MEMBANDINGKAN HUKUM JAMINAN MENURUT : BW, Hukum Nasional di Luar KUHPerdata, Hukum Adat, & Hukum Islam

27/10/2015

MEMBANDINGKAN HUKUM JAMINAN MENURUT : BW, Hukum Nasional di Luar KUHPerdata, Hukum Adat, & Hukum Islam Avisena Aulia Anita Atika Sari Miftakhurrokhmah Apriliah Nur Wahyu Wulandari Jafar Fendi Hidayat

125010100111169 (7) 125010101111122 (12) 145010109111006 (26) 145010109111002 (25) 145010109111010 (27)

MIND MAP SISTEMATIKA JAMINAN : JAMINAN UMUM : 1. PASAL 1131 BW (Hak Retensi) 2. PASAL 1132 BW (Hak Previlage)

JAMINAN KHUSUS : 1. JAMINAN PERORANGAN :

BOT (BORGTOCHT) (SEWA GUNA SERAH) KEPERCAYAAN

2. JAMINAN KEBENDAAN : • BENDA BERGERAK : GADAI (1152 BW-1158 BW) FIDUSIA (UU No 42 Tahun 1999) • BENDA TETAP : HAK TANGGUNGAN (TANAH) UU No 4 Tahun 1996 HIPOTIK (BUKAN TANAH) 1162 BW

JAMINAN UMUM = jaminan yg diberikan bagi kepentingan semua kreditur & menyangkut semua harta debitur sebagaimana diatur pd pasal 1131 BW (Hak Retensi) JAMINAN KHUSUS = jaminan dlm bentuk penunjukkan / penyerahan benda tertentu secara khusus sbg jaminan atas pelunasan kewajiban / yg debitur kpd kreditur tertentu yg hanya berlaku untuk kreditur tertentu tsb

GADAI = barang yg dijaminkan berupa benda yg bergerak & barang yg dijaminkan dititipkan ditempat pegadaian.

• BERSIFAT KEBENDAAN = adanya benda tertentu yg dijadikan jaminan. Ilmu hkm tdk membatasi kebendaan yg dpt dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yg dijaminkan tsb hrslah merupakan milik dari pihak yg memberikan jaminan kebendaan tersebut. (Benda Bergerak & Benda Tetap)

FIDUSIA dilakukan dgn 2 cara : 1. Dibuat dgn akta notaris 2. Hutang yg pelunasannya dijaminkan dgn jaminan fidusia

• BERSIFAT PERORANGAN = ada pihak ke 3 yg berjanji pd kreditur bahwa jika debitur tdk membayar hutangnya maka pihak 3 yg akan membayarnya dgn catatan dilelang dulu harta kekayaannya debitur. Dlm BW jaminan orang / penanggungan hutang disebut BOT (Borgtocht)

Unsur Jaminan FIDUSIA : 1. Adanya hak jaminan 2. Adanya obyek 3. Memberikan kedudukan yg diutamakan pd kreditur 4. Benda yg menjd obyek jaminan tetap berada dlm pengawasan si pemilik barang

FIDUSIA = barang yg dijaminkan berupa benda bergerak & barang yg dijaminkan tetap ada ditempat si pemilik barang

27/10/2015

BW Pengertian Hukum Jaminan

Asas-Asas Hukum Jaminan

Bezwaring (Pembebanan) Pasal 1131 BW Jaminan adalah segala kebendaan si berhutang, baik yg bergerak maupun yg tdk bergerak. Baik yg sdh ada maupun yg baru akan ada dikemudian hari, menjd tanggungan untuk segala perikatan perseorangan

Hukum Nasional Di Luar KUHPerdata

Hukum Islam

Dlm hkm islam (fiqh) dibagi menjd 2 yaitu : 1. Jaminan yg berupa orang (personal guaranty) Jaminan yg berupa orang disbt dgn dlaman / kafalah. Kafalah adalah Menurut kamus jaminan yg perbankan “Djuhaendah Hasan” diberikan oleh kafil jaminan adalah sarana (penanggung) kpd phk ke 3 atas perlindungan bagi kewajiban / keamanan kreditur prestasi yg hrs yaitu kepastian akan ditunaikan phk ke pelunasan 2 (tertanggung) hutangdebitur / pelaksanaan presasi 2. Jaminan yg debitur / oleh berupa harta penjamin debitur. benda. Pasal 8 UU No 10 Thnn 1998 Jaminan adalah keyakinan atas kemampuan & kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dgn yg diperjanjikan.

Hukum Adat

BW

Penyerahan kekayaan / pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggulangi pembayaran kembali suatu hutang . Contoh : Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga terkdng tdk mdh untuk memenuhi kebutuhan tsb sehingg untuk memenuhinya dilakukan upaya dgn meminjam uang dgn menggadaikan

BW


Hukum Islam

Hukum Adat

1. Asas Publicitiet Asas bahwa semua hak baik hak tanggungan, fidusia, gadai, & hipotik harus didaftarkan. Hak yg dijdkan sbg jaminan ia wajib didaftarkan yaitu dimasingmasing instansi yg berwenang terhadap benda tsb. Berfungsi : • Agar pihak ke 3 tau bahwa benda tsb sdng dijaminkan

Bank dalam memberikan kredit kpd debitur walaupun terdpt jaminan atas hal tsb hrs menggunakan asas 5C : 1. Character 2. Capacity 3. Capital 4. Condition Of Economic 5. Collateral

1. Asas kafiil (orang yg menjamin) Di syaratkan sudah baligh, berakal tdk dicegah membelanjakan harta (mahjur) & dilakukan dgn kehendaknya sendiri 2. Makfullah (orang yg berpiutang / berhak menerima jaminan) Syaratnya adalah diketahui oleh orang yg menjamin, ridha

Contoh : Dlm masyarakat karo adanya kesepakatan (arih ersada) dilaksanakan secara tunai (sun) & terang dihdpan kepala desa, adanya saksi (diketahui anak baru & senina) adanya panjar (tanda jadi) serta menganut asas kepercayaan (tekaku) & tdk tercela (tdk bertentangan dgn nilai-nilai adat).


Hukum Islam

Hukum Adat

Pasal 2 ayat 1 SK Direksi Bank Indonesia No 23/69/KEP/DIR 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit bahwa yg dimaksud jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yg diperjanjikan.

2. Jaminan yg berupa harta benda. Sedangkan pd harta benda disbt rahn. Rahn adalah menahan slh satu harta milik si peminjam sbg jaminan atas pinjaman yg diterimanya

tnh yg dimilikinya kpd orang lain sbg kompensasi atas uang yg diterimanya.

BW untuk sebuah hutang / dlm pembebanan hutang • Untuk melindungi pihak ke 3 yg beritikad baik 2. Asas Specialiteit Bahwa hak tanggungan, fidusia, hipotik hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah) / atas barang-barang yang sdh terdaftar atas


Hukum Islam

Hukum Adat

(menerima) & ada ketika terjadinya akad menjamin. 3. Makful’anhu (orangyg berhutang / yg dijamin) Disyaratkan diketahui oleh yg menjamin dan msh hdp (blm mati). 4. Madmun bih / makful bih (hutang / kewajiban yg dijamin) Disyaratkan merupakan hutang / prestasi yg hrs dibyr /

Hkm adat akan selalu bertitik tolak pd dasar kejiwaan, kekeluargaan serta tolong menolong yg selaras dgn perilaku & kepribadian masyarakat indonesia yg senantiasa mengutamakan kerjasama, gotong royong, & kepedulian terhdp sesama

27/10/2015

BW


3. Asas Tidak Dapat Di Bagi-Bagi Yaitu asas dapat dibaginya hutang tdk dpt mengakibatkan dpt dibaginya hak tanggungan, fidusia, hipotik walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

4. Asas Inbezittsteling Barang jaminan gadai harus berada pd penerima gadai 5. Asas Horizontal Yaitu bangunan & tanah bkn merupakan satu kesatuan hal ini dpt dilihat dlm penggunaan hak pakai, HGB Contoh : Thn 1985 penjamin apartemen / rusun untuk

Hukum Adat


Hukum Islam

BW


Hukum Islam

Hukum Adat


Hukum Islam

Hukum Adat

Contoh : A berhutang ke bank 100 jt dgn jaminan sebidang tanah & sebuah mobil. Tanah dinilai taksirannya 100 jt & mobil dinilai 60 jt,apabila hutang ini telah 50 % diselesaikannya maka nilai jaminan hanya sebatas 1 benda jaminan tp dgn begitu walau hutang sdh mengecil tp jaminan tdk bs dibagi / diambil

Dipenuhi menjadi tanggungan (makfulanhu) & bs diserahkan oleh penjamin (kafiil). 5. Lafadz Ijab Qabul Disyaratkan keadaan lafadz berarti menjamin, tdk digantungkan kpd sesuatu dan tdk berarti sementara.

nama orang tertentu. Kesimpulannya : bahwa suatu benda yang akan dijaminkan sdh hrs terdaftar.

BW

Hukum Islam

Hukum Adat

BW Apartemen / rusun maka ketika dijadikan jaminan sbg hutang maka lembaga jaminannya adalah fidusia

27/10/2015

BW Hak-Hak Hak Previlage Yang Timbul merupakan Dari Jaminan jaminan khusus yg didasarkan pd UU merupakan hak yg ditamakan / didahulukan karna istimewa. Pasal 1134 BW yaitu sesuatu hal yg oleh UU diberikan kpd si berpiutang sehingga tingkatannya lbh tinggi dari pd orang yg berpiutang lainnya, sematamata berdasarkan sifat


Hukum Islam

Hukum Adat

Pasal 6 & pasal 20 UU No 4 Thn 1996 Tentang hak tanggungan bank mempunyai hak untuk melakukan proses lelang terhp jaminan debitur apabila tlah diperingatkan secara patut tetapi debitur tdk juga melakukan pembayaran kewajibannya.

Pihak yg menahannya (murtahin) memperoleh hak untuk mengambilnya kembali seluruh / sebagian utangnya dari barang yg dijaminkan bila phk yg menjaminkan tdk dpt membayar pd waktu yg tlah ditentukan.

Dlm mayarakat adat hak yg timbul dari adanya jaminan yg diberikan seseorang sbg bentuk kesungguhan untuk mengembalikan apa yg tlah dipinjamnya sehingga yg meminjamkan memiliki hak untuk menagih / meminta barang yg telah dipinjamkan tsb

BW

• Hak si penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan debitur di sita & dieksekusi terlbh dahulu untuk melunasi hutangnya & apabila hsl eksekusi tdk mencukupi untuk melunasi hutangnya maka harta si penjamin yg kemudian akan dieksekusi hartanya. • Hak si penjamin untuk tdk mengikatkan diri bersama sama dgn debitur secara tanggung menanggung . Dgn kata lain dlm hal ini ada kemungkinan penjamin tlah mengikatkan diri


Hukum Islam

Hukum Adat

BW


Hukum Islam

Hukum Adat

Piutangnya. Hak retensi adalah hak yg diberikan kpd kreditur tertentu untuk menahan benda debitur sampai tagihan yg berhubungan dgn benda tsb dilunasi sebagaimana terdpt dlm Pasal 575 (2) BW Pasal 1576 BW pasal 1364 (2) BW Pasal 1616 BW Pasal 1729 BW Pasal 1821 BW Berdasarkan pasal 1832 BW hak yg dimiliki oleh si penjamin adalah sebagai berikut :

BW

Bersm debitur dlm suatu perjanjian secara jamin menjamin & penjamin yg tlah mengikatkan dirinya bersm-sm debitur dlm suatu akta perjanjian dpt dituntut oleh si kreditur untuk tanggung menanggung bersm debiturnya msng-msng untuk keseluruhan hutang • Hak si penjamin untuk mengajukan tangkisan yg tertuang dlm pasal 1849 BW & pasal 1850 BW hak ini lahir dari perjanjian penjaminan


Hukum Islam

Hukum Adat

27/10/2015

BW Jenis Jaminan Yang Lahir Demi Hukum (Karena UU)


Hukum Islam

Hukum Adat

BW

Jaminan ini lahir karna UU yg merupakan jaminan yg keberadaannya ditunjuk UU tanpa ada perjanjian para pihak. Karna sebenarnya dlm perjanjian pinjam meminjam tdk ada benda khusus yg diikat / dijdkan jaminan. Hal ini diatur dalam pasal 1131 BW :

BW Gugatan maka minta sita jaminan. Jaminan yg lhr karna UU ini menimbulkan jaminan umum artinya semua harta benda debitur menjd jaminan untuk hutang debitur & berlaku untuk smua kreditur. Para kreditur mempunyai kedudukan konkuren yaitu secara bersm-sm memperoleh jaminan umum.


Hukum Islam

Hukum Adat

“yg mentakan bahwa sgala kebendaan milik debitur baik yg sdh ada maupun yg baru akan ada dikemudian hari akan menjadi tanggungan untuk sgala perikatannya” Kalaupun terjadi wanprestasi maka untuk mengajukan pengadilan hrs melalui gugatan perdata dlm berperkara dipengadilan, setelah mengajukan


Hukum Islam

Hukum Adat Jenis Jaminan Yang Lahir Karena Perjanjian

BW


Selain jaminan yg ditunjuk oleh UU tentang sebagai bagian dari asas konsensualitas dlm hkm perjanjian, UU memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yg ditujukan untuk menjamin pelunasan / pelaksanaan kewajiban debitur kpd kreditur, perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian naturalia

Fidusia (UU No 42 Thn 1999) Hak tanggungan (UU No 4 Tahun 1996) Gadai Jaminan penanggungan

Hukum Islam

Hukum Adat

27/10/2015

BW


Hukum Islam

Hukum Adat

Yg melekat pd perjanjian hutang piutang diantara debitur & kreditur.

Jenis Jaminan Yang Bersifat Kebendaan

Kesimpulannya : penjamin yg lahir melalui UU tdk diperjanjikan, penagihannya susah dilakukan, kalo krediturnya bnyak hrs dibagi, kalo penjamin lahir melalui perjanjian penagihannya mdh melalui pelelangan yg dilakukan bdn negara. Contoh :

BW

Jenis Jaminan Yang Bersifat Perorangan

ada pihak ke 3 yg berjanji pd kreditur bahwa jika debitur tdk membayar hutangnya maka pihak 3 yg akan membayarnya dgn catatan dilelang dulu harta kekayaannya debitur. Dlm BW jaminan orang / penanggungan hutang disebut BOT (Borgtocht)

BW


Hukum Islam

KUHD terutama 1. Kafalah bin nafs yg berkaitan (kafalah dgn jiwa) : dgn hipotek & Adanya kesediaan phk kapal laut penjamin untuk menghdrkan orang yg ia tanggung kpd yg ia janjikan tanggungan. 2. Kafalah bi al mal (kafalah dgn harta) : Kewajiban yg mesti ditunaikan oleh dhamin / kafil dgn pembayaran berupa harta. Kafalah ini dibagi menjd 3 yaitu : • Kafalah al dayn : Kewajiban membayar hutang yg menjd beban orang lain

Hukum Adat

-

adanya benda tertentu yg dijadikan jaminan. Ilmu hkm tdk membatasi kebendaan yg dpt dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yg dijaminkan tsb hrslah merupakan milik dari pihak yg memberikan jaminan kebendaan tersebut. (Benda bergerak & Benda Tetap)

BW

Hukum Nasional Di Luar KUHPerdata 1. fidusia (UU No 42 Thn 1999) 2. Hak Tanggungan (UU No 4 Thn 1996)


Hukum Islam

Ar rahn : Harta yg dijadikan pemiliknya sbg jaminan hutang yg bersifat mengikat.

Hukum Adat

Gadai tanah : Soerjono soekanto menyebutkan istilah gadai tanah adat adalah jual gadai yg berarti suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kpd phk lain yg dilakukan secara terang & tunai sedemikian rupa sehingga phk yg melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tnh tsb.

Hukum Islam

• Kafalah dgn aib : Jaminan bahwa jika barang yg dijual ternyata mengandung cacat karna waktu yg terlalu lama atau karna hal-hal lainnya, maka penjamin bersedia memberi jaminan kpd penjual untuk memenuhi kepentingan pembeli. • Kafalah dgn penyerahan benda : Kewajiban menyerahkan bendabenda tertentu yg ada ditgn orang lain, seperti mengembalikan barang yg di ghasab & menyerahkan barang jualan kpd pembeli.

Hukum Adat

27/10/2015

Jenis Jaminan Dengan Menguasai Benda Yang Di Jaminkan

BW


Hukum Islam

Hukum Adat

Contoh : Gadai & hak retensi (hak untuk menahan bendabenda yg ada ditangannya). Bagi kreditur penguasaan benda ini akan lbh aman terutama untuk benda bergerak yg mudah dipindahtangankan & berubah nilainya

-

-

-

BW Jenis Jaminan Khusus

jaminan dlm bentuk penunjukkan / penyerahan benda tertentu secara khusus sbg jaminan atas pelunasan kewajiban / yg debitur kpd kreditur tertentu yg hanya berlaku untuk kreditur tertentu tsb

Hukum Nasional Di Luar KUHPerdata Jaminan perorangan : (BOT) Build, Operate, Transfer (sewa guna serah) Unsur BOT : 1. Investor 2. Pemegang hak atas tanah 3. Bagunan komersial 4. tanah 5. Jangka waktu operasional 6. penyerahan 3 pihak utama yg berperan dlm BOT : 1. Host government 2. Project company 3. Sponsor Jangka waktu : Plng lama 30 thn sjk perjanjian di ttd

Hukum Islam

Hukum Adat

-

-

BW


Hukum Islam

Hukum Adat

Jenis Jaminan Tanpa Menguasai Benda Yang Di Jaminkan

Contoh : Hak hipotik & fidusia. Hal ini menguntungkan debitur karna tetap dapat memanfaatkan benda jaminan.

-

-

-

Jenis Jaminan Umum

jaminan yg diberikan bagi kepentingan semua kreditur & menyangkut semua harta debitur sebagaimana diatur pd pasal 1131 BW (Hak Retensi)

-

-

-


Hukum Islam

Hukum Adat

Syarat dilakukannya BOT : 1. Pengguna barang memerlukan bangunan & fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara / daerah untuk kepentingan pelayanan umum dlm rangka penyelenggaraan tgs pokokdan fungsi 2. Tdk tersedia dana dlm APBN / APBD penyediaan banguna dan fasilitas dimaksud

-

-

BW

27/10/2015

BW Obyek Jaminan


Benda bergerak : 1. Gadai : (1152 BW-1158 BW) Adalah suatu hak yg diperoleh kreditur atas waktu kebendaan bergerak yg diserahkan kpdnya oleh seorang debitur & seorang lain atas nama debitur yg memberikan kekuasaan kpd kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tsb secara didahulukan dari pd kreditur lainnya / dpt disbt kreditur preveren (kreditur yg didahulukan) 2. Fidusia :

BW Hak Tanggungan : (berupa jaminan pokok) 1. Eigendom 2. Erfpacht 3. Opstal 4. Hak Pakai 5. Hak Atas Tanah

Hukum Islam

UU No 42 Thn 1999 Obyek kafalah : Fidusia : 1. Jiwa Hak jaminan atas (kafalah bi benda bergerak baik al nafs) yg berwujud yaitu maupun tak kesediaan berwujud & benda phk tak bergerak pemnjamin khususnya untuk bangunan yg tdk dpt menghadirk dibebani hak an orang yg tanggungan ia tanggung kpd yg ia janjikan tanggungan

Hukum Nasional Di Luar KUHPerdata Hak Tanggungan : (UU No 4 Thn 1996) 1. Hak Milik 2. HGU 3. HGB 4. Hak Pakai baik yg berasal dari tanah hak milik maupun berasal dari hak atas tanah negara 5. Hak Atas Tanah berikut bangunan, tanaman, hasil karya yg tlah ada / akan ada merupakan satu kesatuan dgn tanah tsb merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yg pembebananya dgn tgs dinyatakan dlm akta pemberian hak atas tanah yg bersangkutan. Subyeknya menggikuti orang yg punya obyek

Hukum Adat Obyek jaminan adalah barang yg dpt berupa sawah / tanah. Hkm adat tdk mengenal pelaksanaan gadai yg dilakukan antara individu dgn individu dgn obyek barang bergerak

2. harta (kafalah bin al maal)

Hukum Islam

Hukum Adat

BW


Adalah benda bergerak yg terdiri dari benda dlm Persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin & kendaraan bermotor. sebagaimana yg dimaksud dlm UU No 4 Thn 1996 tentang hak tanggungan yg tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan (jaminan tambahan) bagi perlunasan utang tertentu yg memberikan kedudukan yg diutamakan kpd penerima fidusia terhdp kreditur lainnya.

BW


Hipotek (1162 BW) Dahulu : Benda tidak bergerak

Hipotek UU No 21 Thn 1992 tentang pelayaran Sekarang : Kapal

Karna keluarnya UU No 4 Thn 1996 tentang hak tanggungan maka ketentuan hipotik tentang tanah dicabut. Hingga saat ini yg ada dalam BW adalah gadai & sebagian hipotek

UU No 15 Thn 1992 Pesawat terbang, dirubah kemudian sejak ada UU No 1 Tahun 1992 menjadi hak fidusia

Hukum Islam

Hukum Adat

Obyek ar-rahn : 1. Materi / 2. Manfaat Benda yg dijadikan jaminantdk hrs diserahkan scr aktual tetapi boleh juga penyerahannya secara hkm Contoh : sawah , yg dijadikan jaminan sertifikat sawah

Hukum Islam

Hukum Adat

27/10/2015

BW Hapusnya Jaminan Gadai : Jaminan (1152 BW) 1. Hapus barang gadai itu hapus dari pemegang gadai 2. Hilangnya barang gadai / dilpskan dari kekuasaan penerima gadai (surat bukti kredit)

BW


Hukum Islam

Hukum Adat

Jaminan Fidusia : 1. Hapusnya hutang yg dijamin dgn fidusia 2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia 3. Musnahnya barang yg menjd obyek fidusia

Kafalah : 1. Ketika hutang tlah diselesaikan baik oleh orang yg berhutang / oleh penjamin atau jika kreditur menghadiahkan atau membebaskan hutangnya kpd orang yg berhutang. 2. Kreditur melepaskan hutangnya kpd orang yg berutang. Tdk pd penjamin

Hapusnya jaminan yaitu dgn dibyrnya tebusan. Penggadai tdk berkewajiban menebus gadai dlm waktu tertentu. Pelaksanaan gadai berakhir ketika ada kemauan & kemampuan penggadai untuk menebus gadai sehingga pelaksanaan gadai dlm hkm adat tdk dpt dipastikan kpn berakhirnya

Hukum Islam

Hukum Adat


4. Kreditur penjamin menyelesaikan kephk lain melalui proses arbitrase dgn kreditur 5. Kreditur dpt mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tdk menyetujuinya.

BW

Hukum Nasional Di Luar KUHPerdata Jaminan Hak Tanggungan : (pasal 13-14 UU No 4 Thn 1996) 1. Hpsnya hutang yg dijamin dgn hak tanggungan 2. Dilepaskan hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan 3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua PN 4. Hpsnya hak atas tanah yg dibebani hak tanggungan

Eksekusi Jaminan

Hukum Islam

Hukum Adat

maka penjamin jg bebas untuk tdk menjamin hutang tsb namun jika kreditur melepaskan jaminan dari penjamin, bkn berarti orang yg berutang tlah terlps dari hutang tsb . 3. Ketika hutang tsb tlah dialihkan (transfer hutang / hiwalah) dlm hal ini baik orang terutang ataupun penjamin terlps dari tuntutan utang tsb

BW


Hukum Islam

Hukum Adat

-

Eksekusi jaminan fidusia : 1. Pelaksanaan title executorial oleh pemberi & penerima fidusia yaitu tulisan yg mengandung putusan pengadilan yg memberi dasar penyitaan dan lelang sita tanpa perantara hakim 2. Penjualan benda yg menjd obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum 3. Penjualan dibwh tgn yg dilakukan penandatanganan kesepakatan.

-

-

27/10/2015

Eksekusi Jaminan

BW


Hukum Islam

Hukum Adat

-

Eksekusi hak tanggungan : 1. Eksekusi atas title eksecutorial yg terdpt pd sertifikat hak tanggungan 2. Eksekusi dibwh tangan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dgn debitur

-

-

23-Oct-15

PENGERTIAN (BW) PERBANDINGAN HUKUM PERDATA Rony Dio Feriansyah Nicky Anggraita Cyndiarnis C. Putri Cokorda Gde Semara Putra Dian Fitriana

125010100111149 (05) 125010100111166 (06) 125010100111170 (08) 125010107111072 (19) 125010107111237 (20)

•

Pengertian jaminan tidak tercantum secara eksplisit dalam KUHPerdata, namun dalam KUHPerdata disebutkan ketentuan mengenai jaminan umum Pada Pasal 1131 dan 1132 yang berbunyi: Pasal 1131 Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Pasal 1132 Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

•

Menurut Munir Fuady “Jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada pihak debitur, yang terjadi baik karena hukum maupun yang terbit dari suatu perjanjian yang bersifat assesoir terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang piutang baik berupa jaminan kebendaan maupun perorangan…”

PENGERTIAN (HK. ADAT & ISLAM) • Hukum Adat Tidak ada pengertian yang pasti mengenai jaminan dalam hukum adat, akan tetapi dalam hukum adat jaminan biasanya digunakan sebagai penguat bahwa kelak debitur akan melunasi hutangnya. • Hukum Islam Jaminan berasal dari kata kafalah berarti al-dhamanah, hamalah, dan za’amah, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin atau menanggung.

ASAS HUKUM JAMINAN •

Menurut BW Asas Paritas Creditorium (Pasal 1131 dan 1132 BW)

•

Menurut Hukum Adat Hukum Adat mempunyai sistem sederhana yang disebut sistem kongkret/kontan/tunai/nyata sesuai dengan tingkat kemajuan/kemampuan masyarakat yang masih rendah. Sehingga dalam Hukum Jaminan, asas hukum adat umum tetap berlaku seperti: – – – – –

•

Religius Magis Komunal Demokrasi Kontant Konkret

Menurut Hukum Islam Dalam Perbankan Syariah, asas yang digunakan berupa Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

23-Oct-15

HAK-HAK YANG TIMBUL DARI JAMINAN • Menurut BW – Hak Retensi – Preferent • Gadai • Hipotek • Privilege

• Menurut Hukum Adat

Dalam Gadai Adat: – Hak Menebus – Hak untuk mengulanggadaikan

AKIBAT HUKUM JAMINAN (BW) • Menurut BW Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya (Pasal 1831 KUH Pedata). Penanggungan tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya jika: – Ia (penanggung utang) telah melepasakan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual; – Ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung; dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung; – Debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi; – Debitur dalam keadaan pailit; dan – Dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim (Pasal 1832 KUH Perdata).

– Hak Droit de Suite – Hak Droit de Preference

JENIS JAMINAN YANG LAHIR KARENA UNDANG-UNDANG

AKIBAT HUKUM JAMINAN (Hk. Adat & Islam) •

Menurut BW Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang telah diatur dan ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak yaitu misalnya adanya ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitur baik bergerak maupun benda tetap baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutangannya berarti bahwa kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang (Pasal 1131 KUHPerdata). Dalam arti bahwa yang menjadi jaminan ialah semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, benda benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Semua benda itu menjadi jaminan bagi seluruh perutangan debitur dan berlaku untuk semua kreditur.

•

Menurut Hukum Adat Tidak diatur Menurut Hukum Islam Tidak diatur

• Menurut Hukum Adat Debitur mempunyai kewajiban untuk menebus barang gadai. Barang yang digadaikan masih berada dalam penguasaan debitur. Kreditur dapat mengulanggadaikan benda gadai. • Menurut Hukum Islam Apabila orang yang ditanggung tidak ada (pergi atau menghilang), maka kafil berkewajiban menjamin sepenuhnya. Dan ia tidak dapat keluar dari kafalah, kecuali dengan jalan memenuhi hutang yang menjadi beban 'ashil (orang yang ditanggung). Atau dengan jalan, bahwa orang memberikan pinjaman (hutang) dalam hal ini bank-menyatakan bebas untuk kafil, atau ia mengundurkan diri dari kafalah. la berhak mengundurkan diri, karena memang itu haknya.

•

23-Oct-15

JENIS JAMINAN YANG LAHIR KARENA DIPERJANJIKAN • Menurut BW – Jaminan Perorangan seperti BORGTOCH PENANGGUNGAN – Jaminan Kebendaan, dibagi dua menjadi • Benda bergerak (gadai pada pasal 1152-1158 BW dan fidusia pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999) • Benda tetap (hak tanggungan, hipotik pada pasal 1162 BW, credit verband)

• Menurut Hukum Adat Gadai Adat dan Jaminan Hutang atau Borg • Menurut Hukum Islam Secara umum, jaminan dalam hukum Islam (fiqh) dibagi menjadi dua; – Jaminan yang berupa orang dikenal dengan istilah dlaman atau kafalah – Jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah rahn.

JENIS JAMINAN YANG BERSIFAT PERORANGAN • Menurut BW – Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) • Jaminan Pribadi / Personal Guarantee • Jaminan Perusahaan / Corporate Guarantee • Garansi Bank / Bank Guarantee

– Perjanjian Garansi – Perjanjian Tanggung Menanggung / Tanggung Renteng

• Menurut Hukum Adat

JENIS JAMINAN YANG BERSIFAT KEBENDAAN • Menurut BW Berdasarkan Jenis Bendanya: – Benda Tetap • Hak Tanggungan (Tanah) • Hipotek (Bukan tanah)

– Benda Bergerak • Gadai • Fidusia

• Menurut Hukum Adat – Gadai Tanah

• Menurut Hukum Islam Jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah rahn, yang artinya barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat di antara keduanya

JENIS JAMINAN DENGAN MENGUASAI BENDA YANG DIJAMINKAN • Menurut BW – Gadai – Hak Retensi

• Menurut Hukum Adat Gadai Adat dan Perjanjian pemegangkan

– Perjanjian Pertanggungan Kerabat

• Menurut Hukum Islam Jaminan yang berupa orang (personal guaranty) dikenal dengan istilah dlaman atau kafalah.

• Menurut Hukum Islam Rahn

23-Oct-15

JENIS JAMINAN TANPA MENGUASAI BENDA YANG DIJAMINKAN • Menurut BW – – – –

Hipotik Hak Tanggungan Fidusia Privilegi

• Menurut Hukum Adat – Tidak diatur

• Menurut Hukum Islam – Tidak diatur

JENIS JAMINAN KHUSUS • • •

Menurut BW Jaminan yang timbul karena perjanjian. Bersifat kontraktual yakni terbit dari perjanjian tertentu yang khusus baik ditujukan terhadap barang-barang tertentu, maupuun tidak ditujukan terhadap barang-barang tertentu. Contoh: Gadai, hipotek, cessie asuransi, cessie tagihan, hak retensi (ditujukan). Personal Guarantee, corporate guarantee, akta pengakuan utang murni (tidak ditujukan).

JENIS JAMINAN UMUM • Menurut BW Jaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Jaminan dari pihak debitur yang terjadi by the operation of law dan merupakan mandatory law bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditor. Pasal 1131 BW • Menurut Hukum Adat Tidak diatur. • Menurut Hukum Islam Tidak diatur.

OBJEK JAMINAN (BW) Jaminan

Umum

Khusus

Perorangan • •

Menurut Hukum Adat Gadai Adat.

• •

Menurut Hukum Islam Secara umum, jaminan dalam hukum Islam (fiqh) dibagi menjadi dua;

Kebendaan

Tetap

– Jaminan yang berupa orang (personal guaranty) dikenal dengan istilah dlaman atau kafalah – Jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah rahn.

Tanah Bukan Tanah

Bergerak

23-Oct-15

OBJEK JAMINAN (HK. ADAT & ISLAM) • Menurut Hukum Adat Pada jaminan kebendaan hanya mengenal pembagian benda berupa tanah dan bukan tanah, dan Jaminan Orang • Menurut Hukum Islam Jaminan Orang (kafalah) dan Jaminan Kebendaan (rahn)

Lanjutan. . . • Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia: hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia Pelepasan hak atas fidusia oleh penerima fidusia Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan • Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemeganghak tanggungan Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oelh ketua Pengadilan Negeri Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan

HAPUSNYA JAMINAN (BW) • Menurut BW: Gadai: • Hapusnya perjanjian pokok baik karena pelunasan, perjumpaan, pembaharuan, atau pembebasan utang • Lepasnya benda yang digadaikan • Terjadinya percampuran, dimana pemegang gadai sekaligus juga menjadi pemilik barang yang digadaikan • Terjadi penyalahgunaan barang gadai oleh pemegang gadai Hipotik: • Hapusnya perjanjian pokok • Pelepasan hipotik oleh si berpiutang • Penetapan oleh hakim

HAPUSNYA JAMINAN (HK. ISLAM) • Menurut Hukum Islam: • Rahn: – – – – – –

Benda dikembalikan kepada pemilik Benda dijual paksa oleh penerima gadai Pelunasan hutang Pembebasan hutang Debitur meninggal dunia Pembatalan oleh para pihak

• Kalafah: – – – – –

Pelunasan hutang Pembebasan hutang Pengalihan hutang Penjamin menyelesaikan hutang Pembatalan oleh kreditur

23-Oct-15

HAPUSNYA JAMINAN (HK. ADAT)

EKSEKUSI JAMINAN (BW)

• Menurut Hukum Adat: Pada dasarnya hampir sama dengan yang lainnya, yakni: • Pelunasan hutang • Pembebasan hutang

• Menurut BW: Gadai:

• Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia: Pelaksanaan titel eksekutorial Penjualan benda atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui lelang umum Penjualan dibawah tangan yang dilakukan kesepakatan para pihak

• Menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemegang hak tanggungan pertama berhak menjual melalui pelelangan umum bila debitur cedera janji Penjualan atas kesepakatan para pihak , sebelum dilakukan penjualan maka harus diberitahukan secara tertulis melalui surat kabar atau media massa setempat dan tidak ada pihak yang keberatan

• Kreditur diberikan hak untuk menjual benda gadai manakalah debitur ingkar janji, sebelum menjual benda gadai maka kreditur harus memberitahukan kepada pemberi gadai • Penjualan benda gadai oleh kreditur berdasarkan perintah pengadilan dengan cara penjualan yang ditentukan oleh hakim

Hipotik: • Si berpiutang berhak melakukan penjualan apabila debitur tidak melunasi uang pokok atau bunganya, maka ia diberikan kuasa untuk menjual (namun harus diperjanjikan)

23-Oct-15

EKSEKUSI JAMINAN (HK. ADAT & ISLAM)

DAFTAR PUSTAKA

• Menurut Hukum Adat: Perjanjian Pemegangkan: Sama dengan gadai yang lain apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya maka penerima gadai berhak untuk memiliki benda ataupun menjual benda tersebut untuk pelunasan hutang.

• Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung • Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek, Prenada Media Group, Jakarta • Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah, UII Press, Yogyakarta • Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, Rajagrafindo Persada, Jakarta • Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta • Wahbah Zuhaili, 2002, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Dar al-Fikr, Beirut,

• Menurut Hukum Islam: • Rahn: • Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya maka benda tersebut dijual dan apabila terdapat sisa atau kelebihannya, maka kelebihan itu menjadi hak dari pemberi gadai

DAFTAR WEBSITE •

•

•

• •

• •

• •

Balgis Lapadengan, 2015, MENGGADAIKAN HAK ATAS TANAH MENURUT SISTEM HUKUM ADAT DI INDONESIA (online), http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/7054/6567 (diakses pada 7 Oktober 2015) Bewa Ragawino, 2009, PENGANTAR DAN ASAS-ASAS HUKUM ADAT INDONESIA (online), http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf (diakses pada 7 Oktober 2015) Endang Mintorowati, 2009, PERJANJIAN JAMINAN DAN LEMBAGA JAMINAN (online), http://endangmintorowati.staff.hukum.uns.ac.id/2009/11/25/perjanjian-jaminan-danlembaga-jaminan/ (di akses pada 7 Oktober 2015) Esti Ningrum, JAMINAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN GADAI TANAH MENURUT HUKUM ADAT (online), http://download.portalgaruda.org/article.php?article=158321&val=5202&title=JAMINAN%20 KEPASTIAN%20DAN%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20PERJANJIAN%20GAD AI%20TANAH%20MENURUT%20HUKUM%20ADAT (di akses pada 7 Oktober 2015) Herlindah, 2012, MACAM-MACAM JAMINAN, http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/HJ-3-MACAM-JAMINAN.pdf (diakses pada 7 Oktober 2015) http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/276/131 download http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29419/3/Chapter%20II.pdf download

23/10/2015

Perbandingan Hukum Perdata “Hukum Jaminan”

Nama Kelompok 1. 2. 3. 4.

Bimo Lahkoro Anugroho 125010118113028 Rizky Arif Firmansyah 125010118113029 Citro Pujo Bekti 125010118113033 Febrian Andi Pradana 125010118113030

(21) (22) (24) (23)

PENGERTIAN JAMINAN Menurut KUHPerdata : segala harta kekayaan seseorang dijadikan jaminan dan/atau pemenuhan atas perikatan yang dibuatnya. Di dalam BW jaminan dapat dibedakan antara jaminan umum dan jaminan khusus. Hukum Nasional : peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dan penerima jaminan dengan sebuah objek kebendaan

Hukum Adat :Hukum adat memandang gadai tanah sebagai hak yang bersifat memberikan kenikmatan yangterjadinya bukan karena adanya perjanjian pinjam-meminjam dan perbuatan lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Hukum Islam :“Jaminan yang diberikan oleh kafiil (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban/prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)”.

23/10/2015

Asas-Asas Hukum Jaminan KUHPerdata : a) Asas teritorial yaitu perjanjian jaminan yang berkaitan dengan benda hanya dapat dilakukan dalam wilayah IndonesiA b) Asas acessoir yaitu perjanjian jaminan selalu mengikuti perjanjian pokoknya (Pasal 1821 KUHPerdata). c) Asas hak preferen yaitu setiap kreditur yang mempunyai piutang daripada perjanjian jaminan tersebut mempunyai hak pelunasan utang yang diutamakan daripada kreditur lainnya. d) Asas non distribusi yaitu jaminan tidak dapat dipecah-pecah terhadap beberapa orang kreditur e) Asas publisitas yaitu perjanjian jaminan harus diumumkan agar diketahui oleh umum f) Asas eksitensi perjanjian pokok yaitu perjanjian jaminan hanya dapat diikat apabila telah ada perjanjian pokok g) Asas mengikuti benda yaitu bahwa hak jaminan merupakan hak kebendaan sehingga apabila benda tersebut berpindah hak tersebut masih tetap mengikuti

Hak -hak Yang Timbul dari Jaminan KUHPerdata : jika merujuk dari latar belakang lahirnya perjanjian jaminan, maka hak yang timbul akibat dari perjanjian tersebut dari pihak debitur adalah harus menyadari bahwa sifat perjanjian jaminan adalah bersifat acessoir, sedangkan hak yang diperoleh kreditur berupa pemberian hak preferen, hak konkuren serta hak separatis apabila terdapat beberapa kreditur. Hukum Nasional : Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor Hukum Adat : BELUM DITEMUKAN Hukum Islam : BELUM DITEMUKAN

Hukum Nasional : a) Asas saling tolong menolong (gotong-royong) merupakan asas dimana pihak yang kaya akan membantu pihak yang miskin, pihak yang lemah akan membantu pihak yang kalah, serta peserta atau pihak yang beresiko kecil harus membantu peserta yang mempunyai resiko besar b) Asas kepesertaan wajib yaitu seluruh peserta dalam hal ini warga negara Indonesia harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional c) Asas nirlaba yaitu setiap dana yang digunakan haruslah untuk kebutuhan jaminan sosia peserta. Hukum Adat : Hukum Islam :

Akibat Hukum Jaminan Terhadap Para Pihak KUHPerdata : sebagaimana diketahui bahwa DEEDjaminan merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena sifat dari perjanjian jaminan adalah bersifat acessoir, apabila perjanjian acessoir hapus maka perjanjian pokoknya tetap berdiri sehingga hak dan kewajiban pihak tetap melekat pada perjanjian pokoknya. Hukum Nasional : oleh karena jaminan menurut hukum nasional diselenggarakan melalui sistem jaminan sosial, akibat hukum para pihak dan/atau peserta tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh negara yang bertujuan untuk menjamin kebutuhan dasar peserta (para pihak) itu sendiri. Hukum Adat : BELUM DITEMUKAN

23/10/2015

Hukum Islam : Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor

Jenis Jaminan yang Lahir Demi Hukum (UU) KUHPerdata : jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang ada karena ditentukan oleh undang-undang, sehingga tidak memerlukan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Harta kekayaan debitur ini secara otomatis menjadi jaminan dari segala utang-utangnya sebagaimana dimaksud Pasal 1131 KUHPerdata. Hukum Nasional : jaminan yang lahir karena hukum berdasarkan pengaturan hukum nasional adalah jaminan yang secara otomatis pihak peserta dan/atau para pihak tunduk pada ketentuan hukum nasioanal Hukum Adat : BELUM DITEMUKAN Hukum Islam : BELUM DITEMUKAN

Jenis Jaminan yang Lahir Karena Diperjanjikan KUHPerdata : Selain jaminan yang ditunjuk oleh Undang-Undang tentang sebagai bagian dari asas konsesualitas dalam hokum perjanjian, Undang-Undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur, perjanjian2 penjaminan ini merupakan perjanjian tambahan yang melekat pada perjanjian hutang piutang diantara debitur dengan kreditur. Contohnya adalah perjanjian garansi, fidusia, serta perjanjian penanggungan Hukum Nasional : BELUM DITEMUKAN Hukum Adat : BELUM DITEMUKAN

Hukum Islam :Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut ar-Rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang.

23/10/2015

Jenis Jaminan Yang Bersifat Kebendaan KUHPerdata : Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (contoh: hipotik, hak tanggungan (UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), gadai, dan lain-lain Hukum Nasional : BELUM DITEMUKAN Hukum Adat

: BELUM DITEMUKAN

Hukum Islam

: BELUM DITEMUKAN

Jenis Jaminan yang Bersifat Perorangan KUHPerdata : Jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan lansung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya ( contoh: borgtocht). Hukum Nasional : BELUM DITEMUKAN Hukum Adat : Gadai tanah adat adalah jual gadai yang berarti suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pih ak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut

Hukum Islam : BELUM DITEMUKAN

Jenis Jaminan dengan menguasai Benda yang Dijaminkan KUHPerdata : Fiducia, UU No.42/1999, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama terhadap kreditur lain. Hukum Nasional : BELUM DITEMUKAN Hukum Adat : BELUM DITEMUKAN Hukum Islam : BELUM DITEMUKAN

Jenis Jaminan Tanpa Menguasai Benda yang Dijaminkan KUHPerdata : Gadai diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150-1161, yaitu suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatubarang bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut dengan mendahulukan kreditur dari kreditur lain Hukum Nasional : BELUM DITEMUKAN Hukum Adat : BELUM DITEMUKAN Hukum Islam : Menyurapai peraturan pada KUHper namun di dalam Hukum Islam disebut rahn .

23/10/2015

Jaminan Umum KUHPerdata : dikenal dengan jaminan yang lahir karena Undang-Undang dikarenakan semua harta kekayaan debitur akan menjadi objek pelunasan segala perikatan yang dibuatnya terlepas itu harta kekayaan yang ada pada saat ini atau yang akan datang (Pasal 1131 KUHPerdata). Hukum Nasional : BELUM DITEMUKAN Hukum Adat : BELUM DITEMUKAN Hukum Islam : BELUM DITEMUKAN

Obyek Jaminan Hukum KUHper : Yang berobjek benda bergerak • Gadai yang diatur dalam pasal 1150-1160 BW • Fidusia yang diatur dalam UU nomor 42 th. 1999 Yang berobjek benda tidak bergerak/benda tetap (untuk rumah/bangunan yang berada diatas tanah orang lain tetapi bisa diikat dengan jaminan fidusia)

Hukum Nasional : Hukum Adat : Biasanya berupa tanah , bangunan , rumah adat , pusaka

Jaminan Khusus KUHPerdata : (Gadai) : Dalam pasal 1150 KUH perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Dan Hipotik dalm pasal 1162 KUHper. • Hukum Nasional :Hak Tanggungan: Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undangundang hak tanggungan (UUTH), hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan suatu satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap krediturkreditur yang lain. Hukum Adat :BELUM DITEMUKAN Hukum Islam : BELUM DITEMUKAN

Hukum Islam : Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut rahn. Rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang.

23/10/2015

Hapusnya Jaminan Hukum KUHper : Diatur dalam pasal 1152 BW Hukum Nasional : BELUM DITEMUKAN Hukum Islam : Akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti mutahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. • Marhun Bih (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut. • Marhun (barang yang digadaikan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Eksekusi Jaminan Hukum KUHper : Gadai : Dalam surat bukti kredit telah di tentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau taggal pengembalian kredit, disamping itu di dalam SBK telah ditentukan syarat jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan.Tanggal jatuh tempo berbeda dengan tanggal pelelangan, tenggang waktu antara jatuh tempo dengan pelelangan berselisih 20 hari hal mana di maksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi pinjaman pokok beserta bunganya.Apabila hasil pelelangan ada kelebihan maka sisanya akan dikembalikan kepada debitur.

Hukum Nasional : BELUM DITEMUKAN Hukum Islam : BELUM DITEMUKAN

Hukum Adat : Waktu pelaksanaan gadai dalam hukum adat pada dasarnya tidak ditentukan. Penggadai tidak berkewajiban menebus gadai dalam waktu tertentu. Pelaksanaan gadai berakhir ketika ada kemauan dan kemampuan penggadai untukmenebus gadai, sehingga pelaksanaan gadai dalam hukum adat tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya.

Hukum Adat : Pelaksanaan gadai hukum adat tidak mengaturlamanya waktu gadai, gadai akan berakhir setelah penggadai menebus baranggadai. Jika pengadai belum mampu menebus maka hubungan gadai tersebut akan terus berlangsung. Apabila pemegang gadai membutuhan uang sementara penggadai belum mampu menebusnya maka sawah gadai tersebut dapat dialihkan hubungan gadainya, sering disebut dengan mengoper gadai.

23/10/2015

DAFTAR PUSTAKA 1. Soerjono Soekanto. 2002. Hukum Adat Indonesia. Cet V. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa 2. Hilman Hadikusuma. 1982. Hukum Perjanjian Adat. Cet IV, Bandung : Alumni. 3. H.S., Salim. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Internet : http://mohammadblogspotcom.blogspot.co.id/2010/04/assalamualaikum.html http://mohammadblogspotcom.blogspot.co.id/2010/04/assalamualaikum.html https://andigunawan03.wordpress.com/2011/04/16/hak-jaminan/

23/10/2015

Perbandingan Hukum Jaminan Menurut KUHPerdata, Hukum Nasional di luar KUHPerdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat Fa’iz Dimas Arya Putra Nur Mutia Anasthasia Audina Arthur Federico

125010100111053 125010107111015 125010107111033 125010107111045

Pengertian Keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas/kredit

(4) (15) (16) (17)

Asas-Asas Hukum Jaminan Menurut KUHPerdata dan Hukum Nasional: • asas publicitet : asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan. • asas specialitet : bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotik hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang – barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. • asas tak dapat dibagi – bagi : asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik,dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. • asas inbezittstelling yaitu barang jaminan ( gadai ) harus berada pada penerima gadai. • asas horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Menurut Hukum Islam: Keseimbangan (mabda’ at-tawazun fi al-mu’awadhah), Kemaslahatan, Amanah, Keadilan Menurut Hukum Adat: Asas yang paling utama adalah kemaslahatan, dimana kepentingan bersama diatas segala kepentingan apapun

Menurut KUHPerdata: Pengertian secara umum tercantum dalam pasal 1131 KUHPerdata Dalam Hukum Islam: Disebut dengan Kafalah yaitu menggabungkan dua tanggungan antara permintaan maupun utang Menurut Hukum Adat: Hubungan hukum antara pemberi jaminan dan penerima jaminan dengan objek berupa tanah atau benda bukan tanah

Hak-Hak Yang Timbul Dari Jaminan • Dalam KUHPerdata jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hk benda yang diatur dalam Buku II KUHPerdata. • Dilihat dari sistematika KUHPerdata maka seolah-0lah hukum jaminan hanya mrpk jaminan kebendaan saja , krn pengaturan jaminan kebendaan terdapat dalam buku II tentang benda, sdgk perjanjian jaminan perorangan (persoonlijke zekerheids rechten, personal guaranty) seperti perjanjian penangungan ( borgtocht) di dalam KUHPerdata mrpk salah satu jenis perjanjian yg diatur dlm buku III tentang perikaatan. • Sebenarnya baik perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan keduanya timbul dari perjanjian, hanya dalam sistematika KUHPerdata dipisahkan letaknya, maka seakan2 hanya jaminan kebendaan yg mrpk obyek hukum jaminan.

23/10/2015

Akibat Hukum

Jaminan Karena Undang-Undang

Menurut KUHPerdata Jaminan terbagi dua yaitu : Jaminan UMUM DAN JAMINAN KHUSUS Dasar Hk. Jaminan UMUM adalah Pasal 1131 BW. Menetapkan bahwa sgl kebendaan si berutang (debitor) baik yg bergerak maupun yg baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk sgl perikatannya perseorangan. Dr rumusan tsb dpt disimpulkan bahwa kekayaan seorang dijadikan JAMINAN untuk semua kewajibannya, yaitu semua utangnya. Inilah yg oleh HK. Jerman inamakan Haftung. Dasar hukum Jaminan Khusus adalah Pasal 1133 dan Ps. 1134 BW.

Menurut KUHPerdata: Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang ada karena ditentukan oleh undang-undang yang tidak memerlukan perjanjian antara kreditur dan debitur. Harta kekayaan seseorang secara otomatis merupakan jaminan dari utang-utangnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi bahwa segala kebendaan pihak yang berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Menurut Hukum Islam: 1. Adanya kewajiban bagi penjamin untuk mendatangkan hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan dari yang berhutang apabila sudah jatuh tempo 2. Pihak yang berhutang wajib membayar utangnya kepada penjamin apabila penjamin sudah mempertanggungjawabkan utang kepada pemberi hutang.

Ketentuan hukum mengenai jaminan yang diluar KUHPerdata antara lain: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA 2. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan 3. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 4. Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Jaminan Karena Diperjanjikan Menurut KUHPerdata dan Hukum Nasional: Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur. Jaminan yang lahir karena perjanjian dapat berupa hak tanggungan, hak gadai, jaminan fidusia dan jaminan penanggungan.

Jaminan Bersifat Kebendaan Menurut KUHPerdata: Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun,selalu mengikuti benda dimana berada dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5(lima) macam yaitu : • Gadai (pand) yang diatur dalam Bab 20 Buku II BW • Hipotik kapal yang diatur dalam Bab 21 Buku II BW Hukum Nasional di luar KUHPerdata: a. Credietverband yang diatur dalam Stb.1908 no.542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. No.1937 no.190 b. Hak tanggungan sebagaimana diatur dalam uu no.4 th.1996 c. Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam uu no.42 th.1999 Hukum Islam: Rahn Secara etimologi, kata ar-rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad ar-Rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan/agunan. Sedangkan menurut istilah ar-rahn adalah Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Kafalah bil Maal yaitu menjamin diatas hutang dengan keselamatan. Yang termasuk Kafalah bil Maal yaitu: • Bit Taslim: jaminan yang diberikan dalam rangka mnjamin penyerahan atas barang yang disewa pada saat berakhirnya masa sewa. • Kafalah Munjazah: jaminan yang diberikan secara mutlak tanpa adanya pembatasan waktu tertentu. • Kafalah Muallaqah: Jaminan yang dibatasi waktunya.

23/10/2015

Jaminan Bersifat Perorangan Menurut KUHPerdata dan Hukum Nasional: Jaminan dimana pihak ketiga bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajibankewajiban oleh debitur, dan pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur. Jaminan semacam ini pada dasarnya diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata. Jaminan perorangan dapat digolongkan menjadi 3 (empat) macam yaitu: a. Penanggungan (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih b. Tanggung menanggung,yang serupa dengan tanggung renteng c. Perjanjian garansi Hukum Islam: Sering dikenal dengan istilah dlaman atau kafalah. Kafalah menurut etimologi berarti al-dhamanah, hamalah, dan za’aamah, ketiga istilah tersebut memilki arti yang sama, yakni menjamin atau menanggung. Sedangkan menurut terminologi Kafalah adalah “Jaminan yang diberikan oleh kafiil (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban/prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)”

Jaminan Tanpa Menguasai Bendanya Menurut KUHPerdata: Hipotik (Pasal 1162 sampai 1232 KUHPerdata) Hukum Nasional di luar KUHPerdata: Fidusia (UU 42/2009 tentang Jaminan Fidusia) Hak Tanggungan (UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan) Menurut Hukum Islam: Tidak menemukan dasar hukumnya karena syarat jaminan dalam Islam adalah makfulbih, yaitu barang dan orang harus tetap terjaga. Menurut Hukum Adat: -

Jaminan Dengan Menguasai Bendanya Menurut KUHPerdata: Gadai (Pasal 1150 sampai 1161 KUHPerdata) Hak retensi (Pasal 1812 KUHPerdata) Menurut Hukum Islam: Rahn ( Q.S. Al Muddatsir: 38 “Setiap jiwa tertahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia perbuat”) Menurut hukum Adat: Jual Gadai (menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali)

Jaminan Umum Menurut KUHPerdata: Meliputi pengertian untuk semua kreditur (kreditur konkurent) dan untuk seluruh harta kekayaan artinya tidak ditunjuk secara khusus, diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata Menurut Hukum Islam: Q.S. Yusuf: 66 “… Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepada-Ku atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepada-Ku kembali …” H.R. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban “Penjamin itu menjadi penanggung jawab utang” Menurut Hukum Adat: Meliputi pengertian yang mirip dengan KUHPerdata, hanya dasar hukumnya tergantung dari masing-masing adat setempat

23/10/2015

Jaminan Khusus Hukum Nasional: Hanya untuk kreditur tertentu (kreditur preferent) dan benda jaminannya ditunjuk secara khusus (tertentu) seperti: Gadai (Pasal 1150 sampai 1161 KUHPerdata) Fidusia (UU 42/2009 tentang Jaminan Fidusia) Hak Tanggungan (UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan)

Objek Jaminan Menurut KUHPerdata: Jenis objek hukum berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni: 1. Benda Bergerak Adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud. 2. Benda Tidak Bergerak Adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik/lagu. Hukum Islam: Tanjiz (barang yang tampak), ta’liq (menjamin sesuatu yang dikaitkan pada sesuatu), dan taukit (tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu)

Hukum Islam: -

Hukum Adat: Berupa tanah dan bukan tanah dengan lembaganya baik berupa tanggungan, jonggolan bagi tanah, sedangkan bagi benda bukan tanah akan berlaku gaed, borg atau cekalan. Di dalam kehidupan masyarakat adat dikenal istilah ngagade atau gade yang berarti menjaminkan benda, tetapi ini bukan dalam arti jual gade atau adol sende atau gadai tanah, Karena gadai tanah bukan perbuatan menjaminkan tetapi perbuatan jual untuk waktu tertentu. Jual gade merupakan perjanjian asesor terhadap perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian piutang

Hukum Adat: -

Hapusnya Jaminan

Eksekusi Jaminan

Menurut KUHPerdata dan Hukum Nasional: Hapusnya penanggungan utang diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1845 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya. Pasal ini menunjuk kepada Pasal 1381, Pasal 1408, Pasal 1424, Pasal 1420, Pasal 1437, Pasal 1442, Pasal 1574, Pasal 1846, Pasal 1938, dan Pasal 1984 KUH Perdata.

Menurut KUHPerdata dan Hukum Nasional: Untuk gadai, diatur dalam pasal 1155 dan 1156 KUHPerdata Untuk fidusia, (UU 42/2009 tentang Jaminan Fidusia) Untuk Hak Tanggungan, (UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan)

Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang, yaitu pembayaran; penawaran pembayaran tunai; diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; kompensasi; pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; kebatalan atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalan.

23/10/2015

Daftar Pustaka Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2011. Abdurrahman, Hukum Adat Menurut Perundang Undangan Republik Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1984. http://muslim.or.id/21225-transaksi-gadai-rahn.html http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb0be0c81d0d/hak-retensi http://pustakabakul.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-dan-sifat-sifatgadai.html http://endangmintorowati.staff.hukum.uns.ac.id/2009/11/25/perjanjianjaminan-dan-lembaga-jaminan/ http://simbolhukum.blogspot.co.id/2012/06/hukum-perdata-gadai.html https://padmimonang.wordpress.com/2012/10/29/fidusia-gadai-hipotik/ http://lawfile.blogspot.co.id/2011/12/catatan-rangkuman-hukumjaminan.html https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-gambaranumum-jaminan/ http://muhamadmasikin.blogspot.co.id/2013/11/hukum-jaminan.html

MEMBANDINGKAN HUKUM JAMINAN MENURUT : BW, Hukum Nasional di Luar KUHPerdata, Hukum Adat, & Hukum Islam

Recommend Documents