TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR OBSCUUR LIBEL DAN IMPLIKASINYA JIKA DITERIMA OLEH HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR : 46/PID.B/2011/PN.JPR)

Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh Dara Pustika Sukma NIM. E 0008136

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013

commit to user i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)


Oleh Dara Pustika Sukma NIM. E0008136

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 17 Januari 2013

Dosen Pembimbing

Bambang Santoso, SH.,M.Hum NIP. 196202091989031001

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)


Oleh : Dara Pustika Sukma NIM. E0008136

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari

:

: Kamis

Tanggal : 31 Januari 2013

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto,S.H.,M.H NIP. 19570629 198503 1002 Ketua

2. Kristiyadi, S.H., M.Hum

:..............................................................

NIP. 19581225 1986011001 Sekretaris

3. Bambang Santosa, S.H., M.Hum. :.............................................................. NIP. 1962020919890 31001 Anggota

Mengetahui, Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. NIP. 19570203 198503 2001

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama NIM

: Dara Pustika Sukma : E0008136 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan hukum (skripsi)

berjudul : Telaah Normatif Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel Dan Implikasinya Jika Diterima Oleh Hakim Dalam Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 46/Pid.B/2011/PN.JPR) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal bukan karya saya dalam Penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari Penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 17 Januari 2013 Yang membuat pernyataan

Dara Pustika Sukma NIM.E0008136

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Dara Pustika Sukma, E0008136. 2013. TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR OBSCUUR LIBEL DAN IMPLIKASINYA JIKA DITERIMA OLEH HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR : 46/PID.B/2011/PN.JPR) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pengajuan eksepsi oleh terdakwa secara benar terhadap surat dakwaan penuntut umum atas dasar obscuur libel dan implikasinya jika diterima oleh hakim dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum.. Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang memberikan preskriptif mengenai mengenai tata cara pengajuan eksepsi oleh terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum atas dasar obscuur libel dan implikasinya jika diterima oleh hakim dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundangundangan, putusan pengadilan negeri Jayapura dengan Nomor : 46/Pid,B/2011/PN.JPR, maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tentang pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum dan implikasi jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh hakim. Kata kunci : Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Obscuur Libel.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Dara Pustika Sukma, E0008136, 2013. NORMATIVE STUDY OF THE FIL LIBEL AND ITS IMPLICATIONS IF ACCEPTED BY THE JUDGE IN THE CASE OF ACQUISITION OF LAND UNLAWFULLY (CASE STUDY IN COURT DECISION NUMBER JAYAPURA: 46/PID.B/2011/PN.JPR) FACULTY OF LAW SEBELAS MARET UNIVERSITY Writing of Law aims to determine the procedure for filing exceptions to the right of the defendant indictment obscuur prosecutor on the basis of libel and the implications if accepted by the judge in the case of acquisition of land unlawfully .. The writing of this law, including the type of normative law research that provides prescriptive the procedure of filing a demurrer by the defendant to the prosecutor's indictment on the basis of obscuur libel and its implications if accepted by the judge in the case of acquisition of land unlawfully using primary legal materials and secondary legal materials. Collection of legal materials engineering study conducted by the literature study to collect legal materials by reading the legislation, court decisions Jayapura by Number: 46/Pid, B/2011/PN.JPR, and literature which is related to the problem that is researched by author. The legal materials analysis technique is performed in a qualitative way. The results obtained from this research that the filing of exceptions by the defendant to the prosecution indictment on the basis of obscuur Libel is in conformity with the provisions of Section 143 Criminal Procedure Code in the case of acquisition of land unlawfully and implications when filing an exception by the defendant to the prosecution indictment on the basis obscuur libel accepted by the judge. Key words: Decisions Jayapura District Court, prosecutor indictment, obscuur libel

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

MOTTO

-

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan kalau kamu memutar balikkan kenyataan atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S.An-Nisa 4 : 135 ) -

I never could have done what I have done without the habit punctuality, order and diligence, without the determination to concentrate myself on one subject at a time (Charles Dickens)

-

When one door closes another door opens, but we often look so long and so regretfully upon the closed door, that we do not see the ones which open for us (Alexander Graham Bell) -

Biarlah orang lain melihat dan menganggapmu jadi orang yang sederhana tetapi sesungguhnya kau orang yang punya, daripada orang melihat dan mengaggapmu orang yang luar biasa tetapi kamu sesungguhnya tidak punya apa-apa (drg. Gani Suharto, Sp. KG)

-

Lakulan apapun yang dapat kamu lakukan sekarang karna waktu tidak akan pernah mau untuk menunggu. (Penulis)

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

Allah SWT, Dzat Maha

yang

Sempurna,

Maha

mendengar doa manusia dan memberi jalan untuk setiap kesulitan

dan

kemudahan

hamba-NYA Baginda

Rasulullah

Muhammad SAW, yang selalu dinantikan

syafaatnya

di

Yaumul Akhir. Ibuku Dra Yuliana Susanti M,Si , Bapakku drg. Gani Suharto, Sp.KG , senyuman kalian

adalah

semangat

hidupku. Adikku

Bhisma

Raga

Sukma, pelengkap hidupku. Sahabat-sahabatku. Almamaterku, Hukum SebelasMaret

commit to user ix

Fakultas Universitas


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum dengan judul: Telaah Normatif Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel Dan Implikasinya Jika Diterima Oleh Hakim Dalam Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 46/Pid.B/2011/PN.JPR) dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan hukum ini, masih banyak kekurangannya. Untuk itu Penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, sehingga dapat memperkaya isi Penulisan hokum ini. Penulis yakin bahwa keberhasilan di dalam penyelesaian Penulisan hukum ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada: 1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ; 2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara 3. Bapak Bambang Santoso, SH.,M.Hum, sekalu pembimbing skripsi Penulis yang telah memberikan banyak masukan, saran dan motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan Penulisan hukum ini. 4. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan nasehat dan pengarahan kepada Penulis selama Penulis belajar di Fakultas Hukum UNS. 5. Bapak Mohammad Adnan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan nasehat dan pengarahan kepada Penulis selama Penulis menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum UNS.

commit to user x


digilib.uns.ac.id

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam Penulisan skripsi ini. 7. Ketua Bagian PPH Ibu Wida Astuti, S.H.,M.H.,dan Mas Wawan anggota PPH yang banyak membantu Penulis dalam Penulisan skripsi ini. 8. Segenap staff Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, yang telah membantu menyediakan bahan referensi yang berkaitan dengan topik Penulisan hukum. 9. Ibuku tersayang Dra. Yuliana Susanti dan Bapakku tersayang drg. Gani Suharto, Sp. KG , yang secara ikhlas lahir batin membesarkan dan mendidikku. Terima kasih tak terhingga untuk kedua orang tuaku yang tanpa hentinya memberikan kasih sayang, doa, harapan, semangat, pengorbanan untuk anak perempuannya. 10. Adikku terhebat, Bhisma Raga Sukma, yang selalu memberi semangat dan dukungan bagi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini. 11. Keluarga besar penulis atas doa dan dukungan yang luar biasa kepada Penulis. 12. Arif Dharmawan dan keluarga, tidak hanya pelengkap tetapi mampu menjadi penyempurna, terima kasih untuk kesabaran dan kesetiaan tanpa batas, juga untuk doa, semangat, motivasi, pengorbanan waktu dan tempat untuk berkeluh kesah bagi Penulis. Thank you for everything you have done for me, darl. 13. Sahabat sekaligus Keluarga JB Family, yang selalu menemaniku, senantiasa mendengarkan segala keluh kesah Penulis, Adhi Prasetyo, Ulti Ulfani Harbie, Okky Surya, Novananda Atmowihardjo, Danny Saputra, Adienitya, Gandhi Erawan, Ayu Mega, Alfian, Guntur Vibrian, Hans Surya. Terima kasih untuk persahabatan yang kalian berikan selama ini. 14. Sahabat yang selalu mendukung Penulis dan tidak pernah lelah untu memberikan dukungan dan perhatian. Novi Rizka Permatasari, Dedi Riyanto, Laelly Marlina, Eriko Priambodo, Dwi Lutfi, Angga Christian, Agustinus Danan, Gesti Kadhesta, Imron Nurul Kolbi, Choirunissa, Nicko

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

Bayu. Terima kasih untuk semangat dan persahabatan yang kalian berikan selama ini. 15. Pengadilan Negeri Surakarta. Terima kasih telah memberi kesempatan Penulis untuk menimba ilmu dalam Kegiatan Magang Mahasiswa, walaupun hanya satu bulan namun benar benar memberi banyak pelajaran berharga bagi Penulis. 16. Oppy yang senantiasa setia mengantarkan dan menemani Penulis kemanapun, dimanapun dan kapanpun, tak pernah lelah dan mengeluh dan telah sabar lahir batin dalam menemani perjalan Penulis. 17. Teman

Teman angkatan 2008 Fakultas Hukum UNS, Teman

teman

Penulis menjadi bagian dari kalian. This is Our Story! 18. Para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih atas jasa-jasa yang telah diberikan.

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan Penulisan Hukum ini. Akhir kata Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangani lmupengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya

Surakarta, 17 Januari 2013

Penulis,

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................ i Halaman Persetujuan Pembimbing ............................................................ ii Halaman Pengesahan Penguji .................................................................... iii Halaman Pernyataan ................................................................................... v Abstrak ....................................................................................................... vi Abstract ...................................................................................................... vii Motto .......................................................................................................... viii Halaman Persembahan ............................................................................... ix Kata Pengantar ........................................................................................... x Daftar Isi ..................................................................................................... xiv Daftar Gambar ............................................................................................. xvii Daftar Lampiran ......................................................................................... xviii BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A.Latar Belakang Masalah .................................................................. 1 B.Rumusan Masalah ........................................................................... 6 C.Tujuan Penelitian ............................................................................. 7 D.Manfaat Penelitian ........................................................................... 7 E.Metode Penelitian ............................................................................ 8 F.Sistematika Penulisan Hukum ......................................................... 11 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 13 A.Kerangka Teori ................................................................................ 13 1.Tinjauan tentang Surat Dakwaan ........................................... 13 a.Syarat Dakwaan ............................................................... 13 b.Bentuk Dakwaan .............................................................. 14 2.Tinjauan tentang Eksepsi ....................................................... 16 a.Pengertian Eksepsi ............................................................ 16 b.Jenis Jenis Eksepsi......................................................... 17 c.P

....................................... 18

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

3.Tinjauan tentang Penuntutan .................................................. 19 a.Pengertian Penuntutan ................................................... 19 b.Pengertian Jaksa Penuntut Umum.................................. 19 4.Tinjauan tentang Upaya Hukum .......................................... 22 a.Pengertian Upaya Hukum .............................................. 22 b.Jenis Jenis Upaya Hukum ........................................... 22 5.Tinjauan Penguasaan Ta

23

B.Kerangka Pemikiran ........................................................................ 25 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................... 37 A.Kesesuaian Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum................................................................ 25 1.Kasus Posisi........................................................................... 25 2.Identitas Terdakwa ................................................................ 25 3.Dakwaan Penuntut Umum .................................................... 26 4.Isi Eksepsi Terdakwa ............................................................ 31 5.Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Terdakwa..... 40 6.Pembahasan ...........................................................................

43

B.Implikasi Yuridis Jika Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum atas Dasar Obscuur Libel Diterima oleh Hakim

45

1.Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri .............................. 45 50 .. 51 BAB IV. PENUTUP ................................................................................. 54 A.Simpulan ..................................................................................... 54 B.Saran ........................................................................................... 55 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

commit to user xvi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran

1

:

Putusan

Pengadilan

Negeri

46/PID.B/2011/PN.JPR

commit to user xvii

Jayapura

Nomor

:


digilib.uns.ac.id

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Untuk membuktikan kesalahan dari pelaku kejahatan, diperlukan serangkaian proses mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, sampai pada putusan yang disertai dengan penjatuhan pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Dari serangkaian proses tersebut, yang menjadi ujung tombak untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah pada proses penuntutannya. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum, ada tiga institusi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kejaksaan menduduki posisi kunci karena dalam proses penyelesaian suatu perkara, jaksa penuntut umum mempunyai fungsi yang berada di tengah-tengah penyidik dan hakim. Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan serta penetapan pengadilan. Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan, namun sebelum melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. (Andi Hamzah, 1987 : 160-161). Dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan. Rumusan

surat

dakwaan

harus

sejalan

dengan

pemeriksaan

penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil

commit to user 1


digilib.uns.ac.id

pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh jaksa untuk menuntut terdakwa. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, terdakwa dapat mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan yang dimaksud.. Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan dan tentang menyimpang tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan. (M Yahya Harahap, 2000 : 387). Berdasarkan pada Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang: 1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik; 2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjukdalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik. 3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 4. Membuat surat dakwan; 5. Melimpahkan perkara kepengadilan; 6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik

commit to user 2


digilib.uns.ac.id

kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah ditentukan; 7. Melakukan penuntutan; 8. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang; 10. Melaksanakan penetapan hakim. Salah satu hal terpenting dalam proses penuntutan perkara korupsi ialah penyusunan dakwaan oleh penuntut umum. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara. ke Pengadilan yang memuat narria dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.(A. Sutomo,

Pedoman

Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen. Jakarta : Pradnya Paramita, 1990. hlm.4.) dan Harun M. Husein merumuskan surat dakwaan sebagai at yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umu, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Surat mana menjadi dasar dan

Surat Dakwaan : Tekhnik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Jakarta : Rineka Cipta, 1994. hlm. 44)

commit to user 3


digilib.uns.ac.id

Dengan demikian, surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. (A. Hamzah dan Irdan Dahlan. Surat Dakwaan. Bandung: Alumni, 1987. Hlm.18.) Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara. ke Pengadilan yang memuat narria dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan

serta uraian secara cermat, jelas dan

lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang

memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-

undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan. Surat dakwaan harus sudah dibuat dan harus dilampirkan pada waktu pelimpahan perkara ke Pengadilan dan surat dakwaan inilah yang nanti akan menjadi dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan yang merupakan titik pemeriksaan di sidang tersebut. Penuntut Umum tidak

tolak arah

boleh menuntut

pemidanaan selain berdasar pasal-pasal yang unsur-unsumya telah diuraikan dalam pasal yang didakwakan itu. Surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi Pasal 197 KUHP, dalam hal putusan pemidanaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam KUHAP seperti dikemukakan diatas, musayawarah-terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (Pasal 182 ayat 4 KUHAP). Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan, namun sebelum melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi

commit to user 4


digilib.uns.ac.id

petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. (Andi Hamzah, 1987 : 160-161). Dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan. Rumusan

surat

dakwaan

harus

sejalan

dengan

pemeriksaan

penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh jaksa untuk menuntut terdakwa. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, terdakwa dapat mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan yang dimaksud. Demikian juga hakim, apabila menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, dapat menyatakan surat

menegaskan secara jelas realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan. Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan dan tentang menyimpang tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan (M Yahya Harahap, 2000 : 387). Demikian pentingnya kedudukan dan fungsi surat dakwaan sehingga penuntut umum harus sangat berhati-hati dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang baik. Namun terlepas dari semua itu, seringkali masih dijumpai adanya surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke pengadilan dinyatakan batal demi hukum ataupun tidak dapat diterima dalam putusan hakim.

commit to user 5


digilib.uns.ac.id

Salah kasus korupsi dimana surat dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hokum di persidangan adalah kasus yang terjadi di Jayapura yang melibatkan terdakwa OSKAR TOLOH, SE.. Terdakwa didakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji lebih mendalam sebuah penulisan hukum dengan judul :

TELAAH NORMATIF

PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR OBSCUUR LIBEL DAN IMPLIKASINYA JIKA DITERIMA OLEH HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (STUDI

KASUS

DALAM

PUTUSAN

PENGADILAN

NEGERI

JAYAPURA NOMOR : 46/PID.B/2011/PN.JPR)

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas. Penulis merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 1. Apakah pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum ? 2. Bagaimana implikasi jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh hakim ?

commit to user 6


digilib.uns.ac.id

C. Tujuan Penelitian Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum. b. Untuk mengetahui implikasi yuridis . jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh hakim 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum didalam teori dan praktek dalam lapangan hukum. c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Metode Penelitian Metode Penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data-data dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki,

commit to user 7


digilib.uns.ac.id

penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 35). Penelitian Hukum sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau disebut juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum disusun secara sistematis dan juga dikaji untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh.

2.

Sifat Penelitian Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan

ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas

hukum (Peter Mahmud Marzuki,2005:22) Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Sifat dari ilmu hukum adalah ilmu yang preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:22). Penelitian ini bersifat Preskriptif karena berusaha menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009:35). 3.

Pendekatan Penelitian

commit to user 8


digilib.uns.ac.id

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum ada lima pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), pendekatan histories

(Historical

approach),

pendekatan

perbandingan

(Comparative approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2009:93). Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan mempelajari penetapan dan normanorma kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Misalnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian

normative,

kasus-kasus

tersebut

dipelajari

untuk

memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnyan untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum (Johny Ibrahim, 2006 : 321). 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum autoritatif. Artinya, bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundanagundangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undangundang, dan putusan hukum. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tidak resmi yang berkaitan dengan hukum. Publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

commit to user 9


digilib.uns.ac.id

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:141). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, dalam hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu : a. Bahan hukum primer Semua bahan hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan perundangundangan dalam hal ini: 1) Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945 Amandemen ke IV 2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana 3) Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana. 4) Putusan

Pengadilan

Negeri

Jayapura

Nomor

:

46/PID.B/2011/PN.JPR b. Bahan hukum sekunder Semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum. 2) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana. 3) Kamus-kamus hukum dan ensiklopedia. 4) Literatur dan hasil penelitian lainnya 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan Bahan Hukum adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data dengan melalui studi kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh Penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

commit to user 10


digilib.uns.ac.id

Informasi itu di dapat oleh Penulis dengan mengkaji, membaca dan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum , aturan perundang

undangan dari negara lain yang berkaitan

dengan permasalahan hukum yang dihadapi, artikel dari media massa maupun internet, jurnal, makalah, dokumen, serta bahan-bahan lain yang berhubungan denagn pokok bahasan daalm penelitian ini. 6. Teknik Analisis Bahan Hukum Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selajutnya yang dapat dilakukan ialah mengolah ayau menganalisis bahan. Teknik analisis bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interprestasi dan silogisme dengan menggunakan pola piker deduktif. Pola piker deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar untuk kemudian menjadi obyek yang akan diteliti. Sedangkan metode silogisme

yang

menggunakan

pendekatan

deduktif

menurut

Aristoteles berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclution (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 46 )

E. Sistematika Penulisan Hukum Untuk

memberikan

gambaran

secara

menyeluruh

mengenai

sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan hukum, maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bab untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Dalam menyajikan penelitian ini penulis menyusunnya dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN

commit to user 11


digilib.uns.ac.id

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan hukum (Skripsi). BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini Penulis memberikan landasan teori atau

memberikan

penjelasan

secara

teoritik

yang

bersumber pada bahan hukum yang Penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang Penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang Surat dakwaan, penuntutan, upaya hukum dan eksepsi oleh terdakwa. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai kerangka pemikiran.. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu : pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum dan implikasi jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh hakim BAB IV : PENUTUP Pada bab ini berisi simpulan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

commit to user 12


digilib.uns.ac.id

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Surat Dakwaan a. Syarat Dakwaan Menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah surat dakwaan, yaitu : 1) Syarat Formil Syarat Formil meliputi surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, dan berisi identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. 2) Syarat Materiil Syarat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Jika syarat materiil ini tidak dipenuhi, maka dakwaan dinyatakan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP). Mengingat

bahwa

undang-undang

tidak

memberikan

penjelasan, maka perlu kirannya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut : 1) Cermat Cermat artinya ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam menyiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain: apa ada pengaduan, dalam hal delik aduan, apa penerapan hukumnya sudah tepat, apa terdakwa

commit to user 13


digilib.uns.ac.id

dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apa tindak pidana tersebut belum atau sudah kedaluwarsa, apa tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem. 2) Jelas Jelas artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan

unsur-unsur

dari

tindak

pidana

yang

didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaannya. Harus dihindari adannya pencampuradukan unsur suatu Pasal tertentu dengan Pasal yang lain dalam suatu surat dakwaan. Dalam praktek masih sering dijumpai adanya penggabungan unsur-unsur Pasal 480 KUHP, sehingga dakwaan jadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) yang diancam kebatalan. 3) Lengkap Lengkap artinya uraian dakwaan harus mencukupi semua unsur-unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. b. Bentuk Dakwaan Setelah seorang Penuntut Umum menguasai materi perkara dan ketentuan perundang-undangannya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk surat dakwaan yang paling tepat untuk dipakai dalam perkara tersebut. Menentukan surat dakwaan juga penting untuk keberhasilan suatu tuntutan, oleh karena itu harus dilakukan dengan hati-hati, seperti diketahui ada beberapa macam surat dakwaan (lampiran 14) : 1) Dakwaan Tunggal

commit to user 14


digilib.uns.ac.id

Dakwaan ini berisi satu dakwaan saja dan tindak pidanannya jelas dan tidak mengandung faktor penyertaan atau conrcercus atau faktor alternatif/subsidair. 2) Dakwaan Subsidair Dakwaan ini terdiri dari beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan, terhadap tindak pidana yang menimbulkan akibat dan akibat ini bersinggungan dengan beberapa ketentuan Pasal pidana yang saling berdekatan, cara pemeriksaan dakwaan subsidair dimulai dari dakwaan utama yaitu primair, jika dakwaan primair sudah terbukti di persidangan maka dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa lagi dan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ancaman pidana dalam dakwaan primairnya. Jika dakwaan primairnya tidak terbukti maka diperiksa dakwaan subsidairnya 3) Dakwaan Alternatif Dakwaan ini terdiri dari beberapa dakwaan dimana antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan,

jika

jaksa

merasa

ragu-ragu

untuk

menentukan secara tepat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.Tindak pidana terdakwa mempunyai ciri yang hampir sama dengan tindak pidana yang lain (misal: Pencurian dengan penadahan, penggelapan dengan penipuan dan sebagainya). Cara pemeriksaannya adalah diperiksa dulu dakwaan pertama, jika terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu diperiksa dan jika ternyata dakwaan pertama tidak terbukti maka diperiksa dakwaan berikutnya. Selanjutnya penjatuhan pidana didasarkan kepada dakwaan yang terbukti saja. Atau juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan dengan cara

commit to user 15


digilib.uns.ac.id

memeriksa dakwaan secara keseluruhan, barulah kemudian ditentukan dakwaan yang tepat dan terbukti. 4) Dakwaan Kumulasi Dakwaan ini berisi beberapa tindak pidana dan masing-masing tindak pidana berdiri sendiri dan dapat berupa komulasi dalam penyertaan (deelneming) tindak pidana dan komulasi dalam concusus baik idealis dan realis. 5) Dakwaan Gabungan Dakwaan ini merupakan campuran antara dakwaan subsidair dengan dakwaan mulasi dan dapat pula berupa campuran dakwaan kumulasi subsidair dan campuran dakwaan subsidair komulasi.

2. Tinjauan Tentang Eksepsi a. Pengertian Eksepsi Eksepsi adalah penolakan atau keberatan yang disertai alasan-alasannya bahwa surat dakwaan dibuat tidak dengan cara yang benar, dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya tindak pidana yg didakwakan. Dasar hukum bagi terdakwa mengajukan eksepsi adalah pasal 156 : 1 KUHP yang berbunyi keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya. Hakim mempertimbangkan keberatan untuk selanjutnya Kesimpulan dari pasal 156 : 1 KUHP yang dapat dimintakan eksepsi adalah yang merupakan isi eksepsi adalah : 1) Pengadilan tersebut tidak berhak mengadili perkara tersebut untuk pembakaran ini sedang dikembangkan dengan hak pengadilan secara absolut dan relatif.

commit to user 16


digilib.uns.ac.id

2) Surat dakwaan tidak dapat diterima, hal ini dihubungkan dengan keadaan daluarsa dan tidak memenuhi syarat formil 3) Surat dakwaan harus dibatalkan, hal ini dihubungkan bila tidak memenuhi syarat materil. b. Jenis

Jenis Eksepsi Keberatan / eksepsi yang diajukan berupa :

1) Exeptio obscuri libelli Keberatan ditunjukan terhadap surat dakwaan, dengan alasan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, jadi

dakwaannya

sehingga

kabur/samar-samar

terdakwa

tidak

mengerti

(obscuur

libel),

dakwaannya,

ini

merugikan terdakwa dalam pembelaannya. Penasihat hukum perlu melemahkan surat dakwaan tersebut (dikaitkan syarat materiil. Pasal 143 ayat 2 KUHAP), maka perlu diminta bahwa dakwaan batal demi hukum. 2) Exeptio litispendentis Keberatan

terhadap

kewenangan

pengadilan.

Pengadilan negeri tidak berwenang, tetapi pengadilan dilingkungan peradilan lain. 3) Exeptio paremptoir Keberatan berkaitan dengan kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut perkara-perkara yang sudah gugur, missal karena kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP). Surat dakwaan agar tidak diterima. 4) Exeptio rei judicatae Keberatan berdasarkan

(Pasal 76

KUHP). Surat dakwaan dimintakan untuk tidak diterima.

5) Exeptio error in persona

commit to user 17


digilib.uns.ac.id

Keberatan berdasarkan : bukan terdakwa yang melakukan tindak pidana, tetapi orang lain yang harus bertanggung jawab. Dimintakan surat dakwaan tidak dapat diterima. 6) Exeptio error in juris Keberatan

berdasarkan

:

dalam

penyusunan

dakwaannya Penuntut Umum telah menerapkan ketentuan perundang-undangan yang keliru. c. Putusan Terhadap Eksepsi Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat yang dibarengi dengan replik dari penggugat maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahapan pembuktian dan konklusi (Vide Pasal 121 HIR, Pasal 113 dan Pasal 115 Rv). Putusan terhadap eksepsi meliputi : 1) Putusan sela ( interim meascure ) adalah merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara. Dalam hal ini penulis membatasi diri terhadap putusan

sela

pemeriksaan

dalam

perkara

pidana.

Dalam

perkara

pidana,

putusan

sela

Praktik biasanya

dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Eksepsi yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa biasanya memegang peranan penting untuk dijatuhkannya putusan sela oleh Hakim Pemeriksa Perkara. 2) Putusan Akhir (Eind Vonnis), yaitu putusan yang diambil setelah melalui pemeriksaan pokok perkara. Putusan akhir dapat berupa, pertama putusan tidak dapat diterima yakni menyangkut error in persona, surat kuasa, yuridiksi absolut dan relatif, obscuur libel, gugatan prematur, gugatan

commit to user 18


digilib.uns.ac.id

kadaluwarsa. Kedua menolak gugatan penggugat. Ketiga mengabulkan gugatan penggugat. 3. Tinjauan tentang Penuntutan a. Pengertian Penuntutan Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ketika suatu perkara secara resmi dilimpahkan oleh penyidik ke penuntut umum, maka tindakan selanjutnya adalah penuntut umum akan memeriksa dan mempelajari berkas tersebut untuk kemudian disusun surat dakwaan. Pada tahap penuntutan dalam arti satu kesatuan (didahului) dengan pendakwaan, yang sudah dalam persidangan yaitu penuntut umum membacakan surat dakwaannya, setelah ini penasihat hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan eksepsi/keberatan. b. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang olehundangundang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melakukan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa terkait dengan apa yang dirumuskan Jeffrey L. Kirchmeier, Stephen R. Greenwald, Harold Reynolds, dan Jonatan Sussman. Prosecutor diartikan sebagai to a controversy, but of a sovereignty whose obligation to govern impartially is as compelling as its obligation to govern at all; and whose interest, therefore in a criminal prosecution

Sedangkan Prosecutor diartikan

commit to user 19


digilib.uns.ac.id

berkontroversi, namun kuasa yang tidak memihak namun juga berkewajiban memerintah semua; dan yang menarik, walau dalam peradilan pidana tidak semua orang bisa menang, Stephen R. Greenwald, Harold Reynolds, and Jonatan Sussman. 2009. Vigilante Justice-Prosecutor Misconduct In Capital Cases. The Wayne Law Review, 2009, Vol. 55, No. 1327. Edisi 5 April 2010 Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang

undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan

penetapan hakim Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum adalah sebagai berikut : Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindaksebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undangBahwa terkait dengan apa yang dirumuskan Stephanos Bibas.

ave broader duties to do justice, which includes freeing the innocent and showing mercy to sympathetic guilty defendants. They also operate under rules that reduce flexibility, such as civil-service statutes, as well

Sedangkan Kantor Jaksa diartikan :

menegakkan keadilan yang meliputi membebaskan yang tidak bersalah dan menunjukkan belas kasihan dan simpatik kepada terdakwa. Mereka juga bekerja di bawah aturan institusi yang mengurangi fleksibilitas seperti undang-undang

Stephanos Bibas. 2009.

University of Pennsylvania Law

commit to user 20


digilib.uns.ac.id

Review Founded 1852- Prosecutorial Regulation Versus Prosecutorial Accountability, 2009, Vol. 157, No. 4. Edisi 5 April 2010 Mencermati isi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 ini, maka jaksa mempunyai beberapa wewenang penting yaitu: 1) Sebagai penuntut umum 2) Sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 3) Serta adanya wewenang penting yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 30 undang-undang tersebut. Wewenang Jaksa Penuntut Umum menurut Pasal 14 KUHP adalah sebagai berikut : 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan 2) Mengadakan prapenuntutan 3) Memberikan

perpanjangan

penahanan,

melakukan

penahanan, mengubah status penahanan 4) Membuat surat dakwaan 5) Melimpahkan berkas ke pengadilan 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang waktu sidang dengan surat panggilan kepada saksi & terdakwa 7) Melakukan penuntutan 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum 9) Melaksanakan penetapan hakim 10) Tindakan lain menurut hukum

commit to user 21


digilib.uns.ac.id

4. Tinjauan tentang Upaya Hukum a. Pengertian Upaya Hukum Upaya Hukum ialah Upaya Hukum yang dilakukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya karena dirasa amar putusan yang ditetapkan tidak sesuai dengan unsur keadilan. b. Jenis-Jenis Upaya Hukum Dalam upaya hukum yang dapat ditempuh apabila surat dakwaan batal demi hukum adalah : 1) Banding (Pasal 67), suatu alat hukum (rechtsniddel) yang merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk memohon, agar putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh

pengadilan

tinggi,

dengan

tujuan

memperbaiki

kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Permohonan ini dapat dilakukan dalam waktu 7 hari setelah vonnis diberitahukan kepada terdakwa, 2) Kasasi, suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari mahkamah agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan terdahulu dan ini merupakan peradilan terakhir. Permohonan ini diajukan dalam kurung waktu 14 hari setelah vonnis dibacakan. Pada pengajuaan kasasi, terdakwa diwajibkan membuat memori kasasi yang diserahkan kepada panitera pengadilan negeri dan untuk itu panitera memberi suarat tanda terima. Alasan kasasi diajukan, karena pengadilan tidak berwenang

atau

melampau

batas

wewenang,

salah

menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 253:1) .

5. Tinjauan Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum

commit to user 22


digilib.uns.ac.id

Tinjauan penguasaan tanah secara melawan hukum terdapat dalam Pasal 385 ke 1e yang berbunyi : Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. B. Kerangka Pemikiran Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum Pasal 385 ke 1e KUHAP

Penuntutan di Persidangan

Surat Dakwaan Penuntut Umum Pasal 143 ayat (2) KUHAP

Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa

Dakwaan Obscuur Libel

Dakwaan Batal Demi Hukum

Upaya Hukum oleh Penuntut Umum

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

commit to user 23


digilib.uns.ac.id

Keterangan : Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur pemikiran Penulis dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah dan menjabarkan serta menemukan jawaban atas permasalahan hukum yaitu kesesuaian pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum dan implikasi jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh hakim. Dalam proses pemeriksaan Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum di Persidangan maka tugas dari Penuntut Umum adalah membuat surat dakwaan atau pembuatan dakwaan. Pembuatan dakwaan harus memenuhi syarat pada Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP yang berisi bahwa surat dakwaan harus Cermat dan jelas. Harus dihindari adannya pencampuradukan unsur suatu Pasal tertentu dengan Pasal yang lain dalam suatu surat dakwaan dan lengkap disini artinya uraian dakwaan harus mencukupi semua unsur-unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Setelah Penuntut Umum membuat surat dakwaan kepada tergugat, tergugat dapat mengajukan eksepsi, materi eksepsi menyangkut tentang formalitas dakwaan yaitu syarat formil dan syarat materiil. Jika terdakwa dapat membuktikan surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil maka akan terjadi obscuur libel yang berati dakwaan oleh Penuntut Umum dapat dibatalkan oleh hakim dan terhadap surat dakwaan batal demi hukum maka Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum yaitu dengan cara perlawanan di Pengadilan Tinggi.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

commit to user 24


digilib.uns.ac.id

A. Kesesuaian Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum. 1. Kasus Posisi Salah kasus korupsi dimana surat dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum di persidangan adalah kasus yang terjadi di Jayapura yang melibatkan terdakwa OSKAR TOLOH, SE.. Terdakwa didakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. 2. Identitas Terdakwa Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut : Nama lengkap

: OSKAR TOLOH, SE

Tempat lahir

: Manado

Umur atau tanggal lahir

: 44 Tahun / 21 Oktober 1966

Jenis kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: BTN Kamkay No. 221 Kelurahan Awiyo,Distrik

Abepura,

Kota

Jayapura Agama

: Kristen Katolik

Pekerjaan

:PNS pada Kantor Bupati Kabupaten Jayapura

commit to user 25


digilib.uns.ac.id

Terdakwa tidak ditahan; Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya HOTWY GULTOM, SH., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Pebruari 2011 3. Dakwaaan Penuntut Umum Berdasakan surat Dakwaan Penuntut umum pada tanggal 09 Pebruari 2011 antara lain sebagai berikut : Bahwa terdakwa OSKAR TOLOH, SE., pada jam, hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam Tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2009, bertempat di Jalan Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan mengadilinya dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: a. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2007 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2007, saksi korban JULIANA URIA SUWAGES membeli tanah dari TIMOUR HUTAPEA seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) dan dari Dra. Nur Aedah seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) dengan harga keseluruhannya Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan sertifikat hak tanah Nomor: 26.10.72.05.1.01057 dan Nomor: 26.10.72.05.1.01058. Kemudian pada tanggal 14 April 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2009 saksi korban JULIANA URIA SUWAGES membayar HENGKY

commit to user 26


digilib.uns.ac.id

DAWIR yang diterima oleh BOY M. DAWIR selaku pemilik tanah adat sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah); b. Bahwa berdasarkan surat ukur Nomor 21/1998 tanggal 12 Mei 1998 batas-batas tanah pemohon NY. TIMOUR HUTAPEA seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) diberikan tanda-tanda batas patok kayu I s/d IV semuanya berdiri diatas batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22 kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 22/1998 tanggal 12 Mei 1998 batas-batas tanah pemohon Drs. NUR AEDAH seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) diberikan tanda-tanda batas patok kayu I s/d IV semuanya berdiri diatas batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22; c. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2009 sekitar jam 17.00 Wit atau setidaktidaknya masih dalam Tahun 2009, saksi korban JULIANA

URIA

SUWAGES

bertemu

dengan

saksi

YONATHAN KAMBUAYA, ST dan saksi SIMSON JITMAU kemudian

saksi

menyampaikan

YONATHAN

kepada

KAMBUAYA,

saksi korban

JULIANA

ST. URIA

SUWAGES bahwa tanahmu sudah didirikan bangunan oleh terdakwa OSKAR TOLOH sehingga atas informasi tersebut saksi korban JULIANA URIA SUWAGES pergi memeriksa lokasi tanah tersebut, dan melihat diatas tanahnya sudah ada berdiri sebagian bangunan Boulivard II milik terdakwa OSKAR TOLOH, SE padahal terdakwa mengetahui bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2009, terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan Ir. MIKAEL KAMBUAYA (suami saksi korban JULIANA URIA SUWAGES) membuat kesepakatan untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan diatas lokasi tanah tersebut, namun terdakwa menggelapkan status tanah milik saksi korban JULIANA URIA SUWAGES yang seolah-olah

commit to user 27


digilib.uns.ac.id

milik terdakwa dengan cara membangun sebagian gedung Boulivard II pada bagian belakang seluas kurang lebih 284 (dua ratus delapan puluh empat) meter persegi; d. Bahwa berdasarkan berita acara pengembalian batas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Jayapura tertanggal 20 April 2010 telah terjadi over lapping/tumpang tindih dilapangan penguasaan sertifikat 1005 atas nama terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan sertifikat hak milik Nomor 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA SUWAGES seluas 284 meter persegi dan saat ini bangunan Bar/Café Bolivard II bagian belakang masuk didalam sertifikat hak milik 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA SUWAGES; Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1e KUHP; atau e. Bahwa terdakwa OSKAR TOLOH, SE., pada jam, hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam Tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2009, bertempat di Jalan Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan mengadilinya dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: f. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2007 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2007, saksi korban JULIANA URIA

commit to user 28


digilib.uns.ac.id

SUWAGES membeli tanah dari TIMOUR HUTAPEA seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) dan dari Dra. NUR AEDAH seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) dengan harga keseluruhannya Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)

dengan

sertifikat

26.10.72.05.1.01057

dan

hak

Nomor:

tanah

Nomor:

26.10.72.05.1.01058.

Kemudian pada tanggal 14 April 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2009 saksi korban JULIANA URIA SUWAGES membayar HENGKY DAWIR yang diterima oleh BOY M. DAWIR selaku pemilik tanah adat sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah); g. Bahwa berdasarkan surat ukur Nomor 21/1998 tanggal 12 Mei 1998 batas-batas tanah pemohon NY. TIMOUR HUTAPEA seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) diberikan tanda-tanda batas patok kayu I s/d IV semuanya berdiri diatas batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22 kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 22/1998 tanggal 12 Mei 1998 batas-batas tanah pemohon Dra. NUR AEDAH seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) diberikan tanda-tanda batas patok kayu I s/d IV semuanya berdiri diatas batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22; h. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2009 sekitar jam 17.00 Wit atau setidaktidaknya masih dalam Tahun 2009, saksi korban JULIANA

URIA

SUWAGES

bertemu

dengan

saksi

YONATHAN KAMBUAYA, ST dan saksi SIMSON JITMAU kemudian

saksi

menyampaikan

YONATHAN

kepada

KAMBUAYA,

saksi korban

JULIANA

ST. URIA

SUWAGES bahwa tanahmu sudah didirikan bangunan oleh terdakwa OSKAR TOLOH sehingga atas informasi tersebut saksi korban pergi memeriksa lokasi tanah tersebut, dan sesampai dilokasi tanah saksi korban JULIANA URIA

commit to user 29


digilib.uns.ac.id

SUWAGES melihat bahwa diatas tanahnya sudah ada berdiri sebagian bangunan Boulivard II milik terdakwa OSKAR TOLOH, SE padahal terdakwa mengetahui bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2009, terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan Ir. MIKAEL KAMBUAYA (suami saksi korban JULIANA URIA SUWAGES) membuat kesepakatan untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan diatas lokasi tanah tersebut, namun terdakwa tetap dengan memaksa masuk kedalam pekarangan tanah milik saksi korban JULIANA URIA SUWAGES seluas kurang lebih 284 (dua ratus delapan puluh empat) meter persegi, dengan cara menghilangkan batas tanah patok kayu sebagai batas tanah antara milik saksi korban JULIANA

URIA

SUWAGES

dengan

terdakwa

untuk

membangun sebahagian gedung Boulivard II pada bagian belakang; i. Bahwa berdasarkan berita acara pengembalian batas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Jayapura tertanggal 20 April 2010 telah terjadi over lapping/tumpang tindih dilapangan penguasaan sertifikat 1005 atas nama terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan sertifikat hak milik Nomor 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA SUWAGES seluas 284 meter persegi dan saat ini bangunan Bar/Café Bolivard II bagian belakang masuk didalam sertifikat hak milik 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA SUWAGES; Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

commit to user 30


digilib.uns.ac.id

4. Isi Eksepsi Terdakwa Terhadap Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan Eksepsi tertanggal 03 Maret 2011 sebagai berikut : I. PENDAHULUAN Seperti yang telah kita dengar pada persidangan sebelumnya, Jaksa penuntut umum di depan persidangan ini telah membacakan surat dakwaanya yang merupakan dakwaan

Akan tetapi kalau disimak dengan cermat dan teliti surat dakwaan tersebut sangat jelas hanya merupakan dakwaan yang mengada-ada, dan sengaja disusun hanya untuk memenuhi prosedur, karena tanpa didukung oleh fakta yang sebenarnya dengan mengesampingkan mengenai fakta-fakta lain atau bahkan mengabaikan pengertian secara jelas tentang ketentuan perundang-undangan dan atau tidak menganalisa secara jelas dan cermat terhadap pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa dan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan dan bukti-bukti apa yang dimiliki oleh Terdakwa untuk beraktifitas diatas tanah yang menjadi obyek awal dari permasalahan ini, yang apabila dipertimbangkan secara seksama, perkara ini seharusnya dan selayaknya tidak akan sampai diajukan ke Pengadilan yang mulia ini. Walaupun surat dakwaan disusun sedemikian rupa dalam arti cermat, jelas dan lengkap, akan tetapi jika faktafakta yang di dakwakan tidak didukung oleh fakta-fakta hasil penyidikan dan bukti-bukti yang relevan sebagaimana telah disampaikan

dalam

tahap

penyidikan

tersebut,

akan

mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Substansi keberatan adalah mengenai masalah apakah pantas atau tidak, apakah cukup alasan atau tidak suatu surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum itu ditujukan atau diarahkan

commit to user 31


digilib.uns.ac.id

kepada terdakwa dalam kedudukanya sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat, kehormatan seperti semua orang. Keberatan pada hakekatnya tidak hanya merupakan

didudukkan pada posisi lemah di depan persidangan,

dan kemanusiaan yang lebih luas. Karena pada hakekatnya sebuah dakwaan pidana bagi seseorang yang tidak bersalah adalah sama dengan serangan resmi terhadap martabat dan kehormatan manusia pada umumnya. Sehingga apabila ada suatu putusan sela dari Majelis Hakim yang menyatakan suatu

kemenangan bagi semua para penegak hukum di Pengadilan

kehormatan manusia dan II. ALASAN KEBERATAN Alasan keberatan pengajuan Keberatan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya sering dinilai sebagai upaya yang mengada-ada seakan-akan bertujuan untuk mengulur-ulur waktu sidang. Ada pula sementara orang yang menilai bahwa pengajuan keberatan sebagai suatu kebodohan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum, karena hal itu dapat memberikan peluang kepada Penuntut Umum untuk memperkuat strategi guna menggolkan Surat Dakwaannya. Terlepas dari segala penilaian yang mengurangi semangat Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan tersebut, kami Penasehat Hukum berkeyakinan bahwa ketentuan Pasal 156 KUHAP yang memberikan kesempatan bagi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan,

commit to user 32


digilib.uns.ac.id

tiada lain hanya bermaksud memberikan hak sekaligus kewajiban kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan apabila dalam Surat Dakwaan terdapat kekurangankekurangan atau kekeliruan yang bersifat yuridis yang akan menyebabkan Terdakwa tidak dapat membela dirinya atau dibela oleh Penasihat Hukumnya dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya di depan Sidang Pengadilan. Kami yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai positif dan akan memperhatikan dengan serius secara bijak dan obyektif Keberatan kami ini, kami juga tidak akan kecewa bila Saudara Penuntut Umum memanfaatkan Keberatan kami ini untuk mengatur dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mempertahankan Surat Dakwaannya, karena kami berprinsip bahwa Peradilan yang baik, jujur dan adil itu harus ditunjang dengan upaya optimal dari seluruh unsur penegak hukum yang berperan di Pengadilan. Substansi Keberatan adalah mengenai masalah apakah cukup alasan atau tidak suatu Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum itu ditujukan atau diarahkan kepada Terdakwa dalam kedudukannya sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat dan kehormatan seperti semua orang. Keberatan pada hakekatnya tidak hanya merupakan suatu keberatan untuk kepentingan si Terdakwa yang didudukan pada posisi lemah di depan Pengadilan, melainkan merupakan keberatan untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan yang lebih luas termasuk untuk kita semua yang ada di ruang sidang ini. Suatu Dakwaan bagi seseorang yang tidak bersalah adalah sama dengan serangan resmi terhadap martabat dan kehormatan manusia pada umumnya. Sehingga apabila ada suatu Keputusan Sela dari Majelis Hakim

commit to user 33


digilib.uns.ac.id

hakekatnya suatu kemenangan bagi semua penegak hukum di Pengadilan yang bersangkutan, yang berhasil menegakkan martabat dan kehormatan manusia dan kemanusiaan. Makna langsung keberatan adalah untuk mengoreksi tata urutan penyusunan sebuah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan implikasi yuridis berupa batalnya sebuah dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan sekaligus membahas, diterima atau tidak diterimanya sebuah dakwaan dan apakah perkara yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan sebagai kasus pidana atau bukan. Selain itu, walaupun keberatan tersebut tidak diterima, akan tetapi tetap mempunyai makna, yaitu dapat dijadikan sebagai pembuka tabir permasalahan kasus yang tertuang dalam dakwaan tersebut, atau setidak-tidaknya sejak awal telah dapat dilihat warna yuridis yang profesional atau tidak dari Jaksa Penuntut Umum dalam meneliti dan menyimak kasus yang tertuang dalam dakwaan tersebut.

dakwaan tidak dapat diterima adalah berupa keberatan yang berisi bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak tepat, karena apa yang didakwakan merupakan sesuatu yang tidak tepat baik mengenai dasar hukum dan sasaran dakwaan. Oleh karena itu dakwaan harus dinyatakan ole konkrit bahwa sebuah dakwaan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara

Perdata

atau

perselisihan

commit to user 34

perdata.

Selanjutnya


digilib.uns.ac.id

Terdakwa atau Penasihat Hukum diterima berupa dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan dibatalkan, berarti kelanjutan pemeriksaan perkara sudah selesai, maka perkara tadi sudah berakhir pemeriksaannya dan telah diputus berdasarkan putusan dari segi formil. Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

mengajukan

keberatan

bahwa

Pengadilan

tidak

berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum

untuk

menyatakan

mempertimbangkan

pendapatnya,

keberatan

tersebut

Hakim untuk

Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima karena Dakwaan Prematur dan dakwaan Obscurum Libelum Dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai ukuran atau kriteria apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk menilai suatu Surat Dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal demikian kiranya perlu diperhatikan pendapat M. Yahya Harahap yang

berikut : Pertama Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, umpamanya Terdakwa

commit to user 35


digilib.uns.ac.id

didakwa melakukan tidak pidana pencurian, padahal barang yang diambilnya itu adalah miliknya sendiri, bukan milik orang lain, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tidak ada unsur melawan hukumnya. Kedua Bahwa Dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukukm tetap. Ketiga Bahwa

dakwaan

tidak

tepat,

karena

apa

yang

didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu atau kadaluwarsa. Keempat Bahwa

dakwaan

tidak

tepat,

karena

apa

yang

didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Kelima Bahwa

dakwaan

tidak

tepat,

karena

apa

yang

didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah atau perselisihan perdata. Keenam Bahwa dakwaan tidak tepat, karena yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana aduan sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah menggunakan haknya. Setelah mempelajari Surat Dakwaan, ketentuan KUHAP Pasal 156 ayat (1) serta pendapat tersebut diatas, kami berkeyakinan bahwa Surat Dakwaan dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima dan dakwaan Obscurum Libelum, karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar

commit to user 36


digilib.uns.ac.id

hukumnya, maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, karena dalam perbuatan Terdakwa sama sekali tidak ada unsur melawan hukumnya, dan tidak kalah pentingnya, yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah ranah Hukum Perdata. Pada bagian ini Keberatan yang akan kami kemukakan adalah mengenai dakwaan Jaksa yang tidak jelas alias kabur.Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut: Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum menunjukkan adanya satu perbuatan tindak pidana melanggar pasal 385 ke-1e yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. Kedua: Melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP. Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan , yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4.500,Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa: a) Terdakwa menguasai dan menduduki bidang tanah yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah berdasarkan alas hak teratas nama terdakwa berupa akta jual beli dengan Drs. James Wiliem Maniagasi yang dituangkan

commit to user 37


digilib.uns.ac.id

dalam Akta Jual Beli Namor : 13 di Kantor Notaris SUPRAKOSO,

SH

tertanggal

6

Agustus

2008

yang

sebelumnya tanah tersebut dibeli oleh Drs. James Wiliem Maniagasi dari HENGKY DAWIR sebagai kepala suku Marga DAWIR berdasarkan SURAT BERITA ACARA PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT/WARISAN di Kelurahan Entrop Jayapura Selatan tertanggal 05 Juli tahun 2002; artinya:

Bahwa

terdakwa

menduduki,

menguasai

dan

melakukan aktifitas diatas bidang tanah dimaksud adalah dengan dasar alas hak kepemilikan yang sah menurut hukum dan yang duluan menduduki, menguasai dan melakukan aktifitas diatas bidang tanah dimaksud adalah terdakwa, karena itu sangatlah tidak benar apa yang didakwakan saudara Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa menduduki memasuki rumah atau pekarangan orang lain dalam hal ini milik saksi korban. Berdasarkan hal diatas, seharusnya terdakwalah yang pantas menjadi pelapor atas tindakan saksi korban dalam perkara ini yang telah memasuki pekarangan terdakwa secara paksa tanpa menghiraukan hak-hak orang lain yang melekat diatas bidang tanah dimaksud. b) Bahwa, perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan tindak Pidana melainkan ranah hukum perdata ( kewenangan mengadili ). c) Bahwa, perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan ranah Hukum Perdata yang pada saat ini sedang diproses dalam perkara perdata di Pengadilan

Negeri

Jayapura

dengan

nomor

perkara

:

117/Pdt.G/2010/PN-JPR, karena itu dakwaan Jaksa Penuntut umum haruslah dinyatakan belum waktunya untuk diajukan sebagai perbuatan tindak pidana atau disebut dakwaan Prematur dan karena dakwaan Jaksa menguraikan panjang

commit to user 38


digilib.uns.ac.id

lebar mengenai bukti kepemilikan sementara Terdakwa juga mempunyai bukti kepemilikan atau alas hak kepemilikan terhadap obyek bidang tanah yang sama dimaksud dalam perkara ini, karena itu masalah ini adalah merupakan ranah perkara perdata yang harusnya di proses di peradilan Perdata dan proses perdata terhadap masalah ini sedang dalam pemeriksaan di peradilan perdata. Hal ini perlu kami utarakan karena yang mengaku saksi korban dalam perkara ini seperti yang diuraikan Jaksa penuntut umum di dalam dakwaanya adalah sebagai pemilik bidang tanah dimaksud yang mempunyai alas hak, demikian juga Terdakwa melakukan aktifitas dan kegiatan diatas bidang tanah dimaksud adalah berdasarkan alas hak yg dimilikinya yang artinya alas hak yang dimiliki saksi korban dan juga yang dimiliki Terdakwa terhadap bidang tanah yang sama di maksud perlu di uji kebenaranya menurut ranah Hukum perdata dan hal ini saat ini sedang diproses dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor Perkara : 117/Pdt.G/2010/PNJPR. Berdasarkan

uraian

diatas,

maka

kami

sebagai

Penasehat Hukum berpendapat bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus menyatakan dakwaan Jaksa batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut Tidak Dapat Diterima karena Dakwaan Prematur dan dakwaan Obscurum Libelum dan bahwa yang berwenang memeriksa perkara ini adalah peradilan Perdata. III. PENUTUP Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam keberatan ini, maka kami berkesimpulan bahwa semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

commit to user 39


digilib.uns.ac.id

diatas, tidak jelas dan hukum yang diuraikan tidak tepat, sehingga kami Penasehat Hukum, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memberikan Putusan Sela sebagai berikut : 1) Menerima keberatan dari Penasihet Hukum Terdakwa OSKAR TOLOH 2) Menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. PERK. PDM

33/ JPR/Ep/01

/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 dengan nomor perkara No. 46/Pid.B/2011/PN-JPR batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut Tidak Dapat Diterima karena Prematur dan dakwaan Obscurum Libelum. 3) Menyatakan bahwa perkara ini adalah menyangkut masalah kepemilikan karena itu yang berwenang menangani perkara ini adalah peradilan Perdata. 4) Membebankan biaya perkara kepada Negara. 5. Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Terdakwa Terhadap

Eksepsi

maka

Penuntut

Umum

mengajukan

tanggapan tertanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut: a) Surat dakwaan tidak dapat diterima karena dakwaan premature dan dakwaan obscurum libelum. Bahwa

keberatan

Penasehat

Hukum

dengan

mengatakan surat dakwaan tidak dapat diterima karena dakwaan premature dan dakwaan obscurum libelum karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukumnya maupun sasaran dakwaannya karena yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran karena dalam perbuatan terdakwa sama sekali tidak ada unsur melawan

commit to user 40


digilib.uns.ac.id

hukumnya adalah pendapat Penasehat Hukum yang tidak benar; Bahwa dasar Jaksa Penuntut Umum untuk membuat suatu surat dakwaan telah diatur dalam Pasal 14 huruf d KUHAP, Pasal 137 KUHAP dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP selain itu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syaratsyarat baik syarat formil maupun syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP; b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak jelas alias kabur. Bahwa keberatan Penasehat Hukum yang pada intinya mengulas pada penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP sehingga Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena dakwaan premature dan dakwaan obscurum libelum adalah pendapat yang tidak benar, karena Penasehat Hukum tidak menguraikan dengan jelas materi yang mana yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Bahwa selain keberatan sebagaimana tersebut diatas, Penasehat Hukum juga keberatan atas tuduhan pidana kepada terdakwa, Penasehat Hukum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan ranah hukum perdata yang telah diproses didepan persidangan perdata pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor: 117/Pdt.G/2010/PN-JPR tanpa tanggal (sebagaimana dalam

commit to user 41


digilib.uns.ac.id

surat keberatan Penasehat Hukum); Bahwa pendapat Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa

adalah

bukan

perbuatan

pidana

melainkan

perbuatan yang telah masuk ranah hukum perdata adalah pendapat yang tidak benar karena proses penyidikan dalam perkara terdakwa Oskar Toloh, SE berdasarkan Laporan Polisi Nomor: POL: LP/844/XI/2009/SPK tanggal 27 Nopember 2009 lebih dulu dilakukan penyidikan dari pada terdakwa mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jayapura. Hal ini dapat dilihat pada keberatan Penasehat Hukum Perkara Perdata Nomor: 117/Pdt.G/2010/PN-JPR tanpa dicantumkan tanggal, namun masih dapat dilihat pada kode nomor surat tahun registrasi di Pengadilan Negeri jayapura (117/Pdt.G/2010/PN-JPR); Bahwa kemudian pada Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. (azas nullum delictum sine preavia lege poenali); Bahwa didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah jelas diuraikan perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 385 ke-1e KUHP dan Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan No.

Reg.Perk

PDM-33/

JPR/Ep/01/2011.

Untuk

membuktikan apakah perbuatan terdakwa merupakan pidana ataukah perbuatan perdata tentunya nanti dibuktikan didalam persidangan sehingga pendapat Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah telah masuk dalam ranah hukum perdata tidak dapat diterima;

commit to user 42


digilib.uns.ac.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Memutuskan : 1) Menolak

seluruh

keberatan

Penasehat

Hukum

Terdakwa OSKAR TOLOH, SE; 2) Menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-33/JPR/ Ep/01/2001 tanggal 09 Februari 2011; 3) Memerintahkan agar persidangan tetap dilanjutkan; 6. Pembahasan Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan (M. Yahya Harahap; 1993:414-415). Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Apabila yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan itu tidaklah dapat disangkalkan penyusunannya, hal

hal yang perlu diperhatikan dalam

menyusun surat dakwaan haruslah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, menjadi dasar hakim dan bersifat sempurna dan mandiri, apabila hal tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan lepasnya terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri.

commit to user 43


digilib.uns.ac.id

Surat dakwaan

berperan

sangat

penting

dalam tahap

penuntutan dan dalam hukum acara pidana diatur secara merinci dalam Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

disebutkan hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas, hal itu tidak ditentukan dalam KUHAP. Tentu masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan yang berlaku sampai sekarang yang telah diterima oleh yurisprudensi dan doktrin. Bahwa isi dari Pasal 143 KUHAP adalah sebagai berikut : 1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. 2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : (a)Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. (b) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. 4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasannya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan menyampaikan

surat

pelimpahan

pengadilan negeri.

commit to user 44

perkara

tersebut

di


digilib.uns.ac.id

Jika memperhatikan Pasal 143 ayat(2) huruf a, b KUHAP tersebut diatas dapat diketahui bahwa isi surat dakwaan itu dapat digolongkan menjadi 2(dua) bagian. Pertama: berkaitan dengan identitas terdakwa. Kedua: berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana. Berkaitan itu pula surat dakwaan harus memenuhi 2(dua) syarat yakni: syarat formil dan syarat materil, yang dimaksud dengan syarat formil adalah hal-hal yang berkaitan dengan identitas terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Tidak terpenuhinya syarat ini berakibatkan surat dakwaan itu cacat hukum Obscuur Libelle (Pasal 143 ayat(2) huruf a KUHAP). Bahwa pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuu Libel Libel sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum adalah benar dimana terdakwa menggunakan hak nya untuk mengajukan eksepsi karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang terjadi dan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti batal demi hukum karena surat dakwaan yang didakwakan oleh terdakwa telah keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat dan Surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi masalah ranah hukum perdata. B. Implikasi Yuridis Jika Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum atas Dasar Obscuur Libel Diterima oleh Hakim 1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri

tidak dapat diterima adalah berupa keberatan yang berisi bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak

commit to user 45


digilib.uns.ac.id

tepat, karena apa yang didakwakan merupakan sesuatu yang tidak tepat baik mengenai dasar hukum dan sasaran dakwaan. Oleh karena

Ia memberi contoh konkrit bahwa sebuah dakwaan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara Perdata atau perselisihan perdata. Selanjutnya dinyatakan tau Penasihat Hukum diterima berupa dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan dibatalkan, berarti kelanjutan pemeriksaan perkara sudah selesai, maka perkara tadi sudah berakhir pemeriksaannya dan telah diputus berdasarkan putusan dari segi formil. Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini; Menimbang,

bahwa

karena

Terdakwa

mengajukan

keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya dan sebelum memeriksa

pokok

mempertimbangkan

perkara, dan

Majelis

memutus

Hakim tentang

terlebih

dahulu

keberatan/eksepsi

Terdakwa tersebut: Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti nota keberatan/eksepsi Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa keberatan/eksepsi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai: Surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi masalah ranah hukum perdata, dengan alasan: bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan panjang lebar mengenai

commit to user 46


digilib.uns.ac.id

bukti kepemilikan saksi korban, sedangkan terdakwa menduduki, menguasai dan melakukan aktifitas diatas bidang tanah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut adalah berdasarkan alas hak kepemilikan atas nama Terdakwa berupa Akta Jual Beli Nomor: 13, oleh karenanya perlu diuji kebenarannya menurut ranah hukum perdata dan saat ini sedang diproses dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor perkara: 117/Pdt.G/2010/PN-JPR; Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3(tiga) macam keberatan/eksepsi, yaitu: a) Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili; b) Keberatan dakwaan tidak dapat diterima; dan c) Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan; Menimbang, bahwa dari ketiga macam keberatan tersebut, keberatan yang diajukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan diatas

Menimbang, bahwa mengenai keberatan/eksepsi tentang -undang tidak menjelaskan dalam hal apa saja dan mengenai apa saja dakwaan tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya sebagai pedoman perlu memperhatikan dan mengutip pendapat para ahli mengenai hal itu; Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap (1985, 662-663) menyebutkan bahwa alasan keberatan untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima adalah: a) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Jadi tidak ada unsur melawan hukum; b) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (ne bis in idem);

commit to user 47


digilib.uns.ac.id

c) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu atau kedaluwarsa; d) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya; e) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata; f) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana aduan, sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah mempergunakan haknya; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum, baik pada dakwaan kesatu maupun pada dakwaan kedua telah menguraikan tentang kepemilikan tanah atas nama saksi korban Juliana Uria Suwages dan tentang adanya kesepakatan antara terdakwa dengan suami saksi korban (Ir. Mikael Kambuaya) untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan dilokasi tanah tersebut, serta diuraikan pula bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura tertanggal 20 April 2010, telah terjadi overlepping/tumpang tindih kepemilikan/penguasaan tanah antara Sertifikat Hak Milik Nomor: 1005 atas nama terdakwa Oskar Toloh dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama saksi Juliana Uria Suwages seluas 284 meter persegi. Menimbang, bahwa diuraikannya tentang adanya kesepakatan antara terdakwa dengan suami saksi korban (Ir. Mikael Kambuaya) untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan dilokasi tanah tersebut,

dan

adanya

overlepping/tumpang

tindih

kepemilikan/penguasaan tanah antara Sertifikat Hak Milik Nomor: 1005 atas nama terdakwa Oskar Toloh dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama saksi Juliana Uria Suwages, telah memperlihatkan secara jelas bahwa apa

commit to user 48


digilib.uns.ac.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana, akan tetapi adalah sengketa kepemilikan atas tanah antara saksi Juliana Uria Suwages dengan Terdakwa yang termasuk dalam ruang lingkup perdata yang harus diperiksa dan diadili oleh peradilan perdata; Menimbang, bahwa pendapat/tanggapan Penuntut Umum yang berlindung pada Pasal 14 huruf d, 137 dan 140 ayat (1) KUHAP sebagai dasar Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan, tidaklah beralasan dan tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan

bukan merupakan tindak pidana maka Penuntut Umum dapat namun ternyata walaupun Penuntut Umum telah mengetahui adanya tumpang tindih kepemilikan/penguasaan tanah antara Sertifikat Hak Milik Nomor: 1005 atas nama terdakwa Oskar Toloh dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama saksi Juliana Uria Suwages yang merupakan ruang lingkup perdata tetapi tidak melakukan penghentian penuntutan, melainkan justru tetap melakukan penuntutan, padahal berpedoman pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut

seharusnya

Penuntut

Umum

melakukan

penghentian

penuntutan; Menimbang,

bahwa

demikian

juga

pendapat/tanggapan

Penuntut Umum yang mengatakan bahwa tidak benar perbuatan terdakwa masuk ranah hukum perdata dengan alasan proses penyidikan dalam perkara terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor :POL.LP/844/XI/2009/SPK tanggal 27 Nopember 2009 lebih dahulu dilakukan dari pada terdakwa mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jayapura, tidaklah dapat dibenarkan dan tidak beralasan, karena terlepas dari yang mana terlebih dahulu atau terlepas dari ada tidaknya gugatan perdata, jika sejak awal telah terlihat bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana melainkan

commit to user 49


digilib.uns.ac.id

merupakan perkara perdata, maka Penuntut Umum seharusnya melakukan penghentian penuntutan. Dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dengan suami saksi korban (Ir. Mikael Kambuaya) untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan dilokasi tanah tersebut dan adanya tumpang tindih kepemilikan/penguasaan tanah antara Sertifikat Hak Milik Nomor: 1005 atas nama terdakwa Oskar Toloh dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama saksi Juliana Uria Suwages, telah memperlihatkan dengan jelas bahwa perkara tersebut masuk dalam ranah perkara perdata yang harus diperiksa dan diadili oleh peradilan perdata, sehingga seharusnya Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan; Menimbang, bahwa karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata, maka menurut Majelis Hakim keberatan/eksepsi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan dan cukup beralasan sehingga dapat diterima, oleh karenannya berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H. tersebut diatas cukup alasan untuk dinyatakan

2. Amar Putusan Menimbang,

bahwa

karena

keberatan/eksepsi

terdakwa

diterima dan dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara; Mengingat dan memperhatikan Pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

commit to user 50


digilib.uns.ac.id

M E N G A D I L I: a) Menerima keberatan/eksepsi Terdakwa OSKAR TOLOH, SE. b) Menyatakan surat dakwaan Nomor REG.PERK: PDM33/JPR/Ep/01/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama terdakwa OSKAR TOLOH, SE. tidak dapat diterima; c) Membebankan biaya perkara kepada Negara; Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari KAMIS, tanggal 17 MARET 2011, oleh kami NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TARIMA SARAGIH, S.H.,M.Hum., dan SYORS MAMBRASAR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini SENIN, tanggal 21 MARET 2011, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DAKRIS,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan M. TOFAN THAMRIN, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. 3. Pembahasan Pertimbangan hakim terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar obscuur libel bahwa karena Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya dan sebelum memeriksa

pokok

perkara,

Majelis

Hakim

terlebih

dahulu

mempertimbangkan dan memutus tentang keberatan atau eksepsi Terdakwa tersebut. Pengadilan

Negeri

dapat

menjatuhkan

putusan

yang

menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena

commit to user 51


digilib.uns.ac.id

jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum adalah apabila surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Artinya adalah bahwa beberapa alasan pokok yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan dakwaaan jaksa batal demi hukum yaitu: (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, halaman. 359) a) Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan. b) Tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan. c) Dakwaan kabur atau obscuur libel karena tidak dijelaskan bagaimana kejahatan dilakukan. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor perkara: 117/Pdt.G/2010/PNJayapura menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3(tiga) macam keberatan atau eksepsi, yaitu: a) Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili; b) Keberatan dakwaan tidak dapat diterima; dan c) Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan karena merupakan Obscuur Libel. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan pembatalan dakwaan adalah karena dakwaan Obscuur Libel (perumusan tindak pidana yang didakwakan kabur), karena penuntut umum dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi masalah ranah hukum perdata, tanpa menguraikan perbuatan nyata (fakta) yang memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana tersebut.

commit to user 52


digilib.uns.ac.id

Bahwa Surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi masalah ranah hukum perdata, dengan alasan: bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan panjang lebar mengenai bukti kepemilikan saksi korban, sedangkan terdakwa menduduki, menguasai dan melakukan aktifitas diatas bidang tanah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut adalah berdasarkan alas hak kepemilikan atas nama Terdakwa berupa Akta Jual Beli Nomor: 13, oleh karenanya perlu diuji kebenarannya menurut ranah hukum perdata dan saat ini sedang diproses dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor perkara: 117/Pdt.G/2010/PN-JPR.

commit to user 53


digilib.uns.ac.id

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut : 1. Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel sudah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana elas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Bahwa penulis berkeyakinan bahwa Surat Dakwaan dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima dan dakwaan Obscurum Libelum, karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukumnya, maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, karena dalam perbuatan Terdakwa sama sekali tidak ada unsur melawan hukumnya, dan tidak kalah pentingnya, yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah ranah Hukum Perdata. 2. Implikasi yuridisjika pengajuan eksepsi oleh Tterdakwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar obscuur libel diterima oleh Hakim adalah bentuk dakwaan yang diajukan tidak tepat dalam hal ini berarti Penuntut Umum keliru dalam merumuskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa dalam kasus ini tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata sehingga apa yang didakwakan sesungguhnya termasuk sengketa perdata yang harus diselesaikan secara perdata.

commit to user 54


digilib.uns.ac.id

B. Saran

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum diharapkan agar lebih cermat dalam membuat surat dakwaan, sebagaimana diketahui betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan, maka kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan perlu terus ditingkatkan dan sehubungan dengan itu diperlukan bimbingan serta pengendalian agar para Jaksa Penuntut Umum mampu menyusun Surat Dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas

kejaksaan

dibidang

penuntutan

dan

tepat

apa

pokok

kesalahannya. 2. Kepada Hakim diharapkan dapat menjalankan tugas hakim sebagai pelaksana

kekuaasaan

kehakiman

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Dam Hakim diharapkan dapat mengadili berdasarkan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau meberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi

berdasarkan

ketentuan

hukum

yang

berlaku,

tanpa

pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihakpihak. 3. Diharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik itu Presiden, Wakil Presiden yang masih menjabat atau sudah lengser, Menteri-Menteri atau mantan menteri-menteri atau pejabat-pejabat negara lainnya untuk ikut serta dalam pembangunan hukum di Indonesia ke arah yang lebih baik salah satunya dengan cara kesediaannya untuk menjadi saksi atau memberikan keterangannya di persidangan.

commit to user 55

TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA

Recommend Documents