa Kongres Rakyat Papua III dilakukan sejak hari Minggu sampai hari Rabu, 16 – 19 Oktober 2011, Saksi hanya berada di lokasi Kongres pada hari Rabu, 19 Oktober 2011; • Bahwa Saksi tahu bahwa Kongres di mulai sejak hari minggu, 16 Oktober 2011 karena ada perintah pengamanan dari atasan (Kapolres) dengan surat perintah; • Bahwa Saksi tidak berada pada tanggal 16 – 18 Oktober 2011, karena ada tugas lain di SATNARKOBA; • Bahwa Saksi melihat Terdakwa Forkorus Yaboisembut datang ke Lapangan Zakeus dengan menggunakan mobil kira-kira jam 3, dan disambut hangat oleh masyarakat yang ada di lapangan zakeus; • Bahwa Terdakwa Forkorus Yaboisembut menyampaikan : “kamu jangan takut, kita tetap melakukan kongres untuk Papua merdeka”, dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa apapun yang terjadi Terdakwalah (Forkorus Yaboisembut) yang bertanggungjawab; • Bahwa Para Terdakwa berada di lapangan zakeus melakukan orasi dan pidato tentang Papua merdeka di podium; • Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang tindakan Terdakwa Forkorus Yaboisembut; • Bahwa Para Terdakwa mendirikan Negara Federal Papua Merdeka dengan adanya pembentukan kabinet, yang dideklarasikan pada saat itu dibacakan oleh Terdakwa Forkorus Yaboisembut; • Bahwa Wilayah Negara Federal Papua Merdeka, mulai dari Papua termasuk Papua Barat, yang mana wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; • Bahwa Terdakwa Selpius Bobii berperan sebagai moderator, saksi melihat Terdakwa Selpius Bobii dan Terdakwa Forkorus Yaboisembut berada di depan (podium); • Bahwa Terdakwa Selpius Bobii masuk dalam kepanitiaan sementara Terdakwa Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua; • Bahwa Saksi tidak penah melihat dokumen Deklarasi Negara Federal Papua Merdeka, hanya mendengar karena saat dibaca menggunakan pengeras suara, saksi juga melihat ada podium, meja, baliho/spanduk (tetapi saksi tidak jelas isi tulisan tersebut, sehingga diperlihatkan barang bukti); Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


4

• Bahwa Tulisan di Spanduk : “Kongres Rakyat Papua III tanggal 16 s/d 19 Oktober 2011”. Thema : Mari kita menegakkan hak-hak dasar Orang Asli Papua dimasa kini dan masa depan. Sub Thema : Membangun pemahaman secara jujur, adil dan menyeluruh demi menegakkan hak-hak dasar Orang Asli Papua, termasuk hak politik dimasa depan yang lebih baik, maju, adil, demokratis, aman, damai, sejahtera dan bermartabat. • Bahwa Setelah Terdakwa Forkorus Yaboisembut membacakan deklarasi, masyarakat menyerukan yel-yel :”merdeka, merdeka, merdeka”; • Bahwa Ada Tim negosiasi dari Polres dikerahkan, setelah kegiatan kongres selesai, Kapolres memerintahkan untuk membubarkan masyarakat karena telah lewat waktu, karena kongres terlaksana tanpa ijin; • Bahwa Saksi dengar bahwa Presiden adalah Forkorus Yaboisembut dan Perdana Menteri adalah Edison Waromi, juga ada dibacakan perangkat/profil Negara termasuk permintaan Terdakwa Forkorus Yaboisembut kepada NKRI untuk melakukan perundingan dan menjalin hubungan bilateral; • Bahwa Saksi diperintahkan untuk menangkap Terdakwa Agust M. Kraar, S.Ip, sementara masa yang ada di lapangan zakeus ada sekitar 700 – 1000, aparat yang di tugaskan dari kepolisian dan di bak-up oleh satuan samping (TNI-AD); • Bahwa Saksi tahu bahwa ada kongres Papua I dan II, yang dilakukan di Auditorium Uncen. Tujuan Kongres Papua III, adalah membentuk Negara Federal Papua Merdeka yang berdaulat; • Bahwa Kongres dibubarkan sekitar jam 16.00 WIT, karena memproklamirkan kemerdekaan; • Bahwa Surat perintah saksi adalah sebagai pengamanan; • Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan masa serta penyitaan barang tidak ada surat tugas, surat penangkapan dan surat penyitaan barang; Para Terdakwa menanggapi keterangan saksi Lambertus L. Sattu sebagai berikut : - Selpius Bobii: kongres dibubarkan 2 jam setelah kongres ditutup; - August Makbrawen Sananay Kraar, S.IP : 99,9% tidak benar, yang benar adalah saat dia tangkap; - Dominikus Sorabut: Tidak benar; - Edison Kladius Waromi, SH:Tidak benar soal melakukan orasi, terdakwa di tangkap diluar TKP; - Forkorus Yaboisembut, S.Pd: Tidak benar, terdakwa tidak kenal saksi, kongres tidak membentuk Negara tetapi melakukan recovery & restorasi, kongres mulai tanggal 17-19 Oktober 2012, jumlah masyarakat yang ada di lapangan zakeus adalah 600 orang Petapa, 1000 orang satgas, peserta 12.000;

Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


5

2. Saksi Amet Mahu, alamat Jl. Setiapura, Aspol, Distrikk Jayapura Selatan, lahir di Ambon, 14 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, menerangkan sebagai berikut : • Bahwa Saksi berada di TKP pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 untuk pengamanan kongres Papua III; • Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa hanya mendengar deklarasi Negara Federal Republik Papua Barat, jarak saksi dengan lokasi sekitar 50 - 60 meter; • Bahwa Wilayah Negara Federal Republik Papua Barat yang disebutkan adalah dari Sorong sampai Merauke, yang masih merupakan bagian wilayah dari NKRI; • Bahwa Saksi juga mendengar tentang lambang Negara yaitu Burung Mambruk, lagu kebangsaan yaitu Hai Tanahku Papua, bendera kebangsaan yaitu Bintang Fajar, mata uang yaitu Gulden Papua, penduduknya adalah Orang Papua. Presiden adalah Forkorus Yaboisembut, Perdana Menteri adalah Edison Waromi; • Bahwa Saksi tidak tahu pembaca deklarasi, hanya tahu bahwa ada deklarasi; • Bahwa Saksi ada di lapangan zakeus sekitar jam 10-11, dengar juga masyarakat menyerukan yel-yel “merdeka”; • Bahwa Saksi bersama teman-teman lain dengar deklarasi dibacakan karena menggunakan microphone; • Bahwa Setelah bubar saksi menangkap Terdakwa Edison Waromi, tahu karena Terdakwa disebut sebagai Perdana Menteri; • Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan masa serta penyitaan barang tidak ada surat tugas, surat penangkapan dan surat penyitaan barang; Para Terdakwa menanggapi keterangan saksi Amet Mahu sebagai berikut: - Selpius Bobii: tidak benar; - Agust Makbrawen Sananay Kraar, S.IP: semua benar; - Dominikus Sorabut : semua benar; - Edison Kladius Waromi, S.H: benar lakukan penangkapan dengan paksa, mobil saya diberhentikan, istri dan anak saya diturunkan, semua yang didalam mobil babak belur; - Forkorus Yaboisembut, S.Pd: tidak ada komentar, karena saya tidak tahu saksi ini ada dimana; 3. Saksi Safrudin Mahmud, alamat Jl. Nimboran Dok VIII, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Selatan, lahir di Ternate, 10 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, menerangkan sebagai berikut ; • Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa Forkorus Yaboisembut sedangkan yang lainnya tidak; • Bahwa Pada saat di tempat kongres saksi bertugas sebagai perekam, saksi juga mendengar tentang deklarasi; Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


6

• Bahwa Para Terdakwa berdiri bersamaan di podium, Terdakwa Forkorus Yaboisembut membacakan deklarasi, isi deklarasi sependengaran saksi adalah tentang memisahkan diri dari NKRI; • Bahwa Saksi bertugas mendokumentasikan, diperlihatkan Barang Bukti (bersama wakil Penuntut Umum, wakil Penasehat Hukum, wakil Terdakwa), ada beberapa Barang Bukti yang tidak diambil oleh saksi; • Bahwa Saksi mendengar “memisahkan Papua dari NKRI” (dari deklarasi), wilayah Negara Papua dari Sorong sampai Merauke, dengan jarak 10 meter; • Bahwa saksi tidak mengetahui siapa presidennya dan juga lembaga Negara yang dibacakan karena terlalu ramai; • Bahwa Kongres dilakukan pada tanggal 16 sampai 19 Oktober 2011, saksi hanya bertugas pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 jam 09.00 WIT; • Bahwa saksi tidak mengetahui susunan penyelenggarnya; • Bahwa Barang bukti yang didokumentasikan dilakukan setelah pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III dan setelah terjadi penangkapan; • Bahwa setelah dibubarkan kemudian dilakukan pengumpulan dan penyitaan Barang Bukti dan dibawa ke Polda; • Bahwa Peran terdakwa Forkorus Yaboisembut membaca deklarasi, terdakwa yang lain berdiri berjejer dengan terdakwa Forkorus Yaboisembut; • Bahwa Surat perintah saksi adalah bertugas untuk pengamanan, untuk perintah penyitaan tidak ada; • Bahwa saksi tidak mengetahui proses penangkapan para terdakwa; • Bahwa Kongres Rakyat Papua III ditutup dengan doa lalu dibubarkan. • Bahwa saksi tidak mendokumentasikan pada saat masyarakat dipukul oleh aparat; • Bahwa saksi tidak mengetahui masalah ijin; • Bahwa saksi juga tidak mengetahui peranan masing-masing terdakwa, saksi hanya mengetahui saat itu Terdakwa Forkorus membaca Deklarasi; • Bahwa saksi tidak mengetahui waktu penutupan kongres, dan juga tidak mengetahui siapa yang menutup kongres; • Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan masa serta penyitaan barang tidak ada surat tugas, surat penangkapan dan surat penyitaan barang; • Bahwa diperlihatkan barang bukti oleh Majelis Hakim di BAP dalam ruang persidangan dan saksi menolak barang bukti nomor 14, 17, 24, 27, 40, 42 dan 60 dan menyatakan tidak menyatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut; • Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan masa serta penyitaan barang tidak ada surat tugas, surat penangkapan dan surat penyitaan barang; Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


7

Para Terdakwa menanggapi keterangan saksi Safrudin Mahmud sebagai berikut: - Selpius Bobii : tidak benar (menolak); - August Makbrawen Sananay Kraar, S.IP : tidak benar (menolak); - Dominikus Sorabut : tidak benar (menolak); - Edison Kladius Waromi, SH : tidak benar (menolak), karena saksi tidak tahu peran dan tidak tahu jam berapa KRP III ditutup; - Forkorus Yaboisembut, S.Pd : tidak benar (menolak), terdakwa tidak kenal saksi, terdakwa tidak lakukan pidato, tidak ada podium, deklarasi bukan pemisahan diri tetapi deklarasi pemulihan; 4. Saksi Sujono, alamat Aspol Base “G” RT 02/ RW II Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, lahir di Pamekasan, 12 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, menerangkan sebagai berikut; • Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak berada di Tempat Kejadian Perkara, saksi hadir untuk memebrikan keterangan berkaitan dengan pemberitahuan kegiatan; • Bahwa Ada surat pemberitahuan dari TKRNRPB dari Terdakwa Selpius Bobii sebagai ketua pelaksana Kongres Rakyat Papua III kepada Kapolda tertanggal 10 Oktober 2011 yang tembusannya kepada Direktur Intelkam Polda Papua; • Bahwa Isi surat pemberitahuan pada dasarnya mengadakan Kongres Rakyat Papua III tanpa memuat akan dilakukan deklarasi, pihak Polda tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan alasan belum ada surat ijin penggunaan tempat; • Bahwa Tanggal 13 Oktober 2011, Terdakwa Selpius Bobii bertemu saksi untuk meminta Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) namum saksi tidak memberikan dengan alasan terdakwa Selpius Bobii harus menyerahkan surat ijin penggunaan tempat dari pemiliknya, saat itu Terdakwa selpius Bobii tidak membawanya; • Bahwa Tanggal 14 Oktober 2011 , Terdakwa Selpius Bobii kembali bertemu saksi dan menunjukan surat yang di keluarkan oleh Menkopolhukam kepada Mendagri tentang penunjukan Dirjen Otda untuk menghadiri KRP III; • Bahwa Saksi membenarkan surat Polkam Kepmendagri tentang penunjukkan Dirjen Otda untuk membuka sekaligus menjadi keynote speaker pada KRP III; • Bahwa dalam surat pemberitahuan kegiatan, Ketua Panitia KRP III adalah Selpius Bobii dan Sekretaris adalah Zakarias Horota; • Bahwa Tempat pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III di Auditorium Uncen didalam buku panduan KRP III, Ketua Panitia (Selpius Bobii, tidak memberitahukan tempat, sebelum kami memberikan STTP); Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


8

• Bahwa Saksi membenarkan surat pemberitahuan dan buku paduan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan; • Bahwa Saksi akan melakukan pengecekan tempat namun terhalang depan Uncen sehingga saksi kembali ke Kepolisian Daerah Papua; • Bahwa Surat pemberitahuan dilampirkan buku paduan yang menjelaskan thema, sub thema, tujuan dan peserta; Para Terdakwa menanggapi keterangan saksi Sujono : - Selpius Bobii : semua benar (tujuan pelaksanaan yang salah) - August Makbrawen Sananay Kraar, S.IP : tidak tahu; - Dominikus Sorabut : tidak tahu; - Edison Kladius Waromi, SH : tidak tahu; - Forkorus Yaboisembut, S.Pd : tidak tahu; 5. Saksi Jetny Leonard Sohilait, alamat RT 001/RW 002 Santarosa, Distrik Jayapura selatan lahir di Allang, 30 Desember 1980, agama Kristen Protestan, pekerjaan anggota Polri, menerangkan sebagai berikut; • Bahwa Sebagai pengamanan pada tanggal 19 Oktober 2011, sekitar jam 10.00 wit; • Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Forkorus Yaboisembut dan Terdakwa Edison Waromi dari media cetak; • Bahwa saksi belum pernah melihat para terdakwa secara langsung, dan tidak pernah mendengar suara para terdakwa juga; • Bahwa Terdakwa Edison Waromi melakukan konferensi pers jam 3 (jarak saksi dari TKP ± 100 meter) dan memperkenalkan diri sebagai Perdana Menteri Negara Federasi Papua Barat, selama kira-kira 5 menit; • Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang ditanyakan para wartawan saat itu; • Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa lainnya;

Para Terdakwa menanggapi keterangan saksi Jetny Leonard Sohilait : - Selpius Bobii : tidak komentar (menolak); - Agust Makbrawen Sananay Kraar, S.IP : tidak komentar; - Dominikus Sorabut : tidak komentar; - Edison Kladius Waromi, S.H : tidak benar (menolak); - Forkorus Yaboisembut, S.Pd : tidak komentar; 6. Saksi Suardi Madjid, SH, alamat Jl. Arwana Macan Tutul No.9, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, menerangkan sebagai berikut; • Bahwa Para Terdakwa di dakwa kasus makar, lokasi kejadian di Lapangan Zakeus Padang Bulan, tanggal 19 Oktober 2011; • Bahwa Saksi bertugas sebagai pengamanan Kongres Papua III, dari jam 10.00 sampai sore, situasi saat siang hari aman, sore terjadi keributan karena Terdakwa Forkorus Yaboisembut di tangkap; • Bahwa Para Terdakwa berdiri di podium, saksi melihat dari sekitar 50 meter, Terdakwa Forkorus Yaboisembut membaca Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


•

•

•

•

•

• •

•

•

•

• • •

• • •

9

dikertas, kata-kata Terdakwa Forkorus Yaboisembut “memisahkan diri dari NKRI”; Bahwa Terdakwa Tahu dari media, surat perintah saksi adalah pengamanan, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Forkorus Yaboisembut; Bahwa Pembacaan deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat dilakukan sekitar jam 14.000 WIT, wilayahnya dari Sorong sampai Merauke, mengenai perangkat Negara saksi tidak tahu, masyarakat yang hadir sekitar 1000 orang; Bahwa saksi menerangkan setelah pembacaan deklarasi baru sebagian massa pulang dan yang lainnya masih tetap di Lapangan Zakeus; Bahwa saksi menerangkan dipimpin oleh Kapolresta Jayapura saat melakukan pembubaran, saat itu perintah pimpinan adalah menangkap Terdakwa Forkorus Yaboisembut karena membaca deklarasi; Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Forkorus Yaboisembut di asrama Pastor sekitar Lapangan Zakeus setelah KRP III ditutup, saksi mengetahui dari teman; Bahwa saksi menerangkan pada saat menangkap Pak Forkorus, situasi sudah kacau; Bahwa saksi menerangkan melihat podium, kursi, pengeras suara, spanduk dan meja di tempat kongres (Saksi diminta melihat Barang Bukti bersama dengan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa); Bahwa Saksi pada tanggal 17-18 Oktober 2011 tidak berada di Lapangan zakeus tetapi sementara melakukan monitoring (di SMP Paulus); Bahwa Surat perintah penangkapan dan penahanan setelah deklarasi sekitar 1 jam kemudian, tidak ada surat perintah penangkapan dan surat penyitaan; Bahwa Keterangan saksi di BAP nomor 6 ditegaskan kembali bahwa saksi berada di lapangan zakeus pada hari Rabu, 19 Oktober 2011; Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung para terdakwa, hanya mendengar saja; Bahwa saksi tidak mengetahui peran para terdakwa; Bahwa saksi hanya mengetahui adanya Presiden yaitu Forkorus Yaboisembut, sedangkan Perdana Menteri, lembaga Negara, lambang Negara, bahasa dan Mata Uang saksi tidak tahu; Bahwa saksi menerangkan ikut serta mengumpulkan barang bukti; Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal terdakwa Forkorus Yaboisembut, sedangkan terdakwa yang lainnya tidak kenal; Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat pemberitahuan kegiatan yang dimasukan Panitia ke Polda Papua, dan saksi juga Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


•

10

tidak mengetahui adanya surat rekomendasi ke Perserikatan Bangsa Bangsa; Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan masa serta penyitaan barang tidak ada surat tugas, surat penangkapan dan surat penyitaan barang;

Para Terdakwa menanggapi keterangan saksi Suardi Madjid, SH sebagai berikut : - Selpius Bobii : tidak benar (menolak), saat deklarasi pengeras suara dimatikan, jarak dari pagar ke Lapangan Zakeus sekitar 80 meter; - Agust Makbrawen Sananay Kraar, S.IP : tidak komentar; - Dominikus Sorabut. : tidak komentar; - Edison Kladius Waromi, S.H : tidak benar (menolak); - Forkorus Yaboisembut, S.Pd. : tidak benar (menolak), saya tidak kenal saksi, deklarasi ini tentang pemulihan bukan memisahkan diri, acara KRP III selesai jam 13.00 WIT, jam 14.00 WIT konferensi pers, terjadi keributan karena ada tembakan, saya ditangkap oleh 3 orang di biara; 7. Saksi Andi Goni, alamat Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, lahir di Wajo 01 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, menerangkan sebagai berikut; • Bahwa Saksi ditugaskan untuk pengamanan Kongres Rakyat Papua III dengan surat perintah Kapolres tanggal 15 Oktober 2011; • Bahwa Saksi berada di Lapangan Zakeus pada tanggal 19 Oktober 2011, untuk mengumpulkan Barang Bukti, karena saksi di Polresta Jayapura bekerja di bagian identifikasi; • Bahwa saksi hanya mengenal Terdakwa Forkorus Yaboisembut saja sedangkan terdakwa yang lainnya tidak; • Bahwa Terdakwa Forkorus Yaboisembut membaca deklarasi, isi deklarasi saksi tidak ingat; • Bahwa Saksi mengumpulkan Barang Bukti di tempat kejadian perkara kemudian diserahkan ke Polda Papua; • Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan masa serta penyitaan barang tidak ada surat tugas, surat penangkapan dan surat penyitaan barang; Para Terdakwa menanggapi keterangan saksi Andi Goni sebagai berikut : - Selpius Bobii : tidak benar (menolak), karena saksi tidak dapat melihat jelas, terhalang oleh tenda; - August Makbrawen Sananay Kraar, S.IP : tidak benar (menolak); - Dominikus Sorabut : tidak benar (menolak); - Edison Kladius Waromi, SH : tidak benar (menolak); - Forkorus Y. : tidak benar (menolak), deklarasi dilakukan diatas tanah tidak di podium;



11

8. Elieser Awom, lahir di Biak Tanggal 15 Juli 1949, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan mantan anggota Polri, Alamat APO Gudang Jayapura Utara, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut: • Bahwa saksi kenal para terdakwa hubungannya sebagai teman; • Bahwa ada 5000 peserta yang hadir di Kongres III Papua • Bahwa saat penangkapan tanggal 19 Oktober 2011 malam, kami mendapat tekanan dan diperlakukan secara tidak manusiawi oleh AKP. Ridho Purba, sehingga kami memberikan keterangan tanggal 20 Oktober 2011; • Bahwa saksi menerangkan ada sekitar 400 orang yang ditangkap dan dibawah ke Polda Papua dan hanya delapan orang yang dijadikan saksi; • Bahwa saksi hadir di acara kongres dari pembukaan sampai penutupan; • Bahwa saksi menerangkan apa yang dilakukan para terdakwa bukan kehendak mereka sendiri tapi kehendak rakyat Papua • Bahwa saksi menerangkan panitia kongres sudah bertemu dengan Presiden dan direkomedasikan ke Menkopolhukam dan telah diberi ijin; • Bahwa saksi menerangkan jika tidak ada ijin maka kami tidak mungkin melaksanakan kongres karena itu merupakan aturan yang berlaku di NKRI; • Bahwa saksi menerangkan Selpius Bobii, Dominikus Serabut, August Kraar adalah merupakan panitia sedangkan terdakwa Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi merupakan penanggungjawab; • Bahwa saksi menerangkan setelah kongres berakhir, aparat membubarkan paksa massa yang hadir: • Bahwa saksi menerangkan pembacaan deklarasi dilakukan karena adanya paksaan dari rakyat Papua; • Bahwa saksi menerangkan atas dasar kemauan rakyat Papua mereka memilih Presiden yaitu Forkorus Yaboisembut dan Perdana Meneteri adalah Edison Waromi; • Bahwa saksi menerangkan isi deklarasi adalah untuk menjelaskan kepada Indonesia dan bangsa lain-lain untuk mengembalikan kedaulatan bangsa Papua yang telah merdeka pada tahun 1961; • Bahwa saksi menerangkan Negara Federal Papua Barat meliputi Jayapura sampai Merauke termasuk juga Provinsi Papua Barat • Bahwa saksi menerangkan menyadari secara hukum dan adat bahwa kami yang memiliki Papua, tetapi secara penjajahan kami masih NKRI; • Bahwa saksi menerangkan ada juga dibentuk lembaga Negara, itu aturan untuk perlengkapan suatu Negara; • Bahwa saksi menerangkan dalam deklarasi juga disebutkan lambang Negara yaitu burung mambruk, bendera adalah bintang Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


• • • • • • • • •

• •

•

• •

• •

•

• •

12

fajar, bentuk Negara adalah Federal, Mata uang adalah Golden, Lagu kebangsaan adalah Hai Tanahku Papua; Bahwa saksi menerangkan deklarasi merupakan hasil keputusan rakyat Papua; Bahwa saksi menerangkan deklarasi harus disampaikan ke Perserikatan Bangsa Bangsa supaya diakui; Bahwa saksi menerangkan secara hukum sudah ada pengakuan dari PBB dan ini masih dalam proses; Bahwa saksi menerangkan ditunjukkan surat Menkopolhukam oleh saudara terdakwa Selpius Bobii; Bahwa saksi menerangkan duduk bersama-sama dengan para terdakwa waktu kegiatan kongres III; Bahwa saksi menerangkan tidak pernah berkelahi dengan terdakwa Forkorus Yaboisembut; Bahwa saksi menerangkan melihat adanya microphone, spanduk dan kursi (barang bukti spanduk diperlihatkan Jaksa); Bahwa saksi menerangkan sebagai pimpinan kolektif dalam kongres; Bahwa saksi menerangkan saat itu ada pengamanan dari Penjaga Tanah Papua (PETAPA), Polri dan TNI, dan aparat saat itu berada di luar Lapangan Kongres; Bahwa saksi menerangkan tempat dilaksanakannya kongres merupakan komplek Katholik sehingga ada pagarnya; Bahwa saksi menerangkan dalam kegiatan kongres ada pembagian komisi namun saksi dan para terdakwa memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat Papua untuk memutuskan apa yang mereka mau jadi rakyat yang bicara kami menunggu hasil saja; Bahwa saksi menerangkan pembacaan deklarasi pada akhir kongres dan setelah lebih dari 2 jam kemudian baru kami diserang aparat; Bahwa kegiatan kongres telah ditutup secara resmi oleh panitia; Bahwa saksi menerangkan tidak mendirikan Negara diatas Negara, karena kami pernah merdeka tahun 1961 dan itu yang kami nyatakan dalam kongres III Papua; Bahwa saksi menerangkan hadir di Polda karena ditangkap tanggal 19 Oktober 2011; Bahwa saksi menerangkan saat di Polda AKP. Ridho Purba meludahi kami semua yang saat itu diperintah duduk dilapangan tenis Polda Papua dan saat mau tidur kami kemudian ditendang; Bahwa saksi menerangkan tahu panitia kongres telah memasukan surat pemberitahuan ke Polda Papua untuk melaksanakan kongres III; Bahwa deklarasi itu merupakan hasil pembahasan komisi bukan pemikiran individu; Bahwa saksi menerangkan Pimpinan Kolektif tidak masuk dalam pembagian komisi; Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


13

• Bahwa saksi menerangkan pada saat pembubaran paksa oleh aparat tidak ada peringatan oleh aparat, tidak ada surat perintah penangkapan dan tidak ada surat penyitaan; • Bahwa saksi menerangkan ada korban meninggal 3 orang dan banyak yang luka-luka saat pembubaran paksa tersebut; • Bahwa saksi menegaskan bahwa kongres telah selesai jam 15.00 WIT kemudian jam 17.00 WIT baru dibubarkan paksa oleh aparat; Tanggapan para terdakwa terhadap keterangan saksi adalah sebagai berikut : - Selpius Bobii : Keterangan saksi benar - August Makbrawen Sananay Kraar, S.IP : Keterangan saksi benar - Dominikus Serabut : Seluruhnya benar, - Edison Waromi : Benar - Forkorus Yaboisembut : Deklarasi tidak ada istilah memisahkan diri, yang dibacakan adalah pemulihan Papua Barat yang dianeksasi oleh NKRI. -

Keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan tanggapan terhadap BAP Saksi Yang dibacakan : Dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi antara lain : 1). Hans Makabori, 2). Paulus Kolopnun Wagayap, 3). Linus William Marweri. STh, 4). Simon Wasanggai, 5). Jhon Bernard Done, keterangan saksi-saksi tersebut telah ditolak oleh Para Terdakwa dengan alasan saksi tidak dibawah sumpah dan oleh Penasehat Hukum ditolak dengan alasan berdasarkan pasal 185 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi : keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, dan ayat (7). Menyatakan keterangan dari saksi yang tidak di sumpah, meskipun bersesuaian antara satu dan yang lain, tidak merupakan alat bukti...dst. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengesampingkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. b. Bukti Surat (Lihat Barang Bukti di BAP dan surat); 1. Bukti surat dari Penuntut Umum; - Surat Pemberitahuan ke Polda Papua Nomor :33 - Buku Paduan KRP III; - Deklarasi Bangsa Papua di Negeri Papua Barat; - Profil Negara Papua; Sedangkan bukti surat lainnya tidak ditunjukkan oleh JPU di dalam persidangan sehingga bukti surat yang tidak ditunjukkan dalam persidangan patutlah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam pembuktian ini. Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


14

2. Bukti Surat dari Penasehat Hukum adalah Surat Nomor : B.960/Ses/Polhukam/10/2011, Perihal Penugasan Dirjen Otda Kemdagri untuk membuka dan menjadi Keynote Speaker pada KRP III di Auditarium Uncen Jayapura. c. Barang bukti : Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan daftar barang bukti tetapi tidak menunjukkan fisik barang bukti tersebut, hanya satu barang bukti dari enam puluh empat yang di tunjukkan yaitu 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan : Thema : mari kita menegakkan hak-hak orang asli Papua dimasa kini dan masa depan; Sub thema: Membangun pemahaman secara jujur, adil dan menyeluruh demi menegakkan hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk hak politik dimasa depan yang lebih baik, maju, adil, demokratis, aman , damai sejahtera, dan bermartabat . sehingga barang bukti yang tidak ditunjukkan dalam persidangan patutlah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam pembuktian ini. d. Keterangan Terdakwa : 1. Selpius Bobii, memberikan keterangan bahwa : • Bahwa Terdakwa tidak melakukan makar; • Bahwa Terdakwa sudah menerangkan dari awal pemeriksaan di Penyidik soal kebangsaan dan wargaNegara bahwa kami adalah Bangsa Papua dan warga Negara Papua Barat; • Bahwa Tidak punya KTP, tidak pernah ikut Pilkada, tidak akui pemerintahan yang ada : polri dan TNI AD, DPRP, MRP, Gubernur, Bupati; • Bahwa Terdakwa menerangkan perannya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kongres Rakyat Papua III; • Bahwa Deklarasi yang dibacakan adalah deklarasi pemulihan Negara Papua yang diakui oleh Presiden Soekarno dan dihina sebagai Negara boneka; • Bahwa Presiden terpilih adalah Forkorus Yaboisembut dan Perdana Menterinya adalah Edison Kladius Waromi, SH; • Bahwa Negara Papua sudah ada sejak tanggal 19 Oktober 1961 oleh Komite Nasional Papua dan di jamin oleh Deklarasi umum Hak Asasi Manusia dan 3 (tiga) Kovenan Internasional yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Sosial Budaya dan Ekonomi dan Deklarasi Hak Dasar Rakyat Pribumi dan deklarasi dimaksud dijamin oleh UUD 1945 yakni dalam pembukaan UUD 1945 paragraf pertama yang berbunyi; “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Peri Kemanusiaan dan Peri Keadilan. Bahwa Kovenan diatas telah diratifikasi oleh Negara Indonesia maka itu Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


• •

• • • • • •

• •

• • • • •

• • • • • •

15

Negara Indonesia patut dan wajib melaksanakannya. Bahwa Tidak perlu dijelaskan wilayah Papua karena ada dlm profil; Bahwa Kongres Rakyat Papua III diprakarsai oleh panitia yang diberikan mandat oleh masyarakat yang terdiri dari organ-organ Papua Barat; Bahwa Amanat yang diberikan oleh rakyat adalah mempersiapkan dan mengadakan Kongres Bangsa Papua yang ke III; Bahwa Panitia pelaksana Kongres Rakyat Papua III tidak bekerja sendiri; Bahwa Tempat kegiatan Kongres Rakyat Papua III adalah di Lapangan Zakheus Padang Bulan; Bahwa terdakwa menerangkan tanggal 16 Oktober 2011 adalah acara biasa yaitu sembahyang; Bahwa Pembukaan Kongres Rakyat Papua III mulai tanggal 17 Oktober s/d tanggal 19 Oktober 2011; Bahwa Peserta terdiri dari 7 wilayah adat dan ada juga wartawan. 7 Wilayah adat meliputi : wilayah I Mamta/Tabi, II Saireri, wilayah III Domberai, wilayah IV Bomberai, wilayah V Anim Ha, wilayah VI La Pago, wilayah VII Mee pago; Bahwa Ada pemimpin wilayah adat (otoritas setempat), pemilik negeri yang ditempatkan oleh Tuhan; Bahwa Peserta yang menghadiri KRP III berjumlah sekitar 6.000 (enam ribu) orang dan ditambah dengan pengamanan sehingga total 12.000 (dua belas ribu) orang; Bahwa Hasil akhir daripada Kongres Rakyat Papua III adalah deklarasi; Bahwa Profil Negara disusun oleh rakyat Papua yang ikut Kongres Rakyat Papua III; Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia KRP III, tidak perlu sebut susunan kepanitiaan; Bahwa Deklarasi yang dilakukan adalah deklarasi pemulihan; Bahwa Presiden Negara Republik Federal Papua Barat adalah Forkorus Yaboisembut dan Perdana Menteri Edison Kladius Waromi, SH; Bahwa Sebelum ada deklarasi, pemimpin bangsa Papua, otorita Masyarakat Papua; Bahwa Terdakwa punya KTP Negara Republik Federal Papua Barat tetapi saat ini tidak dibawa; Bahwa Pelaksana KRP III, panitia diamanatkan oleh rakyat melalui pimpinan-pimpinan organ Papua Barat; Bahwa Amanat yaitu mempersiapkan dan mengamanatkan Kongres bangsa Papua yang ke-III; Bahwa Tidak kerja sendiri tetapi tidak perlu menjelaskan seksi dalam kepanitiaan; Bahwa Kegiatan KRP III berlangsung dari tanggal 16 -19 Oktober 2011; Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


•

16

Bahwa Komisi yang menyusun isi deklarasi, tidak tahu;

2. August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, memberikan keterangan bahwa: • Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Republik Indonesia, di Provinsi Papua; • Bahwa Terdakwa pernah menjadi Panitia pada Kongres Rakyat Papua II dan III; • Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP); • Bahwa terdakwa menerangkan posisi sebagai Kepala Bidang Logistik dan Perlengkapan; Kongres Rakyat Papua III; • Bahwa Sebagai Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua III adalah Selpius Bobii, sementara sturktur kepanitiaan terdakwa lupa; • Bahwa Kongres Rakyat Papua III dilaksanakan sejak tanggal 16 Oktober s/d tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakheus Padang Bulan; • Bahwa Presiden Negara Republik Federal Papua Barat adalah Forkorus Yaboisembut, S.Pd dan Perdana Menterinya Edison Klaudius Waromi, S.H; • Bahwa Negara Republik Federal Papua Barat dideklarasikan tanggal 19 Oktober 2011; • Bahwa Alat kelengkapan Negara berupa Bendera Negara, Lambang Negara, Lagu, Mata Uang, Wilayah Terdakwa tidak menjawab karena itu bukan bagiannya; • Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membaca deklarasi; • Bahwa Kongres Rakyat Papua III ditutup jam 18.00 WIT; • Bahwa Terdakwa tidak akan memberikan keterangan di luar tupoksinya (logistik & perlengkapan); 3. Dominikus Sorabut, memberikan keterangan bahwa : • Bahwa Terdakwa adalah Bangsa Papua dan warga Negara Papua Barat, di BAP dipaksakan menjadi warga Negara Indonesia; • Bahwa Terdakwa tidak merasa punya Camat, Bupati, Kepolisian; • Bahwa Terdakwa tidak punya KTP Indonesia karena warga Negara Papua Barat; • Bahwa Terdakwa mencabut keterangan di BAP yang dibuat oleh Penyidik Polda sebagai Bangsa Indonesia; • Bahwa Terdakwa hadir di Kongres Rakyat Papua III dari tanggal 17 Oktober s/d 19 Oktober 2011 sebagai peserta dan tidak merupakan anggota panitia; • Bahwa Terdakwa berperan sebagai peserta kongres; • Bahwa Deklarasi yang dilakukan adalah Deklarasi Pemulihan, namun terdakwa tidak ingat isi deklarasi seluruhnya; • Bahwa Terdakwa hadir di Kongres, dengar dan ikuti di Kongres Rakyat Papua III; • Bahwa Presiden adalah Forkorus Yaboisembut, S.Pd, Perdana Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


•

• •

•

• • • •

• • •

• • •

• • •

17

Menteri adalah Edison Waromi, SH, bangsa adalah Papua, lagu kebangsaan Hai tanahku Papua, lambangnya Burung Mambruk, bendera Bintang Fajar, mata uang Gulden; Bahwa Wilayah Negara, bagian barat berbatasan dengan Maluku, bagian Selatan berbatasan dengan Australia, bagian utara berbatasan dengan Filipina, bagian timur berbatasan dengan Papua New Guinea; Bahwa Tidak perlu KTP dan aturan karena Terdakwa ada di atas tanah Papua; Bahwa Tidak mengetahui siapa yang membuat deklarasi tetapi yang membacakan deklarasi oleh Presiden Negara Federal Republik Papua Barat yaitu Forkorus Yaboisembut,S.Pd; Bahwa Kongres dilakukan atas demokrasi tertinggi bangsa Papua, dengan melakukan Kongres I (pertama) tahun 1961, Kongres II tahun 2000, dan berdasarkan kovenan internasional, dengan menghadirkan masyarakat Papua dari 7 (tujuh) wilayah adat; Bahwa Deklarasi dan profil Negara lahir dari hasil Kongres Rakyat Papua III (masyarakat); Bahwa Yang membuka dan menutup kegiatan Kongres Rakyat Papua III adalah TUHAN ALLAH; Bahwa Hari ke 3 kongres, Presiden Forkorus Yaboisembut membacakan deklarasi; Bahwa Peserta berasal dari 7 (tujuh) wilayah pemerintahan bangsa Papua yaitu Wilayah I Mamta/Tabi, Wilayah II Saireri, Wilayah III Domberai, Wilayah IV Bomberai, Wilayah V Anim Ha, Wilayah VI Lapago dan Wilayah VII Mee Pago; Bahwa Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua III adalah Selpius Bobii; Bahwa Kongres Rakyat Papua III ditutup pada tanggal 19 Oktober Pukul 13.30 WIT; Bahwa Dalam KRP III terbagi dalam 4 (empat) Komisi yaitu Komisi A (Politik), Komisi B (Hukum), Komisi C (Keuangan) dan Komisi D (Khusus), tetapi Terdakwa tidak mengetahui ketua masingmasing Komisi tersebut; Bahwa Terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Aparat keamanan pada jam 15.30 WIT; Bahwa Tidak tahu bahwa ada surat pemberitahuan ke Polda; Bahwa Ada surat dari Menkopolhukam ke Mendagri untuk membuka acara KRP III, diberi ke Ketua panitia dan sebelum KRP III dibuka, sudah disampaikan bahwa acara akan di buka oleh wakil dari pemerintah pusat; Bahwa Saat terjadi penyerangan aparat keamanan tidak menunjukkan surat tugas, surat penangkapan, dan surat penyitaan; Bahwa Tidak ada peringatan dari Kapolresta Jayapura untuk membubarkan peserta kongres; Bahwa terdakwa menolak keterangan di Polisi karena diperlakukan secara tidak Manusiawi (ditodong dengan pistol dan Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


18

diludahi) juga tidak didampingi Penasehat Hukum, untuk BAP tanggal 19 Oktober 2011; 4. Edison Kladius Waromi,SH, memberikan keterangan bahwa : • Bahwa terdakwa Pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Polda Papua; • Bahwa Setelah keterangan diketik, di print out dan diberikan kepada terdakwa untuk dibaca; • Bahwa terdakwa Sebagai Pendeta dan mempunyai jemaat, yang terdaftar di PGI; • Bahwa terdakwa Belum mempunyai KTP Bangsa Papua Barat; • Bahwa terdakwa Hadir di Kongres Rakyat Papua III sebagai pimpinan kolektif; • Bahwa Gereja dilarang untuk berpolitik tetapi yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu panggilan; • Bahwa terdakwa Hadir di Kongres Rakyat Papua III dari tanggal 17 Oktober s/d tanggal 19 Oktober 2011; • Bahwa terdakwa tidak ingat isi deklarasi; • Bahwa Sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat adalah Forkorus Yaboisembut dan Perdana Menteri adalah Edison Waromi; • Bahwa Atas kehendak Tuhan dan rakyat, terdakwa dipercayakan menjadi Perdana Menteri; • Bahwa yang berinisiatif menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua III adalah kehendak TUHAN dan rakyat Papua; • Bahwa Rakyat Papua yang mengikuti Kongres Rakyat Papua sebanyak 12.000 (dua belas ribu) orang; • Bahwa deklarasi akan direkomendasikan ke PBB, Dewan HAM Internasional, Dewan Keamanan PBB; • Bahwa peranan terdakwa adalah sebagai peserta kongres dan sempat berdiskusi dengan rakyat yang hadir di KRP III; • Bahwa Ketua panitia adalah Selpius Bobii, susunan panitia yang lain tidak ingat; • Bahwa deklarasi dibacakan oleh Presiden Papua; • Bahwa wilayah Negara Papua Barat adalah bekas Netherland New Guinea, meliputi Papua dan Papua barat; • Bahwa Wilayah Papua dan Papua barat bukan wilayah NKRI (sesuai dengan Proklamasi kemerdekaan Soekarno menyebutkan wilayah NKRI adalah dari Sabang – Amboina; • Bahwa kemerdekaan Bangsa Papua Barat dirayakan pada tanggal 1 Desember 1961 dan dianeksasi oleh Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961; • Bahwa mereka diperiksa di Polda Papua sebagai bangsa Papua dan keterangan yang diberikan di BAP diberikan secara sukarela; • Bahwa terdakwa ditangkap secara paksa dan mobil serta semua yang berada di dalam mobil dirusak; • Bahwa surat ke Menkopolhukam pernah dilihat tetapi tidak ingat Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


• • •

• • • • • •

19

(lihat bukti surat); Bahwa terdakwa tidak tahu soal ijin ke Polda Papua namun ada ijin dari pemerintah/Negara; Bahwa deklarasi adalah akumulasi dari teraneksasinya Papua ke NKRI; Bahwa Negara Republik Federal Papua Barat sudah diusulkan untuk di daftarkan secara internasional ke sekretariat PBB nomor RR: 827567848BE tanggal 26 Januari 2012 sebagai Negara Federal Papua; Bahwa KRP III ditutup sekitar jam 14.00 wit, ditangkap sekitar 15.30 wit; Bahwa terdakwa tidak diperlihatkan surat penangkapan, penggeledahan, penyitaan; Bahwa terdakwa menerangkan penangkapan mereka tidak menghalangi masalah Papua ke PBB; Bahwa terdakwa tahu ada surat ke Menkopolhukam, (lihat bukti surat) sehingga terdakwa tahu bahwa ini diijinkan oleh Negara; Bahwa ada 3 (tiga) orang korban dalam peristiwa KRP III, selain itu ada banyak yang disiksa; Bahwa tidak ada surat atau larangan resmi oleh Pemerintah atau Kepolisian kepada panitia untuk pelaksanaan KRP III;

5. Forkorus Yaboisembut, S.Pd, memberikan keterangan bahwa : • Bahwa Keterangan terdakwa di kepolisian ditolak; • Bahwa deklarasi dibacakan oleh dirinya sendiri (terdakwa); • Bahwa peserta Kongres Rakyat Papua III adalah dari Sorong s/d Merauke; • Bahwa Pengacara internasional di Brussel yang mendaftarkan hasil deklarasi ke pihak internasional, tertanggal 26 Januari 2012 dan sudah masuk ke sekretariat PBB, februari awal telah masuk ke Dewan HAM PBB; • bahwa KRP III menghasilkan deklarasi bangsa Papua di Negeri Papua Barat; • bahwa benar Terdakwa yang membaca deklarasi; • bawha Rakyat Bangsa Papua di Negeri Papua Barat (Sorong, Merauke dan Jayapura); • Hak rakyat Papua untuk melakukan kongres;

III. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN; Bahwa untuk mengungkap fakta persidangan dalam menemukan kebenaran materiil yang sesungguhnya, maka fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik keterangan para saksi, bukti surat, barang bukti maupun keterangan Para, haruslah dianalisa dengan patokan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan “aturan main” untuk menegakkan pidana materiil tersebut satu-satunya Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


20

adalah KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum ACARA Pidana- UndangUndang No. 8 tahun 1981). Bahwa fakta persidngan yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang terhadap keterangan saksi-saksi dapat dilihat dari kualitas keterangan saksi yang memang mengetahui sendiri karena hadir dan melihat serta mendengar kejadian tindak pidana tersebut; sedangkan keterangan saksi yang tidak tahu dan tidak melihat kejadian itu tidak dapat diterima keterangannya. Bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Mencoba melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut serta Melakukan Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan tunggal Sdr. JPU, para terdakwa melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP jo Pasal 53 (1) KUHP. Sebagaimana yang didakwakan kepada mereka haruslah berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa. Bahwa Keterangan Saksi sesuai dengan penegasan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni Keterangan yang saksi lihat sendiri; saksi dengar sendiri; alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana. Selain itu untuk menentukan kebenaran materiil yang sesungguhnya, maka harus diperhatikan; persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya; persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya; alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Vide, pasal 185 ayat 6 KUHAP). Dari keenam saksi yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, masing-masing atas nama Lambertus Limbong sattu, Ahmed Mahu, Syafrudin Mahmud, Jetny Leonard Sohilait, Suardi Madjid, Andi Goni, menerangkan bahwa mereka melakukan pengamanan pada KRP III dengan jarak kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 150 meter dengan terhalang oleh Tembok setinggi kurang lebih 2-3 meter, Bahwa lapangan tersebut dikelilingi oleh Tembok, bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa secara keseluruhan namun hanya mengenal Terdakwa Forkorus Yaboisembut, S.Pd dari media (Koran). Bahwa saksi tidak mengetahui peran masing-masing Terdakwa pada KRP III, Bahwa setelah kegiatan Kongres selesai/kongres ditutup, 2 (dua) jam kemudian barulah aparat melakukan penyerangan, Bahwa saksi ketika diperiksa di Polda Papua barulah diputarkan rekaman video pelaksanaan KRP III, saksi-saksi tidak mengetahui siapa yang membuat deklarasi pemulihan tersebut, bahwa saksi tidak mengetahui isi deklarasi. Bahwa sebaliknya dalam persidangan ini terdapat persesuaian fakta tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998, hal ini sebagaimana keterangan saksi Sujono yang intinya saksi Sujono menjelaskan ada surat pemberitahuan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


21

Papua Tentang Pelaksanaan KRP III dilampiri buku paduan Kegiatan KRP III, ada surat Polhulkam kepada Kepmendagri untuk menugaskan Dirjen Otda Kepmendagri Membuka Acara sekaligus sebagai Keynote Speaker dalam KRP III, kemudian saksi lainnya Lambertus Limbong sattu, Amet Mahu, Syafrudin Mahmud, Jetny Leonard Sohilait, Suardi Madjid, Andi Goni menjelaskan mereka mendapatkan penugasan dari pimpinan untuk melakukan PENGAMANAN KRP III yang Para Saksi ketahui dilaksanakan dari tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan 19 Oktober 2011, Para saksi juga menerangkan setelah kegiatan Kongres selesai barulah dilakukan pembubaran, hal ini bersesuaian Keterangan Saksi Eliezer Awom, bukti surat, barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh JPU dan Penasehat Hukum serta keterangan Para Terdakwa, yang terungkap sebagai berikut : • Bahwa Kongres Rakyat Papua III dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 16 Oktober hingga 19 Oktober 2011; • Bahwa sebelum Kongres Rakyat Papua III dilaksanakan dibentuk Panitia yang di Ketuai oleh Sdr. Terdakwa Selpius Bobii; • Bahwa Panitia telah mengajukan surat undangan Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua barat yang ditujukan kepada Presiden R.I Bpk. Susilo Bambang Yuddoyono dan telah direspon dengan memerintahkan Menkopolhukam dan untuk membangun kepercayaan (Trust building) terhadap panitia KRP III telah menugaskan Dirjen Otda sebagai keynote speaker pada acara KRP III; • Bahwa Surat menkopolhukkam tersebut juga ditembuskan kepada Kapolda Papua, Gubernur Papua, Pangdam XVII Cenderawasih; • Bahwa selanjutnya Pihak Panitia KRP III memberikan Pemberitahuan kegiatan kepada Kapolda Papua dengan nomor surat 33SPK/TKRNRPB/X/2011; • Bahwa dalam pelaksanakan KRP III Pihak Polda Papua, TNI dan Petapa melakukan Pengamanan; • Bahwa selama KRP III berlangsung aman dan tertib tanpa ada larangan dari Pemerintah Pusat, daerah maupun pihak keamanan (Polri dan TNI) • Bahwa pelaksanakan Kongres dihadiri oleh 12.0000 peserta yang berasal dari 7 wilayah adat yaitu : Mamta, Saireri, Domberai, Bomberai, Anim Ha,Lapago, Me pago; • Bahwa KRP III juga menghadirkan Peninjau dan Pengamat; • Bahwa pelaksanakan KRP III yang berlangsung di Lapangan Zakeus Padang Bulan Abepura mengagendakan pembahasan Komisi-komisi yangterdiri dari : Komisi Hukum, Komisi Politik, Komisi Keuangan dan Komisis Khusus ; • Bahwa hasil dari pembahasan Komisi-komisi tersebut disampaikan dalam bentuk siaran pers setiap selesai kegiatan KRP III; • Bahwa salah satu hasil dari pembahasan di Komisi-komisi tersebut adalah mengangkat Sdr. Forkurus Yaboisembut, S.Pd sebagai Presiden dan Sdr. Edison Kladius Waromi, S.H sebagai Perdana Menteri Negara Federal Papua Barat; Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


22

• Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 telah dihasilkan Deklarasi Pemulihan Papua barat di negeri Papua barat; • Bahwa Deklarasi tersebut dibacakan oleh Forkorus Yaboisembut, S.Pd; • Bahwa setelah Pembacaan Deklarasi Pemulihan selesai kegiatan KRP III kemudian ditutup dengan ibadah kemudian dilanjutkan dengan jumpa pers; • Bahwa setelah Jumpa pers 2 (dua) jam kemudian aparat keamanan yang terdiri dari Polri dan TNI melakukan penyerangan dan penangkapan di tempat pelaksanaan KRP III; • Bahwa ketika penangkapan terjadi disertai dengan tindakan kekerasan baik kepada peserta maupun para terdakwa; • Bahwa pasca penyerangan terdapat 3 (tiga) korban yang meninggal dunia, dan sejumlah orang kemudian ditangkap dan diantar ke Mapolda Papua untuk di periksa. IV. ANALISA YURIDIS

Bahwa sebelum unsur-unsur dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diuraikan lebih jauh, terlebih dahulu kami akan soroti tentang Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa dalam surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut umum Nomor : PDM-457/JPR/Ep.2/12/2011 menyebutkan bahwa Para Terdakwa didakwa bersama-sama mencoba melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan serta melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara, jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Bahwa ternyata ketika Jaksa Penuntut umum mengajukan tuntutan kepada Para Terdakwa sama sekali tidak menguraikan dengan jelas semua unsur-unsur pasal sesuai dengan unsur-unsur pasal dakwaan terutama mengenai apa yang dimaksud dengan makar, Saudara Jaksa Penuntut umum hanya menguraikan unsur barang siapa, unsur dengan Maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara, unsur melakukan, menyuruh melakukan perbuatan dan unsur mencoba melakukandengan menghilangkan kata Makar dalam uraian unsur-unsur tuntutan penuntut umum yang tertuang dalam surat tuntutan nomor: PDM-457/JPR/Ep.2/12/2012 dan telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2012, entah apa maksud penuntut umum menghilangkan kata “Makar”. Karena dengan dihilangkannya kata makar, telah merubah makna dakwaan dan tuntutan penuntut umum itu sendiri. Tindakan jaksa penuntut umum ini menunjukkan tidak profesionalnya dalam penanganan perkara ini. Bahwa untuk menguji kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti serta sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Mencoba melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut serta Melakukan Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


23

Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan tunggal Sdr. JPU, dimana para terdakwa dituntut telah melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP jo Pasal 53 (1) KUHP, akan kami buktikan unsur-unsurnya yang kami uraikan secara lengkap sebagai berikut: 1. Unsur Barang Siapa; 2. Unsur Makar; 3. Unsur dengan maksud/niat hendak; 4. Unsur supaya seluruh atau sebagian Wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara; 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan; 6. Unsur Mencoba Melakukan. Ad.1. Unsur Barang Siapa Bahwa unsur Barang siapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu delik; yang dalam perkara ini telah mengajukan Para Terdakwa 1.Selpius Bobii, 2.August Makbrawen Sananay Kraar, S.IP, 3.Dominikus Sorabut, 4.Edison Kladius Waromi, SH dan 5.Forkorus Yaboisembut, S.Pd, yang telah dilakukan penyidikan, maupun telah diperhadapkan dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap dakwaan dan tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya. Bahwa untuk dapatnya suatu perbuatan dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa, sangat diperlukan dan tergantung pada pembuktian unsur-unsur lain daripada pasal-pasal yang didakwakan Dengan demikian UNSUR BARANG SIAPA, yang didakwa dan dituntut kepada Para Terdakwa belum terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, karena masih tergantung pembuktian unsurunsur lainnya. Ad.2. Unsur Makar Bahwa di dalam penjelasan KUHP tidak memberikan pengertian tentang makar, namun dalam Kamus Hukum karangan Yan Pramadya Puspa, hal 12 memberikan pengertian MAKAR/ANSLAG adalah “setiap perbuatan yang bersifat menyerang yang ditujukan kepada Presiden atau wakilnya dengan maksud hendak merampas kemerdekaan atau menjadikan mereka tidak berdaya atau tidak cakap memerintah”. Sehingga untuk memenuhi unsur ini harus ada tindakan fisik berupa serangan terhadap Pemerintah yang berkuasa dalam mewujudkan unsur supaya wilayah Negara seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain. Menurut R. Soesilo, (dalam KUHP serta Komentar-komentarnya, hal.109): Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


24

1. Tentang “aanslaag” ( makar, penyerangan) lihat catatan pada pasal 87 dan 104) 2. Obyek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah Negara Kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara ialah dengan jalan: a. Menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian kebawah pemerintah Negara Asing yang berarti menyerahkan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian kepada kekuasaan Negara Asing misalnya daerah Indonesia (seluruhnya) atau daerah Kalimantan sebagian) diserahkan kepadaPemerintah Inggris, atau b. Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan Negara yang berdiri sendiri. Dalam pertimbangan putusan pengadilan negeri Jayapura Nomor: 78/Pid.B/2009/PN.JPR, halaman 51 disebutkan : menimbang bahwa kata makar berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Balai Pustaka berarti : 1. Akal busuk ; tipu muslihat; 2. Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dsb. 3. Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah Bahwa jika pengertian makar di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap sebagai berikut: • Bahwa Kongres Rakyat Papua III dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 16 Oktober hingga 19 Oktober 2011; • Bahwa sebelum Kongres Rakyat Papua III dilaksanakan dibentuk Panitia yang di Ketuai oleh Sdr. Terdakwa Selfius Bobii; • Bahwa Panitia telah mengajukan surat undangan Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua barat yang ditujukan kepada Presiden R.I Bpk. Susilo Bambang Yuddoyono dan telah direspon dengan memerintahkan Menkopolhukam dan untuk membangun kepercayaan (Trust building) terhadap panitia KRP III telah menugaskan Dirjen Otda sebagai keynote speaker pada acara KRP III; • Bahwa Surat menkopolhukkam tersebut juga ditembuskan kepada Kapolda Papua, Gubernur Papua, Pangdam XVII Cenderawasih; • Bahwa selanjutnya Pihak Panitia KRP III memberikan Pemberitahuan kegiatan kepada Kapolda Papua dengan nomor surat 33-SPK/TKRNRPB/X/2011; • Bahwa dalam pelaksanakan KRP III Pihak Polda Papua, TNI dan Petapa melakukan Pengamanan;



25

• Bahwa selama KRP III berlangsung aman dan tertib tanpa ada larangan dari Pemerintah Pusat, daerah maupun pihak keamanan (Polri dan TNI) • Bahwa pelaksanakan Kongres dihadiri oleh 12.0000 peserta yang berasal dari 7 wilayah adat yaitu : Mamta, Saireri, Domberai, Bomberai, Anim Ha,Lapago, Me pago; • Bahwa KRP III juga menghadirkan Peninjau dan Pengamat; • Bahwa pelaksanakan KRP III yang berlangsung di Lapangan Zakeus Padang Bulan Abepura mengagendakan pembahasan Komisi-komisi yang terdiri dari : Komisi Hukum, Komisi Politik, Komisi Keuangan dan Komisis Khusus ; • Bahwa hasil dari pembahasan Komisi-komisi tersebut disampaikan dalam bentuk siaran pers setiap selesai kegiatan KRP III; • Bahwa salah satu hasil dari pembahasan di Komisi-komisi tersebut adalah mengangkat Sdr. Forkurus Yaboisembut, S.Pd sebagai Presiden dan Sdr. Edison Kladius Waromi, S.H sebagai Perdana Menteri Negara Federal Papua Barat; • Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 telah dihasilkan Deklarasi Pemulihan Papua barat di negeri Papua barat; • Bahwa Deklarasi tersebut dibacakan oleh Forkorus Yaboisembut, S.Pd; • Bahwa setelah Pembacaan Deklarasi Pemulihan selesai kegiatan KRP III kemudian ditutup dengan ibadah kemudian dilanjutkan dengan jumpa pers; • Bahwa setelah Jumpa pers beberapa jam kemudian aparat keamanan yang terdiri dari Polri dan TNI melakukan penyerangan dan penangkapan di tempat pelaksanaan KRP III selanjutnya para terdakwa dan massa dibawa ke Mapolda Papua; • Bahwa ketika penangkapan terjadi disertai dengan tindakan kekerasan baik kepada peserta maupun para terdakwa dan pasca penyerangan terdapat 3 (tiga) korban yang meninggal dunia; Maka UNSUR MAKAR yang didakwakan kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud/niat hendak; Bahwa perkataan “dengan maksud” adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk”, sehingga opzet di dalam kejahatan (pasal 106 KUHP) INI HARUSLAH DITAFSIRKAN dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “Opzet als oorgmerk”. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “DENGAN MAKSUD” oleh pembuat Undang-undang sebagaimana yang dijelaskan dalam Memori van toelicting adalah sebagai indikator apakah dalam suatu tindakan tersebut ada unsur kesengajaan atau opset. Bahwa menurut memori Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


26

van toelicting unsur kesengajaan terbukti apabila dikehendaki dan mengerti akibat dari perbuatannya in casu kehendak dan mengerti akibat perbuatan dimaksud harus bersesuaian dengan unsur-unsur pasal yang lain seperti pasal makar dan unsur memisahkan diri sebagian atau seluruhnya hal yang tidak bersesuaian dengan unsur pasal lain tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai unsur dengan maksud. • Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi maupun para terdakwa bahwa sebelum dilaksanakan telah ada pemberitahuan ke Polda Papua dan diterima di bagian Intel. Bahwa unsur keamanan dalam hal ini pihak kepolisian mengetahui dan memahami sepenuhnya kegiatan tersebut. • Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi maupun Terdakwa bahwa pelaksanaan KRP III akan dibuka oleh Dirjen Otda Kemdagri sekaligus sebagai keynote speaker (Narasumber Utama). • Bahwa dari pelaksanaan KRP III berjalan tertib sampai penutupan baru kemudian dilakukan penyerangan oleh aparat. • Bahwa selama pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III pada tanggal 17 s/d 19 Oktober 2011, tidak ada kekerasan terhadap aparat keamanan (TNI/POLRI); • Bahwa satu buah spanduk yang bertuliskan : Thema : mari kita menegakkan hak-hak orang asli Papua dimasa kini dan masa depan; Sub thema: Membangun pemahaman secara jujur, adil dan menyeluruh demi menegakkan hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk hak politik dimasa depan yang lebih baik, maju, adil, demokratis, aman , damai sejahtera, dan bermartabat . • Bukti Surat dari Penasehat Hukum adalah Surat Nomor :. B.960/Ses/Polhukam/10/2011 perihal Penugasan Dirjen Otda Kemdagri untuk membuka dan menjadi Keynote Speaker pada KRP –III di Auditarium Uncen Jayapura. Dari uraian kami tersebut diatas maka UNSUR DENGAN MAKSUD/NIAT HENDAK yang didakwakan dan dituntut pada Para Terdakwa tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Supaya seluruh atau sebagian Wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara Pengertian “supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara”, menurut R. Soesilo, “merupakan perbuatan kekerasan fisik yang bersifat menyerang yang menyebabkan terpisahnya negara atau yang dapat menyebabkan terpisahnya negara”. Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


27

Bahwa maksud unsur ini adalah adanya tindakan Para Terdakwa 1.Selpius Bobii, 2.August Makbrawen Sananay Kraar, S.IP, 3.Dominikus Sorabut, 4. Edison Kladius Waromi, SH dan 5. Forkorus Yaboisembut, S.Pd. untuk memisahkan sebagian wilayah Negara atau seluruhnya jatuh ketangan musuh atau kekuasaan asing atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut: • Bahwa KRP III adalah bagian dari proses demokrasi di Indonesia. • Bahwa KRP III telah ada ijin dari Sesmenkopolhukam • Bahwa kegiatan KRP III ada pemberitahuan ke Polda Papua, hal ini dibuktikan dengan adanya pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan gabungan TNI/POLRI. • Bahwa dari tanggal 16 s/d 19 Oktober 2011, telah dilaksanakan Kongres Rakyat Papua III yang menghasilkan Deklarasi Pemulihan Bangsa Papua di Negeri Papua Barat; Dengan demikian unsur “supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara” yang didakwakan dan dituntut kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi dan karenanya Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5.Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Bahwa bunyi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut: “Dipidana sebagai pembuat, suatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” Bahwa 6 (enam) saksi dari 8 (delapan) saksi yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, masing-masing atas nama Lambertus Limbong Sattu, Ahmed Mahu, Syafrudin Mahmud, Jetny Leonard Sohilait, Suardi Madjid, Andi Goni menerangkan bahwa mereka melakukan pengamanan pada KRP III dengan jarak kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 150 meter dengan terhalang oleh Tembok setinggi kurang lebih 2-3 meter. Bahwa para saksi tidak mengenal para terdakwa secara keseluruhan namun hanya mengenal Terdakwa Forkorus Yaboisembut, S.Pd dari media (Koran). Bahwa para saksi tidak mengetahui peran masing-masing Terdakwa pada KRP III. Bahwa para saksi ketika diperiksa di Polda Papua barulah diputarkan rekaman video pelaksanaan KRP III. Bahwa para saksi tidak mengetahui siapa yang membuat deklarasi pemulihan tersebut. Bahwa Para Terdakwa setelah selesai melakukan Kongres Rakyat Papua III/Kongres telah ditutup, 2 (dua) Jam kemudian barulah aparat kepolisian melakukan penyerangan. Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


28

Dengan demikian Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang didakwakan dan dituntut kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi dan karenanya Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6.Unsur mencoba melakukan Bahwa unsur-unsur dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) berbunyi : “mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya”; Bahwa 6 (enam) saksi dari 8 (delapan) saksi yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, masing-masing atas nama Lambertus Limbong sattu, Amet Mahu, Syafrudin Mahmud, Jetny Leonard Sohilait, Suardi Madjid, Andi Goni, menerangkan bahwa mereka melakukan pengamanan pada KRP III dengan jarak kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 150 meter dengan terhalang oleh Tembok setinggi kurang lebih 2-3 meter. Bahwa para saksi tidak mengenal para terdakwa secara keseluruhan namun hanya mengenal Terdakwa Forkorus Yaboisembut, S.Pd dari media (Koran). Bahwa para saksi tidak mengetahui peran masing-masing Terdakwa pada KRP III. Bahwa para saksi ketika diperiksa di Polda Papua barulah diputarkan rekaman video pelaksanaan KRP III. Bahwa para saksi tidak mengetahui siapa yang membuat deklarasi pemulihan tersebut, saksi tidak mengetahui isi deklarasi Bahwa Para Terdakwa setelah selesai melakukan Kongres Rakyat Papua III/Kongres telah ditutup (Jeda waktu 2 Jam) barulah aparat kepolisian melakukan penyerangan. Sesuai fakta persidangan tidak ada saksi yang mengetahui dengan jelas Para Terdakwa mecoba melakukan tindak pidana makar sehubungan dengan KRP III, tidak ada persesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya (keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti). Dengan demikian Unsur mencoba melakukan, yang didakwakan dan dituntut kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi dan karenanya Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa jika konstruksi hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur pasal dakwaan Mencoba melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut serta Melakukan Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan tunggal Sdr. JPU, dimana Para Terdakwa dituntut telah melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP jo Pasal 53 (1) KUHP, sebagaimana yang telah diuraikan diatas dikaitkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana juga telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pasal tersebut tidak terbukti Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


29

secara sah dan meyakinkan sehingga konsekwensi yuridisnya Para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan Pidana. Bahwa pengadilan yang dilakukan terhadap Terdakwa 1.Selpius Bobii, 2.August Makbrawen Sananay Kraar, S.IP, 3. Dominikus Sorabut, 4. Edison Kladius Waromi, SH dan 5. Forkorus Yaboisembut, S.Pd. adalah untuk melihat tindak pidana yang didakwakan dalam konteks untuk meminta pertanggung jawaban terhadap delik yang dilakukan, tetapi yang terjadi adalah kita mengadili suatu pemikiran tentang Pelaksanaan KRP III, tidak lebih dari “Mengadili suatu proses demokrasi”, padahal orang yang terbukti bersalah dihukum karena perbuatannya bukan karena pemikirannya. Bahwa Dakwaan dan Tuntutan pidana terhadap Para terdakwa 1.Selpius Bobii, 2.August Makbrawen Sananay Kraar, S.IP, 3.Dominikus Sorabut, 4.Edison Kladius Waromi, SH dan 5.Forkorus Yaboisembut, S.Pd. menunjukkan kepada kita bahwa didalam Negara demokrasi ini “kita belum siap berbeda pendapat” tentang wacana Papua kemarin, hari ini dan esok, padahal wacana dalam pemikiran tentang ini telah banyak ditulis secara ilmiah, dan ini sah-sah saja. Menjadi preseden buruk ketika orang menyuarakan aspirasi ini kemudian diperhadapkan dengan proses pidana. Dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari dakwaan saja, maka dianggap secara hukum tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN Sebagai upaya untuk memahami peran peradilan dalam konteks benteng terakhir permasalahan hukum di Indonesia, perlu kita cermati bagaimana sistem hukum yang ada serta undang-undang yang berlaku yang menjadi dasar bekerjanya lembaga peradilan. Apakah suatu proses peradilan itu telah berjalan secara adil atau tidak, tidaklah terlalu mudah diperoleh jawabannya, apalagi jika hanya dilihat dalam kerangka sempit prosedural. Karena hal tersebut mengundang dua sumber masalah sekaligus, yaitu masalah yang bersifat politis dan tehnis prosedural. Dalam sisi politis, sistem hukum yang menaungi kehidupan lembaga peradilan masih menjadi pertanyaan, mungkinkah lembaga peradilan dapat berjalan secara adil dan tidak memihak (fair), utamanya kasus-kasus yang berdimensi politis. Dalam teknis prosedural, apakah suatu proses pemeriksaan perkara didepan pengadilan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam menempatkan Para Terdakwa sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak dasar yang dilindungi sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde). Dalam era reformasi ini, persoalan-persoalan pidana dan atau tindak pidana diharapkan benar-benar diletakkan dalam kerangka hukum, artinya kesalahan Terdakwa tidak ditentukan oleh Mejelis Hakim sebagai perpanjangan kepentingan penguasa, Majelis Hakim tidak lagi digunakan sebagai instrumen penyampaian pesan-pesan politik dari Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR


30

sebagian warga Negara yang memegang tampuk kekuasaan. Kemandirian Majelis Hakim untuk menolak segala bentuk intervensi dari pemerintah dan atau sebagian warga, keberanian hakim untuk bertindak secara objektif dan keberanian mengambil keputusan sesuai sistem peradilan yang dapat dipertanggung jawabkan, sangat diidamkan oleh pencari keadilan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa 1.Selpius Bobii, 2.August Makbrawen Sananay Kraar, S.IP, 3.Dominikus Sorabut, 4.Edison Kladius Waromi, SH dan 5.Forkorus Yaboisembut, S.Pd, berkesimpulan: Dalam perkara incasu Para Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa 06 Maret 2012, fakta persidangan telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terkualifikasi dalam unsur-unsur yang dimaksud dalam dakwaan tindak pidana Mencoba melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut serta Melakukan Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan tunggal Sdr. Penuntut Umum, para terdakwa melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP jo Pasal 53 (1) KUHP. Oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutuskan, menyatakan : “MEMBEBASKAN TERDAKWA 1.SELPIUS BOBII, 2.AUGUST MAKBRAWEN SANANAY KRAAR, S.IP, 3.DOMINIKUS SORABUT, 4.EDISON KLADIUS WAROMI, SH dan 5. FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd SERTA MEREHABILITASI NAMA BAIK PARA TERDAKWA;

VI. PENUTUP Akhirnya kami serahkan sepenuhnya atas diri Terdakwa 1. Selpius Bobii, 2.August Makbrawen Sananay Kraar, S.IP, 3.Dominikus Sorabut,4. Edison Kladius Waromi, SH dan 5.Forkorus Yaboisembut, S.Pd. kepada Majelis Hakim yang kami hormati, karena fungsi kami hanyalah membantu persidangan yang terhormat ini mengungkapkan dan menggali fakta-fakta yang sebenarnya. Kami beharap dari putusan Majelis Hakim ini dapat menunjukan kepada Rakyat Papua makna keadilan; dan biarkanlah keadilan itu menang. Semoga Tuhan Yang Maha Adil senantiasa memberi petunjuk dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.




31

NOTA PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM

Recommend Documents