Kesejawatan, Pembinaan dan Pembelaan Profesi DUDUT RUSTYADI BHP2A IDI Wilayah Bali SIMPOSIUM DAN WORKSHOP HUT IDI KE-64 IDI WILAYAH BALI/CABANG DENPASAR
CURRICULUM VITAE Nama Tempat, tgl lahir Alamat Telepon E-mail Jabatan
: dr. Dudut Rustyadi, SpF : Denpasar, 15 Maret 1970 : Jl. Tukad Pancoran II Perum. Batanghari Putra Garden No.13 Panjer Denpasar : + 62812 3994 234 ::
[email protected] : - Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah - Ketua Divisi Medikolegal Bagian/SMF IKF FK UNUD/RSUP Sanglah - Ketua Komite Etik dan Hukum BROS - Anggota Komite Etik dan Hukum, dan Sub Komite Etik & Disiplin RSUP Sanglah
CURRICULUM VITAE Jabatan : - Ka.Tim PM DVI BIDDOKKES POLDA Bali - Konsultan Forensik RS Bhayangkara - Konsultan Medikolegal PT ABH Cab. Bali - Konsultan Medikolegal di beberapa RS Pendidikan : - Dokter, FK UNS, lulus tahun 1998 - Spesialis Forensik, FKUI lulus tahun 2007 Pekerjaan : - PNS Organisasi : - BHP2A IDI Wilayah Bali - Ketua PDFI Cabang Bali & Nusra
CURRICULUM VITAE
Seminar/Pelatihan Medikolegal : • “Menangkal Malpraktek Melalui Peningkatan Kepekaan & Kesadaran Etik” , di Jakarta, 2004 • “Medikoetikolegal Aplikasi Hukum Kedokteran”, Jakarta, 2005 • Antisipasi Sindroma 3 Tempat Praktek”, Jakarta, 2005 • “Aplikasi Hukum Disiplin Kedokteran dalam Konteks UU Praktek Kedokteran RI” Jakarta, 2005. • “Hubungan Dokter Pasien dalam Dugaan Malpraktek serta Pemecahannya” Jakarta, 2006.
CURRICULUM VITAE • Surviving Claims and Complains: Anticipating the New Emerging Requirments of Hospital Act and Health Act, Jakarta, 2009 • Bimbingan Teknis Penyusunan Hospital by Laws dan Medical Staff by Laws, Yogyakarta , 2010 • Peningkatan Keterampilan Medikolegal di Rumah Sakit, Yogyakarta, 2011 • Analisa secara Medikolegal kasus sengketa medis, Jakarta, 2012 • Pelatihan mediator (ADR), Denpasar, 2013 • Lokakarya Nasional Hukum Kesehatan, Jakarta, 2014
Pokok Bahasan • Nilai-nilai kesejawatan • Mekanisme pembinaan profesionalisme sejawat dokter anggota IDI • Pengenalan biro hukum dan pembinaan atau pembelaan anggota IDI • Pembelaan dan advokasi profesi kedokteran
Nilai-nilai Kesejawatan Kewajiban dokter terhadap teman sejawat ;
- Memperlakukan sejawatnya sebagaimana ia ingin diperlakukan. * - Tidak boleh mengambil alih pasien dari sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis ** - Wajib merujuk ke Dokter/RS lain yang mempunyai kemampuan lebih baik * -
* Pasal 18 dan ** Pasal 19 KODEKI tahun 2012
*** SE Ditjen Yanmed Depkes RI No YM.02.04.3.5.2504 : Pedoman Hak dan kewajiban pasien, dokter dan RS
Cont`...Nilai-nilai Kesejawatan Menjunjung tinggi kesejawatan (The Golden Rule) ;
1. Hindari perbuatan tidak kolegial. 2. Hindari pencemaran nama baik. 3. Bimbingan dokter senior. 4. Tidak melecehkan sejawat. 5. Hati-hati dan menahan diri. 6. Tidak mempersulit rekomendasi.* * Pasal 18 KODEKI tahun 2012
Cont`...Nilai-nilai Kesejawatan Pindah pengobatan ; 1.Konsul dan pengobatan lebih lanjut 2.Konsul dan saran pengobatan 3.Konsul dan rawat bersama.* * Pasal 19 KODEKI tahun 2012
Pembinaan Profesionalisme • Kata “Pembinaan” banyak muncul dalam tatanan lembaga (organisasi), tetapi arti sebenarnya mungkin tidak jelas bagi kebanyakan orang. • Direktorat di Kementerian Kesehatan juga menggunakan kata “pembinaan” atau “Bina” yang tak menjelaskan arti “pembinaan”itu. • Bagaimana bila dikaitkan dengan profesi dokter? • Apakah pembinaan benar-benar sudah terjadi di IDI dengan program P2KB nya?
Cont`...Pembinaan Profesionalisme • Pengertian pembinaan adalah ; upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik * • Lalu apakah pembinaan profesi dokter? • Supaya dokter lebih baik dalam melakukan praktik kedokteran? * KBBI
Cont`...Pembinaan Profesionalisme • Tampaknya ada euphemism dalam mengangkat istilah “pembinaan” karena pada kenyataannya, pembinaan profesi yang dimaksud dalam program P2KB merupakan upaya pengawasan profesi (professional oversight).
Cont`...Pembinaan Profesionalisme • Program P2KB merupakan upaya pembinaan bersistem agar dokter dalam menjalankan profesinya dengan baik . • Dengan cara selalu menjaga peningkatan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill), serta sikap (attitude) profesionalnya. • Dalam prakteknya tidak dapat dilepaskan dari mekanisme licensure atau pemberian izin praktik
Cont`...Pembinaan Profesionalisme • Dalam profesinya seorang dokter (juga profesi lain) harus memperbarui ilmu dan keterampilannya karena ilmu kedokteran selalu berkembang, masalah kedokteran dan kesehatan juga selalu berubah. • IDI bertanggungjawab menjamin dokter yang bekerja di Indonesia adalah dokter yang kompeten melakukan pradok.
Cont`...Pembinaan Profesionalisme • IDI menjalankan tanggung jawab secara “administratif”, dengan memberikan Rekomendasi bagi dokter yang akan mengurus izin praktiknya, dan mulai terlibat dalam proses sertifikasi dan resertifikasi melalui perhimpunan (spesialis maupun nonspesialis) di bawah IDI dengan menyelenggarakan pembinaan bersistem bagi anggotanya. • Melalui program P2KB diharapkan dapat selalu dijaga dan ditingkatkan profesionalisme dokter.
Biro Hukum dan Pembinaan/Pembelaan Anggota (BHP2A) * BHP2A dibentuk ditingkat pusat, wilayah dan bila perlu di tingkat cabang. Tugas dan wewenang a. Melakukan pembinaan dan pengawasan praktik dokter serta kesadaran hukum kesehatan / kedokteran. b. Membela anggota dalam mendapatkan rasa keadilan dalam menjalankan profesinya, baik yang menyangkut masalah etik, hukum, administrasi, atau organisasi. * Pasal 48 AD/ART IDI
Cont`... BHP2A Tugas dan wewenang c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
Pembelaan dan advokasi Profesi Dokter Program BHP2A: • Pembinaan • Pembelaan • Koordinasi
PEMBINAAN BHP2A Pembinaan meliputi upaya : • Promotif • Preventif
Cont`...Pembinaan BHP2A Promotif : • Pemahaman tentang Hukum Kesehatan • Selalu dalam koridor hukum • Citra profesi yang lebih baik ( bagi anggota dan masyarakat ) • Meningkatkan mutu Yankes
Cont`... Pembinaan BHP2A Preventif : • Melakukan penyuluhan/ penyegaran, diskusi dan workshop tentang Hukum Kesehatan • Melakukan pembinaan anggota yang telah diberi sanksi etik, disiplin dan hukum • Melakukan advokasi perundang-undangan ( Permenkes, Perpres, PP dan UU ) • Mengadakan pertemuan profesi atau antar profesi kesehatan guna memahami perkembangan hukum • Optimalisasi kerja sama antar instansi, misalnya dengan Polri ( MOU )
PEMBELAAN BHP2A Tahapan : 1. Laporan / Pengaduan - Temuan 2. Analisa dan Kesimpulan 3. Penatalaksanaan 4. Rehabilitasi
1. Laporan/Pengaduan -Temuan a. Laporan/Pengaduan • Dengan kuasa hukum (LSM/Pengacara) • Tanpa kuasa hukum ( pasien/keluarga pasien ) b. Temuan pengurus/ Laporan anggota IDI lain dan atau dari masyarakat
2. Analisa dan Kesimpulan • Verifikasi permasalahan dengan memanggil pelapor atau teradu • Membuat analisa permasalahan secara medikolegal • Melakukan kajian hukum kesehatan terkait permasalahan • Membuat kesimpulan sementara (terkait unsur etik / disiplin / hukum)
3. Kasus Posisi & Tata laksana • Putih ( tidak ada unsur etik, disiplin maupun hukum ) ; BHP2A wajib melakukan pembelaan anggota terlapor/teradu dengan berkoordinasi dengan IDI wilayah/cabang dimana tempat anggota terlapor/teradu berasal. • Abu-abu ( belum jelas unsurnya ) ; melakukan verifikasi lebih lanjutmasalah,
analisa dan kajian
Cont`...Kasus Posisi • Hitam: jelas melanggar Etik, Disiplin dan Hukum ; a. Etik, maka IDI wajib ke MKEK, dan BHP2A wajib melakukan pendampingan dan pembelaan sesuai dengan AD/ART IDI. b. Disiplin, maka IDI wajib melaporkan ke MKDKI, dan BHP2A wajib melakukan pendampingan dan pembelaan sesuai dengan AD/ART IDI.
Cont`...Kasus Posisi c. Hukum, BHP2A wajib melakukan pendampingan dan pembelaan sesuai dengan AD/ART IDI, sebatas memberikan arahan/petunjuk proses penegakan hukum, agar tidak keluar dari norma hukum yang berlaku. Bila perlu mencarikan Penasehat Hukum yang kompeten dan menguasai Hukum Kesehatan • Upaya penyelesaian disiplin dan hukum (pidana/perdata) dengan melakukan pendekatan penyelesaian secara non litigasi.
4. Rehabilitasi • Memulihkan nama baik setelah selesai menjalani sanksi etika, disiplin atau hukum • Memberikan motivasi untuk bersemangat kembali bekerja sesuai kode etik kedokteran • Mengingatkan untuk selalu bekerja sesuai norma yang berlaku dan etika profesi
KOORDINASI BHP2A Hubungan ; 1. PB IDI - IDI Wilayah- IDI Cabang 2. BHP2A - MKEK/MKDKI/Penegak hukum 3. Divisi hukum dari masing-masing perhimpunan
Cont`...Koordinasi BHP2A Hubungan PB IDI-IDI Wilayah-IDI Cabang • Merupakan hubungan koordinasi, bukan komando • Dalam rangka pembinaan atau pembelaan, BHP2A Cabang dapat meminta ke BHP2A Wilayah dan atau langsung ke BHP2A Pusat
Cont`...Koordinasi BHP2A Hubungan BHP2A - MKEK/MKDKI/Penegak hukum ; • Pendampingan dan pembelaan anggota dilakukan oleh BHP2A Cabang/Wilayah apabila pelaporan/ pengaduan masalah berada di Cabang/Wilayah • Bila Pelaporan/Pengaduan ke BHP2A PB IDI sedangkan permasalaham tersebut berada di Cabang/Wilayah, maka BHP2A PB IDI akan melimpahkan ke Cabang/Wilayah terkait untuk dapat melakukan upaya penyelesaian secara maksimal, sedangkan BHP2A PB IDI tetap melakukan koordinasi dan pemantauan
Cont`...Koordinasi BHP2A • Jika cabang/wilayah mengalami kesulitan dalam upaya tersebut, maka BHP2A PB IDI memberikan bantuan upaya penyelesaian atau pembelaan.
Simpulan • Memperlakukan sejawat sebagaimana ia ingin diperlakukan merupakan hal yang utama dalam nilai-nilai kesejawatan dokter. • IDI bertanggungjawab menjamin dokter yang bekerja di Indonesia adalah dokter yang kompeten melakukan pradok melalui program P2KB. • BHP2A bertugas membela anggota IDI untuk mendapatkan rasa keadilan dalam menjalankan profesinya, menyangkut masalah etik dan hukum.
ANY QUESTION ?
