PUTUSAN Nomor 273/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; --------------------------------------------------------------------------------
: HARTONO Bin SARTO MIHARJO ; ----------------
Nama Tempat lahir
: Klaten ; -------------------------------------------------------
Umur / tgl lahir
: 36 tahun/25 September 1978 ; ------------------------
Jenis kelamin
: Laki-laki ; ----------------------------------------------------
Kebangsaan
: Indonesia ; --------------------------------------------------
Agama
: Islam ; --------------------------------------------------------
Tempat tinggal
: Perumahan Pondok Ungu Permai Blok A.4 No.
22
Rt.001/Rw.09,
Kelurahan
Kaliabang
Tenah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi ; -Pekerjaan
: Dagang ; -----------------------------------------------------
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya HASANUDDIN NASUTION, SH, IDHAM INDRAPUTRA, SH.MH. dan BENNY NURHADI, SH. Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkedudukan di Ruko Buaran Persada No. 09 Jalan Jend. (Pol) R.S. Soekanto, Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2014 ; ------------------------------Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; ------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut : Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan
resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi,
tertanggal
2 12 Agustus 2014,
No. 982/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN.Bks, dalam perkara
Terdakwa tersebut di atas ; --------------------------------------------------------------------Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 25 Juli 2014, No.Reg.Perkara:PDM-218/II/BEKASI/ 07/2014, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------Bahwa ia Terdakwa HARTONO Bin SARTO MIHARJO pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di TPS 41 di Balai Warga Rt.001 Rw.09 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara pasangan calon menjadi berkurang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2014 di TPS 41 di Balai Warga Rt.001 Rw.09 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi telah dilakukan pemungutan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kemudian pada saat dilakukan perhitungaan suara, salah satu saksi dari nomor urut 2 yaitu saksi RUSYANTO (dari Partai Demokrasi Perjuangan) menginginkan agar perhitungan surat suara dihentikan karena saksi RUSYANTOmelihat surat suara yang dibuka oleh terdakwa HARTONO Bin SARTO
MIHARJO
telah
tertancap
paku
yang
terdapat
dimejayang
dipergunakan oleh terdakwa HARTONO Bin SARTO MIHARJO sehingga surat suara yang tertancap paku tersebut mengakibat kan surat suara tidak sah.
3 - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yang mengakibatkan surat suara rusak yaitu surat suara yang masih terlipat kemudian di buka dan di lihat, apabila surat suara tersebut tercoblos di nomor urut 2 yaitu pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla, maka terdakwa HARTONO Bin SARTO MIHARJO dengan sengaja menaruh surat suara tersebut pada bagian foto atau gambar pasangan nomor urut 1 Prabowo dan Hatta Rajasa pada meja yang terdapat paku yang menonjol tersebut dengan cara tangan kanan terdakwa HARTONO Bin SARTO MIHARJO menekan kebawah dan menggesekgesekkan surat suara tersebut yang menyebabkan surat suara pasangan nomor urut 1 Prabowo dan Hatta Rajasa menjadi tercoblos atau terlubangi, sehingga dalam surat suara terdapat 2 (dua) coblosan atau lubang, maka atas perbuatan terdakwa tersebut surat suara menjadi tidak sah. - Bahwa
akibat
perbuatan
terdakwa
tersebut
dan berdasarkan Berita
Acara Perolehan Hasil Model C1 terdapat 30 (tiga puluh) surat suara tidak sah pada TPS 41 bertempat yang berada di Balai Warga Rt.001 Rw.09 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. - Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka
HARTONO Bin SARTO MIHARJO
surat suara tersebut menjadi tidak bernilai dan menyebabkan
pasangan nomor urut 2. Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi berkurang surat suaranya. Perbuatan terdakwa sebagimana diataur dan diancam pidana dalam Pasal 234 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ; -----------------------------------------Telah membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitor) Penuntut Umum tanggal 17 Agustus 2014 No.Reg.Perkara : PDM-218/II/BKASI/07/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : ----------------
4 1. Menyatakan Terdakwa Hartono Bin Sarto Miharjo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pemilu”, sebagaimana diatur Pasal 234 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ; ---------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartono Bin Sarto Miharjo, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas bulan) dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Subsidair selama 1 (satu) bulan ; -------3. Menyatakan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar kertas suara para pemilih yang idak sah dan 1 (satu) buah meja yang terdapat 2 (dua) buah paku menancap dan Salinan Berita Acara Formulir Model C. PPWP, Model C.1 PPWP, Salinan Berita Acara Formulir
Model C-PPWP, Model C.1
PPWP, dikembalikan kepada Panwaslu Kota Bekasi ; ----------------------------4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --------------1. Menyatakan Terdakwa HARTONO Bin SARTO MIHARJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pemilu”; -2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----3. Memerintahkan barang bukti berupa : -------------------------------------------------- Salinan Berita Acara Formulir C.PPWP, Model C1 PPWP. - Salinan Berita Acara Formulir C.PPWP, Model C1 PPWP. - 30 (tiga puluh) lembar kertas suara para pemilih yang tidak sah. - 1 (satu) buah meja yang terdapat 2 (dua) buah paku menancap;
5 Dikembalikan kepada Panwaslu Kota Bekasi; 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Agustus 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 45/Bdg/Akta.Pid/2014/PN.Bks dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2014 ; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Agustus 2014 dan memori banding tersebut pada tanggal 28 Agustus 2014, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama ; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 28 Agustus 2014, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -------------------------------------------
6 Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut terdapat kekeliruankekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga judex facti dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah mengambil keputusan yang amarnya tidak mempunya landasan hukum, sehingga putusan tersebut tidak memiliki kepastian hukum, kebenaran dan keadilan ; -------------------------------- Bahwa Terdakwa menolak dengan tegas amar putusan perkara a quo sebab dalil amar putusannya tidak berdasarkan judex juris yang sebenarnya sehingga penetapan Terdakwa adalah terlalu dini sehingga mengandung cacat hukum ; ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa terdapat kelalaian Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dikarenakan telah mengandung daluarsa (expiration) ; ----------- Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah keliru dalam menetapkan klasifikasi unsur setiap orang dalam perkara a quo ; ----------------------------------------------- Bahwa tidak adanya unsur kesengajaan dan unsur kerugian yang terpenuhi dalam perkara a quo ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ; --------------------------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Agustus 2014, No. 982/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN.Bks, memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan
Tinggi
berpendapat
bahwa
segala
sesuatu
yang
telah
dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang
7 menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan peradilan tingkat pertama, sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan keadaan serta ketentuan hukum yang berlaku ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; Menimbang, tersebut
di
atas,
bahwa
maka
berdasarkan
putusan
pertimbangan-pertimbangan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
tanggal
12 Agustus 2014, No. 982/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; ----------------------------------------------------------------------------------------Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 234 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -------MENGADILI: - Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -------------------------
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
tanggal
12 Agustus 2014, No. 982/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut ; ------------------------------------------------
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,(lima rIbu rupiah) ; ---------------------------------------------------------------
8 Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung
pada hari : SELASA tanggal 09 SEPTEMBER
2014, oleh Kami : H. NERIS, SH.MH. sebagai Ketua Majelis dengan ENOS RADJAWANE, SH. dan EDI WIDODO, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal
05 September 2014, No. 273/Pen/Pid.Sus/Pemilu/2014/
PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan TOLOPAN BANJARNAHOR, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-
HAKIM ANGGOTA,
Ttd. ENOS RADJAWANE, SH.
HAKIM KETUA,
Ttd. H. NERIS, SH.MH.
Ttd. EDI WIDODO, SH.M.Hum.
PANITERA PENGGANTI, Ttd. TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.
