,\ ':
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR:
:
TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR
M
INUM'TULUNGAGUNG'
KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 19g4 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tulungagung,, Kabupaten
Men imbang
Daerah Tingkat
ll
Tulungagung sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti, bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum
khususnya dalam memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Tulungagung maka perlu dilakukan peningkatan pelayanan penyediaan air minum;
bahwa dengan pertimbangan dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a dan b perlu mengatur perusahaan Daerah Air Minum dalam Peraturan Daerah: Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor
5 tahun 1962 tentang
perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor '10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2. Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
:, 2
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4389) 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Nomor4437); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Negara; l3.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM. Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan
BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TULUNGAGUNG' KABUPATEN TULUNGAGUNG
3
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. 2 3. 4.
:
Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Peruuakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepada daerah.
5.
Perusahaan Daerah
Air
Minum "Tulungagung" yang selanjutnya disebut pDAM
"Tulungagung" Kabupaten Tulungagung yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.
Dewan Pengawas adalah Dewan pengawas pDAM .Tulungagung" Kabupaten Tulungagung.
7. 8. L
Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Tulungagagung.
Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi PDAM "Tulungagung" Kabupaten Tulungagung. Pegawai adalah pegawai PDAM "Tulungagung', Kabupaten Tulungagung.
10. Satuan pengawas Intern adalah satuan pengawas intern pDAM
"Tulungagung,,
Kabupaten Tulungagung
^.
11. caji adalah Gaji pokok. 12. Gaji pokok adalah gaji pokok
yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai pDAM
"Tulungagung" Kabupaten Tulungagung.
13. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah. 14' Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi. 15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
BAB
II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN BENTUK BADAN HUKUM Pasal 2
(1)
Dengan Peraturan Daerah ini diteiapkan perusahaan Daerah yang bernama pDAM .TULUNGAGUNG'
(2) Perusahaan Daerah ini berkedudukan di rulungagung
sebagai ibukota Kabupaten
Tulungagung.
&
.1
Pasal 3
(1)
Tujuan pendirian Perusahaan Daerah adalah:
a. Menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional dan khususnya pembangunan Daerah,
b. lvlenyelenggarakan kemanfaatan umum,
c.
Menambah pendapatan daeran.
(2)
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini perusahaan Daerah menyediakan air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat.
(3)
Untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan masyarakat, pDAlVl dapat menambah unit usaha yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya air.
(4)
Pembentukan unit sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupatj.
BAB III I\,4ODAL
Pasal4
(1) (2)
Modal awal Perusahaan Daerah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
Penyertaan modal Pemerintah pusat sebesar Rp. 7.982.393.353,00 ( Tujuh mityar sembilan ratus derapan puruh dua juta tiga ratus sembilan puruh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah)
(3)
Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 6.132.273.147,11 ( Enam milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah sebelas sen).
BAB IV
ORGAN PDAM TULUNGAGUNG Pasal 5 Bagian Pertama
umum Organ PDAI\4 Tulungagung dimiliki oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung terdiridari :
a. b. c.
Bupati; Dewan Pengawas; dan Direksi.
5
Pasal 6
Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tulungagung ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
Bagian Kedua Direksi
Paragraf
I
Pengangkatan Pasal 7
^'
(1) (2)
Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(3)
Batas usia Direksi baik yang berasal dari dalam PDAM saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima)tahun.
Pasal
('l)
I
Calon Direksi memenuhi persyaratan:
a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1); b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM
atau
mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDANiI yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baiki
c.
lulus pelatihan manajemen yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau
iazah;
d. e.
membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAI\4;
f.
tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati /Wakil Bupati atau Dewan Pengawas
bersedia bekerja penuh waktu;
atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ioar: dan
g.
lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh BuDati.
(2)
Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat Keoutusan BuDati
(1) ditetapkan dengan
6
Pasal 9
(1)
Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
c.
(2)
paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
('l
) huruf b dan huruf c
dilakukan berdasarkan asas efislensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
(3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat
sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian tebaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
(4)
Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
Pasal 10
(1)
Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau d. jabatan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang-u ndangan.
(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan
pribadi secara langsung atau tidak langsung
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
/-
7
Paragraf 2 Tugas dan Wewenang
Pasal
11
Direksi mempunyai tugas:
a.
menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b. c. d. e.
membina pegawai; mengurus dan mengelola kekayaan PDAM; menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
menyusun Rencana Strategis Bisnin 5 (lima) tahunan (business plan/ corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
f.
menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
S.
menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
Pasal 12
(1) Laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal
1
t
huruf g terdiri dari Laporan Triwulan
dan Laporan Tahunan.
(2) Laporan Triwulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan pengawas.
(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati;
(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
(5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
(6)
Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannva secara tertulis.
8
Pasal 13
Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai wewenang:
a. b. c. d. e. f.
mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan yang berlaku; mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan; menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM; menandatangani Laporan Triwulan dan laporan Tahunan;
menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
g.
melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas dengan menjaminkan aset PDAM;
h.
menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAN/I dengan persetujuan Dewan Pengawas.
Pasal
'14
Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif
paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari iumlah penghasilan Direksi dalam
1
(satu ) tahun. Paragraf 3 Penuniukan Peiabat Sementara Pasal 15
(1)
Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuUmengangkat Direksi yang lama atau seorang Pe.iabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
(2)
Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) outan.
(4)
Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
9
Paragra't 4
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti Pasal 16
(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan b. tunjangan lainnya. (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari
jasa
prod uksi.
(4) Besarnya gaji, tunjangan,
dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan pDAM.
,^ (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan
Direksi, penghasilan Dewan pengawas,
penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 4eyo (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
Pasal 17
(1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang oesarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan pengawas dan kemampuan pDAM.
(2) Direksi yang diberhentikan
dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat
telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1( satu) tahun.
(3)
Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2)
didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
Pasal
1
B
(1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi: a. b.
cuti besar;
c.
cuti sakit;
d. e.
cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji, cuti nikah;
f.
cuti bersalin, dan
g.
cuti di luartanggungan PDAM.
cuti tahunan;
t0
(2)
Direksi yang menjalankan cuti sebagimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberjkan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan pDAlvl.
(3)
Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5 Pemberhentian
Pasal
(1)
Direksi berhenti karena:
a. b.
,-. (2)
19
masa jabatannya berakhir; dan
meninggal dunia.
Direksi diberhentikan karena:
a. b.
permintaan sendiri;
c.
Melakukan tindakan yang merugikan PDAI\il
d.
Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah
Reorganisasi;
atau Negara;
(3)
e.
Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
f.
Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 20
(1)
Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagajmana dimaksud dalam pasal '19 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(2)
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
Pasal
(1)
2l
Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2)
Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
.L
ll
(3)
Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (.,1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasir sidang Dewan Pengawas.
(4)
Apabila perbuatan yang dirakukan oreh Direksi merupakan tindak pidana oengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan
diberhentikan dengan tidak hormat.
Bagian ketiga Dewan pengawas
paragraf
1
Pengangkatan
pasal 22
(1)
Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
(2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun. Pasal 23
(1)
Calon anggota Dewan pengawas memenuhi persyaratan:
a. menguasai manajemen PDAM b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, dan c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan
Pengawas
yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Bupati
Pasal24
(1)
Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
(2)
Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
i
12
(3)
Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.
Pasal 25
(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
(2) Pengangkatankembali
anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, Direksi dan kemampuan pDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
Paragaraf 2 Tugas dan Wewenang
Pasal 26
Dewan Pengawas mempunyai tugas;
a.
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
b.
memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja
yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan pDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangi Laporan Triwulan dan laporan Tahunan; dan
c.
memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (busrne ss plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
Pasal 27
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 mempunyai wewenang:
a. b.
menilai kinerja Direksi dalam mengelola pDAM;
menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
c.
meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan pDAM, dan
13
d.
mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan peberhentian Direksi kepada Bupati.
Pasal 28
(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan keputusan ketua Dewan pengawas.
(2)
sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran pDAM.
(3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan pDAM.
Paragraf 3 Penghasilan dan Jasa Pengabdian
Pasal 29
Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
Pasal 30
(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
(2)
Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama
(3)
Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 357o (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
Pasal
3'1
Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian daeri jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 30.
Pasal 32
Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
t4 Pasal 33
(1) Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian
yang besarnya ditetapkan oleh
Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
(2) Dewan Pengawas
yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya
berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
(3) Besarnya
uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
Paragraf 4 Pemberhentian
Pasal 34
(1)
Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
a. b.
(2)
masa jabatannya berakhir; dan
meninggal dunia.
Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
a. b.
permintaan sendiri; reorganisasi;
c. kedudukan sebagai pejabat telah berakhir, d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; e.
tidak dapat melaksanakan tugas,
f.
melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
g.
melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
(3)
Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
Pasai 35
(1)
Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
(2) Pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
15
Pasal 36
(1)
Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan
rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan
yang
bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2)
Apabila dalam waktu
1 (satu) bulan Bupati belum
melakukan rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
(3)
Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
(4)
Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB V PEGAWAI
Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 37
(1)
Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
a. b. c. d. e. f. (Z)
Warga Negara Republik Indonesia; bekelakuan baik dan belum pernah dihukum; mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi; usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan lulus seleksi
Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilain kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik
(3)
Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliPuti;
a. b. c. d. e.
loyalitas; kecakapan; kesehatan; kerjasama; kerajina n;
16
f. S (4)
prestasi kerja; dan kejujuran.
Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
Pasal 38
(1)
Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
(2\
Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
Pasal 39
(1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) atahun' (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih iinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah
2
(dua)
tahun dalam pangkat terakhir. Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti
Pasal 40
(1)
Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung Jawabnya.
(2\
Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tunjangan pangan; b. tunjangan kesehatan;
c.
(3)
dan
tunjangan lainnya.
Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beseria keluarganya yang menjadi tanggungan.
(4)
Tunjangan kesehaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
(5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
1l
Pasal
41
(1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
(2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Direksi.
Pasal 42
(1) Pegawai yang beristri/bersuami
diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10%
(sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
(2) pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak'
(3)
Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (duapuluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
(4\
Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. Pasal 43
(1)
Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi'
(2\
Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji. Pasal 44
jasa Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan pegawai PDAM diberikan bagian dari produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM
18
Pasal 45
(1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata
baik dalam Dafrtar Penilaian Kerja Pegawai
diberikan kenaikan gaji berkala.
(2)
Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 46
(1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
(Z)
a. b. c. d. e.
cuti tahunan;
f.
cuti bersalin; dan
g.
cuti di luartanggungan PDAM.
cuti besar cuti sakit; cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji; cuti nikah;
pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
(3)
pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan' Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda jasa
Pasal 47
(1)
Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus setama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemamPuan PDAM.
(2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
(3) Pemberian
penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
19
Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan
Pasal 48
Setiap pegawai wajib:
a.
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. c. d.
mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya; mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.
Pasal 49
Pegawai dilarang:
a. b.
melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
c.
mencemarKan nama baik PDAM, Daerah dan/.atau Negara.
Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian
Pasal 50
(1) (2)
Pegawai PDAM dapatdikenakan hukuman. Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. teguran lisan; b. teguran tertulis;
c. penundaan d. penundaan
kenaikan gaji berkala;
kenaikan pangkat;
e.
penurunan pangkat;
f.
pembebasan jabatan;
g. pemberhentian h. pemberhentian
i.
sementara;
dengan hormat; dan
pemberhentian dengan tidak hormat.
(3) Pelaksanaan
penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Direksi.
20
Pasal 51
(1)
Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan/atau tindak pidana.
(2\
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. Pasal 52
(1)
pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaj '
(2\
Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam
,\ (3)
jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima. Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat' Pasal 53
(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. tidak daPat melaksanakan tugas; d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan e. telah mencapai usaia pensiun; dan/atau
.-r.
f. (2\
dokter;
reorganisasi.
Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
(3)
Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b
pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
Pasal 54
Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena: melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
a. b. di hukum berdasarkan
putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
c.
merugikan keuangan PDAM.
2l
BAB VI
DANA PENSIUN
Pasal 55
(1) Direksi dan pegawai
PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun pemberi kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
(2)
Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-u ndangan.
(3) Atas
A.
pertimbangan efektifitas
dan efisiensi
penyelenggara program pensiun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.
BAB VII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 56
(1)
Tahun Buku PDAM Tulungagung disamakan dengan Tahun Takwin
(2\
Laba bersih PDAM Tulungagung setelah dikurangi pajak yang telah disahkan, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
daerah
:
a. b.
Bagian laba untuk Cadangan Umum
:25!o
c.
Dana Kesejahteraan
'. 15
d.
Jasa Produksi
:10%
50 %
(3) Bagian laba besih untuk Pemerintah
o/o
Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
(4) Cadangan umum pada ayat (2) huruf b disisihkan untuk memperkuat modal (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan
untuk
tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.
zL
L\'
t.
22
BAB VIII ASOStASI
Pasal 57
(1)
setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
(2)
PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait da
pusat dan daerah.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tulungagung" Kabupaten ftaerah Tingkat llTulungagung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 59
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.
di
Ditetapkan Pada tanggal
: Tulungagung : 7 Jlr.'ti 2008
BUPATI TULUNGAGUNG
ERU TJAHJONO. MM
Diurd.angkan d.i Pad.a
truJ.wrgag1,]rl
ta.'rrgat 22
Juli
2Oo8
IIIP C10 a7g 784 I,Ei\I3.ARAI[ NAi]NJT ;i.ABUPA15,]f IULIIIIGAGI]N
T3EUI 20oB Nq,IqR 02
SRt
D.
ZJ
PENJELASAN ATAS
PERATUMN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR:
3
TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAEMH AIR MINUM "TULUNGAGUNG" KABUPATEN TULUNGAGUNG
I.
PENJELASAN UMUM
Dalam rangka meningkatkan manajemen dan profesionalisme Perusahaan Daerah Air Minum, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung sudah tidak relevan dengan perkembangan pembangunan daerah sehingga perlu disempurnakan dan diganti. Penyempurnaan tersebut diantaranya meliputi Peraturan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum dengan harapan bahwa dapat tercipta satu bentuk organisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan perusahaan.
Dengan perubahan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum Tulungagung dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam rangka penyediaan air bersih dan tentunya dapat diandalkan sebagai aset pemerintah dalam peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah.
'
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 01 CukuP jelas Pasal 02 Cukup jelas Pasal 03 Cukup jelas Pasal 04 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) CukuP jelas
Ayat (3) Modal Pemerintah Daerah adalah modal baik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Tulungagung Pasal 05 Cukup jelas
.\,1
Pasal 06 Cukup jelas Pasal 07 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud Direksi yang berasal dari dalam PDAM adalah direksi yang berasal dari pegawai PDAM dan/atau PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pasal 08 Cukup jelas Pasal 09 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 1 1 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas Pasal 1 5 Cukup jelas
-
Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 1B Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas
Pasal21 Cukup jelas
Pasal22 Cukup jelas
l>
Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas
\
26
I
Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas
Pasal47 Cukup jelas
/\. \
Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas
rE
